Xcloud.id

kab/kota: Maros

  • Profil Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Akui Pakai Narkoba, Gagal di Pilkada 2024, Harta Rp 24 M

    Profil Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari Akui Pakai Narkoba, Gagal di Pilkada 2024, Harta Rp 24 M

    GELORA.CO  – Berikut profil dari Wakil Bupati Maros Suhartina Bohari yang mengakui pakai narkoba.

    Fakta Suhartina Bohari pakai narkoba dibenarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel), Brigjen Budi Sajidin.

    Budi dalam kesempatannya sudah mewawancarai Suhartina Bohari.

    “Hasil wawancara, dia mengakui (menggunakan narkoba),” katanya, dikutip dari TribunMaros.com, Senin (9/12/2024).

    Budi melanjutkan penjelasannya, selain wawancara, dirinya juga melakukan prosedur tes urine kepada Suhartina Bohari.

    Bukan satu kali, tes urine bahkan dilaksanakan sebanyak tiga kali dengan hasil semua positif narkoba.

    Tes dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, karena yang bersangkutan ingin maju.

    Budi sempat tidak percaya Suhartina Bohari pakai barang haram tersebut.

    “Saya terima laporan kalau hasilnya positif, saya minta cek lagi, masa Wakil Bupati pakai narkotika,” tambahnya.

    Budi menambahkan, tidak tinggal diam dengan Suhartina Bohari positif narkoba jenis metamfetamin.

    Ia sudah mengirimkan undangan untuk mengikuti program rehabilitasi.

    Namun, Suhartina Bohari belum memberikan respons.

    “Kita sudah undang rehab, karena tanggung jawab kita adalah mengobati. Tolong sampaikan ke beliau, baik-baik, kita obati ya,” akunya.

    Terakhir Budi menegaskan, Suhartina Bohari bisa saja diseret ke jalur hukum apabila ada indikasi tergabung dalam jaringan peredaran narkoba.

    “Kalau dia jaringan, kita proses hukum. Kalau dia korban, kita lakukan rehabilitasi. Kalau jaringannya terungkap dan ternyata ada, maka proses hukumnya lanjut,” tutupnya.

    Profil Suhartina Bohari

    Dikutip dari ppid.maroskab.go.id, Suhartina Bohari lahir pada 13 Juli 1981.

    Perempuan berumur 43 tahun itu bernama Suhartina binti H Bohari lebih dikenal dengan nama Suhartina Bohari atau Tina Bohari ini 

    Ia menghabiskan masa kecil di tanah kelahirannya.

    Suhartina Bohari pernah tercatat bersekolah di:

    – SD Muhammadiyah Maros, lulus tahun 1993

    – SMP Baju Bodoa Maros, lulus tahun 1996

    – SMA Ramah Sejahtera Maros, lulus tahun 1999

    – S1 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, lulus tahun 2006

    Sedangkan karier politiknya dimulai saat dirinya bergabung dalam Partai Bintang Reformasi (PBR) Kabupaten Maros.

    Ia kemudian berpindah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

    Puncaknya karier politiknya, Suhartina Bohari terpilih menjadi Wakil Bupati Maros di Pilkada 2021.

    Ia mendampingi H.A.S. Chaidir Syam.

    Berikut perjalan karier Suhartina Bohari selengkapnya:

    – Wakil Bendahara DPC PBR Kab. Maros

    – Ketua DPC PBR Kab. Maros

    – Wakil Ketua DPC PAN Kab. Maros

    – Wasekjen DPP PAN

    – Sekretaris MPO Pemuda Pancasila Kab. Maros

    – Anggota DPRD Kab Maros (2009 – 2019)

    – Ketua Yayasan Ponpes Hj. Hania Maros

    – Wakil Bupati Maros (2021-2024)

    Gagal di Pilkada 2024

    Suhartina Bohari sempat mencoba peruntungannya kembali dengan maju di Pilkada 2024.

    Ia mendaftarkan diri bersama pasangan sebelumnya Chaidir Syam.

    Keduanya mendatangi KPU Maros Rabu (28/8/2024).

    Chaidir Syam-Suhartina Bohari kala itu mengklaim didukung 16 parpol.

    Diantaranya Golkar,PAN, PDIP, Nasdem, Gelora, Hanura, PPP, PKS, Perindo, Gerindra PBB, PKB, Demokrat, PSI, Partai Buruh dan PKN.

    Pasangan petahana ini menargetkan menang 80 persen suara masyarakat.

    Namun pasangan ini kandas di tengah jalan.

