Xcloud.id

kab/kota: Menteng

  • Prabowo-Megawati Mesra di Harlah Pancasila, PDIP: Sikap Kenegarawanan

    Prabowo-Megawati Mesra di Harlah Pancasila, PDIP: Sikap Kenegarawanan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri tampak akrab saat upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat, Senin (2/6/2025).

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan Prabowo dan Megawati yang sudah bersahabat sejak lama selalu menunjukkan sikap kenegarawanan.

    “Hubungan keduanya terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis menyangkut ideologi negara Pancasila,” ujar Said dikutip dari Antara.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah berkunjung untuk melakukan silaturahim ke rumah Megawati di Menteng, Jakarta pada Senin (7/4/2025) malam.

    Menurut Said, silaturahim tersebut patut diapresiasi sebagai penghormatan Prabowo kepada para tokoh bangsa, terutama mantan pemimpin negara, seperti Megawati.

    Dengan begitu, ia menilai jiwa penghormatan Prabowo tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah ke depan untuk membangun stabilitas politik dan melaksanakan pembangunan.

    Said mengungkapkan dalam pidato sambutan pada upacara Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo menyebut nama Megawati paling awal sebelum para tokoh lainnya.

    “Sangat terlihat Presiden Prabowo memberi tempat terhormat kepada Ibu Mega, baik selaku presiden kelima RI maupun sebagai ketua Dewan Pengarah BPIP. Saya kira ini melampaui hubungan urusan pragmatis politik,” tuturnya.

    Selain itu, lanjut dia, dalam pidato Prabowo juga menegaskan pentingnya bangsa untuk bersatu agar menjadi bangsa yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan dan kenegaraan yang tidak mudah.

    Menurut dia, Megawati tentunya menyambut baik gagasan dan pikiran Presiden Prabowo tersebut.

    Di sisi lain, Said berpendapat keakraban Megawati dan Prabowo juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya.

    Dahulu, disebutkan bahwa banyak para tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik dan berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun tetap bisa berhubungan baik, menjaga silaturahim, bahkan saling tunjuk untuk menjadi imam salat berjemaah bersama.

    “Kita juga teringat bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, padahal hubungan mereka berdua cukup keras dalam soal politik,” imbuh ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu.

    Untuk itu, sebagai tokoh yang sama-sama nasionalistis, Prabowo dan Megawati tentu tersambung secara batiniah, terutama atas panggilan sejarah dan kebutuhan masa depan Indonesia.

    “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara sehingga cara pandang kita tidak semata politik lahiriah yang cenderung naik turun dan dinamis,” ucap Said.

    Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Senin (2/6/2025) pagi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

    Megawati berbaris diapit Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran sebelum Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila dimulai.

    Sebelumnya, terdapat pula momen keakraban Prabowo dan Megawati yang tertangkap di ruang tunggu Gedung Pancasila.

    Salah satunya saat keduanya duduk di meja oval ruangan. Kala itu, Presiden Prabowo berkelakar kepada Megawati yang duduk berhadapan dengannya, untuk mencairkan suasana.

    “Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Diet Ibu berhasil,” kata Prabowo.

    Mendengar hal itu, Megawati pun seakan mengiyakan. “Oh iya, diet kurus itu,” katanya.

  • Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    GELORA.CO – Mantan Presiden Joko Widodo tengah menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah Forum Purnawirawan TNI secara resmi menyerahkan surat tuntutan kepada DPR yang salah satunya berisi desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno memberikan restunya atas langkah tersebut, menyebut tuntutan para purnawirawan menyangkut persoalan mendasar bagi bangsa dan negara.

    “Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” ujar Try Sutrisno dalam pernyataan usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, serta penggagas forum, Dwi Cahyo Suarsono.

    Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan yang telah dikaji dan didukung dengan dokumen, salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

    Mereka mengklaim keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman, paman Gibran dan Ketua MK saat itu, melanggar etik berat.

    “Publik menjuluki Gibran sebagai ‘anak haram konstitusi’,” ujar pengamat politik dan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syaratnya terpenuhi, barulah MPR dapat mengambil keputusan akhir.

    Secara politik, peluang pemakzulan disebut masih terbuka lebar. “Yang sangat mungkin mengambil inisiatif pertama adalah PDIP,” kata Hersubeno.

    Hubungan PDIP dengan Jokowi disebut sangat memburuk, terlebih setelah tudingan framing isu judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan, kader PDIP.

