Xcloud.id

kab/kota: Manila

  • Orang Kaya Asia Berburu ‘Garasi Langit’

    Orang Kaya Asia Berburu ‘Garasi Langit’

    Jakarta –

    Orang kaya di Asia Tenggara kini berburu griya tawang (penthouse) dengan fasilitas tak lazim, tempat parkir khusus supercar yang terhubung langsung ke ruang tamu. Di sisi lain, kelas menengah harus berjuang membayar cicilan demi mempertahankan tempat tinggal.

    Daniel Ho, konsultan properti mewah, memiliki klien yang menginginkan segala yang terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Mereka mencari hunian bermerek dan penthouse berdinding kaca dengan pemandangan panorama, lengkap dengan tempat parkir bertingkat tinggi untuk supercar, di kawasan elit seperti Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur, dan Manila.

    Di “dunia” yang berbeda, Manajer Aset Tingkat Menengah Charoen Kijvekin menghadapi realitas sebaliknya. Kliennya adalah warga Thailand yang terlilit utang dan berusaha merebut kembali rumah mereka yang disita melalui lelang. Ada pula klien dari lapisan bawah yang masih berpegang pada ‘impian kepemilikan’ rumah.

    Keduanya menjadi saksi kesenjangan yang kian melebar antara yang kaya dan yang miskin. Di seluruh Asia Tenggara, orang-orang kaya membayar harga fantastis untuk properti utama, sementara mereka yang terlilit utang berjuang mempertahankan tempat tinggal-sering kali hanya karena kehilangan pekerjaan atau krisis keluarga, mereka bisa kehilangan rumah.

    “Sebagian besar pelanggan saya kehilangan pekerjaan. Jika mereka tidak mampu membayar cicilan, bank akan menyita rumah mereka. Saat itulah mereka datang kepada saya,” kata Charoen, seorang pekerja di JZD Asset Management, yang menyediakan pinjaman berbunga rendah kepada orang-orang yang ditolak bank, dikutip dari South China Morning Post, Sabtu (13/12/2025).

    Model bisnisnya dibangun dengan membeli rumah sitaan yang dilelang, lalu menjualnya kembali kepada pemilik sebelumnya dengan menawarkan pinjaman berbunga yang menurutnya lebih rendah dibandingkan sebagian besar bank.

    Asia Tenggara dikenal sebagai ‘rumah’ bagi sejumlah kondisi ekonomi paling timpang di dunia. Di Thailand, 10% orang terkaya menguasai lebih dari 70% total kekayaan, menurut World Inequality Database. Di Filipina, kekayaan 50 keluarga terkaya hampir setara dengan seperlima dari keseluruhan perekonomian nasional.

    Sementara itu, kelas menengah di kawasan ini berada di bawah tekanan yang semakin berat. Setiap bulan, beban utang bertambah. Tahun ini, kondisi kian sulit karena tarif Amerika Serikat (AS) menekan pertumbuhan ekonomi, persaingan harga murah dari China menggerus margin usaha kecil, dan kehilangan pekerjaan meningkat seiring teknologi kecerdasan buatan (AI) mengancam pekerjaan yang sebelumnya dianggap aman.

    Di puncak piramida, kekayaan justru terus berlipat ganda dengan kemunculan jutawan baru dalam jumlah besar. Tahun lalu, tercatat lebih dari 850.000 orang di Asia-Pasifik memiliki kekayaan bersih setidaknya US$10 juta (sekitar Rp116 miliar), menurut Laporan Kekayaan 2025 dari konsultan properti global Knight Frank.

    Seiring meningkatnya kekayaan, para pengembang mengubah lanskap kota. Di Ayala Avenue yang eksklusif di Manila, ‘super penthouse’ dijual dengan harga lebih dari US$7 juta. Sementara itu, Aurelia Residences-dengan harga kondominium termurah lebih dari US$6.000 per meter persegi-mendorong ibu kota Filipina menjadi peringkat kedua dunia untuk pertumbuhan harga properti mewah pada 2024, menurut Prime Global Cities Index dari Knight Frank.

    Hunian bermerek juga berkembang pesat, mulai dari vila mewah di Raffles Residences Bali yang dilengkapi pelayan dan koki pribadi, hingga Residences at Mandarin Oriental di Da Nang yang baru diluncurkan.

    Thailand memimpin kawasan dalam tren ini, menurut Ho, karena pembelian properti mewah semakin sering dikaitkan dengan merek-merek bergengsi seperti St. Regis atau Mandarin Oriental.

    Rata-rata penduduk Malaysia sedikit lebih kaya dibandingkan Thailand, dan perekonomiannya-yang diproyeksikan tumbuh sekitar 5% tahun ini-memberikan ruang bernapas yang relatif lebih longgar.

    Namun, hampir 28.500 orang dinyatakan bangkrut antara 2021 hingga Oktober tahun ini, berdasarkan data Departemen Kepailitan Malaysia yang dibagikan kepada This Week in Asia. Dari jumlah tersebut, pinjaman perumahan menyumbang hampir 2.350 kasus.

    (fdl/fdl)

  • Korupsi Proyek Banjir Picu Aksi Protes di Filipina

    Korupsi Proyek Banjir Picu Aksi Protes di Filipina

    Jakarta –

    Ribuan warga Filipina turun ke jalan pada Minggu (30/11), menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap para pejabat yang terlibat dalam skandal infrastruktur bernilai miliaran dolar.

    Salah satu aksi terbesar digelar kelompok sayap kiri di ibu kota Manila, yang mendesak agar semua pejabat pemerintah yang terlibat segera mengundurkan diri dan diproses secara hukum.

