Xcloud.id

kab/kota: Manila

  • Eks Presiden Duterte Didakwa Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan

    Eks Presiden Duterte Didakwa Atas Kejahatan terhadap Kemanusiaan

    Jakarta –

    Mantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte, didakwa atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    Pria berusia 80 tahun ini dituduh bertanggung jawab secara pidana terkait puluhan pembunuhan yang diduga terjadi sebagai bagian dari apa yang disebutnya sebagai ‘perang melawan narkoba’. Dalam operasi tersebut, ribuan pengedar narkoba kecil-kecilan, pengguna, dan lainnya dibunuh tanpa diadili.

    Surat dakwaan ICC, yang beberapa bagiannya telah disensor sebelum dirilis ke publik, dikeluarkan pada Juli lalu tetapi baru dipublikasikan pada Senin (22/09).

    Wakil jaksa ICC, Mame Mandiaye Niang, mengatakan Duterte adalah “pelaku tidak langsung” dalam rentetan pembunuhan tersebut. Aksi pembunuhan itu sendiri, menurut pengadilan, dilakukan orang lain termasuk polisi.

    Dakwaan pertama terhadap Duterte menyangkut dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap 19 orang di Kota Davao antara 2013 dan 2016 saat ia menjabat sebagai wali kota di sana.

    Dakwaan kedua berkaitan dengan pembunuhan terhadap 14 “target bernilai tinggi” di berbagai lokasi di Filipina. Adapun dakwaan ketiga berkaitan dengan pembunuhan dan percobaan pembunuhan terhadap 45 orang dalam operasi pembersihan desa.

    Dakwaan kedua dan ketiga terjadi saat Duterte menjabat presiden Filipina, antara 2016 dan 2022, ketika dia melancarkan apa yang disebutnya sebagai ‘perang melawan narkoba’.

    Duterte tidak menyampaikan permintaan maaf atas tindakan keras antinarkoba yang menewaskan lebih dari 6.000 orangmeskipun para aktivis yakin angka sebenarnya bisa mencapai puluhan ribu orang.

    Pengacara Duterte mengatakan kliennya tidak dapat diadili karena kesehatannya yang buruk.

    Getty ImagesMantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, membaca surat perintah penahanannya saat berada di Pangkalan Udara Villamor di Manila, Selasa (11/03).

    Pada Mei lalu, mantan presiden tersebut kembali terpilih sebagai wali kota Davao, meskipun berada di penjara. Putranya, Sebastian (yang telah menjabat sebagai wali kota sejak 2022), mengemban tugas sebagai wali kota sementara menggantikan ayahnya.

    Para pendukung Duterte menuduh ICC digunakan sebagai alat politik oleh presiden saat ini, Ferdinand Marcos, yang secara terbuka berselisih dengan keluarga Duterte.

    ICC tidak memiliki wewenang untuk menangkap orang tanpa kerja sama dari negara tempat mereka berada. Marcos sebelumnya telah menolak bekerja sama dengan ICC.

    Mantan juru bicara kepresidenan Duterte, Salvador Panelo, mengecam penangkapan Duterte. Dia mengklaim penangkapan Duterte “melanggar hukum” karena Filipina telah menarik diri dari ICC.

    Namun, ICC sebelumnya mengatakan bahwa mereka memiliki yurisdiksi di Filipina atas dugaan kejahatan yang dilakukan sebelum Filipina menarik diri sebagai anggota.

    Rodrigo Duterte adalah mantan kepala negara Asia pertama yang didakwa oleh ICC dan tersangka pertama yang diterbangkan ke Den Haag di Belanda, tempat pengadilan tersebut berada selama lebih dari tiga tahun terakhir. Ia telah ditahan di sana sejak Maret.

    AFPPesawat jet yang membawa mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte ke Belanda, terlihat di landasan pacu Pangkalan Udara Villamor di Pasay, Metro Manila, 11 Maret 2025.

    Duterte ditangkap di bandara Manila pada 11 Maret lalu. Dalam beberapa jam sudah berada di dalam pesawat jet sewaan menuju Den Haag, tempat ICC berkantor.

    Selama penerbangan, Duterte berbicara seraya direkam kamera ponsel. Hasil rekamannya kemudian disebarluaskan melalui platform Facebook.

    “Saya adalah orang yang memimpin aparat penegakan hukum dan militer kita. Saya sudah katakan bahwa saya akan melindungi Anda dan saya akan bertanggung jawab atas semua ini,” katanya dalam sebuah video Facebook.

    Duterte mempertanyakan dasar surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC: “Kejahatan apa yang telah saya lakukan?”

    Begitu pesawat mendarat di Rotterdam, ICC mengonfirmasi bahwa Duterte ditahan untuk menghadapi dakwaan “pembunuhan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan”.

    “Sidang akan dijadwalkan pada waktunya untuk menghadirkan Duterte di pengadilan,” sebut ICC.

    Getty ImagesPara pendukung Duterte berkumpul di luar Lembaga Pemasyarakatan Den Haag untuk memprotes penangkapannya.

    Pada Maret lalu, para pendukung Duterte berkumpul di luar Lembaga Pemasyarakatan Den Haag untuk memprotes penangkapannya.

    Banyak dari mereka melambaikan bendera Filipina, sementara yang lain menirukan gerakan khas Duterte dengan mengepalkan tangan.

    “Kami mendukung Duterte,” demikian bunyi spanduk yang dibentangkan para pendukungnya.

    Beberapa orang berteriak “bawa dia kembali” dan melambaikan bendera Filipina tatkala sebuah kendaraan yang diduga membawa Duterte melaju ke pusat penahanan ICC di Den Haag,

    “Tidak ada proses hukum yang semestinya,” kata Duds Quibin, 50 tahun, kepada kantor berita AFP.

    “Ini penculikan. Mereka hanya menaikkannya ke pesawat dan membawanya ke sini.”

    Berbicara kepada kantor berita AFP di luar Gedung ICC, Gilbert Andres, seorang pengacara yang mewakili para korban perang narkoba, mengatakan: “Klien saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena doa mereka telah terjawab.”

    “Penangkapan Rodrigo Duterte merupakan sinyal yang bagus untuk keadilan pidana internasional. Itu berarti tidak ada seorang pun yang kebal hukum,” Andres menambahkan.

    Baca juga:

    Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr, mengatakan pihaknya telah memenuhi kewajiban hukum.