    Sementara itu, partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, orang dekat Jokowi, diprediksi akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik partai tersebut tetap dinamis, tergantung sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tradisi Golkar adalah selalu mengikuti siapa penguasanya. Dalam hal ini, tentu penguasanya adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.

    Situasi politik menjadi semakin rumit ketika isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Meskipun Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tekanan opini publik terus menguat.

    Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka dinilai tidak akan berjalan mulus.

    “Tidak semudah itu bagi Polda untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Hersubeno, meragukan kekuatan argumen semata dari hasil investigasi Bareskrim.

    Secara keseluruhan, Jokowi kini menghadapi dua front utama: gugatan hukum atas keabsahan ijazahnya dan tekanan politik atas posisi Gibran.

    Dalam konstelasi politik yang belum stabil menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo juga kian menjadi sorotan.

    “Dulu, Pak Harto yang begitu kuat pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” pungkas Hersubeno, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka.

  • Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Gestur Hormat Prabowo ke Megawati Dinilai Lanjutkan Tradisi Kenegarawanan Para Tokoh Bangsa

    Jakarta (beritajatim.com) – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto tampil bersama dalam peringatan Hari Lahir Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Minggu (1/6/2025). Kehadiran keduanya dalam satu panggung kenegaraan dianggap sebagai simbol kelanjutan tradisi kenegarawanan di Indonesia.

    Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut, momen tersebut menunjukkan kedewasaan politik dua tokoh bangsa yang telah lama menjalin hubungan baik.

    “Ibu Prof Dr Hj Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP bersama Presiden Prabowo Subianto hadir pada puncak peringatan Hari Pancasila. Dalam hemat saya itu wujud kenegarawanan beliau berdua,” ujarnya.

    Said menilai, penghormatan yang diberikan Presiden Prabowo kepada Megawati bukan sekadar basa-basi politik. Dalam pidatonya, Prabowo secara eksplisit menyebut Megawati lebih dulu dibanding tokoh-tokoh lainnya. Menurut Said, hal itu mencerminkan penghargaan terhadap peran Megawati sebagai Presiden Kelima RI dan Ketua Dewan Pengarah BPIP.

    “Kita semua tahu Ibu Mega dan Pak Prabowo bersahabat sejak lama. Hubungan beliau berdua terajut dengan baik sejak lama, baik dalam konteks politik, apalagi dalam urusan strategis, menyangkut ideologi negara Pancasila,” kata Said.

    Ia menambahkan, pertemuan Prabowo dan Megawati pada 9 April 2025 lalu di kediaman Megawati di Menteng memperkuat sinyal positif tersebut. Prabowo juga sebelumnya bersilaturahmi ke sejumlah tokoh bangsa, yang dinilai sebagai ikhtiar membangun stabilitas politik nasional.

    Said menyoroti bahwa hubungan hangat antartokoh bangsa adalah warisan dari generasi terdahulu. Ia mencontohkan bagaimana Buya Hamka menjadi imam salat jenazah Presiden Soekarno, meski keduanya sempat berbeda pandangan politik secara tajam.

    “Ibu Mega dan Presiden Prabowo saya kira juga melanjutkan tradisi dari para pemimpin bangsa sebelumnya. Dahulu banyak tokoh politik bangsa yang berbeda haluan politik, berbeda dalam menempuh jalan kebijakan, namun mereka semua bisa berhubungan baik, menjaga silaturahmi,” tutur Said.

    Menurutnya, tradisi kenegarawanan seperti ini hanya bisa dimaknai oleh mereka yang memiliki kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara. “Hal-hal seperti ini hanya bisa dimaknai dan dipahami oleh mereka yang memang sudah zuhud dalam berbangsa dan bernegara,” tandasnya. [beq]

  • Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP Nasional 2 Juni 2025

    Jokowi hingga Anies, Nama Besar yang Diharapkan Jadi Juru Selamat PPP
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Menjelang Muktamar
    Partai Persatuan Pembangunan
    (PPP) 2025 yang akan digelar pada Agustus atau September 2025 mendatang, bursa calon
    ketua umum PPP
    mulai menghangat.
    Salah satu yang menjadi daya tarik dalam peta perebutan kursi ketua umum PPP adalah munculnya sejumlah nama eksternal yang dilirik oleh para elite PPP.
    Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Arwani Thomafi menyatakan, setidaknya ada sekitar 20 DPW yang ingin ketua umum baru dari eksternal partai.
    Sebagian pihak menganggap Plt
    Ketua Umum PPP
    Muhamad Mardiono gagal memimpin PPP dan tidak layak untuk maju sebagai
    calon ketua umum PPP
    pada muktamar mendatang.
    Nama-nama calon ketua umum awalnya diungkap oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy.
    Mereka adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Dudung Abdurachman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan eks Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
    Menurut Rommy, PPP perlu dipimpin oleh sosok eksternal partai agar PPP dapat kembali mendapatkan kursi DPR pada 2029 mendatang.
    “Saya berusaha sebisa mungkin agar partai ini kembali ke Senayan.
    Effort
    untuk ke situ maha berat. Mengingat belum ada satu sejarah pun sejak 1998, partai yang terlempar dari Senayan mampu kembali,” kata Rommy, Senin (26/5/2025).
    “Karenanya dibutuhkan
    extra ordinary power
    dan
    extra ordinary leader
    untuk memimpin PPP. Karenanya saya berusaha membujuk banyak tokoh yang saya nilai mampu,” ujar dia.
    Kemudian, muncul nama Presiden ke-7 RI
    Joko Widodo
    dalam bursa calon ketua umum PPP, yang diungkapkan oleh Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.
    Menurut Irfan, wacana menjagokan Jokowi berkembang alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan PPP dengan Jokowi selama dua periode masa kepemimpinannya.
    “Muncul beberapa nama yang sudah beredar, dan juga muncul karena teman-teman PPP itu 10 tahun Pemerintahan Pak Jokowi, banyak lakukan komunikasi, berdialog, diskusi, ya muncul lah nama beliau (Jokowi),” kata Irfan kepada wartawan, Rabu (28/5/2025).
    Terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta
    Anies Baswedan
    juga disebut-sebut.
    Wakil Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Belly Bilalusalam mengungkapkan, Anies dan Amran Sulaiman sering menjadi perbincangan positif dari kader PPP.
    “Nama Caketum PPP dari eksternal yang sering menjadi perbincangan positif oleh kader PPP Jakarta adalah Amran Sulaiman dan Anies Baswedan,” kata Belly Bilalusalam, Sabtu (31/5/2025).
    Namun, kemunculan nama yang diharapkan menjadi “Juru Selamat” itu menolak satu per satu.
    Penolakan pertama datang dari Dudung Abdurachman yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional.
    Dudung menyatakan tak berminat menjadi ketua umum PPP.
    “Waduh saya enggak tahu, itu yang bilang siapa? Oh Pak Rommy, saya tidak (berminat),” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu.purnawirawan jenderal bintang empat itu.
    Penolakan juga datang dari Mensos Saifullah Yusuf karena mengaku tak sanggup dengan tanggung jawab yang besar.
     
