Xcloud.id

kab/kota: Marunda

  • Warga Marunda dapat pasokan air minum perpipaan setelah 40 tahun

    Warga Marunda dapat pasokan air minum perpipaan setelah 40 tahun

    Jakarta (ANTARA) – Warga Kampung Bambu Kuning RW 02, Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, akhirnya mendapatkan pasokan air minum perpipaan dari PAM Jaya setelah 40 tahun penantian.

    “Warga setempat telah menunggu selama 40 tahun dan akhirnya dapat menikmati air minum perpipaan dari PAM Jaya,” kata Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, warga Kampung Bambu Kuning hanya mengandalkan air tanah yang asin dengan biaya mencapai Rp400.000-Rp600.000 per bulan.

    Kini, dengan adanya jaringan air perpipaan kaya Arief, warga hanya perlu membayar sekitar Rp60.000-Rp100.000 per bulan, sehingga lebih hemat dalam memperoleh air yang berkualitas.

    “Air minum perpipaan yang disuplai bagi 513 Sambungan Rumah di RW 02 Kampung Bambu Kuning, bersumber dari SPAM Jatiluhur 1 yang disalurkan melalui Distribution Center Cilincing 2 berkapasitas 20 juta liter,” ujarnya.

    Arief mengatakan, warga RW 02 Kampung Bambu Kuning menyambut penuh syukur masuknya air minum perpipaan ke wilayah mereka. Bahkan, Arief juga menghadiri acara syukuran warga beberapa waktu lalu.

    Sementara itu, warga RW 02 Kampung Bambu Kuning Kelurahan Marunda, Jakarta Utara Dariyah (42) mengaku bersyukur dengan tersedianya air bersih di Bambu Kuning karena ini merupakan penantian panjang.

    “Akhirnya, kami mendapatkan air bersih, rintangannya sangat banyak sekali untuk mengajukan air bersih,” kata dia.

    Hal senada juga disampaikan pengurus RW 02 Bukhori (45) yang turut mengucapkan terima kasih kepada PAM Jaya karena telah menyediakan kebutuhan air bersih bagi warga.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rano Karno Sebut Aturan Tinggal di Rusun Masih Dikaji Megapolitan 23 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Aturan Tinggal di Rusun Masih Dikaji Megapolitan 23 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Aturan Tinggal di Rusun Masih Dikaji
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menyebut
    Pemprov Jakarta
    masih mengkaji aturan mengenai waktu tinggal di
    rumah susun
    (rusun).
    Rano menyatakan bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang ingin tinggal di rusun secara permanen.
    “Itu masih dikaji, artinya begini, kalau dia bisa selamanya, bagus,” ujarnya saat ditemui di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (23/2/2025).
    Terkait tunggakan pembayaran sewa rusun yang mencapai puluhan miliar rupiah, Rano menegaskan bahwa Pemprov Jakarta akan memaksa para penghuni untuk memenuhi kewajiban pembayaran.
    Namun, keputusan mengenai penghapusan
    tunggakan sewa
    masih dalam tahap diskusi.
    “Ya itu harus kita kejar, harus kita selesaikan itu. (Penghapusan tunggakan) nanti kita tunggu Pak Gubernur,” tambahnya.
    Sebelumnya,
    Rumah Susun
    Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, yang terletak di Cilincing, Jakarta Utara, tercatat sebagai lokasi dengan jumlah tunggakan sewa terbesar di Jakarta.
    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta, Kelik Indriyanto, mengungkapkan bahwa total tunggakan di
    Rusunawa Marunda
    mencapai Rp19,6 miliar.
    “Untuk data penghuni rusunawa yang paling banyak melakukan penunggakan adalah di Rusunawa Marunda,” kata Kelik saat dikonfirmasi, Jumat (7/2/2025).
    Kelik merinci bahwa tunggakan tersebut berasal dari dua kategori penghuni, yaitu masyarakat terprogram (penghuni terdampak bencana atau penataan kota) dan masyarakat umum.
    Masyarakat terprogram menunggak sebesar Rp10,8 miliar dari 1.552 unit, sedangkan masyarakat umum memiliki tunggakan sebesar Rp8,8 miliar dari 773 unit.
    Tunggakan ini telah terakumulasi sejak tahun 2010.
    “Terdapat penghuni yang masuk kategori masyarakat terprogram sejak menempati Rusunawa tidak melakukan pembayaran retribusi sewa Rusunawa,” jelasnya.
    Pemprov Jakarta telah menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 131 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengelolaan Penghuni Rusunawa.
    Instruksi ini bertujuan untuk membantu penghuni yang mengalami kesulitan dalam membayar sewa melalui program pemberdayaan ekonomi.
    “Kita beri beberapa pelatihan keterampilan, pemberian alat berusaha sampai pembentukan Koperasi Penghuni Rusunawa, memberikan kesempatan bekerja baik sektor formal dan memberi kesempatan kerja melalui Job Fair,” ungkap Kelik.
    Namun, tingkat partisipasi penghuni dalam program pemberdayaan ini masih tergolong rendah.
    Berdasarkan laporan keuangan DPRKP Jakarta, total tunggakan penghuni rusunawa di Jakarta mencapai Rp95 miliar, yang berasal dari penghuni di 17.031 unit rusunawa.
    Rincian tunggakan tersebut mencakup 7.615 unit dari penghuni terprogram dengan total tunggakan sebesar Rp54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni umum dengan nilai tunggakan Rp40,5 miliar.
    “Penghuni yang menunggak ada yang sampai 58 bulan, ada yang sampai 50 (bulan),” kata Sekretaris DPRKP Jakarta, Meli Budiastuti, pada Kamis (6/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BMKG prakirakan Jakarta hujan pada Senin hingga Rabu

