Xcloud.id

kab/kota: Menteng

  • Megawati Kembali Pilih Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ungkap 3 Alasan Kuat

    Megawati Kembali Pilih Hasto Jadi Sekjen PDIP, Pengamat Ungkap 3 Alasan Kuat

    Fajar.co.id, Jakarta — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarno Putri, kembali menunjuk Hasto Kristiyanto menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai yang dipimpinnya.

    Menurut Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, ada sejumlah alasan kuat kenapa Megawati kembali menunjuk Hasto

    “Alasan kuat Hasto kembali dipilih oleh Megawati jadi Sekjen PDIP, pertama, ingin merusak Hubungan Prabowo dan Jokowi. PDIP sudah menyatakan dukungan ke Pemerintahan Prabowo,” ujarnya, Jumat, 15 Agustus 2025.

    Kedua, lanjut dia, membendung dan Mencegah langkah politik Jokowi baik secara personal dan kepartaian. “Sebab, Jokowi sudah terafiliasi politiknya ke PSI,” urai Ketua Kagama Cirebon Raya itu.

    Ketiga, menjaga supremasi politik PDIP dan juga Ketokohan satu paket Megawati -Hasto. “Hal ini diyakini masih laku di Kontestasi Politik Nasional,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP secara resmi melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP periode 2025-2030, Kamis (14/8/2025) siang.

    Pelantikan itu digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat dan dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu mengungkapkan, Megawati turut melantik sejumlah pengurus dalam acara itu. Pelantikan kali ini dilakukan terhadap pengurus yang tak sempat dikukuhkan saat Kongres ke-6 di Nusa Dua, Bali belum lama ini. (sam/fajar)

  • Hasto Kristiyanto, Dari Amnesti Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Hasto Kristiyanto, Dari Amnesti Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Jakarta –

    Hasto Kristiyanto kembali menerima kabar baik. Setelah dapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Hasto juga dipercaya lagi oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai Sekjen PDIP.

    Sebelum terpilih menjadi Sekjen PDIP lagi, Hasto sempat menerima kabar gembira dari Presiden Prabowo. Pada Kamis (31/7) yang lalu, Hasto dinyatakan mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo atas kasus yang tengah dihadapinya.

    Hasto sebetulnya sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan setelah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hakim menyatakan Hasto tak terbukti melakukan perbuatan merintangi penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

    Belum sempat mengajukan banding atau menjalani hukuman, kabar baik datang kepada Hasto. Ia menerima amnesti dari Presiden Prabowo yang juga sudah disetujui oleh DPR RI.

    “Pemberian, persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden nomor R 42/Pers/VII/2025 tanggal 30 Juli 2025 tentang Amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana diberikan amnesti, termasuk Saudara Hasto Kristiyanto,” ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai rapat konsultasi di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/7).

    Untuk diketahui, amnesti adalah pengampunan/penghapusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang/sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

    Amnesti dapat diberikan tanpa pengajuan permohonan terlebih dahulu. Pada Pasal 14 ayat 2 UUD 1945, disebutkan bahwa yang berhak memberikan amnesti dan abolisi adalah Presiden. Namun dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

    Hasto Jadi Sekjen PDIP Lagi

    Satu bulan lebih setelah menerima amnesti, Hasto kembali mendapat kabar baik. Pada Kamis (8/14/2025), Hasto dilantik lagi menjadi Sekjen PDIP.

    Megawati sendiri yang menunjuk dan melantik Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat. Selain Hasto, sejumlah pengurus DPP PDIP lainnya turut dilantik.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu, kepada wartawan.

    Adian juga sempat menceritakan proses ditunjuknya kembali Hasto sebagai Sekjen PDIP. Ia mengatakan Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, membacakan nama-nama yang akan dilantik.

    Kemudian, setelah selesai membacakan, dan para pengurus yang akan dilantik pun maju. Adian mengatakan Adhi pun menyadari posisi Sekjen di kertas yang dibacakan olehnya masih kosong.

    Adhi pun bersama Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo bertanya kepada Megawati mengenai posisi Sekjen. Mendengar pertanyaan itu, Megawati pun hanya menjawab singkat.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat ‘Ya Mas Hasto’,” papar Adian.

