kab/kota: Manado

  • Setyo Budiyanto Pernah Jadi Dirdik, Eks Penyidik Yakin Bawa Perubahan di KPK

    Setyo Budiyanto Pernah Jadi Dirdik, Eks Penyidik Yakin Bawa Perubahan di KPK

    Jakarta

    Mantan Penyidik KPK Yudi Purnomo menanggapi terpilihnya Setyo Budiyanto sebagai Ketua KPK baru. Yudi meyakini sosok Setyo pasti mudah diterima pegawai KPK karena berintegritas.

    “Saya yakin penerimaan di internal pegawai KPK akan sosok Setyo tidak ada masalah bahkan mendukung penuh dan bisa bekerjasama dengan baik. Sebab memang sosoknya yang tegas dan integritas,” kata Yudi dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

    Yudi menyatakan bahwa tugas berat menanti kepemimpinannya ke depan. Adapun, tugas tersebut yaitu memulihkan kepercayaan publik kepada KPK yang semakin menurun.

    “Apalagi kontroversi kontroversi yang terjadi di tubuh KPK dibanding dengan prestasi kerja,” ujarnya.

    Di sisi lain, Yudi percaya Setyo bisa mengatasi tantangan tersebut karena pengalamannya sebagai direktur Penyidikan KPK. Sehingga, Yudi meyakini penindakan korupsi akan menjadi prioritas Setyo saat memimpin komisi antirasuah itu.

    Yudi–yang pernah bekerja dengan Setyo–menyatakan tidak ada rekam jejak buruk Setyo selama di KPK. Malah, kata dia banyak kasus besar yang ditangani Setyo sebagai Dirdik.

    Bagi Yudi, DPR telah memilih. Kini saatnya masyarakat mengawasi kinerja mereka dan memberi kesempatan bekerja. “Dengan sekali lagi harapan pimpinan yang baru ini bisa berprestasi bukan malah menambah persoalan di KPK,” ucapnya.

    Seperti diketahui, Komisi III DPR telah menetapkan lima pimpinan KPK terpilih. Setyo Budiyanto dipilih sebagai Ketua KPK 2024-2029.

    Penetapan lima pimpinan KPK ini dilakukan secara voting. Penetapan dihadiri puluhan anggota dari seluruh fraksi di Komisi III DPR.

    “Dihadiri sebanyak 44 orang dari 47 Komisi III DPR RI dan seluruh 8 fraksi hadir,” kata Habiburokhman membuka rapat.

    Berikut 5 pimpinan KPK terpilih:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan)
    2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK)
    3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado)
    4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024)
    5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023)

    (taa/dhn)

  • Garuda Tebar Diskon Tiket Pesawat Domestik & Internasional, Cek Rutenya!

    Garuda Tebar Diskon Tiket Pesawat Domestik & Internasional, Cek Rutenya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) akan menawarkan sejumlah promo menarik dalam Garuda Indonesia Travel Festival (GATF) 2024 yang diselenggarakan pada 29 November hingga 1 Desember 2024 di Istora Senayan, Jakarta. 

    Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani mengungkapkan, Garuda Indonesia bekerja sama dengan Bank Mandiri menghadirkan GATF yang menjadi puncak dari rangkaian acara GATF yang telah berlangsung sejak 25 Oktober 2024 di berbagai kota besar Indonesia maupun mancanegara. 

    “GATF tahun ini diselenggarakan untuk mendukung tekad pemerintah menghadirkan layanan penerbangan yang mudah diakses masyarakat, khususnya menjelang periode peak season Natal dan Tahun Baru mendatang. Kami harap gelaran GATF kali ini dapat membantu memenuhi kebutuhan akan tiket penerbangan dengan harga terjangkau,” kata Tsani dalam keterangan resmi, Kamis (21/11/2024).  

    Adapun, Garuda Indonesia menghadirkan sedikitnya 500.000 kursi penerbangan dengan harga khusus untuk periode perjalanan hingga akhir tahun 2025. Sementara itu, pada GATF Jakarta kali ini, Perusahaan memproyeksikan tingkat kunjungan mencapai hingga 50.000 pengunjung.

