Xcloud.id

kab/kota: Menteng

  • Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    Janji Prabowo Hapus Outsourcing di Hari Buruh 2025, Ini Kerugian Sistem Alih Daya bagi Karyawan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya merupakan salah satu hal yang dijanjikan Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh 2025 atau May Day.

    Adapun penghapusan outsourcing merupakan satu dari enam tuntutan yang diajukan massa buruh saat aksi May Day 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025).

    “Yang pertama (buruh suarakan) adalah hapus outsourcing,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Sistem outsourcing dikenal menimbulkan sejumlah kerugian dan dampak bagi para pekerja, sehingga massa buruh yang tergabung dalam aksi Hari Buruh 2025 lantang menentangnya.

    Kekurangan Outsourcing bagi Karyawan

    Dikutip dari laman Serikat Pekerja Nasional (SPN), berikut kerugian sistem outsourcing bagi buruh/karyawan:

    1. Tidak ada jenjang karir

    Bagi pekerja yang berstatus outsourcing, mereka harus siap mengikuti peraturan dan sistem kontrak perusahaan.

    Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan mempersulit setiap pekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. 

    Sehingga, posisi pekerja outsourcing akan hanya mandek sebagai buruh perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir.

    2. Masa kerja yang tidak jelas

    Pekerja outsourcing sangat rentan menjadi korban PHK.

    Bahkan, perusaaan bisa melakukan pemecatan dan memutus masa kerja karyawan outsourcing jika perusahaan dalam keadaan kolaps atau bangkrut.

    3. Kesejahteraan tidak terjamin

    Berbeda dengan karyawan tetap, karyawan dengan status outsourcing biasanya tidak begitu diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan.

    Sebagai contoh, tidak adanya tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerja outsourcing.

    Gaji yang tidak terlalu besar, ditambah dengan tak ada tunjangan, maka kesejahteraan karyawan outsourcing tidak terlalu terjamin.

    4. Pendapatan yang terbatas

    Karyawan outsourcing juga biasanya mendapat penghasilan bulanan yang tidak terlalu besar dan sangat terbatas.

    Sehingga, mereka kesulitan memperoleh kualitas kehidupan yang lebih baik.

    Apalagi jika kondisi perusahaan tidak stabil, maka ancaman PHK dan kehilangan penghasilan semakin nyata.

    Janji Bakal Bentuk Satgas PHK dan Hapus Outsourcing

    Di hadapan ribuan buruh di lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025), Prabowo Subianto juga melontarkan janji akan segera membentuk satuan tugas pemutusan hubungan kerja atau Satgas PHK.

    “Atas saran dari pimpinan buruh, Pak Said Iqbal dan Pak Jumhur, kita akan segera membentuk Satgas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita, pekerja – pekerja di PHK seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan,” kata Prabowo, dikutip dari Tribunnews.com.

    Keberpihakan tersebut, kata Prabowo, lantaran buruh selama ini telah setia bersama dirinya. 

    Presiden menyatakan, dari 5 kali ikut Pilpres dengan 4 kali kalah dan sekali menang, buruh selalu berdiri satu garis bersamanya sehingga Prabowo menganggap dirinya sebagai presiden buruh, petani, nelayan dan orang susah.  

    Selain itu, Prabowo berjanji segera menghapus sistem outsourcing.

    Namun ia meminta semua pihak realistis untuk juga menjaga kepentingan investor.

    “Tapi kita juga harus realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” ucap Prabowo.

    Komitmen dalam penghapusan outsourcing akan diambil pemerintah dalam pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

    Prabowo menjelaskan, Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional itu akan berperan sebagai penasihat presiden dalam menyusun arah kebijakan terkait ketenagakerjaan, seperti hak dan perlindungan pekerja. 

    “Sebagai hadiah untuk kaum buruh hari ini, saya akan segera membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional,” ujar Prabowo.

    Salah satu tugas Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional adalah mengkaji dan merumuskan mekanisme transisi yang tepat menuju penghapusan sistem outsourcing.

    Komitmen Hapus Outsourcing Kala 18.610 Tenaga Kerja Di-PHK

    Sebelum Prabowo berkomitmen untuk menghapus outsourcing, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) merilis data yang menunjukkan bahwa 18.610 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari hingga Februari 2025, dikutip dari Kompas.com. 

    Berdasarkan laman resmi Satu Data Kemenaker, Jawa Tengah menjadi provinsi yang paling banyak melakukan PHK, yaitu sekitar 57,37 persen atau 10.677 orang.

    Terbanyak kedua adalah Provinsi Jambi dengan jumlah PHK sebanyak 3.530 tenaga kerja.

    Selanjutnya adalah Provinsi Jakarta, sebanyak 2.650 pekerja.

    Setelah ketiga provinsi tersebut, jumlah PHK di daerah lain tidak ada yang menembus angka 1.000 pada Januari hingga Februari 2025.

    Provinsi-provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (2 tenaga kerja), Sumatera Barat (2 tenaga kerja), Sumatera Selatan (25 tenaga kerja), Bangka Belitung (3 tenaga kerja), Kepulauan Riau (67 tenaga kerja), dan Jawa Barat (23 tenaga kerja).

    Selanjutnya, Jawa Timur (978 tenaga kerja), Banten (411 tenaga kerja), Bali (87 tenaga kerja), Kalimantan Tengah (72 tenaga kerja), Sulawesi Selatan (77 tenaga kerja), dan Sulawesi Tenggara (6 tenaga kerja).

