kab/kota: Menteng

  • KPU: 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia saat Pilkada Serentak 2024

    KPU: 6 Petugas KPPS Meninggal Dunia saat Pilkada Serentak 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan sebanyak 6 petugas TPS atau KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Pilkada 2024. Kemudian, sebanyak 115 orang mengalami kecelakaan kerja atau sakit.

    Adapun, data tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berdasarkan data pada Jumat (29/11/2024) per pukul 00.00 WIB.

    “Tercatat petugas TPS yaitu KPPS yang meninggal sebanyak 6 orang dan yang mengalami kecelakaan kerja/sakit sebanyak 115 orang,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

    Lebih lanjut, Afifuddin menyebut santunan atas meninggalnya petugas akan dilakukan dengan mengacu pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022.

    Tak hanya mengacu pada surat Menkeu, besaran santunan pun merujuk pada Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Bagi Badan Ad Hoc.

    “Yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Untuk bantuan biaya pemakaman Rp10 juta,” ujarnya.

    Kemudian, tambah dia, untuk cacat permanen sebesar Rp30,8 juta, untuk luka berat sebesar Rp16,5 juta, dan terakhir untuk luka sedang sebesar Rp8,25 juta.

  • KPU Ungkap Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Ada di Bawah 70 Persen

    KPU Ungkap Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024 Ada di Bawah 70 Persen

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan secara nasional rata-rata partisipasi pemilih dalam gelaran Pilkada 2024 menurun, bahkan sampai di bawah 70 persen.

    Hal ini disampaikan oleh Komisioner KPU RI August Mellaz saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

    “Dari gambaran secara umum, ya kurang lebih di bawah 70 persen, secara nasional rata-rata. Meskipun rata-rata nasional biasanya kalau dalam konteks Pilkada dibandingkan Pilpres, Pileg atau Pemilu nasional itu biasanya di bawah,” jelasnya.

    Dengan demikian, tambah August, pihaknya akan segera melakukan evaluasi guna melihat letak kekurangannya di mana. Namun, dirinya belum bisa memastikan kapan evaluasi itu akan berlangsung.

    Pasalnya, saat ini pihaknya tengah melakukan penghitungan suara secara manual dan berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

    “Proses evaluasi pasti akan tetap kita lakukan. Nah, saat ini tentu kita masih membutuhkan waktu karena jajaran kami di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu sedang melakukan tahapan rekapitulasi, jadi fokusnya masih di sana,” tutur dia.

    Oleh sebab itu, August kembali menegaskan sampai sejauh ini KPU masih belum bisa memutuskan berapa besaran tingat partisipasi pemilih, meskipun sebagian data-data sudah terkumpul di KPU.

    “Karena ini kan juga bagian dari proses yang nanti akan dihasilkan pada saat penetapan hasil melalui rapat pleno terbuka,” ujarnya.

    Lebih jauh, August memastikan bahwa baik itu di provinsi maupun kabupaten/kota telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024, dengan skema yang sama seperti Pemilu nasional lalu.

  • KPU Persiapkan Diri Guna Hadapi Sengketa Hasil Pilkada 2024

    KPU Persiapkan Diri Guna Hadapi Sengketa Hasil Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan untuk menghadapi sengketa hasil Pilkada 2024 yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Iffa Rosita menyebut dalam waktu dekat ini pihaknya bersama tim hukum dan pengawasan akan menerbitkan panduan sengketa PHP atau perselisihan hasil pemilihan.

    “Dari panduan itu kami akan melakukan rakor bersama kawan-kawan divisi hukum, pengawasan, juga kawan divisi teknis di lapangan yang menjadi objek sengketa,” tuturnya di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

    Adapun, untuk panduan penyelesaian sengketa, lanjut Iffa, sesegera mungkin akan diselesaikan oleh pihaknya. Iffa menyebut rencananya akan dirampungkan pada rentang waktu 10 hingga 15 Desember 2024.

