Xcloud.id

kab/kota: Menteng

  • Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    Buruh Serukan Keadilan untuk Pekerja Migran, Gelar Aksi Unjuk Rasa di Kedubes Malaysia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Partai Buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Malaysia, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

    Unjuk rasa ini merupakan rangkaian dari hari ulang tahun (HUT) ke-26 FSPMI.

    Pantauan di lokasi, sekitar pukul 14.45 WIB, ribuan butuh yang menaiki bus, mobil pribadi dan sepeda motor tiba di depan Kedubes Malaysia.

    Massa aksi ini pun mengibarkan bendera FSPMI dan Partai Buruh. Massa juga menyerukan tuntutan yang ingin mereka sampaikan. 

    Di antaranya, terkait kasus penembakan terhadap 5 orang pekerja migran Indonesia (PMI) oleh Kepolisian di Malaysia beberapa waktu lalu.

    Dalam tuntutannya, massa mendesak untuk pemerintah Malaysia mengadili dan memenjarakan polisi yang terlibat penembakan terhadap buruh migran Indonesia. Dimana, salah satunya harus meninggal dunia akibat peristiwa itu.

    “Adili dan penjarakan polisi Malaysia yang menembak mati buruh migran Indonesia,” seru massa aksi.

    Massa juga menyerukan Ganyang Malaysia bebaskan buruh migran Indonesia dan menuntut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding beserta Wamen Christina Aryani untuk mundur dari jabatannya.

    “Copot Menteri dan Wakil Menteri P2MI,” sambungnya.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal pun mendesak Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk segera bertindak menangani kasus penembakan tersebut.

    Dia pun menyinggung Menteri Karding yang sibuk konferensi pers dan tampil di media, daripada bertindak dan melakukan sesuatu demi melindungi dan mengusut kasus penembakan tersebut.

    “Kami beri waktu 3×24 jam untuk Menteri P2MI bertindak dan menjemput buruh migran yang masih dirawat untuk diberikan perlindungan dan mengusut kasus ini dengan pemerintah Malaysia,” kata Said Iqbal.

    Said pun memberikan ultimatum, jika hal itu tidak segera dilakukan, pihaknya bersama massa buruh akan menduduki Kedubes Malaysia dan Kantor P2MI setiap hari.

    Sementara, ratusan personil kepolisian terlihat telah berjaga di depan kedubes Malaysia. 

    Dua mobil taktis water canon milik Brimob juga terlihat terparkir di halaman depan Kedubes Malaysia. Mobil pembawa kawat berduri juga disiagakan di depan kantor Kedubes.

    Pagar penghalang juga terlihat terpasang di pintu masuk Kedubes Malaysia.

    Arus lalu lintas di depan Kedubes Malaysia terpantau padat, yang dari arah Mampang menuju Menteng.

    Sebelumnya diberitakan, desakan untuk mengusut tuntas penembakan 5 pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia terus mencuat.

    Insiden yang terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia pada Jumat (24/1/2025) dini hari tersebut mengakibatkan satu korban jiwa dan beberapa lainnya mengalami luka-luka.

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Namun pernyataan itu dibantah dua korban yang berinisial HA dan MZ yang berasal dari Riau. 

    Menurut penyelidikan awal otoritas Malaysia, penembakan itu terjadi setelah kapal patroli Badan Penegakan Maritim Malaysia ditabrak empat kali oleh kapal lain, yang diduga milik para pekerja migran.

    Aksi Serentak

    Sebelum menggelar aksi di depan Kedubes Malaysia, massa buruh menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

    Sejumlah tuntuan turut disampaikan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Diagendakan, massa juga akan mendatang kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

  • Sidang Praperadilan Hasto, KPK Duga Harun Masiku Orang ‘Berpengaruh’ di MA

    Sidang Praperadilan Hasto, KPK Duga Harun Masiku Orang ‘Berpengaruh’ di MA

    Bisnis.com, JAKARTA — Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa buron kasus suap penetapan anggota DPR 2019-2024, Harun Masiku merupakan orang dekat dari Ketua Mahkamah Agung (MA) 2012-2022 Hatta Ali. 