    Selama berbulan-bulan, kemarahan publik terus membesar atas dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek pengendalian banjir berupa infrastruktur vital di kepulauan Filipina yang sejak lama rentan terhadap banjir mematikan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. kini sibuk meredam gelombang ketidakpuasan tersebut.

    Beberapa hari lalu, delapan anggota Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (Department of Public Works and Highways/DPWH) ditangkap. Pemerintah berjanji akan menindak lebih jauh pihak yang paling bertanggung jawab. Mereka juga menyebut bahwa ‘aktor yang lebih besar’ akan segera ditangkap.

    Gereja Katolik turut memimpin aksi protes

    Gereja Katolik Roma di berbagai wilayah turut memimpin aksi protes antikorupsi pada Minggu (30/11), mengoordinasikan demo di distrik masing-masing. Aksi utama berlangsung sepanjang hari di monumen “people power” yang merupakan simbol pro-demokrasi yang terletak di sepanjang jalan raya EDSA, kawasan Metro Manila.

    Untuk menjaga ketertiban, sekitar 17.000 polisi dikerahkan di Manila. Menurut laporan kepolisian, sekitar 5.000 pengunjuk rasa, yang sebagian besarnya mengenakan pakaian putih, mengikuti aksi tersebut.

    Di Taman Luneta, tidak jauh dari istana kepresidenan, para demonstran membawa poster berbentuk buaya sebagai simbol kecaman terhadap korupsi sistemik.

    Publik tuntut pengembalian dana

    Para pengunjuk rasa menuntut anggota Kongres, pejabat pemerintah, dan pemilik perusahaan konstruksi yang berada di balik ribuan proyek pengendalian banjir bermasalah untuk dipenjara dan diwajibkan mengembalikan dana negara yang mereka korupsi. Seorang demonstran bahkan mengenakan kaus dengan pesan tajam: “No mercy for the greedy.”

    Pendeta Katolik Rev. Flavie Villanueva, yang selama ini mendampingi keluarga korban pembunuhan dalam perang narkoba era Presiden Rodrigo Duterte, mengecam keras para pelaku korupsi.

    “Jika uang dicuri, itu adalah kejahatan. Tetapi jika martabat dan nyawa dirampas, itu adalah dosa terhadap sesama manusia, terhadap negara, dan yang paling penting, terhadap Tuhan,” ujarnya. Ia menyerukan kepada massa, “penjarakan semua koruptor dan penjarakan semua pembunuh!”

    Proses hukum terhadap para tersangka terus berjalan. Pada Jumat (28/11), mantan insinyur pemerintah Henry Alcantara yang telah mengakui keterlibatannya di bawah sumpah dalam sidang penyelidikan Senat, mengembalikan 110 juta peso (sekitar Rp31,1 miliar) dalam bentuk suap yang menurut jaksa dicurinya, dan berjanji untuk mengembalikan lebih banyak dalam beberapa minggu mendatang.

    Presiden Marcos menyampaikan bahwa sekitar 12 miliar peso (sekitar Rp 3,4 triliun) aset tersangka telah dibekukan. Ia juga berjanji bahwa banyak dari setidaknya 37 senator, anggota Kongres, dan eksekutif perusahaan konstruksi yang terlibat akan ditahan sebelum Natal.

    Korupsi dana publik, masalah lama yang berulang

    Skandal penyalahgunaan dana publik bukan hal baru di Filipina. Sejak isu korupsi proyek pengendalian banjir pertama kali diangkat oleh Presiden Marcos pada Juli lalu, setidaknya tujuh pejabat pekerjaan umum telah dijebloskan ke penjara atas tuduhan penyalahgunaan dana publik dan praktik korupsi.

    Namun bagi banyak warga, penindakan ini belum cukup. Meluasnya aksi demonstrasi menunjukkan tuntutan publik yang semakin keras: pertanggungjawaban penuh dari para pejabat yang menikmati dana publik, dan reformasi sistem yang memungkinkan korupsi terus terjadi.

    Artikel ini pertama kali ditulis dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Fika Ramadhani dan Adelia Dinda Sani

    Editor: Yuniman Farid


    (ita/ita)

  • Warga Filipina Kembali Gelar Demo soal Proyek Pengendalian Banjir Fiktif

    Warga Filipina Kembali Gelar Demo soal Proyek Pengendalian Banjir Fiktif

    Jakarta –

    Ribuan orang massa menggelar aksi unjuk rasa di ibu kota Filipina. Massa menuntut pertanggungjawaban atas skandal infrastruktur bernilai miliaran dolar yang telah menyebabkan banyak pejabat, anggota parlemen, dan pemilik perusahaan konstruksi dituduh melakukan korupsi.

    Kemarahan atas apa yang disebut proyek pengendalian banjir fiktif telah meningkat selama berbulan-bulan di negara kepulauan berpenduduk 116 juta jiwa tersebut. Di mana sebelumnya seluruh kota sempat telah tertimbun banjir yang dipicu topan dahsyat dalam beberapa bulan terakhir.

    “Tangkap mereka di penjara sekarang!”, ujar para pendemo saat meneriakkan yel-yel saat berbaris di sepanjang jalan raya Manila yang dikenal sebagai EDSA, lokasi Gerakan Kekuatan Rakyat yang membantu menggulingkan ayah Marcos dari kekuasaan pada tahun 1986.

    Massa demonstran yang berkumpul di Taman Luneta, Manila, tak jauh dari istana presiden, membawa spanduk berbentuk buaya yang menyerukan diakhirinya korupsi sistemik.

    “Ada orang-orang yang meninggal dunia karena korupsi yang terjadi,” ujar Jessie Wanaluvmi J, seorang penari drag berusia 20 tahun, kepada AFP sebelum penampilannya yang dijadwalkan.

