Xcloud.id

kab/kota: Manado

  • Masyumi Mati Namun Kadernya Abadi

    Masyumi Mati Namun Kadernya Abadi

    JAKARTA – Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, kita tahu sempat ada Partai Islam yang punya kekuatan politik besar yakni Masyumi (Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Partai itu didirikan hari ini hingga 7 November 74 tahun lalu. Meski hari ini partai Masyumi telah bubar, tapi gagasannya masih hidup, “kadernya” masih ada. 

    Masyumi dulunya merupakan himpunan berbagai organisasi Islam yang ada di berbagai daerah di Indonesia saat masa penjajahan Jepang. Diantaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Perti, PSII dan lain sebagainya. Mereka diizinkan menghidupkan kembali Islam A’la Indonesia (MIAI) oleh Balatentara Djepang pada 4 September 1942. 

    Lalu setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, pada 3 November 1945 lewat Maklumat Pemerintah No. X, pemerintah menganjurkan untuk membentuk partai-partai politik. Maka partai-partai politik pun lahir dan salah satunya Masyumi.

    Masyumi didirikan oleh beberapa tokoh Islam seperti Agus Salim, Abdul Kahar Muzakhar, Soekiman Wirosandjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Muhammad Natsir dan lainnya. Menurut Anggaran Dasar Masyumi yang disahkan oleh KUII pada tahun 1945, mereka mempunya tujuan untuk menegakan kedaulatan negara Republik Indonesia dan agama Islam dan melaksanakan Cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan.

    Dalam keanggotaannya, Masyumi punya dua macam, yakni perseorangan dan anggota inti (organisasi). Anggota perseorangan minimum berumur 18 tahun atau sudah kawin. Ia yang terdaftar kader perseorangan tidak boleh merangkap keanggotaan partai lain. Sementara Anggota Perseorangan mempunyai hak suara, sedangan anggota organisasi (anggota istimewa) punya hak untuk memberi saran atau nasihat. Ide dualisme anggota ini merupakan strategi mereka untuk memperbanyak kader.

    Jatuh bangun Masyumi

    Menurut Aris Sumanto dan Zulkarnain dalam tulisannya “Perkembangan Politik Partai Masyumi Pasca Pemilu 1955” yang dimuat Jurnal Risalah Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (2016), dari awal berdirinya Masyumi, partai ini sudah menunjukan jatuh bangun. 

    Pada kurun waktu 1945-1949 misalnya, anggota partai Masyumi sudah berhasil duduk di pemerintahan. Sayangnya, baru saja mendapat posisi di pemerintahan, bibit perpecahan sudah terjadi. Salah satu kadernya Amir Sjarifuddin membentuk Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Peristiwa ini lantas menimbulkan keretakan dalam kalangan Masyumi walaupun dampak dari keluarnya itu tidak begitu besar. 

    Berdirinya PSII kembali disebabkan karena kekecewaan sebagian politisinya di Partai Masyumi yang tidak mendapatkan peran dan kedudukan kurang strategis seperti Wondoamiseno dan Arundji Kartawinata. Partai Masyumi akhirnya bersedia ikut dalam kabinet, meskipun sebelumnya menolak kebijakan Amir.

    Lalu pada periode 1950-1955 partai Masyumi juga menunjukan dinamika naik turun. Pada tahun 1952 saat kabinet dipimpin Wilopo, muncul ketegangan dengan keluarnya NU dalam Masyumi. Keluarnya NU ditandai dengan terpilihnya KH Fakih Usman (unsur Muhamadiyah dalam NU) menjadi Menteri Agama dalam kabinet Wiloppo.

    Perpolitikan terus berlanjut. Masyumi yang sudah ditinggal PSII dan NU terus maju hingga pemilihan umum 1955. Hasilnya, Masyumi menjadi partai pemenang suara terbanyak kedua setelah PNI.

    Akhirnya dibubarkan

    Intrik politik Masyumi pasca pemilu 1955 mulai semakin meruncing. Pada tahun 1957 misalnya ketika presiden hendak menyatukan keempat partai pemeinang pemilu, Masyumi, NU menolak dan menentang keterlibatan PKI, Karena di beberapa kabinet sebelumnya terjadi perdebatan dengan PKI seperti misalah Tanjung Morawa. 

    Penolakan itu berbuntut panjang. Tokoh Masyumi seperti  Natsir, dan Sjarifuddin Prawiranegara pergi ke Sumatera Barat memproklamirkan PRRI (Pemberontak Revolusio Republik Indoesia) pada 15 Februari 1958. 

    Akibat aksi pemberontakan itu pemerintah mengambil jalan tegas untuk menghentikannya. Padang dan kota-kota lain di Sumatera Barat di bom angkatan perang pemerintah, demikian juga Manado dan beberapa kota Sulawesi. Kekuatan PRRI akhirnya padam. 

    Sementara itu, menurut M. Dzulfikriddin dalam bukunya Mohammad Natsir dalam Sejarah Politik Indonesia: Peran dan Jasa Mohammad Natsir dalam Dua Orde Indonesia (2010) setelah pemberontakan, Masyumi dikucilkan. Anggota partai ini tak diajak dalam DPR-GR yang dibentuk Sukarno.

