Xcloud.id

kab/kota: Mataram

  • Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi NTB yang Dilantik 20 Februari, Ada 10 Pasangan

    Daftar Wali Kota dan Bupati di Provinsi NTB yang Dilantik 20 Februari, Ada 10 Pasangan

    PIKIRAN RAKYAT – Ada 10 kepala daerah terpilih di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang akan dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Pelantikan ini menandai dimulainya babak baru kepemimpinan di berbagai kabupaten/kota di Pulau Lombok.

    Daftar Lengkap Kepala Daerah Terpilih di NTB

    Berikut adalah daftar lengkap kepala daerah terpilih di NTB yang telah dilantik:

    1. Gubernur dan Wakil Gubernur: Lalu Muhamad Iqbal – Indah Dhamayanti Putri

    2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram: Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman

    3. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat: Lalu Ahmad Zaini – Nurul Adha

    4. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah: Lalu Pathul Bahri – Nursiah

    5. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur: H Haerul Warisin – Edwin Hadiwijaya

    6. Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara: TGH Najmul Ahyar – Kusmalahadi

    7. Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat: Amar Nurmansyah – Hanipah

    Gubernur Terpilih, Lalu Muhammad Iqbal

    8. Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa: Syarafuddin Jarot – Mohammad Ansori

    9. Bupati dan Wakil Bupati Dompu: Bambang Firdaus – Syirajuddin

    10. Bupati dan Wakil Bupati Bima: Ady Mahyudi – Irfan

    Fokus Pembangunan di Era Baru

    Berdasarkan visi dan misi yang disampaikan saat kampanye, beberapa fokus pembangunan yang akan dilakukan oleh kepala daerah terpilih di NTB antara lain:

    – Dengan potensi alam yang indah, NTB memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata.

    – Pembangunan infrastruktur yang memadai akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas antar daerah.

    – Pemberdayaan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, menjadi salah satu fokus utama.

    – Pemerintah daerah akan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan agar generasi muda memiliki sumber daya manusia yang unggul.

    Mari kita sama-sama mendukung para pemimpin daerah yang baru dalam menjalankan tugasnya untuk membangun NTB yang lebih baik.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Landa Berbagai Kota di Indonesia

    Prakiraan Cuaca Hari Ini, Hujan Landa Berbagai Kota di Indonesia

    Jakata, Beritasatu.com – Prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geosifika (BMKG) pada hari ini, Minggu (9/2/2025), hujan akan melanda berbagai kota di Indonesia. Hujan turun mulai dari intensitas ringan sampai yang disertai petir.

    Prakirawan BMKG Rira Damanik menyampaikan, sejumlah kota besar di Indonesia berpotensi mengalami cuaca berawan tebal serta hujan dengan beragam intensitas pada hari ini.

    Dimulai dari wilayah Sumatera, awan tebal diprakirakan BMKG akan dialami masyarakat yang berada di Banda Aceh, Tanjung Pinang dan Jambi. Dalam periode sama, hujan ringan diprediksi turun di Medan, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang serta terdapat potensi hujan disertai petir di Bandar Lampung.

    Sementara itu, potensi berawan tebal terdapat di daerah Jakarta, potensi hujan ringan di Serang dan Semarang.

    Adapun potensi hujan sedang terdapat di daerah Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya.

    Dikatakan, terdapat potensi hujan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, termasuk hujan ringan di Mataram, hujan intensitas sedang di Denpasar serta hujan disertai petir di wilayah Kupang.

    Selanjutnya, dalam prakiraan cuaca hari ini, BMKG memprediksi kemungkinan hujan di seluruh ibu kota provinsinya termasuk curah hujan ringan di Palangkaraya dan Samarinda serta hujan yang disertai petir di wilayah Pontianak, Tanjung Selor, dan Banjarmasin.

    Hujan juga akan melanda kota-kota di Sulawesi.  Hujan ringan terjadi di Palu, hujan sedang di Kendari dan Makassar lalu hujan petir di Mamuju dan Manado. Hanya Kota Gorontalo yang diprediksi mengalami cuaca berawan hari ini di Sulawesi.