    Chaidir Syam-Suhartina Bohari dinyatakan Takak Syarat (TMS) alias tak lolos hasil pemeriksaan kesehatan.

    “Kami telah memberikan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen syarat calon. Hasil pemeriksaan kesehatan untuk calon bupati memenuhi syarat dan wakil bupati tidak memenuhi syarat,” ujar Ketua KPU Maros, Jumaedi, Sabtu (7/9/2024) lalu, dikutip dari Tribun-Timur.com.

    Pada akhirnya, Pilkada Maros 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon.

    Yakni Chaidir Syam yang memiliki pasangan baru A. Muetazim Mansyur melawan kotak kosong.

    KPU Maros menetapkan Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur mengalahkan perolehan suara kotak kosong setelah meraih dukungan lebih dari 60 persen pemilih yang datang ke TPS.

    Penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara pilkada ini ditetapkan di Aula KPU Maros, Rabu (4/12/2024). 

    Paslon Chaidir Syam-A Muetazim Mansyur meraih 121.892 atau 64,01 persen suara, sedangkan kotak kosong hanya meraih 68.527 atau 35,99 persen suara.

    Harta kekayaan Suhartina Bohari

    Suhartina Bohari memiliki harta kekayaan mencapai Rp.24.262.373.799 yang dilaporkan pada 10 Januari 2023 di LHKPN KPK.

    Berikut rincian lengkapnya:

    Tanah Dan Bangunan Rp. 23.677.560.000

    1. Tanah Seluas 2470 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 370.500.000

    2. Tanah Seluas 5400 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 810.000.000

    3. Tanah Seluas 3612 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 361.000.000

    4. Tanah Seluas 3086 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.000.000.000

    5. Tanah Seluas 1425 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 213.750.000

    6. Tanah Seluas 5900 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 885.000.000

    7. Tanah Seluas 9871 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 987.100.000

    8. Tanah Seluas 8418 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 168.360.000

    9. Tanah Dan Bangunan Seluas 545 M2/545 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.000.000.000

    10. Tanah Seluas 201 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 201.000.000

    11. Tanah Seluas 400 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 400.000.000

    12. Tanah Dan Bangunan Seluas 318 M2/318 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 318.000.000

    13. Tanah Seluas 13888 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 1.388.800.000

    14. Tanah Seluas 50091 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 5.009.100.000

    15. Tanah Seluas 15596 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 1.559.600.000

    16. Tanah Seluas 311 M2 Di Kab / Kota Gowa, Hasil Sendiri Rp. 31.100.000

    17. Tanah Seluas 38550 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 3.855.000.000

    18. Tanah Seluas 179 M2 Di Kab / Kota Kota Makassar , Hasil Sendiri Rp. 107.400.000

    19. Tanah Seluas 4293 M2 Di Kab / Kota Maros, Warisan Rp. 643.950.000

    20. Tanah Seluas 2015 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.007.500.000

    21. Tanah Seluas 71 M2 Di Kab / Kota Bone, Hasil Sendiri Rp. 7.100.000

    22. Tanah Seluas 13533 M2 Di Kab / Kota Maros, Hasil Sendiri Rp. 1.353.300.000

    Alat Transportasi Dan Mesin Rp. 200.000.000

    1. Mobil, Toyota Innova Tahun 2017, Hasil Sendiri Rp. 200.000.000

    Harta Bergerak Lainnya Rp. 210.000.000

    Surat Berharga Rp. —-

    Kas Dan Setara Kas Rp. 51.544.731

    Harta Lainnya Rp. —-

    Utang Rp. —-

    Total Harta Kekayaan (Ii-Iii) Rp. 24.139.104.73

  • Guru Pesantren di Maros Dipecat usai Lecehkan 20 Santriwati saat Setor Hafalan – Halaman all

    Guru Pesantren di Maros Dipecat usai Lecehkan 20 Santriwati saat Setor Hafalan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, Maros – Abdul Haris, seorang guru di Pesantren Hj Haniah Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros, resmi dipecat setelah diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 20 santriwati saat mereka menyetorkan hafalan.

    Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi pihak pesantren dan masyarakat.

    Pimpinan Pondok Pesantren Muhammad Arif menyesalkan tindakan Abdul Haris.

    “Kami sangat menyesalkan tindakan oknum tersebut sehingga kami telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan oknum itu. Kejadian ini sangat disesalkan,” ungkap Arif.

    Arif juga menambahkan bahwa pihak pesantren akan melakukan perubahan sistem pengajaran untuk mencegah kejadian serupa.

