kab/kota: Menteng

  • Rahasia di Balik Kecanggihan PC yang Dibekali AI

    Rahasia di Balik Kecanggihan PC yang Dibekali AI

    Jakarta

    Ternyata ini perbedaan antara AI PC atau PC dengan kecerdasan buatan dan PC biasa. Perbedaan utamanya mengacu pada neural processing unit (NPU) dengan minimal 40 TOPS.

    Head of Business Personal Systems SEA Countries at HP, Ricky Handrian, menjelaskan AI PC merupakan PC yang bisa running AI locally fully, sehingga tidak perlu terhubung cloud alias menikmatinya tanpa internet. Dirinya menyebutkan untuk tolak ukur perfomanya menggunakan satuan tera operations per second (TOPS).

    “Transistor yang dipakai itu NPU. Jadi di dalam PC itu kalau kita dulu taunya CPU itu untuk computing, GPU itu buat grafik buat main game running dua-duanya. Nah sekarang ada lagi satu yang namanya NPU. NPU ini neural engine. Nah untuk AI Calculation,” jelas Ricky, dalam acara AI PC Masterclass, di Greyhound Cafe, Menteng, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Menurut Ricky, minimal AI PC itu berada di atas 40 TOPS. Jadi sekarang, lanjutnya, sudah ada beberapa AI PC yang angkanya menyentuh 45, 50, hingga 55 TOPS.

    “Untuk PC yang punya NPU tapi kapabilitasnya di bawah 40 TOPS, itu disebut sebagai PC AI capable, bisa running AI tapi capable aja bukan full. Tetap musti pakai cloud dan local ganti-gantian. Kalau 40 TOPS ke atas itu bisa fully running AI tanpa connect ke internet sama sekali. Itu pembeda utamanya,” kata Ricky.

    Dalam hal ini pihaknya pun menghadirkan perangkat baru yang diklaim dapat memaksimalkan potensi AI. Bertajuk HP OmniBook X AI PC dan HP EliteBook Ultra AI PC, sebuah PC AI generasi pertama yang dibangun dari awal dengan arsitektur ARM tercanggih.

    Keduanya perangkat tersebut ditawarkan dengan prosesor Snapdragon X Elite dan NPU Error! Bookmark not defined. Ini khusus dihadirkan untuk mendukung performa tinggi hingga mampu melakukan 45 TOPS.

    Kemampuannya itu memungkinkan perangkat menjalankan model bahasa dan AI generatif di perangkat secara lokal. Lalu keduanya juga dilengkapi dengan fitur seperti Copilot+ PC dan fungsi transformatif seperti Recall.

    (hps/fyk)

  • Tips Microsoft Bikin Prompt AI Efektif Supaya Hasil Optimal

    Tips Microsoft Bikin Prompt AI Efektif Supaya Hasil Optimal

    Jakarta

    Microsoft membeberkan cara bikin prompt AI yang efektif supaya hasilnya bisa optimal di Copilot. Simak penjelasannya berikut.

    “Yang pertama kita mesti kayak understand your persona. Nah ini udah ada contoh-contohnya juga nih (merujuk pada blog resmi Microsoft). Kayak kita perlu tau dulu project-nya, key stakeholders-nya yang bekerja siapa,” kata Communications Lead Indonesia Microsoft, Karen Kusnadi, usai acara AI PC Masterclass di Greyhound Cafe, Menteng, Jakarta, Jumat (22/11/2024).

    Hal itu perlu dilakukan, agar Copilot memberikan jawaban yang tepat kepada pengguna. Sebab jawaban yang disiapkan tergantung pengguna berprofesi sebagai apa dan jawaban tersebut ditujukan untuk siapa.

    Lalu yang kedua perintah yang diberikan memiliki tujuan yang jelas. Karen mengingatkan, dalam hal ini tidak perlu memakai bahasa yang formal, yang penting mengandung tanda baca yang benar.

    “EYD yang tepat itu juga affecting the result of si Copilotnya. Jadi EYD kita tetap penting gitu sebenarnya. Tapi kita juga kemudian kasih tau objektifnya apa,” ujar Karen.

