kab/kota: Marunda

  • Sinergi tiga gubernur dorong Jakarta menuju kota global

    Sinergi tiga gubernur dorong Jakarta menuju kota global

    Jakarta (ANTARA) – Aktivis Jakarta dari Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto berpendapat sinergi tiga gubernur hasil Pilkada DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke), Anies Baswedan, dan Pramono Anung Wibowo menjadi modal penting dalam mendorong Jakarta menuju kota global berkelas dunia.

    Sugiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengaku sempat berdiskusi langsung dengan ketiganya dalam waktu yang berbeda.

    Sekitar dua hingga tiga bulan lalu, dia bertemu Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012, Fauzi Bowo (Foke), di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Pertemuan serupa juga dilakukannya dengan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan di pendopo rumahnya di Jakarta Selatan.

    Sugiyanto pun berkesempatan bertemu Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung Wibowo beberapa hari dalam seminar bertema “Water Governance Towards Global Cities” yang diselenggarakan Pusat Studi Keamanan Maritim dan Ketahanan Air Universitas Pertahanan (Unhan) RI di Jakarta Pusat.

    “Ketiganya sosok yang cerdas, punya legitimasi akademis, dan kapasitas kepemimpinan kuat. Keahlian mereka berbeda-beda namun saling melengkapi. Ini bisa menjadi fondasi berharga bagi pembangunan Jakarta ke depan,” paparnya.

    Menurut dia, Fauzi Bowo dikenal sebagai ahli tata kota dengan pendidikan doktoral di Jerman. Semasa menjabat, ia menggagas pembangunan Pelabuhan Internasional Jakarta di Marunda, Giant Seawall, ITF, ERP, hingga proyek strategis lain seperti Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari dan Casablanca, penyelesaian Banjir Kanal Timur (BKT), serta kelanjutan pembangunan MRT.

    Anies Baswedan, lanjutnya, menonjol dalam kebijakan publik dan berhasil merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) serta membangun Jakarta International Stadium (JIS) di Sunter. Ia juga menggelar ajang balap mobil listrik Formula E di Ancol.

    “Foke dan Anies Baswedan ini karyanya mengingatkan kita pada Gubernur fenomenal Ali Sadikin yang membangun Jakarta dengan berbagai proyek ikonik,” kata Sugiyanto.

    Sementara Gubernur Pramono Anung Wibowo, kata dia, membawa visi besar menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota dunia. Ia menargetkan peringkat Jakarta naik menjadi kota global ke-50 pada 2029, dari posisi 74 saat ini.

    “Arah pembangunan Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono Anung semakin jelas dan mantap. Program unggulannya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang paripurna,” tuturnya.

    Sugiyanto menuturkan, sejarah Pilkada Jakarta menunjukkan adanya dinamika dukungan politik di antara para mantan gubernur. Pada Pilkada 2024, baik Anies Baswedan maupun Fauzi Bowo mendukung pasangan Pramono Anung–Rano Karno yang akhirnya menang satu putaran.

    “Sinergi dan kolaborasi lintas generasi kepemimpinan ini menunjukkan kesadaran bahwa pembangunan Jakarta tidak boleh berhenti pada satu periode pemerintahan,” ucapnya.

    Dia menilai Gubernur Pramono memimpin Jakarta dengan sikap tenang, teliti, dan tulus, serta berlandaskan kepercayaan kepada para pembantunya.

    “Semoga di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung Wibowo, Jakarta semakin mantap menuju kota modern berstandar dunia,” kata dia.

    Pewarta: Syaiful Hakim
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jakut jadikan Marunda Kepu jadi pusat pengembangan ekonomi pesisir

    Jakut jadikan Marunda Kepu jadi pusat pengembangan ekonomi pesisir

    Jakarta (ANTARA) –

    Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara menjadikan kawasan Marunda Kepu, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebagai pusat pengembangan ekonomi pesisir melalui kawasan wisata berbasis budaya, UMKM, sekaligus penguatan sektor perikanan masyarakat pesisir.