    Kunjungan Soekarno di Kongres Masyumi tahun 1954 (Commons Wikimedia)

    Masih menurut Mohammad Roem mengatakan, Sukarno ingin Masyumi mengutuk anggotanya yang ikut PRRI. Masyumi menolak. Karena itu, Sukarno lantas berpikir untuk membubarkan Masyumi. Partai Sosialis Indonesia, yang menyalahkan dan mengutuk Soemitro Djojohadikusumo serta memecatnya dari keanggotaan PSI, tetap dibubarkan Sukarno.

    Lebih lanjut, menurut M. Dzulfikriddin, pada 17 Agustus 1960, Masyumi menerima surat dari Direktur Kabinet Presiden, menyampaikan Keputusan Presiden Nomor 200/1960. Prawoto Mangkusasmito selaku Ketua PP Masyumi segera bermusyawarah untuk mengambil tindakan. Pada 13 September 1960, PP Masyumi menyatakan bahwa Partai Masyumi dibubarkan. Pernyataan itu dilakukan kurang dari sebulan sejak Keppres Nomor 200/1960 dikeluarkan.

    Jadi, Masyumi membubarkan diri setelah Keppres dikeluarkan pemerintah. Menurut Delmus Puneri Salim dalam bukunya The Transnational and the Local in the Politics of Islam: The Case of West Sumatra Indonesia (2015), pemimpin Masyumi, Syafruddin dan Natsir dipenjara setelah dituding terlibat PRRI dan DI/TII.

    Kadernya abadi

    Meskipun secara bentuk Masyumi telah tiada, namun secara ide mereka masih ada. Apabila dirunut kader ideologisnya tetap hidup. Salah satunya adalah tokoh Islam keturunan Arab, Abu Bakar Ba’asyir. Pria yang biasa juga dipanggil Ustaz Abu itu merupakan pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia serta salah seorang pendiri Pondok Pesantren Islam Al Mu’min. 

    Ia merupakan sosok yang menolak ikrar setia kepada NKRI dan Pancasila. Menurutnya selain hukum Al-Quran dan hadits adalah thaghut. Ba’asyir punya teman sejawat yang paling berpengaruh, namanya Adbullah Sungkar, pengurus al-Irsyad Solo. Bersama Sungkar, mereka membuat radio dakwah di Surakarta. 

    Tahun 1970, Sungkar dan Ba’asyir direkrut M. Natsir yang merupakan Ketua Masyumi. Mereka direkrut menjadi pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cabang Solo. DDII berperang besar menyebarkan ideologi salafi jihadi ke Indonesia.

    Satu lagi orang yang punya warisan dari Masyumi adalah Politisi Yusril Ihza Mahendra. Yusril adalah salah seorang yang mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB). Partai yang digagas oleh 22 Ormas Islam itu disebut-sebut sebagai pewaris Partai Masyumi. 

    Seperti dijelaskan pada laman partaibulanbintang.or.id, PBB didukung oleh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Seperti diketahui DDII merupakan ormas yang didirikan oleh mantan Ketua Umum Partai Masyumi, M. Natsir. 

    Yusril adalah orang yang sangat mengidolakan M. Natsir. Tak ayal Yusril bahkan sering disebut sebagai murid terbaik M.Natsir selain tokoh Islam Noercholis Madjid. Bahkan Yusril kerap disebut sebagai Natsir muda.

  • Gubernur Sulut Tetapkan UMP Tahun 2025 Sebesar Rp3,7 Juta

    Gubernur Sulut Tetapkan UMP Tahun 2025 Sebesar Rp3,7 Juta

    Liputan6.com, Manado – Gubernur Sulut Olly Dondokambey menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025 naik menjadi Rp3.775.425. Angka ini lebih besar dibanding tahun 2024 sebesar Rp3.545.000.

    “Ada kenaikan UMP di tahun 2025 sebesar 6,5 persen dari UMP tahun 2024,” kata Gubernur Olly melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Franky Manumpil pada, Rabu (11/12/2024).

    Dia memaparkan, kenaikan UMP tahun 2025 sebesar 6,5 persen tersebut memperhatikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, serta mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Sulut.

    Selain menetapkan UMP, Gubernur Olly Dondokambey juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) yang akan berlaku tahun depan. UMSP tahun 2025 lebih tinggi 2,5 persen dibandingkan dengan UMP tahun 2025.

    “Menetapkan UMSP untuk sektor pertambangan dan penggalian dengan turunan pertambangan minyak bumi, gas alam dan panas bumi serta pertambangan biji logam sebesar Rp3.869.811,” ujarnya.

    Begitupun dengan sektor pengadaan listrik, gas uap air panas dan udara dingin juga sebesar Rp3.869.811.

    Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 685 Tahun 2024 tentang Upah Minim Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025.

    “Keputusan tersebut mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2025,” ujarnya memungkasi.

  • Paslon Cagub dan Cawagub Sulut Elly Engelbert Lasut–Hanny Joost Pajouw Ajukan Gugatan ke MK

    Paslon Cagub dan Cawagub Sulut Elly Engelbert Lasut–Hanny Joost Pajouw Ajukan Gugatan ke MK

    Liputan6.com, Manado – Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, Elly Engelbert Lasut – Hanny Joost Pajouw (E2L-HJP) mengajukan permohonan perselisihan atas hasil Pilgub tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

    Permohonan perselisihan atas hasil Pilgub Sulut tahun 2024 ke MK oleh pasangan tersebut, Rabu 11 Desember 2024 pukul 21.56 WIB atau merupakan hari terakhir pengajuan.

