Xcloud.id

kab/kota: Menteng

  • Bimtek KPPS untuk cegah pemungutan suara ulang di Pilkada

    Bimtek KPPS untuk cegah pemungutan suara ulang di Pilkada

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Pusat menekankan pentingnya bimbingan teknis (bimtek) bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mencegah pemungutan suara ulang di Pilkada Jakarta 2024.

    “Pemungutan suara ulang harus diantisipasi dan ditekankan kepada KPPS pada bimbingan teknisnya agar mereka tidak ragu di dalam mengambil keputusan,” kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma di Jakarta, Jumat.

    Menurut Dhany, pemungutan suara ulang harus menjadi perhatian semua pihak sebagaimana telah disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Hal ini berkaca dari penyelenggaraan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 043, Kelurahan Menteng.

    Baca juga: 5.000 lebih pemilih urus pindah lokasi memilih ke luar Jakarta

    Lokasi TPS tersebut juga berpindah dari sebelumnya yang beralamat di Jalan Taman Suropati Nomor 5, RT 005 RW 005, Menteng, Jakarta Pusat, ke Jalan Purwakarta Nomor 2A RT08/RW 05, Menteng, Jakarta Pusat.

    Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mendapatkan surat suara tidak sesuai dengan yang seharusnya.

    Dhany berharap tidak ada lagi pemungutan suara ulang di TPS di permukiman elit pada pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.

    KPU Kota Jakarta Pusat telah menetapkan DPT Pilkada DKI Jakarta 2024 sebanyak 813.721 pemilih dengan rincian 410.376 pemilih perempuan dan 403.345 pemilih laki-laki dan jumlah TPS sebanyak 1.542.

    Sedangkan KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta maju dalam Pilkada DKI Jakarta pada Minggu (22/9).

    Ketiga paslon tersebut adalah Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • Akhirnya Zulhas Punya Kantor, Lokasi di Graha Mandiri

    Akhirnya Zulhas Punya Kantor, Lokasi di Graha Mandiri

    Subang –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka-bukaan lokasi kantor barunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Dia menyebut akan berkantor di Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

    Untuk diketahui Kementerian Koordinator Bidang Pangan merupakan kementerian koordinator baru yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian ini menjadi pendukung visi-misi dari Prabowo yakni swasembada pangan secara cepat.

    “Di Graha Mandiri (kantor), (akan pindah) dua bulan lagi,” jelas dia ditemui di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

    Saat ditanya anggaran Kemenko Bidang Pangan, Zulhas menjawab belum ada. Namun tengah di urus untuk anggarannya ke depan. “Belum-belum, lagi diurus,” ucapnya singkat.

    Sebagai informasi Zulkifli Hasan kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ada sejumlah kementerian, instansi dan lembaga yang akan dikoordinasikan di bawah kementeriannya.

    “Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, ” kata Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Senin (21/10/2024).

    Sementara itu, saat ditanya terkait kantor tempat Kemenko Pangan berada di Jakarta atau Ibukota Nusantara dirinya juga enggan menjawab dan memastikan akan diumumkan lebih lanjut.

    “Pokoknya target kita itu 5 tahun ini di Kemenko Pangan itu Swasembada ya. Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalo kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian,” tutupnya.

    Lihat Video: Zulhas soal Polemik Kop Surat Kemendes: Insyaallah Tidak Terjadi Lagi

    (ada/das)

  • Pram-Doel Janjikan Tarif Wisata Jakarta-Pulau Seribu dan Sebaliknya Maksimal Rp 30.000 Megapolitan 31 Oktober 2024

    Pram-Doel Janjikan Tarif Wisata Jakarta-Pulau Seribu dan Sebaliknya Maksimal Rp 30.000 Megapolitan 31 Oktober 2024

