kab/kota: Malang

  • Pemprov Jatim salurkan bansos Rp16,1 M untuk warga Kabupaten Malang

    Pemprov Jatim salurkan bansos Rp16,1 M untuk warga Kabupaten Malang

    ANTARA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial melalui program Sapa Bansos di Pendopo Agung, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (27/8). Bantuan itu berasal dari berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi yang menyasar kelompok rentan, mulai dari lansia, penyandang disabilitas hingga para petani. Total Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menyalurkan bantuan senilai Rp16,1 miliar. (Achmad Saif Hajarani/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah: Kopi dan kakao perkuat daya saing Jatim di pasar global

    Khofifah: Kopi dan kakao perkuat daya saing Jatim di pasar global

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan kopi dan kakao menjadi dua komoditas yang menopang ekonomi petani sekaligus memperkuat posisi dan daya saing Jawa Timur di pasar global.

    “Dua komoditas ini tidak hanya menopang ekonomi petani tetapi juga memperkuat daya saing daerah di pasar global,” kata Khofifah dalam Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) 2025 di Surabaya, Selasa.

    Khofifah mengatakan Jawa Timur masuk empat besar produsen kopi nasional dengan luas areal 122.623 hektare dan produksi mencapai 78.688 ton dengan berkontribusi pada ekspor kopi se-Jawa tercatat 87 persen.

    Produksi itu terbagi atas robusta yang berkembang di dataran menengah dan rendah, serta arabika yang tumbuh di dataran tinggi dengan memiliki potensi premium untuk ekspor.

    Beberapa sentra utama kopi Jatim di antaranya Bondowoso dengan Java Ijen Raung Coffee, Jember yang menjadi pusat penelitian kopi dan kakao (Puslitkoka), serta Malang, Pasuruan, Lumajang, Situbondo, dan Banyuwangi.

    Selain kopi, kakao juga menjadi andalan perkebunan Jatim dengan areal 50.096 hektare dan produksi 23.599 ton yakni sentra tersebar di Blitar, Trenggalek, Ponorogo, Pacitan, Tulungagung, dan Malang Selatan.

    “Sejumlah daerah bahkan telah mengembangkan hilirisasi menjadi produk olahan cokelat bernilai tambah,” ujar dia.

    Oleh sebab itu, Khofifah mengajak berbagai pihak mendukung pengembangan kedua komoditas tersebut termasuk melalui acara Java Coffee and Flavors Fest (JCFF) yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) di Surabaya.

    Menurut Khofifah, JCFF merupakan strategic flagship event yang mempertemukan petani, UMKM, akademisi, dunia usaha, dan wisata heritage dalam satu ekosistem.

    “JCFF adalah ruang kolaborasi. Kita ingin kopi, cokelat, dan rempah Jatim tidak hanya berhenti sebagai komoditas, tetapi lahir menjadi produk bernilai tambah melalui riset, inovasi, dan teknologi,” ujar dia.

    Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti pun memastikan mereka siap mendukung pengembangan kopi, kakao, dan rempah di Jawa Timur.

    Terlebih, ia mengatakan Jatim adalah produsen utama kopi Jawa dengan kontribusi 48 persen terhadap total produksi sehingga optimalisasi sangat diperlukan agar terwujud pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

    “Kami ingin pertumbuhan ekonomi daerah berkelanjutan bukan hanya dinikmati perusahaan besar tetapi juga mengangkat pendapatan UMKM,” kata Destry.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • PHRI Kota Malang sebut adanya mahasiswa baru tingkatkan okupansi hotel

    PHRI Kota Malang sebut adanya mahasiswa baru tingkatkan okupansi hotel

    Okupansi mencapai 70 persen, salah satu penyebabnya masa penerimaan mahasiswa baru

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Malang menyebutkan pelaksanaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru (PPKMB) berdampak pada tingkat okupansi hotel di wilayah setempat pada Agustus 2025 yang mencapai 70 persen.

    “Okupansi mencapai 70 persen, salah satu penyebabnya masa penerimaan mahasiswa baru karena di Kota Malang ini kan terkenal dengan banyaknya kampus bergengsi,” kata Ketua PHRI Kota Malang Agoes Basoeki di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa.

