Xcloud.id

kab/kota: Manado

  • Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Prabowo Bagi-bagi Rp16,2 T Akhir Tahun, Siapa Saja yang Bakal Terima?

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah mengeluarkan paket stimulus ekonomi akhir tahun, yang juga dirancang untuk dilanjut hingga 2026 guna menjadi motor penggerak produktivitas dan menjaga daya beli masyarakat.

    Paket stimulus ekonomi yang diberi nama 8+4+5 itu memakan anggaran senilai Rp 16,23 triliun. Terdiri dari 8 program akselerasi ekonomi 2025, 4 program dilanjutkan ke 2026, dan 5 program penyerapan tenaga kerja.

    “Kita beri nama program paket ekonomi di 2025 ini yang terdiri 8 program akselerasi 2025 dan 4 program dilanjutkan di 2026, dan 5 program terkait kendaraan pemerintah untuk tenaga kerja,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga saat mengumumkan paket stimulus ekonomi itu di Istana Negara, Selasa (16/9/2025).

    Untuk 8 program paket stimulus akhir tahun itu, pertama terdiri dari program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun) yang akan diberikan uang saku sekitar Rp 3,3 juta per bulan selama 6 bulan. Anggaran untuk tahun 2025 senilai Rp 198 miliar, dan 2026 juga nilainya sama dengan target 20.000 penerima manfaat.

    Kedua, perluasan pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau PPh Pasal 21 DTP yang ditambah untuk sektor terkait pariwisata sebesar 100% selama tiga bulan di sisa tahun pajak 2025 akan memakan anggaran Rp 120 miliar, dan pada 2026 sebesar Rp 480 miliar. Targetkan kepada 552 ribu pekerja.

    Ketiga, berupa bantuan pangan selama dua bulan dalam bentuk 10 kg beras kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dan bisa ditambah pada Desember jika realisasi anggaran belum optimal. Besaran anggaran yang akan digunakan untuk program ini menjadi yang terbesar, yaitu Rp 7 triliun dengan asumsi harga beras termasuk biaya distribusi Rp 18.500.

    Keempat, berupa bantuan iuran JKK dan JKM untuk 6 bulan sebesar 50% bagi pekerja bukan penerima upah, yang di antaranya ialah mitra pengemudi transportasi online atau ojol, ojek pangkalan, supir, kurir, dan logistik. Nilai anggaran yang disiapkan Rp 36 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan untuk 731.361 orang.

    Kelima, program manfaat layanan tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan berupa relaksasi manfaat bunga KPR/KPA/PUMP/PP maksimum BI Rate plus 3%, kredit developer maksimum BI Rate +4%, dan relaksasi SLIK OJKt. Anggaran yang disiapkan untuk program yang tertuju pada 1.050 unit hunian ini Rp 150 miliar untuk selisih bunga yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

    Keenam, program padat karya tunai atau cash for work melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk upah harian dengan proyek periode September-Desember 2025. Besaran anggaran yang disiapkan melalui Kementerian PU Rp 3,5 triliun, dan Kemenhub Rp 1,8 triliun untuk 609.465 orang.

    Ketujuh, dalam bentuk percepatan aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 melalui integrasi sistem K/L dan RDTR Digital ke OSS di 50 daerah pada 2025 dan 300 daerah pada 2026. Estimasi anggaran yang digunakan untuk program ini mencapai Rp 175 miliar pada 2025 di tingkat pusat maupun daerah, dan pada 2026 menjadi Rp 1,05 triliun.

    Terakhir, atau kedelapan, bentuknya berupa program perkotaan, untuk perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy khususnya UMKM yang sumber dananya berasal dari dana contigencey Pemda DKI Rp 2,7 triliun sebagai pilot project dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Program ini akan diperluas di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam.

    Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, total anggaran stimulus ekonomi itu tidak memakan anggaran belanja negara baru, melainkan sebatas merealokasi anggaran dari yang tidak optimal diserap.

    “Bukan berarti defisit melebar tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun penyerapannya berapa sih anggaran kita, tahun lalu kan ada sisa juga, saya bisa hitung berapa. Jadi daripada sisa ada 3 bulan lagi enggak kepakai saya pake ke sana,” kata Purbaya.

    Adapun untuk 4 program yang dilanjutkan pada 2026 di antarnaya perpanjangan waktu pemanfaatan PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM serta penyesuaian penerima PPh Final 0,5% bagi wajib pajak UMKM dengan estimasi anggaran Rp 2 triliun kepada 542.000 wajib pajak UMKM.