    BMKG prakirakan Jakarta hujan pada Senin hingga Rabu

    Warga berolahraga di tengah hujan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/2/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nz

    BMKG prakirakan Jakarta hujan pada Senin hingga Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Senin, 17 Februari 2025 – 06:41 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan selama tiga hari ke depan atau dari Senin hingga Rabu (19/2).

    Prakiraan cuaca BMKG yang diteruskan akun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta di X, Senin, menunjukkan potensi hujan berdurasi ringan meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.

    Sedangkan wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi hujan berdurasi ringan, sedang, hingga hujan petir.

    Selanjutnya, diprediksi cuaca di Kepulauan Seribu akan berawan pada Rabu (19/2), kendati hujan berdurasi ringan berpotensi terjadi pada Senin hingga Selasa (18/2).

    Suhu di daratan Jakarta diperkirakan berkisar 24 hingga 29 derajat celsius, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 96 persen.

    Adapun di wilayah Kepulauan Seribu, suhu diperkirakan berkisar 26 hingga 28 derajat celsius dan kelembaban udara antara 77 hingga 86 persen.

    Sementara itu, pasang surut air laut maksimum pada Senin pagi, terjadi pukul 07.00 WIB dengan ketinggian maksimum mencapai 0,7 meter.

    Arah angin di kawasan pelabuhan Jakarta umumnya bergerak dari barat  menuju utara dengan kecepatan tiga sampai delapan knots, seperti di Sunda Kelapa, Marunda, Kalibaru, Muara Angke, dan Pelabuhan Perikanan Samudra Muara Baru.

    Perbedaan arah angin diperkirakan terjadi di Tanjung Priok, yakni pergerakan dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan dua hingga delapan knots.

    Suhu udara di kawasan pelabuhan tersebut berkisar 27 hingga 29 derajat celsius pada Senin ini, sedangkan kelembaban di hari yang sama antara 80 hingga 90 persen.

    Cuaca di seluruh kawasan pelabuhan diprediksi hujan ringan pada Senin, tinggi gelombang antara 0,1 hingga 0,5 meter dan jarak pandang (visibilitas) diperkirakan berkisar enam hingga delapan kilometer.

    Sumber : Antara

  • Cuaca sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan pada Senin hingga Rabu

    Cuaca sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan pada Senin hingga Rabu

    Warga berolahraga di tengah hujan saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (9/2/2025). ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nz

    Cuaca sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan pada Senin hingga Rabu
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Senin, 17 Februari 2025 – 07:26 WIB

    Elshinta.com – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan selama tiga hari ke depan atau dari Senin hingga Rabu (19/2).

    Prakiraan cuaca BMKG yang diteruskan akun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta di X, Senin, menunjukkan potensi hujan berdurasi ringan meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.

    Sedangkan wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi hujan berdurasi ringan, sedang, hingga hujan petir.