    Okupansi yang ada pada bulan ini meningkat 20 persen dari periode awal hingga pertengahan tahun 2025.

    Sebelum masuk Agustus, Agus menyatakan okupansi hotel di Kota Malang rata-rata berada di angka 50 persen.

    Kegiatan wisuda mahasiswa juga disebutnya memberikan dampak terhadap tingkat okupansi hotel.

    Dia mengungkapkan pada dua momen itu beberapa hotel yang lokasinya dekat dengan kampus dan tempat pariwisata cenderung dipilih oleh keluarga peserta wisuda dan mahasiswa baru untuk tempat menginap.

    “Ada hotel yang okupansinya 90 persen, bahkan ada juga yang sampai 100 persen,” ujarnya.

    Menurut dia, kondisi okupansi pada Agustus ini turut ditunjang sejumlah kegiatan pemerintahan yang kembali diselenggarakan di hotel di Kota Malang.

    Oleh karena itu, ia menyatakan okupansi hotel yang ada saat ini cenderung lebih baik ketimbang periode awal hingga pertengahan 2025.

    “Kegiatan studi banding, rapat pemerintah, sampai kunjungan kementerian berpengaruh ke okupansi,” ucapnya.

    Tak hanya itu, faktor lain yang menyebabkan okupansi hotel di Kota Malang meningkat pesat adalah banyaknya kedatangan wisatawan mancanegara dalam kurun waktu Juli hingga Agustus.

    Meski wisatawan asing kebanyakan memiliki tujuan destinasi pariwisata di Kabupaten Malang dan Kota Batu, tetap mereka tetap menjadikan Kota Malang sebagai tujuan menginap.

    “Kreativitas dan kondisi yang mendukung di Kota Malang mempengaruhi,” kata dia.

    Melihat situasi yang ada saat ini, Agoes optimistis okupansi hotel di Kota Malang pada akhir 2025 bisa menyentuh angka 80 persen.

    “Optimis itu tercapai ya, yang penting tetap kondusif. Kami juga terus berkolaborasi dengan pelaku usaha di sektor pariwisata lainnya dan bersama pemerintah,” tuturnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Viral Kasus Edit Foto Asusila Aplikasi AI di Cirebon, Korban dan Keluarga Trauma Berat
                
                    
                        
                            Bandung
                        
                        25 Agustus 2025

    Viral Kasus Edit Foto Asusila Aplikasi AI di Cirebon, Korban dan Keluarga Trauma Berat Bandung 25 Agustus 2025