    Dalam sejumlah dokumen yang diperoleh di laman resmi Mahkamah Konstitusi, terlihat adanya akta pengajuan permohonan pemohon elektronik nomor 2644/PAN.MK/e.AP3/12/2024.

    Pasangan calon E2L-HJP tertulis sebagai pemohon dengan memberikan kuasa khusus kepada Denny Indrayana dkk tertanggal 10 Desember 2024. Sedangkan termohon adalah KPU Sulut.

    Akta tersebut pun dibuat dan telah ditandatangani pada pukul 22.18 WIB oleh Muhidin selaku Pelaksana tugas (Plt) Panitera. Dalam lampiran akta itu juga terlampir keterangan sejumlah dokumen yang diajukan pemohon.

    Dalam halaman lampiran terdapat penjelasan bahwa pemeriksaan awal terhadap bukti yang diserahkan oleh para pihak kepada bagian registrasi. Hanya mencakup jumlah alat bukti, belum mencakup pemeriksaan secara menyeluruh.

    Oleh karena itu jika setelah pemeriksaan lanjutan ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan bukti. Serta adanya ketidaksesuaian antar daftar alat bukti dengan bukti fisik, maka pihak yang bersangkutan atau yang menyerahkan bukti tersebut akan dihubungi oleh juru panggil atau Kepaniteraan MK untuk melengkapinya.

    Memanggapi hal itu, Ketua Divisi Hukum KPU Sulut Meidy mengatakan pihaknya telah siap untuk menghadapi gugatan itu.

    “Intinya kami (KPU Sulut) sudah siap untuk menghadapinya selaku termohon. Sebelumnya sudah melakukan persiapan untuk itu,” ujarnya.

    Dia menjelaskan bahwa sebelumnya telah mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di MK terkait perselisihan hasil pemilihan. Bukan saja itu, pascapenetapan hasil rekapitulasi perhitungan suara langsung mengadakan rapat kooordinasi persiapan penyelesaian PHP dengan seluruh KPU Kabupaten/Kota se Sulut.

    “Kami juga akan melakukan Rapat Konsolidasi Persiapan dengan KPU RI di Jakarta,” ujarnya menjelaskan.

    Sebelumnya juga Meidy Tinangon menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan penetapan pasangan calon terpilih setelah mendapat surat resmi dari MK. Sehingga belum dipastikan kapan penetapan dilakukan.

    “Jika permohonan yang diajukan tidak teregistrasi, kemungkinan penetapan akan dilakukan dalam waktu tak lama setelah MK memberikan surat pemberitahuan. Tetapi jika teregistrasi maka harus menunggu adanya salinan putusan dan surat pula dari MK,” ujarnya.

    Diketahui, usai pemohon mengajukan permohonan, pihak MK akan melakukan pemeriksaan kelengkapan, dan masih memberikan waktu untuk perbaikan permohonan.

    Nanti setelah semuanya telah sesuai ketentuan baru dilakukan registrasi. Sehingga, dengan demikian setiap permohonan yang diajukan tidak secara otomatis teregistrasi.

    Setelah dinyatakan teregistrasi barulah akan mulai dilakukan sidang pertama hingga tahap penyerahan salinan putusan.

  • Lebih dari 20 Jam Listrik Padam di Sulut, 882.626 Rumah Tangga Terdampak

    Lebih dari 20 Jam Listrik Padam di Sulut, 882.626 Rumah Tangga Terdampak

    Liputan6.com, Manado – Ratusan ribu rumah tangga atau jutaan jiwa warga Sulut terdampak aliran listrik padam selama lebih dari 12 jam. Padamnya aliran listrik sejak pukul 14.01 Wita, Rabu (11/12/2024), juga menyebabkan jaringan internet ngadat.

    “Saya datang dari Kota Kotamobagu, sepanjang perjalanan ke Kota Manado lebih kurang 4 jam, suasana gelap gulita,” ujar Yanto, salah satu warga Kota Kotamobagu yang bekerja sebagai sopir angkutan umum pada, Rabu (11/12/2024).

    Padamnya listrik membuat akses komunikasi Yanto dengan keluarga maupun pelanggannya terputus. Jaringan internetnya ngadat, baterai ponselnya juga habis.

    “Saya terpaksa mencari rumah makan, untuk sekalian bisa ngecars handphone,” ujarnya.

    Apa yang dialami Yanto, juga dialami sebagian besar warga Sulut. Di Manado misalnya, warga menyerbu pusat-pusat perbelanjaan yang memiliki fasilitas genset sehingga aliran listrik tetap tersedia.

    “Makan sekalian cars ponsel. Karena dari tadi handphone sudah tidak aktif lagi,” ujar salah satu pengunjung kawasan Manado Town Square.

    Gangguan jaringan listrik ini terjadi di hampir semua daerah kabupaten dan kota di Sulut. Hingga menjelang subuh, Kamis (12/12/2024), secara bertahap beberapa wilayah mudah teraliri listrik.

    “Kalau di Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, listrik sudah menyala sejak pukul 02.00 Wita,” ujar Imelda Warokka, salah satu warga Kelurahan Kinali 1, Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa, Sulut.