    Hal itu diungkap oleh KPK pada sidang lanjutan praperadilan dengan pemohon Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, yang ditetapkan sebagai tersangka pada pengembangan kasus tersebut, Kamis (6/2/2025). 

    Awalnya, anggota Biro Hukum yang mewakili KPK di sidang tersebut sebagai Termohon mengungkap bahwa Harun Masiku adalah orang asli Toraja. Padahal, dia didorong oleh PDIP menjadi anggota DPR pergantian antarwaktu atau PAW pada periode sebelumnya menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I. 

    Pihak komisi antirasuah itu pun mengungkap bahwa Harun bukan kader asli PDIP lantaran baru bergabung pada 2018. Dia juga disebut memiliki kedekatan dengan Ketua MA saat itu, Hatta Ali. 

    “Bahwa Harun Masiku merupakan orang Toraja dan bukan kader asli PDI Perjuangan karena baru bergabung pada tahun 2018 dan memiliki kedekatan dengan Ketua Mahkamah Agung periode 2012-2022, Hatta Ali. Dan diyakini Harun Masiku memiliki pengaruh di Mahkamah Agung,” demikian bunyi jawaban Termohon KPK terhadap petitum yang diajukan Hasto, yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. 

    Kemudian, KPK menerangkan bahwa Harun akhirnya ditempatkan oleh PDIP di Dapil Sumatera Selatan I pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019. Alasannya karena daerah tersebut menjadi basis massa pemilih PDIP. 

    Hal tersebut, kata KPK, memungkinkan Harun Masiku terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil tersebut. Penempatan Harun pun dilakukan oleh Hasto selaku Sekjen. 

    “Hasto Kristiyanto tidak menempatkan Harun Masiku pada wilayah Toraja atau wilayah Sulawesi Selatan yang merupakan daerah asli Harun Masiku,” bunyi jawaban yang dibacakan oleh Biro Hukum KPK. 

    Hasto Minta Batalkan Status Tersangka 

    Adapun, sidang praperadilan perdana yang diajukan Hasto digelar kemarin, Rabu (5/2/2025). Pada sidang tersebut, Sekjen PDIP itu meminta agar Hakim menyatakan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. 

    Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail menyampaikan bahwa kliennya memohon kepada Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan agar mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan. Salah satunya yakni menyatakan perbuatan Termohon yakni KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka adalah perbuatan sewenang-wenang. 

    “Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan batal,” ujar Maqdir membacakan petitum permohonan praperadilan di ruangan sidang PN Jakarta Selatan. 

    Selain itu, kubu Hasto memohon kepada Hakim agar menyatakan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dinyatakan batal.

    Hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan atas dua sprindik tersebut, sekaligus mencabut larangan bepergian ke luar negeri kepada Hasto. 

    “Dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3×24 jam sejak putusan ini dibacakan,” papar Maqdir. 

    Tidak hanya itu, Hakim diminta menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK berkaitan dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. Sementara itu, barang-barang milik Hasto yang sebelumnya disita oleh penyidik KPK juga diminta untuk dikembalikan. 

    Misalnya, dua handphone milik Hasto; satu handphone milik staf Hasto, Kusnadi; tiga buku catatan di antaranya milik Hasto dan bertuliskan ‘PDI Perjuangan’; satu lembar kwitansi DPP PDIP Rp200 juta untuk pembayaran operasional Suryo AB; satu buku tabungan BRI Simpedes milik Kusnadi; satu kartu eksekutif Menteng Apartemen; satu dompet serta satu voice recorder. 

    “Memulihkan segala hak hukum Pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon,” terang Maqdir. 