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Halaman 2 dari 3

    (maa/maa)

  • Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030

    Sumber foto: Radio Elshinta/ Arie Dwi Prasetyo

    Megawati lantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen DPP PDIP dan 8 pengurus DPP masa bakti 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Valiant Izdiharudy Adas   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 18:21 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri kembali melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP masa bakti 2025-2025, pada hari ini, Kamis (14/8/2025) siang. Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk jadi Sekretaris Jenderal PDIP.

    Pelantikan yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat ini dipimpin langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

    Hal ini disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi PDIP, Adian Napitupulu usai mengikuti pelantikan di kantor DPP PDIP.

    “Ibu Megawati melantik sejumlah pengurus DPP PDIP yang telah diumumkan sebelumnya, namun berhalangan atau tidak hadir pada Kongres PDIP di Bali, pada 2 Agustus 2025, lalu,” ujar Adian.

    Diketahui, sejumlah nama yang masuk ke dalam daftar DPP PDI Perjuangan masa bakti 2025-2030 dan belum dilantik secara resmi diantaranya, Puti Guntur Soekarno sebagai Ketua DPP Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; Darmadi Durianto sebagai Ketua DPP Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja; Charles Honoris sebagai Ketua DPP Bidang Jaminan Sosial.

    Lalu, Andreas Eddy Susetyo sebagai Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM; Andreas Hugo Pareira sebagai Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi; Dolfie O.F.P. sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal; Abdullah Azwar Anas sebagai Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan; Mercy Barends sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia. 

    Namun, Mercy Barends berhalangan hadir saat pelantikan hari ini.

    “Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030,” lanjut Adian.

    Acara pelantikan ini turut dihadiri langsung oleh hampir seluruh jajaran DPP PDIP lainnya. 

    Adian menceritakan ada kejadian menarik saat Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan, Yoseph Aryo Adhi Dharmo selesai membaca nama-nama pengurus dan meminta mereka untuk maju.

    “Di kertas yang Mas Adhi bacakan posisi Sekjen masih kosong, tanpa nama. Lalu Mas Adi, dan Mas Nanan (M. Prananda Prabowo, Ketua DPP yang juga putra Megawati) bertanya ke Ibu Megawati. Untuk Sekjen gimana. Lalu Ibu Megawati menjawab singkat, ” Ya Mas Hasto,” papar Adian. 

    “Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan” lanjut Adian.

    Dalam kesempatan itu, kata Adian, Megawati turut memberikan pesan kepada seluruh jajaran DPP PDIP yang baru dilantik untuk turun ke bawah dan langsung bekerja untuk rakyat tanpa ragu ragu.

    “Semua pengurus DPP yang sudah dilantik segera turun ke bawah. Temui rakyat. Dengarkan aspirasi rakyat,” kata Megawati.

    Sebelumnya pada Kongres VI PDIP pada 2 Agustus 2025 di Bali, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan periode 2025–2030. Saat itu, Megawati mengatakan posisi Sekretaris Jenderal yang secara langsung dinyatakan akan tetap dijabat oleh dirinya sendiri. (Arie Dwi Prasetyo)

    Usai pelantikan hari ini, berikut struktur lengkap DPP PDI Perjuangan 2025–2030:

    Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri

    Struktur Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025–2030

    1.    Ketua Bidang Kehormatan Partai – Komarudin Watubun

    2.    Ketua Bidang Sumber Daya – Said Abdulla

    3.    Ketua Bidang Luar Negeri – Ahmad Basarah

    4.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif – Bambang Wuryanto

    5.    Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi – Djarot Saiful Hidayat

    6.    Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif – Deddy Yevri Hanteru Sitorus

    7.    Ketua Bidang Politik – Puan Maharani

    8.    Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah – Ganjar Pranowo

    9.    Ketua Bidang Reformasi Hukum dan HAM – Yasonna H. Laoly

    10.    Ketua Bidang Perekonomian – Basuki Tjahaja Purnama

    11.    Ketua Bidang Kebudayaan – Rano Karno

    12.    Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan – Puti Guntur Soekarno