    Lalu, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp 480 miliar, dan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja 1,7 juta di Industri Padat Karya bergaji di bawah Rp 10 juta dengan kebutuhan biaya senilai Rp 800 miliar.

    Terakhir, berupa program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua penerima bukan penerima upah atau PBPU, termasuk pengendara transportasi online, pangkalan, petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan dan pekerja rumah tangga dengan total target 9,96 juta orang dan estimasi anggaran Rp 753 miliar.

    Sementara itu, untuk 5 program penyerapan tenaga kerja berupa operasional Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih, replanting di perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, revitalisasi tambak panturan, dan modernisasi kapal nelayan.

    (mij/mij)

    [Gambas:Video CNBC]

  • 8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    8 Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI Nasional

    Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5.
    Rinciannya, ada 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja.
    Pengumuman ini diumumkan usai Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana, Jakarta, Senin (15/9/2025).
    Selepas rapat di Istana, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rincian stimulus ekonomi itu.
    “Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi,” kata Airlangga dalam konferensi pers.
    Melalui 8 program dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir tahun 2025.
    Airlangga meyakini bahwa program tersebut akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir.
    Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi.
    “Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai,” ucap Airlangga.
    Ada 8 program akselerasi stimulus ekonomi tahun 2025 yang dilucurkan pemerintah.
    Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi untuk 20.000 lulusan baru (
    fresh graduate
    ).
    Mahasiswa yang baru lulus dengan gelar S1 hingga D3 dapat ikut dengan batasan maksimal satu tahun setelah lulus.
    Airlangga menyebutkan, lulusan baru itu bakal diberi upah sebesar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan tempatnya bekerja dengan durasi magang selama enam bulan.
    Pemerintah, lanjutnya, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp198 miliar.
    “Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp198 miliar,” jelas dia.
    Kedua, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah/DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata.
    Dengan kebijakan ini, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe, dengan gaji di bawah Rp 10 juta.
    Ketiga, bantuan pangan periode Oktober-November 2025.
    “Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,” paparnya.
    Program keempat yakni bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol, ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan.
    Diskon iuran ini sebesar 50 persen dengan target penerima mencapai 731.361 orang.
    Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan
    “Nah, ini bunganya diturunkan, jadi sebelumnya adalah BI
    rate plus
    5 persen, ini diturunkan menjadi BI
    rate plus
    3 persen,” lanjut Airlangga.
    Selanjutnya, ada program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum
    Ketujuh, ada program percepatan deregulasi PP28 atau integrasi sistem kementerian dan lembaga serta rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem digital OSS.
    “Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan,” terangnya.
    Terakhir, pemerintah juga membuat program Perkotaan dengan harapan ada peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk
    gig economy
    .
    Beberapa daerah akan menjadi
    pilot project
    program ini termasuk DKI Jakarta.
    “Di mana ini semacam
    working space
    , dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam,” jelas Airlangga
     
    Stimulus lain yang dilakukan pemerintah yakni melanjutkan empat program ke tahun 2026.
    Kebijakan yang diperpanjang yaitu insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto hingga tahun 2029.
    Kebijakan ini berlaku bagi UMKM dengan maksimal penghasilan Rp4,8 miliar setahun.
    “Jadi tidak kita perpanjang satu tahun-satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029,” imbuh Airlangga.
    Kemudian, ada perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya bagi petani, pedagang, buruh bangunan, hingga ibu rumah tangga.
    Selanjutnya, progam mengratiskan pajak penghasilan bagi pekerja sektor pariwisata juga diperpanjang.
    Keempat, pemerintah juga akan memperpanjang program terkait ???PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya.
    “Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp10 juta itu ditanggung pemerintah,” ungkap dia.
    Tak hanya memberi bantuan dan diskon pajak, pemerintah juga mengumumkan lima program Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja.
    Dari program-program unggulan ini diharapkan juga dapat membuka jutaan lowongan kerja (loker) bagi masyarakat.
    “Nah kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden,” ungkap Airlangga.
    Pertama, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
    Airlangga menjelaskan per 4 September 2025 akan ada sekitar 80.000 koperasi baru yang diperkirakan menyerap 681.000 tenaga kerja.
    Pemerintah pun menargetkan akan ada 1 juta orang dipekerjakan hingga bulan Desember ini.
    Kedua, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan akan ada di 100 desa pada tahun ini. Nantinya, ini akan menyerap 8.645 tenaga kerja.
    “Jangka panjang 4.000 titik (Kampung Nelayan) bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja,” kata Airlangga.
    Airlangga melanjutkan, program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare juga ditargetkan akan menyerap 168.000 tenaga kerja.
    Keempat, program Modernisasi Kapal Nelayan. Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan dengan perkiraan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru.
    Pemerintah juga akan menyiapkan 30 Gross Ton (GT) sebanyak 1.000 unit untuk KNMP.
    Sebanyak 150 GT (200 unit), 200 GT (200 unit), 300 GT (170 unit), 600 GT (10 unit), 2.000 GT (2 unit) untuk pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri
    “Program modernisasi kapal, ada 1.000 kapal melayan Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru,” ujar Airlangga.
    Terakhir, program Perkebunan Rakyat. Airlangga mengatakan ini program penanaman kembali seluas 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian.
    Lewat program ini diproyeksikan akan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun.
    “Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala,” ungkapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Waka MPR dorong perbaikan tata kelola sampah cegah banjir terulang