    Sementara itu di Kota Manado, sejak Rabu (12/12/2024), sejumlah kawasan sudah mulai teraliri listrik, terutama di pusat-pusat pemerintahan, rumah sakit, Polda Sulut, dan kantor PLN Wilayah Suluttenggo. Sedangkan daerah lainnya di Kota Manado masih dalam kondisi listrik padam.

    “Belum menyala listrik di sini, sejak kemarin sore sampai sekarang,” ujar salah satu pekerja di Café Delta, Kecamatan Sario, Kota Manado, pada Rabu (12/12/2024), sekitar pukul 11.00 Wita.

    PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo (Suluttenggo) segera melakukan pemulihan gangguan jaringan listrik di daerah tersebut.

     

  • Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. – Halaman all

    Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. adalah Bupati Gorontalo yang menjabat dua periode, yakni 2016-2021 dan 2021-2025.

    Sebelum menjadi Bupati, Nelson Pomalingo menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo periode 2012-2016.

    Ia juga pernah menduduki posisi Rektor di Universitas Negeri Gorontalo periode perdana pada tahun 2002 hingga 2010.

    Kehidupan Pribadi dan Pendidikan

    Nelson Pomalingo lahir di Gorontalo pada 24 Desember 1962.

    Ia menikah dengan Prof. Dr. Hj. Fory Armin Naway, M.Pd. dan dikaruniai lima anak.

    Kelimanya bernama Moh Takdirsyah Pomalingo, S.IP., Moch Firmansyah Pomalingo, S.Ds., Moch Ilhamsyah Pomalingo, Putri Nevasyah Pomalingo, dan Putri Cahya Mafasyah Pomalingo.

    Nelson Pomalingo mengawali pendidikannya di SD III Buhu, Kec. Tibawa Kabupaten Gorontalo pada 1974.

    Ia melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri Limboto.

    Kemudian, Nelson Pomalingo mengenyam pendidikannya di SMA Negeri Limboto.

    Usai lulus, ia menempuh pendidikan jenjang S1 jurusan Ilmu Tanah di Universitas Sam Ratulangi, Manado.

    Pada tahun 1996, bapak lima anak itu melanjutkan pendidikannya di IKIP Negeri Jakarta.

    Nelson Pomalingo juga berhasil menyelesaikan studi S3 di Universitas Negeri Jakarta pada 1999.

    Tak sampai di situ, ia juga kembali melanjutkan pendidikan Profesor di Universitas Negeri Gorontalo.

    Karier

    Nelson Pomalingo mengawali karierya sebagai Guru PNS di Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Negeri sejak 1987.

    Pada tahun 1989, ia diangkat sebagai Kepala Sekolah SMK (Swasta) Pertanian Gotong Royong Telaga.

    Kemudian Nelson Pomalingo menjadi Pembantu Ketua IV STKIP Negeri Gorontalo (1999–2001) dan Pembantu Ketua IV IKIP Negeri Gorontalo (2001–2002).

    Dari situlah karier Nelson Pomalingo semakin cemerlang.

    Ia diamanahi untuk mengisi jabatan sebagai Kepala Badan BAPPEDA Provinsi Gorontalo pada 2001.

    Satu tahun kemudian, Nelson Pomalingo terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo hingga tahun 2010.

    Usai menjadi Rektor, ia menduduki posisi sebagai Anggota Badan Akreditas Nasional (BAN) Sekolah dan Madrasah.

    Pada 2012, Nelson Pomalingo kembali terpilih sebagai Rektor untuk mempimpin Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

    Di tahun 2018, ia menjabat sebagai Anggota Badan Pembina Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Gorontalo.  

    Barulah di tahun 2016 Nelson Pomalingo mengikuti kontestasi pada Pilkada Gorontalo. Ia mencalonkan diri sebagai Bupati Gorontalo didampingi oleh     H. Fadli Hasan, ST., M.Si.

    Sukses menjadi Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo kembali mencalonkan diri untuk periode berikutnya.

    Kali ini, ia didampingi oleh H. Hendra S. Hemeto, ST., M.Si. sebagai wakil Bupati Gorontalo.

    Nelson Pomalingo dan Hendra S. Hemeto berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupatio Gorontalo periode 2021-2025.

    Selain menjabat sebagai Bupati Gorontalo, Nelson juga diketahui aktif dalam berbagai organisasi.