    Untuk diketahui, KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus politisi PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru pada pengembangan kasus suap yang menjerat Harun Masiku. 

    Selain itu, lembaga antirasuah turut menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan.  

  • KPK Ungkap Alasan 2 Pejabat Pantau Langsung Praperadilan Perdana Hasto

    KPK Ungkap Alasan 2 Pejabat Pantau Langsung Praperadilan Perdana Hasto

    Bisnis.com, JAKARTA – Dua orang pejabat penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau langsung berjalannya sidang perdana praperadilan yang diajukan Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). 

    Pejabat dimaksud yakni Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Pol Rudi Setiawan serta Direktur Penyidikan KPK Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu. 

    Mengenai kehadirannya langsung di praperadilan Hasto kemarin, Asep mengatakan bahwa bukan kali ini saja pejabat KPK menghadiri langsung praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi. Bahkan, dia mengungkap sudah beberapa kali. 

    “Bukan kali ini saja, Sudah beberapa kali atau beberapa praperadilan kami hadir untuk memberikan support kepada tim hukum dari KPK. Sebelumnya kami hadir juga di prapereadilan ASDP dll,” ungkap Asep kepada wartawan melalui pesan singkat, Kamis (6/2/2025). 

    Asep mengatakan bahwa pemantauan langsung itu murni dilakukan untuk memberikan dukungan ke tim Biro Hukum yang mewakili KPK di persidangan. Dia menyebut hingga saat ini tidak terindikasi adanya intervensi. 

    “Sejauh ini tidak ada, kehadiran kami untuk memberikan support kepada tim hukum KPK,” tuturnya.

    Adapun sidang praperadilan perdana yang diajukan Hasto digelar kemarin, Rabu (5/2/2025). Pada sidang tersebut, Sekjen PDIP itu meminta agar Hakim menyatakan penetapannya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. 

    Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail menyampaikan bahwa kliennya memohon kepada Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan agar mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan. Salah satunya yakni menyatakan perbuatan Termohon yakni KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka adalah perbuatan sewenang-wenang. 

    “Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan batal,” ujar Maqdir membacakan petitum permohonan praperadilan di ruangan sidang PN Jakarta Selatan. 

    Selain itu, kubu Hasto memohon kepada Hakim agar menyatakan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dinyatakan batal.

    Hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan atas dua sprindik tersebut, sekaligus mencabut larangan bepergian ke luar negeri kepada Hasto. 

    “Dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3×24 jam sejak putusan ini dibacakan,” papar Maqdir. 

    Tidak hanya itu, Hakim diminta menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK berkaitan dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. Sementara itu, barang-barang milik Hasto yang sebelumnya disita oleh penyidik KPK juga diminta untuk dikembalikan. 

    Misalnya, dua handphone milik Hasto; satu handphone milik staf Hasto, Kusnadi; tiga buku catatan di antaranya milik Hasto dan bertuliskan ‘PDI Perjuangan’; satu lembar kwitansi DPP PDIP Rp200 juta untuk pembayaran operasional Suryo AB; satu buku tabungan BRI Simpedes milik Kusnadi; satu kartu eksekutif Menteng Apartemen; satu dompet serta satu voice recorder. 

    “Memulihkan segala hak hukum Pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon,” terang Maqdir. 

  • Taman Menteng dan Lapangan Banteng Akan Buka 24 Jam Akhir Februari Ini

    Taman Menteng dan Lapangan Banteng Akan Buka 24 Jam Akhir Februari Ini

    Jakarta –

    Taman Menteng dan Taman Lapangan Banteng di Jakarta Pusat bakal beroperasi selama 24 jam. Rencananya, kedua taman tersebut akan diresmikan pada akhir Februari 2025 mendatang.

    Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Tamhut) Jakarta Pusat, Mila Ananda mengatakan, pihak Dinas Tamhut Jakarta telah menetapkan dua kategori taman yang akan berjalan selama 24 jam.