    13.    Ketua Bidang Kebijakan Publik dan Reformasi Birokrasi Kerakyatan – Abdullah Azwar Anas

    14.    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana – Tri Rismaharini

    15.    Ketua Bidang Industri, Perdagangan, dan Tenaga Kerja – Darmadi Durianto

    16.    Ketua Bidang Kesehatan – Ribka Tjiptaning

    17.    Ketua Bidang Jaminan Sosial – Charles Honoris

    18.    Ketua Bidang Perempuan dan Anak – I Gusti Ayu Bintang Darmawati

    19.    Ketua Bidang Koperasi dan UMKM – Andreas Eddy Susetyo

    20.    Ketua Bidang Pariwisata – Wiryanti Sukamdani

    21.    Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga – MY Esti Wijayanti

    22.    Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME – Zuhairi Misrawi

    23.    Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital – Muhammad Prananda Prabowo

    24.    Ketua Bidang Pertanian dan Pangan – Sadarestuwati

    25.    Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan – Rokhmin Dahuri

    26.    Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup – Eriko Sotarduga

    27.    Ketua Bidang Hukum dan Advokasi – Ronny Talapessy

    28.    Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi – Andreas Hugo Pareira

    29. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia – Mercy Barends sebagai 

    Sekretariat dan Bendahara

    30. Sekretaris Jenderal – Hasto Kristiyanto

    31. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Internal – Dolfie O.F.P.

    32. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemerintahan – Utut Adianto

    33. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kerakyatan – Sri Rahayu

    34. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Komunikasi – Adian Yunus Yusak Napitupulu

    35. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Kesekretariatan – Yoseph Aryo Adhi Dharmo

    36. Bendahara Umum – Olly Dondokambey

    37. Wakil Bendahara Bidang Internal – Rudianto Tjen

    38. Wakil Bendahara Bidang Eksternal – Yuke Yurike
     

    Sumber : Radio Elshinta

  • Merger Puluhan SD, Disdik Kota Bogor Tunggu Perwali Terbit Megapolitan 14 Agustus 2025

    Merger Puluhan SD, Disdik Kota Bogor Tunggu Perwali Terbit Megapolitan 14 Agustus 2025

    Merger Puluhan SD, Disdik Kota Bogor Tunggu Perwali Terbit
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com – 
    Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor masih menunggu terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwali) terkait rencana merger atau penggabungan sekolah.
    Kepala Disdik Kota Bogor, Herry Karnadi, mengatakan bahwa setelah Perwali tersebut terbit, pihaknya akan segera menggabungkan 23 sekolah dasar (SD) negeri menjadi 11 sekolah.
    Herry menyampaikan, merger sekolah dilakukan untuk mengatasi persoalan krisis tenaga pengajar atau guru yang saat ini tengah melanda dunia pendidikan Kota Bogor.
    “Nah, yang pasti tahun depan akan ada yang kami merger supaya mengurangi kekurangan guru. Makin lama, semakin berkurang guru karena ada yang pensiun,” ungkap Herry, Kamis (14/8/2025).
    Herry mengungkapkan, saat ini Kota Bogor masih kekurangan banyak guru SD. Selain itu, sebanyak 43 SD di Kota Bogor juga belum memiliki kepala sekolah.
    Jika kondisi tersebut terus dibiarkan,ini akan membuat beban guru-guru menjadi makin berat.
    “Pak wali kota bilang kekurangan kepala sekolah 43 orang, kekurangan guru SD itu hampir 600 orang. Jadi, bagaimana mau bicara mutu pendidikan kalau pengajarnya saja kurang,” sebutnya.
    “Merger menjadi salah satu untuk menutupi kekurangan itu,”tuturnya.
    Herry berujar, dalam waktu dekat beberapa sekolah akan dilakukan merger, di antaranya SD Negeri Semeru 5 dengan SD Negeri Menteng.
    Kemudian, SD Negeri Pengadilan 2 dengan SD Negeri Pengadilan 5.
    Penggabungan juga akan dilakukan terhadap SD Negeri Polisi 1, SD Negeri Polisi 2, SD Negeri Polisi 4, dan SD Negeri Polisi 5.
    “Pembahasan soal merger ini sudah menjadi wacana lama dan tahun ini akan dipercepat,” imbuh dia.
    Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana akan melakukan penggabungan atau merger terhadap 23 sekolah dasar (SD) menjadi 11 sekolah.
    Secara teknis, merger akan dilakukan dengan perbandingan dua sekolah menjadi satu sekolah.
    Langkah tersebut diambil untuk mengatasi krisis tenaga pengajar atau guru yang saat ini tengah dialami dunia pendidikan di wilayah Kota Bogor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PDI-P Sudah Komunikasi dengan Kemenkum soal Pendaftaran Pengurus 2025-2030 Nasional 14 Agustus 2025

