Xcloud.id

kab/kota: Menteng

  • KPK Tahan Direktur PT Wahana Adyawarna Terkait Suap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

    KPK Tahan Direktur PT Wahana Adyawarna Terkait Suap Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka Direktur PT Wahana Adyawarna, Menas Erwin Djohansyah (MED) terkait kasus dugaan suap kepada eks Sekretaris Mahkamah Agung (Sekma) Hasbi Hasan terkait pengkondisian perkara di lingkungan peradilan tahun 2021.

    Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan Menas ditahan di rumah tahanan negara kelas I terhitung sejak 25 September.

    “Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan secara intensif dan melakukan penahanan terhadap Saudara MED untuk 20 hari pertama, terhitung sejak 25 September sampai dengan 14 Oktober 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara Kelas I, Jakarta Timur,”

    Sebelumnya, pada Rabu (24/9/2025) malam, KPK menjemput paksa Menas lantaran 2 kali mangkir dari panggilan KPK. Menas ditangkap di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan, Banten.

    Asep menjelaskan pada 2021, Menas dipertemukan Hasbi Hasan melalui Fatahillah Ramli (FR). Menas menyampaikan ada perkara dari temannya dan meminta bantuan kepada Hasbi Hasan.

    Perkara sengketa lahan di Bali dan Jakarta Timur; Perkara sengketa lahan Depok; Perkara sengketa lahan di Sumedang; Perkara sengketa lahan di Menteng; Perkara sengketa lahan Tambang di Samarinda.

    Setiap perkara memiliki biaya masing-masing, tetapi Asep belum merincikan secara detail berapa biaya dari setiap perkara.

    Tempat yang dijadikan ‘posko’ adalah salah satu hotel di daerah Cikini, Jakarta yang digunakan Hasbi untuk membahas pengurusan perkara sekaligus kepentingan pribadi bersama Windy Idol. Adapun Windy masih dalam pemeriksaan KPK.

    Atas perbuatannya, MED dipersangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
    diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

    Adapun Dalam putusan kasasi, Hasbi Hasan sudah divonis bersalah menerima suap Rp11,2 miliar serta gratifikasi Rp630 juta terkait pengurusan perkara di MA. Dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

  • Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja? Nasional 25 September 2025

    Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja? Nasional 25 September 2025