    “Rencananya se-Jakarta akan ada 10 taman diresmikan akhir Februari ini. Kalau di Jakarta Pusat, Taman Menteng dan Lapangan Banteng,” kata Mila dalam keterangannya, Kamis (6/2/2025).

    Selain kedua taman yang dimaksud, Dinas Tamhut juga tengah menyiapkan 13 taman lainnya yang akan dibuka selama 24 jam di Jakarta Pusat. Namun, dirinya masih mendata 13 taman yang layak buka 24 jam penuh.

    “Masih koordinasi dengan pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat sekitar taman. Hal itu lantaran pengoperasionalan taman selama 24 jam akan berdampak terhadap aspek keamanan dan kenyamanan lingkungan,” ujarnya.

    Oleh karena itu, proses operasional taman 24 jam itu harus mendapat persetujuan lingkungan sekitar. Mila berharap, dukungan masyarakat akan memastikan keamanan dan pemanfaatan taman pada malam hari tidak disalahfungsikan oleh oknum tak bertanggungjawab.

    “Meski kami akan menyiapkan petugas untuk berjaga, tetap akan lebih maksimal bila ada partisipasi masyarakat yang mendukung,” pungkasnya.

    (bel/zap)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • KPK Dinilai Sewenang-wenang, Hasto Minta Lepas dari Status Tersangka

    KPK Dinilai Sewenang-wenang, Hasto Minta Lepas dari Status Tersangka

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto meminta agar penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinyatakan batal dan tidak sah.

    Hal itu disampaikan dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). 

    Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail menyampaikan bahwa kliennya memohon kepada Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan agar mengabulkan seluruh permohonan praperadilan yang diajukan. Salah satunya yakni menyatakan perbuatan Termohon yakni KPK dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka adalah perbuatan sewenang-wenang. 

    “Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan harus dinyatakan batal,” ujar Maqdir membacakan petitum permohonan praperadilan di ruangan sidang PN Jakarta Selatan. 

    Selain itu, kubu Hasto memohon kepada Hakim agar menyatakan dua Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 dan Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 pada tanggal 23 Desember 2024 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga dinyatakan batal.

    Hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan atas dua sprindik tersebut, sekaligus mencabut larangan bepergian ke luar negeri kepada Hasto. 

    “Dan memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan pada keadaan semula dalam tempo 3×24 jam sejak putusan ini dibacakan,” papar Maqdir. 

    Tidak hanya itu, Hakim diminta menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh KPK berkaitan dengan penetapan Hasto sebagai tersangka. Sementara itu, barang-barang milik Hasto yang sebelumnya disita oleh penyidik KPK juga diminta untuk dikembalikan. 

    Misalnya, dua handphone milik Hasto; satu handphone milik staf Hasto, Kusnadi; tiga buku catatan di antaranya milik Hasto dan bertuliskan ‘PDI Perjuangan’; satu lembar kwitansi DPP PDIP Rp200 juta untuk pembayaran operasional Suryo AB; satu buku tabungan BRI Simpedes milik Kusnadi; satu kartu eksekutif Menteng Apartemen; satu dompet serta satu voice recorder. 

    “Memulihkan segala hak hukum Pemohon terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon,” terang Maqdir. 

    Adapun, KPK sebelumnya menyampaikan bahwa Biro Hukum telah mempersiapkan diri untuk menghadiri praperadilan Hasto. 

    “Kami berkeyakinan bahwa proses penetapan tersangka sudah melalui prosedur, dan sudah berdasarkan aturan hukum. Termasuk alat buktinya, minimal dua alat bukti. Sebagai bukti permulaan yang cukup,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (4/2/2025). 

    Untuk diketahui, KPK menetapkan Hasto dan advokat sekaligus politisi PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam pengembangan penyidikan kasus suap penetapan anggota DPR. 

    Keduanya diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan, anggota KPU 2017-2022 saat itu, untuk meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR PAW 2019-2024 menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Sementara itu, Hasto turut diduga merintangi penyidikan. 