    Garuda juga menetapkan tiket masuk GATF 2024 sebesar Rp50.000, atau promo tiket masuk Rp1 untuk nasabah Bank Mandiri, para pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan harga khusus di sejumlah rute domestik maupun internasional di antaranya sebagai berikut dengan harga mulai dari:

    Promo tiket pesawat Garuda Indonesia rute domestik:

    •              Jakarta – Denpasar pp, Rp1,8 jutaan

    •              Jakarta – Medan pp, Rp2,4 jutaan

    •              Jakarta – Jayapura pp, Rp6,1 jutaan

    •              Jakarta – Balikpapan pp, Rp2 jutaan

    •              Jakarta (Halim Perdanakusuma) – Surabaya pp, Rp1,3 jutaan

    •              Jakarta – Manado pp, Rp3,2 jutaan

    Promo tiket pesawat Garuda Indonesia rute internasional:

    •              Jakarta – Singapura pp, Rp2,7 jutaan

    •              Jakarta – Shanghai pp, Rp5 jutaan

    •              Jakarta – Haneda pp, Rp5,8 jutaan

    •              Jakarta – Sydney pp, Rp7,8 jutaan

    •              Jakarta – Hong Kong pp, Rp3,7 jutaan

    •              Jakarta – Amsterdam pp, Rp8,4 jutaan

    Selain itu, tiket penerbangan dengan harga spesial juga terdapat pada sejumlah maskapai mitra, seperti KLM, Air France, ITA Airways, Qatar Airways, Qantas, dan Bangkok Airways. Bank Mandiri, yang menjadi mitra perbankan dalam acara GATF 2024, turut memberikan berbagai keuntungan tambahan bagi nasabahnya.  

    “Nasabah Bank Mandiri dapat menikmati cashback hingga Rp5 juta, hadiah undian berupa tiket pulang-pergi ke Singapura, serta bonus e-kupon hingga Rp1,1 juta,” ungkap Tsani.  

    Dia juga menambahkan bahwa pengunjung dapat memanfaatkan beragam keuntungan lainnya melalui program frequent flyer GarudaMiles. Penawaran tersebut mencakup Welcome Bonus sebanyak 2.024 Miles untuk anggota baru, diskon hingga 50% untuk penukaran tiket penghargaan, bonus hingga 2.000 Miles untuk pembelian GarudaMiles Gold Privilege, dan pengalaman penukaran GarudaMiles mulai dari 250 Miles.

    Selain itu, tersedia juga promosi pembelian Miles dengan bonus hingga 100% dan diskon hingga 30% untuk penukaran Miles pada maskapai mitra (SkyTeam).  

    Garuda Indonesia pun menyediakan berbagai promo menarik lainnya, seperti penawaran Buy 2 Get 3 untuk layanan GarudaPriority Service dan akses lounge eksekutif, diskon hingga 40 kilogram untuk prepaid baggage, serta potongan harga hingga 50% pada GarudaShop. 

    Promosi lain mencakup diskon Rp1 juta untuk pemesanan hotel melalui Aero Hotel Management, diskon 10% untuk paket roaming internasional, serta tarif khusus untuk layanan iklan di pesawat, seperti headrest cover dan sampling produk.  

    Selain itu, terdapat program Flash Sale yang memberikan kesempatan diskon 50% untuk GarudaPriority Service, Garuda Indonesia Executive Lounge diskon 50%, dan prepaid baggage diskon 50%.

  • Profil Ibnu Basuki Widodo yang Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Periode 2024-2029

    Profil Ibnu Basuki Widodo yang Terpilih Menjadi Wakil Ketua KPK Periode 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Hakim senior Ibnu Basuki Widodo berhasil terpilih sebagai wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ibnu lolos seleksi akhir di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Kamis (21/11/2024).