    Caketum PPP Mengerucut ke 3 Nama Jelang Muktamar X, Siapa Saja?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan melaksanakan Muktamar X pada 27-29 September 2025, yang agenda utamanya adalah memilih dan menetapkan ketua umum periode 2025-2030.
    Saat ini, sudah terdapat tiga bakal calon yang disebut akan memperebutkan kursi nomor satu di partai berlambang Ka’bah itu.
    Siapa saja mereka?
    Juru bicara PPP, Usman M Tokan menyebut nama pertana yang merupakan calon kandidat kuat adalah Muhammad Mardiono.
    Saat ini, Mardiono merupakan pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP sejak September 2022.
    Usman menyebut, Mardiono didukung 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
    “Bapak Mardiono yang sudah siap karena didukung oleh 33 wilayah. Sehingga beliau berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi,” ujar Usman saat dihubungi, Kamis (25/9/2025).
    Dok. Istimewa Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono saat memimpin rapat koordinasi nasional (rakornas) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan anggota Fraksi PPP se-Indonesia dari Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/9/2025).
    Nama kedua yang digadang sebagai caketum PPP adalah mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto.
    Agus Suparmanto, kata Usman, didukung oleh mantan Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy.
    “Pak Agus Suparmanto juga kandidat yang dianggap berpotensi jadi pesaing. Beliau didukung oleh Gus Rommy. Gus Rommy ini kan kita dengar berita dari mana-mana, beliau sempat ke Amran, lalu terakhir ke Agus Suparmanto. Jadi boleh dibilang beliau hari ini yang memotori dukungan,” ujar Usman.
    Nama terakhir cukup mengejutkan, karena tidak pernah dibicarakan masuk bursa caketum PPP, yakni Husnan Bey Fananie.
    Husnan Bey Fananie merupakan mantan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Azerbaijan.
    Usman bahkan menyebut, Husnan Bey Fananie sudah berkomunikasi intens dan mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan diri sebagai caketum PPP.
    “Dia lebih kepada deklarasi saja, deklarasi maju yang muncul ke permukaan. Malah katanya sudah menyiapkan tim hukum untuk mengevaluasi muktamar. Sebagian besar menyatakan ya silakan saja,” ujar Usman.
    Antara Foto / Indrianto Eko Suwarso Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (tengah) bersama Ketua Majelis Pertimbangan Partai Muhammad Romahurmuziy (kiri) dan jajaran pengurus partai menyanyikan mars partai pada pembukaan Mukernas ke-II PPP, di Jakarta, Jumat (13/12/2024). Mukernas bertajuk Transformasi PPP untuk Indonesia yang akan berlangsung 13-15 Desember 2024 tersebut membahas agenda penyelenggaraan Muktamar PPP, evaluasi kinerja partai pada pemilu baik pileg maupun pilpres, serta revitalisasi partai. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
    Sebelumnya, Ketua Majelis Kehormatan PPP, KH Zarkasih Nur meminta agar Muktamar X PPP dijalankan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai berlambang Ka’bah itu.
    Harapannya, Muktamar X PP yang rencananya digelar pada September mendatang dapat berjalan dengan baik dan tidak ada perpecahan di dalamnya.
    “Mari kita laksanakan sebaik-baiknya, kita sambut Muktamar dengan gembira, optimis, dan penuh kekeluargaan/persaudaraan untuk menghindari perpecahan. Dan saya mewakili Majelis, menyerahkan kepada DPP yang akan melaksanakan apa yang digariskan AD/ART agar pelaksanaan Muktamar bisa berjalan sebaik-baiknya,” ujar Zarkasih lewat keterangan tertulisnya, Senin (9/6/2025).
    Ia menjelaskan, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP memiliki kedaulatan dalam pengambilan keputusan dalam Muktamar.
    Sehingga Zarkasih mengingatkan, tidak perlu terjadi keributan soal ketua umum PPP yang justru dapat menimbulkan perpecahan di internal.
    “Siapakah yang akan terpilih (sebagai ketum) di Muktamar nanti, mari kita serahkan sepenuhnya kepada mereka yang punya hak untuk memilih yaitu DPW dan DPC,” ujar Zarkasih.
    “Karena kalau ramai (di publik) selalu yang negatif itu tidak baik dan saya tidak sependapat. Mari bersama-sama segala sesuatunya kita bicarakan di forum dengan sebaik-baiknya,” sambung Menteri Koperasi era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
    Zarkasih sebagai senior PPP mengaku sudah mengikuti seluruh forum Muktamar partai berlambang Ka’bah itu.
    Dari pengalamannya itu, ia melihat bahwa ketua umum yang akan terpilih adalah sosok yang yang memiliki jiwa dan semangat PPP.
    Di samping itu, ia mengingatkan agar seluruh kader PPP menjaga kehormatan partai. Ia tak ingin ada pihak yang mencederai partai atau membuat kegaduhan yang berpotensi memecah-belah kader jelang Muktamar X PPP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Warga Ngeluh Kena Macet di Jakarta Malam Ini: Karet-Stasiun Palmerah 2 Jam

    Warga Ngeluh Kena Macet di Jakarta Malam Ini: Karet-Stasiun Palmerah 2 Jam

    Jakarta –

    Lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta mengalami macet parah malam ini, salah satunya di kawasan Karet, Jakarta Pusat. Warga menceritakan ada seorang pengendara pingsan di jalan saat bermacet-macetan.

    Warga Jakarta, Jihan (23), mengeluhkan kemacetan dialaminya di sekitar Stasiun Palmerah arah Stasiun Karet. Dia mengaku harus menempuh waktu sekitar satu jam dari sekitaran Stasiun Palmerah ke Stasiun Karet yang hanya berjarak sekitar 2,3 kilometer.