    Pada perkara sebelumnya, KPK pada 2020 menetapkan anggota KPU Wahyu Setiawan, anggota Bawaslu Agustina Tio Fridelina, politisi PDIP Saeful Bahri dan Harun Masiku sebagai tersangka. Dari keempat orang itu, hanya Harun yang masih belum dibawa ke proses hukum. 

  • Harta Kekayaan Japto Soerjosoemarno, Ketum Pemuda Pancasila yang Rumahnya Digeledah KPK

    Harta Kekayaan Japto Soerjosoemarno, Ketum Pemuda Pancasila yang Rumahnya Digeledah KPK

    PIKIRAN RAKYAT – Kanjeng Pangeran Haryo Japto Soelistio Soerjosoemarno, atau yang lebih dikenal sebagai Japto Soerjosoemarno, lahir pada 16 Desember 1949 di Surakarta, Jawa Tengah. Dia adalah sosok yang disegani di dunia organisasi kemasyarakatan dan politik Indonesia.

    Japto Soerjosoemarno dikenal sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila (PP) sejak 1981 dan telah memimpin ormas tersebut selama lebih dari tiga dekade.

    Dia berasal dari keluarga ningrat dengan garis keturunan dari Keraton Mangkunegaran. Ayahnya, Mayor Jenderal (Purn.) Ir. KPH Soetarjo Soerjosoemarno, adalah cucu Mangkunegoro V dan memiliki hubungan keluarga dengan Siti Hartinah (Tien Soeharto), istri Presiden ke-2 RI, Soeharto.

    Sementara itu, ibunya, Dolly Soerjosoemarno-Zegerius, merupakan seorang wanita berdarah Yahudi-Belanda.

    Dalam dunia politik, Japto Soerjosoemarno pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Patriot dan aktif di Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri ABRI (FKPPI).

    Harta Kekayaan Japto Soerjosoemarno

    Sebagai tokoh ormas dan politik, Japto Soerjosoemarno dikenal memiliki kekayaan yang cukup besar. Ia memiliki berbagai aset, termasuk properti, kendaraan mewah, dan bisnis di berbagai sektor. Salah satu properti miliknya yang sempat menjadi sorotan adalah rumah di Jalan Ciasem/Citandui, Menteng, Jakarta Pusat, yang sebelumnya ditempati oleh Wanda Hamidah dan keluarganya.

    Menurut laporan yang beredar, Japto membeli tanah tersebut pada 2010, dan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas properti itu diterbitkan pada 2012. Namun, sengketa kepemilikan rumah ini memunculkan kontroversi, terutama setelah terjadi pengosongan paksa oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat.

    Selain properti di Menteng, Japto Soerjosoemarno juga diketahui memiliki aset lainnya, termasuk tanah dan bangunan di berbagai lokasi strategis. Tidak hanya itu, ia juga memiliki koleksi kendaraan mewah yang mencakup mobil-mobil premium dengan nilai miliaran rupiah.

    Penggeledahan dan Penyitaan Aset oleh KPKPada 5 Februari 2025, nama Japto kembali menjadi sorotan setelah rumahnya di Jakarta Selatan digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari penggeledahan tersebut, KPK menyita:

    11 mobil mewah Sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan valuta asing Dokumen serta barang bukti elektronik

    Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari pengembangan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. KPK tengah menyelidiki dugaan keterlibatan Japto dalam skema penerimaan gratifikasi yang terkait dengan produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

    Sebelumnya, KPK juga menyita total uang sebesar Rp476 miliar yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi terkait kasus Rita Widyasari. Penyitaan ini mencakup:

    Rp350 miliar dari 36 rekening atas nama Rita Widyasari dan pihak terkait USD 6,28 juta atau sekitar Rp102,2 miliar dari 15 rekening terkait SGD 2 juta atau sekitar Rp23,7 miliar dari satu rekening pihak terkait

    KPK menduga bahwa uang yang tersimpan dalam rekening-rekening tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh Rita Widyasari.