    Selanjutnya, diprediksi cuaca di Kepulauan Seribu akan berawan pada Rabu (19/2), kendati hujan berdurasi ringan berpotensi terjadi pada Senin hingga Selasa (18/2).

    Suhu di daratan Jakarta diperkirakan berkisar 24 hingga 29 derajat celsius, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 96 persen.

    Adapun di wilayah Kepulauan Seribu, suhu diperkirakan berkisar 26 hingga 28 derajat celsius dan kelembaban udara antara 77 hingga 86 persen.

    Sementara itu, pasang surut air laut maksimum pada Senin pagi, terjadi pukul 07.00 WIB dengan ketinggian maksimum mencapai 0,7 meter.

    Arah angin di kawasan pelabuhan Jakarta umumnya bergerak dari barat  menuju utara dengan kecepatan tiga sampai delapan knots, seperti di Sunda Kelapa, Marunda, Kalibaru, Muara Angke, dan Pelabuhan Perikanan Samudra Muara Baru.

    Perbedaan arah angin diperkirakan terjadi di Tanjung Priok, yakni pergerakan dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan dua hingga delapan knots.

    Suhu udara di kawasan pelabuhan tersebut berkisar 27 hingga 29 derajat celsius pada Senin ini, sedangkan kelembaban di hari yang sama antara 80 hingga 90 persen.

    Cuaca di seluruh kawasan pelabuhan diprediksi hujan ringan pada Senin, tinggi gelombang antara 0,1 hingga 0,5 meter dan jarak pandang (visibilitas) diperkirakan berkisar enam hingga delapan kilometer.

    Sumber : Antara

  • Selama tiga hari, BMKG prakirakan hujan di Jakarta

    Selama tiga hari, BMKG prakirakan hujan di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca sejumlah wilayah DKI Jakarta berpotensi hujan selama tiga hari ke depan atau dari Senin hingga Rabu (19/2).

    Prakiraan cuaca BMKG yang diteruskan akun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta di X, Senin, menunjukkan potensi hujan berdurasi ringan meliputi Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat.

    Sedangkan wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi hujan berdurasi ringan, sedang, hingga hujan petir.

    Selanjutnya, diprediksi cuaca di Kepulauan Seribu akan berawan pada Rabu (19/2), kendati hujan berdurasi ringan berpotensi terjadi pada Senin hingga Selasa (18/2).

    Suhu di daratan Jakarta diperkirakan berkisar 24 hingga 29 derajat celsius, sedangkan kelembaban udara berkisar antara 73 hingga 96 persen.

    Adapun di wilayah Kepulauan Seribu, suhu diperkirakan berkisar 26 hingga 28 derajat celsius dan kelembaban udara antara 77 hingga 86 persen.

    Sementara itu, pasang surut air laut maksimum pada Senin pagi, terjadi pukul 07.00 WIB dengan ketinggian maksimum mencapai 0,7 meter.

    Arah angin di kawasan pelabuhan Jakarta umumnya bergerak dari barat menuju utara dengan kecepatan tiga sampai delapan knots, seperti di Sunda Kelapa, Marunda, Kalibaru, Muara Angke, dan Pelabuhan Perikanan Samudra Muara Baru.

    Perbedaan arah angin diperkirakan terjadi di Tanjung Priok, yakni pergerakan dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan dua hingga delapan knots.

    Suhu udara di kawasan pelabuhan tersebut berkisar 27 hingga 29 derajat celsius pada Senin ini, sedangkan kelembaban di hari yang sama antara 80 hingga 90 persen.

    Cuaca di seluruh kawasan pelabuhan diprediksi hujan ringan pada Senin, tinggi gelombang antara 0,1 hingga 0,5 meter dan jarak pandang (visibilitas) diperkirakan berkisar enam hingga delapan kilometer.

    Pewarta: Abdu Faisal
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Polda Sultra Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pesiar Azimut Atlantis 43

    Polda Sultra Naikkan Status Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Pesiar Azimut Atlantis 43

    Sulawesi Tenggara, Beritasatu.com – Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) menaikkan status perkara dugaan korupsi terkait pengadaan kapal pesiar Azimut Atlantis 43 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra.

    Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sultra Kombes Pol Bambang Wijanarko melalui Kasubdit III Tipidkor AKBP Ario Putranto Tuhu Mangabdi mengungkapkan, status perkara ini naik setelah pihaknya mengumpulkan bukti permulaan yang cukup dan menerima hasil audit investigasi awal dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sultra.

