Xcloud.id

kab/kota: Menteng

  • 9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    9 PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi? Nasional

    PDI-P Siap Pecat 27 Kader, Termasuk Jokowi?
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Petinggi hingga Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) tidak pernah ada yang secara tegas menyatakan bahwa Joko Widodo (
    Jokowi
    ) keluar atau dipecat dari keanggotaan partai.
    Padahal, sejak pergelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    “Ah, orang (Jokowi) sudah di sebelah sana, bagaimana mau dibilang bagian masih dari PDI Perjuangan? Yang benar saja,” kata Komarudin saat ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada 22 April 2024.
    Namun, tidak pernah ada surat keputusan resmi dari DPP PDI-P yang menyatakan pemecatan terhadap Jokowi.
    Setali tiga uang dengan PDI-P, sikap yang sama juga diperlihatkan Jokowi. Presiden ke-7 RI tersebut juga tidak pernah menjawab tegas saat ditanya mengenai statusnya di PDI-P.
    Terbaru, Jokowi hanya tertawa saat disinggung mengenai Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI-P yang dimilikinya.
    Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan bahwa dia masih menyimpan KTA PDI-P.
    “Ya masih (KTA PDI-P),” kata Jokowi saat ditemui di Kediamannya Sumber, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa, 3 Desember 2024.
    Hingga pada Rabu, 4 Desember 2024, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa akan mengumumkan 27 kader yang dipecat dari keanggotaan partai pada 17 Desember yang akan datang.
    “Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember bersama-sama. Sekaligus nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, juga dalam protokol partai,” kata Hasto dalam konferensi pers di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu.
    Hasto berharap momentum tersebut membuat para kader PDI-P sadar dalam komitmen berpartai politik. Menurut dia, setiap orang yang ingin berpartai politik semestinya mementingkan hal yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
    “Sehingga mereka yang menjadi anggota partai harus digerakkan dan punya komitmen di dalam membangun disiplin ideologi, disiplin terhadap komitmen untuk
    wong cilik
    , disiplin dalam melakukan pergerakan untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang membebaskan bagi penderitaan rakyat,” ujar Hasto.
    Kemudian, hasto menyebutkan kategori pelanggaran yang dilakukan 27 kader itu dipecat. Salah satunya, melanggar ketentuan partai karena mendukung calon kepala daerah atau calon presiden dan wakil presiden lain pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
    “Termasuk, kemudian, kaki dua. Tidak menjalankan perintah partai. Karena kedisiplinan itu harus ditegakkan,” kata Hasto.
    Lebih lanjut, Hasto menegaskan bahwa pemecatan tersebut sudah melalui prosedur. Di antaranya, sudah ada proses berupa pemanggilan surat kepada kader-kader yang akan dipecat. Salah satunya surat yang dikeluarkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDI-P Komarudin Watubun.
    “Bahkan, Pak Komarudin Watubun itu pada tanggal 11 Oktober itu sudah mengeluarkan berbagai rekomendasi-rekomendasi itu terkait dengan Pilpres. Dan kemudian terkait dengan Pilkada itu sudah diusulkan dari daerah-daerah di beberapa wilayah. Seperti di Nias, itu kalau tidak salah ada tiga (yang akan dipecat). Di Jawa Timur juga ada, di Jawa Tengah itu juga ada,” ujarnya.
    Namun, Hasto tidak menjawab secara gamblang apakah salah satu dari 27 kader itu termasuk Jokowi.
    Dia hanya menegaskan bahwa Jokowi beserta sang putra Gibran Rakabuming Raka hingga menantunya Bobby Nasution, bukan lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    “Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan,” kata Hasto.
    Hasto menyampaikan bahwa partai telah menilai jika praktik-praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita Partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno.
    “Sehingga itulah yang terjadi, dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti,” ujarnya.
    Menurut dia, praktik-praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarga harus bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak, terutama bagaimana menjalankan disiplin partai.
    “Dan kemudian bagaimana rapat Kerja Nasional yang ke V, kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan merubahkan cita-cita yang membentuknya,” katanya
    Namun, Hasto mengatakan bahwa keanggotaan PDI-P bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya KTA, tetapi pada komitmennya di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.
    “PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah,” ujarnya.
    Diketahui, hubungan Jokowi dan PDI-P mulai tercium merenggang pada Pilpres 2024. Terutama, setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto.
    Pengusungan Gibran diumumkan Ketua Umum Partai Golkar ketika itu, Airlangga Hartarto dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar pada 21 Oktober 2023.
    Berselang satu hari, Prabowo Subianto selaku calon presiden (capres) pun mengumumkan Gibran sebagai cawapres yang akan mendampinginya maju pada Pilpres 2024.
    Padahal, PDI-P pada Pilpres 2024 diketahui mengusung kader mereka Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).
    Kemudian, pada 17 Oktober 2023, PDI-P mengumumkan Mahfud MD sebagai cawapres yang akan mendampingi Ganjar pada Pilpres 2024.
    Hingga akhirnya, pasangan Ganjar-Mahfud yang diusung PDI-P bersama Hanura dan Perindo kalah dari pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
    Puncaknya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P Komarudin Watubun menyebut bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI-P.
    Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya status Jokowi sebagai kader PDI-P setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
    Selain itu, Komarudin mengatakan, Gibran juga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P.
    Menurut Komarudin, keputusan partai mencoret Gibran sebagai kader sudah berlaku sejak resmi menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 5 Real Count Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil-Suswono Hanya Berjaya di 2 Kecamatan Megapolitan

