Xcloud.id

kab/kota: Menteng

  • Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran, Hasto Kristiyanto: Jakarta Menjadi Benteng Demokrasi

    Yakin Pramono Anung-Rano Karno Menang Satu Putaran, Hasto Kristiyanto: Jakarta Menjadi Benteng Demokrasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyakini pasangan yang diusung pada pilkada DKI Jakarta 2024, Pramono Anung-Rano Karno akan ditetapkan sebagai pemenang pilkada satu putaran.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto bahkan sudah menyampaikan terima kasih kepada rakyat Jakarta yang telah memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Ia meyakini, Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilgub Jakarta 2024.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang di tengah-tengah berbagai upaya untuk menciptakan Pilkada Tidak Satu Putaran. Ternyata Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno berkat hubungan seluruh kompeten masyarakat Jakarta yang relatif memiliki informasi politik yang begitu besar, kesadaran politik yang lebih tinggi, sehingga mampu menjaga bekerjanya nilai-nilai demokrasi, Jakarta menjadi benteng demokrasi,” kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12).

    Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta yang telah menunjukkan upaya-upaya mencegah berbagai intervensi. Sebab, ada pihak yang mencoba agar Pilkada dua putaran.

    “Karena itulah berdasarkan data-data C1 yang telah dikumpulkan, berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, maka berdasarkan laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional, saudara Hendra, menunjukkan bahwa Jakarta dapat dimenangkan satu putaran untuk Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno,” tegas Hasto.

  • PDIP Klaim Kantongi Kemenangan di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten dan Kota pada Pilkada 2024

    PDIP Klaim Kantongi Kemenangan di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten dan Kota pada Pilkada 2024

    Jakarta, Beritasatu.com – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan keberhasilan PDIP dalam memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah wilayah. 

    Hasto mengeklaim, berdasarkan rekapitulasi suara dari internalnya, PDIP telah mengantongi kemenangan suara di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota. 

    “Kami melihat provinsi yang berhasil dimenangi PDIP ada di 14 provinsi atau 38%, dan kabupaten dan kota menang sebanyak 247 atau 48%. Proses kelembagaan partai terus menerus dilakukan sehingga PDIP tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

    “Di tengah-tengah berbagai tekanan, berbagai gempuran, ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baiknya,” lanjut Hasto.

    Adapun, provinsi yang dimenangi oleh PDIP adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. 

    Hasto menilai, beberapa wilayah yang dimenangi PDIP menunjukkan bentuk semangat perlawanan atas ketidakadilan. 

    “Mengapa Papua banyak kami menangkan? Karena di situlah tempat bekerjanya berbagai tindakan-tindakan agresif. Ketika ketidakadilan juga terjadi secara masif, sehingga ketika positioning dari PDIP lebih memilih untuk melakukan koreksi atas berbagai penyalahgunaan kekuasaan di dalam pilpres dan di dalam pilkada, kami banyak mendapatkan dukungan,” ungkap Hasto. 

    Hasto juga menyoroti pilkada di kabupaten dan kota yang  mencapai rekor kemenangan PDIP tertinggi selama ini. 

    “Bali, sebagai daerah PDIP, kami hanya kalah di satu kabupaten. Ini pertama kali Bali mencapai rekor tertinggi,” pungkas Hasto. 

    Hasto menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat yang mempercayai para calon pemimpin dari PDIP untuk mengemban amanah memimpin daerah-daerah tersebut. 

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh civil society, kepada seluruh kaum pergerakan pro-demokrasi yang masih menjaga akal sehat berani menegakkan kebenaran di dalam menjaga bumi pertiwi ini,” ungkap Hasto meyakini kemenangan PDIP dalam Pilkada 2024.