    Sementara itu, untuk wilayah timur Indonesia, BMKG memprakirakan cuaca berawan tebal dialami masyarakat di Ternate, Ambon, dan Sorong serta udara kabur di Manokwari.

    Hujan ringan kemungkinan terjadi di Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.
     

  • Prabowo Sudah Bijak Blokir Anggaran IKN, Proyek Tak Produktif dan Bukan Kebutuhan Utama Rakyat

    Prabowo Sudah Bijak Blokir Anggaran IKN, Proyek Tak Produktif dan Bukan Kebutuhan Utama Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memblokir anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dinilai sebagai langkah yang bijaksana.

    “Untuk sehat fiskal, maka harus ada penghematan. IKN stop dulu karena tidak produktif dan tidak menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata pengamat ekonomi Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ihsan Ro’is Ihsan di Mataram, Jumat 7 Februari 2025.

    Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram itu menilai bahwa keputusan Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran adalah strategi pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal yang saat ini sedang tidak stabil.

    “IKN hanya simbol saja, itu tidak mengena kepada keadaan ekonomi kita dan masyarakat kita,” ucap Ihsan Ro’is Ihsan.

    Menurutnya, pembangunan IKN yang menyita banyak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memang perlu dievaluasi. Sebab, proyek itu tidak produktif dan tidak menyangkut kebutuhan utama masyarakat.

    Lebih lanjut, Ihsan Ro’is Ihsan menyarankan pemerintah agar serius menjalankan program pengentasan kemiskinan, yakni jumlahnya kini mencapai 24 juta orang atau sekitar 8,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

    Apalagi, Indonesia juga baru lepas dari perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan jumlah pengangguran yang masih tinggi sebanyak 7,2 juta orang. Oleh karena itu, katanya kebijakan harus dengan skala prioritas yang langsung berdampak kepada masyarakat.

    “Apa kita mau ekonomi jadi carut marut? Itu berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi. Kalau hanya masalah simbol, itu terlalu kecil untuk kita korbankan,” tutur Ihsan Ro’is Ihsan.

    Bukan Efisiensi

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan bahwa pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan karena efisiensi anggaran sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

    “Beda lah, beda,” ucap Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Mohammad Zainal Fatah yang ditemui di Jakarta, Jumat 7 Februari 2025.

    Menurut Mohammad Zainal Fatah, pemblokiran tersebut merupakan mekanisme umum yang biasa dilakukan di awal tahun, serta memastikan dana yang diblokir bukan bagian dari operasional.

    “Yang bisa dipakai hanya untuk operasional, yang lain diblok dulu,” ujarnya.

    Meski begitu, Mohammad Zainal Fatah menyampaikan bahwa instruksi efisiensi tersebut berdampak pada pengurangan belanja di Ibu Kota Nusantara tersebut, karena adanya perubahan alokasi dana.

    “Apapun bukan cuma IKN, jadi misalkan contohnya beli ATK (alat tulis kantor), dulu ada Rp100 misalkan, eh dengan pendekatan baru, jangan Rp100, cukup Rp10 aja,” katanya.

    Lebih lanjut, pihaknya saat ini berfokus untuk melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung di IKN, sementara pembangunan baru akan dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

    “Sebenarnya membangun yang baru bukan di kita, di OIKN, kita hanya melanjutkan,” tutur Mohammad Zainal Fatah.

    Komitmen Bangun IKN

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menjelaskan bahwa pemblokiran anggaran di salah satu kementerian terkait dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak akan menghalangi komitmen pemerintah membangun IKN.

    “Kalau diblokir itu kan bukan berarti anggarannya gak ada kan? Anggarannya belum dibuka. Jadi anggarannya ada di OIKN, ada di kementerian,” katanya ditemui di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Jumat 7 Februari 2025.