    Waka MPR dorong perbaikan tata kelola sampah cegah banjir terulang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Eddy Soeparno mendorong perbaikan tata kelola dan manajemen sampah segera dilakukan untuk mencegah banjir, khususnya di Bali, tidak terulang di kemudian hari.

    Eddy dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin, mengatakan krisis sampah di tengah anomali cuaca akibat perubahan iklim membuat banjir menjadi tidak terhindarkan. Di Bali, permasalahan itu menyebabkan sebagian besar wilayah tergenang.

    “Semua faktor ini yang membuat banjir di Bali sedemikian parah dampaknya bagi masyarakat dan menimbulkan korban. Situasi ini tidak boleh terulang dan harus ada langkah antisipasi segera,” ujarnya.

    Menurut dia, krisis sampah yang saat ini melanda kota-kota besar harus diselesaikan dengan manajemen krisis. Jika penanganannya sekadar manajemen biasa tanpa ada urgensi antisipasi segera, potensi bencana ekologis bisa terulang.

    Dia mengingatkan, jangan sampai bencana ekologis kembali terjadi karena tidak adanya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Keselamatan masyarakat harusnya jadi prioritas utama. Karena itu manajemen mengatasi krisis sampah ini membutuhkan intervensi pemerintah pusat bersama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

    Sebagai bagian dari inisiatif membantu pemerintah menangani isu sampah, Eddy mengaku sudah bertemu dengan kepala daerah di berbagai wilayah untuk meminta masukan, antara lain, dari Wali Kota Bandung, Tangerang Selatan, Yogyakarta, Solo, Palembang, Makassar, dan Manado.

    Ia menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan mendengarkan berbagai masalah yang dihadapi daerah, menyerap aspirasi yang diberikan, serta adanya masukan untuk merevisi peraturan presiden (perpres) terkait sampah.

    “Masukan untuk revisi perpres sampah mengenai penanganan sampah dengan teknologi waste to energy. Ini masukan yang sangat penting agar krisis sampah ini bisa dihentikan dan tidak berkembang menjadi bencana lingkungan dan kesehatan,” ucapnya.

    Menurut Eddy, wali kota dari berbagai wilayah tersebut berkomitmen untuk menangani masalah sampah. Selain itu, kata dia, mereka berharap kolaborasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan agar penanganan sampah bisa lebih cepat serta terintegrasi.

    “Semoga kolaborasi dengan semua pihak ini bisa membantu mengatasi krisis sampah dengan segera agar tidak menjadi ancaman bencana yang bisa membahayakan masyarakat,” kata Eddy.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • ​Lebihi Batas Aman, BPA pada Galon Bisa Berisiko bagi Kesehatan

    ​Lebihi Batas Aman, BPA pada Galon Bisa Berisiko bagi Kesehatan

    Jakarta: Paparan bahan kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, apalagi jika jumlahnya melebihi ambang batas aman. 

    BPA dikenal sebagai senyawa yang dapat mengganggu sistem hormon (endokrin) dan berisiko memicu gangguan reproduksi, masalah perkembangan otak pada anak, hingga meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung.
    BPA Ada di Sekitar Kita
    BPA banyak ditemukan pada kemasan plastik berbahan polikarbonat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti galon guna ulang air minum, botol bayi, wadah makanan, hingga lapisan dalam kaleng. Karena kemasan ini dipakai berulang kali, risiko pelepasan BPA ke dalam makanan atau minuman semakin tinggi.