    PDI-P Sudah Komunikasi dengan Kemenkum soal Pendaftaran Pengurus 2025-2030 Nasional 14 Agustus 2025

    PDI-P Sudah Komunikasi dengan Kemenkum soal Pendaftaran Pengurus 2025-2030
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menyebut, pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Hukum (Kemenkum) terkait pendaftaran struktur kepengurusan partai banteng periode 2025-2030.
    Pernyataan itu Ganjar sampaikan saat dimintai konfirmasi kapan PDI-P akan mendaftarkan kepengurusan baru itu ke Kementerian Hukum, mengingat strukturnya telah lengkap.
    Pihaknya tengah menyiapkan sejumlah syarat administrasi untuk mendaftarkan struktur organisasi partai politik tersebut.
    “Insya Allah secepatnya, kita sudah komunikasi dengan pihak Kumham. Beberapa syarat administratif sedang disiapkan,” kata Ganjar, saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Kamis (14/8/2025).
    Menurut Ganjar, di antara syarat itu meliputi data identitas, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan penunjukan notaris.
    Mantan Gubernur Jawa Tengah itu memperkirakan dalam waktu dekat PDI-P akan mendaftarkan struktur baru ke Kemenkum.
    “Mungkin kalau minggu ini bisa dikumpulkan, rasanya tinggal minta jadwal saja ke Kumham. Kumham juga sudah siap,” ujar Ganjar.
    Adapun struktur kepengurusan PDI-P 2025-2030 lengkap setelah Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, melantik sejumlah pengurus yang belum disumpah pada Kongres Keenam di Bali pada awal Agustus lalu.
    Termasuk di antaranya penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P untuk ketiga kalinya.
    Posisi itu sempat dikosongkan saat Megawati mengumumkan struktur kepengurusan baru periode 2025-2030 di Bali.
    Kala itu, Megawati mengumumkan posisi Sekjen juga diisi oleh dirinya selaku ketua umum.
    Adapun Hasto, saat itu masih menjalani proses administrasi untuk bebas dari jeruji besi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • HUT RI, Polres Metro Jakpus putar lagu Indonesia Raya di Bundaran HI

    HUT RI, Polres Metro Jakpus putar lagu Indonesia Raya di Bundaran HI

    Jakarta (ANTARA) – Polres Metro Jakarta Pusat bersama Paskibraka DKI Jakarta menggelar kegiatan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya di Bundaran HI dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 RI.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Kamis, mengatakan pemutaran lagu kebangsaan di ruang publik bertujuan memperkuat rasa nasionalisme.

    “Lagu Indonesia Raya bukan sekadar musik, tapi pengingat jati diri bangsa,” kata Susatyo.

    Dia menuturkan di tengah hiruk pikuk ibu kota, pihaknya ingin mengajak masyarakat untuk berhenti sejenak, berdiri tegak, dan meresapi semangat kemerdekaan.

    “Ini semua merupakan bentuk hormat kita kepada jasa para pejuang,” ujar Susatyo.

    Kegiatan tersebut dimulai pukul 09.45 WIB dengan sejumlah anggota Paskibraka DKI Jakarta memasuki area Bundaran HI.

    Kemudian tepat pukul 10.00 WIB, lagu kebangsaan Indonesia Raya diputar dengan khidmat, diikuti sikap tegak seluruh peserta.

    Sementara itu, Kapolsek Metro Menteng Kompol Rezha Rahandhi menambahkan lokasi Bundaran HI dipilih karena merupakan ikon Kota Jakarta yang strategis dan ramai dilalui masyarakat.