  • Pembunuh Siswa SMK Bogor Ditangkap di Stasiun Gondangdia Jakarta Bandung 1 Desember 2024

    Pembunuh Siswa SMK Bogor Ditangkap di Stasiun Gondangdia Jakarta Bandung 1 Desember 2024

    Pembunuh Siswa SMK Bogor Ditangkap di Stasiun Gondangdia Jakarta
    Tim Redaksi
    BOGOR, KOMPAS.com
    – Polisi menangkap HS (29), tersangka pembunuhan seorang pelajar SMK berinisial AF (19). Jasad AF ditemukan terkapar dengan luka di Kampung Sirnasari, Desa Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten
    Bogor
    , Jawa Barat.
    Penangkapan dilakukan di
    Stasiun Gondangdia
    , Menteng,
    Jakarta
    Pusat, dan HS kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
    “Sudah, ditangkapnya di Stasiun Gondangdia, Jakarta,” ungkap Kapolsek Ciomas Kompol Iwan Wahyudi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (1/12/2024).
    Penangkapan ini dilakukan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan selama kurang lebih dua hari.
    Kompol Iwan belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai proses penangkapan tersebut.
    “Yang jelas, anggota Reskrim Polsek Ciomas sudah meringkus HS dan sedang dalam perjalanan menuju Bogor,” katanya.
    Ia menambahkan, saat ini belum dapat dipastikan apakah HS berniat melarikan diri.
    “Yang jelas, anggota Reskrim Polsek Ciomas sudah meringkus HS dan sedang dalam perjalanan menuju Bogor,” ujarnya.
    HS terancam dijerat pasal berlapis terkait pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan.
    “Nanti pasalnya itu pasal berlapis. Empat pasal, 338, 340, 365, dan 351 ayat 3. Ya untuk sementara itu,” pungkas Iwan.
    Sebelumnya, kasus pembunuhan AF terungkap setelah korban dibunuh oleh HS saat melakukan transaksi jual beli iPhone secara
    cash on delivery
    (COD).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasto Klaim Kemenangan PDIP di 14 Provinsi, Singgung Cawe-cawe Jokowi

    Hasto Klaim Kemenangan PDIP di 14 Provinsi, Singgung Cawe-cawe Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim kemenangan di 14 provinsi dalam dengan Pilkada 2024 meskipun ada isu cawe Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    Hasto menekankan bahwa dalam pesta demokrasi  tersebut terdapat pihak-pihak yang berupaya untuk menenggelamkan PDIP dalam Pemilu maupun Pilkada.

    Hal itu disampaikan Hasto saat konferensi pers tekait Pilkada serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    “Kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan, karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Bapak Jokowi beserta keluarganya, ternyata dukungan rakyat semakin masif,” katanya dalam forum tersebut.

    Di tengah upaya menenggelamkan PDIP, Hasto pun merinci sejumlah daerah yang mendapat dukungan rakyat dan berhasil menang Pilkada.

    Di tingkat Provinsi, PDIP berhasil memenangi 14 Provinisi atau setara 38 persen. Adapun, Provinsi yang dimenangi oleh PDIP diantaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat.

    Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, Partai berlambang banteng moncong putih ini berhasil menang di 247 Kabupetan/Kora atau 48 persen.

    Berdasarkan rinciannya, ada 9 kader PDIP dari 14 Provinisi yang berhasil dimenangi di Pilkada 2024. Lalu, ada 162 kader PDIP dari 247 Kabupaten/Kota yang berhasil dimenangi oleh Partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini.

    “Proses pelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah, di tengah-tengah berbagai tekanan, berbagai gempuran ternyata suara rakyat, suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baik,” pungkas Hasto.

  • PDIP Klaim Menang Pilgub di 14 Provinsi, Relawan Prabowo: Hoax Itu

    PDIP Klaim Menang Pilgub di 14 Provinsi, Relawan Prabowo: Hoax Itu

    GELORA.CO -Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional Ikhyar Velayati membantah pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto yang mengklaim PDIP menang di 14 pemilihan Gubernur se-Indonesia

    Menurut Ikhyar, dari data yang ada PDIP hanya menang di dua provinsi yaitu DKI dan Bali, sementara Papua masih saling klaim.