    Tips ketiga masih berhubungan dengan penjelasan sebelum mengenai memahami kepribadian pengguna. Jadi di sini kalian harus mengenali audiens yang disasar.

    “Terus know your audience. Nah ini yang tadi ya. Apakah kita mau masukinnya yang IT pro,atau CEO, atau new entry level employes,” sebut Karen.

    Selanjutnya pengguna perlu memberikan parameter, apakah hasil dari perintah yang kalian berikan ingin terdengar informal, profesional, atau campuran keduanya. Itu juga bertujuan supaya informasi yang sampai ke audiens sesuai dan mudah dipahami.

    “Misalnya kita mau ngasih taunya bahwa, oh ini yang kira-kira anak SD kelas 6 bisa paham ya. Jadi kita kayak udah ngasih parameter tersendiri,” ucap Karen.

    Terakhir ialah dengan menyisipkan konteks di dalam perintahnya. Jadi ada baiknya pengguna membuat prompt lebih spesifik dan tambahan informasi sebanyak mungkin.

    “Karena kan ya again ya, terutama kalau kita paaienya yang Copilot versi yang umum. Itu kan dia ngambil datanya kan ya dari semua sumber. Nah jadi dari berbagai macam sumber itu kita perlu ngasih tau dia dulu. Bahwa, eh ini kita lagi ngomonginnya untuk konteks yang lo sebagai siapa nih. Biar dia nanti bisa bantu milihin datanya yang relevan dengan apa yang kita mau,” pungkas Karen.

    (hps/fyk)

  • Jakpus minta warga waspadai penyakit kulit dan DBD di musim hujan

    Jakpus minta warga waspadai penyakit kulit dan DBD di musim hujan

    kelembapan dapat memicu perkembangan jamur dan bakteri

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Pusat meminta warga untuk mewaspadai penyakit kulit dan demam berdarah dengue (DBD) di musim hujan.

    “Penyakit kulit dan DBD ini yang banyak terjadi pada musim hujan dan banjir karena kondisi lingkungan lembap, ini perlu diwaspadai oleh kita dan masyarakat,” kata Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Rismasari saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Penyakit kulit yang kerap terjadi di musim hujan akibat banjir dapat berupa infeksi, alergi atau bentuk lain seperti gatal, ruam pada permukaan kulit, dan bintik-bintik kecil pada kulit saat musim hujan bisa terjadi karena kebersihan tidak terjaga baik.

    “Maka dari itu masyarakat harus menjaga kesehatan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan badan, makanan, minuman, dan lingkungan,” ujar Risma.

    Seperti menjaga kebersihan makanan dan minuman, tidak jajan sembarangan, mencuci tangan sebelum menyentuh makanan atau minuman. Lalu menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan saluran air supaya terhindar dari banjir, dan istirahat yang cukup serta makan makanan dengan gizi seimbang.

    Selain itu, Sudin Kesehatan Jakarta Pusat juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi risiko penularan penyakit di masa pancaroba.

    Peningkatan kampanye dan edukasi kesehatan dilakukan dengan penyuluhan langsung seperti mengadakan kegiatan penyuluhan di tingkat kelurahan dan RT/RW yang melibatkan kader kesehatan, tokoh masyarakat, dan perangkat RT/RW.

    Kemudian program sekolah dengan mengintegrasikan edukasi kesehatan dalam kegiatan di sekolah melalui guru Unit Kesehatan Sekolah (UKS) atau program kesehatan lainnya seperti aksi bergizi.

    Pemkot Jakarta Pusat juga rutin kerja bakti setiap minggu untuk mencegah jentik nyamuk yang dapat meningkatkan kasus DBD saat memasuki musim hujan sekaligus mengecek saluran-saluran air agar tidak ada saluran yang tersumbat dan menyebabkan genangan hingga banjir.

    Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat mencatat sejak Januari hingga 5 September 2024, kasus DBD di Jakarta Pusat sebanyak 1.125 dan kasus meninggal lima orang di Kemayoran, Johar Baru dan Tanah Abang.