    5 Real Count Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil-Suswono Hanya Berjaya di 2 Kecamatan Megapolitan

    Real Count Pilkada Jakarta 2024: Ridwan Kamil-Suswono Hanya Berjaya di 2 Kecamatan
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1,
    Ridwan Kamil-Suswono
    , hanya berhasil unggul di dua kecamatan dari total 44 kecamatan di wilayah Jakarta.
    Hal ini diketahui dari hasil
    real count
    yang ada di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), yakni
    pilkada2024.kpu.go.id
    .
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    dari laman tersebut, Ridwan-Kamil Suswono hanya unggul di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dan Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.
    Ketua tim pemenangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, Cak Lontong mengklaim bahwa paslonnya unggul di 42 kecamatan dan berhasil meraih suara 50,07 persen dalam
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Kemenangan Pramono-Rano ini diklaim berdasarkan hasil rekapitulasi formulir D1 KWK di setiap kecamatan Jakarta.
    “Jadi paslon 03 Mas Pram (Pramono) dan Bang Doel (Rano Karno) unggul di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan se-DKI Jakarta. Artinya paslon 03 Mas Pram dan Bang Doel Alhamdulillah memperoleh sebaran suara yang merata di seluruh wilayah DKI Jakarta,” kata Cak Lontong saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).
    Cak Lontong merinci, Pramono-Rano tidak unggul di satu kecamatan wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
    Untuk tingkat kota, Pramono-Rano unggul di Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat.
    “Kami sampaikan bahwa pasangan nomor urut tiga Mas Pram-Bang Doel memperoleh suara, 2.183.239 suara. Sama dengan 50,07 persen dan dari hasil rekapitulasi suara tersebut, Alhamdulillah paslon tiga unggul merata di seluruh wilayah DKI Jakarta,” tutup Cak Lontong.
    – Kepulauan Seribu Selatan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 2.593
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 396
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 3.172
    – Kepulauan Seribu Utara
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 3.985
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 257
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 4.284
    –