    Viral Kasus Edit Foto Asusila Aplikasi AI di Cirebon, Korban dan Keluarga Trauma Berat
    Tim Redaksi
    CIREBON, KOMPAS.com
    – Kasus foto gadis yang diedit tanpa busana menggunakan aplikasi kecerdasan buatan (AI) atau akal imitasi viral di sejumlah media sosial.
    Korban foto tanpa busana itu merupakan pelajar tingkat SMP di Kota Cirebon yang dilakukan rekannya sendiri.
    Korban dan keluarga merasa trauma berat.
    Foto tersebut direkam dalam bentuk video berdurasi 37 detik yang telah menyebar luas dalam beberapa platform aplikasi.
    Video itu merekam foto dari sebuah grup aplikasi WhatsApp dan juga dari galeri penyimpanan.
    Beberapa foto berupa gadis tanpa busana dan beberapa foto lainnya masih berbentuk asli atau belum diedit.
    Kuasa Hukum Korban, Sharmila, menyampaikan bahwa enam korban bersama keluarganya yang menjadi klien merasa sangat trauma berat.
    Mereka tak menyangka hal ini menimpa putri mereka.
    Terlebih lagi, ini menjadi jejak digital yang sangat sulit dihapus dan membekas.
    “Sangat, sangat trauma. Korban-korban ini perempuan, sejak viral sampai kapan bisa dihapus? Yang sudah beredar fotonya di dunia maya, sampai kapan bisa hilang? Terutama orangtuanya, sangat bersedih,” kata Sharmila saat ditemui Kompas.com, Senin (25/8/2025) malam.
    Sharmila menegaskan bahwa nasib para korban yang diedit fotonya menggunakan badan terbuka vulgar ini sangat malang.
    Masa depan mereka sangat dirugikan dengan jejak digital yang sudah menyebar ke mana-mana.
    Mereka sangat khawatir hal itu dianggap benar oleh orang yang tidak mengetahui kasus ini sebenarnya.
    Begitu pun saat mereka mau mengejar jenjang pendidikan, menjalani rumah tangga, dan lainnya.
    Bahkan, kata Sharmila, para korban yang berhijab pun tetap dapat sangat dirugikan.
    “Sangat ditakutkan, ada banyak yang beranggapan itu benar. Bagaimana anak perempuan mau menikah? Atau besok lusa anak perempuan ini berhijab punya jejak digital yang vulgar, kan sangat memalukan,” tambah Sharmila.
    Sharmila menyebut bahwa enam korban yang dia dampingi adalah tindakan jahat para pelaku yang sebenarnya adalah rekan korban.
    Para pelaku ini diduga menyimpan foto korban, lalu mengedit foto wajah korban menggunakan aplikasi.
    Mereka lalu memasang wajah dengan badan yang terbuka vulgar.
    Pihaknya melaporkan kasus ini kepada Satreskrim Polres Cirebon Kota untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya.
    Sharmila melaporkan para pelaku dengan Undang-Undang Pornografi, sekaligus UU ITE, lantaran telah menyebarluaskan di media sosial hingga viral.
    Namun, sejak Jumat (22/8/2025) hingga hari ini, Senin (25/8/2025), pihaknya masih berusaha melapor dan memberikan keterangan kepada polisi.
    Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP Fajrie Ameli Putra, menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima kedatangan korban, keluarga, dan kuasa hukumnya.
    Mereka sudah membuat laporan awal.
    Petugas juga sudah mulai memeriksa beberapa pihak yang diduga terlibat.
    “Informasi ini kami dapat Jumat malam, kami respons langsung cepat, lakukan penyelidikan, kami cari terduga pelaku untuk klarifikasi dan interogasi. Jadi, dari Sabtu, Minggu, hari ini, Senin juga masih pemeriksaan,” kata Fajri saat ditemui Kompas.com, Senin (25/8/2025) malam.
    Fajri menyebut bahwa langkah yang dilakukan para klien baru berupa pengaduan masyarakat atau Dumas, belum pada laporan polisi resmi.
    Fajri menyebut mereka masih perlu melengkapi beberapa hal, termasuk kesiapan korban atau keluarga korban sebagai pelapor.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pengisian JPTP dilakukan bertahap dan selektif

    Pengisian JPTP dilakukan bertahap dan selektif

    Ilustrasi : Aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melaksanakan apel pagi di balai kota setempat, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Prokopim Kota Malang)

    Wali Kota Malang: Pengisian JPTP dilakukan bertahap dan selektif
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 24 Agustus 2025 – 20:11 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan pengisian kekosongan jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan pemerintah daerah setempat dilakukan secara bertahap dan selektif.

    Wahyu di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengemukakan bahwa mekanisme pengisian JPTP berdasarkan hasil asesmen dan evaluasi kinerja para kandidat.

    “Kami sudah melaksanakan asesmen dan nanti saya akan melihat si A, B, C, dan seterusnya ini seperti apa (kinerja),” kata Wahyu.

    Adapun JPTP yang kosong, yakni Kepala Badam Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik, serta Kepala Inspektorat Kota Malang.

    Saat ini jabatan yang masih kosong dipegang oleh pelaksana tugas (Plt).

    Wahyu menyampaikan untuk evaluasi kinerja kandidat akan dilakukan setelah melewati enam bulan masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Malang.

    Dia tak menutup kemungkinan pejabat yang saat ini statusnya masih Plt bisa didefinitifkan, asalkan mereka memenuhi kompetensi sesuai kebutuhan.

    “Iya bisa, kenapa tidak. Tapi apakah yang plt ini akan definitif di tempat yang sama atau tidak, akan dilihat dulu seperti apa,” ujar dia.

    Terpisah, Plt Kepala BKPSDM Kota Malang Hendru Martono mengatakan mekanisme pengisian JPTP akan melihat terlebih dahulu hasil dari pelaksanaan rotasi yang dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) atau dalam hal ini adalah wali kota sebagai kepala daerah.