    “Pertanggungjawabannya banyak. Oleh karena itu, saya enggak sanggup,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, di Bandung, Jawa Barat, Kamis (29/5/2025).
    Sama seperti Dudung dan Gus Ipul, Jokowi dan Anies juga tampak tak tertarik dengan kursi ketum PPP.
    “Untuk saat ini Mas Anies sedang berfokus untuk kegiatan-kegiatan sosial,” kata Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid.
    Sementara itu, Jokowi juga tidak mau berkomentar banyak soal namanya yang masuk bursa ketua umum PPP.
    “Ya, semua nama baik. Dan itu urusan internal PPP,” kata Jokowi di Solo, Rabu (28/5/2025).
    Banyaknya nama calon ketua umum dari luar partai sebenarnya membuat internal PPP terusik.
    Sebagian dari mereka menginginkan Mardiono kembali memimpin partai berlambang Kabah itu.
    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP DKI Jakarta, Saiful Rahmat Dasuki bahkan membantah adanya kabar 20 DPW yang menginginkan ketua umum (ketum) baru dari luar partai.
    “Informasi tentang adanya 20 DPW yang telah mendukung
    calon Ketua Umum PPP
    dari luar partai adalah tidak benar,” kata Saiful Rahmat Dasuki dalam konferensi pers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
    Saiful menilai, Arwani berupaya memprovokasi dan mengadu domba antara pengurus PPP di daerah dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan tujuan mengambil alih PPP dengan cara-cara inkonstitusional dan tidak bermartabat.
    Menurut dia, PPP tetap berpegang teguh pada keputusan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang terlaksana pada Desember 2024, yang menyetujui Plt Ketum Muhammad Mardiono kembali menakhodai partai.
    Saiful juga mengeklaim tidak ada perubahan syarat ketua umum PPP yang diatur dalam AD/ART, yakni harus berasal dari kader.
    “Mendukung penuh hasil Mukernas PPP tanggal 13-15 Desember 2024 di Mercure Ancol, Jakarta yang memutuskan tidak ada perubahan AD/ART PPP terkait persyaratan calon Ketua Umum PPP,” ucap dia.
    Saiful menekankan, PPP sejatinya terbuka terhadap aspirasi dan keinginan berbagai elemen yang menginginkan energi baru bagi kebangkitan PPP.
    Namun hal itu hendaknya tetap mengacu pada mekanisme dan konstitusi PPP.
    “Jangan sampai masuknya mereka ini menabrak aturan-aturan yang lain. Inilah yang kami anggap sebagai pemicu daripada kesejukan konsolidasi yang sudah baik menjadi lebih buruk lagi. Ikutilah mekanisme-mekanisme yang ada, jauhkanlah memecah belah potensi-potensi konflik,” beber dia.
    Langkah Rommy yang menawarkan kursi ketua umum PPP ke sejumlah pihak eksternal juga menuai kecaman dari sejumlah kader PPP.
    Para kader yang tidak setuju dengan Rommy lalu memintanya tidak memperdagangkan partai dengan menawarkan kursi ketua umum kepada pihak eksternal.
    Salah satunya dengan munculnya nama Amran Sulaiman yang diakui Rommy merupakan hasil konsultasi dengan Jokowi.
    “Malu rasanya mendengar PPP didagangin Rommy. Seolah-olah partai ulama ini hanya jadi komoditas jualan yang diobral kemana-mana,” ujar Ketua DPC PPP Jakarta Timur Ahmad Rifa’i lewat keterangan tertulisnya, Kamis (29/5/2025).
    Rifa’i bahkan meminta Rommy untuk bertaubat dan tidak banyak ikut campur dalam urusan partai karena para kader kini sedang berupaya mengembalikan kejayaan PPP.
    Ia lantas menyinggung kasus korupsi yang menjerat Rommy jelang Pemilu 2019 lalu yang menurutnya membuat suara partai terjun bebas.
     
    “Mestinya Rommy tobat nasuha agar tidak lagi menjadi azab bagi PPP. Jangan ganggu PPP lagi kalau tidak ingin kualat dengan warisan para ulama. Biarkan kader bekerja untuk mengembalikan kejayaan PPP,” kata dia.
    “Sesak kami belum hilang, eh malah hari ini muncul lagi bukan untuk pengakuan dosa tetapi malah dagangin PPP,” lanjut Rifa’i.
    Kecaman juga datang dari Wakil Ketua Umum PPP Rusli Effendi yang menilai Rommy telah mengeksploitasi PPP dengan menawarkan jabatan ketua umum.
    “Sangat tidak etis, seperti mengeksploitasi partai dan seolah-olah ini merupakan barang dagangan,” ujar Rusli lewat keterangan tertulisnya, Senin (26/5/2025).
    Pengamat Politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai penolakan kursi ketua umum PPP oleh sejumlah nama terjadi lantaran sulit membawa partai itu memenuhi ambang batas parlemen hingga lolos ke Senayan.
    Adi tidak memungkiri, membawa PPP kembali lolos ke Senayan berarti ada perjuangan yang besar.
    Semuanya berkelindan di pundak ketua umum baru, meliputi kerja keras membangun branding partai, kerja struktur, mempererat soliditas kader PPP, dan lain-lain.
    “(Ada) faktor PPP yang tak lolos parlemen. Tak mudah bagi Ketum PPP untuk kembali bawa PPP lolos parlemen (pada Pemilu) di 2029 nanti,” kata Adi kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (31/5/2025).
    Di sisi lain, menurut Adi, penolakan itu terjadi lantaran Dudung dan Saifullah alias Gus Ipul ingin fokus membantu Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan.
     “Mereka ingin fokus membantu Presiden Prabowo mengakselerasi semua visi misi politik Prabowo yang populis prorakyat. Itu alasan utamanya. Karena apapun, nama-nama yang disebut PPP itu hari ini adalah pembantu Presiden,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Serba-serbi Kerak Telor, Ikon Kuliner Khas Betawi

    Serba-serbi Kerak Telor, Ikon Kuliner Khas Betawi

    Liputan6.com, Jakarta – Selendang mayang, kue ape, soto betawi, kue geplak, hingga roti buaya merupakan ragam kuliner populer khas Betawi yang masih banyak digandrungi hingga kini. Selain deretan kuliner tersebut, ada satu ikon kuliner Betawi lainnya yang tak pernah mati, yakni kerak telor.