    Kontroversi dan Dampak

    Keterlibatan Japto Soerjosoemarno dalam kasus ini memicu perdebatan di masyarakat. Sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila, Japto dikenal sebagai figur yang berpengaruh, terutama dalam dunia ormas dan politik. Namun, penggeledahan oleh KPK menunjukkan adanya dugaan aliran dana yang mencurigakan terkait kepemilikan asetnya.

    Kasus ini juga menimbulkan spekulasi mengenai keterlibatan pihak lain, termasuk jaringan bisnis dan politik yang berkaitan dengan Japto. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Japto terkait penggeledahan dan penyitaan aset tersebut.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pesan Gibran ke Warga saat Sidak Distribusi LPG 3 Kg di Pasar Jaksel

    Pesan Gibran ke Warga saat Sidak Distribusi LPG 3 Kg di Pasar Jaksel

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pangkalan tabung gas 3kg di Toko Merry yang berlokasi di Jl. Menteng Wadas Timur, Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan.

    Gibran mengemukakan distribusi LPG 3kg yang tertib dan adil dapat menghindari kelangkaan serta fluktuasi harga yang dapat merugikan masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil di sektor kuliner. 

    Dia berharap kebijakan kali ini dijalankan dengan baik oleh semua pihak, sehingga menutup celah penimbunan LPG secara ilegal yang berpotensi menimbulkan gangguan ketersediaan dan gejolak di pasar.

    “Ini LPG 3 kg baru sampai ya?,” tanya Gibran kepada salah seorang pembeli.

    “Baru sampai,” jawab pembeli tersebut yang sedang menunggu giliran.

    Sebelum meninggalkan lokasi, Gibran pun berpesan kepada pemilik toko agar tidak ragu untuk melaporkan apabila di lapangan kembali ditemui kendala yang dapat menghambat distribusi LPG 3 kg kepada masyarakat.

    “Ini ya, Bu, ya, nanti kalau ada apa-apa kabarin,” ujar Gibran

  • Momen Megawati Terharu Cerita Bung Karno di Pertemuan Scholas Occurrentes

    Momen Megawati Terharu Cerita Bung Karno di Pertemuan Scholas Occurrentes

    Vatikan –

    Ada momen haru ketika Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Global Scholas Occurrentes Jose Maria del Corral. Megawati terharu ketika bercerita soal Presiden Pertama RI Sukarno dan pemikirannya.

    Megawati bertemu Jose Maria di Kantor Pusat Global Scholas Occurrentes di Roma, Selasa (4/2/2025). Megawati didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan putranya, Mohamad Rizki Pratama.

    Dalam pertemuan itu, Jose memang sempat mengungkit pemikiran-pemikiran Bung Karno dan juga Paus Fransiskus. Megawati menyebut Bung Karno punya niat baik untuk masa depan dunia. Megawati mengaku mengerti ajaran Bung Karno dan pemikiran-pemikiran baik untuk masa depan dunia.

    “Karena memang, terus terang, akibat saya menjadi anaknya Bung Karno dan saya sangat mengerti karena beliau mengajarkan kepada kami hal-hal yang beliau inginkan, mungkin sebenarnya dunia itu harusnya seperti apa,” katanya sambil terharu.

    “Nah, tapi mungkin kalau nanti saya, pertama harus bercerita untuk bisa mengerti apa yang sebenarnya diinginkan juga oleh ayah saya,” imbuh Megawati.

    Megawati menyebut manusia saat ini seperti melupakan hati nurani. Dia menyebut hal ini tidak menciptakan keadaan yang tentu.