    “Pada 6 Februari, status perkara ini naik ke penyidikan,” ujar AKBP Ario Putranto Tuhu kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

    AKBP Ario Putranto Tuhu menambahkan, sejauh ini penyidik telah memeriksa sebanyak 23 saksi, dan saat ini mereka tengah menunggu perhitungan pasti kerugian negara berdasarkan hasil audit investigasi awal yang dilakukan oleh BPKP. Meski demikian, hingga saat ini, pihak kepolisian belum menetapkan tersangka dalam perkara ini.

    “Kami tidak bisa serta-merta menentukan tersangka sebelum ada hasil audit yang memastikan adanya unsur pidana, khususnya penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.

    AKBP Ario Putranto Tuhu meminta semua pihak untuk bersabar dan memastikan bahwa kasus ini akan ditangani dengan serius hingga tuntas.

    Kasus dugaan korupsi pengadaan kapal pesiar Azimut Atlantis 43 ini sebelumnya dilaporkan ke Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sultra.

    Kepolisian mulai menyelidiki dugaan mark up anggaran yang dilakukan oleh Pemprov Sultra dalam pengadaan kapal tersebut, karena spesifikasi barang dalam proses lelang yang dimenangkan oleh CV Wahana pada tahun 2020 tidak sesuai dengan hasil pengadaan.

    Dalam penyelidikan sebelumnya, penyidik mencurigai bahwa kapal yang didatangkan dari Singapura melalui Bea Cukai Marunda pada 2019 itu dibeli dalam kondisi bekas, dan kapal tersebut pernah terdeteksi terparkir di Pantai Indah Kapuk, kawasan perumahan elite di Jakarta.

    Pengadaan kapal pesiar ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 9,98 miliar yang bersumber dari APBD Sultra tahun anggaran 2020, pada masa pandemi Covid-19. Dana tersebut digunakan oleh Biro Umum Sekretariat Provinsi Sultra.

    Sementara itu, Auditor Muda bagian investigasi BPKP perwakilan Sultra, Prian Mardia Kusuma, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan kasus korupsi pengadaan kapal pesiar ini enggan memberikan tanggapan lebih lanjut.

  • Menteri PPPA Masih Bahas Rancangan Pembatasan Medsos Bagi Anak

    Menteri PPPA Masih Bahas Rancangan Pembatasan Medsos Bagi Anak

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.

    Arifah menjelaskan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen), Kementerian Kesehatan dan beberapa kementerian lainnya. 

    “Saat ini sedang berproses untuk kebijakan-kebijakan terkait dengan pembatasan penggunaan medsos di kalangan anak-anak khususnya,” jelasnya ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025). 

    Lanjutnya, berdasarkan hasil survei dan analisis kementeriannya, Arifah menyebut bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun yang dilakukan oleh anak, salah satunya dipengaruhi oleh pola asuh.

    “Dan yang kedua karena penggunaan gadget yang tidak bijaksana khususnya di kalangan anak-anak,” jelasnya. 

    Terkait bentuk kebijakan yang akan diterapkan, Arifah mengaku belum dapat memastikan apakah akan berbentuk undang-undang, peraturan, atau kebijakan lainnya. Meski demikian, ia meminta untuk menunggu. 

    “Kita tunggu saja, karena saat ini masih [dalam] proses,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, kedatangan KemenPPPA ke Balaikota dilakukan untuk mewujudkan Rumah Bersama Indonesia (RBI) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rumah Susun (Rusun) Marunda, Jakarta Utara. Mereka disambut oleh Pejabat Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Teguh Setyabudi. 

    Dalam kesempatan tersebut, hadir juga Wakil Menteri PPPA Veronica Tan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Wakil Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza, serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka.

  • Asa Warga Tak Sirna Meski Pemprov Tegaskan Rusun Tak Bisa Selamanya

    Asa Warga Tak Sirna Meski Pemprov Tegaskan Rusun Tak Bisa Selamanya

    Jakarta –

    Warga Jakarta penghuni rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bersuara menyampaikan harapan ke pemerintah. Mereka tak ingin masa tinggal dibatasi.