    “Pelepasan BPA terjadi akibat peluruhan material plastik saat bersentuhan dengan air pada suhu dan waktu tertentu,” jelas Profesor Mochamad Chalid, pakar polimer dari Universitas Indonesia. 

    “Proses ini berpotensi terjadi selama distribusi galon dari pabrik ke konsumen, terutama karena galon digunakan berulang kali,” tambahnya.
     

     

    Temuan BPOM dan Riset Internasional
    Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan enam daerah dengan kadar BPA pada galon guna ulang melebihi ambang batas aman 0,06 bagian per sejuta (ppm). Keenam daerah tersebut adalah Medan, Bandung, Jakarta, Manado, Banda Aceh, dan Aceh Tengah.

    Sejumlah riset internasional juga menunjukkan BPA dapat luruh ke dalam makanan dan minuman. Studi Harvard yang dipublikasikan di Environmental Health Perspectives (2009) mencatat penggunaan kemasan polikarbonat selama satu minggu dapat meningkatkan kadar BPA dalam urin hingga 69 persen.

    Penelitian lain dalam Food Additives and Contaminants (2008) menemukan migrasi BPA hingga 4,83 nanogram per sentimeter persegi per jam pada suhu 70°C. Sementara itu, studi di Chemosphere (2010) menunjukkan migrasi BPA dari botol bayi polikarbonat meningkat signifikan setelah penggunaan berulang.

    Temuan ini semakin mengkhawatirkan setelah European Food Safety Authority (EFSA) pada 2023 memperketat ambang batas paparan harian BPA menjadi hanya 0,2 nanogram per kilogram berat badan per hari, atau 20.000 kali lebih ketat dari standar sebelumnya. Beberapa hasil penelitian bahkan menunjukkan paparan BPA ribuan kali lipat di atas ambang batas ini.

    Perlunya Pelabelan dan Pengawasan Ketat
    BPOM kini mewajibkan label peringatan bahaya pada galon berbahan polikarbonat yang mengandung BPA. Menurut Profesor Chalid, pelabelan ini penting agar konsumen memahami risiko yang ada dan dapat membuat pilihan yang lebih aman.

    Dengan semakin banyak bukti ilmiah dan standar internasional yang semakin ketat, evaluasi ulang terhadap keamanan kemasan BPA menjadi mendesak. Langkah pengawasan dan pencegahan yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari paparan BPA berlebihan.

    Jakarta: Paparan bahan kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, apalagi jika jumlahnya melebihi ambang batas aman. 
     
    BPA dikenal sebagai senyawa yang dapat mengganggu sistem hormon (endokrin) dan berisiko memicu gangguan reproduksi, masalah perkembangan otak pada anak, hingga meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung.
    BPA Ada di Sekitar Kita
    BPA banyak ditemukan pada kemasan plastik berbahan polikarbonat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti galon guna ulang air minum, botol bayi, wadah makanan, hingga lapisan dalam kaleng. Karena kemasan ini dipakai berulang kali, risiko pelepasan BPA ke dalam makanan atau minuman semakin tinggi.
     
    “Pelepasan BPA terjadi akibat peluruhan material plastik saat bersentuhan dengan air pada suhu dan waktu tertentu,” jelas Profesor Mochamad Chalid, pakar polimer dari Universitas Indonesia. 

    “Proses ini berpotensi terjadi selama distribusi galon dari pabrik ke konsumen, terutama karena galon digunakan berulang kali,” tambahnya.
     

     

    Temuan BPOM dan Riset Internasional
    Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan enam daerah dengan kadar BPA pada galon guna ulang melebihi ambang batas aman 0,06 bagian per sejuta (ppm). Keenam daerah tersebut adalah Medan, Bandung, Jakarta, Manado, Banda Aceh, dan Aceh Tengah.
     
    Sejumlah riset internasional juga menunjukkan BPA dapat luruh ke dalam makanan dan minuman. Studi Harvard yang dipublikasikan di Environmental Health Perspectives (2009) mencatat penggunaan kemasan polikarbonat selama satu minggu dapat meningkatkan kadar BPA dalam urin hingga 69 persen.
     
    Penelitian lain dalam Food Additives and Contaminants (2008) menemukan migrasi BPA hingga 4,83 nanogram per sentimeter persegi per jam pada suhu 70°C. Sementara itu, studi di Chemosphere (2010) menunjukkan migrasi BPA dari botol bayi polikarbonat meningkat signifikan setelah penggunaan berulang.
     