    Dalam kasus ini, sebanyak delapan anggota Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya telah ditangkap terkait skandal tersebut. Pemerintah berjanji “orang-orang penting akan segera menyusul”.

    Lebih dari 17.000 polisi dikerahkan untuk mengendalikan massa. Sebelumnya, demonstrasi antikorupsi yang sebagian besar berlangsung damai pada bulan September sempat diwarnai bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa bertopeng, yang mengakibatkan lebih dari 200 penangkapan.

    Lihat juga Video: Banjir Imbas Topan Kalmaegi di Filipina

    (yld/knv)

  • Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Mungkinkah ASEAN Menyamakan Zona Waktu?

    Jakarta –

    Pada tahun 1982 Malaysia bagian barat, Malaysia Semenanjung, memajukan waktu 30 menit untuk menyelaraskan zona waktunya dengan negara bagian Sabah dan Sarawak yang terletak di Pulau Kalimantan.

    Perubahan tersebut, yang diperintahkan oleh Perdana Menteri saat itu, Mahathir Mohamad, dipresentasikan sebagai langkah pembangunan dan modernisasi yang akan menyatukan seluruh negara dalam satu waktu yang sama.

    Meskipun demikian, tidak terelakkan matahari terbit sekitar pukul 7 pagi di Malaysia Semenanjung, kira-kira satu jam lebih lambat dibandingkan Malaysia Timur.

    Beberapa orang tua mengeluhkan sedikitnya waktu yang mereka miliki untuk mempersiapkan anak-anak ke sekolah. Mengingat hanya 30 menit dari waktu terbitnya matahari hingga sekolah dimulai yakni pukul 7:30.

    Hal ini juga berarti matahari terbenam relatif lebih awal, sehingga banyak warga Malaysia masih bekerja atau sedang bepergian ketika hari sudah gelap dan cenderung menyantap makan malam lebih terlambat.

    Perdebatan puluhan tahun silam yang kembali tersulut

    Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Aziz, sedang mengunjungi ibu kota Sabah, Kota Kinabalu. Saat sedang lari pagi ia pun memposting di kanal sosial mediånya soal nikmatnya berolahraga lebih awal.

    Apa yang seharusnya menjadi unggahan ceria tentang gaya hidup sehat justru menyalakan kembali bara perdebatan puluhan tahun.

    Banyak pengguna media sosial menyerukan pemerintah untuk memundurkan jam satu jam di Malaysia Semenanjung, tempat di mana sebagian besar penduduk negara itu tinggal.

    “Saya baru-baru ini berada di Manila (ibu kota Filipina) untuk perjalanan bisnis, dan menyenangkan rasanya mendapatkan beberapa jam sinar matahari sebelum masuk kantor,” kata Mohd Rahman, yang bekerja di sebuah bank besar di Kuala Lumpur, kepada DW.

    Siti Abdullah, seorang ibu dengan dua anak di Georgetown, Malaysia barat laut, mengatakan bahwa ia tidak tahu soal ilmunya, tetapi “banyak orang di sini merasa perubahan zona waktu akan baik bagi kesehatan. Itu pasti akan membantu urusan antar-jemput sekolah.”

    Beberapa ahli medis yang diwawancarai DW mengatakan hanya sedikit bukti ilmiah yang secara kuat mendukung klaim tersebut, meskipun topik ini jelas telah menjadi bahan perbincangan nasional.

    Isu ini bahkan dibahas di parlemen tahun lalu. Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri saat itu, Liew Chin Tong, berkomentar bahwa perubahan zona waktu akan memiliki “dampak signifikan terhadap ekonomi” dan bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan perubahan tersebut.

    Sejarah pergeseran waktu

    Baik Singapura maupun Malaysia dipaksa beralih ke GMT+9 selama Perang Dunia II atas perintah penjajah Jepang, yang ingin wilayah tersebut mengikuti waktu Tokyo.

    Setelah perang, Malaysia Semenanjung mengadopsi UTC+7:30, titik tengah antara waktu sebelumnya dan waktu perang, sebelum kembali bergerak ke GMT+8 pada 1 Januari 1982.

    Ini membuat Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia, dalam posisi yang tidak biasa. Kota ini berada pada garis bujur yang mirip dengan Bangkok (Thailand) dan Jakarta (Indonesia), namun beroperasi satu jam lebih cepat dari kedua kota itu. Pada saat yang sama, Kuala Lumpur berbagi zona waktu dengan Manila, ibu kota Filipina, yang terletak sekitar 2.500 kilometer ke arah timur.

    Singapura, di ujung selatan Malaysia Semenanjung, mengikuti langkah Kuala Lumpur pada 1982 dan juga beralih ke GMT+8 untuk “menghindari ketidaknyamanan bagi pebisnis dan pelancong,” menurut pemerintah saat itu.

    Menurut beberapa kritikus, kurangnya sinar matahari pagi dan matahari terbenam yang terlalu awal mengganggu ritme sirkadian warga Malaysia, yaitu siklus 24 jam dari perubahan fisik, mental dan perilaku yang diatur oleh cahaya dan kegelapan.

    Namun, para ahli skeptis.

    Mahadir Ahmad, dosen senior dan psikolog klinis di Universiti Kebangsaan Malaysia, mengatakan kepada DW bahwa ia tidak yakin perbedaan satu jam signifikan menyebabkan masalah kesehatan yang besar, sambil mencatat bahwa tidak ada bukti kuat dari studi regional yang mendukung klaim tersebut.

    “Yang lebih penting adalah menjaga proses internal yang mengatur siklus tidur-bangun (ritme sirkadian) dan selama rutinitas tidur kita tidak menekan produksi melatonin, kita bisa tidur dan bangun berdasarkan siklus siang dan malam,” jelasnya.