    Wacana itu muncul setelah muncul tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Penghitungan tunggakan itu sudah terakumulasi dalam waktu yang sangat lama hingga 31 Januari 2025.

    Simak permasalahannya dan harapan warga sebagaimana dirangkum detikcom.

    Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta mencatat tunggakan pembayaran rusunawa mencapai Rp 95,5 miliar. Tunggakan itu berasal dari 17.031 unit rusunawa yang ada.

    “Tunggakan mencapai Rp 95,5 sekian miliar. Angka ini berasal dari sekitar 17.031 unit rusunawa, dengan rincian 7.615 unit dari penghuni warga terprogram yang memiliki tunggakan Rp 54,9 miliar, dan 9.416 unit dari penghuni warga umum dengan tunggakan Rp 40,5 miliar,” kata Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, saat dimintai konfirmasi, Kamis (6/2/2025).

    Kepala DPRKP Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto juga telah menjelaskan bahwa aturan pembatasan masa tinggal di rusunawa dianggap dibutuhkan. Dia menyebut pembatasan masa tinggal agar warga punya hunian, tak lagi menyewa.

    “Pembatasan masa tinggal di rusunawa sebagai upaya mendorong masyarakat mempunyai peningkatan hunian dari selaku penyewa menjadi pemilik hunian. Jadi ada housing carrier yang jelas,” kata Kelik saat dihubungi, Jumat (7/2).

    Kelik menerangkan saat ini Dinas Perumahan menyalurkan dana KPR berupa penyaluran fasilitas pembiayaan pemilikan rumah dengen bunga 5 persen dan masa tenor sampan 20 tahun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang memenuhi syarat.

    Penolakan Warga Marunda Jakut

    Rusunawa Marunda, Jakarta Utara (Jakut). (Foto: Sekar Aqillah Indraswari/detikcom)

    DPRKP menyebut Rusun Marunda, Jakarta Utara, terbanyak warganya yang menunggak sewa bulanan sejak 2010. Salah satu warga pun mengungkap alasannya menunggak bayar sewa.

    Warga Blok A 5 S Nurhayati (62) menuturkan, selama 14 tahun tinggal di Rusun Marunda ini, baru empat bulan terakhir mengalami menunggak bayar sewa. Katanya, harga sewa yang naik sampai Rp 60 ribu membuat keluarganya nunggak belakangan ini.

    “Mau gimana, anak saya gajinya UMR aja mepet, cuma Rp 5,3 juta. Anaknya masih kecil-kecil, banyak kebutuhan, belum ngasih makan ponakannya dua. Mereka sudah sekolah juga SD sini. Sebelum naik, bayaran ke rusun lancar saja,” ujar Nurhayati saat ditemui detikcom di Rusun Marunda, Sabtu (8/2).

    Nurhayati tinggal bersama satu anak dan empat cucunya di satu rumah lantai 4. Anak Nurhayati adalah perempuan tulang punggung keluarga.

    Anak Nurhayati menghidupi enam orang, yakni dua anak kandung dan dua ponakannya. Di tengah impitan ekonomi itu, anak Nurhayati harus mencari uang sendiri dengan menjahit.

    Keluhkan Sulit Cari Rumah di Kota

    Warga di Rusunawa Pasar Rumput, Jakarta Selatan, mengaku tak setuju wacana pembatasan masa tinggal. Mereka menilai mencari rumah di tengah kota saat ini menjadi hal yang sulit.
    Adalah Marlina yang merupakan korban kebakaran di Kampung Bali, Matraman, Manggarai, Jakarta Selatan. Perempuan berusia 68 tahun ini diakomodasi Pemprov untuk tinggal di Rusunawa Pasar Rumput seusai kehilangan rumah.

    “Iya, kalau Ibu di sini korban kebakaran. Yang di Manggarai, yang tanggal 13 Agustus kemarin,” kata Marlina ditemui di Rusun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (9/2).

    Marlina bersama sang suami yang berusia 70 tahun mengaku sangat terbantu dengan hunian yang diberikan sementara oleh Pemprov. Dia berharap bisa tinggal di Rusunawa Pasar Rumput selamanya.

    “Kalau buat saya sih, kayaknya kalau rusun ini nggak terlalu penting, dipakai sementara. Kalau saya sih nggak setuju (waktu dibatasi), lebih baik untuk selamanya lah,” ujar Marlina.