    Peringatan Hari Buruh 2025

    Peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Silang Monas, Kamis (1/5/2025) kemarin tidak hanya dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, beberapa pejabat negara lain juga ikut hadir meliputi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Selain itu, ada Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Pratikno, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Sementara, perwakilan dari serikat buruh yang hadir adalah Presiden KSPSI Andi Gani, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Presiden KSPSI Said Iqbal, dan Presiden KSBSI Ely Rosita Silaban.

    (Tribunnews.com/Rizki A. Tiara/Danang Triatmojo) (Kompas.com)

  • Soal Ijazah Palsu, Eks Ketua KPK: Jokowi Memang Harus Dihadapi dengan Berbagai Macam Kekuatan – Halaman all

    Soal Ijazah Palsu, Eks Ketua KPK: Jokowi Memang Harus Dihadapi dengan Berbagai Macam Kekuatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, turut menanggapi soal pelaporan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Polda Metro Jaya.

    Diketahui, Jokowi resmi melaporkan lima orang soal dugaan pencemaran nama baik dan fitnah buntut tudingan ijazah palsu pada pada Rabu (30/4/2025).

    Mereka adalah Roy Suryo dan empat orang lainnya, Rismon Sianipar, Tifauziah Tyassuma, Rizal Fadilah, dan satu orang lainnya berinisial K.

    Terkait hal itu, Abraham menjelaskan Jokowi memang harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan.

    Abraham pun turut menyemangati para terlapor yang harus menghadapi berbagai macam lika-liku pembuktian.

    Laporan Jokowi ke polisi itu, kata Abraham, merupakan kerikil kecil.

    “Pesan saya kepada Bung Rismon, Roy Suryo, Dokter Tifa, dan Bung Fadila santai saja menghadapi laporan ini.”

    “Karena saya anggap ini semacam intimidasi kecil saja,” kata Abraham Samad saat berpidato pada acara deklarasi bersama dukung usut ijazah Jokowi, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). 

    Menurutnya, laporan Jokowi itu tidak perlu dianggap hebat.

    “Intimidasi yang kecil, kerikil tahu nggak itu kalau kerikil, ada di depan kita, kita tendang saja,” ujar Abraham.

    Karena memang, lawan mereka adalah orang yang pernah menjadi orang nomor satu di negeri ini.

    “Ini cuma kerikil. Jadi tidak usah terlalu lebay. Karena kalau kita terlalu lebay, nanti Jokowi bangga.”

    “Bahwa ternyata dia harus dihadapi dengan berbagai macam kekuatan, anggap biasa saja,” tandas Abraham.

    Roy Suryo Siap Adu Data

    Terpisah, mengetahui soal laporan itu, Roy Suryo justru menanggapinya santai.

    Ia mengatakan siap beradu data dengan kubu Jokowi terkait keyakinannya bahwa ijazah Presiden ke-7 RI itu memang palsu.

    “Jadi menurut saya bagus dan kita tunggu ya. Kalau kemarin kan (Roy Suryo Cs dilaporkan) pasalnya adalah 160 kita dianggap untuk menghasut.”

    “Nah kabarnya hari ini yang dilaporkan adalah pencemaran nama baik. Gak apa-apa, kita lihat nanti apa yang dilaporkan dan bukti-buktinya apa,” kata Roy kepada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, dikutip dari Tribun Jakarta.

    Menurut Roy Suryo, tuduhan pencemaran nama baik itu tidak akan pernah ada, jika memang ijazah Jokowi tak palsu.

    Hal itu juga berlaku untuk skripsi Jokowi.

    “Tapi sekali lagi semua tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi apa yang dilaporkan sebagai pencemaran nama baik itu kalau tidak dikaitkan dengan dugaan adanya ijazah yang tidak benar atau palsu.”

    “Termasuk juga dari skripsi yang sudah kita periksa sebagai bukti primer di Universitas Gadjah Mada tanggal 15 April kemarin, yang jelas-jelas itu skripsinya palsu atau tidak memenuhi syarat untuk sebuah kampus besar seperti Universitas Gadjah Mada,” jelas Roy Suryo.

    Meski demikian, Roy Suryo tetap menghormati pelaporan yang dilakukan Jokowi kepadanya dan empat orang lainnya tersebut.

    “Jadi teruskan saja dan kami menyatakan ya kita taat pada hukum. Kita nanti akan lihat,” ujar Roy Suryo.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Dilaporkan Jokowi Terkait Pencemaran Nama Baik, Roy Suryo: Jelas-Jelas Itu Skripsinya Palsu

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Rahmat Fajar Nugraha)(TribunJakarta.com/Elga Hakim)

  • Rismon Sianipar Tak Gentar Dilaporkan ke Polda Metro Jaya: Hei Jokowi, Ancaman Nyawa pun Saya Hadapi – Halaman all

    Rismon Sianipar Tak Gentar Dilaporkan ke Polda Metro Jaya: Hei Jokowi, Ancaman Nyawa pun Saya Hadapi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahli digital forensik sekaligus mantan dosen Universitas Mataram, Rismon Sianipar, tak gentar meski dilaporkan kepada Polda Metro Jaya oleh mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Jokowi sendiri turun tangan melaporkan kasus tuduhan ijazah palsu kepada Polda Metro Jaya pada Rabu (30/4/2025).

    Ada lima orang yang menjadi terlapor, yakni inisial RS, RS, ES, T, dan K. Beberapa inisial nama merujuk kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan dokter Tifa.

    Meski Jokowi sudah turun tangan, Rismon pun mengaku tak gentar dengan ancaman apa pun.

    Rismon menyebut pendukung Jokowi terlena karena cinta buta hingga mudah dibohongi,

    “Jokowi bisa berbohong dengan pendukungnya karena cinta buta atau segala macem, tetapi Jokowi tidak bisa menipu teknologi,” tegas Rismon Sianipar dikutip dari YouTube Sentana TV yang tayang Rabu (30/4/2025).