    “Insyaallah ke depan kami berupaya agar setoran hafalan tidak lagi dilakukan di hadapan guru laki-laki. Nantinya, santri perempuan akan diarahkan ke guru perempuan,” jelasnya.

    Untuk memastikan keamanan santri, Arif menyampaikan bahwa pihak pesantren akan menghindari interaksi langsung antara guru laki-laki dan santri perempuan.

    “Kami juga mengimbau kepada seluruh orang tua santri agar tidak merasa khawatir. Kasus ini sudah masuk ke ranah hukum dan oknumnya telah ditangani. Kami memastikan situasi di pesantren aman,” tegasnya.

    Arif juga menyebutkan bahwa pihak pesantren telah melakukan diskusi internal dengan pengurus yayasan untuk membahas langkah-langkah perbaikan dalam pengawasan terhadap santri.

    “Pihak yayasan merespons positif upaya pencegahan ini,” tambahnya.

    Proses Hukum terhadap Terduga Pelaku

    Abdul Haris kini berada dalam tahanan di Mapolres Maros sejak 5 Desember 2024.

    Kasat Reskrim Polres Maros, Iptu Aditya Pandu, menyatakan bahwa terduga pelaku terancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp5 miliar.

    “Terduga dijerat Pasal 82 Ayat 1 dan Ayat 2 Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak,” jelas Pandu.

    Pandu menambahkan bahwa sudah ada sekitar 8 saksi yang diperiksa, termasuk orang tua korban.

    “Pelecehan seksual ini terjadi pada tanggal 4 November lalu, namun baru diketahui oleh orang tua korban beberapa waktu terakhir,” tutupnya.

    Dengan langkah-langkah pencegahan yang diambil, diharapkan kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

    (Tribun-Timur.com/Nurul Hidayah)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Wakil Bupati Maros Suhartina Positif Narkoba, BNN Minta Segera Direhabilitasi

    Wakil Bupati Maros Suhartina Positif Narkoba, BNN Minta Segera Direhabilitasi

    GELORA.CO –  Wakil Bupati (Wabup) Maros, Suhartina Bohari dikabarkan telah positif mengonsumsi narkoba. Wakil bupati berparas cantik nan anggun itu kini harus menjalani rehabilitiasi.

    Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan (Sulsel), Brigjen Budi Sajidin menegaskan, bahwa hasil uji laboratorium orang nomor dua di Kabupaten Maros itu positif menunjukkan memakai narkoba. Hasil pemeriksaan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali dan hasilnya tetap sama.

    “Ya hasilnya itu (positif narkoba). Saya sudah minta beberapa kali di tes ulang dan hasilnya tetap sama (positif narkoba),” ungkap Budi kepada wartawan Jumat 6 Desember 2024.

    Dia menerangkan, hasil tes tersebut sebenarnya diperkuat dengan adanya pernyataan Wabup Suhartina dari hasil wawancara yang mengaku telah mengomsumsi narkoba. Kemudian, hasil pengecekan juga tergambar ada yang membedakan antara penggunaan obat biasa atau narkotika. Meskipun awalnya, dia hanya mengaku menggunakan obat tidur dan obat mencret.

    “Hasil wawancara, dia mengakui (menggunakan narkoba). Bukan rekayasa siapa-siapa, memang itu hasilnya. Kemudian perkuat dengan saya suruh tes lagi. Akhirnya keluar hasil laboratorium yang jelas. Kalau obat batuk ya batuk, obat mencret ya mencret, kalau narkoba ya narkoba. Itu tidak bisa dibohongi,” jelas Budi.

    Hingga kini, Budi mengaku akan mendalami lagi kasus obatan terlarang yang melibatkan pejabat pemerintah kabupaten tersebut. Kendati begitu, Budi juga menegaskan pihaknya berkomitmen untuk menindak tegas pengguna narkoba. Namun BNN Sulsel merekomendasikan Suhartina untuk menjalani rehabilitasi terlebih dahulu.

    “Kalau dia jaringan, kita proses hukum. Kalau dia korban, kita lakukan rehabilitasi. Kita sudah undang untuk rehabilitasi, mudah-mudahan beliau datang,” tegasnya.

    Lebih jauh, Budi berharap Suhartina proaktif untuk memenuhi undangan rehabilitasi dari BNN Sulsel. Budi memastikan pihaknya akan melakukan penanganan demi kesembuhan Suhartina.

    “Tolong sampaikan kepada beliau dengan baik-baik, kita obati, ya,” ucap Budi memungkasi.