    “Hoax itu, yang benar PDIP menang di 2 pilgub, yaitu DKI dan Bali, di DKI pun ada kemungkinan pertarungan berlangsung dua putaran, sementara Papua Paslon masih saling klaim , selebihnya di 11 wilayah yang di klaim menang, PDIP hanya sekedar partai pendukung, cagub dan cawagubnya juga berasal dari kader partai non PDIP,” ungkap ungkap Ikhyar di Medan, Minggu, 30 November 2024.

    Aktivis 98 tersebut bingung motif pernyataan Sekjend PDIP mengeluarkan pernyataan yang bertentangan dengan fakta di lapangan 

    “Saya bingung juga kenapa Sekjend PDIP dan jajarannya membuat pernyataan yang bertentangan dengan fakta yang ada, yang lebih miris lagi ada dua daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kader PDIP tumbang melawan kotak kosong,yaitu di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka,” tuturnya

    Ikhyar menghimbau jajaran pengurus PDIP membuat kritik dan otokritik mengevaluasi latar belakang kenapa PDIP justru kalah di berbagai pilkada, khusus nya di daerah yang selama ini menjadi basis PDIP

    “Kan lebih baik dan elok jika PDIP segera melakukan kritik dan otokritik kenapa Paslon yang di dukungnya mayoritas kalah di republik ini, baik di tingkatan provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di daerah yang selama ini menjadi basis PDIP seperti Jateng, Sumut dan Sulut, ” himbau Ikhyar

    Sebelumnya di beritakan, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim kadernya bisa menang Pilkada Serentak 2024 di 14 provinsi. Hal itu di ungkap Hasto saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis, 28 November 2024.

    “Karena itu lah secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDIP hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami memenangi 14 provinsi dan kemudian yang berasal dari kader itu sebelumnya juga hanya sekitar 5, kemudian sekarang menjadi 9,” ungkap Hasto

    14 Provinsi yang di klaim Hasto PDIP menang  yaitu antaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat.

  • Jejak Karier Effendi Simbolon, Politikus Senior PDI-P yang Dipecat Gegara Dukung Ridwan Kamil

    Jejak Karier Effendi Simbolon, Politikus Senior PDI-P yang Dipecat Gegara Dukung Ridwan Kamil