    Kasus terbanyak di Kecamatan Kemayoran 301 kasus, Johar Baru (192), Cempaka Putih (164), Tanah Abang (117), Sawah Besar (115), Menteng (115), Senen (96) dan Gambir sebanyak 25 kasus.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pernyataan Ridwan Kamil Singgung Janda Tuai Kecaman, Jubir RIDO: Videonya Dipotong!

    Pernyataan Ridwan Kamil Singgung Janda Tuai Kecaman, Jubir RIDO: Videonya Dipotong!

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, MENTENG – Juru Bicara Pasangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Cheryl Tanzil angkat bicara terkait video pernyataan Ridwan Kamil menyinggung soal janda yang viral di media sosial X atau twitter.

    Ketua DPP PSI ini menduga, video tersebut sengaja dibuat untuk menyudutkan sosok Ridwan Kamil sebagai seseorang yang seksis dan melecehkan perempuan.

    Dugaan ini disampaikan Cheryl bukan tanpa alasan, sebab, video yang beredar luas itu sudah dipotong.

    “Bagian perkenalan anggota DPR dan DPRD, serta aspirasi warga dipotong. Padahal ada perempuan single parent yang curhat tentang problematika yang dihadapi, mewakili aspirasi banyak perempuan yang hadir di lokasi,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Video yang beredar di media sosial pun disebutnya merupakan tanggapan Ridwan Kamil atas keluhan dari warga tersebut.

    Saat itu, Ridwan Kamil ingin menjelaskan terkait program bantuan sosial yang akan diberikan kepada kelompok rentan bila dirinya terpilih sebagai Gubernur Jakarta.

    “Pak Ridwan Kamil lantas merespon dengan menyebutkan nama-nama para legislator yang hadir, maksudnya untuk memastikan para anggota dewan tersebut merangkul kaum perempuan, terutama single parent,” ujarnya.

    Angkie Yudistia, juru bicara RIDO lainnya pun memastikan pasangan RIDO menaruh perhatian serius bagi pemberdayaan kaum perempuan di Jakarta.

    Berbagai program pun disiapkan untuk mengubah wajah Jakarta menjadi kota yang lebih inklusif dan humanis bagi warga dari seluruh lapisan dan golongan.

    “Kami percaya bahwa perempuan merupakan kunci untuk membangun Jakarta yang lebih inklusif dan sejahtera. Oleh karena itu, program-program yang diusulkan pasangan RIDO akan fokus pada pemberdayaan perempuan di berbagai bidang,” tuturnya.

    Salah satu fokus utamanya ialah menyediakan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi bati perempuan. 

    “Hal ini akan diwujudkan melalui program pelatihan keterampilan khusus perempuan, akses ke pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh perempuan, serta layanan kesehatan yang ramah perempuan,” ucapnya.  

    Sebagai informasi, Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil sempat menjadi sorotan usai pernyataannya saat kampanye di Jakarta Timur pada Sabtu (16/11/2024) lalu dianggap merendahkan status janda.

    Peristiwa ini terjadi setelah sebelumnya wakil Ridwan Kamil, Suswono sempat membuat pernyataan soal janda menikahi pemuda pengangguran menuai kontroversi.

    Kasus ini mencuat setelah muncul video Ridwan Kamil kami berkelakar tentang mengurus janda tersebar di jagat maya.

    “Nanti janda janda akan disantuni oleh pak Habiburokhman, akan diurus lahir batin oleh bang Ali lubis, akan diberi sembako oleh bang Adnan, dan kalau cocok akan dinikahi oleh Rian,” ucapnya dalam video itu.

    Pernyataan politikus Golkar yang akrab disapa Kang Emil ini pun menuai kecaman dari banyak kalangan, salah satunya penggiat media sosial Jhon Sitorus.

    “Astaga… Habis Suswono, sekarang giliran Ridwan Kamil yang MERENDAHKAN perempuan. Tidak kapok ya, terus saja melecehkan!,” tulis Jhon di akun akun X-nya (@JhonSitorus_18).