    Sebelumnya diberitakan, BNN Sulsel sudah meminta Suhartina menjalani rehabilitasi sejak September. Namun hal itu tidak direspons hingga BNN Sulsel kembali menyurati Suhartina menjalani asesmen untuk program rehabilitasi pada Senin 25 November 2024

    Suhartina sebelumnya juga pernah memberi keterangan pers jika dirinya tidak mengomsumsi narkoba melainkan hanya mengomsumsi obat penenang yang didapat melalui resep dokter. Obat itu ia konsumsi sebelum tes kesehatan pada pencalonan Pilbub Maros 2024 lalu.

    Suhartina mengklaim dirinya hanya mengkonsumsi obat tidur. Ia mengatakan dirinya mengkonsumi obat tidur lantaran kehidupan rumah tangganya sedang dalam masalah.

    “Dalam enam bulan terakhir rumah tangga saya agak melow makanya dari sisi kesehatan tidur saya agak terganggu, makanya saya mengkonsumsi obat tidur,” kata Suhartina saat konferensi pers yang diadakan di Yello Cafe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Minggu 15 September 2024 lalu.

    Ia mengakui sudah empat bulan ia mengonsumsi obat tidur. Penggunaan obat tidur pun kata dia sesuai dengan resep dokter. Namun, belakangan Suhartina baru mengakui jika dirinya menggunakan barang haram tersebut.

  • Sudirman Unggul di 10 Daerah

    Sudirman Unggul di 10 Daerah

    Makassar, CNN Indonesia —

    Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi unggul sementara di 11 dari 24 kabupaten/kota pada rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel.

    Dalam rapat pleno rekapitulasi suara Pilgub Sulsel yang digelar sejak Jumat (6/12) malam, pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi unggul dari paslon nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad.

    “Dengan begitu rapat pleno rekapitulasi suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dibuka secara resmi,” ujar Ketua KPU Hasbullah, Jumat (6/12).

    Berdasarkan hasil sementara rekapitulasi suara Pilgub Sulsel, pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi unggul di 10 kabupaten kota yakni, Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Maros, Kota Palopo, Pangkep, Barru, Wajo, Luwu, Luwu Utara dan Bulukumba.

    Sementara pasangan nomor urut 1, Danny Pomanto-Azhar Arsyad hanya unggul di satu kabupaten yakni Kabupaten Bantaeng.

    Berikut hasil sementara rekapitulasi suara Pilgub Sulsel.

    Kabupaten Sidrap : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 38.153. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 102.681. Suara sah, 140.834, suara tidak sah 4.828, total suara 145.662
    .
    Kota Parepare : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 29.744. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 54.481. Suara sah 84.225, tidak sah 6.506, total suara 90.731.

    Kabupaten Maros : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 50.765. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 134.162. Suara sah 184.927, tidak sah 9.313, total suara 194.240.

    Kota Palopo : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 35.038. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, 55.443. Suara sah, 90.481, suara tidak sah 5.678, total suara 96.159.

    Kabupaten Pangkep : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 56.291. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 126.782. Suara sah 183.073, tidak sah, 9.834, total suara 192.907.

    Kabupaten Barru : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 34.516. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 69.297. Suara sah 103.813, tidak suara 4.098, total suara 107.911.

    Kabupaten Wajo : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 50.350. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 161.144. Suara sah 211.494, tidak sah 5.128, total suara 216.622

    Kabupaten Luwu : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 70.032. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 134.797. Suara sah 204.829, tidak sah 5.804, total suara 210.633.

    Kabupaten Luwu Utara : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 63.844. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 105.511. Suara sah 169.355, tidak sah 8.228, total suara 177.583.

    Kabupaten Bulukumba : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 68.277. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 150.342. Suara sah 218.619, tidak sah 8.398, total suara 227.017.

    Kabupaten Bantaeng : nomor urut 1, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Azhar Arsyad 65.442. Nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi 50.700. Suara sah 116.142, tidak sah 55.05, total suara 121.647.

    (mir/sfr)

    [Gambas:Video CNN]

  • IAS, Adnan, dan Appi Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel Gantikan Taufan Pawe, Siapa Jago?

    IAS, Adnan, dan Appi Dianggap Cocok Pimpin Golkar Sulsel Gantikan Taufan Pawe, Siapa Jago?

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kepemimpinan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan di bawah komando Taufan Pawe disinyalir bakal dievaluasi DPP. Bocoran itu disampaikan Politisi Senior Golkar Nurdin Halid.