    Menurutnya, semua komitmen pembangunan tentang IKN di kepemimpinan Presiden Prabowo masih terus berlanjut sejalan dengan tujuan pembangunan awalnya. Hasan Nasbi menegaskan bahwa meski efisiensi anggaran di 2025 diberlakukan, hal itu tidak akan mengganggu komitmen pembangunan IKN.

    Dia mengacu pada pernyataan pers yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bahwa anggaran sebesar Rp48 triliun dipastikan tersedia untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan. Sejumlah dana itu disiapkan untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan, gedung yudikatif, serta gedung legislatif.

    “Sisanya nanti itu kan akan didorong yang membangunnya adalah swasta,” ucap Hasan Nasbi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mataram catat realisasi penerimaan pabean 2.822 persen

    Mataram catat realisasi penerimaan pabean 2.822 persen

    Mataram (ANTARA) – Kantor Bea Cukai Mataram di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat mencatatkan angka realisasi penerimaan kepabeanan melonjak luar biasa, pasalnya periode Januari 2025 saja sudah mencapai 2.822 persen dari target yang ditetapkan tahun ini.

    “Penerimaan pabean dikontribusikan dari bea masuk sebesar Rp3,4 miliar. Jika dibandingkan dengan target bea masuk sebesar Rp120,53 juta, maka capaian realisasi sebesar 2.822 persen,” ujar Kepala Bea Cukai Mataram I Made Aryana di Mataram, Kamis.

    Ia mengatakan bahwa capaian penerimaan pabean pada Januari 2025 sudah mencapai Rp3,4 miliar, sedangkan target setahun hanya Rp120,53 juta.

    Made mengungkapkan komoditas impor utama berupa beras menyebabkan penerimaan kepabeanan melesat hingga ribuan persen hanya dalam waktu satu bulan.

    Terdapat dua kegiatan impor beras, yaitu 5.900 ton melalui kapal Stella Beauty dan 7.500 ton menggunakan kapal MV Logger. Total beras impor yang masuk ke Pulau Lombok mencapai 13.400 ton.

    Selain realisasi pabean, Bea Cukai Mataram menorehkan capaian penerimaan cukai 4,66 persen pada Januari 2025. Penerimaan cukai dikontribusikan dari cukai hasil tembakau Rp1,19 miliar.

    “Jika dibandingkan dengan target cukai tahun ini sebesar Rp25,67 miliar, maka capaian realisasi sebesar 4,66 persen,” kata Made.

    Adapun total realisasi penerimaan Kantor Bea Cukai Mataram selama Januari 2025 sebesar Rp4,59 miliar atau setara 17,83 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebanyak Rp25,79 miliar.

    Made optimistis pihaknya mampu mencapai target penerimaan bea dan cukai tersebut melalui penambahan perusahaan ke dalam aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT di Lombok Timur dan peresmian APHT baru di Lombok Tengah.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • BMKG prakirakan turun hujan di sejumlah kota Indonesia

    BMKG prakirakan turun hujan di sejumlah kota Indonesia

    Sejumlah warga menggunakan payung saat berjalan di trotoar yang berada di depan Bundaran HI di Jakarta, Kamis (19/12/2024) (ANTARA/Khaerul Izan)

    BMKG prakirakan turun hujan di sejumlah kota Indonesia
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 06 Februari 2025 – 07:47 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca hujan dengan beragam intensitas berpotensi terjadi di sebagian besar kota-kota di Indonesia pada hari ini.

    Prakirawan BMKG, Nurul Izzah Fitria dalam prakiraan cuaca daring dipantau dari Jakarta, Kamis, mengatakan cuaca berawan dan berawan tebal diprakirakan dialami masyarakat yang berada di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Jambi serta udara kabur di wilayah Palembang.

    Sementara itu, katanya, hujan ringan berpotensi turun di Medan, Bengkulu dan Pangkal Pinang, serta terdapat kemungkinan hujan disertai petir di Bandar Lampung.