    “Karena panduan itulah yang akan menjadi bahan atau materi kawan-kawan melakukan rakor penyelesaian sengketa PHP, direncanakan [selesai] tanggal 10 – 15 Desember,” ujar dia.

    Iffa berharap tabulasi atau angka sengketa PHP di Pilkada 2024 ini tidak tinggi jika dibandingkan dengan 2020. 

    “Walaupun tidak bisa dijadikan barometer karena ini serentak di Indonesia diadakan di 545 daerah pemilihan,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, MK akan menerima pendaftaran sengketa pilkada maksimal tiga hari kerja setelah KPU mengumumkan penetapan hasil suara. Artinya, pendaftaran sengketa pilkada tahun ini dibuka oleh MK pada rentang 27 November–18 Desember 2024.

    Dalam menyelesaikan perkara yang masuk, MK diberi tenggat waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK).

  • PDIP Minta Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit

    PDIP Minta Prabowo Copot Kapolri Listyo Sigit

    GELORA.CO – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya.

    Mulanya, Deddy menyoroti buruknya budaya politik yang terjadi sejak perhelatan Pilpres 2024 hingga Pilkada 2024, menyebutnya sebagai budaya Jokowisme.

    “Pemilu kita kemarin cacat karena berbagai tindakan pelanggaran yang TSM sifatnya, terstruktur, sistematis, dan masif. Budaya politik buruk ini kami menamakan sebagai budaya Jokowisme,” katanya di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 28 November 2024.

    Dalam budaya Jokowisme, Deddy menyebutkan akibat ambisi Jokowi itu akhirnya mereka menggerakkan instrumen aparat kepolisian atau yang disebut Partai Cokelat demi bisa menjalankan sisi gelap demokrasi.

    “Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini? Tentu sesuatu yang sangat besar, berjaringan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal ‘partai cokelat’,” jelas Deddy.

    Bahkan, kata Deddy, intervensi partai cokelat di Pilkada 2024 ini telah disinggung dalam rapat Komisi II dan Komisi III DPR RI.

    Ia mengatakan, pergerakan aparat kepolisian atau yang disebut Partai Cokelat ini bergerak sudah berdasarkan komando.

    Ia pun menuding pihak yang memberikan komando dibalik itu semua adalah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    “Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih, karena yang dimaksud Partai Coklat ini sudah barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu, tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum,” katanya. 

    Atas dasar itu, ia meminta agar Listyo bertanggung jawab atas kelakuan anak buahnya.

    “Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dibebani di pikul sepanjang sejarah kita,” ujarnya. 

    Selain itu, ia juga meminta kepada pendukung Prabowo agar bisa mendesak presiden untuk mencopot Listyo Sigit dari jabatan Kapolri. Hal itu, kata dia, perlu dilakukan untuk memutus syahwat Jokowi.

    “Kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo,” jelasnya.

    “Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listyo Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif dalam masa Presiden Prabowo,” ujarnya.

  • Isu Politik Terkini: PDIP Sebut Menang di 14 Provinsi pada Pilkada 2024 hingga Paslon Saling Klaim Kemenangan di Bekasi

    Isu Politik Terkini: PDIP Sebut Menang di 14 Provinsi pada Pilkada 2024 hingga Paslon Saling Klaim Kemenangan di Bekasi

    Jakarta, Beritasatu.com – Isu politik terkini Beritasatu.com pada Kamis (28/11/2024) masih terkait dengan helatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Salah satunya PDIP yang mengeklaim telah menang di 14 provinsi di Indonesia dan pasangan calon di Pilkada Bekasi, baik di kota dan kabupaten yang saling adu klaim kemenangan.

    Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons deklarasi kemenangan Pramono-Rano di Pilgub Jakarta 2024 hingga KPU pastikan Pilgub Jakarta 2024 berjalan profesional dan transparan.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com pada Kamis (28/11/2024):

    1. Hasto Ungkap PDIP Menang di 14 Provinsi pada Pilkada 2024

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa partainya berhasil menang di 14 provinsi pada Pilkada 2024. Hasto memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya.