    “Bukti yang ada menunjukkan bahwa kurang tidur dan ketidaksesuaian ritme sirkadian dapat menyebabkan gangguan kognitif dan suasana hati,” tambahnya.

    Nurul Aqilah Hasan Ashaari, ahli diet klinis, menekankan bahwa beberapa negara Asia Tenggara lain yang mengikuti zona waktu ‘yang benar’ memiliki indikator kesehatan yang lebih buruk daripada Malaysia, dan bahwa perilaku sosial seperti pola makan, olahraga, serta jam kerja jauh lebih penting dibanding waktu pasti matahari terbit atau terbenam.

    Untuk saat ini, para ilmuwan mengatakan, tantangan kesehatan Malaysia tampaknya lebih dipengaruhi oleh gaya hidup daripada posisi negara tersebut pada peta zona waktu dunia.

    ASEAN punya zona waktu yang sama?

    Secara paralel, ada pula seruan keras agar Malaysia tetap berada di GMT+8 namun seluruh Asia Tenggara mengikutinya, meskipun untuk alasan ekonomi, bukan kesehatan.

    Pada Januari, Abdul Wahid Omar, pemimpin bursa saham Malaysia berpendapat bahwa seluruh kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sebaiknya mengadopsi zona waktu bersama, yang menurutnya GMT+8.

    Hal ini akan “lebih mengintegrasikan ASEAN sebagai blok ekonomi yang kuat” dan menyelaraskan kawasan dengan Cina, Hong Kong, dan Taiwan, katanya dalam sebuah forum bisnis awal tahun ini.

    Singapura, yang juga berada di GMT+8, secara terbuka mendukung gagasan tersebut. Ide ini pertama kali muncul dari perdana menteri Singapura saat itu, Goh Chok Tong, pada 1995, muncul kembali pada 2006, dan pada 2015, ketika Malaysia menjabat sebagai ketua ASEAN.

    Mengadopsi satu zona waktu akan membutuhkan perubahan besar. Thailand, Kamboja, Laos, dan Vietnam harus berpindah dari GMT+7, meskipun Bangkok dan Hanoi pernah menyinggung ide tersebut.

    Myanmar, yang saat ini berada di GMT+6:30, harus memajukan jamnya satu setengah jam.

    Indonesia akan menghadapi tantangan terbesar. Kepulauan luas ini membentang di tiga zona waktu GMT+7, GMT+8 dan GMT+9. Pulau Jawa, di mana ibukota dan sebagian besar kota besar lainnya berada, menggunakan GMT+7.

    Diskusi mengenai penyatuan seluruh negara dalam satu zona waktu GMT+8 sudah berlangsung sejak 2012, namun proposal itu berulang kali ditunda dan tak pernah diterapkan.

    Saat ini, Asia Tenggara rata-rata terbagi antara GMT+7 dan GMT+8.

    Apakah kesenangan seorang menteri menikmati lari pagi cukup untuk mengubah jam kawasan ini? Sejauh ini masih belum ada jawaban yang pasti.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Sorta Caroline

    Editor: Yuniman Farid

    (ita/ita)

  • Geser Tokyo, Jakarta Kini Jadi Kota Terpadat di Dunia

    Geser Tokyo, Jakarta Kini Jadi Kota Terpadat di Dunia

    New York –

    Jakarta menduduki peringkat teratas sebagai kota dengan penduduk paling padat di dunia, berdasarkan laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan perkiraan populasi 41,9 juta jiwa penduduk, Jakarta menggeser Tokyo yang sebelumnya dinobatkan sebagai kota terpadat di dunia.

    Laporan “Prospek Urbanisasi Dunia 2025” yang dirilis Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB, seperti dilansir NBC News dan Al Jazeera, Rabu (26/11/2025), menempatkan Jakarta di posisi pertama dalam daftar kota terpadat di dunia, yang didominasi negara-negara Asia.

    Dalam daftar terbaru itu, Jakarta naik dari posisi kedua menggantikan Tokyo, yang dinobatkan sebagai kota terdapat di dunia dalam laporan PBB tahun 2020 lalu. Jika dibandingkan dengan data tahun 2018, Jakarta melonjak dari peringkat ke-33 dalam daftar tersebut.

    Di peringkat kedua, ada Dhaka yang merupakan ibu kota Bangladesh, dengan total populasi mencapai 36,6 juta jiwa. Dhaka sebelumnya menempati peringkat ke-9 dalam daftar kota terpadat di dunia, dan diproyeksikan akan menempati peringkat pertama pada tahun 2050 mendatang.

    Tokyo, ibu kota Jepang, kini berada di peringkat ketiga dengan populasi yang relatif stabil, yaitu sebanyak 33,4 juta jiwa.

    Peringkat terbaru ini menunjukkan perubahan pesat yang terjadi di seluruh dunia, dengan munculnya kota-kota besar yang padat penduduk.

    Menurut laporan “Prospek Urbanisasi Dunia 2025” tersebut, hampir separuh dari 8,2 miliar jiwa penduduk Bumi kini tinggal di perkotaan. Ini menandai lonjakan dua kali lipat untuk jumlah penduduk perkotaan selama 75 tahun terakhir.

    Dan sebanyak sembilan dari 10 kota terpadat di dunia terletak di kawasan Asia. Satu-satunya pengecualian adalah Kairo, ibu kota Mesir, yang menempati peringkat ke-7 dengan populasi 25 juta jiwa — lebih dari dua kali lipat jumlah penduduk Kota New York, kota terpadat di Amerika Serikat (AS).