    “Di Pulau Jawa, di Kota Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta cuaca secara umum masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Sementara itu, bagi yang berada di Serang dan Surabaya perlu diwaspadai terdapat potensi hujan dapat disertai kilat maupun petir,” ujarnya.

    Dalam periode yang sama, katanya, di wilayah Bali dan Nusa Tenggara potensi hujan ringan juga diperkirakan oleh BMKG dapat dialami mereka yang berada di wilayah Denpasar dan Kupang. Untuk wilayah Mataram berpotensi terjadi cuaca berawan tebal. Di Kalimantan, semua ibu kota provinsinya diprakirakan mengalami hujan. Dengan BMKG memperingatkan potensi hujan ringan di Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, serta Tanjung Selor dan kemungkinan hujan disertai petir di Samarinda.

    BMKG juga memprakirakan potensi hujan di wilayah Sulawesi. Termasuk hujan intensitas ringan di Manado, Gorontalo, Palu dan Kendari serta hujan sedang di daerah Mamuju dan Makassar.

    Izzah menyampaikan untuk wilayah timur Indonesia diprakirakan terjadi hujan di seluruh kota-kota besarnya. Dengan hujan ringan dapat turun di wilayah Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Jayapura. BMKG juga memprakirakan hujan dengan intensitas sedang di Nabire dan Jayawijaya serta potensi turunnya hujan disertai petir di wilayah Merauke.

    Sumber : Antara

  • Hotel dan Restoran Pakai Elpiji Subsidi, Pertamina Ancam Berikan Sanksi Tegas

    Hotel dan Restoran Pakai Elpiji Subsidi, Pertamina Ancam Berikan Sanksi Tegas

    Mataram, Beritasatu.com – Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) baru-baru ini mengungkap temuan mengejutkan dalam inspeksi mendadak (sidak). Sejumlah hotel dan pelaku usaha besar masih menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, meskipun aturan yang berlaku telah membatasi penggunaannya hanya untuk masyarakat miskin serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Area Manager Communication, Relations, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan, bahwa penggunaan elpiji 3 kg bersubsidi telah diatur secara ketat oleh pemerintah.

    “Peruntukan elpiji bersubsidi 3 kg sudah memiliki aturan yang jelas, yakni hanya untuk masyarakat miskin dan pelaku UMKM. Pelaku usaha Horeka dan usaha besar lainnya tidak sepatutnya menggunakan LPG bersubsidi karena skala usahanya sudah besar,” ujar Ahad Rahedi kepada Beritasatu.com, Rabu (5/2/2024).

    Menurutnya, penggunaan elpiji subsidi oleh usaha berskala besar, seperti hotel, restoran, dan kafe (horeka) tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan masyarakat yang lebih membutuhkan. Hal ini berpotensi mengurangi ketersediaan elpiji 3 kg bagi penerima manfaat yang seharusnya.

    “Dampak dari penggunaan elpiji 3 kg bersubsidi oleh usaha besar sangat signifikan. Tidak hanya membebani anggaran subsidi pemerintah, tetapi juga menghambat akses bagi masyarakat miskin dan UMKM yang seharusnya menjadi prioritas utama,” tambahnya.

    Untuk menanggulangi permasalahan ini, Pertamina Patra Niaga akan melakukan pengecekan lebih detail terhadap agen penyalur elpiji 3 kg.

    “Atas temuan ini, kami akan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap agen penyalur. Jika ditemukan agen yang memasok elpiji bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak, Pertamina akan memberikan sanksi tegas,” tegas Ahad Rahedi.

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi elpiji 3 kg benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

    Sebagai solusi, Pertamina mengimbau pelaku usaha besar yang masih menggunakan LPG bersubsidi elpiji kg agar segera beralih ke LPG nonsubsidi.

    Dengan langkah ini, pelaku usaha tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga mendukung kebijakan pemerintah dalam memastikan subsidi elpiji diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.