    Cengkareng
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 98.522
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 24.564
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 102.659
    – Grogol Petamburan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 29.312
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 11.839
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 50.359
    – Kalideres
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 78.780
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 19.856
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 79.991
    – Kebon Jeruk
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 51.087
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.880
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 76.578
    – Kembangan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 47.184
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 12.496
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 66.645
    – Palmerah
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 34.556
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 9.403
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 44.722
    – Taman Sari
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 14.812
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 6.054
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 27.295
    – Tambora
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 32.627
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 11.365
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 52.489
    – Cempaka Putih
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 15.627
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 4.523
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 21.865
    – Gambir
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 11.241
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 3.951
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 19.446
    – Johar Baru
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 22.316
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 6.045
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 27.032
    – Kemayoran
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 36.885
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 10.486
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 51.197
    – Menteng
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 12.726
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 3.213
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 17.902
    – Sawah Besar
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 14.994
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 5.977
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 27.028
    – Senen
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 15.793
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 4.973
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 24.142
    – Tanah Abang
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 22.703
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 5.697
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 31.760
    – Cilandak
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 32.666
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 8.760
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 51.776
    – Jagakarsa
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 66.470
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 14.556
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 79.153
    – Kebayoran Baru
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 22.776
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 5.885
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 33.121
    – Kebayoran Lama
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 50.637
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 12.518
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 65.782
    – Mampang Prapatan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 25.840
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 5.208
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 31.640
    – Pancoran
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 27.807
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 6.599
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 36.292
    – Pasar Minggu
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 52.187
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 12.624
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 67.347
    – Pesanggrahan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 45.138
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 10.498
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 52.337
    – Setiabudi
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 17.171
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 4.391
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 23.237
    – Tebet
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 34.669
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 9.255
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 50.332
    – Cakung
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 96.282
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 22.039
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 111.213
    – Cipayung
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 55.188
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 14.004
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 56.516
    – Ciracas
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 58.458
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 14.656
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 59.296
    – Duren Sawit
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 70.721
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 19.142
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 97.218
    – Jatinegara
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 49.001
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.073
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 67.646
    – Kramatjati
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 51.084
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 12.638
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 57.334
    – Makasar
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 36.517
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 9.672
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 41.850
    – Matraman
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 28.146
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 7.752
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 38.846
    – Pasar Rebo
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 45.601
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 10.168
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 40.046
    – Pulogadung
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 44.615
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.791
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 65.205
    – Penjaringan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 41.420
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.909
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 56.773
    – Tanjung Priok
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 57.678
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 18.158
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 77.878
    – Koja
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 52.842
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 13.375
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 57.419
    – Cilincing
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 71.793
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 17.623
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 70.208
    – Pademangan
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 20.877
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 6.659
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 32.540
    – Kelapa Gading
    1. Ridwan Kamil-Suswono : 16.853
    2. Dharma Pongrekun-Kun Wardana : 7.302
    3. Pramono Anung-Rano Karno : 33.668
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dugaan Surat Suara Tercoblos di TPS Pinang Ranti, Tim Pramono-Rano Dukung Penuh Penegakan Hukum Megapolitan 3 Desember 2024

    Dugaan Surat Suara Tercoblos di TPS Pinang Ranti, Tim Pramono-Rano Dukung Penuh Penegakan Hukum Megapolitan 3 Desember 2024

    Dugaan Surat Suara Tercoblos di TPS Pinang Ranti, Tim Pramono-Rano Dukung Penuh Penegakan Hukum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Bendahara tim pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Charles Honoris mendorong penegakan hukum dalam tudingan surat suara yang tercoblos sebelum pemilihan Pilkada Jakarta di Pinang Ranti, Jakarta Timur.
    Charles bilang, pihaknya bakal mengikuti proses hukum yang berlaku jika nantinya tudingan ini dilaporkan ke pihak yang berwajib.
    “Tim pemenangan Mas Pram dan Bang Doel mendukung penuh proses penegakkan hukum apabila ada terjadinya pelanggaran hukum disini jadi silahkan saja,” kata Charles saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/12/2024).
    Pasalnya, Charles menyebut, pihaknya tidak mengetahui adanya pihak dari mereka yang melakukan kecurangan tersebut. Maka dari itu, mereka mendorong para penegak hukum untuk menelusuri hal tersebut.
    Ketua tim pemenangan Pramono-Rano, Cak Lontong bakal mendorong penyelidikan hukum terkait hal tersebut.
    Kata Cak Lontong, pelaku yang melakukan pencoblosan terhadap Pramono Anung-Rano Karno di Pinang Ranti mesti diketahui dengan jelas keberpihakannya untuk membuat terang kejadian.
    “Saya kira, kita sangat
    fair
    ingin melaksanakan hal itu. Kalau ada oknum, itu bisa dari oknum pihak mana pun. Bisa dari paslon-paslon bahkan bisa dari luar itu, itu yang kita jaga bersama. Kita akan selesaikan semuanya secara aturan yang berlaku,” kata Cak Lontong.
    Sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (Rido), Ahmad Riza Patria, mengungkap adanya temuan surat suara tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno, di salah satu TPS di Pinang Ranti, Jakarta Timur.
    “Tadi di Pinang Ranti. Termasuk ini, kalau teman-teman lihat di video. Bayangkan ya, ini video sangat jelas. Suara tidak sah, tapi dicoblos. Nomor urut? Tiga. Berarti ada kecurangan,” ujar Riza dalam konferensi pers di Kantor DPD Golkar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024) dini hari.
    Ia menegaskan, dugaan ini perlu diusut oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
    “Kami ingin KPU, Bawaslu, dan aparat mengusut kenapa ada surat suara yang sudah dicoblos sebelum digunakan. Inilah bentuk kecurangan yang sangat nyata,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Harus di Bawah Presiden agar Independen