    “Marunda memiliki potensi besar dari sisi sejarah, budaya, dan ekonomi,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat saat peletakan batu pertama Bedah Kawasan Marunda Kepu di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, bedah kawasan ini bukan hanya membangun lingkungan yang ramah wisatawan, tetapi juga membuka ruang bagi UMKM, seni budaya, dan terutama pengembangan ekonomi masyarakat.

    Dia mengatakan bahwa keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak mulai dari pemerintah, Baznas (Bazis) hingga sektor swasta dan masyarakat.

    Ia mengajak seluruh pihak menjadikan momentum ini sebagai titik awal mewujudkan Marunda sebagai destinasi wisata unggulan Jakarta Utara.

    “Kawasan wisata yang berdaya saing dan membawa manfaat nyata bagi warga,” kata dia.

    Kawasan Marunda Kepu ini akan dibangun di lahan seluas 210 meter persegi

    Sementara itu, Ketua Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta, Ahmad H. Abubakar menekankan pentingnya sinergi dalam menyukseskan program bedah kawasan Marunda Kepu ini.

    Ia menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui sektor perikanan khususnya budidaya ikan kerapu cantang yang menjadi salah satu fokus utama.

    Menurut Ahmad, program ini diharapkan membuka ruang usaha baru, memperkuat ekonomi lokal, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat nelayan pesisir Jakarta Utara.

    Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta juga mengaitkan program ini dengan Senyum Teluk Jakarta yang sudah dilaksanakan Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta.

    “Program Senyum Teluk Jakarta sebuah inisiatif pemberdayaan perikanan yang telah berjalan sebelumnya,” kata dia.

    Pemerintah bersama Baznas (Bazis) berharap kawasan Marunda Kepu dapat berkembang menjadi pusat wisata sekaligus pusat ekonomi pesisir, yang mendukung kemandirian nelayan dan menyongsong Jakarta sebagai kota global.

    “Bedah kawasan Marunda Kepu sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan UMKM lokal,” ujar Ahmad.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Penerimaan Negara dari Batu Bara Ditargetkan Rp 123 Triliun Tahun Ini, Sudah Tercapai 80 Persen

    Penerimaan Negara dari Batu Bara Ditargetkan Rp 123 Triliun Tahun Ini, Sudah Tercapai 80 Persen

    Liputan6.com, Badung – Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen Minerba Kementerian ESDM) Tri Winarno menegaskan, sektor batu bara masih memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai sumber energi maupun penggerak geopolitik nasional.

    Indonesia sendiri memiliki cadangan batu bara 31,9 miliar ton. Selain itu ada 959 perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia, dengan kata lain, Indonesia menjadi negara dengan jumlah perusahaan tambang batu bara terbanyak.

    “Produksi kita rata-rata di atas 700 juta ton per tahun. Pada 2024, produksinya mencapai 836 juta ton, dan tahun ini target 739 juta ton. Saat ini sudah tercapai 509 juta ton atau 68 persen,” ujar Tri Winarno dalam sambutannya pada acara pembukaan CT Asia 2025 (sebelumnya dikenal dengan nama Coaltrans Asia) di InterContinental, Jimbaran, Badung, Senin 22 September 2025.

    Ia menyebut, kontribusi industri batu bara terhadap perekonomian nasional sangat signifikan. Tahun 2024, penerimaan pajak dari sektor ini mencapai Rp 143 triliun, sementara pada 2025 ditargetkan Rp123 triliun.

    “Kalau ditambah pajak dan penerimaan lainnya, total kontribusi industri batu bara bisa menembus lebih dari Rp 250 triliun,” ucap Tri.

    Selain berperan sebagai pemasok energi, lanjut dia, batu bara juga diproyeksikan mendukung transisi energi menuju 2060. Menurut Tri Winarno, penggunaan batu bara ke depan diarahkan menjadi lebih bersih melalui diversifikasi dan hilirisasi.

    “Indonesia mengimpor 4,6 juta ton LPG setiap tahun. Ini peluang agar batu bara bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan DME (Dimethyl Ether) sebagai substitusi LPG. Beberapa kajian menunjukkan keekonomian DME positif sehingga bisa dikembangkan,” terang Tri Winarno.