    “Kami menyarankan para pelaku usaha horeka dan usaha besar lainnya yang masih menggunakan elpiji bersubsidi 3 kg agar segera beralih ke LPG nonsubsidi. Dengan begitu, mereka turut mendukung program pemerintah dalam mewujudkan penggunaan LPG yang tepat sasaran,” jelasnya.

    Ke depan, Pertamina Patra Niaga akan terus meningkatkan pengawasan elpiji bersubsidi. Sidak berkala, penguatan regulasi, serta penindakan terhadap pelanggar akan terus dilakukan guna memastikan distribusi LPG bersubsidi berjalan dengan baik dan sesuai aturan.
     

  • BPS: Ekonomi NTB tumbuh 5,30 persen pada 2024

    BPS: Ekonomi NTB tumbuh 5,30 persen pada 2024

    Tanpa tambang, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,87 persen

    Mataram (ANTARA) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang tahun 2024 mencapai 5,30 persen secara kuartal ke kuartal yang ditopang oleh sektor pertambangan.

    “Tanpa tambang, angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,87 persen. Jadi masih ada pengaruh tambang, sehingga pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat cukup besar,” kata Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram, Rabu.

    Ia menuturkan saat rilis pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024, laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat mencapai 7,32 persen.

    Namun, saat triwulan IV 2024 mengalami penurunan baik dengan tambang maupun tanpa tambang yang membuat laju pertumbuhan ekonomi tergerus ke bawah.

    Ia menyarankan seharusnya selisih pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 dengan triwulan IV 2024 tidak terlalu jauh seperti yang terjadi saat ini.

    “Kita harus konsolidasi terkait dengan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ke Nusa Tenggara Barat sebesar 7 persen pada tahun 2025,” kata Wahyudin.

    BPS melaporkan sebagian besar lapangan usaha di Nusa Tenggara Barat tumbuh positif secara tahunan pada triwulan IV 2024.

    Pertanian, pertambangan dan perdagangan adalah tiga sektor dengan andil terbesar terhadap pertumbuhan domestik regional bruto (PDRB) yang masing-masing sebesar 20 persen, 19 persen, dan 14 persen.

    Ketiga sektor itu tumbuh positif kecuali tambang. Lapangan usaha pertambangan mengalami kontraksi sebesar 16,84 persen secara tahunan pada triwulan IV 2024 akibat penurunan produksi konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

    “Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah listrik dan gas, administrasi pemerintahan, serta akomodasi dan makan-minum,” kata Wahyudin.

    Pewarta: Sugiharto Purnama
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Tiga event pada Februari 2025 digelar di Sirkuit Mandalika

    Tiga event pada Februari 2025 digelar di Sirkuit Mandalika

    Di bulan Februari 2025, Pertamina Mandalika semakin memperkuat posisinya sebagai ikon unggulan kawasan The Mandalika, dengan agenda ajang balapan dan kegiatan pendukung lainnya.

    Mataram (ANTARA) – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan sebanyak tiga event balap pada Februari 2025 digelar di Sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    “Di bulan Februari 2025, Pertamina Mandalika semakin memperkuat posisinya sebagai ikon unggulan kawasan The Mandalika, dengan agenda ajang balapan dan kegiatan pendukung lainnya,” kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria, di Lombok Tengah, Rabu.

    Ia menyebutkan daftar highlight event yang diselenggarakan pada bulan Februari 2025, yaitu The Mead Johnson-4th Pediatric Science Network Hub pada awal Februari 2025, salah satu perusahaan multinasional menyelenggarakan seminar ilmiah bersama Ikatan Dokter di Indonesia yang dihadiri oleh 350 dokter dari seluruh wilayah Indonesia.

    Kemudian, Yamaha Training dan Practice Yamaha Indonesia Manufacturing akan menyelenggarakan sesi training dan practice pada 18-20 Februari 2025, kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta.

    Selanjutnya, Test Drive BYD Indonesia akan mengadakan sesi test drive untuk kendaraan mereka pada 26-27 Februari 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit.

    “Dalam acara ini, 60 peserta terpilih berkesempatan mencoba langsung performa dan teknologi canggih dari berbagai model kendaraan listrik BYD,” katanya pula.