    Pram-Doel Janjikan Tarif Wisata Jakarta-Pulau Seribu dan Sebaliknya Maksimal Rp 30.000
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3,
    Pramono Anung
    –
    Rano Karno
    , berencana meluncurkan program wisata ke Pulau Seribu dengan tarif maksimal Rp 30.000.
    Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Jakarta, tetapi juga bagi warga Pulau Seribu yang ingin berkunjung ke Jakarta.
    “Bahwa program Rp 30.000 bisa berkeliling di Jakarta secara keseluruhan, dan kemudian balik ke Pulau Seribu, akan menjadi program kami. Ini juga tidak hanya berlaku bagi warga Pulau Seribu, termasuk yang tinggal di Jakarta juga bisa menggunakan itu,” kata Pramono saat ditemui di Menteng, Rabu (30/10/2024).
    Pramono menambahkan, untuk mendukung program ini, pihaknya akan memperbaiki transportasi laut dari dan ke Pulau Seribu.
    Selain itu, ada rencana untuk membebaskan biaya transportasi umum bagi 15 golongan masyarakat.
    “Jadi kami menghitung, karena untuk 15 golongan kan dibebaskan dan kalau kemudian mereka bisa transportasi kemana saja, termasuk yang memang hitungan yang masih cukup tinggi itu, dari dan ke Pulau Seribu. Karena memang belum secara rutin kapalnya itu ada, makanya ini harus dilakukan perbaikan,” jelasnya.
    Dengan adanya program ini, Pramono optimis bahwa jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pulau Seribu akan meningkat, sehingga memberikan perkembangan signifikan bagi masyarakat setempat.
    “Menurut saya itu pasti akan membawa dampak yang luar biasa bagi perkembangan pariwisata di Pulau Seribu,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan PDIP Bahas Revisi UU TNI

    Koalisi Masyarakat Sipil Audiensi dengan PDIP Bahas Revisi UU TNI

    Jakarta, Gatra.com – Koalisi Masyarakat Sipil terdiri Imparsial, Setara Institute, KontraS, PBHI, hingga Elsam melakukan audiensi dengan PDI Perjuangan (PDIP) mengenai pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) TNI yang saat ini masuk Prolegnas DPR.

    Audiensi tersebut dilakukan di kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/7). Adapun perwakilan dari PDIP yang hadir adalah Tubagus Hasanuddin, Andi Widjajanto, dan Andreas Hugo Pareira.

    “Maksud tujuan audiensi kami pada hari ini yaitu terkait dengan Revisi UU TNI. Menurut kami, terkait draft tersebut terdapat beberapa hal yang secara substansi dapat melemahkan demokrasi dan juga menghambat kemajuan HAM di Indonesia,” kata Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar, mengungkapkan bahwa yang menjadi kekhawatiran para koalisi masyarakat sipil adalah selalu ada UU terkait militer yang disahkan pada setiap akhir periode DPR.

    “Yang jadi pertanyaan adalah di akhir 2024 periode ini kira-kira apa yang mau disahkan oleh DPR? Itu yang kemudian kenapa kami was-was masyarakat sipil, karena kita menanti nih akhir periode DPR kira-kira akan mengesahkan apa,” tutur dia.

    Lebih lanjut, dirinya menyoroti bahwa pembahasan Revisi UU TNI terkesan buru-buru dibahas pada periode saat ini.

    “Secara proses, ini seperti diburu-buru, karena kan DPR akan segera berakhir pada 30 September 2024. Sementara masa sidang tinggal tersisa satu kali masa sidang itu, kan. Jadi, apakah itu memungkinkan untuk bisa membahas secara komprehensif sejumlah persoalan terkait dengan implementasi UU TNI?” ujar Wahyudi.

    Wahyudi berpendapat bahwa lebih baik Revisi UU TNI diperbincangkan pada masa DPR periode baru, bukan justru diajukan kepada DPR yang akan segera berakhir masa jabatannya. “Yang semestinya secara moral menghindari usul inisiatif pembahasan RUU baru,” tuturnya.

    Merespons hal tersebut, Politisi PDIP sekaligus Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menyampaikan rasa terima kasih kepada para koalisi masyarakat sipil yang mewakili masyarakat pada umumnya.

    “Yang paling penting kami akan mendengar pendapat publik dan hari ini terima kasih dari masyarakat sipil serta mewakili masyarakat pada umumnya,” katanya dalam kesempatan yang sama.

    Kendati demikian, dirinya mengingatkan bahwa hal tersebut juga perlu disampaikan ke fraksi-fraksi yang lain.

    “Tetapi perlu diingat, saya kira apa yang disampaikan beliau-beliau sudah ada kesepahaman ya, tetapi juga di DPR sistem kerja kami tidak bisa mendengarkan satu ide dari satu fraksi. Jadi, ya ide yang bagus ini tolong disampaikan juga kepada fraksi yang lain,” ucap Hasanuddin.