    Kota-kota lainnya yang masuk daftar 10 kota terpadat di dunia adalah New Delhi (30,2 juta jiwa), Shanghai (29,6 juta jiwa), Guangzhou (27,6 juta jiwa), Manila (24,7 juta jiwa), Kolkata (22,5 juta jiwa), dan Seoul (22,5 juta jiwa).

    “Urbanisasi adalah kekuatan penentu zaman kita. Jika dikelola secara inklusif dan strategis, urbanisasi dapat membuka jalur transformatif untuk aksi iklim, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan sosial,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk urusan ekonomi dan sosial, Li Junhia.

    Pada tahun 1975 silam, hanya ada delapan megacity — yang didefinisikan sebagai kota dengan populasi minimal 10 juta jiwa. Tahun 2025 ini, jumlahnya bertambah menjadi 33 megacity, dengan 19 di antaranya berada di kawasan Asia.

    Tonton juga Video: 5 Kota Asia Terbaik di 2026, Ada Jakarta?

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)

  • Hadapi Tekanan China, Jepang-Filipina Perkuat Aliansi Militer

    Hadapi Tekanan China, Jepang-Filipina Perkuat Aliansi Militer

    Jakarta –

    Jepang dan Filipina menggelar latihan militer pertama mereka pada Oktober 2025 sebagai bagian dari pakta pertahanan penting yang mulai berlaku pada September.

    Perjanjian Akses Timbal Balik (Reciprocal Access Agreement/RAA) yang ditandatangani pada Juli 2024 memungkinkan kedua negara saling mengerahkan pasukan di wilayah masing-masing.

    Victor Andres “Dindo” Manhit, analis geopolitik di Manila, mengatakan pakta baru ini meningkatkan kerja sama kedua sekutu ke level yang lebih tinggi. Pasalnya, kerja sama ini tidak hanya mencakup angkatan udara, angkatan darat, serta angkatan laut, tetapi juga ruang siber.

    “Di empat domain itu, kami menantikan kolaborasi yang kuat. Jepang akan bisa membantu kami saat kami mencoba melakukan modernisasi, meskipun dengan kemampuan yang terbatas,” ujar Manhit.

    Perjanjian ini dapat dilihat sebagai respons atas meningkatnya ketegangan antara Cina dan Filipina di Laut Cina Selatan. Jepang sendiri memiliki sengketa wilayah terpisah dengan Cina terkait sejumlah pulau di Laut Cina Timur.

    Negara-negara tetangga Cina perkuat pertahanan

    Jepang telah menawarkan ekspor hingga enam kapal perang kepada Filipina untuk memperkuat pertahanan maritim mereka. Saat ini, kapal perusak kelas Abukuma tersebut masih digunakan Pasukan Bela Diri Maritim Jepang.

    Manhit meyakini masih ada “banyak sekali” ruang kerja sama untuk ke depannya.

    Karena kebangkitan ekonomi Cina, peningkatan anggaran militernya, serta sikap yang semakin agresif di wilayah sengketa, banyak negara di Indo-Pasifik kini terpaksa ikut memperkuat pertahanan mereka.

    Cina kecam latihan gabungan dengan AS

    Salah satu contoh adalah Second Thomas Shoal, bagian dari Kepulauan Spratly, di area yang secara militer diduduki Filipina. Beijing tetap bersikeras bahwa area tersebut adalah milik Cina.

    Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Antarbangsa di Den Haag memutuskan klaim Cina tidak memiliki dasar hukum internasional.

    Cina menolak putusan tersebut dan menuduh Filipina beroperasi di perairan Cina. Kapal-kapal Filipina kerap menghadapi tindakan agresif dari kapal Cina di sekitar wilayah sengketa, mulai dari dibuntuti, dikepung hingga diserang dengan meriam air dan sinar laser oleh Penjaga Pantai Cina.

    Pada 14-15 November lalu, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) menggelar latihan gabungan di Laut Cina Selatan, di bawah kegiatan Multilateral Maritime Cooperative Activity (MMCA). Latihan itu berlangsung di perairan yang oleh Manila disebut Laut Filipina Barat. Kegiatan tersebut dilihat sebagai respons untuk memberikan sinyal politik kuat kepada Cina.

    Langkah tersebut memicu respons keras Beijing. Pejabat Cina menyebut latihan itu “merusak perdamaian dan stabilitas kawasan.”

    Cina hentikan impor makanan dari Jepang

    Latihan yang melibatkan Angkatan Laut AS itu juga berlangsung di tengah memanasnya hubungan Cina-Jepang, setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyatakan Jepang bisa melakukan aksi bela diri jika Cina menyerang Taiwan.

    Sebuah unggahan daring oleh Xue Jian, Konsul Jenderal Cina di Osaka, mengkritik pernyataan Takaichi. Ia menulis bahwa “kami hanya perlu memenggal kepala-kepala kotor mereka.” Unggahan tersebut telah dihapus.

    Cina merespons dengan menghentikan impor produk laut dari Jepang dan menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang. Hampir 500.000 tiket pesawat ke Jepang telah dibatalkan.

    Kei Koga, profesor di Program Kebijakan Publik dan Urusan Global di Nanyang Technological University (NTU) Singapura, mengatakan strategi Cina adalah memberi tekanan kepada Jepang, yang juga bisa berdampak pada Filipina.

    “Saya percaya Cina melihat pernyataan PM Takaichi sebagai peluang besar untuk menekan potensi pemerintahan konservatif yang kuat di Jepang,” katanya kepada DW.

    “Dengan cara itu, Cina mungkin mencoba menciptakan jurang antara AS dan Jepang, serta antara Jepang dan negara lain, termasuk Filipina.”