    Marcos Jr mengatakan Duterte akan menghadapi tuntutan terkait “perang berdarah melawan narkoba”.

    “Interpol meminta bantuan dan kami menurutinya,” kata Presiden Marcos Jr dalam konferensi pers.

    “Inilah yang diharapkan masyarakat internasional dari kami,” sambungnya.

    Putri Duterte, Sara, mengatakan akan menemani sang ayah ke Den Haag. Sara adalah wakil presiden sekaligus pesaing politik Marcos Jr. Ia mengatakan penangkapan ayahnya merupakan penganiayaan.

    Di sisi lain, Koalisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia di Filipina menyebut penangkapan Duterte sebagai “momen bersejarah”.

    “Jalannya moralitas itu panjang, tetapi hari ini, jalannya telah mengarah ke keadilan. Penangkapan Duterte adalah awal dari akuntabilitas atas pembunuhan massal yang menandai pemerintahannya yang brutal,” kata Ketua ICHRP, Peter Murphy.

    Mendekam di sel tahanan ICC

    Getty ImagesMantan presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

    Duterte mendekam di fasilitas penahanan ICC, yang terletak di Den Haag, sejak Maret lalu.

    Fasilitas yang dulunya merupakan kompleks penjara Nazi itu, menyediakan sel pribadi, akses ke komputer, perpustakaan, dan fasilitas olahraga bagi setiap tahanan.

    Jika tidak puas dengan makanan yang disediakan, Duterte bisa menyiapkan makanannya sendiri menggunakan berbagai bahan makanan di dapur pusat penahanan. Ia juga akan diizinkan mendapat perawatan medis serta menerima kedatangan pengacara dan pengunjung.

    Duterte akan menjalani sidang dakwaan. Dalam sidang itu, para hakim akan memutuskan apakah jaksa penuntut telah menyajikan cukup banyak bukti untuk melanjutkan persidangan.

    Jika tuduhan dikonfirmasi, mungkin perlu waktu berbulan-bulan sebelum Duterte akhirnya diadili. Adapun penjatuhan vonis kemungkinan perlu waktu bertahun-tahun

    ‘Perang melawan narkoba’

    Rodrigo “Digong” Duterte, yang sekarang berusia 77 tahun, terpilih memimpin Filipina pada Juni 2016. Dia dulu berkampanye akan secara keras memberantas narkoba dan berbagai bentuk kejahatan.

    “Hitler membantai tiga juta orang Yahudi. Sekarang ada tiga juta pecandu narkoba [di Filipina]. Saya akan dengan senang hati membantai mereka,” katanya beberapa bulan setelah menjabat.

    Kebijakannya yang disebut “perang melawan narkoba” telah menyebabkan ribuan tersangka pecandu dan pengedar narkoba tewas dalam operasi polisi yang kontroversial.

    Ribuan orang lainnya ditembak mati oleh orang-orang bersenjata bertopeng tak dikenal, yang sering disebut oleh media Filipina sebagai vigilante alias orang-orang yang bertindak tanpa basis hukum.

    Jumlah resmi tersangka pengedar dan pengguna narkoba yang terbunuh selama Juli 2016 dan April 2022 adalah 6.248 orang.

    Banyak kelompok HAM percaya jumlah sebenarnya bisa mencapai 30.000 orang.

    Seorang kapten polisi di Kota Manila secara diam-diam diwawancarai dalam film dokumenter 2019 berjudul “On the President’s Orders”. Dia berkata, orang-orang bertopeng yang melakukan pembunuhan sebenarnya adalah polisi.

    Duterte pernah mengatakan kepada aparat penegak hukum di sebuah acara anti-narkoba, “Anda mungkin akan ditembak. Tembak dia terlebih dahulu, karena dia akan benar-benar menodongkan senjatanya pada Anda, dan Anda akan mati.”

    “Saya tidak peduli dengan HAM. Saya secara penuh akan memikul tanggung jawab hukum. Saya akan menghadapi pengacara hak asasi manusia itu, bukan Anda,” kata Duterte.

    Penyelidikan di parlemen pada Oktober 2024 lalu mengarah pada pasukan pembunuh bayaran yang menargetkan tersangka narkoba. Duterte telah membantah tuduhan penyalahgunaan tersebut.

    “Jangan pertanyakan kebijakan saya karena saya tidak meminta maaf, tidak ada alasan. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan, dan entah Anda percaya atau tidak… saya melakukannya untuk negara saya,” kata Duterte dalam penyelidikan parlemen.

    “Saya benci narkoba, jangan salah paham.”

    ‘Donald Trump dari Timur’

    Getty Images

    Duterte tetap populer di Filipina karena dia membangun citra sebagai seorang yang tegas di mata masyarakat.

    Duterte merupakan pemimpin pertama Filipina dari Mindanao, pulau di bagian selatan yang berbatasan dengan Laut Sulawesi, Indonesia. Di wilayah itu, banyak warga Filipina merasa terpinggirkan oleh para pemimpin di bagian utara, terutama di Manila.

    Duterte sering berbicara dalam bahasa Cebuano, bukan bahasa Tagalog yang lebih banyak digunakan di Manila dan wilayah utara.

    Retorika populis dan pernyataannya yang blak-blakan membuatnya mendapat julukan “Donald Trump dari Timur”.

    Dia menyebut Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebagai “idolanya”. Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina mengalihkan kebijakan luar negeri mereka dari AS, sekutu lamanya, ke China.

    Putri Rodrigo Duterte, Sara, adalah wakil presiden Filipina saat ini.

    Namun, dalam beberapa bulan terakhir, aliansi keluarga Duterte dengan Presiden Ferdinand Marcos tampak retak setelah keduanya memenangkan pemilihan umum 2022 dengan telak.

    Bahkan, pada awal Februari 2025, parlemen Filipina memilih untuk memakzulkan Wakil Presiden Sara Duterte menyusul adanya tudingan dugaan korupsi.

    Duterte dituduh menyalahgunakan dana publik senilai jutaan dolar dan mengancam akan membunuh Presiden Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

    Sara Duterte membantah tudingan tersebut dan mengeklaim dirinya adalah korban dendam politik.

    Marcos Jr awalnya menolak bekerja sama dengan penyelidikan ICC. Namun, karena hubungannya dengan keluarga Duterte memburuk, ia mengubah pendiriannya dan kemudian mengindikasikan bahwa Filipina akan bekerja sama dengan ICC.