     

    Penghuni rumah susun Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, mengeluhkan adanya polusi batu bara di hunian yang mereka tempati. Hal ini mengakibatkan para penghuni mengalami penyakit gatal-gatal, ISPA, hingga iritasi mata. Debu batu bara tertiup angin dar…

  • Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Prabowo Dorong Hilirisasi Batu Bara Jadi Pengganti LPG, Ini Alasannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) akan diutamakan untuk bisa dieksekusi. Hal itu menjadi kelanjutan dari fase pra feasibility study (Pra-FS) ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika menyebutkan DME sendiri bisa mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) dalam negeri.

    “Karena kan ada kebutuhan bagi kita untuk bisa mengelola produksi gas ya untuk LPG itu. Dan kita ada peluang untuk mensubstitusi LPG itu dari DME. Kalau itu bisa dilakukan kan bisa mengurangi impor gas tadi, LPG tadi,” ujar Erani saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Erani yang juga merangkap sebagai Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menyebutkan proyek DME itu sendiri sudah diajukan ke Danantara pada Juli 2025 lalu, termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang sudah dilakukan fase pra-Feasibility Study (Pra-FS).

    Fase FS yang dilakukan oleh Danantara ditargetkan selesai setidaknya hingga akhir tahun ini. Meskipun, penyelesaiannya diperkirakan dilakukan secara bertahap.

    “Ya saya kira pasti ini ya, pasti akan ada bertahap pasti ya. Tapi semuanya pasti akan selesai akhir tahun ini lah. Karena harus segera dieksekusi proyeknya,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto memiliki 18 proyek hilirisasi dengan nilai investasi US$ 38,63 miliar atau setara dengan Rp 618,13 triliun.

    Berikut detail 18 proyek hilirisasi yang direncanakan untuk dibangun:

    1. Industri Smelter Aluminium (Bauksit) Mempawah, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp60 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 14.700 orang.

    2. Industri DME (batu bara) di Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Muara Enim, Pali, Banyuasin dengan nilai investasi Rp164 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 34.800 orang.

    3. Industri aspal di Buton, Sulawesi Tenggara dengan nilai investasi Rp1,49 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 3.450 orang.

    4. Industri Mangan Sulfat di Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan nilai investasi Rp3,05 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 5.224 orang.

    5. Industri Stainless Steel Slab (Nikel) di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah dengan nilai investasi Rp38,4 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 12.000 orang.

    6. Industri Copper Rod, Wire & Tube (katoda tembaga) di Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi Rp19,2 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 9.700 orang.

    7. Industri Besi Baja (Pasir Besi) di Kabupaten Sarmi, Papua dengan nilai investasi Rp19 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 18.000 orang.

    8. Industri Chemical Grade Alumina (Bauksit) di Kendawangan, Kalimantan Barat dengan nilai investasi Rp17,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 7.100 orang.

    9. Industri Oleoresin (Pala), di Kabupaten Fakfak, Papua Barat dengan nilai investasi Rp1,8 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.850 orang.

    10. Industri Oleofood (Kelapa Sawit) di KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan Timur (MBTK) Rp3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 4.800 orang.

    11. Industri Nata de Coco, Medium-Chain Triglycerides (MCT), Coconut Flour, Activated Carbon (Kelapa) di Kawasan Industri Tenayan, Riau dengan nilai investasi Rp2,3 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 22.100 orang.

    12. Industri Chlor Alkali Plant (Garam) di Aceh, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Riau, Banten, dan NTT dengan nilai transaksi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 33.000 orang.

    13. Industri Fillet Tilapia (Ikan Tilapia) di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan nilai investasi Rp1 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 27.600 orang.

    14. Industri Carrageenan (Rumput Laut) di Kupang, NTT dengan nilai investasi sebesar Rp212 miliar. Potensi lapangan kerja sebanyak 1.700 orang.

    15. Oil Refinery di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp160 Triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 44.000 orang.

    16. Oil Storage Tanks di Lhokseumawe, Sibolga, Natuna, Cilegon, Sukabumi, Semarang, Surabaya, Sampang, Pontianak, Badung, Bima, Ende, Makassar, Donggala, Bitung, Ambon, Halmahera Utara dan Fakfak dengan nilai investasi sebesar Rp72 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 6.960 orang.