    Kerak telor mudah dijumpai di berbagai sudut ibu kota, baik di pinggiran maupun restoran. Sesuai namanya, kuliner ini menggunakan telur sebagai bahan dasar.

    Telur tersebut dipadukan dengan beras ketan putih, kelapa sangrai, ebi, dan ragam rempah lainnya. Kerak telor menjadi kuliner incaran masyarakat lokal, wisatawan, hingga dijadikan oleh-oleh para pelancong.

    Mengutip dari laman Seni & Budaya Betawi, berikut serba-serbi kerak telor khas Betawi:

    1. Lahir dari ketidaksengajaan

    Kerak telor bukanlah kuliner yang sengaja diciptakan sebagai bentuk kreasi santapan baru. Kerak telor merupakan produk ketidaksengajaan atau hasil coba-coba.

    Berawal saat masa penjajahan VOC, orang Belanda yang terbiasa mengonsumsi omelette mi ingin mengonsumsi makanan lain yang lebih sehat. Orang Betawi Menteng pun berinisiatif mengganti mi pada omelette dengan beras ketan.

    Sebagai pelengkap, mereka menambahkan bahan-bahan lain, seperti udang kering atau ebi, garam, merica, telur ayam, telur bebek, serta kelapa sangrai. Dari sana, lahirlah kerak telor.

    2. Kelapa yang digunakan adalah hasil bumi asli Betawi

    Pada masa itu, kelapa menjadi komoditas yang cukup melimpah di Betawi, khususnya daerah Cikini. Masyarakat pun memanfaatkan kelapa menjadi aneka olahan.

    Kelapa yang biasanya dikonsumsi sebagai minuman dan diproduksi menjadi minyak pun kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu bahan utama dalam kerak telor. Perpaduan kelapa sangrai dengan berbagai bahan lain pun menciptakan kuliner bercita rasa unik.

     

  • Forum Purnawirawan TNI Temui Try Sutrisno, Bawa Bukti untuk Makzulkan Gibran

    Forum Purnawirawan TNI Temui Try Sutrisno, Bawa Bukti untuk Makzulkan Gibran

    GELORA.CO – Forum Purnawirawan Prajurit (FPP) TNI menyambangi kediaman mantan Wakil Presiden Try Sutrisno di Jalan Purwakarta Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 30 Mei 2025. Pantauan Tempo di lokasi nampak hadir mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal (Purn) Sunarko, dan beberapa pengurus Forum Purnawirawan TNI.

    Mereka membawa map biru yang akan diserahkan kepada Try Sutrisno. “Isinya bukti dan kajian dari delapan poin tuntutan kami,” kata salah satu penggagas FPP TNI, Dwi Tjahyo, Soewarsono kepada Tempo di kediaman Try Sutrisno, siang ini.

    Pada pertemuan kali ini, dia menjelaskan, FPP akan meminta persetujuan Try Sutrisno sebagai salah satu purnawirawan yang turut menandatangani tuntutan Forum Purnawirawan TNI.

    Namun, dia belum berkenan untuk menjelaskan rinci ihwal bukti seperti apa yang dibawa ke hadapan Try dalam rangka mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. “Setelah beliau (Try Sutrisno) membaca dan menandatangani, maka surat akan segera diberikan ke DPR,” ujar dia.

    Forum Purnawirawan TNI, kata dia, telah merangkum kaidah dan alasan-alasan yuridis dalam surat permohonan usulan kepada legislator. Mereka menilai diperlukan pemeriksaan kembali proses pencalonan Gibran menjadi wakil presiden.

    Menurut Dwi, pemeriksaan kembali penting dilakukan guna mengetahui dan memastikan apakah proses pencalonan putra sulung mantan presiden, Joko Widodo, itu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

    “Disertakan beberapa bukti perlakuan akun media sosial @fufufafa yang terindikasi milik Gibran,” ujar Dwi.

    Staf khusus Wakil Presiden Gibran, Tina Talisa, belum menjawab pesan Tempo yang meminta tanggapan ihwal rencana Forum Purnawirawan TNI yang akan mengusulkan rencana pemakzulan Gibran ke DPR dan MPR.

    Hingga laporan ini dipublikasikan, pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp itu hanya menunjukkan notifikasi dua cetang abu, alias hanya terkirim saja.

    Sebelumnya, selain menuntut pemakzulan Gibran, Forum PurnawirawanTNI juga menuntut hal lainnya seperti mengembalikan tata hukum dan pemerintahan sesuai dengan amanat UUD 1945; mendukung program kerja kabinet merah putih terkecuali mega proyek IKN.