    Filipina menimbang risiko konflik Taiwan

    Cina mengklaim Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya, dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk menguasainya.

    Pada Agustus, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa setiap konflik terkait Taiwan hampir pasti akan menyeret negaranya untuk terlibat “meski dengan terpaksa.” Cina mengatakan Filipina akan “bermain api” jika hal itu terjadi.

    Koga menilai fokus Manila terutama tertuju pada Laut Cina Selatan dan upaya menjaga kepentingannya di kawasan tersebut.

    “Jepang dan Amerika Serikat telah membahas kemungkinan kontingensi Taiwan dan bagaimana mereka dapat bekerja sama. Mengingat kedekatan geografis, mereka ingin membahas isu itu dengan Filipina,” ujarnya.

    “Fokus strategis Filipina adalah Laut Cina Selatan. Mereka melihat bahwa kerja sama pertahanan dapat memperkuat kemampuan mereka untuk menahan atau mencegah agresivitas Cina di sana,” tambahnya.

    “Filipina memang khawatir soal kontingensi Taiwan karena ada lebih dari 160.000 warga Filipina di Taiwan, jadi negara itu harus memperhatikannya. Namun, untuk kerja sama militer jika terjadi situasi darurat, saya rasa Filipina belum memiliki rencana yang jelas,” jelas Koga.

    Artikel ini pertama kali terbit dalam bahasa Inggris

    Diadaptasi oleh Adelia Dinda Sani

    Editor: Melisa Ester Lolindu

    (ita/ita)

  • Kemang Masuk Daftar Jalan Terkeren Dunia: Peringkat 16 Global dan Ketiga di Asia Tenggara Megapolitan 23 November 2025

    Kemang Masuk Daftar Jalan Terkeren Dunia: Peringkat 16 Global dan Ketiga di Asia Tenggara Megapolitan 23 November 2025

    Kemang Masuk Daftar Jalan Terkeren Dunia: Peringkat 16 Global dan Ketiga di Asia Tenggara
    Penulis

    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Kawasan Kemang, Jakarta Selatan mendapat sorotan internasional setelah TimeOut menempatkannya sebagai salah satu kawasan jalan terkeren di dunia.
    Dalam pembaruan
    daftar jalan terkeren di dunia
    tahun 2025, Jalan
    Kemang
    Raya berada di posisi 16 secara global dan menjadi peringkat ketiga di Asia Tenggara.
    Situs TimeOut merilis
    update
    daftar 31 kawasan jalan terkeren dari berbagai penjuru dunia pada Rabu (19/11/2025), salah satunya Kemang,
    Jakarta Selatan
    .
    Dikutip dari laman resminya, TimeOut telah membuat misi untuk menjangkau berbagai titik atau kawasan paling keren dari kota-kota besar di dunia tahun ini.
    Untuk membuat peringkat tahunan jalan-jalan terkeren di dunia, TimeOut meminta jaringan global editor dan pakar lokal untuk menominasikan jalan yang melambangkan sisi terbaik kota mereka.
    Tim perjalanan global TimeOut kemudian mempersempit daftar dan memeringkat setiap jalan berdasarkan kriteria termasuk makanan, minuman, budaya, kesenangan, dan semangat komunitas.
    Merujuk laman TimeOut, jalan kawasan Kemang, Jakarta menduduki posisi 16 sebagai kawasan terkeren di dunia. Kawasan ini juga menempati posisi 6 di Asia dan posisi 3 di Asia Tenggara.
    Peringkat tersebut mengungguli sejumlah kawasan ikonik di Asia lainnya, seperti Nakpil Street (Manila, Filipina), Alserkal Avenue (Dubai, UEA), Charoen Nakhon Road (Bangkok, Thailand), hingga Jalan Pudu (Kuala Lumpur, Malaysia).
    Berikut ini, rincian 31 jalan terkeren di dunia versi TimeOut:
    Menurut TimeOut, kawasan Kemang memang memiliki kepadatan lalu lintas. Namun, jika dilihat lebih jauh, pelancong akan menemukan suasana lingkungan yang sangat mirip desa di Jalan Kemang Raya.
    Kawasan ini telah lama populer di kalangan kreatif, ekspatriat, dan profesional muda yang berbondong-bondong menikmati berbagai butik indie, galeri seni, dan toko desain.
    Pada siang hari, Kemang dikenal sebagai tempat ideal untuk mampir ke kafe dan berbelanja, sementara di malam hari kian hidup dengan jajanan kaki lima seperti mi, nasi goreng asap, hingga sate bakar.
    TimeOut juga menyoroti ragam kuliner di kawasan tersebut, termasuk:
    Mengarah ke ujung selatan Jalan Kemang Raya, TimeOut menyoroti Dia.lo.gue, ruang seni publik dan kolektif yang rutin menghadirkan pameran serta acara kreatif.
    Pengakuan internasional ini menegaskan posisi Kemang sebagai salah satu jantung budaya urban Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Skandal Banjir Hantam Tetangga RI, 2 Menteri Mengundurkan Diri

    Skandal Banjir Hantam Tetangga RI, 2 Menteri Mengundurkan Diri

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kabinet Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dilanda krisis serius setelah dua menteri seniornya mengundurkan diri pada Selasa (18/11/2025). Pengunduran diri ini terkait penyelidikan yang sedang berlangsung mengenai dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek infrastruktur pengendali banjir, yang diperkirakan melibatkan dana hingga miliaran dolar.

    Dua pejabat tinggi yang mengundurkan diri adalah Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin dan Menteri Anggaran dan Manajemen Amenah Pangandaman. Pejabat pers istana kepresidenan, Claire Castro, mengonfirmasi pengunduran diri tersebut.