    17. Modul Surya Terintegrasi (Bauksit dan Silika) di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah dengan nilai investasi Rp24 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 19.500 orang.

    18. Industri Bioavtur (Used Cooking Oil) di KBN Marunda, Kawasan Industri CIkarang dan Kawasan Industri Karawang dengan nilai investasi Rp16 triliun. Potensi lapangan kerja sebanyak 10.152 orang.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Jakbar pasang kubus apung di Kali Mookevart untuk halau busa berbau

    Jakbar pasang kubus apung di Kali Mookevart untuk halau busa berbau

    Jakarta (ANTARA) – Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat bersama Unit Penanganan Sampah (UPS) Badan Air bakal memasang kubus apung sepanjang lebih 100 meter pada saluran keluar (outlet) Rumah Pompa Green Garden, Kedoya Utara, Jakarta Barat.

    “Kami akan pasang kubus apung dan jaring (opsional) pada jarak kurang lebih 100 meter di Rumah Pompa Green Garden,” kata Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Barat, Ahmad Hariadi di Jakarta, Rabu.

    Langkah ini untuk melokalisasi busa putih berbau agar tidak menyebar di sepanjang aliran Sungai Mookevart.

    Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari penanganan busa yang menimbulkan bau tak sedap di Rumah Pompa Green Garden.

    Pemasangan kubus, kata Hariadi, sama dengan penanganan busa di aliran Banjir Kanal Timur (BKT) Marunda, Cilincing, Jakarta Timur.

    Selain pemasangan kubus, Suku Dinas (Sudin) LH Jakbar akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Sudin Sumber Daya Air (SDA), Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dan BPBD setempat.

    “Kami nanti bekerjasama dengan Sudin Gulkarmat Jakbar untuk melakukan penyemprotan cairan mikrorganisme,” katanya.

    Nantinya bakal dilakukan penyemprotan untuk memecah busa di permukaan air, meski prosesnya membutuhkan waktu lebih lama untuk memulihkan kualitas air.

    Sebelumnya, Sudin LH Jakarta Barat (Jakbar) melakukan uji sampel terhadap busa putih yang muncul di permukaan Kali Mookevart, tepatnya dekat Rumah Pompa Green Garden, Kedoya Utara, Kebon Jeruk.

    Munculnya busa itu menimbulkan bau menyengat di sekitar lokasi. Sudin LH Jakbar telah mengambil sampel air pada dua titik lokasi, yakni sebelum dan setelah Rumah Pompa Green Garden.

    Sampel air itu diujikan di laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dengan hasil uji terbit kurang lebih sekitar 14 hari kerja. “Hasil uji lab selanjutnya akan dilakukan analisis lebih lanjut,” katanya.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Sawahnya Sering Kebanjiran, Petani di Rorotan Minta Ada Perbaikan Saluran Air
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        17 September 2025

    Sawahnya Sering Kebanjiran, Petani di Rorotan Minta Ada Perbaikan Saluran Air Megapolitan 17 September 2025

    Sawahnya Sering Kebanjiran, Petani di Rorotan Minta Ada Perbaikan Saluran Air
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Petani di Rorotan, Jakarta Utara, meminta agar adanya perbaikan saluran air agar sawahnya tidak kebanjiran lagi.
    “Harapannya supaya saluran air di Marunda segera diperbaiki,” ujar Ketua Tani Maju Bersama bernama Asmat (66) saat diwawancarai Kompas.com di kediamannya, Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (16/9/2025).
    Asmat mengaku, berbagai cara telah dilakukan petani agar sawahnya tak kebanjiran lagi.
    Salah satunya dengan melakukan normalisasi saluran di tengah sawah dengan menggunakan beko.
    “Memang daerah sini daerah ngantong, kemarin udah berusaha bawa beko dari LH,” kata Asmat.
    Normalisasi yang dikakukan cukup efektif dan membuat air yang menggenang mengalir lebih cepat.
    Jika biasanya banjir di sawah Rorotan baru kering selama 15 hari, kini dalam waktu satu minggu saja, air sudah mulai kering.
    Hanya saja yang masih menjadi kendala ujung saluran air sawah di Rorotan yang belum ada perbaikan.
    “Cuma yang menjadi kendala saluran air di depan SDA (Marunda) air mampat karena terganjal pipa pam, kabel, segala macam, menurut petani mah itu yang harus diangkat,” ungkap Asmat.
    Oleh karena itu, Asmat berharap saluran air di Marunda bisa segera diperbaiki agar ketika hujan tiba, sawah di Rorotan tak kebanjiran.
    Sebab, ketika banjir, banyak petani yang kesulitan untuk menanam dan memanen padi.
    Bahkan, Asmat mengaku, karena banjir hasil panennya di tahun ini menurun dari yang sebelumnya bisa mendapat enam ton, saat ini hanya tiga ton.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heboh Tanggul Beton Cilincing Diprotes, KKP: Itu Warga Pendatang