    Ibnu berhasil meraih dukungan sebanyak 33 suara dalam pemilihan final. Sementara, empat pimpinan KPK terpilih lainnya, yaitu Setyo Budiyanto memperoleh 45 suara untuk posisi ketua dan total 46 suara dalam pemilihan pimpinan KPK, Fitroh Rohcahyanto satu suara untuk posisi ketua dan total 48 suara dalam pemilihan pimpinan KPK, Johanis Tanak dua suara untuk posisi ketua, dan total 48 suara dalam pemilihan pimpinan KPK, dan Agus Joko Pramono 39 suara total.

    Alasan Ibnu ingin menjadi pimpinan KPK karena menanggap hakim dan KPK memiliki tugas yang sama, yakni mengadili dan memproses perkara termasuk korupsi.

    Berikut ini profil Ibnu Basuki Widodo yang terpilih sebagai wakil ketua KPK.

    Profil Ibnu Basuki Widodo
    Ibnu Basuki Widodo adalah seorang hakim senior yang kini bertugas sebagai hakim tinggi pemilah perkara pidana khusus di Mahkamah Agung. Ibnu menyelesaikan pendidikan formal di bidang hukum dan beberapa pelatihan. Bekal tersebut membuat dia dipercaya dalam jabatannya selama bertahun-tahun.

    Salah satu yang dipelajarinya selama menempuh pendidikan dan pelatihan adalah tata kelola hukum dan pemberantasan korupsi.

    Sebelum mengemban jabatan di MA, Ibnu juga pernah menjalankan amanah sebagai hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, dia juga sempat menjadi hakim tinggi di Pengadilan Negeri Manado.

    Sekarang, Ibnu Basuki Widodo terpilih sebagai wakil ketua KPK periode 2024-2029 mendampingi Setyo Budiyanto sebagai ketua lembaga antirasuah tersebut.

  • Ketua Komisi III Ungkap Alasan Tak Ada Perempuan dalam Jajaran Pimpinan KPK 2024-2029

    Ketua Komisi III Ungkap Alasan Tak Ada Perempuan dalam Jajaran Pimpinan KPK 2024-2029

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemilihan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 telah selesai dilakukan oleh Komisi III DPR. Namun, hasilnya menunjukkan tidak adanya perempuan yang terpilih dalam jajaran pimpinan KPK.

    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman tidak memberikan jawaban tegas mengenai ketiadaan perempuan dalam jajaran pimpinan KPK. Ia menjelaskan, hasil pemilihan sepenuhnya bergantung pada suara anggota DPR.

    “Kalau perempuan, itu dia, makanya, itulah hasil suara dari teman-teman,” tegas Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    Dari 10 calon pimpinan KPK yang mengikuti proses seleksi, dua di antaranya adalah perempuan, yakni Ida Budhiati dan Poengky Indarti. Namun, Ida hanya memperoleh delapan suara, sedangkan Poengky meraih dua suara, sehingga keduanya tidak terpilih.

    Habiburokhman menegaskan, mekanisme pemilihan dilakukan melalui sistem voting untuk memastikan hak suara setiap anggota Komisi III DPR tetap terakomodasi.

    “Kenapa tidak musyawarah? Justru kami bermusyawarah dan keputusan musyawarah tersebut menggunakan sistem voting. Karena ini juga terkait hak individu anggota DPR, jadi anggota DPR itu selain anggota fraksi, juga punya hak untuk menentukan pilihannya,” kata Habiburokhman.

    Proses pemilihan dan penetapan lima pimpinan KPK serta lima dewas KPK ini dilakukan setelah Komisi III DPR menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon dewas KPK.