    Hasto berterima kasih bahwa masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada PDIP. Meski dirinya menilai pilkada kemarin merupakan periode kegelapan demokrasi akibat diduga banyaknya campur tangan Polri dan Pj Gubernur.

    “Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan,” tuturnya saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (28/11/2024).

    2. 2 Paslon Pilkada di Kabupaten Bekasi Saling Klaim Kemenangan

    Sebanyak dua dari tiga pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Bekasi pada Pilkada 2024 saling mengeklaim kemenangan pada Pilkada Kabupaten Bekasi. Klaim kemenangan tersebut berdasarkan hasil tabulasi suara yang masing-masing dilakukan oleh kedua tim pemenangan para paslon.

    Paslon nomor urut 3 Ade Kuswara Kunang-Asep Surya Atmaja mengeklaim kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) yang dilakukan oleh Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi.

    Dari 4.159 tempat pemungutan suara (TPS) paslon nomor urut 3 itu unggul dengan perolehan suara sebesar  47 persen, disusul paslon 2 sebesar 39,32 persen, dan terakhir paslon 1 sebesar 12,42 persen.

    3. 2 Paslon Pilwalkot Bekasi Saling Adu Klaim Kemenangan, KPU: Tunggu Hasil Resmi

    Dua pasangan calon (paslon) saling mengeklaim kemenangan dalam Pilwalkot Bekasi 2024 berdasarkan hasil hitung internal masing-masing tim pemenangan.

    Menanggapi situasi tersebut, Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad, mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi.

    “Saya menyampaikan kepada masing-masing ketua tim pemenangan, pendukung masing-masing paslon untuk bisa menahan diri, karena kita menyaksikan tidak ada quick count di Kota Bekasi ini. Oleh karena itu, kita tunggu hasil perhitungan nanti di KPU,” ujarnya, Kamis (28/11/2024) tentang hasil Pilwalkot Bekasi 2024.

    4.  Pramono-Rano Deklarasi Kemenangan di Pilkada Jakarta, KPU: Bukan Hasil Resmi

    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta menegaskan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) atau Pilkada Jakarta 2024 yang diumumkan pasangan calon bukan hasil resmi. Hal ini merespons deklarasi kemenangan dari pasangan nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno.

    “Kalaupun ada pasangan calon satu, dua, dan tiga mempunyai versi mereka masing-masing, tentu saja versi yang valid itu adalah versi dari KPU,” kata Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata dalam konferensi pers, Kamis (28/11/2024).

    Wahyu mengatakan, deklarasi kemenangan Pilkada Jakarta yang diumumkan tersebut merupakan hak pasangan calon untuk menyampaikan informasi-informasi ke publik. Namun, dia menegaskan hasil resmi akan diumumkan oleh KPU.

    5. Data Sirekap Masuk 100 Persen KPU Pastikan Pilkada Jakarta Berjalan Transparan dan Profesional

    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta mengungkapkan, form model C hasil seluruh tempat pemungutan suara (TPS) Jakarta yang berjumlah 14.835 sudah masuk 100 persen di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jakarta Fahmi Zikrillah dalam konferensi pers di Jakarta, pada Kamis (28/11/2024).

    “Alhamdulillah, seluruh TPS se-DKI Jakarta sudah selesai mengunggah foto C hasil ke dalam Sirekap 100 persen sehingga masyarakat bisa juga mengakses secara langsung. Publik bisa mengakses melalui pilkada2024.kpu.go.id,” kata Fahmi.

    Diketahui, kemenangan Pramono-Rano di Jakarta merupakan satu dari 14 provinsi yang dimenangkan oleh PDIP pada Pilkada 2024.
     

  • Hasto Sebut PDIP Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi

    Hasto Sebut PDIP Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, berdasarkan rekapitulasi sementara, partainya memenangi 14 provinsi yang 9 diantaranya merupakan kader partai. Menurutnya, pada pilkada lalu PDIP hanya menang di 6 gubernur dan yang berasal dari kader hanya sekitar 5.