    Heboh Tanggul Beton Cilincing Diprotes, KKP: Itu Warga Pendatang

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyinggung keberadaan nelayan pendatang dalam polemik pembangunan tanggul beton untuk dermaga pelabuhan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

    Wakil Menteri KP Didit Herdiawan menyampaikan bahwa PT Karya Citra Nusantara (KCN) telah mengantongi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) untuk proyek itu sejak 2023 serta telah melaksanakan kegiatan pembangunan sejak 2024.

    “Sudah melakukan mitigasi, sudah memberikan CSR [tanggung jawab sosial perusahaan] kepada penduduk setempat sampai selesai, dan sudah melakukan kegiatan sosialisasi. Namun demikian, penduduk di sana ada yang baru datang,” kata Didit dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (16/9/2025).

    Didit lantas menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta turun tangan untuk memitigasi persoalan lebih lanjut dengan melihat kartu tanda penduduk (KTP) nelayan di daerah tersebut.

    Lebih lanjut, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono memerinci bahwa hal ini berkaitan dengan penyaluran CSR maupun kompensasi kepada nelayan agar lebih tepat sasaran.

    “Dari Pemda akan melakukan mitigasi terkait dengan kependudukan. Jadi kalau yang memang [warga] di situ, mereka akan melakukan pembiayaan sekolah anak-anaknya itu sampai lulus, sampai mungkin kuliah,” ujarnya.

    Ipung, sapaan akrabnya, juga memastikan bahwa PT KCN telah melakukan kewajiban pembayaran pajak kepada Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp26 miliar per tahun atas operasional kawasan tersebut.

    Dia memaparkan bahwa PT KCN berada dalam pengawasan, pengaturan, dan pemberian izin oleh Kementerian Perhubungan serta dalam status mitra konsesi selama 70 tahun dalam pengembangan infrastruktur dan operasional pelabuhan Marunda.

    Sebelumnya, PT KCN telah memberikan klarifikasi terkait pembangunan tanggul beton yang menjadi polemik dalam beberapa waktu itu. Widodo Setiadi selaku Direktur Utama PT KCN menyampaikan bahwa konstruksi tanggul tersebut merupakan breakwater (pemecah gelombang) untuk membangun dermaga alias pier baru.

    Konstruksi ini juga merupakan bagian dari proyek pembangunan kawasan pelabuhan yang digagas pemerintah dengan menggandeng swasta, serta disebutnya termasuk dalam proyek non-APBD maupun non-APBN.

    “Proyek ini baru jadi boleh dibilang 70%, ada pier 1 yang sebelah kiri, ada pier 2 yang di tengah ini baru akan selesai 2025, dan di pier 3 yang ini sekarang jadi ramai isunya ada tanggul beton, itu kalau kita lihat itu breakwater, bagian dari pembangunan pelabuhan,” katanya dalam konferensi pers di kawasan PT KCN, Jakarta Utara, Jumat (12/9/2025).

    Widodo juga menyebut telah memiliki PKKPRL hingga analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) yang memadai. Pihaknya tengah mengkaji skema kompensasi bagi nelayan yang terdampak keberadaan konstruksi tersebut.