    Berikut daftar pimpinan KPK terpilih periode 2024-2029:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan): 46 suara
    2. Fitroh Rohcahyanto (mantan direktur penuntutan KPK): 48 suara
    3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado): 33 suara
    4. Johanis Tanak (wakil ketua KPK periode 2019-2024): 48 suara
    5. Agus Joko Pramono (wakil ketua BPK periode 2019-2023):  39 suara

    Daftar dewas KPK terpilih periode 2024-2029:

    1. Wisnu Baroto (staf ahli Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana umum): 43 suara
    2. Benny Jozua Mamoto (mantan ketua harian Kompolnas): 46 suara
    3. Gusrizal (ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin): 40 suara
    4. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta): 40 suara
    5. Chisca Mirawati (anggota Asosiasi Bank Asing): 46 suara

  • Profil Ibnu Basuki Widodo Wakil Ketua KPK Terpilih Periode 2024-2029 – Page 3

    Profil Ibnu Basuki Widodo Wakil Ketua KPK Terpilih Periode 2024-2029 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Ibnu Basuki Widodo lolos seleksi akhir calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) di Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (21/11/2024).  Dalam pemilihan final, Ibnu berhasil meraih dukungan sebanyak 33 suara dan terpilih menjadi wakil ketua KPK pada periode 2024-2029.

    Pada saat Fit and Proper Test, Selasa 19 November 2024, Ibnu Basuki Widodo sempat disinggung oleh Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo mengenai rekam jejak Ibnu karena telah memvonis bebas terdakwa tindak pidana korupsi.

    Rudianto juga menanyakan terkait alasan Ibnu ingin menjadi seorang pimpinan KPK dengan latar belakang seorang hakim. Bagi Ibnu hakim dan pimpinan KPK sama-sama memiliki tugas dan fungsi untuk mengadili, memproses suatu perkara termasuk tindak pidana korupsi.

    Sebelum mencalonkan diri sebagai Capim KPK, Ibnu telah menunjukkan dedikasinya dalam dunia hukum. Ia pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengemban jabatan sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Manado. Saat ini, Ibnu menjabat sebagai Hakim Tinggi Pemilah Perkara Pidana Khusus di Mahkamah Agung, posisi yang memperkuat rekam jejaknya dalam menangani kasus-kasus pidana berat.

    Dikutip dari berbagai sumber, Ibnu Basuki tercatat pernah memvonis bebas terdakwa korupsi, Ida Bagus Mahendra Jaya Marth, pada Oktober 2014. 

    Kasus yang melibatkan terdakwa tersebut terkait dengan dugaan korupsi dalam pengadaan alat laboratorium IPA untuk madrasah tsanawiyah (MTs) di lingkungan Kementerian Agama pada tahun 2010.

    Karier

    Ibnu Basuki Widodo pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengemban jabatan sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Manado. 

     

  • DPR Sahkan Nama Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih Dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

    DPR Sahkan Nama Pimpinan dan Dewas KPK Terpilih Dalam Rapat Paripurna Pekan Depan

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi III DPR akan membawa daftar nama lima Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke rapat Paripurna terdekat, setelah mereka menetapkan nama-nama tersebut di rapat pleno hari ini, Kamis (21/11/2024).

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman seusai melakukan penetapan Pimpinan dan Dewas KPK, di Ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, hari ini.

    “Iya betul, iya dong [dibawa ke Paripurna]. Rapur terdekat, hari rapur itu kalau nggak Selasa, Kamis. Iya, sama berbarengan [nama pimpinan dan dewas KPK],” ujarnya.

    Sebagai informasi, mekanisme penetapan ini dilakukan dengan voting atau pemungutan suara dari seluruh delapan fraksi yang ada di Parlemen dengan total 48 suara. 

    Voting dimulai dari Pimpinan Komisi III DPR RI dan dilanjut dengan para anggota fraksi-fraksi di DPR untuk memasukka surat suara ke dalam kotak suara.

    Dari hasil voting itu, Setyo Budianto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Nantinya, dia akan didampingi oleh empat wakil ketua yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.

    Kemudian, untuk Dewas KPK, DPR telah menetapkan lima nama di antaranya Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Wisnu Baroto, Gusrizal, dan Sumpeno.