    Belum jelas apakah Marcos Jr akan mengekstradisi Rodrigo Duterte ke Den Haag, Belanda, untuk menjadi sidang ICC.

    Artikel ini akan diperbarui secara berkala.

    (ita/ita)

  • Demo Antikorupsi di Manila Rusuh, 200 Orang Ditangkap

    Demo Antikorupsi di Manila Rusuh, 200 Orang Ditangkap

    Manila –

    Lebih dari 200 orang ditangkap dalam bentrokan saat unjuk rasa antikorupsi yang berujung rusuh di Manila, ibu kota Filipina. Terdapat puluhan anak di bawah umur di antara mereka yang ditangkap polisi.

    Bentrokan sengit itu, seperti dilansir AFP, Senin (22/9/2025), terjadi antara para demonstran yang mengenakan penutup wajah dengan para personel kepolisian dalam aksi protes yang sebagian besar berlangsung damai pada Minggu (21/9) waktu setempat.

    Kepolisian Manila mengerahkan meriam air dan sirene yang memekakkan telinga dalam menghadapi kerumunan demonstran yang melemparkan batu ke arah mereka. Sebagian besar demonstran itu merupakan kaum muda Filipina.

    Juru bicara Kepolisian Manila mengumumkan pada Senin (22/9) bahwa sedikitnya 216 orang ditahan sejak Minggu (21/9) terkait bentrokan yang terjadi. Sekitar 88 orang di antaranya merupakan anak di bawah umur.

    Wali Kota Manila Isko Moreno mengatakan bahwa seorang bocah laki-laki berusia 12 tahun menjadi yang termuda yang ditahan.

    Ribuan warga Filipina berunjuk rasa di Manila pada Minggu (21/9) untuk melampiaskan kemarahan mereka atas skandal yang semakin membesar yang melibatkan proyek-proyek fiktif untuk pengendalian banjir, yang diyakini merugikan para pembayar pajak sebesar miliaran dolar Amerika.

    Skandal korupsi itu menyeret banyak anggota parlemen dan para pemimpin dari kedua majelis dalam Kongres FIlipina telah mengundurkan diri dari jabatan mereka selama penyelidikan berlangsung.

    Bentrokan yang terjadi di jalanan Manila pada Minggu (21/9) diwarnai aksi anarkis seperti pembakaran sejumlah kendaraan polisi dan jendela-jendela sebuah kantor polisi dihancurkan. Aksi anarkis tersebut membayangi unjuk rasa damai yang sebelumnya diikuti oleh para keluarga, aktivis, rohaniwan dan politisi setempat.

    “Sejauh ini, tidak satu pun dari mereka yang mengungkapkan alasan di balik tindakan mereka atau apakah ada yang membayar mereka untuk melakukannya,” kata juru bicara kepolisian setempat, Mayor Hazel Asilo, kepada AFP.

    “Begitu kami mengetahui afiliasi mereka, kami dapat mengetahui apakah mereka bagian dari demonstran atau hanya membuat keributan,” ucapnya.

    Menurut pernyataan yang dirilis Departemen Kesehatan Filipina pada Senin (22/9), sekitar 50 orang dilarikan ke rumah sakit di Manila usai bentrokan terjadi.

    Juru bicara kepolisian lainnya, Mayor Philipp Ines, secara terpisah mengatakan sebanyak 93 polisi mengalami luka-luka dalam bentrokan pada Minggu (21/9). Dia menambahkan bahwa jumlah orang yang ditangkap masih mungkin bertambah, karena orang-orang masih diproses.

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Chaos! Demo Skandal Korupsi Filipina Ricuh, Pecah Massa Vs Polisi

    Chaos! Demo Skandal Korupsi Filipina Ricuh, Pecah Massa Vs Polisi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kemarahan publik Filipina terhadap skandal proyek fiktif pengendalian banjir yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran dolar AS memuncak pada Minggu (21/9/2025), ketika ribuan orang turun ke jalan.

    Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai di ibu kota Manila akhirnya berubah ricuh setelah terjadi bentrokan antara demonstran muda bertopeng dengan polisi antihuru-hara.

    Menurut juru bicara kepolisian Mayor Hazel Asilo, sedikitnya 72 orang ditangkap, termasuk 20 anak di bawah umur, dalam dua insiden terpisah.

    “Masih belum jelas apakah mereka benar-benar bagian dari demonstran atau hanya orang-orang yang ingin membuat keributan,” kata Asilo kepada AFP.

    Bentrokan itu melukai 39 petugas polisi, sementara sebuah truk trailer yang dipakai sebagai barikade dibakar massa.

    Polisi juga menyemprotkan meriam air, sementara saksi mata mengaku melihat sejumlah aparat melemparkan batu ke arah demonstran, tuduhan yang dibantah kepolisian.

    Jalannya Aksi Protes

    Pagi hari, aksi besar dimulai damai dengan perkiraan 50.000 orang berkumpul di sebuah taman kota, menurut pemerintah setempat. Pada sore harinya, ribuan orang lainnya melanjutkan protes di jalan utama EDSA, lokasi bersejarah yang menjadi pusat perlawanan People Power pada 1986 yang menggulingkan Ferdinand Marcos Sr., ayah dari presiden saat ini.

    Namun, suasana berubah tegang ketika kelompok muda bertopeng melempari batu dan merusak pos polisi.

    Renato Reyes, salah satu penyelenggara aksi pertama, mengaku terkena lemparan batu saat meninggalkan area dekat istana kepresidenan.

    “Mereka bisa saja provokator, atau memang benar-benar marah dengan apa yang terjadi,” ujarnya. Ia menegaskan, pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap masalah korupsi.

    Ketua aliansi kiri Bagong Alyansang Makabayan, Teddy Casino (56), menegaskan tuntutan mereka bukan hanya mengembalikan dana yang dikorupsi, tetapi juga menghukum pelaku dengan hukuman penjara.

    “Korupsi membutuhkan rakyat untuk turun ke jalan dan menyuarakan kemarahan agar pemerintah benar-benar bekerja,” ujarnya.

    Aksi protes Minggu juga dihadiri sejumlah politisi dan didukung Gereja Katolik yang berpengaruh. Banyak keluarga ikut serta, menambah nuansa gerakan rakyat.

    Manuel Dela Cerna (58), seorang warga yang pernah ikut aksi People Power empat dekade lalu, menegaskan masalah ini bukan soal politik partisan.