    “Keduanya memilih mundur setelah departemen mereka disebut dalam tuduhan terkait anomali pengendalian banjir dan sebagai pengakuan atas tanggung jawab untuk membiarkan pemerintahan menangani masalah tersebut secara tepat,” demikian dilaporkan media lokal The Philippines Inquirer.

    Bersamin dan Pangandaman merupakan anggota pemerintahan Marcos dengan peringkat tertinggi yang terseret langsung dalam skandal korupsi yang terungkap sejak Juli.

    Skandal ini mencuat setelah Marcos Jr. sendiri mengungkapkan dalam pidato di Kongres bahwa dana publik untuk proyek infrastruktur anti-banjir senilai miliaran dolar telah disalahgunakan atau dicuri oleh kontraktor swasta, yang berujung pada pembangunan infrastruktur yang tidak memenuhi standar atau bahkan tidak dibangun sama sekali.

    Peristiwa ini makin memperdalam krisis yang dihadapi pemerintahan Marcos Jr., terutama mengingat Filipina secara rutin dilanda topan dan badai tropis, menjadikan banjir sebagai masalah mematikan yang selalu berulang. Skandal ini telah memicu protes massa di seluruh Filipina, termasuk demonstrasi pada Minggu lalu yang menarik sekitar 500.000 orang di Manila, menuntut transparansi dan akuntabilitas.

    Menurut Aries Arugay, seorang pakar politik Filipina, pengunduran diri ini merupakan upaya istana untuk mengambil tanggung jawab komando dan menjaga Presiden Marcos Jr. agar tidak terseret.

    “Pada saat ini, istana berusaha untuk mengeluarkan presiden dari masalah ini, dan inilah mengapa Anda memiliki ‘pengunduran diri’ dari Sekretaris Eksekutif, Menteri Anggaran. Merekalah yang menerima tanggung jawab komando atas hal ini,” kata Arugay kepada Al Jazeera.

    (tps/luc)

    [Gambas:Video CNBC]

    Next Article

    Resmi! Perdana Menteri Ukraina Mengundurkan Diri, Ada Apa?

  • Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Kenapa Rusia Tak Bersikap saat Voting DK PBB Atas Resolusi Damai Gaza?

    Jakarta –

    Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyetujui resolusi terkait perdamaian di Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rusia dan China memilih untuk tidak bersikap atau abstain.

    Dilansir AFP, Selasa (18/11/2025), resolusi itu berhasil disetujui dengan 13 suara dukungan, dari total 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB, dalam voting pada Senin (17/11) waktu setempat. Tidak ada veto, namun dua suara abstain diberikan oleh China dan Rusia.

    Resolusi itu, yang direvisi beberapa kali sebagai hasil negosiasi berisiko tinggi, “mendukung” rencana perdamaian usulan Trump, yang mewujudkan gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Jalur Gaza sejak 10 Oktober lalu.

    Alasan Rusia Pilih Abstain

    Rusia, yang memiliki hak veto dan memilih abstain, sempat mengedarkan draf resolusi untuk menyaingi resolusi rancangan AS tersebut. Moskow beralasan bahwa resolusi yang dirancang oleh Washington tidak cukup mendukung pembentukan negara Palestina.

    Draf resolusi yang disusun Rusia, yang telah dilihat oleh AFP, meminta Dewan Keamanan PBB untuk menyatakan “komitmen teguh terhadap visi solusi dua negara”.

    Resolusi usulan Moskow itu tidak mengatur soal pembentukan Dewan Perdamaian atau pengerahan pasukan internasional untuk saat ini, melainkan meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menawarkan “sejumlah opsi” terkait isu-isu tersebut.

    “Para anggota Dewan Keamanan, dalam praktiknya, tidak diberi waktu untuk melakukan pekerjaan dengan itikad baik,” kata Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, dalam pernyataannya

    “Dokumen AS itu seperti babi dalam kantong. Intinya, Dewan memberikan restunya kepada inisiatif AS berdasarkan janji-janji Washington, dengan memberikan kendali penuh atas Jalur Gaza kepada Dewan Perdamaian,” ucap Nebenzya mengkritik resolusi rancangan AS.

    Istilah “babi dalam kantong” merujuk pada idiom yang berarti menerima sesuatu tanpa mengetahui sifat asli atau tanpa memeriksanya terlebih dahulu.

    Resolusi Dewan Keamanan PBB itu mendukung rencana perdamaian Gaza yang mengatur pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan bekerja sama dengan Israel dan Mesir, serta polisi Palestina yang baru dilatih, untuk mengamankan wilayah perbatasan dan demiliterisasi Jalur Gaza.

    Resolusi itu juga mendukung pembentukan Dewan Perdamaian, badan pemerintahan transisi untuk Gaza — yang secara teoretis akan diketuai Trump — dengan mandat yang berlaku hingga akhir tahun 2027.

    Resolusi rancangan AS itu menyebutkan kemungkinan negara Palestina di masa depan, namun dengan bahasa yang berbelit-belit.

    Disebutkan dalam resolusi itu bahwa setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi yang diminta dan pembangunan kembali Gaza berlangsung, “kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan status negara Palestina”.

    Resolusi PBB soal Gaza

    Dilansir Middle East Eye, resolusi tersebut, yang kini dijuluki DK PBB 2803, menyatakan bahwa “kondisi saat ini memungkinkan menentukan jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina” jika Otoritas Palestina (PA) menjalani reformasi, dan pembangunan kembali Gaza “telah maju”.

    Washington awalnya tidak memasukkan referensi tentang penentuan nasib sendiri Palestina, tetapi membuat perubahan tersebut untuk menenangkan negara-negara Muslim dan Arab, yang diharapkan akan menyediakan pasukan untuk “Pasukan Stabilisasi Internasional” di wilayah kantong tersebut.