    “Secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDIP hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami memenangi 14 provinsi dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, kemudian sekarang menjadi 9,” ujar Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Hasto mencontohkan bagaimana di Kota Depok yang secara kultural menjadi basis PKS, kini dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Gunung Kidul yang di dalam sejarah selalu dimenangkan oleh Partai Golkar.

    “Tetapi kali ini, justru oleh calon dari saudari Indah Subekti, yang ketika Pilpres dia yang melakukan perlawanan secara terbuka terhadap intervensi dari Jokowi, ternyata rakyat Gunungkidul memberikan dukungan terhadap siapa yang berani melawan berbagai intimidasi dengan memenangkan saudari Indah Subekti,” ungkap Hasto.

    Lalu, Kota Tebing Tinggi yang dalam sejarahnya tidak pernah dimenangkan oleh PDIP, kini Ketua DPC PDIP Imam Irdian Saragih terpilih sebagai wali kota. Hasto pun merinci daerah-daerah yang dimenangi oleh PDIP diantaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, serta Bali.

    Kemudian, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Hasto juga menyebut, kemenangan PDIP di Provinsi Riau. Dimana, PDIP pertama kali memenangkan pemilu legislatif dan pemilihan gubernur.

    Dia pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada rakyat Indonesia yang telah berpartisipasi dalam Pilkada serentak 2024. Apalagi, rakyat Indonesia masih memberikan kepercayaan kepada PDI Perjuangan. “Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan,” kata Hasto. [hen/suf]

  • Isu Politik Terkini: PDIP Sebut Menang di 14 Provinsi pada Pilkada 2024 hingga Paslon Saling Klaim Kemenangan di Bekasi

    PDIP Beri Apresiasi Masyarakat yang Nyoblos pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberi apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi pada Pilkada 2024. Hasto mengungkap rakyat Indonesia masih menaruh kepercayaan kepada PDIP.

    “PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan kami dapat bertahan di tengah berbagai kepungan,” katanya saat konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

    Hasto menjelaskan PDIP berhasil menang di 14 provinsi pada Pilkada 2024. Dirinya memerinci daerah yang dimenangi oleh PDIP, yaitu Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

    “Karena itulah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDIP hanya menang di enam pilgub, maka sekarang kami menang di 14 provinsi. Kemudian, yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar lima, sekarang mengalami kenaikan menjadi sembilan,” tuturnya.

    Politisi asal Yogyakarta ini mengulas kemenangan kader PDIP Masinton Pasaribu di Tapanuli Tengah. Menurutnya, Masinton menjadi simbol perlawanan sangat kritis terhadap Jokowi.

    Kemudian, Kota Tebing Tinggi yang dalam sejarahnya tidak pernah dimenangi PDIP, kini Ketua DPC PDIP Imam Irdian Saragih terpilih sebagai wali kota. Begitupun daerah-daerah di Indonesia Timur, khususnya di Papua.

    “Jadi mengapa PDIP meraih banyak kemenangan di Papua karena Papua menjadi simbol eksploitasi. Berbagai upaya-upaya untuk membangun infrastruktur jalan, mereka itu menjadi bagian dari kepentingan oligarki untuk memperluas eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua sehingga mereka memiliki respon dengan memenangkan PDIP,” kata Hasto.

  • Klaim Ada Anomali di Pilkada Banten, PDIP Siapkan Legal Action

    Klaim Ada Anomali di Pilkada Banten, PDIP Siapkan Legal Action

    Bisnis.com, JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menyatakan pihaknya menemukan anomali yang terjadi di Pilkada Banten 2024, terhadap pasangan Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi.

    Basarah awalnya menyinggung soal apa yang dibahas Podcast ‘Bocor Alus Politik’ milik Tempo soal intervensi campur tangan kekuasaan negara, yang disebut Partai Coklat (Parcok).