    “Untuk targetnya itu kembali lagi ke PPK, asesmen sudah pada April. Nanti di proses melalui persetujuan teknis, terus tinggal menunggu,” kata Hendru.

    Pengisian JPTP disebutnya bisa melalui dua cara, yakni job fit dan seleksi terbuka (selter).

    “JPT memang pengisiannya bisa melalui dua cara, yakni uji kompetensi untuk rotasi dan seleksi terbuka (selter),” ucapnya.

    Pelaksanaan selter, kata dia, akan melihat pada jumlah instansi yang masih memiliki kekosongan JPTP, setelah dilaksanakan proses rotasi.

    “Kalau ada yang masih kosong baru dilakukan selter. Nah, untuk yang seleksi terbuka ini pendaftar bisa dari Kota Malang maupun dari luar kota,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Jawa Bakal Dikepung Banyak Tol Baru, Ini Daftarnya

    Jawa Bakal Dikepung Banyak Tol Baru, Ini Daftarnya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah bakal melanjutkan sejumlah proyek tol di tahun 2026 mendatang. Total ada 10 ruas tol yang saat ini status proyeknya tengah berjalan.

    Hal ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2026. Dalam dokumen tersebut, terdapat 16 proyek jalan tol yang digarap melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dari jumlah itu, hanya 10 proyek yang masih berstatus dalam tahap pembangunan.

    Berikut Daftarnya:

    Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM)
    Jalan Tol Serang-Panimbang
    Jalan Tol Semarang-Demak
    Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulonprogo
    Jalan Tol Kediri-Tulungagung
    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
    Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
    Jalan Tol Yogyakarta-Bawen
    Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban
    Jalan Tol JORR Elevated Cikunir-Ulujami

    Foto: Ilustrasi Tol Trans Jawa. (Dok. Jasa Marga)
    Ilustrasi Tol Trans Jawa. (Dok. Jasa Marga)

    Sedangkan 6 Jalan Tol lainnya berstatus sudah rampung pembangunannya, yaitu:

    Jalan Tol Batang-Semarang
    Jalan Tol Pandaan-Malang
    Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated
    Jalan Tol Manado-Bitung
    Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
    Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan.

    Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 km. Secara umum, hingga Semester I 2025, perkembangan proyek tol dengan penjaminan KPBU sebesar Rp 48.199,7 miliar dan US$3,8 miliar adalah sebagai berikut:

    Jalan Tol CJPP 100%
    Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) 92,6% untuk ruas Krian-Legundi-Bunder telah beroperasi komersial sejak 13 Desember 2020. Untuk ruas 4 dalam proses amandemen terkait pengurangan lingkup proyek
    Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan 100%
    Jalan Tol Serang Panimbang progres pengadaan tanah 99,1% dan progres konstruksi seksi 2 88,8%
    Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan progres pengadaan tanah 85% dan progres kontruksi seksi 2A 63%, seksi 2B 59,2%, seksi 3 74,2%
    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi progres pengadaan tanah seksi 1-3 99,7% dan untuk seksi 4-7 74,2%
    Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated telah digunakan sejak 12 Desember 2019.

    (wur/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Kemenkes Terima 733 Kasus Laporan Bullying di PPDS, Terbanyak di RS-Prodi Ini

    Kemenkes Terima 733 Kasus Laporan Bullying di PPDS, Terbanyak di RS-Prodi Ini

    Jakarta

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, terdapat 733 kasus perundungan yang dialami peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Angka itu merupakan hasil verifikasi dari 2.920 laporan yang masuk ke kanal pengaduan Kementerian Kesehatan hingga 15 Agustus 2025.

    “Dari total laporan yang kami terima, setelah disortir dan diverifikasi, ada 733 laporan yang termasuk kategori perundungan,” ujar Menkes dalam seminar nasional Pencegahan Perundungan, Gratifikasi, Korupsi & Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Universitas Padjadjaran, Bandung, Jumat (22/8/2025).

    Menurut data Kemenkes, mayoritas kasus berasal dari fasilitas dan institusi di bawah naungan kementerian, yakni 433 kasus. Laporan lain datang dari rumah sakit non-Kemenkes (84 kasus), fakultas kedokteran (84 kasus), serta laporan tanpa identitas institusi (34 kasus).