    Dia mengaku sulit untuk membangun rumah baru di Jakarta. Marlina mengatakan tak masalah untuk membayar sewa di Rusun Pasar Rumput jika diizinkan ke depannya.

    “Karena ibu masalahnya belum ngebangun (rumah). Aku belum bayar bulanan karena korban. Bayar air sama listrik, kalau bisa pindah kalau rumah udah selesai. Ada rezekinya, sehat, panjang umur,” tambah dia.

    Kata Pj Gubernur

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi. (Fawdi/detikcom)

    Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi buka suara soal rencana pembatasan masa tinggal bagi penghuni rusunawa. Teguh mengatakan aturan pembatasan masa tinggal itu masih dikaji.

    “Ini kita kan sedang masih mengkaji ya, tentu saja nanti kita akan memberikan suatu kebijakan yang terbaiklah. Kita juga memahami situasi yang sekarang, tapi kita juga harus, masyarakat juga memahami, terkait kebijakan-kebijakan pemerintah,” kata Teguh di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (9/2).

    Teguh mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mencari solusi yang terbaik untuk warga penghuni Rusunawa. Dia mengatakan, pihaknya tidak akan mengambil tindakan gegabah mengenai pembatasan masa hunian Rusunawa.

    “Tapi nanti kita akan bicarakan, kebijakan yang terbaik, solusi yang terbaik seperti apa. Kami tidak ingin gegabah langsung ambil keputusan,” ucapnya.

    Menurut Teguh solusi untuk tunggakan sewa Rusunawa masih terus dikaji. Dia mengatakan jumlah tunggakan sewa Rusunawa terbilang besar.

    Halaman 2 dari 3

    (fca/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Warga Menderita Pindah ke Rusunawa, Curhat Dulu di Kolong Jembatan Malah Bisa Makan: Blangsak Saya

    Warga Menderita Pindah ke Rusunawa, Curhat Dulu di Kolong Jembatan Malah Bisa Makan: Blangsak Saya

    TRIBUNJATIM.COM – Dampak relokasi dirasakan nyata oleh seorang warga Rusunawa Marunda.

    Rohiah (57), bukan nama sebenarnya, seorang warga Rusunawa Marunda, Jakarta Utara, membandingkan kehidupannya sebelum dan sesudah direlokasi dari kolong jembatan Kampung Walang, Jalan Lodan Raya, Ancol, Pademangan, pada 2017.

    Ia mengaku kesulitan mendapatkan penghasilan setelah tinggal di Rusunawa Marunda.

    “Mending saya tinggal di kolong jembatan lagi, tapi rezeki saya Alhamdulillah, buat makan enak,” ujar Rohiah kepada Kompas.com, Sabtu (8/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com, Minggu (9/2/2025).

    “Pas pindah ke sini, saya enggak bisa apa-apa, enggak bisa bergerak. Sebenarnya, saya mau enggak mau pindah ke sini karena terpaksa. Di sini malah blangsak saya,” tambahnya.

    Sebelum direlokasi, Rohiah dan suaminya berdagang di kawasan Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat.

    Namun, setelah dipindahkan ke Rusunawa Marunda, mereka tidak bisa lagi berdagang.

    Jarak yang jauh dari tempat usaha lama menjadi kendala utama, ditambah biaya transportasi yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.

    Rohiah mengungkapkan bahwa pemerintah sempat menjanjikan tempat usaha dan pekerjaan bagi keluarganya, tetapi janji tersebut tak pernah terwujud.

    “Saya dijanjikan akan dikasih tempat usaha, pekerjaan untuk anak atau suami. Ternyata semua itu nol, tidak ada,” katanya.

    Saat ini, satu-satunya sumber pendapatan Rohiah berasal dari anaknya yang bekerja sebagai kernet.

    “Kalau ada kerjaan, anak saya dikasih Rp 50.000. Itu pun kadang dua atau tiga hari sekali. Itu bukan cukup untuk makan saya dan suami,” ungkapnya.

    Selama tujuh tahun terakhir, Rohiah tidak mampu membayar cicilan bulanan unitnya di Rusunawa Marunda. Tunggakannya kini mencapai Rp 15 juta.

    Kesulitan membayar cicilan ini diperparah dengan kondisi suaminya yang menderita diabetes hingga mengalami kelumpuhan.