    Kemudian, menghentikan proyek strategis nasional PIK 2, Rempang Eco City, proyek yang merugikan Masyarakat dan lingkungan, serta menghentikan dan mengembalikan tenaga kerja asing ke negara asalnya.

    Lalu, pemerintahan Prabowo juga wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai aturan dan Undang-Undang Dasar; melakukan reshuffle kabinet terhadap Menteri yang terlibat tindak kejahatan hingga memiliki loyalitas ganda.

    Serta, mengembalikan fungsi kepolisian sebagai keamanan dan ketertiban Masyarakat di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.

    Delapan butir tuntutan itu telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, 91 kolonel, serta diketahui langsung mantan wakil presiden Jenderal (Purn) Try Sutrisno.

    Mayor Jenderal (Purn) Sunarko yang membacakan pernyataan sikap itu mengatakan, seluruh tuntutan yang dinyatakan FPP TNI adalah suara dan keresahan yang dihimpun dari prajurit dan masyarakat sipil.

    Menurut dia, dalam proses pencalonannya menjadi wakil Prabowo, Gibran telah melalukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum beracara di Mahkamah Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman. “Tuntutan kami murni suara hati,” kata Sunarko saat dihubungi Tempo, Jumat, 2 Mei 2025.

  • Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai Nasional 28 Mei 2025

    Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai Nasional 28 Mei 2025

    Sekjen Golkar Pastikan Tidak Ada Isu Munaslub di Internal Partai
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar
    Muhammad Sarmuji
    memastikan tidak ada isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di internal Partai Golkar.
    “Kalau di internal Golkar, enggak ada isu Munaslub, itu enggak ada,” kata Sarmuji setelah peresmian media center Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (
    SOKSI
    ),
    Ahmadi Noor Supit
    , yang menolak tegas terhadap wacana
    Munaslub Partai Golkar
    , pekan lalu.
    Ia berpendapat, hal yang diserukan SOKSI adalah perpecahan di kalangan organisasi kemasyarakatan (ormas) partai sendiri.
    Ia lalu mencontohkan adanya perbedaan di tubuh SOKSI yang sampai saat ini belum bersatu.
    “Misalkan SOKSI ada perbedaan yang sampai sekarang belum bersatu, lalu di AMPI sempat ada dinamika. Kira-kira kalaupun ada dinamika, tetapi dinamika itu dinamika yang produktif untuk pembelajaran organisasi saja, tidak sampai pecah,” bebernya.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Ahmadi Noor Supit, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
    Pernyataan ini disampaikan Supit di hadapan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XII SOKSI di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (20/5/2025) malam.
    “Para senior SOKSI, senior Golkar, pasti tidak lagi ingin melihat Golkar terbelah. Jadi siapapun yang berdiri dan siapapun yang membuat isu dan intrik untuk ada Munaslub pada Golkar, SOKSI menolak tegas,” tegas Ahmadi Noor Supit.
     
    Supit menegaskan bahwa pengalaman pahit perpecahan internal tidak boleh terulang lagi di tubuh Golkar.
    “Pengalaman ketika kita harus terpisah, ketika kita ada dualisme. Itu pengalaman yang paling pahit yang diterima Partai Golkar,” kata Supit.
    Meski Golkar sempat tetap bertahan sebagai kekuatan politik nasional saat terjadi dualisme, Supit menyatakan bahwa para senior partai tidak menginginkan kejadian serupa terulang.
    Supit juga meminta para sesepuh Partai Golkar untuk turut membimbing dan menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk upaya perpecahan, termasuk wacana Munaslub. “Saya ingin seluruh senior Partai Golkar membimbing kita semua menyampaikan pesan yang sama dengan SOKSI bahwa tidak boleh ada lagi Munas-Munas Golkar di tengah jalan. Karena kalau itu terjadi, Golkar tidak mungkin bisa besar,” ucap mantan Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 2 MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah Nasional