    Riwayat Organisasi

    Sekretaris Jenderal Lingkar Temu Kabupaten Lestari/LTKL – APKASI (2021 – Sekarang)
    Ketua ASKAB PSSI Kab. Gorontalo / Persidago (2021 – Sekarang)
    Ketua bidang Ketenagakerjaan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI (2021 – Sekarang)
    Ketua Dewan Penasehat Indonesia Timur Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf Indonesia /MPTT-I (2019 – Sekarang)
    Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia/HKTI Provinsi Gorontalo (2018 – Sekarang)
    Ketua Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia/PKPRI Provinsi Gorontalo (2017 – Sekarang)
    Ketua Koalisi Pemerintah daerah Penghasil Kelapa/KOPEK – APKASI (2017 – Sekarang)
    Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia/IPSI Provinsi Gorontalo (2017 – 2021)
    Ketua DPW PPP Provinsi Gorontalo (2017 – Sekarang)
    Ketua Dewan Penasehat Jam’iyyatul Islamiyah/JMI Provinsi Gorontalo (2015 – Sekarang)
    Ketua bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/APKASI (2016 – 2021)
    Ketua Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia/PGRI (2013 – 2018)
    Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia/KSPI Provinsi Gorontalo (2013 – Sekarang)
    Dewan Pembina Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia/IPADI Provinsi Gorontalo (2013 – Sekarang)
    Ketua Koalisi Kependudukan Provinsi Gorontalo (2011 – Sekarang)
    Ketua Dewan Masjid Indonesia/DMI Provinsi Gorontalo (2006 – Sekarang)
    Ketua Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI Provinsi Gorontalo (2004 – 2012)
    Wakil Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Gorontalo (2004 – 2012)
    Ketua Dewan Pembina The Presnas Centre (2003 – Sekarang)
    Ketua PGRI Prov. Gorontalo (2002 – 2013)
    Ketua Asosiasi Dosen Indonesia Provinsi Gorontalo (2001 – 2018)
    Presidium KAHMI Provinsi Gorontalo (2001 – 2012, 2022 – 2026)
    Ketua Presidium Nasional (Presnas) Pembentukan Provinsi Gorontalo (1999 – 2000)
    Ketua Departemen Pendidikan Lamahu Jakarta (1996 – 1999)
    Ketua Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia/KNPI Kab. Gorontalo (1992 – 1999)
    Ketua Yayasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat Gotong Royong (YP3MGR) Gorontalo (1992 – 2016)
    Ketua Pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia/AMPI Kab. Gorontalo (1987 – 1992)
    Anggota Himpunan Mahasiswa Islam/HMI Universitas Sam Ratulangi (1982 – 1986)

    Gaji Aparat Desa Kabupaten Gorontalo Tertunda selama 3 Bulan

    Aparat desa se-Kabupaten Gorontalo menggelar unjuk rasa untuk menuntut keterlambatan pembayaran gaji di sekitar Menara Limboto, dekat kantor DPRD.

    Dikutip TribunGorontalo.com, para aparatur desa berseragam khaki itu tampak emosi lantaran gaji mereka belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) sejak Oktober 2024.

    Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, langsung turun tangan menemui ratusan aparat desa dan menjelaskan alasan gaji aparat desa di wilayah Kabupaten Gorontalo tertunda hingga tiga bulan lamanya. 

    Nelson hadir ditemani pj Sekda Kabupaten Gorontalo, Haris Suparto Tome (Hartom).

    Ia tampak dikerumuni oleh para pengunjuk rasa dan mendengar tuntutan dari pengunjuk rasa selama 30 menit.

    Nelson menegaskan, keterlambatan gaji aparat desa bukan karena dananya dikorupsi olehnya ataupun anggota DPRD.

    “Saya tegaskan, bahwa ini tidak dikorupsi oleh bupati atau anggota dewan. Tidak ada korupsi di situ. kami tidak mengambil hak bapak ibu sekalian,” ucap Nelson dengan lantang. 

    Nelson menyampaikan, jika keuangan daerah memang sedang tersendat lantaran adanya perhelatan Pilkada.

    “Kami terjadi begini karena adanya pilkada. Kalau tidak ada pilkada tidak ada masalah ini,” ujar Nelson.

    Demi meyakinkan para pengunjuk rasa, Nelson menjelaskan bahwa untuk menyukseskan Pilkada Gorontalo, pemerintah menggelontorkan dana Rp 30 miliar. 

    “Rp 30 miliar kami bayarkan,” ungkapnya. 

    Bupati dua periode itu pun menerangkan jika siapapun dalam kondisi tersebut, tentu juga akan mengalami kondisi yang sama dalam pembayaran gaji aparat desa. 

    “Saya yakin dan percaya, siapapun bupati tidak bisa membayarkan ini, karena ini kita punya beban pilkada Rp 30 miliar,” katanya. 

    Pihaknya berjanji akan melakukan pembayaran pada tahun 2025. 

    “Kita bayarkan rapel,” ucap Neslon. 

    Namun, apabila ada aparat desa yang tidak setuju dibayarkan pada tahun depan, maka diminta menyurat ke pihaknya. 

    “Ini tinggal 20 hari tahun depan. Tidak mungkin bupati ataupun anggota dewan menyepelakan hak-hak anda,” pungkasnya.

    Harta Kekayaan

    Nelson Pomalingo tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp7,6 miliar.

    Jumlah harta kekayaannya itu tercatat di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 25 Maret 2024.