    Temuan ini semakin mengkhawatirkan setelah European Food Safety Authority (EFSA) pada 2023 memperketat ambang batas paparan harian BPA menjadi hanya 0,2 nanogram per kilogram berat badan per hari, atau 20.000 kali lebih ketat dari standar sebelumnya. Beberapa hasil penelitian bahkan menunjukkan paparan BPA ribuan kali lipat di atas ambang batas ini.
     
    Perlunya Pelabelan dan Pengawasan Ketat
    BPOM kini mewajibkan label peringatan bahaya pada galon berbahan polikarbonat yang mengandung BPA. Menurut Profesor Chalid, pelabelan ini penting agar konsumen memahami risiko yang ada dan dapat membuat pilihan yang lebih aman.
     
    Dengan semakin banyak bukti ilmiah dan standar internasional yang semakin ketat, evaluasi ulang terhadap keamanan kemasan BPA menjadi mendesak. Langkah pengawasan dan pencegahan yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari paparan BPA berlebihan.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Lebihi Batas Aman, Pelabelan Bahaya BPA pada Galon Perlu Dipercepat

    Lebihi Batas Aman, Pelabelan Bahaya BPA pada Galon Perlu Dipercepat

    Jakarta –

    Paparan bahan kimia berbahaya Bisphenol A (BPA) secara terus-menerus dalam jangka panjang dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, apalagi jika jumlahnya melebihi ambang batas aman. Pakar Polimer dari Universitas Indonesia, Profesor Mochamad Chalid mengungkapkan bahwa pelepasan BPA terjadi ketika material plastik bersentuhan dengan air pada suhu dan durasi tertentu.

    “Pelepasan BPA terjadi akibat peluruhan material plastik saat bersentuhan dengan air pada suhu dan waktu tertentu,” ujar Chalid dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).

    Sekadar diketahui, BPA dikenal sebagai senyawa yang dapat mengganggu sistem hormon (endokrin) dan berisiko memicu gangguan reproduksi, masalah perkembangan otak pada anak, hingga meningkatkan risiko diabetes dan penyakit jantung.

    BPA banyak ditemukan pada kemasan plastik berbahan polikarbonat yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti galon guna ulang air minum, botol bayi, wadah makanan, hingga lapisan dalam kaleng. Karena kemasan ini dipakai berulang kali, risiko pelepasan BPA ke dalam makanan atau minuman semakin tinggi.

    Ia menambahkan, perpindahan galon dari pabrik ke tangan konsumen dapat memicu risiko pelepasan zat berbahaya. Hal ini terutama disebabkan oleh penggunaan galon yang dilakukan berulang kali.

    “Proses ini berpotensi terjadi selama distribusi galon dari pabrik ke konsumen, terutama karena galon digunakan berulang kali,” tambahnya.

    Temuan BPOM dan Riset Internasional

    Hasil pemeriksaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan enam daerah dengan kadar BPA pada galon guna ulang melebihi ambang batas aman 0,06 bagian per sejuta (ppm). Keenam daerah tersebut adalah Medan, Bandung, Jakarta, Manado, Banda Aceh, dan Aceh Tengah.

    Sejumlah riset internasional juga menunjukkan BPA dapat luruh ke dalam makanan dan minuman. Studi Harvard yang dipublikasikan di Environmental Health Perspectives (2009) mencatat penggunaan kemasan polikarbonat selama satu minggu dapat meningkatkan kadar BPA dalam urin hingga 69 persen.

    Penelitian lain dalam Food Additives and Contaminants (2008) menemukan migrasi BPA hingga 4,83 nanogram per sentimeter persegi per jam pada suhu 70°C. Sementara itu, studi di Chemosphere (2010) menunjukkan migrasi BPA dari botol bayi polikarbonat meningkat signifikan setelah penggunaan berulang.

    Temuan ini semakin mengkhawatirkan setelah European Food Safety Authority (EFSA) pada 2023 memperketat ambang batas paparan harian BPA menjadi hanya 0,2 nanogram per kilogram berat badan per hari, atau 20.000 kali lebih ketat dari standar sebelumnya. Beberapa hasil penelitian bahkan menunjukkan paparan BPA ribuan kali lipat di atas ambang batas ini.