    WARGA RUSUNAWA MARUNDA – Pagar hingga kotak amal di Rusunawa Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, juga ikut dijarah maling. (KOMPAS.com/ SHINTA DWI AYU)

    “Dari pertama datang ke sini, dia memang sudah sakit diabetes, tapi belum lumpuh. Sekarang sudah tidak bisa usaha sama sekali,” jelasnya.

    Selain merawat suaminya, Rohiah juga mengasuh tiga cucunya, termasuk satu anak yang bukan dari keluarga kandungnya, tetapi ia rawat setelah orangtuanya meninggal dunia.

    Karena menunggak selama bertahun-tahun, unit tempat tinggal Rohiah disegel oleh pihak berwenang lima bulan lalu.

    Namun, ia dan keluarganya tetap bertahan di dalam rusun tersebut.

    “Sampai sekarang masih disegel. Saya diminta bayar, bahkan pernah diberi ultimatum, ‘Kalau enggak bayar, harus keluar’. Tapi saya bilang, ‘Kalau disuruh keluar, saya mau tinggal di mana? Suami saya sakit’,” ujarnya.

    Kini, Rohiah hanya bisa berharap pemerintah memberikan keringanan terkait tunggakannya, termasuk penghapusan bunga yang terus bertambah bagi para warga yang kesulitan membayar.

    Bicara relokasi, ada pula cerita warga yang tempat tinggalnya terdampak pembangunan IKN.

    Siap-siap para warga yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terima ganti rugi Rp90 M.

    Jumlah sebanyak Rp90 M tersebut sudah disiapkan oleh pemerintah untuk para warga terdampak.

    Namun selain ganti rugi, pemerintah juga memberikan opsi relokasi.

    Melansir Kompas.com, pemerintah telah menyiapkan dana ganti rugi sebesar Rp90 M untuk 2.086 hektar lahan warga yang terdampak dalam pembangunan IKN Kalimantan Timur.

    Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono, mengungkapkan hal ini di Jakarta, Jumat (2/8/2024) lalu.

    “Kami sudah menyiapkan uangnya sekitar Rp 90 miliar untuk ganti rugi,” terang Basuki.

    Basuki menjelaskan, dirinya belum bisa merinci berapa jumlah penerima ganti rugi tersebut karena masih diproses di lapangan oleh Tim Terpadu (Timdu).

    Akan tetapi, lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan IKN yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, masyarakat bisa memilih untuk menerima uang ganti rugi atau relokasi saja.

    Relokasi ini bisa dilakukan dengan skema Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.

    “Tapi dengan keluarnya Perpres 75 ini, ada alternatif untuk dibayar, nanti kita musyawarah lagi,” tambah Basuki.

    Dilansir dari salinan Perpres 75/2024, penetapan nilai tanah di IKN dilakukan oleh Kepala Otorita IKN.

    Tujuan penetapan nilai tanah adalah untuk pengelolaan tanah aset dalam penguasaan (ADP) Otorita IKN dan pelaksanaan investasi di IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

    Adapun yang dimaksud dengan ADP adalah tanah di wilayah IKN yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

    Nilai tanah ADP yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan Zona Penilaian Tanah mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh penilai publik.

    Sementara itu soal upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI di IKN, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku optimistis akan berjalan lancar.

    Jokowi menyampaikannya setelah melakukan peninjauan kawasan Istana Kepresidenan IKN, Senin (29/7/2024).

    “Kalau 17 Agustus enggak ada masalah, ini tinggal bersih-bersih,” ucap Jokowi.

    Kendati demikian, Jokowi tak memungkiri masih banyak pekerjaan besar yang belum selesai di IKN.

    Pekerjaan besar IKN tersebut di antaranya adalah pembangunan fisik yang hingga kini masih berlangsung.

    “Tapi memang masih pekerjaan besar, masih harus bersih-bersih, finishing akhir, pekerjaan besarnya masih banyak.”

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno meninjau sejumlah ruangan yang ada di kawasan Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk Kantor Presiden, Senin (29/7/2024). (YouTube/Sekretariat Presiden)

    Jokowi lantas memuji perkembangan pembangunan IKN sejauh ini.

    “Sampai sejauh ini masih baik, sangat baik,” imbuhnya, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

    Adapun hari ini merupakan hari pertama Jokowi berkantor di IKN.