    Polri Harus di Bawah Presiden agar Independen

    Jakarta –

    Pimpinan Halaqoh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pesantren se-Indonesia, Muhammad Naqib Abdullah, mengatakan Polri merupakan lembaga penegak hukum yang setara dengan kementerian. Oleh sebab, kata Naqib, Polri memang seharusnya berada di bawah Presiden.

    Hal itu disampaikan Naqib saat menanggapi usulan soal Polri ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Naqib berpendapat Polri harus di bawah Presiden langsung agar tetap independen dan terhindar dari intervensi.

    “Polri ini kan lembaga yang setara dengan kementerian yang memiliki tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sendiri, jadi ya seharusnya berada langsung di bawah presiden. Untuk menjaga independensi tanpa adanya intervensi dari lembaga manapun,” kata Naqib dalam keterangan tertulis, Senin (2/12/2024).

    Dia juga menuturkan Polri memiliki tugas yang kompleks. Dia berpendapat posisi Polri di bawah langsung Presiden mempermudah koordinasi Polri dengan Presiden.

    “Kalau di bawah presiden, Polri ini bisa langsung berkoordinasi. Mengingat tugas Polri yang begitu kompleks,” tutur dia.

    Naqib lalu menilai Polri bekerja baik dan responsif selama kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengambil contoh pemberantasan judi online.

    Sebelumnya Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyampaikan usulan Polri agar di bawah Kemendagri. Deddy menyebutkan pihaknya mempertimbangkan usulanPolridi bawah Kemendagri supaya tak ada intervensi di ajang pemilu.

    “Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” kata Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

    (aud/isa)

  • Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Penyebab pemecatan tersebut lantaran Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berita tersebut masih menjadi isu hangat di dunia politik sepanjang Minggu (2/12/2024). Berita lainnya juga datang dari hasil yang diraih PDIP pada Pilkada 2024, hingga partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024.

    Berikut rangkuman isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” kata Aryo Seno Bagaskoro.

    Tingkat Partisipasi Pilgub Jakarta
    Tingkat partisipasi pemilih pada Pilgub Jakarta 2024 di Kepulauan Seribu mencapai 72%. Jumlah ini menjadi yang tertinggi dari seluruh wilayah yang ada di Jakarta.

    Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM KPU Kepulauan Seribu Yusnita Yamus menuturkan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) Kepulauan Seribu pada Pilkada Jakarta sebanyak 20.908, terdiri dari 10.497 pemilih pria dan 10.411 pemilih perempuan. Adapun jumlah pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap, daftar pemilih pindahan, dan daftar pemilih tambahan sebanyak 15.161 orang. 

    PDIP Klaim Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota
    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan keberhasilan PDIP dalam memenangi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di sejumlah wilayah. Hasto mengeklaim, berdasarkan rekapitulasi suara dari internalnya, PDIP telah mengantongi kemenangan suara di 14 provinsi dan 247 kabupaten dan kota. 