    Dia menuturkan bahwa intervensi ini menimpa Airin, yang dahulunya merupakan Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Provinsi Banten pada Pilpres 2024 kemarin.

    “[Ini] anomali yang pertama, di luar nalar kami. Seorang Airin, Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, sukses memenangkan Prabowo-Gibran di Banten, pada saat dia menjadi calon gubernur, harus mengalami intervensi kekuasaan untuk menggagalkan kemenangan,” ucap Basarah dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    Basarah kemudian menyinggung hasil survei yang dirilis sebagian besar lembaga riset sebelum hari pencoblosan. Dikatakan hasil survei menunjukan bahwa Airin-Ade jauh lebih unggul dibanding kompetitornya.

    “Realistis enggak, sebuah hasil survei yang hampir satu minggu, melaporkan perbandingan yang sangat signifikan antara proses survei suara Airin dengan kandidat yang lainnya, di atas 70% up, kemudian hanya dalam waktu beberapa hari saja bisa berubah secara signifikan, (ini) anomali yang kedua,” ujarnya.

    Lantaran melihat anomali-anomali ini, pihaknya kemudian akan mengambil legal action yang akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi.

    “Oleh karena itu, kami akan tetap melakukan legal action, pelawanan secara terukur. Saya sudah berkoordinasi dengan Bung Ronny Talapessy, untuk membuktikan anomali-anomali yang terjadi di Pilkada Provinsi Banten itu, kita akan teruskan ke Mahkamah Konstitusi,” tuturnya.

    Terlebih, dia juga menyinggung soal kampanye Pilpres 2014, bahwa Prabowo adalah salah satu orang yang menolak calon Presiden boneka.

    dia kemudian meyakini bahwa ketika Prabowo menjadi Presiden, Prabowo tidak ingin menjadi boneka siapapun.

    “Oleh karena itu, ke depan, kita harapkan, Pak Prabowo untuk betul-betul menjadi Presiden, harapan kita semua dengan latar belakang militernya, yang tentu memiliki ketegasan atas jati dirinya, dan otoritas konstitusional yang dimilikinya, untuk tidak mau diperalat oleh siapa pun, demi bangsa dan negara Indonesia tercinta,” ujarnya. 

  • Hasto Bangga PDIP Mampu ‘Caplok’ Depok dari PKS

    Hasto Bangga PDIP Mampu ‘Caplok’ Depok dari PKS

    GELORA.CO – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sedikit tanggapan terkait hasil Pilwalkot Depok 2024. Pilwalkot Depok 2024 diikuti dua pasangan calon, yakni Imam Budi Hartono-Ririn Farabi dan Supian Suri-Chandra.

    Imam-Ririn diusung PKS dan Golkar. Sementara Supian-Chandra diusung Koalisi Indonesia Maju plus termasuk PDIP.

    Depok sudah 20 tahun dikenal sebagai kadang PKS. Namun, berdasarkan hasil quick count, jagoan PKS Imam-Ririn harus kalah dari Supian-Chandra.

    Hasto mengaku bangga dengan raihan yang dicapai Supian-Chandra. Menurutnya, ini menjadi bukti basis PDIP mulai meluas tidak hanya di Jawa Tengah.

    “Ternyata PDI Perjuangan dapat bertahan di tengah berbagai kepungan. Ini mencerminkan besarnya dukungan rakyat bahkan basis PDI Perjuangan pun mengalami perluasan,” kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

    “Sebagai contoh di Kota Depok yang secara kultural yang secara kultural menjadi basis PKS, ini dimenangkan oleh PDI Perjuangan,” 

    Hasto

    Hasto mengatakan, PDIP mengalami berbagai banyak tekanan selama gelaran Pilkada. Meski begitu, mereka mampu mempertahankan kekuasaan di beberapa daerah.

    Oleh sebab itu, Hasto menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat terutama kader dan simpatisan PDIP yang sudah berusaha menjaga demokrasi.