    Berikut 5 nama Pimpinan KPK periode 2024-2029:

    Setyo Budiyanto (Irjen Kementan): 46 suara sebagai pimpinan, 45 suara sebagai ketua
    Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024): 48 suara sebagai pimpinan, 2 suara sebagai ketua
    Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK): 48 suara sebagai pimpinan, 1 suara sebagai ketua
    Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023): 39 suara sebagai pimpinan
    Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado): 33 suara sebagai pimpinan

    Berikut 5 nama Dewas KPK periode 2024-2029:

    Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas): 46 suara
    Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing): 46 suara
    Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum): 43 suara
    Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin): 40 Suara
    Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta): 40 suara

  • Kapan Prabowo Lantik Pimpinan KPK dan Dewas KPK? Ini Aturan Mainnya

    Kapan Prabowo Lantik Pimpinan KPK dan Dewas KPK? Ini Aturan Mainnya

    Jakarta

    Komisi III DPR RI telah memilih lima pimpinan KPK dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK 2024-2029. Lalu bagaimana mekanisme selanjutnya?

    Sebelum membahas mekanisme selanjutnya, perlu diketahui nama-nama pimpinan KPK dan anggota Dewas KPK yang dipilih Komisi III DPR RI pada Rabu (21/11/2024). Berikut nama mereka:

    Calon pimpinan KPK terpilih:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) 46 suara, yang juga merupakan ketua terpilih
    2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK) 48 suara
    3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado) 33 suara
    4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024) 48 suara
    5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023) 39 suara

    Calon Dewas KPK terpilih:

    1. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum) 43 suara
    2. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas) 46 suara
    3. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin) 40 suara
    4. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta) 40 suara
    5. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing) 46 suara

    Kemudian, Presiden wajib menetapkan calon terpilih itu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pimpinan DPR RI.

    Berikut bunyi lengkapnya:

    (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.

    (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

    (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

    (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 mengumumkan penerimaan calon.

    (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.

    (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

    (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.

    (8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

    (9) Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

    (10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.

    (11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.

    (12) Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.

    (13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

    Sedangkan untuk mekanisme anggota Dewas KPK, itu diatur dalam Pasal 37E. Pasal tersebut berisi 11 ayat.

    “Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan,” bunyi Pasal 37E ayat 10.

    Berikut bunyi lengkap Pasal 37E:

    Pasal 37E

    (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.
    (2) Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi.
    (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat dan unsur masyarakat.
    (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
    (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
    (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
    (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
    (8) Panitia seleksi menentukan nama calon yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
    (9) Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal
    diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan.
    (10) Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan.
    (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    Nama Pimpinan KPK Dibawa ke Paripurna

    Sebelumnya, Komisi III DPR lengkap memproses calon pimpinan (capim) dan calon Dewas KPK periode 2024-2029. Komisi III DPR telah sepakat lima capim dan lima calon Dewas KPK dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

    Penetapan lima pimpinan dan lima Dewas KPK terpilih di ruang Komisi III DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dan pimpinan Komisi III DPR lainnya serta anggota.

    “Setuju,” kata anggota Dewan ketika ditanya perihal setuju atau tidak mengenai nama-nama pimpinan KPK dan anggota Dewas KPK, lalu disambut ketuk palu Habiburokhman.

    (zap/dhn)

  • Nama Dewas dan Pimpinan KPK Terpilih Akan Disahkan di Paripurna DPR

    Nama Dewas dan Pimpinan KPK Terpilih Akan Disahkan di Paripurna DPR

    Jakarta

    Komisi III DPR lengkap memproses calon pimpinan (capim) dan calon Dewas KPK periode 2024-2029. Komisi III DPR telah sepakat lima capim dan lima calon Dewas KPK dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

    Penetapan lima pimpinan dan lima Dewas KPK terpilih di ruang Komisi III DPR kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, dan pimpinan Komisi III DPR lainnya serta anggota.

    Habiburokhman membacakan rekapitulasi perolehan suara para calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK. Hasilnya, terdapat lima calon pimpinan KPK terpilih berdasarkan voting Komisi III DPR.

    “Jadi ini setuju untuk 5 orang terpilih sebagai anggota, wakil ketua 4, ketua 1 Setyo Budiyanto ya?” kata Habiburokhman.