    Menurut Rismon, 10 tahun Indonesia dipimpin oleh Joko Widodo menjadikan generasi tanah air sebagai pengecut hingga penjilat.

    “Negara ini sudah lama, 10 tahun dipimpin Joko Widodo itu kita jadi generasi pengecut. Generasi yang penjilat.”

    “Maka saatnya kita sekarang menjadi generasi sesuai para pahlawan kita,” katanya.

    Rismon pun tak gentar jika nyawanya akan terancam dalam mempertanggungjawabkan ucapannya.

    “Jangankan penjara, hei, Joko Widodo, ancaman nyawa pun saya hadapi!” tegasnya.

    “Karena saya pegang keilmiahan. Anda boleh berbohong di Indonesia, orang-orang yang mendukung Anda,” lanjut Rismon.

    “Tetapi Anda tidak bisa berbohong tentang teknologi evolution dan catatannya terdokumentasi dengan baik,” tambahnya.

    Rismon masih yakin ijazah Joko Widodo adalah ijazah palsu.

    Rismon menegaskan bahwa pendapatnya tentang ijazah Jokowi palsu itu berdasarkan kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu merupakan ilmu forensik.

    Maka dari itu, dia mengaku heran kajian ilmiahnya dituduh sebagai hasutan.

    “Kajian ilmiah kok dituduh hasutan,” kata Rismon saat dimintai tanggapannya saat menghadiri acara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

    “Kajian kan itu ilmu forensik. Analisis dokumen palsu ya outputnya antara palsu dengan asli dan hasil kajian ilmiah saya hasilnya palsu,” lanjutnya.

    Saat membeberkan soal dugaan ijazah palsu Jokowi itu, Rismon mengaku pernah juga mendapatkan teror atau intimidasi.

    Rismon mengatakan mobilnya di kampung dirusak, bagian kaca kirinya rusak.

    Selang beberapa minggu, kaca sebelah kanan dan pintu tengahnya juga dirusak.

    “Mobil saya di kampung dirusak. Pertama, kaca depan sebelah kiri. Terus yang kedua sekitar berapa minggu setelahnya, itu kaca pintu depan sebelah kanan dan pintu tengah,” kata Rismon.

    Tak hanya itu saja, Rismon menyampaikan bahwa ban mobilnya juga disayat orang tak bertanggung jawab.

    “Terus mobil saya, ban depan belakang sebelah kanan itu disayat. Sampai tidak bisa dipakai lagi,” ungkapnya.

    Peristiwa itu, kata Rismon, terjadi hingga dua kali di tahun ini.

    “Dua kali (Kejadian) tahun ini semua di Bali,” terangnya.

    Selain Rismon, Roy Suryo dan dokter Tifa juga mengaku pernah mendapatkan intimidasi imbas mengusut dugaan ijazah palsu Jokowi itu.

    Sebelumnya, tudingan soal ijazah palsu Jokowi ini muncul lagi setelah Rismon mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

    Alasan Rismon mengatakan demikian adalah karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman.

    Font itu, menurutnya, belum ada pada era tahun 1980-an hingga 1990-an.

    Sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.

    Selain hal tersebut, ijazah Jokowi disebut palsu juga karena nomor seri ijazahnya yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja.

    Terlebih lagi, dari pihak Jokowi sampai sekarang juga belum pernah menunjukkan ijazah asli tersebut kepada publik, apalagi semenjak isu ini mencuat. (*)

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Rismon Sianipar Bingung Dilaporkan oleh Jokowi: Kajian Ilmiah kok Dibilang Hasutan

    (Tribunnews.com/ Siti N) (TribunJakarta.com/Elga Hakim)

  • Aksi May Day di Depan Gedung DPR, Ribuan Buruh Bawa Patung Trump dan Kepala Babi   – Halaman all

    Aksi May Day di Depan Gedung DPR, Ribuan Buruh Bawa Patung Trump dan Kepala Babi   – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ribuan buruh dari sejumlah aliansi buruh mulai melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/5/2025) siang.

    Pantauan Tribunnews, ribuan buruh yang terlihat kompak memakai seragam serba merah itu berjalan dari arah Gelora Bung Karno (GBK) menuju depan Gedung DPR RI.

    Sejumlah aliansi buruh yang terlihat adalah Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia.

    Dalam unjuk rasa ini, mereka terlihat mengarak patung Presiden AS Donald Trump yang sedang duduk. Namun wajahnya ditutup dengan kain berwarna putih.

    Selain itu, para buruh juga membawa patung kepala babi. Hal itu sebagai dukungan mengenai kasus teror kepada jurnalis.

    “Kepala babi jadi bentuk perlawanan terhadap bentuk imperialisme kepada jurnalis. Kita berada di barisannyang sama,” ucap salah satu buruh di atas mobil komando.

    Tak hanya itu, mereka juga membawa sejumlah poster tuntutan kepada DPR. Di antaranya, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

    Diberitakan sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan serikat buruh akan menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah dalam peringatan Hari BuruhInternasional atau MayDay pada 1 Mei 2025, mendatang.

    Enam poin itu, kata dia, akan disampaikan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat.

    “Yang pertama adalah hapus outsourching. Yang kedua adalah upah layak. Yang ketiga adalah bentuk Satgas PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata Said saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta pada Senin (28/4/2025).

    Poin keempat, kata dia, buruh bakal menyuarakan agar pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru. 

    Mereka berharap RUU itu benar-benar melindungi buruh, bukan Omnibus Law.

    Kelima, lanjutnya, buruh menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). 

    Said juga menegaskan, serikat buruh mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi lewat RUU Perampasan Aset.