    Hal itu merujuk pada hasil yang diperoleh Golkar di Pemilu 2024 ini. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari 2024 lalu, partai Golkar kehilangan kursi ketua DPRD di beberapa Kabupaten/kota. Seperti DPRD Sulsel, DPRD Luwu Utara, DPRD Maros dan DPRD Palopo.

    Bukan hanya itu ada sekitar 8 kader Golkar yang tumbang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kemarin.

    Mereka adalah Ketua Golkar Parepare Erna Rasyid, Ketua Golkar Sinjai Andi Kartini Ottong, Ketua Golkar Pinrang Usman Marham, Ketua Golkar Enrekang Muh Irpan, Ketua Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara, Ketua Golkar Toraja Utara Yohanis Bassang, serta Ketua Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso.

    “Jadi semuanya harus dievaluasi terhadap kegagalan yang tidak bisa kita pertahanan,” tegas Nurdin Halid di Makassar, Jumat (6/12/2024).

    Sehingga kata wakil ketua Komisi VI DPR RI itu, pengurus Golkar yang baru nanti harus segera membicarakan 4 tahun depan, apa strategi apa yang dia akan lakukan agar Golkar kembali berjaya di Sulsel.

    “Pengurus yang baru nanti harus membicarakan 4 tahun ke depan, agar pemilu 2029 kita bisa merebut kembali ketua DPRD dan memperbanyak ke terpilih di Pilkada,” jelasnya.

    Menurut Nurdin, hasil pada Pemilu 2024 mencerminkan kualitas kepemimpinan partai di daerah.

    “Hasil Pemilu dan Pilkada adalah cerminan dari sejauh mana mesin partai berjalan efektif. Jika ada kekurangan, ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Golkar di Sulsel,” kata Nurdin Halid.

  • Ingin Ganti Taufan Pawe? NH Sebut Tiga Kader Berpotensi Pimpin Golkar Sulsel

    Ingin Ganti Taufan Pawe? NH Sebut Tiga Kader Berpotensi Pimpin Golkar Sulsel

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Sulawesi Selatan seharusnya berlangsung pada bulan Desember ini. Namun diundur sekitar bulan April 2025 nanti.

    Mantan ketua DPD Golkar Sulsel, Nurdin Halid menyebutkan ada tiga kader Potensial yang bisa memimpin partai berlambang pohon beringin rindang ini. Mereka adalah mantan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS), Adnan Purichta Ichsan dan Munafri Arifuddin (Appi). 

    “Saya kira ketiga-tiganya, pak IAS, Adnan dan Appi memiliki elektabilitas, kualitas dan memiliki pengalaman,” kata Nurdin Halid saat ditemui, Jumat (6/12/2024).

    Dia menyebutkan IAS dan Adnan telah memimpin daerah selama dua periode. Sementara Appi wali kota terpilih 2024 ini. 

    “Ketiganya memenuhi syarat dan mereka ini memiliki potensi mengembalikan kejayaan Golkar,” ujarnya.

    Diketahui, pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Februari 2024 lalu, Partai Golkar telah kehilangan kursi ketua DPRD di beberapa Kabupaten/kota. Seperti DPRD Sulsel, DPRD Luwu Utara, DPRD Maros, dan DPRD Palopo.

    Bukan hanya itu, ada sekitar 8 kader Golkar yang tumbang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak kemarin. Mereka adalah Ketua Golkar Parepare Erna Rasyid, Ketua Golkar Sinjai Andi Kartini Ottong, Ketua Golkar Pinrang Usman Marham, Ketua Golkar Enrekang Muh Irpan, Ketua Golkar Tana Toraja Victor Datuan Batara, Ketua Golkar Toraja Utara Yohanis Bassang, serta Ketua Golkar Palopo Rahmat Masri Bandaso.

    “Jadi semuanya harus dievaluasi terhadap kegagalan yang tidak bisa kita pertahankan,” tegasnya.

  • Bulog Makassar tuntaskan penyaluran bantuan pangan CBP 2024

    Bulog Makassar tuntaskan penyaluran bantuan pangan CBP 2024

    Kami bersama tim dan Dinas Ketahanan Pangan meninjau langsung penyaluran bantuan beras pangan di kelurahan. Hari ini, di Kelurahan Banta-bantaeng dengan penerima bantuan sebanyak 675 penerima dan di Kelurahan Paropo ada 538 penerima

    Makassar (ANTARA) – Perum Bulog Cabang Makassar menuntaskan penyaluran bantuan pangan yang bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2024 hingga pekan kedua Desember 2024 ke sejumlah kelurahan di 15 kecamatan wilayah Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

    “Kami bersama tim dan Dinas Ketahanan Pangan meninjau langsung penyaluran bantuan beras pangan di kelurahan. Hari ini, di Kelurahan Banta-bantaeng dengan penerima bantuan sebanyak 675 penerima dan di Kelurahan Paropo ada 538 penerima,” ujar Pemimpin Perum Bulog Kantor Cabang Makassar Karmila Hasmin Marunta, Kamis.