    “Ini bukan partisan. Mereka menguras uang rakyat sementara warga menderita banjir, rumah hanyut, sementara pejabat naik jet pribadi dan tinggal di rumah mewah,” katanya.

    Skandal Korupsi Miliaran Dolar

    Skandal proyek banjir fiktif ini mencuat setelah Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan Juli lalu, usai serangkaian banjir mematikan melanda Filipina.

    Dalam pernyataannya pekan lalu, Marcos mengaku tidak menyalahkan warga yang turun ke jalan. “Saya sama sekali tidak menyalahkan orang-orang untuk memprotes,” ujarnya.

    Departemen Keuangan Filipina memperkirakan kerugian akibat skandal ini mencapai 118,5 miliar peso atau sekitar US$2 miliar pada 2023-2025. Namun organisasi lingkungan Greenpeace menilai angka itu bisa jauh lebih besar, mendekati US$18 miliar atau Rp297 triliun.

    Awal bulan ini, pemilik sebuah perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota parlemen dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menerima suap dalam proyek banjir fiktif tersebut.

    Skandal itu juga sudah mengguncang lembaga legislatif, dengan mundurnya Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos, seiring dimulainya penyelidikan.

     

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Wilayah Dekat RI Digulung Topan Super, Pemerintah Perintahkan Evakuasi

    Wilayah Dekat RI Digulung Topan Super, Pemerintah Perintahkan Evakuasi

    Jakarta, CNBC Indonesia – Taiwan memerintahkan evakuasi warga sebagai langkah antisipasi banjir dan tanah longsor akibat Super Topan Ragasa pada Minggu, (21/9/2025). Badai tersebut terus menguat dan diperkirakan akan menghantam wilayah selatan China setelah melewati kedua negara.

    Melansir Channel News Asia, badan meteorologi Filipina melaporkan Ragasa sedang mengalami “intensifikasi cepat” dan diprediksi akan mendarat di wilayah kepulauan Batanes atau Babuyan pada Selasa (23/9) sore. Kedua wilayah tersebut tergolong jarang penduduk sehingga meminimalisasi dampak langsung, namun potensi bencana tetap tinggi.

    Hingga pukul 11 siang waktu setempat, kecepatan angin maksimum di pusat badai mencapai 185 kilometer per jam, dengan hembusan hingga 230 kilometer per jam. Badai bergerak ke arah barat melintasi kepulauan Filipina menuju jalur Laut Cina Selatan.

    Menteri Dalam Negeri Filipina Jonvic Remulla menegaskan bahwa pejabat daerah tidak boleh membuang waktu dalam memindahkan keluarga dari zona berbahaya. Ia menyatakan langkah evakuasi dini sangat penting untuk menyelamatkan nyawa.

    Di Taiwan, pihak berwenang mengatakan hampir 300 orang akan dievakuasi dari Kabupaten Hualien di wilayah timur. Angka ini masih dapat berubah menyesuaikan pergerakan topan dalam 24 jam ke depan.

    Administrasi Cuaca Pusat Taiwan memperkirakan peringatan darat terhadap topan akan dikeluarkan pada Minggu malam. Lembaga tersebut menambahkan pada Senin pagi pukul 6, badai akan berada di perairan sekitar Taiwan.

    Ahli cuaca Filipina John Grender Almario dalam konferensi pers Minggu memperingatkan potensi banjir parah dan tanah longsor di wilayah utara Luzon. Ia mengatakan dampak terkuat akan dirasakan mulai Senin pagi, dengan intensitas puncak sekitar pukul 8.

    Sementara itu, angin kencang dan hujan lebat juga akan melanda wilayah lain di Luzon. Namun Manila diperkirakan akan relatif aman, meski pada hari yang sama ribuan warga turun ke jalan memprotes dugaan korupsi proyek pengendalian banjir.

    Skandal yang tengah mencuat itu melibatkan kerugian miliaran dolar akibat proyek pengendalian banjir yang terbengkalai atau fiktif. Beberapa anggota parlemen telah disebut dalam kasus tersebut, sehingga memicu kemarahan publik secara nasional.

    Filipina sendiri merupakan daratan utama pertama yang berada di jalur sabuk siklon Pasifik. Rata-rata 20 badai dan topan melanda negara tersebut setiap tahun, membuat jutaan orang hidup dalam kondisi rawan bencana.

    Para ilmuwan memperingatkan badai semakin kuat akibat pemanasan global yang dipicu oleh perubahan iklim buatan manusia. Peningkatan suhu laut dan atmosfer berkontribusi pada frekuensi serta intensitas badai yang lebih tinggi.

    Di Hong Kong, Observatorium setempat mengingatkan cuaca akan memburuk pada Selasa dan Rabu. Angin topan dan gelombang pasang diprediksi mirip dengan dampak Topan Mangkhut pada 2018 yang sempat melumpuhkan aktivitas kota.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Warga Filipina Demo Skandal Proyek Fiktif, 17 Orang Ditangkap Imbas Ricuh

    Warga Filipina Demo Skandal Proyek Fiktif, 17 Orang Ditangkap Imbas Ricuh

    Jakarta –

    Massa melakukan demonstrasi di Manila, Filipina, terkait skandal yang melibatkan proyek pengendalian banjir fiktif yang diyakini merugikan negara miliaran dolar. Sebanyak 17 orang ditangkap dalam demo yang berujung ricuh tersebut.

    Dilansir AFP dan AP, Minggu (21/9/2025), demo tersebut terkait kemarahan publik atas apa yang disebut proyek infrastruktur ‘hantu’.

    Presiden Ferdinand Marcos mengatakan pada awal pekan lalu, bahwa ia tidak menyalahkan orang-orang yang melakukan protes. Ia juga menyerukan agar demonstrasi tetap damai.

    Berdasarkan laporan, jurnalis AFP menyaksikan sekelompok orang yang sebagian besar pemuda melemparkan batu dan botol ke arah polisi dalam dua insiden terpisah. Mereka juga membakar ban trailer yang digunakan sebagai barikade di dekat jembatan menuju istana presiden.

    Polisi yang bergerak maju di balik tembok perisai menangkap 17 orang yang sebagian besar masih muda dalam bentrokan pertama, kata pihak berwenang setempat.

    Hampir satu jam kemudian, bentrokan kedua terjadi ketika polisi menggunakan meriam air untuk menyerang sekelompok pengunjuk rasa bertopeng lainnya. Seorang jurnalis AFP di lokasi kejadian melihat beberapa polisi mengambil batu dan melemparkannya kembali ke arah para demonstran.