    Jejak Karier Effendi Simbolon, Politikus Senior PDI-P yang Dipecat Gegara Dukung Ridwan Kamil
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    PDI-P
    resmi memecat kadernya,
    Effendi Simbolon
    dari keanggotaan partai. Pemberhentian ini buntut keputusan Effendi mendukung pasangan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, tindakan Effendi melanggar kode etik dan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari partai. Yang bersangkutan melanggar kode etik, disiplin dan AD/ART partai,”kata Djarot saat dihubungi, Sabtu (30/11/2024) kemarin.
    Kompas.com
    mencoba menghubungi Effendi Simbolon untuk meminta tanggapannya terkait dengan pemecatan dirinya dari DPR RI pada Sabtu kemarin.
    Namun, Effendi hanya mengirimkan gambar Paus Fransiskus bertuliskan “semoga tuhan berkati” melalui aplikasi pesan singkat.
    Kompas.com
    pun kembali meminta keterangan Effendi terkait tanggapannya atas pemecatan itu. Sayangnya hingga berita ini diterbitkan, Effendi tak juga memberikan tanggapannya.
    Effendi mengawali karier politiknya dengan bergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
    Ia pertama kali menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 2004 dan berhasil mempertahankan kursinya selama empat periode berturut-turut.
    Dalam kurun waktu itu, Effendi pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII yang menangani isu-isu energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup sampai 2013.
    Sejak 2019, ia aktif sebagai anggota Komisi I yang berfokus pada pertahanan, luar negeri, komunikasi, dan informasi.
    Di internal PDI-P, Effendi pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Sumber Daya dan Dana, serta menjadi salah satu bakal calon Sekretaris Jenderal PDI-P untuk periode 2010–2015.
    Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, Effendi mencalonkan diri bersama Jumiran Abdi.
    Pasangan ini memperoleh suara 24,34 persen, kalah dari pasangan Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Erry Nuradi yang memperoleh 33,00 persen suara.
    Kini, Effendi harus meninggalkan semua atribut partai usai dipecah partai Banteng tersebut.
    Dalam surat pemberhentian Effendi yang diterima
    Kompas.com,
    PDI-P memberikan sanksi pemecatan karena kadernya itu melanggar instruksi DPP partai terkait Pilkada Jakarta 2024.
    Diketahui, PDI-P mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno. Namun, Effendi justru mendukung kandidat dari partai lain yang menjadi lawan dari Pramono-Rano.
    “Bahwa sesungguhnya sikap, tindakan dan perbuatan Sdr. Effendi Muara Sakti Simbolon … adalah pembangkangan terhadap ketentuan keputusan dan garis kebijakan partai, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin Partai, dikategorikan sebagai pelanggaran berat,” seperti dikutip
    Kompas.com
    dari surat tersebut, Minggu (1/12/2024).
    Atas dasar itu, PDI-P memutuskan untuk memecat Effendi terhitung sejak surat diterbitkan pada 28 November 2024. Surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.
    PDI-P juga secara tegas melarang Effendi untuk melakukan kegiatan ataupun menduduki jabatan yang mengatasnamakan partai.
    “DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres Partai. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” demikian bunyi surat tersebut.
    Untuk diketahui, Effendi hadir dalam pertemuan Ridwan Kamil-Suswono dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (18/11/2024).
    Dalam pertemuan yang berlangsung pada masa kampanye itu, sejumlah kader partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus juga turut hadir.
    Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil dan Suswono, Ahmad Riza Patria bahkan secara khusus menyapa Effendi saat memberikan sambutannya. Riza menyatakan, Effendi adalah salah satu kader PDI-P yang mendukung RK-Suswono.
    “Di sini ada spesial Pak Jokowi, dari PDI Perjuangan ada Effendi Simbolon. Ini kader PDI Perjuangan yang mendukung Ridwan Kamil,” ujar Riza di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin.
    Di penghujung acara, calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan bahwa Pilkada Jakarta menjadi ajang rekonsiliasi bagi pihak yang terpecah pada Pilpres 2024, termasuk sosok Effendi.
    “Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon, (tadi) mendeklarasikan 7.000 (dukungan dari) orang-orang Batak, beliau dari partai mana kita semua tahu kan,” kata Ridwan usai acara.
    Adapun dalam acara tersebut Jokowi secara terbuka menyatakan mendukung RK-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Dia bahkan menyinggung pengalaman RK yang pernah menjadi Wali Kota Bandung dan Gubernur Jawa Tengah.
    “Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya. Kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi,” tegas Jokowi.
    Tindakan Effendi ini menuai kritik dari kalangan elite PDI-P karena dianggap tak tegak lurus dengan instruksi partai. Salah satunya Djarot yang dengan tegas menyatakan Effendi secara otomatis bukan lagi kader PDI-P.
    “Mas ES (Effendy Simbolon) telah melanggar AD/ART partai dan disiplin organisasi dengan mendukung Rido (Ridwan Kamil-Suswono), maka secara otomatis yang bersangkutan sudah bukan menjadi kader partai,” ujar Djarot kepada
    Kompas.com,
    Rabu (20/11/2024).
    Sementara Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengaku capek dengan tingkah laku Effendi yang mengampanyekan RK-Suswono di Pilkada Jakarta, alih-alih mendukung Pramono-Karno.
    “Capek,” kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
    Effendi buka kali pertama melakukan tindakan yang berseberangan dengan PDI-P. Sebelumnya, dia juga pernah menyebut Prabowo Subianto sebagai figur yang cocok menakhodai Republik Indonesia (RI).
    Pernyataan itu disampaikan Effendi dalam Rakernas Punguan Simbolon dohot Indonesia (PSBI) di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/7/2023). Effendi selaku Ketua Umum PSBI mengundang Prabowo untuk memberikan pidato.
    Ketika itu, Prabowo masih berstatus Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus juga bakal calon presiden yang telah ditetapkan oleh Gerinda.
    Di sisi lain, PDI-P yang merupakan partai Effendi telah menetapkan dan mendeklarasikan Eks Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.
    Tindakan ini membuat Effendi dipanggil oleh jajaran DPP PDI-P Bidang Kehormatan, Senin (10/7/2023). Pemanggilan itu untuk meminta penjelasan Effendi soal pernyataannya yang seolah mendukung Prabowo.
    Hasto selaku Sekjen PDI-P menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan Effendi, Prabowo diundang dalam acara Rakernas PSBI sebagai Menteri Pertahanan.
    Dia pun menganggap wajar jika Prabowo mendapatkan pujian dari peserta rakernas, mengingat statusnya sebagai tamu undangan.
    “Nah, di situ sebagai tuan rumah kan memberikan puji-pujian kepada seluruh tamu yang datang. Kan tamu yang datang enggak mungkin dikritik di depan umum, kan enggak mungkin,” tutur Hasto dalam konferensi pers, Senin.
    Effendi pun lolos dari jeratan sanksi partai dan hanya mendapat teguran. Hasil klarifikasi yang dilakukan jajaran DPP juga telah dilaporkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
    Meski begitu, Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun secara khusus memberikan peringatan kepada Effendi agar mematuhi aturan partai.
    “Itu yang saya warning di dalam (saat klarifikasi). Ketika kau menjadi anggota partai, maka seluruh kebebasanmu diatur oleh partai. Tidak bisa lagi sebebas-bebasnya. Kalau mau bebas jangan di partai,” tegas Komarudin.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPP IMM Kritik Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Jalan Kemunduran Reformasi