    “Kami melihat provinsi yang berhasil dimenangi PDIP ada di 14 provinsi atau 38%, dan kabupaten dan kota menang sebanyak 247 atau 48%. Proses kelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDIP tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

    Pembangunan Pusat Pemerintahan di IKN
    Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilanjutkan dengan fokus utama menyelesaikan pusat pemerintahan.

    Saat ini pembangunan IKN terus berlangsung, hanya sektor eksekutif yang telah mencapai kemajuan signifikan. Namun, pembangunan untuk dua pilar lainnya, yakni legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap perencanaan.

    Jawa Tengah Masih Jadi Kandang Banteng
    Jawa Tengah (Jateng) selama ini dianggap sebagai “kandang banteng” lantaran dikuasai oleh PDIP. Namun, pada Pilgub Jateng 2024, pasangan yang diusung, yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, diproyeksi harus menelan pil pahit lantaran kalah suara melawan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Menyikapi situasi tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meyakini Jateng masih menjadi kandang banteng. Alasannya, kata Deddy, perolehan kemenangan di kabupaten/kota di Jateng, mayoritas masih dimenangkan oleh PDIP. 
     

  • PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    PDIP Yakin Airin-Ade Harusnya Menang di Banten, Bakal Bentuk Tim Khusus

    Jakarta –

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya membentuk tim khusus yang diketuai oleh mantan Menkumham RI, Yasonna Laoly, untuk mendalami perolehan suara Airin Rachmy dan Ade Sumardi di Pilgub Banten. Hasto menyebut kedua tokoh itu harusnya menang tanpa adanya intervensi pihak lain.

    “DPP PDI Perjuangan juga membentuk tim khusus di bawah Kepemimpinan Pak Laoly dan Pak Ronny untuk melakukan advokasi di Banten,” ujar Hasto dalam konferensi pers PDIP sikapi Pilkada 2024, Kantor DPP, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12/2024).

    Ia menilai mestinya kedua pasangan ini unggul dari Andra Soni dan Dimyati Natakusumah. Hasto menyinggung soal instrumen dari ‘partai cokelat’.

    “Jadi kami percaya di Banten seharusnya Bu Airin dan Ade yang harusnya menang kalau tidak ada pengerahan berbagai instrumen dari Parcok tadi. Kami yakin Bu Airin dan Ade akan menang,” tambahnya.

    Hasto mengatakan hal serupa juga terjadi di Sulawesi Utara. Steven Kandouw-Alfred Denny yang diusung oleh pihaknya dianggap unggul jika tak ada tekanan ke gereja.

    “Di Sulut, kalau tidak ada mobilisasi, tekanan-tekanan sampai gereja-gereja, kepala-kepala desa, anggota DPRD. Kami meyakini saudara Steven yang akan menang,” tutur Hasto.

    Hasto juga menyinggung soal Pilkada Sumut yang dinilai ada upaya membentengi demokrasi. Hasto pun menduga hal yang sama dilakukan di Pilkada Jawa Timur.

    “Sumut, Letjen purn Edy dan Hasan Basri kami meyakini akan mampu memenangkan kalau tidak ada instrumen negara dan sumber sumber negara yang dikerahkan. Tidak ada upaya-upaya di dalam membentengi ruang kebebasan demokrasi,” ujar Hasto.

    (dwr/maa)

  • Isu Politik Terkini: Alasan Pemecatan Effendi Simbolon hingga PDIP Menang di 14 Provinsi dan 247 Kabupaten/Kota

    Jubir PDIP Ungkap Alasan Pemecatan Politikus Effendi Simbolon

    Jakarta, Beritasatu.com – Politikus Effendi Simbolon dipecat dari keanggotaannya sebagai kader PDIP. Juru Bicara PDIP Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan alasan pemecatan Effendi Simbolon. Ia menyebut, diduga Effendi Simbolon mendukung bukan pasangan Pramono Anung dan Rano Karno pada Pilkada Jakarta 2024 yang menjadi pilihan Partai PDIP.

    Dalam acara konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024), Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, Effendi Simbolon dipecat karena mendukung pasangan lain, alih-alih mendukung pasangan yang diusung partainya, yaitu Pramono Anung dan Rano Karno (Pramono-Rano) pada Pilkada Jakarta 2024.