    Belum jelas apakah mereka yang terlibat memiliki hubungan dengan protes terorganisir tersebut.

    Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah melakukan penangkapan bahwa situasi telah “terkendali” tetapi memperingatkan bahwa kekerasan dan vandalisme tidak akan ditoleransi.

    “Kami menghormati hak publik untuk berkumpul secara damai, tetapi kami sangat mengimbau semua orang untuk tetap tenang dan menahan diri dari kekerasan,” kata polisi.

    Puluhan pengunjuk rasa lainnya yang ditangkap polisi kemudian berlari ke jalan lain di dekat istana presiden dan mencoret-coret dinding dan tiang beton dengan grafiti. Beberapa mengibarkan bendera Filipina dan memajang poster bertuliskan slogan antikorupsi. Polisi membalas dengan gas air mata dan melakukan penangkapan lebih banyak lagi.

    Awalnya demo tersebut dimulai di pagi hari. Demo tersebut berlangsung damai di Taman Luneta di ibu kota yang dihadiri hampir 50.000 orang.

    Massa melakukan demonstrasi di Manila, Filipina, terkait skandal yang melibatkan proyek pengendalian banjir fiktif (Photo by Ted ALJIBE / AFP)

    Sementara ribuan orang lainnya bergabung dalam demonstrasi pada sore hari di jalan raya EDSA di ibu kota, titik awal gerakan tahun 1986 yang menggulingkan ayah diktator Marcos.

    “Sangat jarang saya pergi ke demonstrasi, tetapi situasi ini cukup buruk sehingga saya benar-benar didesak untuk mengatakan ‘ini sudah cukup’,” ujar Mitzi Bajet, seorang desainer berusia 30 tahun, kepada AFP di titik demo EDSA.

    (yld/knv)

  • Timnas Basket 3×3 Putra Menjalani Pemanasan SEA Games 2025 di Filipina

    Timnas Basket 3×3 Putra Menjalani Pemanasan SEA Games 2025 di Filipina

    JAKARTA – Timnas Basket 3×3 Putra Indonesia mengikuti Manila Challenger 2025 sebagai bagian dari persiapan menyambut SEA Games 2025 di Thailand pada akhir tahun ini.

    Manila Challenger berlangsung selama dua hari pada 20-21 September 2025. Di ajang ini, tim nasional basket 3×3 Indonesia memakai nama East Jakarta.

    Empat pemain yang masuk di dalam daftar untuk mengikuti ajang tersebut adalah Nickson Gosal, Sandy Ibrahim, Surliyadin, dan Diftha Pratama.

    Pelatih Timnas 3×3 Fandi Andika Ramadhani mengatakan bahwa pemain-pemain yang berangkat untuk Manila Challenger semua sudah pernah bermain di kategori 3×3.

    “Akan tetapi, kita sedang mencoba dan melihat lagi mereka karena game 3×3 yang sekarang ini berbeda sekali dengan game 3×3 yang sudah pernah mereka ikuti sebelumnya beberapa tahun lalu,” katanya.

    East Jakarta akan memulai perjalanan dari babak kualifikasi Grup B. Di tahap ini Nickson Gosal dan kolega akan bersaing dengan Shanghai China dan SG Marina Bay Jumpshot SGP.

    East Jakarta langsung kalah dua kali dalam laga perdana. Mereka takluk 8-21 atas Shanghai China dan menyerah 16-21 dari SG Marina Bay Jumpshot Singapura.

    Fandi Andika menambahkan bahwa para pemain menjadikan ajang ini sebagai pembelajaran. Ini karena Manila Challenger diikuti banyak tim bagus.

    “Manila Challenger bisa jadi pembelajaran yang baik untuk tim karena tim-tim yang berpatisipasi sangat bagus di Manila Challenger ini,” ujar dia.

  • Demo Menggila di Tetangga RI, Ribuan Warga Tuntut Pejabat Dipenjara

    Demo Menggila di Tetangga RI, Ribuan Warga Tuntut Pejabat Dipenjara

    Jakarta, CNBC Indonesia – Skandal proyek pengendalian banjir palsu membuat warga Filipina murka. Demonstrasi kembali terjadi pada hari ini, Minggu (21/9/2025).

    Ribuan warga berkumpul di Manila untuk meluapkan kemarahan terkait proyek pengendalian banjir yang diyakini telah merugikan pembayar pajak hingga miliaran dolar AS.

    Kemarahan atas proyek tersebut telah meningkat di Filipina sejak Presiden Ferdinand Marcos menjadikannya sorotan utama dalam pidato kenegaraan pada Juli 2025, menyusul banjir mematikan yang telah berlangsung selama berminggu-minggu, dikutip dari Channel News Asia, Minggu (21/9/2025).

    Pada awal pekan ini, Marcos mengatakan ia tidak menyalahkan orang-orang karena melakukan protes, sambil menyerukan agar demonstrasi tetap damai. Tentara telah ditempatkan dalam status ‘siaga merah’ sebagai tindakan pencegahan.

    “Ada kalanya saya harus mengarungi banjir,” kata Aly Villahermosa, seorang mahasiswa keperawatan berusia 23 tahun dari Metro Manila, kepada AFP, ketika sekitar 13.000 orang berkumpul pada Minggu pagi di Taman Luneta di ibu kota.

    “Jika ada anggaran untuk proyek-proyek hantu, mengapa tidak ada anggaran untuk sektor kesehatan?” katanya, menyebut pencurian dana publik sebagai sesuatu yang memalukan.

    Teddy Casino, 56, ketua aliansi sayap kiri Bagong Alyansang Makabayan, mengatakan kelompoknya tidak hanya menuntut pengembalian dana yang dicuri tetapi juga hukuman penjara bagi mereka yang terlibat.

    “Korupsi mengharuskan orang turun ke jalan dan mengekspresikan kemarahan mereka dengan harapan dapat menekan pemerintah agar benar-benar menjalankan tugasnya,” ujarnya.

    Kerumunan yang lebih besar diperkirakan akan berkumpul di kemudian hari untuk berbaris di jalan raya yang dikenal sebagai EDSA, lokasi protes Gerakan Kekuatan Rakyat yang membantu menggulingkan ayah diktator Marcos dari kekuasaan pada tahun 1986.