    57

  • Tim Pemenangan RIDO ungkap RK bakal temui Presiden Prabowo

    Tim Pemenangan RIDO ungkap RK bakal temui Presiden Prabowo

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Pilkada DKI Jakarta 2024

    Tim Pemenangan RIDO ungkap RK bakal temui Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Senin, 28 Oktober 2024 – 21:44 WIB

    Elshinta.com – Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 01, Ridwan Kamil akan menemui Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara. Hal itu diungkapkan Sekretaris Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Basri Baco di DPD Golkar DKI Jakarta, Senin (28/10).

    “Saya dapat informasi tadi dari Bang RK katanya beliau dalam waktu dekat akan segera bertemu dengan Pak Presiden Prabowo untuk makan siang dan atau berdiskusi,” ujar Baco.

    Hal itu dikatakan Baco di sela acara konsolidasi 800 Ketua Partai KIM Plus Tingkat Kecamatan. Turut hadir Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil untuk memberi pengarahan kepada para relawan dan simpatisan RIDO.

    Meski demikian, Baco tak menjelaskan detail topik yang akan dibahas oleh Presiden Prabowo dan RK. Kata Baco, RK sangat menyambut baik rencana pertemuan itu, dan berharap bisa menghasilkan diskusi yang baik untuk menghadapi Pilkada Jakarta 2024.

    “Kita dengar bahwa kita tahu bersama bahwa kan yang mengendorse Pak Ridwan Kamil pertama kali itu kan partai Gerindra yang, Ketua Umumnya itu adalah Pak Prabowo atau Presiden terpilih hari ini,” tuturnya.

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Golkar ini berharap, koordinasi itu bisa menjadi bukti bahwa RK memiliki kedekatan dan hubungan yang sangat baik dengan Presiden Prabowo. Dia berharap, pertemuan nanti bisa mematahkan paradigma bahwa, Prabowo mendukung Cagub DKI Jakarta Pramono Anung, yang sempat menemui Prabowo di rumahnya di Kartanegara, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. 

    “Ya senang sekali dengarnya melihat beberapa macam isu yang beredar bahwa pihak sana (paslon Pramono-Rano) malah lebih mendekat kepada Pak Presiden. Itu saja yang kami bisa sampaikan,” imbuhnya.

    Dalam momen itu, Baco juga mengancam bakal mempidanakan pihak yang nekat merusak atau menurunkan alat peraga kampanye (APK) di masa kampanye ini. Sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bahwa pelaku bisa dikenakan sanksi penjara selama dua tahun serta denda paling banyak Rp 24 juta.

    Baco mengaku, telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyikapi adanya perusakan APK RIDO. Dia menegaskan, telah mendapat keluhan itu dari RK di Markas Tim Pemenangan RIDO, di DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa merusak APK itu pidana. Jadi kalau kami dapati, yang pasti kami akan laporkan itu sesuai dengan aturan, laporannya tentunya ke Bawaslu,” tegasnya.

    Baco mengaku, sempat mengelus dada soal adanya APK RIDO yang dirusak atau dicopot orang tak dikenal. Meski tak menjelaskan lokasi APK itu, tapi Baco memerintahkan kepada relawan RIDO agar tak membalasnya dengan merusak APK kandidat lain.

    “Kami tidak akan membalas dengan merusak APK orang lain, cuma kami juga tidak mau menyerah. Kalau mereka rusak ya kami InsyaAllah pasang lagi,” jelasnya.

    Menurut dia, sekitar 800 Ketua Partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus Tingkat Kecamatan yang mendukung pasangan RIDO Pilkada akan pasang badan. Mereka bakal kembali memasang APK yang rusak atau copot dengan yang baru. 

    “Kalau mereka copot atau hilang InsyaAllah tim di seluruh kelurahan dari 16 partai ini akan siap merazia dan memperbaiki dan InsyaAllah kami bisa produksi dan pasang lagi sampai Pemilu, biar yang nyopotinnya bosan,” ucap Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

    Tidak hanya Ketua Partai KIM Plus Tingkat Kecamatan, Baco juga berencana membentuk konsolidasi tingkat kota. Harapannya, seluruh ceruk suara yang potensial bisa dirangkul untuk memilih RIDO.