    Jokowi hanya menjawab singkat saat ditanya sampai kapan akan berkantor di IKN.

    “Melihat situasi aja,” jawab Jokowi singkat.

    Saat disinggung tentang sudah berapa persen pembangunan IKN, Jokowi meminta awak media menanyakan langsung kepada Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono.

    Ia hanya memastikan fasilitas air, listrik, serta jaringan internet di IKN sudah baik.

    “Enggak ada masalah. Air melimpah, listrik oke. Internet bagus,” ucap dia.

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Warga Rusunawa Marunda: Pindah ke Sini Malah Susah, Dulu di Kolong Jembatan Bisa Makan Megapolitan 8 Februari 2025

    Warga Rusunawa Marunda: Pindah ke Sini Malah Susah, Dulu di Kolong Jembatan Bisa Makan Megapolitan 8 Februari 2025

    Warga Rusunawa Marunda: Pindah ke Sini Malah Susah, Dulu di Kolong Jembatan Bisa Makan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Rohiah (57), bukan nama sebenarnya, seorang warga
    Rusunawa Marunda
    , Jakarta Utara, membandingkan kehidupannya sebelum dan sesudah direlokasi dari kolong jembatan Kampung Walang, Jalan Lodan Raya, Ancol, Pademangan, pada 2017.
    Ia mengaku kesulitan mendapatkan penghasilan setelah tinggal di Rusunawa Marunda.
    “Mending saya tinggal di kolong jembatan lagi, tapi rezeki saya Alhamdulillah, buat makan enak,” ujar Rohiah kepada Kompas.com, Sabtu (8/2/2025).
    “Pas pindah ke sini, saya enggak bisa apa-apa, enggak bisa bergerak. Sebenarnya, saya mau enggak mau pindah ke sini karena terpaksa. Di sini malah blangsak saya,” tambahnya.
    Sebelum direlokasi, Rohiah dan suaminya berdagang di kawasan Museum Fatahillah, Kota Tua, Jakarta Barat.
    Namun, setelah dipindahkan ke Rusunawa Marunda, mereka tidak bisa lagi berdagang.
    Jarak yang jauh dari tempat usaha lama menjadi kendala utama, ditambah biaya transportasi yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka.
    Rohiah mengungkapkan bahwa pemerintah sempat menjanjikan tempat usaha dan pekerjaan bagi keluarganya, tetapi janji tersebut tak pernah terwujud.
    “Saya dijanjikan akan dikasih tempat usaha, pekerjaan untuk anak atau suami. Ternyata semua itu nol, tidak ada,” katanya.
    Saat ini, satu-satunya sumber pendapatan Rohiah berasal dari anaknya yang bekerja sebagai kernet.
    “Kalau ada kerjaan, anak saya dikasih Rp 50.000. Itu pun kadang dua atau tiga hari sekali. Itu bukan cukup untuk makan saya dan suami,” ungkapnya.
    Selama tujuh tahun terakhir, Rohiah tidak mampu membayar cicilan bulanan unitnya di Rusunawa Marunda. Tunggakannya kini mencapai Rp 15 juta.
    Kesulitan membayar cicilan ini diperparah dengan kondisi suaminya yang menderita diabetes hingga mengalami kelumpuhan.
    “Dari pertama datang ke sini, dia memang sudah sakit diabetes, tapi belum lumpuh. Sekarang sudah tidak bisa usaha sama sekali,” jelasnya.
    Selain merawat suaminya, Rohiah juga mengasuh tiga cucunya, termasuk satu anak yang bukan dari keluarga kandungnya, tetapi ia rawat setelah orangtuanya meninggal dunia.
    Karena menunggak selama bertahun-tahun, unit tempat tinggal Rohiah disegel oleh pihak berwenang lima bulan lalu.
    Namun, ia dan keluarganya tetap bertahan di dalam rusun tersebut.
    “Sampai sekarang masih disegel. Saya diminta bayar, bahkan pernah diberi ultimatum, ‘Kalau enggak bayar, harus keluar’. Tapi saya bilang, ‘Kalau disuruh keluar, saya mau tinggal di mana? Suami saya sakit’,” ujarnya.
    Kini, Rohiah hanya bisa berharap pemerintah memberikan keringanan terkait tunggakannya, termasuk penghapusan bunga yang terus bertambah bagi para warga yang kesulitan membayar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.