    Skandal pengendalian banjir telah memicu perubahan kepemimpinan di kedua majelis Kongres, dengan Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Marcos, mengajukan pengunduran dirinya awal pekan ini ketika penyelidikan sedang berlangsung.

    Awal bulan ini, para pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) menerima pembayaran tunai.

    Departemen Keuangan memperkirakan bahwa ekonomi Filipina merugi hingga 118,5 miliar peso (US$2 miliar/Rp33 triliun) dari 2023 hingga 2025 akibat korupsi dalam proyek-proyek pengendalian banjir. Greenpeace memperkirakan angka tersebut sebenarnya mendekati US$18 miliar (Rp299 triliun).

    Filipina memiliki sejarah panjang skandal yang melibatkan dana publik, di mana politisi tingkat tinggi yang terbukti bersalah melakukan korupsi biasanya lolos dari hukuman penjara yang berat.

    Dalam kunjungan baru-baru ini ke Bulacan, provinsi yang dilanda banjir di utara Manila, tempat beberapa proyek palsu teridentifikasi, wartawan AFP melihat penduduk berjalan tertatih-tatih di air keruh dengan sepatu bot karet.

    Elizabeth Abanilla, seorang pensiunan berusia 81 tahun, mengatakan politisi dan kontraktor sama-sama bersalah.

    “Mereka seharusnya tidak menyerahkan (uang) sebelum pekerjaan selesai,” katanya. “Keduanya bersalah,” ia menuturkan.

    (fab/fab)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 9 Gerakan Stop "Tok Tok Wuk Wuk" Nasional