    Perlunya Percepat Pelabelan Bahaya BPA

    BPOM kini mewajibkan label peringatan bahaya pada galon berbahan polikarbonat yang mengandung BPA. Menurut Chalid, pelabelan ini penting agar konsumen memahami risiko yang ada dan dapat membuat pilihan yang lebih aman.

    Dengan semakin banyak bukti ilmiah dan standar internasional yang semakin ketat, evaluasi ulang terhadap keamanan kemasan BPA menjadi mendesak. Langkah pengawasan dan pencegahan yang lebih ketat diperlukan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari paparan BPA berlebihan.

    (akn/ega)

  • Wali Kota Malang Terima Penghargaan Tingkat Nasional Karena Komitmen Majukan Pendidikan

    Wali Kota Malang Terima Penghargaan Tingkat Nasional Karena Komitmen Majukan Pendidikan

    Malang(beritajatim.com) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini kebijakan memajukan pendidikan di Kota Malang berbuah apresiasi pada Kamis, (11/9/2025).

    Wahyu diganjar penghargaan dengan kategori daerah peduli akses dan infrastruktur pendidikan yang diserahkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti. Kota Malang ditemani Kabupaten Gowa, Kabupaten Jember, Kota Singkawang, Kota Samarinda dan Kota Manado karena dinilai menyediakan akses dan infrastruktur pendukung pendidikan.

    Yang paling menonjol yaitu mengedepankan kemajuan pendidikan sebagai mandatory spending, salah satunya melalui pengalokasian anggaran daerah dalam menyiapkan infrastruktur dan akses pendidikan yang representatif.

    Selain itu, dukungan Pemerintah Kota Malang terhadap program strategis nasional di bidang pendidikan melalui program sekolah rakyat turut andil menjadi salah satu penilaian dari penghargaan ini.

    Wahyu mengatakan memajukan pendidikan di Kota Malang menjadi salah satu komitmennya. Menurutnya, ini bukan karena identitas Kota Malang sebagai kota pendidikan semata tetapi juga karena pendidikan merupakan mandat yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah.

    “Tentu ini (apresiasi) perlu kita syukuri dan komitmen ini akan terus kita pertahankan, karena pendidikan merupakan amanat undang-undang yang wajib kita laksanakan, jadi pencapaian ini harapannya bisa semakin membawa kemajuan pendidikan di Kota Malang,” ujar Wahyu.

    Wahyu memastikan Pemerintah Kota Malang selalu mendukung program sekolah rakyat yang merupakan salah satu program strategis nasional. Kolaborasi menjadi faktor penting keberhasilan program sekolah rakyat di Kota Malang.

    “Sudah menjadi komitmen kami di daerah menindaklanjuti apa yang menjadi program strategis nasional, khususnya sekolah rakyat. Alhamdulillah Kota Malang menjadi satu dari seratus pemda yang sudah melaksanakan kebijakan ini,” ujar Wahyu.

    Wahyu menyebut tantangan pendidikan akan semakin kompleks. Dia berharap sinergi dan dukungan berbagai pihak agar kedepan penyelenggaraan pendidikan Kota Malang semakin baik.

    “Tantangan tentu akan semakin besar, dan diperlukan sinergi dan kolaborasi dari banyak pihak. Maka disini saya mengajak mari kita melangkah bersama agar iklim pendidikan di Kota Malang akan semakin baik kedepannya,” ujar Wahyu. (luc/ted)

  • Proyek Raksasa RI Mau ‘Ikat’ Bumi, Modalnya Triliunan

    Proyek Raksasa RI Mau ‘Ikat’ Bumi, Modalnya Triliunan

    Jakarta, CNBC Indonesia – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk berencana untuk memperpanjang pembangunan kabel laut lewat proyek proyek Indonesia Cable Express (ICE). Proyek itu akan dilakukan hingga ke Afrika dan Samudra Atlantik.

    “Perkembangan AI dan cloud membuat permintaan makin tinggi. Telkom lewat Telin ingin memperluas proyek ICE hingga belting the world,” katanya beberapa waktu lalu.

    Tak main-main, Telkom menyiapkan investasi senilai US$200 juta atau Rp 3,27 triliun untuk proyek itu. Dana akan digunakan dalam tiga inisiatif.

    Salah satunya adalah pembangunan tiga rute tambahan. Ini mulai dari Singapura-Jepang lewat Selat Luzon, Timur Tengah menuju Eropa dan Manado ke Amerika bagian utara.