    “Dan yang keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset,” jelas Said Iqbal.

    Presiden Partai Buruh itu juga berharap, beberapa isu tersebut bisa direspons positif oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.

    “Bentuk sebuah pengharapan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto agar bisa meningkatkan kesejahteraan buruh,” ujarnya.

    Said menjelaskan bahwa peringatan Hari BuruhInternasional itu bakal digelar mulai pukul 09.30 hingga 12.30 WIB.

    Sebanyak 200 ribu buruh diperkirakan akan hadir di Lapangan Monas untuk mengikuti kegiatan May Day tersebut.

    “200 ribu buruh akan hadir di lapangan Monas. Yang berasal dari Jawa Barat, Bandung, dan Jakarta. Di tiga provinsi ini buruhnya akan datang ke Jakarta ke lapangan Monas,” tandasnya.

  • 5 Fakta May Day di Monas Jakarta, Suasana Terkini hingga Prabowo Akan Sambutan di Hadapan Buruh – Halaman all

    5 Fakta May Day di Monas Jakarta, Suasana Terkini hingga Prabowo Akan Sambutan di Hadapan Buruh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Kamis (1/5/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, para buruh akan menggelar aksi di Lapangan Monas, sedangkan sejumlah pejabat, bahkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung.

    Personel keamanan pun dipertebal untuk mengamankan jalannya acara May Day di Monas.

    “Semua dipastikan pengawalan, apakah secara terpusat atau yang melekat di kendaraan. Korlantas bertugas sebagai pendukung dan mempertebal pengamanan yang sudah ada, serta harus mampu menjabarkan teknis pengamanan di tiap kompartemen,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho, saat rapat koordinasi di Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    1. Suasana Terkini

    Berdasarkan pantauan Tribunnews, Jumat pagi pukul 08.55 WIB, kawasan Monas sudah dipenuhi para buruh.

    Panggung acara pun terlihat berada di area Monas.

    Para buruh ada yang mengenakan pakaian bernuansa biru, dengan membawa bendera sebuah bendera masing-masing organisasi. 

    Sementara dari arah Tugu Tani, Jakarta, juga terlihat sekelompok buruh iring-iringan mengendarai sepeda motor. 

    Diketahui, sekitar 200.000 buruh dari berbagai elemen serikat pekerja diperkirakan akan hadir dalam aksi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari.

    2. Ruas Jalan yang Disarankan Dihindari

    Mengutip dari Instagram @tmcpoldametro, warga dan para pengendara diimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan utama di Jakarta yang akan terdampak langsung oleh arus massa buruh menuju lokasi aksi.

    Hal tersebut, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi kemacetan dan kepadatan arus lalu lintas.

    Berikut 9 ruas jalan yang disarankan untuk dihindari pada 1 Mei 2025:

    Monas
    Jalan Jenderal Sudirman
    Jalan MH Thamrin
    Tomang
    Harmoni
    Rawamangun
    Senen
    Tugu Tani
    Kawasan DPR/MPR RI

    Lalu lintas di area tersebut, diperkirakan padat sejak pagi hari karena peserta aksi akan bergerak dari berbagai titik kumpul menuju Monas dan sekitarnya.

    Bahkan sebagian massa akan bergerak ke Gedung DPR/MPR RI.

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kepolisian Daerah Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan, termasuk kemungkinan penutupan jalan secara situasional dan pengalihan arus ke jalur alternatif.

    3. Aksi Buruh, Enam Tuntutan Disampaikan

    Enam tuntutan bakal disuarakan para buruh dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025.

    Diketahui, hari ini, Kamis (1/5/2025) bertepatan dengan momentum Hari Buruh. 

    Rencananya, akan ada aksi yang diikuti oleh para buruh di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

    Sebanyak 200.000 buruh diperkirakan mengikuti kegiatan MayDay di Monas.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan serikat buruh akan menyuarakan enam tuntutan kepada pemerintah.

    Menurut Said Iqbal yang juga Presiden Partai Buruh tersebut, tuntutan yang disampaikan, seperti penghapusan outsourcing. 

    “Yang pertama adalah hapus outsourcing. Yang kedua adalah upah layak. Yang ketiga adalah bentuk Satgas PHK (pemutusan hubungan kerja),” kata Said saat konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (28/4/2025).

    Poin keempat, buruh bakal menyuarakan agar pemerintah mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang baru.

    Mereka berharap, RUU itu benar-benar melindungi buruh, bukan Omnibus Law.

    Kelima, buruh menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). 

    Said Iqbal menambahkan, serikat buruh mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi lewat RUU Perampasan Aset.

    Keenam adalah berantas korupsi, sahkan RUU Perampasan Aset.

    4. Presiden Bakal Hadiri Acara, Beri Sambutan

    Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal menghadiri acara May Day di Monas, hari ini. 

    Hal tersebut, dikonfirmasi oleh Menteri Sekretaris Negara RI (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

    Menurutnya, sejauh ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menerima surat undangan dari serikat buruh untuk hadir di perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day.

    “Jadi beberapa waktu lalu, secara resmi, teman-teman panitia peringatan acara May Day beraudiensi dengan kami sekaligus mengantar undangan kepada Bapak Presiden, dan kami sudah melapor ke Bapak Presiden,” kata Prasetyo saat jumpa pers di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Prasetyo menyatakan, hampir dipastikan Presiden Prabowo akan hadir langsung ke lokasi.

    Nantinya, Prabowo juga akan memberikan sambutannya sebagai Presiden di hadapan ratusan ribu buruh.

    “Sebagaimana tadi juga disampaikan, bahwa Bapak Presiden langsung merespons dan insyaallah besok beliau akan hadir besok dalam acara peringatan Hari Buruh Internasional,” jelas Prasetyo.