    “Militansi PDI Perjuangan di dalam menghadapi berbagai kepungan ternyata PDI tetap eksis karena kami punya ideologi, kami digerakkan oleh keyakinan terhadap keyakinan terhadap membangun kehidupan bangsa dan negara yang baik yang menjadi pedoman dari seluruh kader partai,” kata Hasto.

    “Dan itulah meskipun ada beberapa daerah yang mencoba dikalahkan dengan berbagai cara, tetapi kami meyakini spirit para pejuang bangsa, mati satu tumbuh seribu. Itulah PDI Perjuangan,” tutur Hasto.

    Sebelumnya hasil quick count Voxpol Center 100%, PKS harus melepas tahta di Depok. Imam kalah dari Supian Suri.

    Berikut hasil quick count Voxpol Center dengan suara masuk 100%:

    Imam-Ririn: 48,08 persenSupian Suri-Chandra: 51,92 persen

    PKS belum mau bicara banyak terkait hasil Pilwalkot Depok. Mereka masih ingin melihat hasil pengumuman resmi KPU.

    “Kita tunggu hasil real count saja ya,” kata Jubir PKS Ahmad Mabruri pada Kamis (27/11).

    Sementara itu PKS Depok mengeklaim jagoannya masih menang berdasarkan quick count internal.

    “Hasil perhitungan dari tim rekapitulasi internal kami dan juga quick count-nya, posisi saat ini alhamdulillah Imam-Ririn 51,5 persen,” kata Ketua Tim Pemenangan dan Sekretaris Umum PKS Depok Bobby Hermanto dalam konferensi pers yang diadakan secara daring lewat Youtube PKSTV Depok.

  • PDIP Sebut Pilkada 2024 Penuh Ambisi Jokowi, Aksi Parcok dan Pj Kepala Daerah – Page 3

    PDIP Sebut Pilkada 2024 Penuh Ambisi Jokowi, Aksi Parcok dan Pj Kepala Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencermati pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, khususnya pada hari pencoblosan tanggal 27 November.

    “DPP PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan, karena bekerjanya sisi-sisi gelap demokrasi. Di mana sisi-sisi gelap ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek,” tutur Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

    “Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kemudian yang kedua adalah gerakan parcok, partai coklat, dan yang ketiga Pj kepala daerah. Dan ini terjadi kejahatan terhadap demokrasi,” sambungnya.

    Hasto mengulas anomali besar yang terjadi di Pilkada Banten, bahwa terjadi mobilisasi instrumen negara, baik aparatur dan sumber daya. Kemudian Pilkada Sumatera Utara, yang menggunakan simbolisasi beras untuk rakyat miskin.

    “Dengan kode BN, Beras Nasional. Sebagai akronim juga BN dari Bobby Nasution,” jelas dia.

    Dia juga membahas Pilkada Jawa Tengah, bahwa terjadi upaya keras untuk menghancurkan kandang banteng. Namun begitu, PDIP tetap kuat menghadapi banyaknya gelombang tekanan dari berbagai arah.

    “Nanti secara empiris kami bisa buktikan bahwa ketika kandang banteng ini mencoba ditekan, tetapi ternyata justru secara progresif terjadi persemaian kandang-kandang banteng, termasuk di daerah-daerah yang sebelumnya mustahil untuk dimenangkan oleh PDI Perjuangan,” kata Hasto.

    Selain itu, Pilkada Jawa Timur dan Sulawesi Utara disebutnya mengalami hal serupa dengan Banten.

    “Untuk itu nanti terhadap kehadiran parcok dan Pj Kepala Daerah nanti Pak Deddy Sitorus (menyampaikan). Dan kemudian nanti saudara Ronny membahas terhadap proses-proses hukum yang akan dilakukan, karena ada pengingkaran juga terhadap marwah Mahkamah Konstitusi di dalam pelaksanaan Pilkada Serentak ini,” Hasto menandaskan.