    Inisiatif kedua adalah melakukan akuisisi jalur kabel laut lintas Samudra Atlantik yang menghubungkan Eropa serta Amerika. Terakhir adalah mengakusisi kabel laut menghubungkan Afrika.

    Sebagai informasi, proyek ICE merupakan konsorsium pembangunan infrastruktur kabel fiber optik dasar laut. Proyek tersebut memiliki nilai investasi US$2,66 miliar (Rp 43 triliun) dan kontribusi Telkom pada ICE diperkirakan sekitar US$420-620 juta (Rp 6,8-10,1 triliun).

    Proyek ICE terdahulu menghubungkan berbagai wilayah, dari Asia Pasifik dengan Amerika dan Timur Tengah.

    Pembangunan sistem ICE yang sudah berjalan terdiri atas 7 proyek yaitu Indonesia-Singapura-Malaysia, Singapura-Indonesia, Singapura-Indonesia-Malaysia-Vietnam-Filipina-Korea-Jepang, Singapura-India-Mesir, Jepang-Amerika Serikat, Hong Kong-Indonesia-Papua Nugini-Cile, dan Indonesia-Australia.

    Melalui proyek tersebut, Telkom ingin Indonesia menjadi hub internet dunia. Sejauh ini perusahaan telah terlibat pada pembangunan dan pengelolaan jaringan serta optik sepanjang 177.443 kilometer, dengan mayoritas berada di Indonesia mencapai 112.743 kilometer.

    (dem/dem)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Ekonomi syariah dorong sektor pariwisata Sulut ramah muslim

    Ekonomi syariah dorong sektor pariwisata Sulut ramah muslim

    Manado (ANTARA) – Ekonomi syariah bisa mendorong sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi ramah bagi kalangan Muslim.

    “Banyak sekali wisatawan domestik yang Muslim tertarik berwisata di Sulut,” kata Kepala BI Perwakilan Sulut Joko Supratikto, di Manado, Rabu (10/9).

    Joko mengatakan, sehingga perlu dipersiapkan objek wisata yang ramah Muslim.

    Dia menjelaskan dengan tumbuhnya ekonomi syariah, berperan mendorong pariwisata ramah Muslim dengan menciptakan ekosistem yang mendukung nilai-nilai Islam.

    Sehingga, katanya, akan mampu menarik pasar Muslim yang besar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah secara timbal balik.

    Konsep ramah Muslim ini mencakup penyediaan fasilitas seperti makanan halal, tempat ibadah, dan kolam renang terpisah, yang menciptakan pengalaman wisata yang aman dan nyaman bagi wisatawan Muslim.

    Peran Ekonomi Syariah dalam pariwisata ramah Muslim mampu menciptakan pasar yang besar.

    Konsep pariwisata ramah Muslim atau ‘muslim friendly’ berpotensi menarik pasar yang sangat besar, baik di Indonesia maupun dunia, karena banyaknya populasi muslim global yang mencari destinasi yang sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mereka.

    Pengembangan pariwisata ramah Muslim, katanya, dapat berkontribusi pada laju ekonomi syariah di Indonesia secara keseluruhan.

    Ekonomi syariah, katanya, membuka peluang bagi bisnis dan investasi di sektor pariwisata, seperti penyediaan hotel halal, restoran, dan layanan keuangan syariah.

    Pewarta: Hence Paat
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Anggaran Transportasi 2026 Lebih Rendah Bisa Picu Disrupsi Angkutan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat mengkhawatirkan adanya disrupsi pada operasional angkutan umum imbas anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) 2026 yang lebih rendah dari 2024 maupun harapan awal. 

    Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro menilai penghematan anggaran—termasuk subsidi—yang berlanjut selama pemerintahan Prabowo menuntut Kemenhub untuk menentukan prioritas secara seksama.

    “Prioritas harus ditentukan agar anggaran yang terbatas dapat optimal mencapai kinerja yang ditargetkan, seperti keselamatan, konektivitas, dan transformasi tata kelola,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/9/2025).  

    Tory menegaskan bahwa subsidi transportasi publik tidak dapat dilihat hanya dari kacamata sektoral, karena kemanfaatannya melampaui lingkup bidang transportasi. 

    Di mana subsidi turut memberikan dampak yang jauh lebih luas. Tidak hanya membuat ongkos perjalanan lebih murah, tetapi juga meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan, kesehatan, mengatasi kemacetan, hingga memperbaiki kualitas hidup secara umum. 