  • Strategi BPOM RI Berantas Produk Obat dan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya

    Strategi BPOM RI Berantas Produk Obat dan Makanan Mengandung Bahan Berbahaya

    Jakarta

    Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) bergerak cepat untuk memberantas produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. BPOM berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini dari hulu ke hilir melalui Kick Off Aksi Bersama Pencegahan dan Penanganan Rantai Pasok Bahan Berbahaya/Bahan Dilarang

    Deputi Bidang Penindakan BPOM, Tubagus Ade Hidayat menyampaikan bahwa tren tindak pidana terkait obat dan makanan terus meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pada 2024, PPNS BPOM menangani 282 perkara, terdiri dari 124 perkara obat dan NAPZA, 55 perkara obat bahan alam, 91 perkara kosmetik, dan 12 perkara pangan olahan.

    “Sejumlah temuan menunjukkan nilai keekonomian yang signifikan, di antaranya perkara obat-obat tertentu di Semarang, Cikarang, dan Marunda senilai Rp 398 miliar, serta perkara kosmetik mengandung bahan berbahaya di beberapa kota dengan nilai Rp 5,5 miliar,” kata Tubagus di Kantor BPOM, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    “Fakta menarik, di berbagai lokasi kasus juga ditemukan bahan baku berbahaya seperti formalin, merkuri, tramadol, hingga hidrokinon,” sambungnya.

    Kasus besar yang disorot antara lain temuan ratusan drum/tong berisi BKO di Semarang, Jawa Tengah serta Marunda dan Cikarang, Jawa Barat dengan nilai ekonomi Rp 389 miliar; OBA mengandung BKO di Klaten dan Kudus, Jawa Tengah senilai Rp3,74 miliar; kosmetik mengandung bahan berbahaya di Tangerang, Banten dan kota lainnya senilai Rp 5,5 miliar.

    Lalu pangan olahan berupa mi basah mengandung formalin di Pematang Siantar, Sumatera Utara senilai Rp 200 juta. Pada sebagian besar kasus tersebut, di samping produk jadi ditemukan bahan baku dilarang/bahan berbahaya.

    Menjaga Daya Saing Ekonomi Nasional

    Senada, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menegaskan pentingnya aksi bersama ini untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga daya saing ekonomi nasional.

    Obat dan makanan adalah kebutuhan dasar yang harus aman dan bermutu. Pada 2025, potensi pasar obat dan makanan diperkirakan mencapai Rp 4.674 triliun dan menyumbang 8,7 persen PDB.

    “Namun (perlindungan masyarakat) tantangannya besar, karena masih marak peredaran produk mengandung bahan berbahaya yang berisiko merusak organ, meningkatkan risiko kanker, hingga menyebabkan kematian,” kata Taruna.

    “Selama bahan berbahaya mudah didapatkan, penyalahgunaan dalam produksi masih sangat mungkin terjadi. Karena itu, kita harus bergerak bersama dari hulu dengan kolaborasi lintas sektor,” lanjutnya.

    Ancaman Pidana

    Ikrar menegaskan bahwa pelanggar akan berhadapan dengan sanksi pidana jika ketahuan memakai bahan berbahaya atau yang dilarang untuk produksi farmasi dan pangan olahan.

    “Kami tidak segan menindak tegas pelanggar dengan sanksi hukum pidana maupun administratif, agar muncul efek jera. Perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus keberlangsungan industri nasional adalah prioritas utama kami,” tegas Ikrar.

    “Selama bahan berbahaya masih bebas beredar tidak sesuai ketentuan, maka selama itu juga kesehatan masyarakat akan terancam. Untuk itulah pencegahan dan penanganan rantai pasok bahan berbahaya dan bahan dilarang harus menjadi fokus utama,” tutupnya.

    Aksi ini melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Bareskrim Polri, dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta asosiasi hingga pelaku usaha.

    Serta beberapa asosiasi dan pelaku usaha yang memiliki komitmen sama di antaranya Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI), Indonesian E-Commerce Association (IdEA), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres (ASPERINDO), serta Perkumpulan Perusahaan Pemeriksa Keamanan Kargo dan Pos Indonesia (PAPPKINDO).

    Halaman 2 dari 2

    (dpy/kna)

  • Pagar Beton di Cilincing Berizin, Pramono: Kita Tak Bisa Apa-apa

    Pagar Beton di Cilincing Berizin, Pramono: Kita Tak Bisa Apa-apa

    JAKARTA – Gubernur Jakarta, Pramono Anung menyebut tak bisa berbuat apapun terkait dengan keberadaan pagar beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara. Sebab, pembangunannya telah mengantongi izin Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.