    Ridwan Kamil Minta Maaf 

    Ridwan Kamil mengaku salah dan meminta maaf kenapa publik lantaran pernyataannya membuat gaduh.

    “Saya memohon maaf, kadang-kadang dalam perkampanyean, situasi, intensitas, hingar bingar, kalimat itu kadang pendek-pendek, kurang elaboratif, diksi-diksi yang dipilih mungkin kurang pas,” ujarnya DI Pondok Pesantren Darul Rahman, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

    Wali Kota Bandung periode 2013-2018 ini pun mengaku tak bermaksud merendahkan siapa pun dalam pernyataannya yang menyinggung soal janda.

    Lewat pernyataan itu, Ridwan Kamil mengaku hanya ingin menjelaskan bahwa dirinya sudah menyiapkan program untuk kelompok-kelompok rentan bila terpilih sebagai Gubernur Jakarta 

    “Saya menghaturkan mohon maaf, karena manusia emang gudangnya khilaf dan salah, tidak bermaksud (merendahkan janda). Mudah-mudahan bisa diterima permohonan maafnya,” tuturnya.

    3 Paslon

    Seperti diketahui, Pilkada Jakarta 2024 diikuti tiga paslon.

    Nomor 1 Ridwan Kamil-Suswono. Paslon tersebut diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus berisi 13 partai Gerindra, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, serta Garuda.

    Nomor 2 paslon independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana Abyoto. Paslon ini memenuhi persyaratan dukungan 677.468 KTP warga Jakarta.

    Nomor 3 Pramono Anung-Rano Karno, diusung PDIP dan Hanura.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024 Nasional 21 November 2024

    Wanti-wanti Megawati untuk Aparat yang Tak Netral pada Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aparatur sipil negara kembali diingatkan untuk menjaga netralitasnya selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, yang pelaksanaannya kurang dari sepekan.
    Tak hanya untuk mewujudkan pemilihan yang jujur dan adil,
    netralitas ASN
    juga diperlukan untuk memastikan kontestasi calon kepala daerah selaras dengan harapan semua pihak untuk mewujudkan proses demokrasi yang lebih baik.
    Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima RI,
    Megawati
    Soekarnoputri, mengaku mendengar banyak laporan terkait pengerahan institusi negara untuk memaksa rakyat mendukung salah satu pasangan calon tertentu, dengan iming-iming sembako gratis hingga uang.
    Padahal, praktik semacam itu masuk dalam kategori pelanggaran politik uang.
     