    Selain itu, lanjut Seno, Effendi Simbolon juga dipecat karena diyakini telah menjalin komunikasi dengan Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    “Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Namun, ini bertemu dengan Pak Jokowi, sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai,” ujar Jubir PDIP Aryo Seno Bagaskoro.

    PDIP menganggap, pertemuan Effendi Simbolon dengan Jokowi sebagai upaya kongkalikong yang berdampak pada jalan pilihan dukungan Effendi Simbolon pada Pilgub Jakarta.

    “Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkongkalikong, berkomunikasi dengan Pak Jokowi dan ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi partai,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat membenarkan pemecatan Effendi Simbolon.

    “Benar, yang bersangkutan (Effendi Simbolon) sudah dipecat dari anggota partai karena pelanggaran kode etik, disiplin partai, dan anggaran dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) partai,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

    Effendi Simbolon dipecat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Nomor 1648/KPTS/DPP/XI/2024. Ia dipecat karena dinilai tidak mengindahkan instruksi DPP PDIP terkait rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta dari PDIP pada Pilkada 2024 dengan mendukung calon kepala daerah dari partai politik lain (RK-Suswono).

    Sikap politik Effendi Simbolon itu, menurut DPP PDIP merupakan bentuk pembangkangan terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan PDIP, yang merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran berat.

    “Oleh karenanya, DPP Partai memandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan pemecatan terhadap saudara Effendi Muara Sakti Simbolon dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis surat tersebut.

  • Hasto Ungkap Jumlah Kader PDIP yang Menang Pilkada 2024

    Hasto Ungkap Jumlah Kader PDIP yang Menang Pilkada 2024

    Jakarta (beritajatim.com) – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut, di tingkat Provinsi, PDIP berhasil memenangi 14 Provinisi atau setara 38 persen. Adapun, Provinsi yang dimenangi oleh PDIP diantaranya Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan dan Papua Barat.

    Sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota, Partai berlambang banteng moncong putih ini berhasil menang di 247 Kabupetan/Kora atau 48 persen.

    “Berdasarkan rinciannya, ada 9 kader PDIP dari 14 Provinisi yang berhasil dimenangi di Pilkada 2024. Lalu, ada 162 kader PDIP dari 247 Kabupaten/Kota yang berhasil dimenangi PDIP,” kata Hasto dalam konferensi pers tekait Pilkada serentak 2024 di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024).

    Dia pun menyampaikan terima kasih atas dukungan rakyat kepada PDI Perjuangan pada Pilkada serentak tahun 2024. Apalagi, kata Hasto, ada pihak-pihak yang berupaya untuk menenggelamkan PDIP dalam Pemilu maupun Pilkada.

    “Kami sungguh mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan, karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan ternyata dukungan rakyat semakin masif,” kata Hasto.

    Dia menegaskan, proses pelembagaan partai terus menerus dilakukan, sehingga PDI Perjuangan tercatat sebagai partai yang mampu menempatkan kader-kader partainya menjadi pemimpin di seluruh wilayah, di tengah-tengah berbagai tekanan, berbagai gempuran ternyata suara rakyat.

    “Suara Tuhan tetap bekerja dengan sebaik-baik,” tegas Hasto. [hen/but]

  • PDIP Sampaikan Terima Kasih ke Warga Jakarta Pramono-Rano Menang Satu Putaran

    PDIP Sampaikan Terima Kasih ke Warga Jakarta Pramono-Rano Menang Satu Putaran

    GELORA.CO – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan terima kasih kepada rakyat Jakarta yang telah memenangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Ia meyakini, Pramono-Rano menang satu putaran pada Pilgub Jakarta 2024.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang di tengah-tengah berbagai upaya untuk menciptakan Pilkada Tidak Satu Putaran. Ternyata Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno berkat hubungan seluruh kompeten masyarakat Jakarta yang relatif memiliki informasi politik yang begitu besar, kesadaran politik yang lebih tinggi, sehingga mampu menjaga bekerjanya nilai-nilai demokrasi, Jakarta menjadi benteng demokrasi,” kata Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (1/12). 