    “Har ini kurang lebih 800 orang yang hadir ketua-ketua di kecamatan, nanti kami akan bikin lagi di tingkat kota/kabupaten masing-masing yang akan menghadirkan para Ketua Kelurahan dan Koordinator RW,” jelasnya.

    Sementara itu Cagub DKI Jakarta Ridwan Kamil telah menyiapkan puluhan ribu APK untuk dipasang di beberapa ruas jalan di Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk mengimbangi banyaknya APK kandidat lain di Pilkada Jakarta 2024.

    “Jadi kita itu sebetulnya banyak pak, cuma banyak yang dijahili juga. Tapi kita nggak boleh menyerah, setuju?,” ujar Ridwan Kamil di hadapan ratusan Ketua Partai KIM Plus Kecamatan.

    Mantan Gubernur Jawa Barat itu meminta kepada relawan dan simpatisan yang hadir agar tidak pantang menyerah. Jika APK dicopot, mereka bisa memasangnya kembali tanpa harus membalas perbuatan itu kepada kandidat lain.

    “Maju terus pantang mundur, kalau dicopot kita pasang lagi, dicopot, pasang lagi dan seterusnya, karena Allah selalu bersama orang-orang yang pemberani,” jelas RK.

    Selain itu, RK juga menekankan tingkat pemilih di klaster pensiunan dan lansia harus dipertebal. Dia meminta agar para relawan, simpatisan dan mesin partai partai lainnya untuk rajin melakukan serangan darat secara door to door.

    “Kita semua di golongan InsyaAllah unggul, tapi di golongan lansia, golongan pensiunan itu masih kurang tebalnya. Jadi sampaikan program-program yang berhubungan dengan kebutuhan mereka,” imbuhnya.

    Jika hal itu bisa dikondisikan oleh seluruh Pimpinan Partai tingkat Kecamatan, RK yakin akan menjadi penguat bagi kemenangan RIDO. Dia juga berpesan kepada para ketua partai untuk siap terjun langsung ke masyarakat usai menghadiri acara tersebut.

    “Kepada Ibu-ibu tentu sekolah gratis dari sekolah swasta dan negeri, itu juga program unggulan kita, tolong disampaikan kepada masyarakat,” imbuhnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ahli bilang UU Cagar Budaya perlu direvisi

    Ahli bilang UU Cagar Budaya perlu direvisi

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta Gatot Ghautama berpendapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya perlu direvisi karena ada pasal yang tidak aplikatif dengan kondisi masyarakat saat ini.

    “UU ini kurang ‘applicable’ untuk daerah urban. Termasuk masalah kepemilikan dan penguasaan, kalau di daerah kota seperti Menteng agak berat mau menetapkan cagar budaya,” ujar dia di Jakarta, Rabu.

    Gatot juga mengatakan UU Cagar Budaya saat ini tidak mengatur terkait boleh atau tidaknya pemilik bangunan menolak bangunannya ditetapkan sebagai benda atau bangunan cagar budaya.

    “Walau sudah ada mekanisme sebelum ditetapkan itu penguasaannya atau pemiliknya diundang untuk dijelaskan haknya dan kewajibannya, apakah mereka boleh menolak? Ini belum jelas,” kata dia.

    Hal lainnya yang menjadi alasan perlunya UU direvisi, yakni ada pasal-pasal yang multitafsir dan belum semua jenis warisan budaya kebendaan dimasukkan ke dalam UU tersebut. Salah satunya lukisan batu (rock art) di Raja Ampat, Papua Barat.

    “Yang paling terasa itu penafsiran terhadap pasal-pasal, ini berbeda di beberapa orang. Tidak bisa memaksa bahwa yang benar ini, karena penafsiran karena tidak diuraikan dan di penjelasan bunyinya cukup jelas,” katanya.

    Baca juga: Pembangunan bisa ditunda demi pelestarian cagar budaya
    Baca juga: DKI lakukan penelusuran cagar budaya Menteng

    Lalu, ada masukan dari di daerah. “Ada beberapa atau belum mencakup semua jenis warisan budaya kebendaan,” katanya.

    Di sisi lain, Perkumpulan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) beberapa waktu lalu pernah berdiskusi bersama anggota Komisi X DPR RI dan berpandangan perlunya peninjauan dan revisi terhadap undang-undang cagar budaya tersebut.