    DPP IMM Kritik Usulan Polri di Bawah Kemendagri: Jalan Kemunduran Reformasi

    Jakarta –

    Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) mengkritik usulan Polri di bawah Kemendagri yang dihembuskan oleh Politikus PDIP, Deddy Sitorus. DPP IMM menilai usulan itu kontraproduktif dengan agenda reformasi.

    “Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang,” Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Riyan lantas menganggap wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif. Ia mengingatkan agar PDIP menghindari pernyataan yang berpotensi memecah belah.

    “Tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini,” ujarnya.

    “Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apalagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan di masyarakat kepada PDIP. Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan” tambahnya.

    Lebih lanjut, Riyan menilai kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga terbukti bagus. Salah satunya, ia mengapresiasi soal pemberantasan judi online.

    Usulan PDIP

    Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

    “Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” ucap anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (azh/taa)

  • Pakar Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Tak Searah Reformasi

    Pakar Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Tak Searah Reformasi

    Jakarta –

    Usulan Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus agar penempatan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dinilai sebagai langkah mundur dari cita-cita reformasi. Polri di bawah presiden seperti saat ini dianggap sudah paling pas.

    “Pandangan kami bahwa usulan tersebut tidak sesuai dengan arah reformasi. Berbicara mundur kembali karena basic yang dimintakan itu kelihatannya kasuistis. Kita tidak melihat suatu konsep besar dalam bernegara,” ucap Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof Hibnu Nugroho kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Hibnu memandang posisi Polri di bawah Presiden seperti saat ini sudah cukup pas. Apabila dirasa ada yang kurang pas, menurutnya wajar meski tetap harus dievaluasi.

    “Saya kira Polri di bawah Presiden itu suatu yang sudah cukup bagus. Kalau memang ada kekurangan, dievaluasi. Bukan penempatannya tapi bagaimana tupoksinya, bagaimana kewenangannya, itu harus dievaluasi,” jelasnya.

    Usulan PDIP

    Seperti diketahui, usulan Polri di bawah Kemendagri disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Deddy menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

    “Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

    “Tugas polisi mungkin, jika nanti DPR RI bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dan rumah-rumah agar masyarakat hidup dengan tenang,” tutur anggota DPR RI ini.

    “Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, melakukan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu, saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” tambahnya.