    Menurut dia, Presiden Prabowo memang memiliki fokus pada pergerakan dan perkembangan ekonomi nasional, termasuk sektor buruh dan pekerja.

    Sehingga, Prabowo memiliki pandangan khusus agar seluruh stakeholder berkolaborasi.

    Sementara terkait kemungkinan Prabowo didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, Prasetyo belum dapat memastikan.

    Sebelumnya, kabar kedatangan Presiden Prabowo ini, juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal.

    “Acara ini juga akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta pimpinan serikat buruh sedunia dari International Trade Union Confederation (ITUC), termasuk Presiden dan Sekretaris Jenderalnya.

    Sejumlah Menteri Kabinet dan Pimpinan DPR RI pun dijadwalkan hadir dalam peringatan May Day tahun ini.

    5. Kata DPR

    Terkait agenda May Day ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, meminta agar peringatan ini bukan sekadar seremoni tahunan. 

    Momentum 1 Mei, menurut Fikri, harus menjadi pengingat sekaligus penggerak komitmen kolektif untuk memperjuangkan hak-hak buruh secara konkret dan berkelanjutan.

    “Hari Buruh bukan hanya peringatan seremonial, tetapi panggilan untuk memperkuat komitmen pemerintah, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan hak buruh terpenuhi, termasuk upah layak, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap pekerja rentan,” kata Fikri kepada Tribunnews.com, Rabu (30/4/2025) malam.

    Ia lantas menyampaikan apresiasi kepada seluruh pekerja dan buruh di Indonesia atas kontribusi mereka dalam menopang perekonomian nasional. 

    Menurut Fikri, buruh adalah tulang punggung pembangunan yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.

    Fikri berharap, agar perjuangan buruh terus berbuah pada peningkatan kesejahteraan dan terwujudnya keadilan sosial.

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Farrah, Rizki Sandi Saputra, Fersianus Waku, Mario Christian Sumampow)

  • Rismon Sianipar Mengaku Diintimidasi Buntut Usut Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Mobil Saya Dirusak – Halaman all

    Rismon Sianipar Mengaku Diintimidasi Buntut Usut Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Mobil Saya Dirusak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Ahli digital forensik, Rismon Hasiholan Sianipar, mengaku bahwa dirinya mendapatkan intimidasi buntut mengusut dugaan ijazah palsu Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

    Rismon mengatakan, mobilnya di kampung dirusak, bagian kaca kirinya rusak.

    Selang beberapa minggu, kaca sebelah kanan dan pintu tengahnya juga dirusak.

    “Mobil saya di kampung dirusak. Pertama, kaca depan sebelah kiri. Terus yang kedua sekitar berapa minggu setelahnya, itu kaca pintu depan sebelah kanan dan pintu tengah,” kata Rismon ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

    Tak hanya itu saja, Rismon menyampaikan bahwa ban mobilnya juga disayat orang tak bertanggungjawab.

    “Terus mobil saya, ban depan belakang sebelah kanan itu disayat. Sampai tidak bisa dipakai lagi,” ungkapnya.

    Peristiwa itu, kata Rismon, terjadi hingga dua kali di tahun ini.

    “Dua kali (Kejadian) tahun ini semua di Bali,” terangnya.

    Selain Rismon, Roy Suryo dan Dokter Tifa juga mengaku pernah mendapatkan intimidasi imbas mengusut dugaan ijazah palsu Jokowi itu.

    Sebelumnya, tudingan soal ijazah palsu Jokowi ini muncul lagi setelah Rismon mengaku menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Jokowi.

    Apa alasan Rismon masih menyebut ijazah Jokowi sebagai lulusan UGM itu palsu?

    Pertama, alasan Rismon mengatakan demikian karena lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Times New Roman.

    Font itu, menurutnya, belum ada pada era tahun 1980-an hingga 1990-an.

    Sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi saat itu dicetak di percetakan, tetapi seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik.

    Kedua, berkaitan nomor seri ijazah Jokowi yang dianggap berbeda atau tidak menggunakan klaster dan hanya angka saja.

    Ketiga, dari pihak Jokowi sampai sekarang juga belum pernah menunjukkan ijazah asli tersebut kepada publik, apalagi semenjak isu ini mencuat.

    Rismon Sebut Foto Wisuda Jokowi Hasil Editan

    Selain itu, Rismon juga menyebut bahwa foto wisuda Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM), merupakan hasil editan.

    Rismon membagikan hasil temuannya soal foto wisuda Jokowi yang beredar di media sosial itu di akun X pribadinya.

    Rismon mengatakan, dirinya telah melakukan pengolahan foto tersebut menggunakan metode Error Level Analysis.

    Hasilnya, foto yang beredar tersebut diduga telah mengalami perubahan dari foto aslinya.

    “ELA (Error Level Analysis) atas kedua citra digital wisuda yang beredar.”

    “Kotak merah menandakan potensi edit karena sebaran kompresi yang tidak seragam,” tulis Rismon, dikutip Tribunnews dari akun @SianiparRismon, Rabu (23/4/2025).

    Postingan Rismon tersebut kemudian mengundang berbagai reaksi dari warganet, banyak pro dan kontra yang disampaikan.

    Dalam unggahannya itu, Rismon menunjukkan perbedaan foto yang diduga palsu dengan foto lain yang disebutnya sebagai foto asli sebelum diedit

    Dalam foto kedua, tampak ada banyak perubahan, salah satunya dugaan manipulasi terhadap seorang pria yang ada di dalam foto

    Foto yang disebut mirip Jokowi muda, dengan kacamata tebalnya, tidak ada dalam foto asli yang diunggah Rismon

    Sebelumnya, menggunakan metode sama, Rismon juga mengaku menemukan kejanggalan dari foto ijazah Jokowi yang beredar di medsos.