    Senada dengan Gatot, IAAI berpendapat perlunya dilakukan revisi UU antara lain karena adanya pasal-pasal yang tidak aplikatif atau multitafsir. Bahkan aturan yang sudah tak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat saat ini.

    IAAI berharap, revisi undang-undang nantinya dapat melahirkan peraturan baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelestarian cagar budaya.
     

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPK Pastikan Usut Fakta Persidangan ‘Blok Medan’ yang Diduga Seret Bobby Nasution

    KPK Pastikan Usut Fakta Persidangan ‘Blok Medan’ yang Diduga Seret Bobby Nasution

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pimpinan dipastikan mengusut fakta persidangan pada kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba atau AGK, berkaitan dengan ‘Blok Medan’. 

    Istilah Blok Medan itu diduga berkaitan dengan blok tambang di Maluku Utara yang menyeret nama Wali Kota Medan sekaligus menantu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution. Fakta itu terungkap pada kesaksian Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili saat persidangan AGK, Agustus 2024 lalu. 

    Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan, seluruh fakta persidangan yang memiliki potensi untuk menjadi perkara baru akan menjadi perhatian pimpinan lembaga antirasuah. 

    “Tentunya hal itu akan dibahas dan dilihat seberapa jauh keterlibatan orang-orang yang disampaikan, disandingkan dengan apa alat bukti yang ada,” jelasnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Tessa menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membahas fakta persidangan soal Blok Medan itu hingga tahap gelar perkara atau expose. Menurutnya, KPK bakal mengusut lebih jauh dugaan praktik rasuah di sektor pertambangan itu apabila ditemukan alat bukti. 

    “Kalau memang alat bukti dan keterlibatan itu sudah terang benderang, tentunya hal tersebut dapat dinaikkan pengusutannya entah di penyelidikan ataupun penyidikan yang baru,” ujarnya. 

    Pada keterangan sebelumnya, KPK mengaku belum ada laporan pengembangan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani kasus AGK. Mantan kepala daerah itu kini sudah dijatuhi vonis penjara selama 8 tahun atas kasus suap dan gratifikasi. 

    Di sisi lain, kini KPK tengah mengusut dugaan pencucian uang yang dilakukan olehnya di tingkat penyidikan. Orang kepercayaan AGK, Muhaimin Syarif, juga didakwa memberikan suap kepadanya untuk meloloskan 57 rekomendasi izin tambang di Maluku Utara oleh gubernur. 

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan, fakta persidangan soal Blok Medan juga sudah dilaporkan ke Pengaduan Masyarakat KPK. 

    “Terkait dengan Blok Medan itu tidak hanya laporan dari JPU, yang kami ketahui itu malah ada yang ke PLPM [Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat]. Ada yang laporan ke PLPM juga.Nah itu sedang dikaji di PLPM, masih di kedeputian INDA [Informasi dan Data],” katanya pada konferensi pers beberapa waktu lalu.

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, pihak AGK mengakui adanya pertemuan dengan Wali Kota Medan Bobby Nasution.  

    Penasihat hukum AGK Junaidi Umar, mengungkapkan bahwa anak AGK bernama Nazlatan Ukhra Kasuba mengonfirmasi pertemuan antara ayahnya dengan Bobby Nasution. Pertemuan itu terjadi pada 2023.  

    Adapun pihak AGK yang bertemu Bobby antara lain istri AGK, Nazla, Kepala Dinas ESDM Maluku Utara Suryanto Andili serta Muhaimin Syarif alias Ucu. Muhaimin adalah orang kepercayaan AGK yang kini juga ditetapkan tersangka oleh KPK.  

    Meski membenarkan pertemuan tersebut, Junaidi membantah bahwa ada pembicaraan soal perizinan pertambangan sebagaimana disampaikan di dalam sidang.  

    “Salah satu anak dari AGK itu juga menyampaikan bahwa pada saat mereka bertemu di Medan, bersilaturahmi itu bertemu Bobby, dan tidak ada pembicaraan terkait dengan blok-blok itu. Pokoknya urusan tambang itu tidak ada lah,” katanya saat ditemui Bisnis di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

  • BNNP DKI musnahkan barang bukti narkoba seberat 9,4 kilogram

    BNNP DKI musnahkan barang bukti narkoba seberat 9,4 kilogram

    Jakarta (ANTARA) – Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta memusnahkan barang bukti narkoba seberat 9,4 kilogram dengan cara memasukkannya dalam insinerator di halaman kantor itu, Gambir, Jakarta Pusat.