    “Setuju,” kata anggota Dewan disambut ketuk palu Habiburokhman.

    Calon pimpinan KPK terpilih:
    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan) 46 suara
    2. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK) 48 suara
    3. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado) 33 suara
    4. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024) 48 suara
    5. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023) 39 suara

    Komisi III DPR juga menyetujui lima calon Dewas KPK terpilih berdasarkan voting. Komisi III DPR akan membawa dan melaporkan hasil lima capim KPK dan lima calon Dewas KPK ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.

    “Apakah Komisi III DPR dapat menyetujui calon pimpinan KPK dan nama calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 yang kami sebutkan tadi?” ujar Habiburokhman.

    Calon Dewas KPK terpilih:
    1. Wisnu Baroto (Staf Ahli Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum) 43 suara
    2. Benny Jozua Mamoto (mantan Ketua Harian Kompolnas) 46 suara
    3. Gusrizal (Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin) 40 suara
    4. Sumpeno (hakim Pengadilan Tinggi Jakarta) 40 suara
    5. Chisca Mirawati (Anggota Asosiasi Bank Asing) 46 suara

    Sebelum penetapan, Komisi III DPR melakukan pemungutan suara atau voting untuk menentukan 5 capim dan 5 anggota Dewas KPK. Penetapan dihadiri puluhan anggota dari seluruh fraksi di Komisi III DPR.

    “Dihadiri sebanyak 44 orang dari 47 Komisi III DPR RI dan seluruh 8 fraksi hadir,” kata Habiburokhman membuka rapat.

    Komisi III DPR menguji capim dan calon Dewas KPK dari Senin (18/11) hingga Kamis (21/11). Nama-nama capim dan calon Dewas KPK berdasarkan Surpres yang dikirim Presiden dan diseleksi oleh panitia seleksi (pansel).

    (rfs/imk)

  • DPR Pilih Setyo Budianto jadi Ketua KPK, Ini 5 Nama Pimpinan 2024-2029

    DPR Pilih Setyo Budianto jadi Ketua KPK, Ini 5 Nama Pimpinan 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memilih dan menetapkan Setyo Budiyanto sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan 2024-2029.

    Penetapan ini dilakukan melalui rapat pleno Komisi III DPR RI dengan agenda menetapkan lima orang Pimpinan KPK sekaligus Ketua KPK dan memilih lima orang Dewan Pengawas KPK masa janatan 2024-2029.

    Adapun, rapat pleno ini berlangsung di Ruang Komisi III DPR RI, Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/11/2024).

    Perlu diketahui, mekanisme penetapan ini dilakukan dengan voting atau pemungutan suara dari seluruh delapan fraksi yang ada di Parlemen. Dimulai dari Pimpinan Komisi III DPR RI dan dilanjut dengan para anggota fraksi-fraksi di DPR untuk memasukka surat suara ke dalam kotak suara. 

    Adapun, Setyo Budiyanto memperoleh 45 dari 48 suara sebagai Ketua KPK. Sementara itu untuk perolehan suara sebagai pimpinan/anggota Setyo memperoleh sebanyak 46 dari 48 suara.

    Nantinya, dalam memimpin lembaga antirasuah ini, Setyo akan didampingi oleh empat wakil yaitu Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo.

    Berikut 5 nama Pimpinan KPK periode 2025-2029:

    1. Setyo Budiyanto (Irjen Kementan): 46 suara sebagai pimpinan, 45 suara sebagai ketua

    2. Johanis Tanak (Wakil Ketua KPK periode 2019-2024): 48 suara sebagai pimpinan, 2 suara sebagai ketua

    3. Fitroh Rohcahyanto (mantan Direktur Penuntutan KPK): 48 suara sebagai pimpinan, 1 suara sebagai ketua

    4. Agus Joko Pramono (Wakil Ketua BPK periode 2019-2023): 39 suara sebagai pimpinan

    5. Ibnu Basuki Widodo (hakim Pengadilan Tinggi Manado): 33 suara sebagai pimpinan

  • Penguatan literasi keuangan demi menggapai masyarakat cerdas finansial

    Penguatan literasi keuangan demi menggapai masyarakat cerdas finansial

    Manado (ANTARA) – Di sebuah desa kecil di tepi Danau Tondano, Sulawesi Utara, suasana menjelang Natal mulai terasa.