    “Jadi macet ini tuh udah menjalar dari Stasiun Palmerah tapi masih bisa jalan. Mulai stuck itu dari pom bensin Penjernihan. Itu aku dari jam 17.30-an di situ jalan pun cuma dikit-dikit sampe di perempatan (Stasiun) Karet jam 18.30-an dan itu udah stuck parah,” kata Jihan saat diwawancara, Rabu (24/9/2025) malam.

    Jihan mengatakan di tengah situasi lalin macet, ada seorang pengendara yang pingsan terjatuh dari motornya. Pengendara tersebut kemudian dibantu para pengendara lain untuk diberikan pertolongan di trotoar sekitar.

    “Nah di saat stuck itu ada satu pengendara motor teriak minta tolong karena pengendara motor di sebelahnya pingsan. Di situ langsung banyak yang nolongin buat kasih ruang terus rebahin dan kasih minyak angin ke kakak yang pingsan itu,” ujar dia.

    Pengendara lain, Nicholas Ryan (29), juga mengalami hal serupa. Ia mengaku menghabiskan watu 2 jam lebih berkendara sepeda motor dari sekitaran Menteng, Jakpus, menuju kediamannya di sekitar Kebayoran, Jaksel.

    “Tadi dari Menteng jalan jam 18.00. Sampe rumah di Kebayoran jam 20.40,” ujar Ryan.

    Ryan mengatakan titik kemacetan parah terjadi di sekitaran Stasiun Karet hingga Stasiun Palmerah.

    “Tambah parah di Karet sampai di Stasiun Palmerah itu 2 jam lebih. Macet parah banget di Karet, nggak kayak biasanya,” katanya.

    Di tengah situasi lalin macet di kawasan Karet, kata Ryan, beberapa pengendara pun memilih menepi di trotoar untuk merokok hingga membeli kopi.

    “Sampe ada yang markirin motornya di trotoar. Pada ngerokok sama beli kopi. Sama ada kopi keliling gitu, pada ngaso,” kata dia.

    Macet di Jakarta malam ini disebabkan oleh penutupan sejumlah gerbang tol di Tol Dalam Kota mulai hari ini. Penutupan sementara ini akan berlangsung hingga pertengahan Oktober mendatang.

    Salah satu gerbang tol yang ditutup ialah Gerbang Tol Semanggi I dan Kuningan I. Penutupan total di dua gerbang tol itu akan dilakukan mulai 24-25 September 2025.

    Selain itu, dua gerbang tol tersebut juga akan ditutup secara parsial atau satu lajur. Kebijakan itu akan berlangsung mulai 26 September-6 Oktober 2025.

    Titik gerbang tol yang akan ditutup sementara juga berlaku di Gerbang Tol Pejompongan. Penutupan akan diterapkan pada 24 September-4 Oktober 2025.

    Gerbang Tol Semanggi 2, Slipi 1 dan Slipi 2 juga akan mengalami kebijakan penutupan sementara secara parsial. Kebijakan itu berlaku mulai 24 September-10 Oktober 2025.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/ygs)

  • Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan Nasional 24 September 2025

    Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan Nasional 24 September 2025