    Pihaknya selaku pengelola sirkuit terus menghadirkan berbagai event menarik, baik untuk dunia motorsport maupun kegiatan non-balap yang memberikan dampak positif bagi industri pariwisata dan ekonomi lokal.

    “Kami berharap event-event di bulan Februari ini dapat memberikan pengalaman terbaik bagi seluruh peserta dan pengunjung,” katanya lagi.

    Selain event-event tersebut, kegiatan reguler di Pertamina Mandalika International Circuit, juga terus berlangsung setiap hari, seperti Lampaq di Sirkuit, Arrive and Drive, Track Day, dan Radical Track Experience.

    “Pertamina Mandalika International Circuit semakin berkembang sebagai destinasi MICE dan wisata, menarik perhatian lokal maupun internasional,” kata dia.

    Berbagai event, pemanfaatan fasilitas, keterlibatan komunitas otomotif, dan eksposure media berperan dalam mempromosikan The Mandalika, Lombok, NTB, serta Indonesia.

    “Sebagai aset bangsa, Pertamina Mandalika International Circuit perlu dikembangkan bersama untuk kemajuan Indonesia,” katanya pula.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

  • Terpidana Mati Serge Kasus Pabrik Ekstasi Tangerang Dipulangkan ke Prancis

    Terpidana Mati Serge Kasus Pabrik Ekstasi Tangerang Dipulangkan ke Prancis

    JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memulangkan terpidana mati kasus kasus narkotika asal warga (WN) Prancis, Serge Areski Atlaoui melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten.

    Proses pemindahan/pemulangan terpidana mati Serge ini dilakukan atas kesepakatan dari kedua negara antara Indonesia dan Prancis dengan didasari kerja sama bilateral.

    Adapun pada tahapan pemulangan tersebut, langsung di kawal oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone dan juga Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah, Deputi Koordinator Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas I Nyoman Gede Surya Mataram.

    Serge Areski Atlaoui, diberangkatkan melalui Terminal 2F Bandara Internasional Soetta pada pukul 19.25 WIB dengan menggunakan pesawat KLM KL 810 rute Jakarta-Amsterdam untuk transit dan kemudian ke Prancis.

    Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah menyampaikan, langkah pengembalian terpidana mati ini dilakukan atas kondisi kesehatan yang bersangkutan. Sehingga, mengharuskan pihak Pemerintah Prancis untuk memulangkannya.

    “Pada saat ini kondisi terpidana yang sedang dalam sakit, mengharuskan pihak Pemerintah Prancis untuk meminta kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini kami Kemenko Hukum dan Ham untuk melakukan negosiasi bersama pihak Prancis dalam rangka pemulangan terpidana ini,” jelasnya dilansir ANTARA, Selasa, 4 Februari.

    Ia mengungkapkan, atas kesepakatan ini, Pemerintah Prancis wajib mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

    Selain itu, kewenangan pembinaan narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Indonesia pun akan menghormati kebijakan yang akan diambil oleh Prancis, termasuk di dalamnya memberikan grasi kepada Serge.

    “Sehingga tercapai kesepakatan, dan pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional terkait hak asasi manusia. Maka mencapai kesepakatan dan pada akhirnya kita melakukan pemulangan terpidana asal Prancis secara resmi,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengabulkan kesepakatan pemulangan terpidana mati atas warga negaranya tersebut.

    “Khususnya saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja kami juga sampaikan apresiasi kepada otoritas tertinggi di Republik Indonesia,” katanya.

    Ia juga mengatakan hasil kesepakatan yang diberikan Pemerintah Indonesia tentunya akan dihormati sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya akan menjalani pembinaan kepada narapidana yang sudah diserahkan.

    “Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengaturan praktis tentang pemindahan narapidana telah dibicarakan dan ditanda tangani oleh Kehakiman Prancis dan Indonesia,” kata dia.