    “Karena memang sekarang, kalau tadi Bapak mengatakan sekarang ini manusia sudah melupakan hati nurani. Jadi mereka hanya bisa berpikir untuk mendapatkan sebuah pikiran yang sering kali saya sendiri merasa bahwa itu tidak membangun sebuah keniscayaan,” kata Megawati.

    Sejumlah elite PDIP seperti Ketua DPP bidang Luar Negeri Ahmad Basarah hingga Ketua DPP Bintang Puspayoga juga menemani. Turut hadir Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dan Dubes RI untuk Takhta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Connie Bakrie ikut hadir dalam acara ini.

    Dalam pertemuan ini, Megawati diminta menjadi Advisory Board atau semacam Dewan Pengarah Scholas Occurrentes yang akan dibentuk di Indonesia.

    Megawati merasa terhormat diminta membantu Scholas Occurrentes.

    Ahmad Basarah menjelaskan Megawati sebelumnya telah menerima audiensi Jose Maria del Corral di kediamannya, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada 2 Oktober 2024 lalu. Dalam pertemuan ini, Jose Maria didampingi Fr. Marcin Schmidt. Sementara Megawati didampingi Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly dan juga Ahmad Basarah sendiri.

    Basarah mengatakan, Megawati Soekarnoputri sangat mengapresiasi peran Scholas Occurrentes dalam mencerdaskan anak-anak muda melalui pendidikan yang inovatif dan membebaskan serta memupuk toleransi sejak usia dini. Basarah juga menjelaskan, Megawati diminta untuk menjadi ‘Chairperson of Advisory Board’ Scholas Occurrentes yang akan dibentuk di Indonesia.

    “Permintaan ini disampaikan secara langsung saat pertemuan di Jakarta,” kata Basarah di Roma sebelum pertemuan hari ini.

    (gbr/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Megawati Diminta Jadi Dewan Penasihat Scholas Occurrentes Asia

    Megawati Diminta Jadi Dewan Penasihat Scholas Occurrentes Asia

    Vatikan –

    Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri bertemu Presiden Global Scholas Occurrentes, José María del Corral. Megawati diminta menjadi Dewan Penasihat Scholas Occurrentes untuk Asia.

    Megawati bertemu Jose Maria di Kantor Pusat Global Scholas Occurrentes di Roma, Selasa (4/2/2025). Megawati didampingi putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dan Mohamad Rizki Pratama.

    Sejumlah elite PDIP seperti Ketua DPP bidang Luar Negeri Ahmad Basarah hingga Ketua DPP Bintang Puspayoga juga menemani. Turut hadir Dubes RI untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dan Dubes RI untuk Takhta Suci Vatikan Michael Trias Kuncahyono. Connie Bakrie ikut hadir dalam acara ini.

    Megawati yang tiba di lokasi disambut hangat José María del Corral. Megawati dan rombongan juga sempat melakukan sesi foto penyambutan.

    Setelahnya, Megawati dan Presiden Scholas melakukan dialog seputar pendidikan, termasuk pendidikan anak-anak. Megawati sempat menanyakan seputar Scholas hingga gerakannya yang luas. Megawati kemudian diminta menjadi Advisory Board atau semacam Dewan Pengarah Scholas Occurrentes yang akan dibentuk di Indonesia.

    Megawati merasa terhormat diminta membantu Scholas Occurrentes.

    Adapun Ahmad Basarah menjelaskan Megawati sebelumnya telah menerima audiensi José María del Corral di kediamannya, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, pada 2 Oktober 2024 lalu. Dalam pertemuan ini, José María didampingi Fr. Marcin Schmidt. Sementara Megawati didampingi Ketua DPP PDIP Yasonna H Laoly dan juga Ahmad Basarah sendiri.

    Basarah mengatakan Megawati Soekarnoputri sangat mengapresiasi peran Scholas Occurrentes dalam mencerdaskan anak-anak muda melalui pendidikan yang inovatif dan membebaskan serta memupuk toleransi sejak usia dini. Basarah juga menjelaskan, Megawati diminta untuk menjadi ‘Chairperson of Advisory Board’ Scholas Occurrentes yang akan dibentuk di Indonesia.