    Khususnya di area foto ijazah, yang menurutnya memiliki keanehan

    Jokowi Lapor ke Polda Metro Jaya

    Mengenai polemik ijazah palsu ini, Jokowi akhirnya turun tangan melaporkannya kepada Polda Metro Jaya, pada Rabu (30/4/2025).

    Diketahui, ada lima orang yang menjadi terduga pelapor, di antaranya adalah inisial RS, RS, ES, T, dan K. 

    Dari beberapa inisial nama yang sebelumnya dilaporkan pendukung Jokowi merujuk pada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifa.

    Adapun laporan yang dibuat Jokowi itu atas pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu.

    Jokowi pun membawa ijazah pendidikan formalnya, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga kuliah, untuk diperlihatkan kepada polisi.

    “Tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya UGM. semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik,” ujar kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Setelah selesai membuat laporan tersebut, Jokowi mempersilakan polisi memeriksa keaslian ijazahnya melalui digital forensik.

    “Kalau diperlukan, ya silakan (digital forensik) yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum,” kata Jokowi.

    Mengenai hal ini, Jokowi sebenarnya merasa hanya masalah ringan saja.

    Namun, pihaknya memilih tetap melaporkannya kepada polisi agar polemik ijazah palsunya itu menjadi jelas.

    “Sebetulnya masalah ringan. Urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi perlu dibawa ke ranah hukum, agar semua jelas dan gamblang ya,” ungkapnya.

    Saat di Polda Metro Jaya, Jokowi mengaku dicecar 35 pertanyaan oleh penyidik Subdit 1 Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

    “Ditanya banyak, ditanya 35 (pertanyaan, red)” ujar Jokowi di Polda Metro Jaya, Rabu.

    Pihak Jokowi diketahui sudah menyampaikan kepada para penyidik perihal barang bukti hingga peristiwa-peristiwanya berupa pencemaran nama baik.

    Sebanyak puluhan video telah diserahkan ke penyidik untuk diselidiki lebih lanjut.

    “Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang Pak Jokowi sudah laporkan juga, ya itu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak,” kata Yakup.

    “Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik, ada juga beberapa pasal di Undang-Undang ITE, antara lain 27A dan juga pasal 32 dan pasal 35,” ungkapnya.

    (Tribunnews.com/Rifqah/Rahmat Fajar/Abdi Ryanda/Reynas Abdilla)

  • Komisi V DPR akan Perjuangkan Tuntutan Driver Online yang Minta Potongan Aplikator Jadi 10 Persen – Halaman all

    Komisi V DPR akan Perjuangkan Tuntutan Driver Online yang Minta Potongan Aplikator Jadi 10 Persen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan pengemudi angkutan online roda dua dan empat dari berbagai komunitas di wilayah Jabodetabek kumpul membahas tuntutan potongan aplikator transportasi online sebesar 10 persen di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025) sore.

    Dialog terbuka yang bertajuk ‘Menguji Tuntutan Potongan Aplikator 10 persen’ tersebut, dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu, perwakilan driver online roda empat Aries Renaldi, perwakilan driver online roda dua Kemed, pengamat transportasi Eddy Suzendi.

    Dalam kesempatan itu, perwakilan driver online roda empat, Aries Renaldi mengungkapkan selama ini klaim aplikator transportasi online menciptakan lapangan kerja adalah tidak benar. 

    Pasalnya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aplikator malah cenderung merugikan para pengemudi roda empat. 

    “Kebijakan aplikator selama ini justru terkesan membunuh (driver R4). Karena apa, korban ya sudah banyak. Misalnya mobil yang ditarik karena jumlah potongannya yang terlalu besar. Jadi saya lihat aplikator ini tidak menghidupi para pengemudi. Hanya sekadar janji-janji,” ujarnya. 

    Sedangkan, perwakilan driver online roda dua Kemed mengatakan, selama ini dirinya dan rekan-rekan sangat tercekik akibat potongan-potongan dari aplikator yang sangat tinggi, bahkan hingga mencapai 30 persen. 

    “Jadi mengapa ada gerakan potongan 10 persen ini. Bahwa ini adalah gerakan perlawanan kita sekaligus menolak arogansi aplikator yang sangat manipulatif,” kata Kemed. 

    Dia pun menekankan para ojek online siap melakukan perlawanan terhadap aplikator nakal.

    Mewakili rekannya sesama pengemudi ojek online, Kemed menyampaikan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI, khususnya Adian Napitupulu yang telah memperjuangkan aspirasi mereka. 

    “Jadi prinsipnya begini, setelah kami mendengarkan pernyataan Bang Adian dan teman-teman di Komisi V yang memperjuangkan potongan aplikator 10 persen. Kami sangat berterima kasih karena abang dan rekan-rekan mau turun ke bawah dan mendengarkan aspirasi kami,” jelas dia. 

    “Kalau 10 persen ini terealisasi tentu ini sangat berpengaruh para penghasilan kita,” sambung Kemed. 

    Menanggapi keluhan tersebut, Adian mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi dari para pengemudi roda dua dan empat tersebut. 

    Sampai saat ini, kata Adian, koleganya di Komisi V DPR RI juga mendukung dan turut memperjuangkan potongan 10 persen dari pihak aplikator transportasi online. 

    “Kalau dari pernyataan kan nanti bisa dilihat di videonya kan, berbagai macam praksi tuh. Itu kan pernyataan terbuka mereka. Itulah artinya bahwa, gini loh. Kita punya banyak sekali data yang bisa kita perdebatkan dalam pihak aplikator,” kata Adian.