    2 MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah Nasional

    MK Putuskan SD-SMP Swasta Gratis, Golkar Khawatirkan NU-Muhammadiyah
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal Partai
    Golkar
    , Muhammad Sarmuji khawatir dengan Nahdlatul Ulama (
    NU
    ) dan
    Muhammadiyah
    jika
    pendidikan dasar
    di
    sekolah swasta
    terealisasi akibat putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK).
    Sebab, NU dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki banyak lembaga pendidikan tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di seluruh Indonesia.
    “Muhammadiyah-NU punya lembaga pendidikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Itu kalau keputusan MK itu imperatif, dan negara mesti menyediakan uang yang sebegitu besar,” ujar Sarmuji di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025).
    NU dan Muhammadiyah tersebut juga memiliki partisipasi yang besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.
    Ia khawatir, partisipasi masyarakat akan mati jika putusan MK soal digratiskannya SD-SMP swasta terwujud.
    “Yang paling berbahaya menurut saya, kita khawatirkan justru itu mematikan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan. Padahal partisipasi masyarakat itu sangat penting di dalam dunia pendidikan,” ujar Sarmuji.
    Di samping itu, ia juga mengkhawatirkan beban anggaran yang ditanggung negara jika pendidikan dasar di
    sekolah negeri dan swasta
    digratiskan.
    “Saya khawatir, kita khawatir saja, keputusan MK itu sulit untuk dihasilkan oleh pemerintah,” ujar Sarmuji.
    Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut, pemerintah harus segera merespon putusan MK soal pembiayaan untuk pendidikan dasar sekolah negeri dan swasta.
    Hal pertama yang bisa dilakukan adalah integrasi sekolah swasta dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Online.
    “Ini memastikan transparansi, kesetaraan akses, dan implementasi nyata dari putusan MK bahwa pendidikan dasar bebas biaya juga mencakup sekolah swasta,” ujar Kornas JPPI, Ubaid Matraji lewat keterangan tertulisnya, Selasa (27/5/2025).
    Kedua adalah realokasi dan optimalisasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen. Menurutnya, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dan APBD harus segera diaudit, direalokasi, dan dioptimalkan secara transparan.
    “Prioritas utama harus diarahkan pada pembiayaan operasional sekolah, tunjangan guru, dan penyediaan fasilitas yang menunjang pendidikan dasar bebas biaya, baik di sekolah negeri maupun swasta,” ujar Ubaid.
    Ketiga, pemerintah wajib meningkatkan pengawasan terhadap segala bentuk pungutan di sekolah dasar, baik di negeri maupun swasta.
    Terakhir, pemerintah harus segera melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat, orang tua, dan satuan pendidikan mengenai implikasi putusan MK ini.
    “Transformasi sistem pembiayaan pendidikan harus segera dilakukan demi menjamin tidak ada lagi anak yang putus sekolah atau ijazahnya ditahan karena masalah biaya,” ujar Ubaid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Negara Rugi Rp 65 M Imbas Purnawirawan TNI AD Diduga Sekongkol Korupsi Kredit Fiktif Nasional 28 Mei 2025

    Negara Rugi Rp 65 M Imbas Purnawirawan TNI AD Diduga Sekongkol Korupsi Kredit Fiktif Nasional 28 Mei 2025

    Negara Rugi Rp 65 M Imbas Purnawirawan TNI AD Diduga Sekongkol Korupsi Kredit Fiktif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Jaksa penuntut umum menyebut, purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) Pelda
    Dwi Singgih Hartono
    , telah bersekongkol melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 65.003.784.586 (Rp 65 miliar).
    Jaksa menyebut, persekongkolan itu dilakukan Dwi Singgih dalam kapasitasnya sebagai juru bayar Bekang Kostrad Cibinong bersama sejumlah pegawai BRI untuk mengajukan 258
    kredit fiktif
    .
    Tindakan Dwi Singgih ini menjadi salah satu alasan memberatkan dalam surat tuntutan jaksa.
    “Perbuatan para terdakwa telah bersekongkol untuk merugikan keuangan negara sejumlah Rp 57.048.784.586 (Rp 57 miliar),” kata jaksa, di Pengadilan Tipikor
    Jakarta Pusat
    , Rabu (28/5/2025).
    Kerugian Rp 57 miliar itu timbul akibat pengajuan 214 kredit fiktif ke BRI Unit Menteng Kecil, Jakarta Pusat.
    Dwi Singgih juga mengajukan 44 kredit fiktif ke BRI Cabang Cut Mutiah, Jakarta Pusat, yang menimbulkan
    kerugian negara
    sebesar Rp 7.955.000.000 (Rp 7,95 miliar).
    Kasus kredit di dua kantor BRI itu dituntut dalam surat tuntutan yang berbeda.
    Dengan demikian, jumlah kerugian negara yang timbul mencapai Rp 65 miliar.
    “Perbuatan para terdakwa telah bersekongkol merugikan keuangan negara sejumlah Rp 7.955.000.000,” tutur jaksa.
    Dalam perkara ini, jaksa menyebut Dwi Singgih mencatut 258 identitas orang lain dengan klaim seolah-olah anggota TNI AD untuk diajukan kredit ke BRI.
    Perbuatannya itu dilakukan bersama-sama dengan Relationship Manager di BRI Cabang Cut Mutiah tahun 2010-2019, Oki Harrie Purwoko, dan Relationship Manager di kantor tersebut pada 2018-2023, M Kusmayadi.
    Lalu, karyawan kantor BRI Cabang Menteng Kecil periode 2019-2023, Nadia Sukmaria, dan atasannya turut terlibat, yaitu Kepala Unit BRI Cabang Menteng Kecil periode 2022-2023, Heru Susanto.
    Kemudian, Kepala Unit BRI Cabang Menteng Kecil 2019-2022, Rudi Hotma, dan Kepala Unit BRI Cabang Menteng Kecil 2022-2023, Heru Susanto.
    Perbuatan mereka dinilai terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) ke-1 KUHP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI pasang jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    DKI pasang jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam

    Warga menyaksikan pertunjukan air mancur di Taman Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (19/5/2025). Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta menambah sarana dan prasarana seperti aktivasi air mancur, lampu dekoratif, toilet hingga kamera pengawas di lima taman kota yang buka 24 jam untuk mendukung aktivitas serta keamanan pengunjung di malam hari. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/YU

    DKI pasang jaringan internet di taman yang beroperasi 24 jam
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 27 Mei 2025 – 20:28 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasang jaringan internet di taman-taman yang sudah beroperasi 24 jam untuk mendukung aksesibilitas digital dalam rangka mewujudkan kota global.

    “Sarana internetnya, coba kami tingkatkan. Kami sudah bekerjasama dengan Kominfo. Beberapa jaringan sudah dipasang. Gratis,” ujar Perencana Ahli Muda Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) Provinsi DKI Jakarta, Eko Cahyono di Jakarta, Selasa.

    Eko dalam acara “Bicara Kota” seri ke-13 dengan tema “Aktivasi Taman 24 Jam: Ruang Publik Aman, Kreatif, dan Inklusif” mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus-menerus mengevaluasi ruang yang bisa dibuka untuk mendukung masyarakat aktivitas 24 jam serta sarana yang dibutuhkan.

    Dalam mendukung Jakarta menjadi kota global, kebutuhan digitalisasi menjadi penting. Pemprov DKI Jakarta sebenarnya juga menyediakan layanan Wi-Fi Gratis di ruang-ruang publik Jakarta supaya warga dapat mengakses teknologi digital dengan mudah.

    Selain internet, faktor keamanan masyarakat juga menjadi hal yang diutamakan. Pemprov DKI Jakarta memasang kamera pengawas (Closed Circuit Television/CCTV) di area yang menjadi lokasi paling ramai orang berinteraksi.

    “Ditambah juga tempat-tempat yang ada kemungkinan terjadi kerawanan sosial di sana. Dari hasil evaluasi, kami lihat titik-titik mana orang cenderung masuk di sana,” ujar Eko.

    Kemudian terkait penerangan, yakni lampu. Eko mengatakan mempertimbangkan habitat hewan dan penerangan yang dibutuhkan masyarakat saat berkegiatan malam di taman.

    Karena itu, ada penyesuaian terkait lampu di taman yang beroperasi 24 jam. “Bila gelap bisa meningkatkan risiko kerawanan. Kami juga melihat taman ini sebagai ruang ekologis juga,” katanya.

    Pemasangan lampu di taman ini disesuaikan karena di sana ada habitat satwa yang harus dijaga juga.

    Dia menambahkan, kecakapan personel keamanan juga ditingkatkan, yakni agar mereka bisa lebih bersikap humanis kepada masyarakat.

    “Nanti mereka bisa mengajak pemanfaatan taman dengan cara yang lebih humanis. Ini yang menjadi PR kami juga, bagaimana nanti kami meningkatkan pembelajaran juga kepada keamanan kami,” kata Eko.

    Pekan lalu, Pemprov DKI Jakarta meresmikan operasionalisasi lima taman di Jakarta menjadi 24 jam. Yakni Taman Lapangan Banteng, Taman Menteng, Taman Langsat, Taman Ayodia dan Taman Literasi Martha Tiahahu.

    Dengan keberadaan taman 24 jam, masyarakat Jakarta diharapkan memiliki banyak tempat untuk berinteraksi, bersilaturahmi, berbagi dan saling mendukung sesuai minat masing-masing.

    Sumber : Antara