    “Momen ini diharapkan membangkitkan rasa bangga dan cinta tanah air, sekaligus menyemarakkan peringatan kemerdekaan di pusat kota,” tutur Rezha.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Rr. Cornea Khairany
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Krisis Guru SD, Kota Bogor Kekurangan 600 Tenaga Pengajar Megapolitan 13 Agustus 2025

    Krisis Guru SD, Kota Bogor Kekurangan 600 Tenaga Pengajar Megapolitan 13 Agustus 2025

    Krisis Guru SD, Kota Bogor Kekurangan 600 Tenaga Pengajar
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com –
    Kota Bogor tengah menghadapi krisis tenaga pengajar di tingkat sekolah dasar (SD).
    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Herry Karnadi, menyebutkan kekurangan guru SD saat ini mencapai hampir 600 orang, sementara jumlah kepala sekolah yang belum terisi mencapai 43 orang.
    “Pak Wali Kota bilang kekurangan kepala sekolah 43 orang, kekurangan guru SD itu hampir 600 orang. Jadi, bagaimana mau bicara mutu pendidikan kalau pengajarnya saja kurang,” ujar Herry, Rabu (13/8/2025).
    Untuk mengatasi kekurangan guru dan kepala sekolah, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana menggabungkan atau melakukan merger sejumlah SD. Total, akan ada 23 SD yang digabung menjadi 11 sekolah, dengan skema dua sekolah menjadi satu.
    Herry mencontohkan, SD Negeri Semeru 5 akan digabung dengan SD Negeri Menteng.
    Kemudian, SD Negeri Pengadilan 2 akan digabung dengan SD Negeri Pengadilan 5. Selain itu, empat sekolah di kawasan Polisi—SD Negeri Polisi 1, 2, 4, dan 5—juga akan digabung.
    “Merger menjadi salah satu cara untuk menutupi kekurangan itu dengan mutu pendidikan. Itu sudah menjadi wacana lama dan tahun ini akan dipercepat,” kata Herry.
    Menurut Herry, saat ini proses persiapan merger terus dimatangkan, salah satunya melalui penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwali). Targetnya, merger sekolah mulai diberlakukan pada tahun depan.
    “Nah, yang pasti tahun depan akan ada yang kami merger supaya mengurangi kekurangan guru. Makin lama, semakin berkurang guru karena ada yang pensiun,” ujarnya.
    Selain merger, Pemkot Bogor juga akan bekerja sama dengan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sedang magang untuk membantu mengisi kekosongan tenaga pengajar.
    “Untuk kekurangan guru SD, kami akan bekerja sama dengan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang magang dan akan diberdayakan menjadi tenaga pengajar,” jelas Herry.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rekayasa lalu lintas saat Sidang Tahunan MPR bersifat situasional

    Rekayasa lalu lintas saat Sidang Tahunan MPR bersifat situasional

    Jakarta (ANTARA) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas saat sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2025 namun bersifat situasional.

    “Sudah ada namun rekayasa lalin dilakukan hanya bersifat situasional saja. Untuk pengamanan kamseltibcar lantas sudah kami persiapkan,” kata Kabag Bina Operasional (Binopsnal) Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, Kompol Robby Hefados dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Robby menjelaskan, rekayasa lalu lintas diterapkan pada saat kedatangan rombongan konvoi VVIP, seperti Presiden dan Wakil Presiden ketika hendak menuju gedung DPR/MPR RI.

    “Rekayasa lalin akan dilakukan hanya pada saat kedatangan rangkaian kendaraan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden mendekati gedung MPR/DPR RI,” katanya.

    Selain itu juga rute dan pintu masuk tamu undangan dan tamu negara yang hadir juga telah dipersiapkan.

    Adapun rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI diawali dengan Doa Kebangsaan pada 1 Agustus 2025 pukul 19.30 WIB di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

    Rangkaian peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI berikutnya dilanjutkan dengan upacara pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada 13 Agustus 2025 di Istana Kepresidenan RI.

    Kemudian penganugerahan tanda kehormatan kepada sejumlah individu, kelompok dan institusi di Istana Negara juga pada 13 Agustus 2025.