    Jokowi Minta Relawan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, Titiek: Bapak Juga Belum Memikirkan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Titiek Soeharto menyebut, Presiden Prabowo Subianto mungkin belum memikirkan langkah politik lima tahun ke depan.
    Pernyataan itu Titiek sampaikan saat dimintai tanggapan terkait Presiden RI Ke-7, Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan relawannya untuk mendukung Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dua periode.
    “Bapak juga belum memikirkan kali ya lima tahun berikutnya,” kata Titiek saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
    Titiek berujar, tugas sebagai presiden RI periode 2024-2029 yang diemban Prabowo bahkan saat ini belum selesai dan belum berjalan satu tahun.
    Menurutnya, lebih tepat memikirkan bagaimana menyelesaikan masa tugas selama lima tahun tersebut, alih-alih membicarakan kontestasi pemilihan presiden 2029 atau dua periode.
    “Itu nanti saja selesai dulu, ini baru setahun. Selesaikan 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini,” ujar Titiek.
    Kabar Jokowi memerintahkan relawannya untuk mendukung Prabowo-Gibran dua periode disampaikan Ketua Umum Relawan Bara Jokowi Presiden (Bara JP), Willem Frans Ansanay.
    Pernyataan itu Frans sampaikan dalam acara pelantikan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Bara JP periode 2025–2030 di Kompleks Museum Joang ’45, Menteng, Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
    Acara itu juga dihadiri Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.
    “Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.
    Belakangan, Jokowi mengakui dengan terang memerintahkan relawannya untuk mendukung penuh Prabowo-Gibran dua periode.
    “Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu,” kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5.684 Personel Gabungan Dikerahkan Jaga Tiga Demo Hari Ini di Jakarta Megapolitan 23 September 2025

    5.684 Personel Gabungan Dikerahkan Jaga Tiga Demo Hari Ini di Jakarta Megapolitan 23 September 2025

    5.684 Personel Gabungan Dikerahkan Jaga Tiga Demo Hari Ini di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebanyak 5.684 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikerahkan untuk mengamankan tiga demo hari ini yang berlangsung di Ibu Kota pada Selasa (23/9/2025).
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan pihaknya telah melaksanakan Tactical Wall Game (TWG) dan apel pengamanan sejak pukul 08.00 dan 09.00 WIB.
    “Ada tiga aksi unjuk rasa, apel di gelar tiga kali sesuai lokasi aksi,” kata Ruslan dalam keterangan tertulis, Selasa.
    Berdasarkan informasi yang dihimpun, demo hari ini di Jakarta tersebar di tiga titik berbeda. Pertama, massa Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria (KNRA) menggelar aksi di depan Kementerian Kehutanan.
    Kedua, gabungan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria dan sejumlah elemen massa juga menggelar demonstrasi di kawasan Silang Selatan Monas, Jakarta Pusat.
    Sementara itu, aksi ketiga datang dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) yang menggelar unjuk rasa di Taman Proklamator, Jalan Proklamasi No. 10, Menteng, Jakarta Pusat.
    Ruslan menyampaikan, pengaturan lalu lintas bersifat situasional mengikuti ekskalasi jumlah massa di lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demo Hari ini di Jakarta, Berikut 3 Titik Lokasinya Megapolitan 23 September 2025

    Demo Hari ini di Jakarta, Berikut 3 Titik Lokasinya Megapolitan 23 September 2025

    Demo Hari ini di Jakarta, Berikut 3 Titik Lokasinya
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Tiga aksi demonstrasi bakal digelar di wilayah Jakarta Pusat pada Selasa (23/9/2025).
    Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, mengatakan apel pasukan dan Tactical Wall Game (TWG) telah digelar sejak pagi pukul 08.00 WIB dan 09.00 WIB.
    “Ada tiga aksi unjuk rasa, apel di gelar tiga kali sesuai lokasi aksi,” kata Ruslan dalam keterangan tertulis, Selasa.
    Dmeo hari ini pertama datang dari Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria yang menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Kehutanan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
    Massa bakal menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan agraria dan akses lahan.
    Aksi kedua masih melibatkan Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria bersama beberapa elemen massa lain di kawasan Silang Selatan Monas, Gambir.
    Lokasi ini menjadi salah satu titik konsentrasi massa yang cukup besar di pusat kota.
    Sementara itu, aksi ketiga digelar oleh Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) di Taman Proklamator, Menteng, Jakarta Pusat.
    Massa mahasiswa mengangkat isu demokrasi, kebebasan berpendapat, serta kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah.
    Untuk mengantisipasi jalannya aksi, sebanyak 5.684 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI disiagakan.
    Polisi memastikan lalu lintas di sekitar titik aksi akan bersifat situasional. Pengalihan arus kendaraan bisa dilakukan melihat eskalasi jumlah massa di lapangan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Rumah-Tutup Jalan di Bogor

    Hujan dan Angin Kencang, Pohon Tumbang Timpa Rumah-Tutup Jalan di Bogor

    Bogor –

    Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan bencana pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor, Jawa Barat. Pohon tumbang menimpa rumah hingga menutup akses jalan warga.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko menyebutkan, tiga titik pohon tumbang terjadi di Kecamatan Bogor Barat. Pohon tumbang menimpa atap rumah warga dan kontrakan.