    KKP telah menerbitkan secara resmi izin persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL) bagi PT KCN dengan peruntukkan pembangunan pelabuhan umum, pada 2023.

    “Memang setelah saya cek izin untuk perusahaan itu sudah lengkap sehingga kita juga tidak bisa apa-apa Karena memang itu menjadi kewenangan Kementerian KKP,” ujar Pramono kepada wartawan, Sabtu, 13 September.

    Kendati demikian, Pramono menyatakan telah memerintahkan Dinas Sumber Daya Air untuk berkomunikasi dengan PT KCN. Tujuannya agar kegiataan para nelayaan di sekitar pagar beton tersebut tak terganggu.

    “Tetapi yang paling penting yang menjadi tanggung Jakarta supaya mereka para nelayan tidak terganggu untuk mencari nafkah,” kata Pramono.

    Dikatui, pagar beton tersebut merupakan tanggul yang dibangun oleh PT Karya Citra Nusantara (KCN) badan usaha pelabuhan yang mengoperasikan terminal umum di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

    PT KCN merupakan perusahaan patungan antara PT KBN (BUMN) dengan proporsi saham 15 persen dan PT KTU (swasta) sebear 85 persen. Sebanyak 25,85 persen PT KBN juga dimiliki Pemprov DKI.

    Sementara KKP memastikan tanggul beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara, bukan bagian proyek Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) melainkan proyek reklamasi milik PT KCN untuk pelabuhan umum.

    “Ini kan kita konteksnya bukan tanggul laut Giant Sea Wall, tapi tanggul lautnya KCN,” kata Direktur Pengendalian Penataan Ruang Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP Fajar Kurniawan

  • Mengandalkan Layanan Fulfillment untuk Efisiensi dan Skalabilitas Bisnis

    Mengandalkan Layanan Fulfillment untuk Efisiensi dan Skalabilitas Bisnis

    Bisnis.com, JAKARTA — Konsumen bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Sebanyak 73% transaksi e-commerce di Indonesia kini dilakukan lewat perangkat mobile, mencerminkan penetrasi digital yang tinggi sekaligus membentuk ekspektasi baru terhadap kecepatan layanan.

    Berdasarkan data dari We Are Social 2025 menunjukkan bahwa 22,5% dari konsumen di Indonesia menjadikan Next-day Delivery sebagai faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam berbelanja online. Ini menandai perkembangan kebutuhan dari pengiriman reguler 3–5 hari menjadi keinginan agar pesanan bisa sampai secepat mungkin.

    Namun di balik tuntutan pengiriman serba cepat, ada satu elemen krusial yang seringkali luput dari perhatian, yaitu manajemen pergudangan atau fulfillment. Padahal fulfillment bukan sekadar mengatur stok dan mendistribusikan, tetapi menyangkut ketepatan pesanan, kelancaran operasional bisnis, sekaligus penentu reputasi sebuah brand.

    Satu kali saja terjadi keterlambatan pengiriman, risiko yang muncul bisa berlapis seperti pesanan dibatalkan, pelanggan kecewa, hingga menurunnya tingkat kepercayaan terhadap bisnis. Karena itu, pengiriman tidak cukup hanya cepat, tapi juga harus akurat.

    Di sinilah hubungan erat antara fulfillment dan logistik menjadi kunci. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan pesanan sampai tepat waktu, sesuai, dan tetap menjaga kualitas layanan pelanggan.

    Di sisi lain, para pelaku usaha juga tidak bisa hanya berkutat pada urusan logistik. Mereka tetap perlu ruang untuk berinovasi, menciptakan produk baru, dan memperkuat nilai tambah bagi pelanggan.

    Peran manajemen pergudangan yang efektif menjadi begitu krusial karena berfungsi sebagai pondasi yang menjaga kelancaran alur kerja, memastikan pesanan sampai tepat waktu, sekaligus melindungi kualitas layanan pelanggan. Dengan fondasi kuat ini, bisnis memiliki ruang untuk fokus pada inovasi dan pengembangan produk yang akhirnya dapat membangun kepercayaan jangka panjang.