    Selepas itu, rangkaian HUT Ke-80 RI dilanjutkan dengan Pidato Kenegaraan Presiden RI sebagai Kepala Negara dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Senayan, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.

    Di hari yang sama pada siang hari, Presiden Prabowo lanjut menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Rengasdengklok, Wilayah Indonesia Pertama Merdeka dari Penjajahan – Page 3

    Rengasdengklok, Wilayah Indonesia Pertama Merdeka dari Penjajahan – Page 3

    80 tahun lalu pada 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lambert Giebels, penulis biografi Bung Karno menyebut proklamasi RI sebagai salah satu paling sederhana pernah ada di dunia. Liputan6.com menurunkan serial tulisan tentang peristiwa unik dan menarik sekitar Proklamasi Kemerdekaan RI. Tulisan tersebut kami kumpulkan dalam TAG Mozaik Proklamasi. Selamat menikmati.

    Liputan6.com, Jakarta – Sejarah mencatat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Proklamasi berlangsung di Pegangsaan Timur No 56 secara sederhana pada pukul 10.00 WIB. Namun sejatinya, sudah ada wilayah yang berani memerdekakan dirinya dari penjajahan Jepang yaitu Rengasdengklok, sekitar 50 kilometer sebelah timur Jakarta.

    AM Hanafi, mantan Dubes RI di Kuba yang juga aktivis kemerdekaan menulis dalam bukunya Menteng 31 sebuah kalimat yang menegaskan Rengasdengklok sebagai wilayah yang pertama kali memerdekakan diri. Dia menyebut istilah the first liberated area of the republic.

    Rengasdengklok memang tidak bisa dilepaskan dari sejarah Proklamasi kemerdekaan RI. Pada 16 Agustus 1945 pemimpin republik Soekarno dan Hatta beserta istri Soekarno dan anaknya Fatmawati serta Guntur yang masih bayi diculik selama seharian di kota kecil pinggiran Jakarta itu.

    Menurut AM Hanafi, ide Rengasdengklok itu datang dari para pemuda radikal di antaranya Chaerul Saleh, Asmara Hadi, Sudiro, Sayuti Melik dan istrinya SK Trimurti. Mereka membahasnya di sebuah kebun pisang dekat Bandara Kemayoran. Saat itu 14 Agustus mereka menantikan kepulangan Soekarno dan Hatta dari Saigon untuk bertemu pimpinan militer Jepang Jenderal Terauchi.

    Para pemuda berpandangan Soekarno dan Hatta hanya akan diiming-imingi Jepang janji kemerdekaan yang muluk-muluk. Janji yang dianggap para pemuda menghina kehormatan Indonesia. “Kami pemuda radikal seluruh Indonesia jijik dan malu mendengarnya. Kami tidak mau ‘Kemerdekaan Hadiah’. Jangankan di kelak kemudian hari, janji besok pun kami tidak sudi menerimanya,” tulis AM Hanafi.

    Dalam buku Menteng 31, Hanafi juga meluruskan pandangan bahwa ide membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok datang dari Menteng 31 (sekarang Museum Gedung Joang 45 di Jalan Menteng Raya). Memang betul Menteng 31 adalah markas para pemuda radikal ketika itu, tetapi gagasan membawa ke Rengasdengklok datang dari kebun pisang di sebelah Bandar Udara Kemayoran, saat menanti Soekarno dan Hatta pulang dari Saigon.

    Sejarah kemudian mencatat kedua pemimpin bangsa itu diculik dan dibawa para pemuda ke Rengasdengklok 16 Agustus bakda Sahur. Seharian mereka di sana sampai dijemput sore harinya oleh Ahmad Soebardjo kembali ke Jakarta.

    Mengapa para pemuda radikal saat itu memilih Rengasdengklok, semuanya bukan tanpa alasan. Rengasdengklok adalah basis pasukan Peta, organisasi militer bentukan Jepang yang pada praktiknya menjadi wadah penting bagi rakyat Indonesia mendapat pelatihan militer.