    “Mereka memaksakan pasangan calon tertentu dengan berbagai intimidasi dan sekaligus iming-iming sembako gratis bahkan uang. Itu semua adalah bagian dari
    money politics
    ,” kata Megawati melalui tayangan video yang diputar saat Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan konferensi pers terkait Pilkada serentak di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
    Soal dugaan pelanggaran netralitas ASN, secara terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengakui bahwa pihaknya menerima ratusan laporan masyarakat terkait itu.
    “Memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan,” kata Bima di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
    Ia pun memastikan bahwa setiap laporan akan ditindaklanjuti. Apalagi, pelaksanaan pilkada akan digelar kurang dari sepekan. 
    Di sisi lain, politikus Partai Amanat Nasional itu juga mengingatkan kepada para kepala daerah yang menjadi calon petahana pada pilkada agar tidak merotasi bawahannya demi kepentingan politik.
    “Enggak boleh begitu, kembali langsung main copot main geser, semua ada aturannya, apalagi kalau mencopot atau menggeser ini dikarenakan ada faktor politik karena mendukung atau tidak mendukung enggak boleh,” ujar Bima.
    Menurut dia, laporan yang diterima Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ada di wilayah Buton Selatan dan Gayo Luwes, Sumatera Utara.
    Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjaga netralitas dalam menjalankan fungsi pengawasan saat pilkada sebaik mungkin.
    “Saya ingin mengajak Bapak-Ibu semua untuk terus menjaga situasi kondusif ini, untuk terus menjaga netralitas,” kata Gibran saat memberi arahan dalam acara Konsolidasi Nasional dan Apel Siaga Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan 2024 di Monumen Nasional (Monas), Rabu (20/11/2024).
    “Sehingga pesta demokrasi ini dapat berjalan lancar dan bisa menghasilkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan harapan dan pilihan rakyat,” ucapnya.
    Megawati mengingatkan bahwa ASN yang tidak netral bisa dikenai sanksi denda maupun pidana sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-22 Tahun 2024.
    “Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan, dan atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6 juta,” ujar Megawati membacakan isi Undang-Undang.
    Dengan landasan hukum tersebut, Megawati meminta seluruh rakyat Indonesia tak perlu ragu dan takut dalam menghadapi berbagai intimidasi.
    “Siapa pun yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” ucap Megawati.
    Terpisah, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana meyakini, seluruh prajurit TNI akan menjaga netralitas dalam pelaksanaan
    Pilkada 2024
    .
    Ia menyebut, netralitas TNI sudah tetap dan tidak bisa diganggu gugat.
    “Dalam gelaran Pilkada serentak ini koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati, sebagaimana yang disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak pada berbagai kesempatan,” kata Kadispenad kepada wartawan, Rabu.
    Sementara Polri menyinggung putusan MK yang menambahkan frasa baru dalam Pasal 188 UU Pilkada Nomor 1 Tahun 2015.
    Penambahan ini terkait sanksi pidana bagi anggota Polri dan TNI yang terbukti terlibat dalam cawe-cawe atau memihak salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah.
    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan komitmen Polri untuk menjaga profesionalisme dan netralitas dalam setiap tahapan Pemilu 2024.
    “Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilu 2024,” ujar Trunoyudo kepada wartawan, Senin (18/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Megawati Ajak Rakyat Tak Takut Intimidasi Saat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2024

    Megawati Ajak Rakyat Tak Takut Intimidasi Saat Gunakan Hak Pilih pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Rakyat Indonesia diminta untuk tidak takut intimidasi saat menggunakan hak pilihnya secara merdeka, bebas, dan berdaulat pada Pilkada 2024. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menegaskan dalam putusannya bahwa pejabat daerah, TNI dan Polri bakal dipidana jika tidak netral.

    Hal itu disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melalui tayangan video yang diputar di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

    “Dengan landasan hukum tersebut, kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapa pun yang berniat curang, dan tidak demokratis, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” tegasnya.

    Megawati menjelaskan, Pilkada 2024 harus menjadi momentum untuk memilih pemimpin terbaik, mumpuni, dan memiliki rekam jejak prestasi yang baik serta bertanggung jawab bagi masa depan bangsa.
     
    Megawati juga mengingatkan, dalam konstitusi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Begitu juga dengan PDI Perjuangan mempunyai hak yang sama dengan partai politik yang lain.

    Presiden ke-5 ini juga mengingatkan, tidak boleh ada kekuatan mana pun yang dapat menghalang-halangi kebebasan rakyat untuk memilih.

    “Kepada seluruh aparatur negara, penjabat kepala daerah, TNI/Polri, Aparatur Sipil Negara, camat, hingga kepala desa, saya serukan sebagai rakyat juga yang punya hak yang sama untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak,” tegas Megawati.

    Apalagi, menurut dia, MK telah mengambil keputusan penting, bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dikenakan sanksi pidana. “Itulah makna keputusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024 melalui revisi Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016,” ujarnya.
     
    Detailnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

    “Ibu akan memperlihatkan bahwa ini ada buktinya, untuk dibaca oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya.

    “Dengan landasan hukum tersebut, kepada seluruh rakyat Indonesia tidak perlu ragu dan takut di dalam menghadapi berbagai intimidasi. Siapa pun yang berniat curang, dan tidak demokratis, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” pungkas Megawati.