    “Pohon jenis hanjuang dengan tinggi 8 meter tumbang dan menimpa atap rumah milik warga di Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat,” kata Dimas Tiko dalam keterangan tertulis, Senin (22/9/2025).

    Dimas menyebutkan, pohon jenis trambesi setinggi 25 meter juga tumbang di Yonif 315 Gunung Batu, Kota Bogor. Pohon tumbang sudah ditangani dan dievakuasi.

    “(Kemudian) pohon dengan tinggi 15 meter tumbang menimpa atap rumah kontrakan di Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat. Korban luka maupun jiwa, nihil,” imbuhnya.

    Dimas menyebutkan, pohon tumbang juga terjadi di Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Pohon duren setinggi 20 meter tumbang hingga menutup aliran Kali Cipakancilan.

    “Pohon duren dengan tinggi 20 meter, diameter 10 centimeter tumbang menimpa aliran Kali Pakancilan,” kata Dimas.

    “(Kemudian) di Kelurahan Pasir Mulya, dilaporkan pohon jenis jati dengan tinggi 10 meter tumbang dan menutup jalan akses komplek,” kata Dimas.

    (sol/lir)

  • Cerita ‘Ahmad Yani’ Sempat Datang Temui Istri Sampaikan Kabar Pascaperistiwa Lubang Buaya

    Cerita ‘Ahmad Yani’ Sempat Datang Temui Istri Sampaikan Kabar Pascaperistiwa Lubang Buaya

    GELORA.CO –  Putri Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Amelia Ahmad Yani, menceritakan keluarganya mendapat kepastian bahwa Panglima Angkatan Darat ini telah gugur.

    Amelia dalam siniar YKCB dikutip pada Senin, 22 September 2025, menuturkan, setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S) PKI, semua keluarganya mengungsi di sebuah rumah di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Jaksel).

    “Itu adaya di Pasar Minggu karena banyak pohon rambutan. Jadi kami di sana itu ceritanya mengungsi,” ujarnya.

    Adapun rumah di Jalan Lembang Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat yang ditempati kala sang ayah diculik pasukan Cakrabirawa, dijadikan semacam Poskomando (Posko) untuk koordinasi dengan Kostrad.

    “Nah, tanggal 3 [Oktober] itu, Ibu [Yayu Rulia Sutowiryo] saya kan sudah enggak bangun-bangun, dia di kamar saja. Kita enggak pakai listrik waktu itu,” ucapnya.

    Sekitar pukul enam sore, Yayu keluar kamar dan tiba-tiba meminta agar diberikan kebaya hitam. Permintaan tersebut mengundang tanyak anak-anaknya.

    “Lah Ibu kenapa kok minta kebaya, buat apa,” kata Amelia mengingat permintaan sang bunda.

    Tiba-tiba, mulut sang bunda menyampaikan ucapan yang sangat menyedihkan sekaligus mengundang tanya karena belum ada orang yang menyampaikan kabar tentang kondisi pasti Jenderal Ahmad Yani usai diculik.

    “Bapak mu wis ora ono, ibu saya bilang gitu. Kok tahu gitu ya. Kita itu masih eggak tahu kalau Bapak itu sudah gugur, enggak tahu,” ujarnya.

    Amelia menyampaikan, meskipun pada peristiwa pagi buta 1 Oktober 1965 itu melihat tubuh ayahnya diseret para penculik, namun masih yakin dia masih hidup.

    “Katanya sih dirawat di rumah sakit, di mana saya juga enggak tahu. Ceritanya pengawal kan begitu,” katanya.