    Berikut adalah rincian harta kekayaan Nelson Pomalingo:

    DATA HARTA

    A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.395.280.000

    1. Tanah Seluas 14267 m2 di KAB / KOTA GORONTALO UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

    2. Tanah dan Bangunan Seluas 2600 m2/310 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 585.200.000

    3. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

    4. Tanah Seluas 166 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

    5. Tanah Seluas 840 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

    6. Tanah Seluas 3040 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

    7. Tanah dan Bangunan Seluas 1319 m2/60 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 475.000.000

    8. Tanah Seluas 2574 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

    9. Tanah Seluas 2000 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

    10. Tanah Seluas 78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.350.000.000

    11. Tanah Seluas 1188 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    12. Tanah Seluas 401 m2 di KAB / KOTA KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

    13. Tanah Seluas 4060 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

    14. Tanah Seluas 10527 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 84.216.000

    15. Tanah Seluas 16077 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 128.616.000

    16. Tanah Seluas 17676 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 141.408.000

    17. Tanah Seluas 8332 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 66.656.000

    18. Tanah Seluas 10553 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 84.424.000

    19. Tanah Seluas 24766 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 198.128.000

    20. Tanah Seluas 25162 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 201.296.000

    21. Tanah Seluas 28792 m2 di KAB / KOTA GORONTALO, HASIL SENDIRI Rp. 230.336.000

    B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.085.220.000

    1. MOBIL, SUZUKI GRAND VITARA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000

    2. MOBIL, VW SEDAN Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

    3. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 167.000.000

    4. MOTOR, YAMAHA SPD MOTOR SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.420.000

    5. MOBIL, TOYOTA INNOVA G M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 394.200.000

    6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.7 G Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 189.600.000

    C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 1.094.000.000

    D. SURAT BERHARGA Rp. —-

    E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 12.125.274

    F. HARTA LAINNYA Rp. —-

    Sub Total Rp. 8.586.625.274

    III. HUTANG Rp. 973.346.418

    IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 7.613.278.856

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunGorontalo.com/Jefry Potabuga)

  • Gempa Beberapa Kali Terjadi di Maluku Utara

    Gempa Beberapa Kali Terjadi di Maluku Utara

    JAKARTA – Hingga pagi ini, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat beberapa kali gempa susulan (aftershock) usai gempa utama (mainshock) dengan magnitudo 7,4 yang dimutakhirkan menjadi 7,1 yang berlokasi di titik koordinat 1.63 LU 126.39 BT atau 134 kilometer Barat Laut Jailolo, pada kedalaman 73 kilometer di Maluku Utara, Jumat 15 November dini hari.

    Gempa susulan masing-masing tercatat adalah magnitudo 5,0 pukul 0.55 WIB, dengan titik lokasi di 1.54 LU,126.46 BT atau 128 km Barat Laut Jailolo, di kedalaman 10 kilometer. BMKG menyatakan gempa susulan ini tidak berpotensi tsunami.

    Kemudian gempa selanjutnya tercatat dengan magnitudo 5.9 pukul 1.45 WIB di titik lokasi 1.49 LU, 126.40 BT dengan pusat gempa berada di dasar laut atau 127 km Barat Laut Jailolo di Kedalaman 10 Km. Gempa tersebut juga dinyatakan tidak berpotensi tsunami dan guncangannya drasakan (MMI) III Ternate, II-III Manado, II-III Tahuna dan II-III Bitung.

    #Gempa Mag:5.9, 15-Nov-19 08:17:35 WIB, Lok:1.73 LU, 126.39 BT (Pusat gempa berada di Laut 140 km Barat Laut Halmahera Barat), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) II-III Bitung, II-III Manado, II Ternate, II Minahasa Selatan, II Tahuna #BMKG pic.twitter.com/Q4x8NnJar2

    — BMKG (@infoBMKG) November 15, 2019

    Sebelumnya BMKG menyatakan status peringatan dini tsunami usai gempa utama M 7,1 yang diakhiri pada pukul 01.45 WIB. BMKG juga memutakhirkan laporan adanya gelombang tsunami dengan ketinggian masing-masing 0,6 meter di Ternate (23.43 WIB), 0,9 meter di Jailolo (23.43) dan 0,10 meter di Bitung (00.08 WIB).

    Sementara ini, belum ada laporan kerusakan infrastruktur ataupun jatuhnya korban jiwa. Tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama TNI/Polri sedang berupaya melalukan kaji cepat terkait pascagempa tersebut.

    “Warga sekitar lokasi yang terdampak guncangan gempa diharapkan agar tidak panik dan tidak terpengaruh dengan kabar yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan informasi yang resmi selalu bersumber dari instansi terkait seperti BMKG, BNPB, BPBD, Dinas Provinsi dan pihak berwajib lainnya,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo.

  • 20 Bandara InJourney Airports Dianugerahi Gelar Bandara Sehat dari Kementerian Kesehatan – Halaman all

    20 Bandara InJourney Airports Dianugerahi Gelar Bandara Sehat dari Kementerian Kesehatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Dua puluh bandara yang dikelola PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) berhasil meraih Penghargaan Bandar Udara Sehat 2024 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan dilaksanakan pada Selasa (10/12), bertempat di Hotel St. Regis Jakarta, serta diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Herbuwono kepada para General Manager dari 20 bandara InJourney Airports.

    Adapun 20 bandara yang berhasil meraih Penghargaan Bandara Sehat 2024 adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara Adi Soemarmo Solo, Bandara Zainuddin Abdul Madjid Lombok, Bandara Minangkabau Padang, Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, Bandara Banyuwangi, Bandara Radin Inten II Bandar Lampung, Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Bandara Kertajati Majalengka, Bandara Sam Ratulangi Manado, Bandara Pattimura Ambon, Bandara El Tari Kupang, Bandara HAS Hanandjoeddin Tanjung Pandan, serta Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo.

    Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi menyatakan, “Penghargaan yang diraih oleh 20 bandara kami ini tentunya merupakan wujud pengakuan atas komitmen InJourney Airports dalam menyelenggarakan bandara yang sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan. Kami merasa sangat bangga atas raihan ini, serta semakin terpacu untuk terus memberikan yang terbaik kepada seluruh pengguna jasa bandara.”

    Penghargaan Bandar Udara Sehat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan setiap dua tahun sekali tersebut merupakan pengakuan atas komitmen dari penyelenggara bandara dalam menciptakan lingkungan bandara yang aman, nyaman, bersih, dan sehat bagi pengguna jasa bandara serta masyarakat secara umum. Pelaksanaan program ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat.

    Dalam proses penilaian, Kementerian Kesehatan menggunakan sejumlah indikator, di antaranya adalah penyelenggaraan kesehatan lingkungan, penataan sarana dan fasilitas, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja.

    Keduapuluh bandara InJourney Airports yang ditetapkan sebagai penerima penghargaan juga telah menjalani serangkaian proses penilaian, yakni self-assessment atau penilaian sendiri yang dilaksanakan oleh Forum Pelabuhan dan Bandar Udara Sehat, pelaksanaan penilaian dokumen, serta verifikasi lapangan.  

    “Penghargaan ini juga menjadi bukti nyata penerapan pilar Premises dengan memastikan ketersediaan sarana dan fasilitas bandara yang bersih, sehat, serta tidak menimbulkan faktor risiko kesehatan masyarakat, pilar People melalui standar personel bandara yang senantiasa berkomitmen untuk menciptakan operasional bandara yang bersih, nyaman, dan sehat, serta pilar Process yakni kolaborasi lintas instansi untuk memastikan operasional kebandarudaraan yang sesuai dengan regulasi serta standar yang berlaku,” lanjut Faik Fahmi.  

    “Tak lupa, kami turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi stakeholder bandara yang telah berkolaborasi dalam menciptakan bandara yang sehat. Penghargaan bagi 20 bandara ini juga menjadi komitmen kami untuk secara berkesinambungan menjamin terciptanya budaya dan lingkungan yang sehat di bandara-bandara yang dikelola InJourney Airports, sehingga dapat berdampak terhadap kenyamanan, kesehatan, dan keselamatan dari seluruh pengguna jasa bandara,” pungkas Faik Fahmi.

  • Hentikan Praktik Buang Air Besar Sembarangan, 42 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan Kemenkes – Halaman all

    Hentikan Praktik Buang Air Besar Sembarangan, 42 Kabupaten/Kota Raih Penghargaan Kemenkes – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Republik Indonesia memberikan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) kepada 42 kabupaten/kota atas keberhasilan mereka menghentikan praktik buang air besar sembarangan dan mendorong perilaku hidup sehat.

    Penghargaan STBM 2024 terdiri atas tiga kategori Paripurna, Madya, dan Pratama.

    Sebanyak 4 kabupaten/kota paripurna, 15 kabupaten kota/madya dan 23 kabupaten/kota pratama. 

    Kabupaten Sleman (DIY) dinobatkan sebagai penerima STBM Paripurna terbaik, diikuti Kabupaten Badung (Bali), Kota Metro (Lampung), dan Kota Tangerang (Banten).  

    Untuk kategori STBM Madya, posisi terbaik pertama diraih Kota Surabaya (Jawa Timur). 

    Kota Mojokerto (Jawa Timur) sebagai madya terbaik II dan Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) sebagai madya terbaik III.

    Kemudian, kategori STBM Pratama, peraih terbaik pertama diraih Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur). 

    Kabupaten Aceh Tamiang (Aceh) sebagai pratama terbaik II dan Kota Palu (Sulawesi Tengah) sebagai pratama terbaik III.

    Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dante Saksono Harbuwono, menekankan bahwa keberhasilan STBM hanya dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat dalam mengubah perilaku sanitasi.  

    “Sanitasi yang buruk telah menjadi akar berbagai wabah penyakit sepanjang sejarah, termasuk pandemi Black Death yang menewaskan jutaan orang. Penghargaan ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia mampu menjadi bagian dari solusi dengan memperbaiki kebiasaan sanitasi,” kata Dante dalam acara penghargaan STBM 2024 di  Jakarta, Selasa (10/12/2024).  

    Menurut Dante, program berbasis masyarakat seperti STBM menunjukkan efektivitas pendekatan promotif dan preventif dalam menekan angka penyakit akibat sanitasi buruk. 

    Ia juga mengapresiasi sinergi lintas sektor dalam mendukung program ini.  

    “Kesehatan bukan sekadar tugas pemerintah. Kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya sanitasi menjadi fondasi untuk menciptakan Indonesia yang lebih sehat,” tutur Dante.  

    Dante berharap acara ini dapat menjadi momentum untuk terus meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan kesehatan lingkungan yang lebih baik.  

    Peran serta masyarakat dalam menjaga sanitasi yang baik penting untuk mencegah wabah penyakit.

    “Kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan sanitasi dan kesehatan lingkungan. Mari bersama-sama menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dante.  

    Direktur Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Anas Ma’ruf, menambahkan, penghargaan STBM diberikan melalui proses seleksi yang ketat. 