  • Kepala Danantara Panggil Bos PLN, Bahas Energi Bersih Murah – Page 3

    Kepala Danantara Panggil Bos PLN, Bahas Energi Bersih Murah – Page 3

    Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo berkunjung ke kantor Danantara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024). Darmawan tiba di kantor Danantara sekitar pukul 13.23 WIB. Ia datang dengan mengenakan batik berwarna merah bata.

    Saat tiba di lokasi, Darmawan tidak memberikan komentar apapun kepada awak media. Ia memilih bergegas memasuki ruangan bersama sejumlah pejabat Danantara yang menjemput di lobi.

    Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Hadad bersama Direksi Danantara dijadwalkan melakukan pertemuan bersama PT PLN. PLN sendiri merupakan salah satu perusahaan BUMN yang menjadi anggota Danantara.

    Sebelumnya, BPI Danantara melakukan pertemuan bersama Direksi Bank BRI. Diketahui, BRI merupakan salah satu anggota Danantara.

    Wakil Kepala BPI Danantara, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang mengatakan, pertemuan tersebut bagian dari pengenalan visi misi Danantara terhadap BRI. Dikatakannya, BRI sendiri merespons positif dan siap mendukung target Danantara.

    “Sangat positif setelah mengetahui bahwa kita akan bergerak seperti apa dan kita semuanya Danantara, BRI sangat-sangat mendukung visi Presiden untuk membangun Indonesia,” kata Kaharuddin kepada awak media di Kantor Danantara, Jakarta, Selasa 19 November 2024.

    Dia mengatakan, pembentukan Danantara sebagai badan pengelolaan investasi Danantara yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Danantara berbentuk superholding layaknya Temasek di Singapura.

    “Maka dana antara adalah penggabungan keduanya. Temasek dan GIC itu digabungkan menjadi satu bentuk besar, raksasa, dan dinamakan Danantara. Di mana ide ini adalah ide Presiden langsung, dan nama Danantara juga dari Presiden langsung,” beber dia.

     

  • Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Plus Minus Wacana Konsolidasi PLN dengan Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan menilai wacana konsolidasi PT PLN (Persero) ke dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, berpotensi menambah beban dan menimbulkan masalah bagi perseroan.

    Dia menjelaskan, kalau kondisinya seperti sekarang, PLN akan memiliki dua kepala yakni BPI Danantara dan Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di perusahaan pelat merah.

    Oleh karena itu, segala keputusan strategis PLN harus dikomunikasikan dan minta persetujuan ke BPI Danantara serta Kementerian BUMN. Menurut Herry, hal tersebut malah memperpanjang birokrasi yang sebenarnya tidak perlu karena membuat gerak jadi lambat.

    “Dalam arti ada Danantara dan ada juga Kementerian BUMN dengan posisinya sebagai kuasa pemegang saham pemerintah di BUMN, bisa jadi masuk ke Danantara akan tambah beban [bagi PLN],” ucap Herry kepada Bisnis, Rabu (20/11/2024).

    Dia juga berpendapat jika PLN bergabung dengan BPI Danantara, upaya PLN untuk peningkatan ketahanan ataupun swasembada energi bisa kena imbas.

    PLN, kata Herry, sudah punya rencana dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) maupun skenario bauran energi yang dikoordinasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan masuknya PLN ke Danantara, bisa jadi lembaga baru itu nanti punya rencana lain dalam pemanfaatan aset PLN. 

    “Kalau tidak sinkron, ini bisa kacau dan musibah buat PLN,” imbuh Herry.

    Di sisi lain, Herry mengatakan , da juga keuntungan kalau PLN masuk ke Danantara. Misalnya, soal pembiayaan. Dia menyebut Danantara bisa membantu PLN untuk mencarikan pembiayaan. Ini tentunya dengan menjaminkan aset-aset gabungan BUMN gemuk di bawah Danantara. 

    Namun, Herry mengatakan ihwal yang seperti ini sudah bisa diatasi juga oleh PLN selama ini. Karena itu, nilai lebihnya agak sulit dicari, sekiranya posisi Danantara masih seperti sekarang.