    Mulut Yayu kemudian berucap bahwa Ahmad Yani pada petang itu barusan datang dan menyampaikan pesan khusus.

    “Barusan Bapak itu datang, ibu saya bilang, jaga anak-anak,” ucap Amel menirukan ucapan sang bunda.

    Rupa-rupayanya, lanjut Amel, magrib itu, Lubang Buaya yang menjadi tempat pengumpulan para jenderal Angkatan Darat (AD) yang diculik, disiksa, kemudian dihabisi lalu dimasukkan ke sumur dan ditutup, sudah ditemukan.

    “Itu [sumur] lagi digali kan sama penggali-penggali [untuk evakuasi jenazah],” ucapnya.

    Setelah Ahamd Yani diculik, pengawal atau ajudannya, di antaranya Mayor CPM Subardi melakukan pencarian hingga sampai di daerah Lubang Buaya.

    Om Baldi, demikian keluarga Ahmad Yani biasa memanggil ajudan tersebut, sempat mencari lokasi tempat penguburan para jenderal.

    “Dicari sama Om Baldi yang nusuk-nusuk [tanah] gitu sama pak Kitman, menemukan yang bisa blus [jeblos]. Karena itu sudah rata, jadi enggak mungkin tahu kalau ada sumur,” ucapnya.

    “Nah, setelah ketemu itu [lokasi sumur], itu yang gaibnya ngasih tahu bahwa dia sudah enggak ada, sudah pergi gitu. Terus pesan sama ibu saya, jagak anak-anak. [Kami] nangis aja waktu itu. Ibu saya bilang, udah jangan nangis terus,” ungkapnya.

    Keesokan harinya, 4 Oktober 1965, Om Bardi baru datang ke rumah sekitar pukul 4 sore. Kondisinya tampak kusut, kelelahan, dan lusuh.

    “Uh matanya merah, keringat sudah enggak karu-karuan, bajunya kotor sekali, sepatu botnya penuh lumpur,” ungkapnya.

    Amelia yang kala itu berusia 15 tahun, menuturkan, pihak keluarga menanyakan perkembangan kepada Om Bardi.

    “Pertanyaannya cuman satu, sudah ketemu Bapak, Om? Sudah katanya,” katanya.

    Bardi kemudian melaporkan kondisi Jenderal Ahmad Yani kepada Yayu di dalam kamar. Setelah itu, baru anak-anak Ahamad Yani dipanggil.

    Anak-anak Ahamad Yani sontak loncat dari tempat tidur karena ingin segera mengetahui kepastian kondisi sang ayah.

    “Tapi Om Bardi saya lihat nunduk kepalanya, nangis. Aduh ini pasti firasat jelek sekali gitu. Ibu akhirnya gini, sekarang Bapak mu sudah benar-benar enggak ada, yang ada hanya Ibu dan kamu semua. Dan kamu harus bisa menerima kenyataan ini,” kata Amel.***

  • Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025

    Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional? Megapolitan 22 September 2025