    Peninjauan tersebut laksanakan sebagai bentuk komitmen Perum Bulog atas penugasan pemerintah guna memastikan penerima bantuan pangan untuk tahapan ketiga alokasi Desember agar tepat sasaran.

    Untuk alokasi bantuan pangan ditahap ketiga dengan batas akir penyaluran oleh kelurahan hingga 15 Desember di Wilayah Kota Makassar sebanyak 40.560 ton tersebar di 153 kelurahan.

    Karmila berharap bantuan pangan dari CBP tersebut dapat berlanjut tahun 2025, sebab masyarakat kurang mampu telah merasakan manfaatnya. Sedangkan kondisi untuk stok di Gudang Bulog Makassar masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

    “Saat ini stok beras yang ada di Gudang Bulog Makassar masih ada 22.700 ton, dimana melihat penyaluran per bulannya 2.060 ton per bulan sangat mencukupi hingga akhir tahun dan awal tahun depan,” katanya

    Karmila mengatakan, Kantor Bulog Cabang Makassar ini membawahi lima daerah masing-masing di Kota Makassar, Kabupaten Maros, Pangkep, Gowa dan Takalar. Mengenai dengan penyaluran pangan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dimaksimalkan selesai sebelum akhir Desember 2024.

    “Penyaluran bantuan pangan ini kita maksimalkan selesai pekan kedua Desember ini. Harapannya jelang natal dan tahun baru masyarakat terpenuhi kebutuhan pangannya di rumah masing-masing. Bantuan pangan ini kita sudah menyalurkan selama sembilan bulan di 15 kecamatan, ini tahap terakhir, alokasi 2024,” katanya.

    Petugas kelurahan mendata KTP milik warga penerima bantuan di Kantor Kelurahan Banta-bantaeng, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (4/12/2024). (ANTARA/Darwin Fatir.)

    Salah seorang penerima bantuan pangan pemerintah Rahmat menyampaikan, sudah dua kali menerima bantuan beras 10 kilogram yang diambil di Kantor Lurah Banta-bantaeng.

    “Alhamdulillah, sangat puas dan bermanfaat bagi masyarakat. Kami di rumah ada tiga orang, saya, istri dan anak. Saya dapat dua kali bantuan karena datanya baru masuk. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi bantuan beras seperti ini,” katanya pria yang berprofesi tukang pijit ini.

    Di tempat terpisah, penerima bantuan pangan lainnya Abdul Rahman yang berprofesi sebagai buruh harian dan juga pengemudi ojek daring menyampaikan bersyukur mendapat bantuan beras dari pemerintah dan sangat terbantu keterpenuhan pangannya.

    “Alhamdulillah, selama ada bantuan beras dari pemerintah yang diambil di kantor lurah ini kami terbantu. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi bantuan. Berasnya bagus, enak dimakan. Pokoknya berasnya bagus,” kata dia di Kantor Kelurahan Paropo.

    Sekretaris Lurah Paropo Anwar menambahkan penerima PKM di wilayahnya sebanyak 238 jiwa. Pihaknya menargetkan penyaluran beras tersebut selesai pada 15 Desember 2024. Mekanisme penyalurannya dengan sistem antrian pengambilan melalui penyampaian di WhatsApp grup RT dan RW masing-masing.

    Berdasarkan data KPM penerima bantuan pangan di Makassar tercatat sebanyak 45.900 KPM terdata dalam layanan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dengan penyaluran setiap tahapan sekitar 40 ribu ton, tersebar di 153 kelurahan dan 15 kecamatan se-Kota Makassar.

    Pewarta: M Darwin Fatir
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2024

  • VIDEO: Satu TPS di Maros Gelar Pemilihan Suara Ulang

    VIDEO: Satu TPS di Maros Gelar Pemilihan Suara Ulang

    Satu tempat pemungutan suara di kecamatan Simbang, Sulawesi Selatan, menggelar pemilihan suara ulang (PSU). PSU dilakukan lantaran adanya pemilih yang mencoblos menggunakan KTP Maros padahal sudah pindah domisili.