    Secara resmi, baik Israel maupun AS telah mempertahankan kebijakan di atas kertas sejak awal 1990-an yang mengupayakan solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Namun, koalisi sayap kanan Netanyahu, serta pemerintahan sayap kanan Trump, secara efektif telah sepenuhnya menepis gagasan tersebut.

    Untuk diketahui, resolusi AS ini terdiri dari rencana 20 poin Trump untuk wilayah Gaza. Dalam resolusi itu, tertulis aturan pasukan keamanan akan melapor kepada “dewan perdamaian” mengenai kondisi Gaza. Dewan Perdamaian itu diketuai oleh Trump.

    AS juga telah mendirikan pusat koordinasi militer di Israel untuk mengawasi gencatan senjata, meskipun, kata Hamas, Israel telah melanggar gencatan senjata tersebut lebih dari 250 kali.

    Hamas Tolak Resolusi untuk Gaza

    Hamas mengatakan mereka menolak resolusi PBB. Resolusi PBB itu menyerukan pengerahan pasukan internasional di Gaza. Apa alasannya?

    Hamas menilai resolusi itu gagal menghormati “tuntutan dan hak” rakyat Palestina. Dia mengatakan resolusi itu sama sekali tidak memenuhi tuntutan dan hak rakyat Palestina.

    “Resolusi ini tidak memenuhi tuntutan dan hak politik serta kemanusiaan rakyat Palestina kami,” kata kelompok militan tersebut.

    Pernyataan tersebut juga mengecam pembentukan pasukan internasional yang “misinya mencakup pelucutan senjata” kelompok-kelompok Palestina di Gaza.

    “Resolusi tersebut memaksakan perwalian internasional di Jalur Gaza, yang ditolak oleh rakyat kami, pasukannya, dan kelompok-kelompok konstituennya,” lanjut pernyataan tersebut.

    Palestina Sambut Resolusi PBB

    Otoritas Palestina menyambut baik resolusi DK PBB yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11), menyebut resolusi yang didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.

    “Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian,” sebut Shahin saat berbicara kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Manila.

    “Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata,” ujarnya.

    Shahin mengatakan bahwa masih ada isu-isu lainnya yang perlu dibahas, termasuk penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dan kemungkinan kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut proses implementasi rencana perdamaian Trump harus diatur oleh hukum internasional.

    Lebih lanjut dikatakan oleh Shahin bahwa meskipun rencana Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, yang hanya terjadi setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian.

    “Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini,” katanya.

    Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, yang tidak menguraikan peran yang jelas bagi Otoritas Palestina dan hanya merujuk secara samar-samar mengenai status negara Palestina.

    Lihat juga Video: Para Menlu OKI ke Rusia Bahas Gencatan Senjata Hamas-Israel

    Halaman 2 dari 3

    (lir/lir)

  • Palestina Sambut Resolusi PBB Soal Gaza: Langkah Awal Perdamaian

    Palestina Sambut Resolusi PBB Soal Gaza: Langkah Awal Perdamaian

    Ramallah –

    Otoritas Palestina menyambut baik resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mendukung rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang.

    Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina, Varsen Aghabekian Shahin, seperti dilansir Reuters, Selasa (18/11/2025), menyebut resolusi yang didukung mayoritas anggota Dewan Keamanan PBB itu menjadi langkah awal yang penting dalam perjalanan panjang menuju perdamaian.

    Dewan Keamanan PBB, pada Senin (17/11) waktu setempat, mengadopsi resolusi rancangan AS itu, yang mengatur pengerahan pasukan keamanan multinasional ke Jalur Gaza dan memberlakukan mekanisme perlindungan internasional untuk wilayah yang porak-poranda akibat perang selama dua tahun terakhir.

    “Resolusi PBB itu merupakan langkah awal dalam perjalanan panjang menuju perdamaian,” sebut Shahin saat berbicara kepada wartawan di sela-sela kunjungan ke Manila.

    “Langkah itu diperlukan karena kita tidak dapat memulai apa pun sebelum kita mencapai gencatan senjata,” ujarnya.

    Shahin mengatakan bahwa masih ada isu-isu lainnya yang perlu dibahas, termasuk penentuan nasib sendiri oleh rakyat Palestina dan kemungkinan kemerdekaan Palestina. Dia juga menyebut proses implementasi rencana perdamaian Trump harus diatur oleh hukum internasional.

    Lebih lanjut dikatakan oleh Shahin bahwa meskipun rencana Trump mengisyaratkan kemungkinan pembentukan negara Palestina, yang hanya terjadi setelah Otoritas Palestina melakukan reformasi, isu tersebut dapat dibahas kemudian.

    “Selama elemen-elemen ini ada, kami senang dengan langkah pertama ini,” katanya.

    Otoritas Palestina, yang berbasis di Ramallah, menyambut baik resolusi Dewan Keamanan PBB itu dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam rencana perdamaian Trump, yang tidak menguraikan peran yang jelas bagi Otoritas Palestina dan hanya merujuk secara samar-samar mengenai status negara Palestina.

    Negara-negara Eropa dan Arab menyatakan bahwa Jalur Gaza harus diperintah oleh Otoritas Palestina, dan harus ada jalur yang jelas menuju kemerdekaan Palestina.

    Pemerintah Israel, yang menentang gagasan negara Palestina merdeka, menolak keterlibatan apa pun dari Otoritas Palestina.

    Lihat Video: Tok! PBB Setujui Pengerahan Pasukan Internasional di Gaza

    Halaman 2 dari 2

    (nvc/ita)