    Insentif Naik Rp 2,5 Juta, Ketua RT Jakarta: Saya Bingung, Ini Gaji Apa Operasional?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejumlah Ketua Rukun Tetangga (RT) di Jakarta menilai kenaikan insentif yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mulai Oktober 2025 belum sebanding dengan beratnya peran RT di lapangan.
    Ketua RT 06 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Zulfikar (54) yang sudah menjabat sejak 2017, mengaku bingung insentif yang diterima RT sebagai dana operasional atau gaji.
    “Saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujar Zulfikar saat ditemui Kompas.com, Senin (22/9/2025).
    Menurut dia, insenstif Rp 2,5 juta tidak bisa memenuhi kegiatan RT yang memiliki wilayah yang luas.
    “Kalau untuk sementara mungkin cukup, tapi kan tergantung lingkungannya. Kalau RT saya kecil, bisa ke-cover. Tapi kalau RT lain dengan jumlah warga lebih banyak, itu pasti terasa kurang,” kata dia.
    Ia menjelaskan, sejak era Gubernur Anies Baswedan, insentif RT naik dari Rp 900.000 menjadi Rp 2 juta.
    Namun, meski ada rencana kenaikan lagi menjadi Rp 2,5 juta per bulan, kebutuhan sehari-hari dan biaya kegiatan warga membuat dana itu cepat habis.
    “Kan nanti ada laporan-laporan juga. Jadi bingung ini sebenarnya gaji pribadi atau operasional. Kalau dibilang gaji, tapi kenyataannya dipakai buat kebutuhan masyarakat, rapat, kerja bakti, acara 17-an, sampai kegiatan keagamaan,” ujar Zulfikar.
    Menurutnya, RT sering menjadi garda terdepan untuk menalangi kebutuhan warganya, mulai dari iuran mendadak hingga kegiatan sosial.
    “Ya kita jujur aja, kalau untuk ukuran sekarang, masih kurang. Apalagi harga-harga naik, beras naik, semua naik,” tuturnya.
    Senada dengan Zulfikar, Ketua RT 05 RW 07 Kebon Sirih, Kusmoro (45) juga merasa kenaikan insentif belum bisa menjawab tantangan yang dihadapi RT.
    Ia bahkan menyebut, kenaikan baru kali ini langsung dibarengi kewajiban menyetor iuran untuk Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Naik Rp 500 ribu, tapi Oktober langsung kita disodorin PMI, RT suruh bayar 500 ribu. Nah sama aja, kan? Baru naik, tapi sudah ada potongan. Kita juga mikir kalau mintain ke warga, ya berat juga,” ungkap Kusmoro.
    Dengan jumlah warga aktif di wilayahnya hanya sekitar 25 kepala keluarga, Kusmoro mengaku sulit mengandalkan iuran warga untuk menutupi kebutuhan operasional RT.
    “Kalau hitungan matematika, ya jelas kurang. Hidup makin mahal, kegiatan warga banyak, tapi insentif segitu masih jauh. Sebenarnya yang kita harapkan itu gaji, bukan cuma dana operasional,” ujarnya.
    Kusmoro menambahkan, RT seharusnya mendapat pengakuan lebih layak mengingat perannya sebagai ujung tombak pemerintah di tingkat paling bawah.
    “Warga taunya semua lewat RT. Kalau ada yang sakit, meninggal, acara lingkungan, sampai laporan ke kelurahan, pasti lewat RT dulu. Jadi ya harusnya memang seimbang dengan perannya,” tuturnya.
    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikkan insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno mengatakan insentif RT naik jadi Rp 2,5 juta per bulan. Sedangkan insentif RW naik jadi Rp 3 juta per bulan.
    “Sudah, kalau RT Rp 2 juta jadi Rp 2,5 juta dulu, kenaikan kira-kira 25 persen. RW kira-kira dari Rp 2,5 juta akan jadi Rp 3 juta lebih,” ujar Rano dikutip Sabtu (20/9/2025).
    Menurut Rano, kenaikan gaji Ketua RT dan RW dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye dirinya bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung pada Pilkada 2024 lalu.
    Menurut dia, anggaran kenaikan gaji RT dan RW sudah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta.
    “Artinya itu udah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” jelasnya.
    Pada kampanye Pilgub 2024, Pramono Anung menegaskan komitmen untuk menggandakan insentif RT dan RW.
    “Saya baru tahu, insentif RT Rp 2 juta, dan RW Rp 2,5 juta. Saya langsung bilang, kita double-kan semua RT-RW insentifnya,” kata Pramono pada 6 September 2024.
    Di Jakarta, jumlah pengurus RT mencapai 30.894, sementara RW tercatat 2.741.
    Dengan jumlah tersebut, Pemprov menilai rencana penggandaan insentif masih realistis, meski dilakukan secara bertahap agar sesuai kemampuan fiskal daerah.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk Megapolitan 22 September 2025

    Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk Megapolitan 22 September 2025