    Ringkasan

  • KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    KPU RI: Pemungutan suara ulang Pilkada paling lambat 6 Desember 2024

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) paling lambat dilaksanakan pada Jumat, 6 Desember 2024.

    “Semoga tidak ada penambahan PSU lagi mengingat PSU paling lambat dilaksanakan 6 Desember,” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 09.00 WIB ada 496 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Apabila dirincikan sebanyak 149 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 102 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    Berikut tanggal pelaksanaan PSL/PSS/PSU Pilkada Serentak 2024:

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (30 November 2024)
    2. Bali: Karangasem (1 Desember 2024)
    3. Banten: Kota Tangerang (1 Desember 2024) dan Tangerang Selatan (1 dan 4 Desember 2024)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (3 Desember 2024)
    5. Gorontalo: Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo dan Kota Gorontalo (27 November 2024)
    6. Jambi: Kota Sungai Penuh (2 Desember 2024)
    7. Jawa Barat: Bogor (3 Desember 2024), Karawang (28 November 2024) dan Sukabumi (1 Desember 2024)
    8. Jawa Tengah: Karanganyar (30 November 2024), Kota Semarang (0) dan Pemalang (30 November 2024)
    9. Jawa Timur: Bangkalan (30 November 2024), Bondowoso (2 Desember 2024), Kota Madiun (1 Desember 2024), Sampang (2 Desember 2024) dan Sumenep (1 Desember 2024)
    10. Kalimantan Barat: Ketapang (29 November 2024), Landak (2 Desember 2024), Melawi (0) dan Mempawah (0)
    11. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (30 November 2024), Kapuas (1 Desember 2024), Katingan (1 Desember 2024) Kota Palangka Raya (1 Desember 2024) dan Kotawaringin Timur (4 Desember 2024)
    12. Kalimantan Timur: Balikpapan (Masih dibahas/rapat di KPU Kota Balikpapan, karena surat Bawaslu baru masuk), Bontang (Masih dibahas KPU Bontang), Kutai Kartanegara (Masih dibahas KPU Kutai Kartanegara), Kutai Timur (2 Desember 2024), Penajam Paser Utara (2 Desember 2024) dan Samarinda (2 Desember 2024)
    13. Kalimantan Utara: Malinau (27 November 2024) dan Nunukan (30 November 2024)
    14. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1 Desember 2024)
    15. Maluku: Kepulauan Tanimbar (4 Desember 2024), Maluku Barat Daya (2 Desember 2024), Maluku Tengah (0), Maluku Tenggara (0) dan Seram Bagian Barat (2 Desember 2024)
    16. Maluku Utara: Halmahera Tengah (2 Desember 2024), Halmahera Utara (3 Desember 2024), Kota Ternate (1 Desember 2024) dan Pulau Taliabu (0)
    17. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (3 Desember 2024)
    18. Nusa Tenggara Timur: Alor (6 Desember 2024), Flores Timur (6 Desember 2024) dan Kota Kupang (5 Desember 2024)
    19. Papua: Jayapura (Belum menentukan tanggal), Kepulauan Yapen (Belum menentukan tanggal), Mamberamo Raya (Belum menentukan tanggal), Sarmi (Per tanggal 28 November 2024 belum dilaksanakan) dan Supiori (Belum menentukan tanggal)
    20. Papua Barat Daya: Maybrat (0) dan Tambrauw (0)
    21. Papua Pegunungan: Jayawijaya (2 dan 4 Desember 2024) dan Yahukimo (28 November 2024)
    22. Papua Selatan: Asmat (0) dan Boven Digoel (2 Desember 2024)
    23. Papua Tengah (28 November dan 3 Desember 2024), Nabire (28 November 2024), Paniai (30 November 2024), Puncak (28 November 2024)
    24. Sulawesi Barat: Mamasa (2 Desember 2024), Mamuju (5 Desember 2024) dan Pasangkayu (2 Desember 2024)
    25. Sulawesi Selatan: Bone (2 Desember 2024), Enrekang (4 Desember 2024), Luwu Timur (3 Desember 2024), Makassar (4 Desember 2024), Maros (3 Desember 2024), Tanatoraja (2 Desember 2024) dan Toraja Utara (0)
    26. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (3 Desember 2024) dan Kota Kendari (1 Desember 2024).
    27. Sumatera Barat: Dharmasraya (0), Kepulauan Mentawai (6 Desember 2024) dan Tanah Datar (1 Desember 2024)
    28. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1 Desember 2024), Kota Palembang (2 Desember 2024), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (1 Desember 2024)
    29. Sumatera Utara: Asahan, Deli Serdang, Kota Binjai, Medan, Nias (1 Desember 2024) dan Nias Selatan (4 Desember 2024).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    KPU RI: 456 TPS gelar pemungutan suara kembali di Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Anggota KPU RI Iffa Rosita mengungkapkan ada sekitar 456 tempat pemungutan suara (TPS) yang akan kembali melakukan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024.