    Di Rengasdengklok itu pula, sehari sebelum Proklamasi, terjadi peristiwa bersejarah ketika bendera Jepang Hinomaru diturunkan dan bendera Merah Putih dikibarkan. Secara de facto, Rengasdengklok sudah bebas dari penjajahan Jepang sehari sebelum kemerdekaan diproklamirkan Soekarno dan Hatta.

    Peristiwa pengibaran Merah Putih mendahului Pegangsaan Timur itu diceritakan soncho (camat) Rengasdengklok Soejono Hadipranoto, seperti dikutip dari buku Peristiwa Rengasdengklok oleh Her Suganda terbitan Kiblat Buku Utama, 2013.

    Saat itu Soejono didatangi para pemuda dari Jakarta di antaranya Sukarni, dan dua orang yang dikenalnya yaitu dokter Sutjipto dan Singgih. Mereka menerangkan kepada Soejono bahwa Bung Karno dan Bung Hatta ada di wilayahnya karena Jakarta tidak aman. Jepang sudah kalah dan kalau Indonesia tidak merdeka, Sekutu akan datang kembali menjajah. Karena itu Soejono diminta mengumumkan pernyataan kalau Indonesia sudah merdeka. Dia juga diminta menyiapkan Merah Putih dan mengumpulkan rakyat sebanyak mungkin di depan kantor kawedanan. Soejono sempat bertanya mengapa dirinya yang ditunjuk, bukan wedana. Dijawab para pemuda bahwa wedana sudah mereka tawan dan para pemuda bukanlah pemimpin di wilayah tersebut.

    Sesuai perintah, Soejono pun menyiapkan Merah Putih ukuran dua kali satu meter. Orang-orang banyak berkumpul pada pagi hari 16 Agustus 1945 di halaman kantor wedana. “Upacara bendera akan segera kita mulai,” kata Soejono yang bertindak sebagai pemimpin upacara. Dia kemudian melanjutkan yang pada intinya: “Saudara-saudara, perhatian-perhatian. Bendera Hinomaru turunkan (Seinendan yang ditunjuk mulai menurunkan bendera Jepang). Kibarkan Sang Merah Putih,” perintah Soejono. Sang Merah Putih berkibar dihembus angin kencang Agustus.

    “Mata saya berlinang melihat Sang Merah Putih,” ungkap Soejono.

    Dengan turunnya Hinomaru dan naiknya Sang Merah Putih, saat itulah Rengasdengklok bisa dikatakan wilayah pertama di Indonesia yang ‘merdeka’.

  • 44 Puskesmas di Jakarta Targetkan Miliki Layanan Psikolog untuk Warga pada 2025 Ini – Page 3

    44 Puskesmas di Jakarta Targetkan Miliki Layanan Psikolog untuk Warga pada 2025 Ini – Page 3

    Tercatat per 20 Juni 2025, layanan psikologi telah tersedia di 38 puskesmas di DKI Jakarta, mencakup wilayah Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, Timur, hingga Kepulauan Seribu.

    Tahun ini, Dinkes Jakarta menargetkan seluruh 44 puskesmas kecamatan di Jakarta memiliki tenaga psikolog.

    “Kami menargetkan akhir tahun ini seluruh puskesmas kecamatan sudah memiliki psikolog. Jadi, layanan ini akan semakin dekat dengan masyarakat,” tutur Ani.

    Berikut puskesmas yang sudah dilengkapi tenaga psikolog di DKI Jakarta:

    – Jakarta Pusat: PKM Gambir, Menteng, Sawah Besar, Senen, Tanah Abang, Johar Baru, Kemayoran, Cempaka Putih

    – Jakarta Utara: PKM Cilincing, Kelapa Gading, Koja, Penjaringan, Pademangan

    – Jakarta Barat: PKM Taman Sari, Tambora, Cengkareng, Kembangan, Kebon Jeruk, Kalideres

    – Jakarta Selatan: PKM Tebet, Setiabudi, Mampang Prapatan, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Cilandak, Pancoran, Pasar Minggu, Pesanggrahan

    – Jakarta Timur: PKM Matraman, Jatinegara, Kramat Jati, Pasar Rebo, Duren Sawit, Ciracas, Pulogadung, Cakung

    – Kepulauan Seribu: PKM Seribu Selatan, PKM Seribu Utara