    Ketua RT di Jakarta Sebut Insentif Rp 2,5 Juta Tak Cukup: Hitungan Matematika Enggak Masuk
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menaikkan insentif Ketua Rukun Tetangga (RT) dari Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta per bulan mulai Oktober 2025, mendapat respons beragam dari para pengurus RT.
    Alih-alih lega, sebagian mengaku tambahan Rp 500.000 tidak cukup menutup kebutuhan operasional yang terus meningkat. Sejumlah ketua RT di Jakarta Pusat menilai insentif baru itu masih jauh dari ideal.
    “Kalau hitungan matematika, dengan segitu masih kurang. Bukan enggak bersyukur, tapi realitanya memang berat,” ujar Kusmoro (45), Ketua RT 05 RW 07 Kelurahan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
    Kusmoro menambahkan, insentif yang baru keluar ini bahkan harus “tergerus” sejak awal karena langsung diminta menyetor Rp 500.000 untuk sumbangan Palang Merah Indonesia (PMI).
    “Jadi naiknya Rp 500.000, tapi kami disodori (iuran) PMI Rp 500.000. Sama aja, kan? Baru mau nikmati (insentif) naik, langsung ada iuran lagi. Kesannya dadakan banget,” ungkapnya.
    Selain itu, kebutuhan operasional RT sering kali melebihi insentif yang diterima, terutama saat ada acara besar seperti peringatan 17 Agustus atau warga yang membutuhkan bantuan darurat.
    “Kalau ada acara nasional atau musibah di warga, duit bisa habis sebelum sebulan. Akhirnya kami irit-iritin,” kata Kusmoro.
    Zulfikar (54), Ketua RT 06 RW 07 Kebon Sirih, Menteng, juga menyoroti ketidakjelasan status insentif tersebut.
    “Makanya saya bingung, ini sebenarnya gaji apa operasional? Kalau dibilang gaji, (tapi) kami enggak bisa pakai seenaknya. Harus ada laporan penggunaannya. Kalau dibilang operasional, kadang habis buat masyarakat. Jadi serba tanggung,” ujarnya.
    Zulfikar menilai tambahan Rp 500.000 per bulan tidak signifikan mengingat biaya operasional terus naik, mulai dari rapat, kegiatan warga, hingga dukungan sosial saat ada warga sakit atau meninggal.
    “Beras naik, semua naik. Kalau buat hidup sehari-hari manusia mana ada cukup-cukupnya. Kami cukup-cukupin aja. Tapi kalau ditanya, ya masih kurang,” katanya.
    Meski demikian, Kusmoro dan Zulfikar berharap janji pemerintah untuk menggandakan insentif RT dan RW dapat terealisasi.
    Jika benar terjadi, mereka menilai insentif tersebut bisa membuat pengurus RT bekerja lebih fokus tanpa harus mencari pekerjaan sampingan.
    “RT RW itu tulang punggung pelayanan warga. Kalau benar naik sampai UMR seperti janji kampanye, ya semoga bisa bikin kita lebih semangat,” tutur Kusmoro.
    Pemprov Jakarta memastikan insentif RT akan naik menjadi Rp 2,5 juta per bulan, sementara RW menjadi Rp 3 juta per bulan mulai Oktober 2025.
    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebutkan, kenaikan dilakukan secara bertahap, bukan langsung dua kali lipat seperti janji kampanye Pilkada 2024.
    “Artinya itu sudah masuk dalam APBD-P, mudah-mudahan dalam bulan Oktober sudah ada distribusi,” ujar Rano, Sabtu (20/9/2025).
    Dalam Pilgub 2024, Gubernur Pramono Anung dan Rano Karno berjanji menggandakan insentif RT dan RW. Di Jakarta, tercatat 30.894 pengurus RT dan 2.741 RW.
    Kebijakan ini diharapkan meningkatkan semangat pengurus RT dan RW dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat, mulai dari pendataan warga, pengelolaan lingkungan, hingga menjadi garda terdepan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kota.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.