    Berdasarkan data KPU RI pada hari Senin (2/12), pukul 21.15 WIB, ada sebanyak 146 TPS akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU), 242 TPS pemungutan suara susulan (PSS) dan 68 TPS melakukan pemungutan suara lanjutan (PSL).

    “Ini data terbaru (total 456TPS),” kata Iffa saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin pada hari Jumat (29/11) menjelaskan ada beberapa alasan dilaksanakan PSU, PSS dan PSL. Pertama, bencana alam.

    Kedua, gangguan keamanan. Ketiga, kesalahan administrasi atau prosedur oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).

    Keempat, pemilih yang tidak mendaftar atau tidak menggunakan hak pilih. Kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu.

    Berikut jumlah TPS Pilkada 2024 yang terdampak:

    A. PSU

    1. Aceh: Kota Banda Aceh (1)
    2. Bali: Karangasem (1)
    3. Banten: Kota Tangerang Selatan (2)
    4. Bengkulu: Bengkulu Tengah (1)
    5. Jambi: Kota Sungai Penuh (5)
    6. Jawa Barat: Bogor (1) dan Sukabumi (1)
    7. Jawa Tengah: Karanganyar (1), Kota Semarang (1) dan Pemalang (1)
    8. Jawa Timur: Bangkalan (4), Bondowoso (1), Kota Madiun (1), Sampang (2) dan Sumenep (2)
    9. Kalimantan Barat: Ketapang (1), Landak (2), Melawi (1) dan Mempawah (2)
    10. Kalimantan Tengah: Barito Selatan (2), Kapuas (1), Katingan (1) Kota Palangka Raya (2) dan Kotawaringin Timur (1)
    11. Kalimantan Timur: Kutai Timur (2), Penajam Paser Utara (2) dan Samarinda (1)
    12. Kepulauan Riau: Kota Tanjungpinang (1)
    13. Maluku: Kepulauan Tanimbar (1), Maluku Barat Daya (1), Maluku Tenggara (4) dan Seram Bagian Barat (1)
    14. Maluku Utara: Halmahera Tengah (1), Halmahera Utara (2), Kota Ternate (1) dan Pulau Taliabu (5)
    15. Nusa Tenggara Barat: Sumbawa Barat (1)
    16. Nusa Tenggara Timur: Alor (1), Flores Timur (2) dan Kota Kupang (1)
    17. Papua: Jayapura (4), Kepulauan Yapen (1), Mamberamo Raya (7) dan Supiori (2)
    18. Papua Barat Daya: Maybrat (2) dan Tambrauw (2)
    19. Papua Pegunungan: Jayawijaya (18)
    20. Papua Selatan: Asmat (3) dan Boven Digoel (1)
    21. Papua Tengah (5)
    22. Sulawesi Barat: Mamasa (3), Mamuju (3) dan Pasangkayu (1)
    23. Sulawesi Selatan: Bone (1), Enrekang (3), Luwu Timur (1), Makassar (1), Maros (1), Tanatoraja (2) dan Toraja Utara (1)
    24. Sulawesi Tenggara: Kolaka Utara (1) dan Kota Kendari (1)
    25. Sumatera Barat: Dharmasraya (1), Kepualauan Mentawai (2) dan Tanah Datar (1)
    26. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam (1), Kota Palembang (5), dan Kabupaten Ogan Komering Illir (2)
    27. Sumatera Utara: Nias Selatan (5)

    B. PSS

    1. Papua: Sarmi (5)
    2. Papua Pegunungan: Jayawijaya (11) dan Yahukimo (35)
    3. Papua Tengah (80), Nabire (1) dan Puncak (2)
    4. Sumatera Utara: Asahan (2), Deli Serdang (30), Kota Binjai (20), Medan (54), Nias (2)

    C. PSL

    1. Banten: Kota Tangerang (1)
    2. Jawa Barat: Karawang (1)
    3. Maluku: Maluku Tengah (1)
    4. Papua Pegunungan: Jayawijaya (3)
    5. Papua Selatan: Asmat (1)
    6. Papua Tengah: Paniai (53)
    7. Sumatera Utara: Deli Serdang (1) dan Medan (7).

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024