    “Permintaan ini sampaikan secara langsung saat pertemuan di Jakarta,” kata Basarah di Roma sebelum pertemuan hari ini.

    Megawati diminta oleh gerakan pendidikan global yang telah dirintis oleh Paus Fransiskus saat menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires, untuk memberikan saran dan arahan bagi pengembangan Scholas di Indonesia.

    “Advisory Board akan beranggotakan tokoh-tokoh nasional dengan latar belakang yang berbeda, mewakili kelompok budaya dan agama di Indonesia,” kata Basarah.

    Dia pun mengatakan tugas dan Fungsi Advisory Board akan disusun kemudian, namun secara umum akan meliputi hal-hal seperti promosi keberadaan Scholas di Indonesia, mendukung misi dan tujuan Scholas dan memberikan saran/nasihat untuk menangani berbagai masalah yang dihadapi.

    “Memperluas jaringan Scholas melalui perencanaan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

    Basarah menambahkan, peran Megawati Soekarnoputri sebagai Chairperson Advisory Board diharapkan mendukung rencana pembukaan Kantor Perwakilan Scholas di Indonesia untuk kegiatan operasional di Indonesia dan Asia.

    Scholas Occurrentes adalah sebuah gerakan pendidikan global yang telah dirintis oleh Paus Fransiskus di tahun 2001 saat menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires. Ini kemudian diluncurkan kembali secara global pada tahun 2013 dan berkantor pusat di Roma. Adapun, semboyan Scholas Occurrentes adalah ‘Towards an Education Without Borders’.

    (gbr/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Menteng Marak Narkoba, Warga Minta Polisi Kerja Megapolitan 4 Februari 2025

    Menteng Marak Narkoba, Warga Minta Polisi Kerja Megapolitan 4 Februari 2025

    Menteng Marak Narkoba, Warga Minta Polisi Kerja
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan Menteng, Aziz Arifin meminta polisi menindak tegas peredaran
    narkoba di Menteng
    .
    Pasalnya, menurut warga, peredaran narkoba di kecamatan tersebut begitu marak.
    Hal ini disampaikan Aziz saat menghadiri pertemuan antara Wali Kota Jakarta Pusat dengan tokoh masyarakat serta lembaga organisasi kemasyarakatan Kecamatan Menteng di Taman Ismail Marzuki (TIM), Selasa (4/2/2025).
    “Ini info dari warga bahwa di Menteng sudah marak narkoba, mulai dari ganja dan sabu. Saya minta Kapolsek Menteng jangan hanya seremonial atau sebatas slogan namun tidak ditindaklanjuti,” kata Aziz.
    Aziz mengungkap, empat dari lima kelurahan di Kecamatan Menteng rawan peredaran narkoba jenis ganja dan sabu.
    Empat kelurahan tersebut meliputi Menteng, Pegangsaan, Cikini, dan Kebon Sirih.
    “Hanya Kelurahan Gondangdia yang dinilai masih aman dari peredaran narkoba,” ucap Aziz.
    Di tempat yang sama, Kapolsek Menteng, Kompol Rezha Rahandi, mengatakan, pihaknya masih terus berupaya mengungkap dan menangkap pelaku penyalahgunaan narkoba di wilayah Menteng.
    Katanya, polisi bukan hanya memburu bandar dan pengedar, tetapi juga pengguna.
    “Kita selalu melakukan penyelidikan terutama dari lingkup warga jika ada informasi nanti akan kita kembangkan,” ucap dia.
    Rehza pun meminta warga untuk melapor polisi jika mengetahu informasi peredaran narkoba. 
    “Yang penting warga terbuka segala info kepada pihak kepolisian dan akan kita lakukan penyelidikan. Identitas warga dijamin akan kami lindungi,” terangnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.