    “Maksudnya seperti sekarang, ada dualisme dengan Kementerian BUMN. Mau dibilang superholding, tapi ya nggak super. Karena pengurus BUMN masih disalurkan dari Kementerian BUMN,” kata Herry. 

    “Begitu juga dengan keputusan strategis yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, masih jadi kekuasaan Kementerian BUMN,” sambungnya.

    Danantara secara bertahap memang disiapkan sebagai cikal bakal superholding yang bakal mengonsolidasikan berbagai aset BUMN.

    Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management (AUM) Danantara akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA). Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

    Adapun tujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

    Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo pun menyambangi Kantor Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Menteng, Rabu (20/11/2024) siang ini.

    Dia menjelaskan pertemuan dengan pucuk pimpinan BPI Danantara itu sebagai bentuk silaturahmi antara satu sama lain. Menurut Darmawan, belum ada kesepakatan apapun antara PLN dengan BPI Danantara.

    Kendati demikian, dia menyebut tugas PLN masih akan tetap untuk menyediakan energi bersih dengan harga terjangkau.

    “Dalam hal ini tugas PLN gimana menyediakan energi bersih yang terjangkau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8%. Tapi di saat yang sama menyeimbangkan antara growth juga environmental sustainability,” kata Darmawan.

  • Sekjen PDI-P: Seluruh Kader Wajib Menangkan Pasangan yang Diusung Partai di Pilkada 2024
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        20 November 2024

    Sekjen PDI-P: Seluruh Kader Wajib Menangkan Pasangan yang Diusung Partai di Pilkada 2024 Nasional 20 November 2024

    Sekjen PDI-P: Seluruh Kader Wajib Menangkan Pasangan yang Diusung Partai di Pilkada 2024
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sekretaris Jenderal
    PDI-P
    Hasto Kristiyanto menekankan bahwa seluruh kader partai banteng moncong putih wajib hukumnya untuk bergerak memenangkan pasangan calon yang telah diusung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Ia mengomentari soal ancaman sanksi hingga pemecatan bagi seluruh kader PDI-P di Jawa Timur yang tidak memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini dan Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) dalam
    Pilkada 2024
    .
    “Itu adalah bagian dari disiplin partai. Karena kita partai yang digerakkan oleh keyakinan ideologi dan identitas bagi rakyat bangsa dan negara. Sehingga, mereka yang bergabung pada PDI Perjuangan artinya menyanggupkan diri pada kepentingan yang lebih besar,” kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
    Hasto menyatakan, kepentingan yang lebih besar bagi PDI-P dalam konteks Pilkada adalah memenangkan pasangan calon yang telah diusung oleh partai.
    “Ya di dalam Pilkada, di Jawa Timur wajib hukumnya untuk memenangkan Risma-Gus Hans,” ucap dia.
    Hasto juga menyebut bahwa semua kader banteng wajib memenangkan pasangan yang telah diusung PDI-P di wilayah masing-masing.
    “Jawa Tengah wajib hukumnya memenangkan Andika-Hendi. Demikian, apalagi di Sumatera Utara memenangkan Edy Rahmayadi dan Hasan Basri. Kemudian di Sulawesi Utara, lalu di NTT, Papua, Maluku Utara seluruh wilayah Indonesia, partai sudah menghasilkan calon calon pemimpin yang terbaik,” katanya.
    “Sehingga seluruh kader partai wajib bergotong royong menjalankan tugasnya dan menyatu dengan kekuatan rakyat,” ujar Hasto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Video Menag Nasaruddin Sowan ke MUI: Datang Sebagai Anak

    Video Menag Nasaruddin Sowan ke MUI: Datang Sebagai Anak

    Video Menag Nasaruddin Sowan ke MUI: Datang Sebagai Anak

    51 Views | Selasa, 19 Nov 2024 16:37 WIB

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar silaturahmi ke Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Menteng, Jakpus, Selasa (19/11). Nasaruddin mengatakan pada kunjungannya ini, ia datang sebagai anak.

    Wasti Samaria Simangunsong – 20DETIK