    “Tapi secara formal nanti kan BAM ya. Gua kan wakil ketua BAM. Wakil pimpinan badan aspirasi masyarakat DPR. Kita nanti akan mengundang perwakilan, kita mau FGD. Seharian tuh. Kita kan hitung lagi segala macam. Baru itu menjadi rumusan kita untuk kita perjuangkan. Nah tahapnya diskusi ini, FGD dan sebagainya,” tandas Sekjen Pena 98 ini.

     

     

     

     

     

     

  • Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    Ojek Online Tuntut Potongan Turun Jadi 10 Persen, Adian Napitupulu Janji Perjuangkan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Potongan 20 persen yang diterapkan aplikator aplikasi transportasi atau ojek online, terus menuai protes dari para mitra aplikasi baik pengemudi mobil hingga sepeda motor.

    Karena itu, mereka menuntut agar potongan yang ditetapkan aplikator itu diturunkan menjadi 10 persen.

    Pada Rabu (30/4), ratusan pengemudi angkutan daring atau online dari roda dua dan empat berkumpul di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat untuk menghadiri dialog terbuka yang bertajuk Menguji Tuntutan Potongan Aplikator 10 Persen.

    Sejumlah narasumber hadir dalam dialog itu seperti perwakilan pengemudi ojol Kemed, seorang pengendara mobil daring Aries Renaldi, pengamat transportasi Eddy Suzendi, serta anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDIP, Adian Napitupulu.

    Kemed mengatakan kehadirannya di lokasi acara untuk menunjukkan para ojol siap memperjuangkan turunnya potongan aplikator dari 20 lebih menjadi 10 persen.

    “Bentuk pernyataan sikap kami, bentuk perlawanan kami terhadap arogansi perilaku bisnis aplikator yang telah menerapkan biaya potongan sebesar 20 persen plus-plus,” kata dia di lokasi, Rabu.

    Kemed juga menyebut pihaknya siap berdemonstrasi untuk menurunkan potongan aplikator ke Kemenhub dan DPR pada 20 Mei 2025. “Target kami paling tidak akhir tahun ini kebijakan sepuluh persen itu harus bisa segera diwujudkan,” katanya.

    Sementara Aries Renaldi menilai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aplikator transportasi dari cenderung merugikan para pengemudi roda empat. “Jadi, saya lihat aplikator ini tidak menghidupi para pengemudi. Hanya sekedar janji-janji,” katanya di lokasi.

  • Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan

    Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    PSU Pilkada Bengkulu Selatan

    Gelar aksi, massa minta Bawaslu tindak pelaku rekayasa penangkapan cawabup Bengkulu Selatan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 30 April 2025 – 18:14 WIB

    Elshinta.com – Dugaan rekayasa penangkapan terhadap calon wakil bupati (cawabup) nomor urut 2 Bengkulu Selatan Ii Sumirat dibawa dan diadukan ke Bawaslu RI. Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Pemuda Peduli Keadilan mendatangi kantor Bawaslu RI di Jalan M.H. Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/4). 

    Mereka meminta kepada Bawaslu pusat untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang telah menodai pelaksanaan demokrasi di daerah.

    “Modus baru kejahatan pilkada ini harus diusut dan ditindak tegas agar tidak menjadi preseden buruk yang berulang di kemudian hari. Bawaslu RI sebagai instansi yang bertugas mengawasi serta mencegah dan menindak pelanggaran pemilu atau pun pilkada mesti memberikan perhatian khusus,” kata koordinator aksi Ananda Faris.

    Dia mengatakan, operasi penangkapan secara tidak sah terhadap seorang calon dengan maksud memanipulasi fakta-fakta dan menyebar informasi menyesatkan ke pemilih, adalah modus kejahatan baru dalam sejarah Pilkada. Tindakan tersebut bukan saja masuk pelanggaran tindak pidana Pilkada. Bukan semata intimidasi dan persekusi, bukan pula seperti fitnah pada umumnya. 

    “Peristiwa di malam kelam itu adalah kejahatan besar dan luar biasa karena merupakan gabungan semua jenis pelanggaran dimaksud, direncanakan secara sistematis, terorganisir, dan masif untuk merusak reputasi, menggerus simpati pemilih, dan menurunkan partisipasi pemilih Suryatati-Ii Sumirat,” jelasnya.

    Faris menyampaikan, dalam peristiwa yang terjadi pada malam pemungutan suara ulang itu, Jumat 18 April 2025, cawabup Ii Sumirat tidak hanya mengalami penghadangan dan penggeledahan di tiga lokasi berbeda oleh segerombolan orang. 

    Hampir bersamaan waktunya, muncul narasi fitnah disertai gambar dan video yang disebarluaskan ke media sosial Facebook dan WhattApp bahwa Cawabup 02 telah ditangkap polisi. Informasi tersebut bahkan terus dihembuskan secara masif di sekitar lokasi TPS.

    Akibatnya, lanjut Faris, banyak masyarakat pemilih terutama pendukung paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat yang terpengaruh, mulai dari tidak jadi datang ke TPS alias memilih golput hingga pindah pilihan ke paslon lain. 

    “Di samping secara nyata merugikan paslon nomor 2 Suryatati-Ii Sumirat, peristiwa tersebut telah merusak sendi-sendi pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas luber dan jurdil) sebagaimana amanat konstitusi dan UU pemilu atau Pilkada,” tegasnya.

    Dilaporkan ke Bawaslu RI
    Sebelumnya, kasus rekayasa penangkapan Ii Sumirat telah dilaporkan ke Polres dan Bawaslu Bengkulu Selatan. Namun karena kasus itu merupakan modus baru kejahatan Pilkada serta menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal, pihak paslon Suryatati-Ii Sumirat juga mengadukannya ke Bawaslu RI.