    Diketahui, Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

    Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

     

  • LPSK Beri Perlindungan Terhadap 9 Saksi dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Agus Disabilitas Nasional 4 Februari 2025

    LPSK Beri Perlindungan Terhadap 9 Saksi dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Agus Disabilitas Nasional 4 Februari 2025

    LPSK Beri Perlindungan Terhadap 9 Saksi dan Korban Kasus Kekerasan Seksual Agus Disabilitas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (
    LPSK
    ) memberikan perlindungan kepada sembilan saksi dan korban dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan terdakwa
    Agus disabilitas
    sejak 20-23 Januari 2025.
    Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan hak prosedural, seperti pendampingan dalam persidangan serta layanan medis dan psikologis.
    Layanan Perlindungan dilakukan LPSK bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk menghadirkan saksi dan korban yang terlindung dalam persidangan.
    Beberapa saksi dan korban yang hadir dalam persidangan tersebut antara lain MA, AR, JB, dan YD.
    Menghadapi persidangan
    kasus kekerasan seksual
    , korban rentan mengalami trauma psikologis. Untuk itu, LPSK menggandeng psikolog guna memberikan penguatan psikologis sebelum persidangan, memastikan para korban siap memberikan keterangan di hadapan majelis hakim.
    Kemudian, persidangan akan kembali digelar pada 3 Februari 2025 dengan menghadirkan saksi dan korban lainnya yang berada dalam perlindungan LPSK, yaitu LA, IK, dan AR.
    Lebih lanjut, LPSK mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri (PN) Mataram, khususnya majelis hakim dan jaksa penuntut umum, yang telah menggelar persidangan secara tertutup dan mengakomodasi permintaan korban agar mereka tidak berhadapan langsung dengan terdakwa.
    Hal itu sesuai dengan ketentuan KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
    Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati mengatakan, perlindungan bagi korban kekerasan seksual penting untuk memastikan keadilan.
    Dia menegaskan bahwa tidak ada hak istimewa atau kekebalan hukum bagi pelaku kekerasan seksual, meskipun pelaku adalah penyandang disabilitas.
    Menurut dia, penanganan kasus kekerasan seksual harus berpusat pada pengalaman korban. Oleh karena itu, meskipun secara kasat mata pelaku dianggap tidak memungkinkan untuk melakukan tindak pidana, fakta yang disampaikan korban tetap harus didengar untuk memastikan kebenaran.
    Sri Nurherwati menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur hak penyandang disabilitas dalam memperoleh keadilan, termasuk dalam kapasitas mereka sebagai pelaku, korban, maupun saksi.
    Dia menyebut, negara wajib menyediakan akomodasi yang layak dalam proses peradilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak dalam Proses Peradilan.
    “Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual melibatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis yang sangat penting. Kami memastikan korban siap memberikan keterangan tanpa rasa takut atau malu agar hak-hak mereka dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya,” ujar Sri Nurherwati.
    Selain itu, dia juga menyoroti pentingnya restitusi bagi korban kekerasan seksual. Apalagi, Undang-Undang TPKS telah menegaskan bahwa restitusi adalah hak korban.
    “Restitusi bukanlah sesuatu yang bersifat transaksional, melainkan hak korban yang menjadi tanggung jawab pelaku,” katanya.
    Restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.
    Sri Nurherwati mengatakan, dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, korban memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh pelaku, yakni kebenaran, keadilan dengan pelaku mendapatkan sanksi, dan pemulihan korban mendapat hak hidupnya kembali atas hak dan sosialnya.
    Selain pendampingan hukum, korban kekerasan seksual juga berhak atas bantuan medis, psikologis, psikososial, dan restitusi sebagai ganti kerugian dari pelaku. LPSK terus mendorong agar hak-hak korban dalam memperoleh restitusi dapat terpenuhi.
    Sri Nurherwati berharap sinergi antara aparat penegak hukum dan pendamping korban semakin kuat, sehingga hak-hak korban kekerasan seksual dapat terpenuhi secara optimal.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.