    9 Gerakan Stop "Tok Tok Wuk Wuk" Nasional

    Gerakan Stop “Tok Tok Wuk Wuk”
    Guru Besar/Professor Fakultas Hukum Universitas Indonesia Bidang Studi Hukum Masyarakat & Pembangunan/ Pengajar Tidak Tetap Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI/ Sekjen Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia/ Pendiri Masyarakat Viktimologi Indonesia/ Executive Committee World Society of Victimology -WSV/ Co-Founder Victims Support Asia/ Anggota Dewan Riset Daerah DKI Jaya 2018 – 2022
    BILA
    kita berkendara di kota-kota besar di Indonesia, utamanya Jakarta, Surabaya, Bandung, atau Semarang, kemacetan di hari-hari kerja adalah hal yang tak terpisahkan. Seolah-olah ini menjadi bagian dari ritme kehidupan lalu lintas kota besar.
    Alih-alih melawan, sebagian besar pengguna jalan memilih pasrah. Kemacetan adalah bagian dari keseharian metropolitan. Nikmati saja.
    Berdasarkan data, juara dunia kemacetan terbesar di dunia jatuh pada Manila, Philippines (traffic index 71.29), lalu Mumbai, India (traffic index 67.68), Sao Paulo, Brasil (5.97), Istanbul Turkiye (49.6 1), dan baru Jakarta dengan traffic index 48.58 (data dari detract.com, 08/ 05/ 2005).
    Bila kemacetan mulai banyak dimaklumi, kenyataannya ada fenomena lain di tengah kemacetan yang lebih dibenci pengguna jalan. Bahkan lebih dibenci dari kemacetan itu sendiri.
    Yaitu penggunaan strobo, rotator, sirene, dan patrol pengawalan (
    voorijder
    ) yang tak perlu dan tak urgen.
    Mengapa hal ini menyebalkan dan melelahkan? Karena urusan sang tuan dan nyonya yang dikawal oleh
    voorijder
    tersebut seringkali tidak penting. Dan mereka bukan pula pihak yang harus dikawal.
    Mereka hanya ingin laju jalan bebas macet dan cepat sampai tujuan. Padahal, urusan pengguna jalan lain juga tidak kalah penting. Hanya saja mereka tak punya kuasa, apalagi dana untuk mendapat layanan 
    voorijder
    alias patwal.
    Naila Sakhailla (lk2fhui.law.ui.ac.id, Desember 2024) mengulas bahwa Patwal sejatinya sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun komersial.
    Contohnya adalah
    Sunday Morning Ride
    (sunmori) motor-motor gede (moge), rombongan liburan pejabat, dan pengawalan artis menuju lokasi syuting. Bahkan, ada pula kendaraaan sekolah dan kampus yang dikawal oleh polisi.
    Fenomena ini memancing kemarahan masyarakat. Warga berpikir bahwa hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran etika dan penyalahgunaan fasilitas negara. Namun, mereka tidak bisa bersuara karena sudah dinormalisasi.
    Masyarakat biasa hanya bisa mengeluh “Mengapa harus sirene? Siapa mereka sampai wajib didahulukan? Saya juga takut terlambat, mengapa mereka tidak berangkat lebih awal saja?”
    Atau “urusan saya tak kalah penting dengan Anda, lalu mengapa Anda harus jalan terburu-buru dengan minta dikawal?”
    Maka lahirlah Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”, gerakan protes masyarakat di Indonesia yang ramai di media sosial dengan menolak penggunaan strobo, sirene, dan rotator secara sembarangan atau ilegal di jalan raya.
    Istilah “Tot Tot” dan “Wuk Wuk” meniru bunyi sirene dan strobo yang kerap mengganggu pengguna jalan lain.
    Gerakan ini muncul karena banyaknya keluhan masyarakat atas penggunaan fasilitas tersebut oleh pejabat atau pengguna kendaraan yang tidak berhak, yang sering memakai strobo dan sirene untuk membelah kemacetan atau bertindak arogan.
    Mereka menuntut hanya ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan darurat resmi saja yang berhak menggunakan fasilitas tersebut sesuai aturan.
    Respons atas gerakan ini antara lain dari Korlantas Polri yang membekukan penggunaan strobo dan sirene pengawalan yang menimbulkan gangguan, serta surat edaran dari Istana agar pejabat menggunakan fasilitas tersebut secara wajar dan tidak semena-mena, menghormati pengguna jalan lain. Gerakan ini juga diwujudkan dengan penyebaran stiker dan kampanye kesadaran di jalan.
    Padahal, sanksi hukum bagi pengemudi yang melanggar aturan penggunaan sirene, lampu strobo, dan rotator di jalan raya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    Pelanggaran penggunaan sirene dan strobo yang tidak sesuai ketentuan (misalnya, digunakan oleh kendaraan pribadi yang tidak berhak) dapat dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp 250.000 (sekitar dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Pasal 287 ayat (4) UU No. 22/2009.
    Lalu, petugas berwenang dapat melakukan penindakan berupa tilang dan penyitaan perangkat sirene atau strobo yang ilegal sebagai barang bukti pelanggaran.
    Penggunaan sirene dan strobo hanya diperbolehkan untuk kendaraan tertentu yang memiliki hak prioritas seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, polisi, dan kendaraan pengawalan resmi dalam keadaan darurat.
    Pelanggaran penyalahgunaan perangkat ini dapat membingungkan pengguna jalan lain dan meningkatkan risiko kecelakaan, sehingga aturan ini ditegakkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas.
    Mengapa sirene dan strobo ilegal wajib dilarang?
    Penggunaan sirine ilegal memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keselamatan lalu lintas. Beberapa dampak utama adalah sebagai berikut:
    Pertama, gangguan kesehatan dan keselamatan pengendara. Lampu strobo yang sering dipadukan dengan sirine menghasilkan pendar cahaya cepat yang menyebabkan distraksi dan teralihkannya fokus pengendara lain (indonesiare.co.id, 15/02/ 2022) sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.
    Paparan yang berkepanjangan bahkan bisa mempercepat penuaan jaringan retina dan berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen.
    Selain itu, paparan cahaya strobo dapat memicu gangguan saraf seperti perilaku mirip autisme pada penderita autisme.
    Kedua, erosi kepercayaan masyarakat dan ketidakadilan sosial. Penyalahgunaan sirine dan strobo sebagai simbol status atau kekuasaan menciptakan ketimpangan perlakuan di jalan.
    Masyarakat yang tidak memiliki akses merasa dipinggirkan dan ini merusak rasa keadilan serta mengikis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum dan pemerintah (Sakhailla, lk2fhui.law.ui.ac.id, Desember 2024).
    Ketiga, kehilangan fungsi utama sirine sebagai alat keselamatan. Penggunaan yang tidak tepat menyebabkan sirine menjadi kurang dipercaya oleh pengendara lain, bahkan bisa menghambat kendaraan darurat sesungguhnya karena pengguna jalan lain ragu memberi jalan dengan alasan takut salah paham.
    Tidak heran jika publik banyak yang beropini negatif mengenai hal tersebut. Bahkan, ketidakpercayaan masyarakat kadang meluas sampai pada kendaraan darurat resmi.
    Sebagai contoh, pada 7 Juli 2025 di Puncak, Bogor, pengawalan darurat oleh polisi untuk anak yang sakit sempat tertahan karena pengendara lain tidak percaya kendaraan tersebut benar-benar membawa pasien (Raihan Sultan Nugraha,
    Kumparan.com
    , 18/ 09/ 2025).
    Keempat, kerusakan sosial dan budaya disiplin berlalu lintas. Penyalahgunaan fasilitas negara seperti sirine mencerminkan perilaku arogansi dan semena-mena yang menyuburkan pelanggaran lalu lintas yang lebih luas, menghambat pembentukan budaya tertib berlalu lintas secara berkelanjutan (Sakhailla, lk2fhui.law.ui.ac.id, Desember 2024)
    Penyalahgunaan sirene oleh pihak yang tidak berhak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak rakyat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan penegakan hukum.
    Karena patwal adalah aparat negara dan motor atau mobilnya pun adalah kendaraan dinas milik negara yang dibiayai oleh pajak.
    Di negara lain, jangankah penggunaan sirene, rotator, dan strobo ilegal, membunyikan klakson sembarangan yang tidak urgen dan tidak perlu-pun oleh pengguna jalan, adalah dilarang.
    Beberapa negara melarang penggunaan klakson sembarangan atau mengatur ketat penggunaannya untuk mengurangi kebisingan dan menjaga ketertiban lalu lintas.
    Contohnya: Irlandia melarang klakson dibunyikan antara pukul 11.30 malam hingga 7 pagi kecuali keadaan darurat.
    Kota New York, Amerika Serikat, melarang penggunaan klakson kecuali dalam keadaan darurat dan memberikan denda.
    Jepang membatasi penggunaan klakson hanya untuk keadaan darurat, penggunaan sembarangan dianggap tidak sopan.
    Inggris melarang penggunaannya kecuali keadaan tertentu, denda cukup besar bagi pelanggar.
    Sebelum mengharapkan sanksi dari aparat penegak hukum untuk segala pelanggaran ini, yang harus pertama sadar adalah tuan atau nyonya dari pemilik mobil atau barangkali pemilik moge (motor gede) yang menggunakan jasa patwal/
    voorijder
    ber-strobo atau rotator ataupun sirene.
    Ketahuilah bahwa Anda tidak berhak menggunakan semua fasilitas tersebut, sekalipun Anda memiliki kekuasaan, privilleges dan dukungan cuan untuk mendapatkan layanan tersebut.
    Bila ingin jalan lebih lengang dan cepat sampai tujuan, maka berangkatlah lebih awal. Jalanlah lebih pagi. Atau gunakan transportasi umum seperti KRL, MRT, TransJakarta (bila di Jakarta) hingga ojek online.
    Karena, seringkali, urusan Anda juga tidak lebih penting dari urusan kami. Masyarakat biasa, pengguna jalan biasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • China Tembak Kapal Sekutu AS di LCS, Ini Respons Utusan Trump

    China Tembak Kapal Sekutu AS di LCS, Ini Respons Utusan Trump

    Jakarta, CNBC Indonesia – Ketegangan di Laut China Selatan kembali meningkat setelah konfrontasi antara kapal pemerintah Filipina dan kapal penjaga pantai China di sekitar Karang Scarborough. Amerika Serikat mengecam keras apa yang disebut sebagai “tindakan agresif” Beijing, sementara Filipina menegaskan misi mereka adalah untuk melindungi nelayan.

    Insiden terjadi ketika kapal pemerintah Filipina menjalankan misi pengiriman pasokan bagi nelayan di sekitar Scarborough, wilayah tangkapan tradisional yang kerap menjadi titik gesekan. Menurut otoritas Filipina, kapal biro perikanan mereka terkena semprotan meriam air dari kapal penjaga pantai China sehingga mengalami kerusakan dan melukai satu awak.

    Sementara itu, pihak China mengklaim kapal Filipina justru menabrak salah satu kapal mereka dan menuding Manila telah “menginjak wilayah China secara ilegal.”