    Menurut Tory, hal tersebut tinggal bergantung pada Kemenhub, apakah akan memprioritaskan subsidi atau tidak.  

    “Tinggal prioritas atau tidak? Dan bagaimana tata kelola kerjasama dengan pemda agar menjadi stimulus bagi penyediaan layanan angkutan umum,” tuturnya.

    Adapun untuk tahun depan, pagu anggaran Kemenhub yang tercantum dalam RAPBN 2026 tercatat senilai Rp28,49 triliun. Meningkat sekitar Rp4,08 triliun dari pagu indikatif yang senilai Rp24,4 triliun.  

    Meski demikian, jatah anggaran untuk tahun depan tersebut masih jauh dari kebutuhan anggaran Kemenhub yang idealnya direncanakan senilai Rp48,89 triliun. 

    Belum lagi, alokasi anggaran yang disiapkan untuk subsidi layanan angkutan perkotaan TA 2026 senilai Rp82,67 miliar.

    Anggaran program buy the service (BTS) Kemenhub terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Khusus pada 2025 posisinya bahkan turun 60% dari semula Rp437,89 miliar (2024) menjadi Rp177,49 miliar pada 2025. 

    Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya layanan koridor yang akan dilayani. Rencananya, layanan BTS akan bersisa di 6 kota lama dengan 12 koridor serta dua kota baru. Penentuan layanan koridor masih menunggu kajian lebih lanjut.  

    Sementara itu, sepanjang 2024 Kemenhub mengadakan layanan BTS di 11 kota dengan total 46 koridor yang dilayani. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp429,79 miliar. Tren penurunan pagu anggaran terjadi sejak tahun anggaran 2023. Saat itu, layanan BTS Kemenhub memiliki pagu anggaran mencapai Rp582,98 miliar dengan realisasi sebesar Rp573,36 miliar.   

    Selanjutnya, pada 2022, Kemenhub menganggarkan Rp552,91 miliar untuk layanan BTS yang berada di 10 kota dan 51 koridor. Pada 2021 anggaran senilai Rp312,25 miliar layanan BTS di 5 kota dan 26 koridor. Sementara pada tahun pertamanya atau pada 2020, pagu anggaran BTS Kemenhub hanya Rp51,83 miliar dengan layanan di 5 kota dan 19 koridor.

    Adapun untuk tahun depan, layanan tersebut akan diprioritaskan untuk lima lokasi lanjutan. Di antaranya Banyumas, Manado, Balikpapan, Bekasi, serta Depok.

  • Gerakan Pangan Murah Polda Sulut salurkan 973.325 kilogram beras 

    Gerakan Pangan Murah Polda Sulut salurkan 973.325 kilogram beras 

    Program Gerakan Pangan Murah tersebut dilaksanakan sejak 8 Agustus hingga 8 September 2025

    Manado (ANTARA) – Program Gerakan Pangan Murah (GPM), Polda Sulut bersama jajaran dan Bulog mendistribusikan beras untuk masyarakat sebanyak 973.325 kilogram dalam sebulan pelaksanaannya.

    “Program Gerakan Pangan Murah tersebut dilaksanakan sejak 8 Agustus hingga 8 September 2025,” kata Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Alamsyah Parulian Hasibuan, di Manado, Rabu.

    Polda Sulawesi Utara, Polres dan jajaran bersama Bulog menargetkan sebanyak 1.121.579,90 kilogram beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP).

    “Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi oleh Satgas Gerakan Pangan Murah Mabes Polri, Polda Sulut menunjukkan pencapaian kecenderungan naik atau positif dalam hal penyaluran beras SPHP Bulog kepada warga masyarakat,” ujarnya.

    Bahkan dari analisa dan evaluasi tersebut, beras SPHP yang disalurkan kepada masyarakat telah mencapai sebesar 75 persen dari target sebanyak 1.121.579,90 kilogram.

    Ia mengatakan, Gerakan Pangan Murah Polri dan Bulog tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dalam rangka mengendalikan inflasi khususnya inflasi pangan.

    “Gerakan Pangan Murah ini akan terus berlanjut di Polda Sulut dan jajaran. Ini merupakan bagian dari program Polri Untuk Masyarakat,” katanya.

    Tujuan Gerakan Pangan Murah tersebut, kata dia, selain membantu meringankan beban ekonomi warga masyarakat, juga sebagai upaya menstabilkan harga beras di pasaran.

    Pewarta: Karel Alexander Polakitan
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.