    Hiasan lampu-lampu warna-warni menggantung di sepanjang jalan, dan aroma khas kue tradisional Minahasa mulai memenuhi udara.

    Menyambut Natal, banyak keluarga mulai merencanakan belanja untuk hadiah, perayaan, dan hidangan istimewa. Semua keluarga ingin perayaan Natal menjadi momentum istimewa.

    Namun, di tengah euforia itu, banyak warga merasa khawatir tentang pengelolaan keuangan mereka. Natal adalah momen berbagi, tetapi juga sering membawa pengeluaran besar yang sulit dikendalikan.

    Pemahaman yang kurang baik tentang pengelolaan keuangan, dan keputusan-keputusan yang diambil kurang tepat dapat berujung pada pemborosan atau masalah finansial.

    Melihat kebutuhan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara Gorontalo Maluku Utara (Sulutgomalut) mengadakan program literasi keuangan khusus menjelang Natal.

    Bertempat di balai desa, program literasi keuangan itu menarik perhatian dan minat masyarakat dari berbagai kalangan, termasuk ibu rumah tangga, petani, hingga pemilik kios kecil.

    Kegiatan yang dirancang untuk membantu masyarakat mempersiapkan Natal dengan bijak secara finansial tersebut berjalan dengan hikmat dan tertib.

    Simulasi keuangan oleh OJK

    OJK memulai literasi dengan menggambarkan ada sebuah keluarga sederhana yang harus mengatur anggaran untuk kebutuhan Natal, mulai dari belanja bahan makanan, hadiah, hingga kontribusi untuk acara gereja.

    Seluruh peserta kegiatan literasi diajak dan diminta ikut simulasi serta membantu menghitung anggaran, memprioritaskan pengeluaran, dan menyisihkan dana untuk tabungan.

    OJK memberikan rumus dan cara menghitung pengaturan keuangan untuk berbagai kebutuhan, berapa alokasi pengeluaran sehari-hari, pengeluaran ekstra maupun prosentase tabungan dari uang yang dimiliki peserta literasi.

    Demikian juga bagi peserta yang memiliki usaha mikro, kecil maupun menengah, OJK menyampaikan pengelolaan keuangan yang tepat untuk keamanan dan kelancaran usaha masing-masing.

    Selain itu, peserta kegiatan juga diajak mengenal lebih jauh tentang produk perbankan yang dapat membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik, termasuk fasilitas pinjaman dan pemanfaatan kartu kredit untuk masyarakat secara umum.

    Banyak yang baru mengetahui tentang tabungan berjangka, rekening khusus pengelolaan gaji, dan bahkan kredit tanpa agunan untuk kebutuhan darurat.

    Menurut Kepala OJK SulutGoMalut, Robert Sianipar literasi keuangan menjadi kunci penting agar masyarakat dapat merencanakan pengeluaran secara bijak, menghindari utang yang tidak terkendali, dan tetap menjaga stabilitas keuangan pribadi.

    Literasi keuangan penting, karena menjelang akhir tahun, masyarakat sering menghadapi peningkatan pengeluaran, mulai dari kebutuhan konsumsi hingga rekreasi.

    Literasi keuangan membantu masyarakat menyusun anggaran prioritas sehingga tidak mengorbankan kebutuhan penting lain.

    Tawaran diskon, rabat, dan promosi belanja pada momen libur panjang sering kali memicu perilaku konsumtif.

    Pemahaman tentang risiko pinjaman online ilegal dan penggunaan kartu kredit yang tidak bijak dapat melindungi masyarakat dari jebakan utang.

    Akhir tahun juga, kata Robert, menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan merencanakan target keuangan di tahun mendatang.

    Literasi keuangan membantu masyarakat menyiapkan dana darurat, investasi, dan perlindungan asuransi secara tepat.