    Hasto juga mengucapkan terima kasih kepada KPU Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta yang telah menunjukkan upaya-upaya mencegah berbagai intervensi. Sebab, ada pihak yang mencoba agar Pilkada dua putaran. 

    “Karena itulah berdasarkan data-data C1 yang telah dikumpulkan, berdasarkan rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang, maka berdasarkan laporan dari Badan Saksi Pemilu Nasional, saudara Hendra, menunjukkan bahwa Jakarta dapat dimenangkan satu putaran untuk Mas Pramono Anung dan Pak Rano Karno,” tegas Hasto.

    “Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas keteguhan. Kami sangat terharu dan mengapresiasi ketika beberapa ormas secara spontan sukarela ikut mengawal bahkan tidur di lokasi-lokasi penghitungan suara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” sambungnya.

    Karena itu, Hasto mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga suara rakyat. Ia memastikan, PDIP akan terus percaya kepada nilai-nilai kebaikan di dalam demokrasi.

    ‘Kami tidak menginginkan kapal Indonesia crash karena pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum, memberantas korupsi, mencegah judi online, mencegah tambang-tambang ilegal, mencegah narkoba yang mematikan masa depan anak-anak muda bangsa. Itu kemudian kehilangan orientasinya karena masuk di dalam kegiatan politik praktis,” ucap Hasto.

    Menurutnya, butuh waktu lama untuk memperbaiki berbagai kerusakan ketika aspek-aspek hukum yang berkeadilan itu ditinggalkan. Karena itu, ia mengajak rakyat tidak tergiur dengan sosok pemimpin bergerak dalam Pilkada oleh bansos.

    “Maka pesan dari Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Profesor Dr. Megawati Sukarnoputri, kita adalah bangsa besar, kita adalah bangsa yang berjuang. Jangan pernah takut, ketakutan adalah ilusi dan mari kita adatkan kebenaran dalam demokrasi,” pungkas Hasto.

  • PDIP: Jawa Tengah Masih Jadi Kandang Banteng

    PDIP: Jawa Tengah Masih Jadi Kandang Banteng

    Jakarta, Beritasatu.com – Jawa Tengah (Jateng) selama ini dianggap sebagai “kandang banteng” lantaran dikuasai oleh PDIP. Namun, pada Pilgub Jateng 2024, pasangan yang diusung yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi), berdasarkan hasil hitung cepat berbagai lembaga, diproyeksi harus menelan pil pahit lantaran kalah suara melawan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin. 

    Menyikapi situasi tersebut, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus meyakini Jateng masih menjadi kandang banteng. Alasannya, kata Deddy, perolehan kemenangan di kabupaten/kota di Jateng, mayoritas masih dimenangkan oleh PDIP. 

    “Kalau kita lihat dari perolehan kepala daerah, itu 19 dari 35 (daerah dimenangi PDIP), artinya 54% daerah kabupaten/kota, masih memilih kader Banteng. Jadi, kami terima kasih pada warga Jateng, terbukti bahwa kepercayaan terhadap PDIP masih tetap tinggi,” kata Deddy di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

    Selain itu, berdasarkan perolehan suara pada Pemilihan Legislatif 2024 kemarin, PDIP juga masih mendominasi suara di Jateng. 

    “Kalau kita lihat presentase suara Andika-Hendi itu sekitar 40% sekian, sementara perolehan kita di legislatif itu berkisar 25,6%. Jadi artinya pemilih banteng masih tetap setia dengan PDIP, karena angkanya hampir dua kali lipat pemilu legislatif. Itu adalah bukti Jateng masih menjadi rumah bagi kaum marhaen,” tegas Deddy. 

    Terkait proyeksi kemenangan pesaing pasangan yang diusung PDI di Jawa Tengah, ia meminta pasangan lain jangan dahulu berbangga diri. 

    “Kalau soal gubernur, saya susah bilang yang menang jangan bangga, karena sesungguhnya bukan dia yang menang tetapi yang lain,” tutup Deddy.