    “Modus kejahatan seperti ini dapat berulang di setiap momen pilkada dan bisa menimpa siapa saja yang ingin menjadi pejabat publik,” kata kuasa hukum Zetriansyah.

    Menurutnya, dampak rekayasa penangkapan cawabup Ii Sumirat semakin sempurna karena direncanakan dengan matang, dilakukan secara terorganisir serta dijalankan di waktu atau timing yang tepat.

    “Itu terjadi sembilan jam sebelum waktu pencoblosan, di mana kemudian video dan narasi fitnah disebar masif ke pemilih melalui media sosial Facebook dan WA, juga dari mulut ke mulut di lokasi-lokasi TPS,” ujarnya.

    Dalam rentang waktu tersebut, lanjutnya, tidak ada waktu yang cukup bagi kubu paslon Suryatati-Ii Sumirat untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya.

    “Jangankan pemilih, tim paslon 02 saja banyak yang percaya, karena Ii Sumirat sendiri belum bisa dihubungi sampai pagi, mau konfirmasi ke siapa,” ungkapnya.

    Pihaknya meyakini kejahatan besar dan luar biasa tersebut sangat berpengaruh terhadap perolehan suara paslon Suryatati-Ii Sumirat. 

    Sumber : Elshinta.Com

  • Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Kementerian HAM Soroti Segudang Pelanggaran di Balik Gurihnya Bisnis Sawit

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyoroti sederet pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada usaha sawit.

    Direktur Penguatan Kapasitas HAM Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian HAM Giyanto mengatakan, isu pelanggaran HAM pada bisnis perkebunan sawit adalah adanya isu perdagangan orang.

    Berdasarkan penelitian OPPUK-Medan (2019), terdapat dugaan praktik modern trafficking alias perdagangan manusia dalam rekrutmen buruh harian lepas.

    “Bentuk pelanggaran terkait dengan bagaimana rekrutmen orang, dokumen, identitas, isu-isu lahan, perbudakan, perdagangan orang,” kata Giyanto dalam Diskusi Publik bertajuk Peluang Standarisasi Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit di Asean: Strategi Bisnis dan HAM Menghadapi Perang Dagang di Arya Duta Menteng, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    Isu lainnya adalah adanya rekrutmen tanpa dokumen identitas lengkap, dugaan pemalsuan identitas, informasi perusahaan yang tujuan tidak jelas bagi calon pekerja hingga indikasi terhadap praktik perbudakan modern sejak 1990-an hingga kini.

    Selain itu, juga terdapat potensi pelanggaran HAM pada usaha sawit terhadap hak anak. Berdasarkan hasil penelitian Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada 2016, ditemukan isu anak di perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Di sana, Yayasan PKPA melaporkan adanya dampak buruk dari perkebunan sawit yang tidak hanya terkait isu pekerja anak, melainkan juga melanggar hak-hak anak lainnya, baik anak-anak di perkebunan maupun anak-anak lingkar kebun

    Giyanto menuturkan, isu utama dari dampak perkebunan sawit terhadap anak adalah hilangnya tempat bermain anak, terbatasnya sumber air bersih hingga kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, pekerja anak.

    Kemudian, lingkungan yang tidak aman, anak ditinggalkan orang tua menjadi TKI/TKW karena hilangnya akses pekerjaan di desa, serta banyak orang tua yang bekerja di perkebunan.

    Di sisi lain, dia menyebut Indonesia merupakan salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan tingkat produksi lebih dari 30 juta ton pada 2015. Dengan tingkat produksi yang tinggi, maka industri minyak sawit adalah salah satu produk pertanian andalan di sebagian besar wilayah Indonesia, utamanya di Sumatra dan Kalimantan.

    Hingga 2019, sebaran perkebunan kelapa sawit telah mencapai 26 provinsi, termasuk provinsi-provinsi di pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua.

    Tercatat, total luas perkebunan sawit indonesia menurut keputusan menteri pertanian No.833/KPTS/SR.020/M/12/2019, mencapai 16.381.959 hektare.

    Adapun, daerah terluas perkebunan sawit berada di provinsi Riau, Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Timur, Jambi, Aceh, dan Bengkulu.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam Wahyudi Djafar mengatakan, industri kelapa sawit sebagai bagian dari perkebunan adalah prioritas penting di dalam implementasi strategi nasional bisnis dan HAM.

    Namun, Wahyudi menyebut isu perang dagang yang melibatkan berbagai negara adidaya ekonomi, seperti China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS) akan memberikan pengaruh besar terhadap penerapan standar keberlanjutan kelapa sawit ke depan.

    ”Bagaimana Uni Eropa terus memproduksi berbagai regulasi untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan dasar warga negara Eropa melalui berbagai instrumen,” ujar Wahyudi.

    Salah satunya, sambung dia, yang berkaitan dengan larangan deforestasi alias kebijakan yang melarang masuknya produk ke pasar Uni Eropa jika terbukti berkontribusi terhadap deforestasi, maupun yang terkait dengan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk memastikan seluruh rantai pasok tidak melanggar HAM (human rights due diligence).

    Untuk itu, menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengembangan standarisasi sawit yang sesuai dengan kepentingan nasional, termasuk bagaimana Indonesia bisa berkomitmen secara baik terhadap berbagai prinsip dan standar bisnis dan HAM di dalam pengembangan standar keberlanjutan.

    “Sehingga kita bisa menjangkau pasar yang juga lebih luas tanpa mengorbankan perlindungan dari petani, masyarakat lokal, masyarakat adat untuk tetap bisa kemudian haknya juga dipenuhi dan dilindungi,” tandasnya.