    “Kami laksanakan hari ini bersama bidang pemberantasan dan intelijen,” kata Kepala BNNP DKI Jakarta, Brigjen Pol Nurhadi Yuwono di Kantor BNNP DKI Jakarta, Selasa.

    Ia menjelaskan, barang bukti tersebut berasal dari tiga kasus tindak pidana narkotika dan menangkap empat tersangka selama periode Agustus hingga Oktober 2024. 

    Kasus pertama, pihaknya mendapatkan informasi dari BNNP Sumatera Utara pada Sabtu (17/8) terkait adanya pengiriman paket dari Medan, Sumatera Utara dari tersangka inisial RK dan akan dikirim kepada inisial PSP menuju Jakarta yang diduga berisi narkoba jenis ganja.

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol Nurhadi Yuwono mengungkapkan barang bukti narkoba seberat 9,4 kilogram di halaman kantor BNNP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza/am.

    Lalu, tim melakukan penyidikan ke alamat dalam paket tersebut di sekitar Setiabudi, Jakarta Selatan dan berhasil menangkap RK serta menemukan dua kotak makan plastik berisi paket yang dilakban cokelat dan dilapisi plastik hijau berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja seberat 2.055,3 gram.
     

    Sedangkan tersangka PSP ditangkap di pinggir sekolah kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dan menemukan satu kotak besi di indekos PSP berisi daun kering diduga narkotika jenis ganja seberat 7,9 gram.

     

    “Dari hasil interogasi, tersangka RK mengaku disuruh oleh seseorang inisial PSP untuk mengambil paket dan menyerahkannya ke seseorang berinisial MLK yang statusnya daftar pencarian orang (DPO). Sedangkan pengakuan PSO, narkoba tersebut dari inisial BKL yang juga berstatus DPO,” ujar Nurhadi.

    Baca juga: Petugas Lapas Salemba temukan narkoba di alat vital istri warga binaan

     

    Kasus kedua, informasi dari BNNP Sumatera Utara pada 30 September 2024 terkait adanya pengiriman dua paket berisi narkoba jenis ganja ke wilayah Jakarta dengan 7,2 kilogram (7.238,9 gram).

    Satu buah paket berisi ganja seberat 2.080,8 gram beralamatkan di Sunter, Jakarta Utara, dan satu paket lainnya berisi ganja 5.157,29 gram di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

    “Tim kami kemudian melakukan penyelidikan terhadap paket tersebut sesuai alamat yang tertera dalam paket, namun penerima dalam paket tidak dikenal dan nomor dari masing-masing paket tidak dapat dihubungi,” ucap Nurhadi.

     

    Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta Brigjen Pol Nurhadi Yuwono memusnahkan barang bukti narkoba seberat 9,4 kilogram di halaman kantor BNNP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024). ANTARA/Siti Nurhaliza/am.

    Kasus ketiga, informasi dari Tim Interdiksi Badan Narkotika Nasional (BNN) RI pada Kamis (3/10) sekitar pukul 13.00 WIB terkait adanya pengiriman narkoba jenis sabu oleh seorang kurir dengan transportasi bus dari Aceh menuju Jakarta.

    Baca juga: Kelurahan di Jakpus gencarkan sosialisasi bahaya narkoba dan tawuran

    Lalu, pada Jumat (4/10) pukul 06.00 WIB, kami berjaga di Pelabuhan Merak Banten dan menangkap kurir atas nama NK beserta menyita dua paket yang dilakban hitam berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 207,33 gram.

     

    “Di dalam tas selempang warna hitam, yang digunakan oleh NK dan dari hasil pemeriksaan tersangka NK disuruh oleh seseorang inisial K alias BW yang saat ini DPO berada di Aceh untuk diantar ke F (masih DPO) dan akan diedarkan ke Tangerang,” ucap Nurhadi.