    Tahapannya mencakup verifikasi dokumen, survei lapangan, dan pleno penetapan oleh tim lintas kementerian, lembaga, serta mitra pembangunan.  

    Karena itu, penghargaan ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga dorongan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta penyelenggara fasilitas umum dalam berkomitmen menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

    “Ini adalah langkah strategis dalam menghadapi tantangan global dan menciptakan Indonesia yang lebih sehat,” ungkap Anas.  

    Selain memberikan penghargaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kementerian Kesehatan juga memberikan penghargaan program keamanan pangan/olahan siap saji yang diterima 10 kabupaten kota antara lain Rembang (Jawa Tengah), Sleman (DIY), Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur).

    Sementara itu, Provinsi Papua Barat mendapatkan penghargaan pembina terbaik Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji (POSS) bsrsama dengan Jawa Tengah, yang  juga menerima penghargaan stop buang air besar sembarangan 100 persen.

    Kementerian Perhubungan juga memberikan penghargaan kepada bandar udara dan pelabuhan sehat. 

    Ada 26 bandar udara sehat yang mendapatkan penghargaan antara lain Halim Perdanakusuma (Jakarta), I Gusti Ngurah Rai (Bali), Minangkabau (Padang), Sam Ratulangi (Manado) dan Mopah (Merauke).

    Sementara itu, 30 pelabuhan sehat dan pelabuhan perikanan sehat yang mendapatkan penghargaan antara lain Sunda Kelapa dan Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Emas (Semarang), PT Arutmin (Banjarmasin), terminal khusus PT Kaltim Prima Coal (Kutai Timur), terminal khusus Paiton (Probolinggo), pelabuhan perikanan samudera Cilacap (Cilacap) dan pelabuhan perikanan Nusantara Ternate (Ternate).

    Acara ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga pengingat bahwa kolaborasi lintas sektor adalah kunci untuk menghadapi tantangan kesehatan lingkungan dan menciptakan masa depan Indonesia yang lebih sehat dan berkelanjutan.

  • BMKG Keluarkan Peringatan, Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi di Sulut

    BMKG Keluarkan Peringatan, Cuaca Ekstrem Masih Berpotensi Terjadi di Sulut

    Liputan6.com, Manado – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Sulut masih berpotensi dilanda hujan deras dan angin kencang. Masyarakat diminta untuk mewaspadai dampak cuaca ekstrem ini.

    “BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hingga 11 Desember 2024,” tutur Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG, Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado, Ben A Molle pada, Senin (9/12/2024).

    Dia mengatakan, di sebagian besar wilayah kabupaten dan kota di Sulut berpeluang hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

    Karena itu, dia berharap, warga berhati-hati apabila melakukan aktivitas saat kondisi cuaca ekstrem. Warga diharapkan waspada terhadap bencana banjir, tanah longsor atau pohon tumbang.

    Dia mengatakan, pada Selasa (10/12/2024), cuaca ekstrem terjadi di wilayah Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

    Sedangkan pada Rabu (11/12/2024), kondisi cuaca seperti itu akan terjadi di Kota Manado, Kotamobagu, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Minahasa Tenggara.

    “Berikutnya, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,” ujarnya memungkasi.

  • Awas! Cuaca Ekstrem Berpotensi selama Natal dan Tahun Baru, di Sulut sudah Terjadi

    Awas! Cuaca Ekstrem Berpotensi selama Natal dan Tahun Baru, di Sulut sudah Terjadi

    Liputan6.com, Manado – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menerbitkan peringatan dini cuaca ekstrem berupa peningkatan curah hujan sebesar 20 persen yang diperkirakan melanda sejumlah daerah selama periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

    “Cuaca ekstrem diperkirakan berpotensi terjadi hingga Maret-April 2025, dipengaruhi oleh fenomena La Nina lemah yang dapat meningkatkan curah hujan sebesar 20 persen,” ungkap Kepala BMKG Dwikorita Karnawati pada, Minggu (8/12/2024).

    Dwikorita Karnawati mengatakan dinamika atmosfer, seperti Madden-Julian Oscillation (MJO) dan potensi cold surge (seruakan udara dingin) yang bergerak dari daratan Asia (Siberia) menuju wilayah barat Indonesia, juga diproyeksikan aktif selama periode Nataru.

    “Kedua fenomena ini memiliki potensi untuk meningkatkan intensitas dan volume curah hujan di berbagai wilayah Indonesia, meskipun skala dan dampaknya masih memerlukan pemantauan lebih lanjut,” tuturnya.

    Dia mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, diprediksi akan ada 110,67 juta orang yang akan melakukan perjalanan musim libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

    “Mayoritas pelaku perjalanan tersebut menggunakan kendaraan pribadi berupa mobil dan motor sehingga sangat rentan menghadapi cuaca ekstrem dalam perjalanannya,” katanya.

    Di Sulut, cuaca ekstrem sudah menerjang wilayah utara Pulau Sulawesi itu dalam beberapa hari terakhir ini. curah hujan yang tinggi disertai angin kencang membuat sejumlah kawasan di Kota Manado terendam banjir.

    “Kami terus mewaspadai dampak cuaca ekstrem ini. Apalagi hujan dengan intensitas tinggi disertai angina kencang,” ujar Mikael Labaro, waga Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

    Heboh Hujan Es di Gumelar dan Pekuncen Banyumas