    OJK Sulutgomalut, tutur Robert, senantiasa melakukan edukasi dan literasi ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar dan mahasiswa, pelaku UMKM, serta petani dan nelayan terkait pengelolaan keuangan.

    Alokasikan dana secara cermat

    Dalam kesempatan lain, OJK SulutGoMalut juga menekankan kepada masyarakat akan pentingnya membuat pengalokasian dana secara cermat.

    Selama bulan November dan Desember ini, OJK SulutGoMalut melakukan kampanye Warganet Cakap Keuangan, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait produk dan atau layanan keuangan, waspada keuangan ilegal, serta tips keuangan.

    OJK memberi ilustrasi dengan menyatakan rumus 10 persen untuk ibadah dan sosial, 20 persen untuk tabungan, investasi dan proteksi, 30 persen maksimal cicilan utang dan 40 persen untuk kebutuhan biaya hidup.

    Selain itu, OJK SulutGoMalut juga mengajarkan masyarakat untuk dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sehingga masyarakat dapat cermat membelanjakan uangnnya.

    Termasuk saat menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, OJK mengimbau masyarakat agar lebih bijak mengelola keuangan dengan cara membuat anggaran khusus untuk liburan, memastikan pengeluaran tidak melebihi kemampuan finansial dan menghindari pinjaman dari sumber tidak resmi atau ilegal.

    Dengan literasi keuangan yang baik, masyarakat tidak hanya dapat menikmati momen liburan dengan lebih tenang, tetapi juga menjaga kestabilan keuangan untuk masa depan yang lebih baik.

    Dengan memahami konsep literasi keuangan, masyarakat dapat membagi anggaran berdasarkan tingkat kebutuhan.

    Pos pengeluaran utama seperti makanan, tagihan, dan pendidikan anak sebaiknya menjadi prioritas. Sisanya baru dialokasikan untuk hiburan atau perjalanan.

    Masyarakat juga diimbau untuk menyiapkan dana darurat, terutama menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dengan langkah ini, keuangan tetap stabil, dan momen akhir tahun dapat dinikmati tanpa khawatir beban utang di kemudian hari.

    “Ingat, pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya menjaga dompet tetap sehat, tetapi juga membawa ketenangan pikiran di tahun yang baru,” kata Robert.

    Edukasi keuangan sepanjang tahun

    Hingga bulan Oktober 2024, OJK SulutGoMalut telah melaksanakan 56 kegiatan edukasi keuangan di 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara.

    Seluruh kegiatan itu melibatkan total 15.908 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, petani, nelayan, pelaku UMKM, profesional, dan penyandang disabilitas.

    OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Daerah aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, webinar, dan tatap muka langsung untuk menghindarkan mereka dari risiko aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak menjelang libur panjang.

    Sebagai bagian dari kampanye peningkatan literasi keuangan, OJK Sulut bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga menyelenggarakan kegiatan Hari Indonesia Menabung.

    Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya pelajar, mengenai pentingnya menabung sejak dini untuk mencapai tujuan finansial di masa depan.

    Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara Steve Kepel menyatakan literasi keuangan merupakan cara yang signifikan dan menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat menyoal perencanaan dan pengelolaan keuangan yang cerdas.

    Dalam era yang serba cepat dan kompleks seperti sekarang ini, literasi keuangan bukanlah hal sepele yang bisa dianggap remeh.

    Ia menambahkan bahwa literasi keuangan adalah keterampilan dasar yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, baik bagi keluarga maupun masyarakat secara keseluruhan.

    Steve Kepel berharap, melalui penguatan literasi keuangan, masyarakat Sulawesi Utara dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan finansial demi menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

    Literasi keuangan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk merayakan Natal dengan lebih tenang dan penuh rasa syukur.

    Bagi OJK SulutGoMalut, momen ini adalah langkah kecil untuk menciptakan masyarakat yang lebih cerdas finansial, bahkan di tengah keriuhan Natal.

    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2024