     

    Nurhadi mengatakan dengan memusnahkan narkotika jenis sabu dan ganja di sepanjang Agustus sampai Oktober ini, pihaknya berhasil menyelamatkan 9.906 jiwa dari bahaya narkotika.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2024

  • Anas: PKN Ambil Posisi Independen terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Anas: PKN Ambil Posisi Independen terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengatakan partainya mengambil posisi independen terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Anas, sikap partainya sudah konsisten sejak Pilpres 2024 hingga pembentukan atau penyusunan Kabinet Merah Putih.

    Hal ini disampaikan Anas saat memperingati HUT ke-3 PKN di sekretariat Pimnas PKN, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2024).

    “Mengambil posisi independen dan posisi mandiri belum memihak kepada pasangan calon waktu itu. Proses penyusunan kabinet pemerintahan, PKN juga mengambil posisi mandiri atau independen karena bagi PKN yang paling pokok adalah pemerintahan ini sesuai dengan panggilan visi misinya, bukan bagaimana PKN bergabung di dalam pemerintahan,” ujar Anas.

    Karena itu, kata Anas, PKN tidak dalam posisi menyodorkan diri kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Hanya saja, kata dia, PKN memiliki stok jika pemerintah membutuhkan PKN baik itu personel, pikiran, gagasan, dan konsep.

    “PKN tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan diri bergabung karena koalisinya yang besar bagi PKN yang paling penting kabinet besar ini bisa melahirkan kerja besar dan prestasi besar karena itu PKN menyebut pemerintahan yang produktif yang punya daya ungkit untuk perbaikan kehidupan rakyat,” tandas Anas.

    Lebih lanjut, Anas mengatakan, PKN mengawal dan mendukung kesuksesan program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran, seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makan bergizi gratis. Menurut dia, program prioritas tersebut direalisasikan dengan orientasi utama untuk kesejahteraan rakyat.

    “PKN itu akan ikut ngegas mendukung itu, dukungan itu bisa ya berupa sokongan dan juga kritikan sebetulnya. Karena kritikan itu kan sebetulnya bukan permusuhan, kritikan itu bagian dari dukungan, tetapi dukungan dalam rangka mengingatkan. Bagi PKN dalam posisi bebas mandiri independen itu bisa lebih bergerak leluasa,” pungkas Anas.

  • RIDO berkomitmen hadirkan pasar murah di setiap kelurahan

    RIDO berkomitmen hadirkan pasar murah di setiap kelurahan

    Kami ingin memastikan harga sembako stabil dan daya beli masyarakat tetap terjagaJakarta (ANTARA) –

    Calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO) berkomitmen menghadirkan pasar murah di setiap kelurahan untuk membantu warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau.

     

    “Kami ingin memastikan harga sembako stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Suswono saat mengunjungi Pasar Ujung Menteng, Jakarta Timur, Sabtu.

     

     

    “Pemimpin harus turun langsung ke tengah masyarakat untuk memahami kebutuhan mereka secara nyata,” ungkap Suswono.

     

    Dalam kunjungannya, Suswono juga menampung sekaligus menanggapi berbagai keluhan pedagang dan pembeli terkait harga sembako yang meningkat dan menurunnya daya beli masyarakat.

     

     

    “Langkah ini merupakan solusi konkret untuk menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga stabil, terutama di masa-masa krisis, ” ungkapnya.

     

    Sebagai informasi, Jakarta memiliki 189 pasar dengan bangunan permanen. Sementara itu, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,18% pada Juli 2024, mencerminkan penurunan daya beli masyarakat akibat keterbatasan konsumsi.

     

    “RIDO hadir untuk memastikan masyarakat Jakarta merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang pro-rakyat. Kami ingin melihat Jakarta yang lebih baik, dengan ekonomi yang stabil, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan masyarakat yang lebih sejahtera,” ungkap Suswono.

    Baca juga: PDI Perjuangan hormati putusan PTUN soal gugatan ke KPU

     

    Diharapkan kegiatan ini dapat mempererat hubungan RIDO dengan masyarakat, sekaligus mempersiapkan pasangan ini menghadapi debat kedua dengan mengedepankan program-program pro-rakyat yang menjawab kebutuhan warga Jakarta.

     

    KPU DKI Jakarta menetapkan “Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial” sebagai tema debat kedua calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta pada 27 Oktober 2024.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024