    (taa/dhn)

  • Besaran Santunan untuk Petugas KPPS yang Sakit dan Meninggal di Pilkada 2024

    Besaran Santunan untuk Petugas KPPS yang Sakit dan Meninggal di Pilkada 2024

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan bahwa terdapat 6 petugas TPS atau KPPS yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di Pilkada serentak 2024.

    Kemudian sebanyak 115 orang dilaporkan mengalami kecelakaan kerja atau sakit.

    Data tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin berdasarkan data pada Jumat (29/11/2024) per pukul 00.00 WIB.

    “Tercatat petugas TPS yaitu KPPS yang meninggal sebanyak 6 orang dan yang mengalami kecelakaan kerja/sakit sebanyak 115 orang,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (29/11/2024).

    Petugas KPPS yang mengalami insiden kerja saat Pilkada serentak akan diberikan santunan seusai dengan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022.

    Tak hanya mengacu pada surat Menkeu, besaran santunan pun merujuk pada Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Bagi Badan Ad Hoc.

    Besaran santunan tersebut nantinya dibedakan berdasarkan tingkat kefatalan yang dialami petugas.

    “Yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Untuk bantuan biaya pemakaman Rp10 juta,” ujar Afifudin.

    Kemudian untuk cacat permanen sebesar Rp30,8 juta, untuk luka berat sebesar Rp16,5 juta, dan terakhir untuk luka sedang sebesar Rp8,25 juta.

    Gaji Petugas KPPS

    Masih mengacu pada aturan yang sama, gaji petugas KPPS dibedakan berdasarkan tingkatan jabatan. Yakni untuk ketua KPPS akan mendapat Rp900.000 dan anggota KPPS mendapat gaji sebesar Rp850.000.

  • Bantah Tak Kerja Menangkan RK-Suswono, PKB: Kalau yang Dijual Tidak Laku, Mau Apa? Nasional 29 November 2024

    Bantah Tak Kerja Menangkan RK-Suswono, PKB: Kalau yang Dijual Tidak Laku, Mau Apa? Nasional 29 November 2024

    Bantah Tak Kerja Menangkan RK-Suswono, PKB: Kalau yang Dijual Tidak Laku, Mau Apa?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Ketua Umum
    Partai Kebangkitan Bangsa
    (PKB)
    Jazilul Fawaid
    membantah tudingan yang menyebut PKB tidak bekerja memenangkan
    Ridwan Kamil-Suswono
    pada Pilkada Jakarta 2024.
    Jazilul mengatakan partainya sudah bekerja keras dan mengeluarkan uang banyak untuk memenangkan RK-Suswono.
    “Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Bekerja secara kuat jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja, teman- teman ini bekerja bahkan keluar uang,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Jazilul juga mendapatkan laporan bahwa semua struktur di partai sudah bekerja keras memenangkan RK-Suswono.
    Namun, ia menilai sosok yang diusung di pilkada juga berperan menentukan kemenangan.
    “Teman-teman juga saya mendapatkan laporan seluruh anggota DPRD (PKB) Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja, tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan pilkada, pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga,” ujar Jazilul.
    Sebelumnya, Ketua tim pemenangan RK-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria menegaskan, semua partai politik pengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 itu solid dan kompak.
    Hal ini diucapkan Riza menjawab pertanyaan soal kinerja partai politik pengusung mengingat hasil hitung cepat menunjukkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono tertinggal dari pasangan Pramono Anung-Rano Karno.
    “Yang pertama, kami umumkan bahwa partai pengusung dari paslon nomor urut satu, Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, kompak dan solid,” ujar Riza saat konferensi pers di kantor DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (28/11/2024).
    Riza membantah adanya partai politik anggota
    Koalisi Indonesia Maju
    (KIM) Plus yang tidak bekerja untuk memenangkan Ridwan Kamil-Suswono.
    Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jakarta ini mengatakan, setiap hari, mesin partai anggota KIM Plus terus bergerak.
    “Semuanya hadir, kompak, solid, setiap hari di sini. Bekerja dari pagi sampai dengan pagi lagi,” kata mantan wakil gubernur Jakarta itu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.