    Duta Besar AS untuk Filipina MaryKay Carlson melalui pernyataan di X mengecam tindakan China. “Kami mengecam tindakan agresif China di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina dekat Karang Scarborough,” tulisnya.

    “Kami memuji pemerintah dan penjaga pantai Filipina yang secara profesional menjalankan hak kedaulatan Filipina, melindungi nelayan, dan menegakkan hukum maritim demi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka,” imbuhnya.

    Juru bicara penjaga pantai Filipina Jay Tarriela merespons ucapan dukungan tersebut. “Pengakuan Anda terhadap keberanian pria dan wanita penjaga pantai Filipina yang secara profesional melindungi nelayan dan berkomitmen menegakkan hukum maritim sangat kami hargai,” tulis Tarriela dalam unggahannya di X.

    China tetap berpegang pada klaim kedaulatan atas Scarborough, yang mereka sebut Huangyan Dao, sementara di Manila dikenal sebagai Bajo de Masinloc.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers rutin menegaskan, “Apa yang terjadi sekali lagi membuktikan bahwa pelanggaran dan provokasi yang disengaja oleh Filipina di laut adalah akar penyebab ketegangan.”

    Lin menyerukan agar Filipina menghentikan upaya yang dianggap menantang tekad China untuk “menjaga hak dan kepentingan sah kami.”

    Scarborough Shoal terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina, namun China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan, yang merupakan jalur penting bagi sekitar 20% perdagangan maritim global.

    Klaim sepihak ini tumpang tindih dengan hak maritim sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina.

    Filipina dan China kerap terlibat bentrokan di wilayah tersebut. Sejak awal tahun lalu, penjaga pantai Filipina bersama biro perikanan mengadakan patroli bersama di sekitar Scarborough untuk mendukung nelayan lokal, yang berulang kali diusir oleh kapal penjaga pantai China.

    Bulan lalu, sebuah kapal penjaga pantai China bahkan bertabrakan dengan kapal perusak Angkatan Laut Tiongkok sendiri saat keduanya tengah mengejar konvoi pasokan Filipina. Kapal penjaga pantai itu rusak parah, dan peristiwa ini dianggap memalukan bagi Beijing sekaligus memicu kekhawatiran akan langkah eskalasi lebih lanjut.

    Ketegangan semakin memuncak setelah pekan lalu China secara sepihak mendeklarasikan sebagian Karang Scarborough sebagai kawasan cagar alam laut. Langkah itu memicu protes keras dari Manila, Washington, serta sejumlah sekutu Amerika Serikat di kawasan.

    Analis menilai langkah China ini menegaskan niat Beijing untuk memperluas kendali atas fitur maritim yang sebenarnya masuk ke dalam ZEE Filipina.

    (luc/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Terseret Skandal Korupsi, Ketua DPR Filipina Mengundurkan Diri

    Terseret Skandal Korupsi, Ketua DPR Filipina Mengundurkan Diri

    Manila –

    Ketua majelis rendah parlemen atau DPR Filipina, Martin Romualdez, mengajukan pengunduran dirinya pada Rabu (17/9) waktu setempat setelah namanya terseret dalam skandal korupsi yang menuai unjuk rasa di negara tersebut.

    Skandal korupsi itu, seperti dilansir AFP, Rabu (17/9/2025), melibatkan 30 anggota parlemen dan pejabat departemen pekerjaan umum yang disebut menerima pembayaran tunai dari perusahaan konstruksi terkait proyek infrastruktur untuk pengendalian banjir yang ternyata palsu.

    Romualdez, yang merupakan sepupu dari Presiden Ferdinand Marcos Jr, mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa dirinya meninggalkan jabatannya dengan “hati nurani yang bersih” agar badan investigasi yang baru dibentuk dapat menjalankan tugas tanpa “pengaruh yang tidak semestinya”.

    “Persoalan seputar proyek infrastruktur tertentu telah menimbulkan pertanyaan yang tidak hanya membebani saya, tetapi juga lembaga yang kita semua layani ini. semakin lama saya menjabat, semakin berat beban itu,” kata Romualdez di hadapan para anggota parlemen, sebelum mengajukan pengunduran dirinya.

    Kemarahan publik atas apa yang disebut proyek infrastruktur palsu semakin meningkat sejak Marcos Jr menjadikan kasus itu sebagai pusat perhatian dalam pidato kenegaraan pada Juli lalu, menyusul banjir mematikan selama berminggu-minggu yang melanda negara tersebut.

    Skandal korupsi itu memicu unjuk rasa beberapa waktu terakhir, dengan aksi terbaru dijadwalkan pada Minggu (21/9) mendatang.

    Ribuan demonstran diperkirakan akan turun ke jalanan ibu kota Manila dalam unjuk rasa mendatang yang diberi nama “Trillion Peso March”, merujuk pada perkiraan Greenpeace soal besaran dana yang diduga dicuri dari proyek-proyek terkait iklim sejak tahun 2023.

    Pekan lalu, para pemilik perusahaan konstruksi menuduh hampir 30 anggota DPR dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH) telah menerima pembayaran tunai. Romualdez disebut-sebut dalam sidang kasus itu sebagai seseorang yang menyetujui pendanaan yang tidak memerlukan pengawasan DPR.

    Presiden Marcos Jr, pada Senin (15/9), mengumumkan penunjukan mantan hakim Mahkamah Agung Andres Reyes sebagai kepala badan investigasi yang akan menyelidiki skandal korupsi terkait proyek pengendalian banjir tersebut.

    Reyes akan memimpin komisi beranggotakan tiga orang yang bertugas meninjau proyek pengendalian banjir selama 10 tahun terakhir. Meskipun komisi itu akan memiliki wewenang untuk menggelar sidang dan meninjau bukti, mereka tidak berwenang untuk menjatuhkan hukuman secara sepihak.

    Ketika ditanya soal nama Romualdez yang terseret skandal korupsi tersebut, Presiden Marcos Jr menegaskan kembali janjinya bahwa teman dan sekutu-sekutunya “tidak akan terhindar” dari penegakan hukum.

    Filipina memiliki sejarah panjang untuk skandal korupsi yang melibatkan dana publik, di mana para politisi tingkat tinggi yang terbukti bersalah melakukan korupsi biasanya lolos dari hukuman penjara yang berat.

    Lihat juga Video: PM Nepal Mengundurkan Diri Buntut Demo Ricuh Tewaskan 19 Orang

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/idh)