    Menjawab tantangan bisnis tersebut, Blibli melalui entitas anak PT Global Distribusi Pusaka menghadirkan FAS atau Fulfillment at Speed yang berfokus pada layanan B2B2C. FAS hadir sebagai solusi bisnis terpadu (all-in-one business enabler) yang tidak hanya menyediakan jasa pergudangan dan pengiriman, tetapi juga mendukung operasional bisnis dari hulu ke hilir.

    FAS hadir sebagai solusi komprehensif yang tidak hanya terbatas pada layanan gudang (warehousing) dan distribusi. Layanan ini mencakup seluruh rantai pasok, mulai dari manajemen toko, distribusi offline ke lebih dari 300 saluran fisik, hingga penjualan di berbagai platform toko online. Layanan ini juga tersedia untuk perusahaan di luar ekosistem Blibli, yang ingin mengoptimalkan manajemen pergudangan hingga penjualan mereka, serta mendukung distribusi barang baik online maupun offline. Selain itu, FAS memperkuat layanannya dengan dukungan pemasaran, pengembangan aset kreatif, dan layanan pelanggan yang andal, semua terintegrasi dalam satu sistem untuk memastikan pengalaman pasca-pembelian yang positif.

    Alvin Hadibowo, Director of Fulfillment at Speed menyampaikan “FAS hadir bukan hanya sebagai penyedia gudang atau jasa distribusi, tetapi sebagai all-in-one business enabler yang mendukung mitra dari hulu ke hilir. Komitmen kami adalah menghadirkan solusi yang terintegrasi dalam satu pintu, agar brand dapat fokus berinovasi dan memenuhi ekspektasi konsumen yang terus bergerak cepat.”

    Kekuatan utama FAS terletak pada jaringan gudang yang strategis yang didukung teknologi canggih dengan Artificial Intelligence dan Machine Learning (AI/ML), sehingga pengelolaan gudang menjadi lebih efisien.

    Saat ini, FAS disokong 13 gudang yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk gudang terbesar di Marunda. Fasilitas ini didukung oleh sistem teknologi fulfillment yang memungkinkan proses masuk dan keluar barang maksimal dalam 6 jam, membantu merek tumbuh lebih cepat dan efisien. FAS tidak hanya menawarkan logistik domestik, tetapi juga kapabilitas impor, pemasaran digital, layanan pelanggan, dan integrasi dengan berbagai marketplace besar, sehingga operasional bisnis berjalan lancar dari satu pintu.

    Pandangan positif terhadap FAS turut disampaikan oleh Putera Dwi Kurnia, Co-Founder Brodo, brand fashion pria lokal Indonesia. Dalam agenda Pagelaran Sabang Merauke 2025, dia menyampaikan, “Kami melihat FAS sebagai mitra ideal yang mampu menemani Brodo dalam bertumbuh. Sejauh ini, kolaborasi dengan mereka terasa sangat positif dan efektif.”

    Senada dengan itu, Alvin Hadibowo menegaskan komitmen FAS dalam menghadirkan layanan terintegrasi, mulai dari jaringan gudang strategis, sistem fulfillment berbasis teknologi AI/ML, serta dukungan layanan seperti pemasaran, pengembangan aset kreatif, hingga customer service, kami memastikan bisnis dapat beroperasi lebih efisien sekaligus tumbuh berkelanjutan.

    Di tengah lanskap e-commerce yang semakin kompetitif, memiliki kapabilitas fulfillment sendiri bukan lagi sekadar nilai tambah, melainkan faktor pembeda utama untuk memenangkan hati konsumen.

    Terlebih, hampir semua platform e-commerce kini memiliki sistem auto-cancel order yang ketat—sedikit saja keterlambatan dapat membuat pesanan dibatalkan secara otomatis, berisiko mengurangi potensi penjualan.

    Karena itu, pemain besar seperti Lazada dan Blibli menyadari bahwa kendali atas gudang dan distribusi adalah kunci untuk memenuhi ekspektasi pengiriman cepat. Dengan hadirnya FAS, Blibli membuktikan bahwa layanan fulfillment dapat berkembang lebih jauh dari sekadar logistik, menjadi fondasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.