    Di tingkat rumah sakit pusat, RSUP Prof Dr Kandou Manado tercatat sebagai lingkup PPDS dengan laporan terbanyak, yakni 84 kasus sepanjang 2023 hingga 2025. Disusul RS Hasan Sadikin Bandung (83 kasus), RSUP IGN Ngoerah Bali (43), RSUP Dr Sardjito Yogyakarta (39), dan RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta (37).

    Sementara di RSUD, kasus terbanyak dilaporkan dari RSUD Zainal Abidin Banda Aceh (31 kasus), RSUD Dr Moewardi Surakarta (21), RSUD Saiful Anwar Malang (18), RSUD Dr Soetomo Surabaya (12), dan RSUD Arifin Achmad Riau (9).

    Tekanan Berat hingga Ingin Bunuh Diri

    Menkes menegaskan, dampak perundungan terhadap peserta PPDS tidak bisa dianggap sepele. Survei internal Kemenkes menunjukkan banyak peserta pendidikan yang mengalami tekanan berat, bahkan sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup.

    “Masalah ini harus diperbaiki secara serius. Dibutuhkan program spesifik untuk melindungi kesehatan mental para peserta didik,” kata Menkes.

    Perundungan tercatat paling banyak di 24 program studi kedokteran spesialis, dengan lima terbesar yakni penyakit dalam (86 kasus), bedah (55), obstetri dan ginekologi (29), anestesi (28), serta ilmu kesehatan anak (25).

    Sejauh ini, Kemenkes telah menangani 124 dari 433 kasus perundungan yang berada di bawah kewenangannya. Sebanyak 98 pelaku terbukti terlibat dan dijatuhi sanksi, termasuk 11 pejabat direksi rumah sakit Kemenkes, 10 di antaranya mendapat teguran, sementara satu pelaksana tugas diberhentikan.

    Di kalangan peserta PPDS, 60 orang dikenai sanksi berupa pengembalian ke fakultas kedokteran asal, skorsing, hingga teguran tertulis.

    (naf/kna)

  • Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari

    Profil Rachmat Hidajat, Direktur Utama Pertamina EP Pengganti Wisnu Hindadari

    Bisnis.com, JAKARTA — Rachmat Hidajat resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pertamina EP, menggantikan Wisnu Hindadari pada pucuk pimpinan anak usaha PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tersebut.

    Penetapan itu dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PHE Subholding Upstream Awang Lazuardi, di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Pengangkatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat kepemimpinan strategis guna mendukung pencapaian target produksi di industri hulu migas nasional,” tulis Pertamina EP melalui keterangan resmi.

    Di sisi lain, pihak manajemen menyampaikan apresiasi kepada Muhamad Arifin atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama mengisi jabatan Plt. Direktur Utama PT Pertamina EP.

    Menurut perusahaan, Rachmat dipercaya untuk membawa PT Pertamina EP menghadapi tantangan industri migas. Terlebih dia memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman panjang di bidang energi.

    “Rachmat Hidajat dipercaya untuk membawa PT Pertamina EP menghadapi tantangan industri migas yang semakin dinamis serta mendukung visi Pertamina EP sebagai perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi kelas dunia,” tulis Perusahaan.

    Profil Rachmat Hidajat

    Adapun, Rachmat Hidajat merupakan lulusan Teknik Perminyakan dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Dia kemudian melanjutkan pendidikan dengan meraih Magister Manajemen Bisnis dari kampus yang sama.

    Rachmat diketahui telah malang melintang selama puluhan tahun di sektor energi, khususnya migas. Sejumlah jabatan strategis pun pernah dia emban.

    Rachmat pernah menjalani karier di PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. sebagai direktur eksplorasi dan pengembangan selama 3 tahun ke belakang.

    Rachmat juga pernah menduduki jabatan VP Upstream Business Development & Portfolio Dit SPPU di PT Pertamina (Persero) periode 2020–2022.

    Selain itu, Rachmat pernah menjabat sebagai Director of Strategic Planning & Business Development PT Pertamina Hulu Energi.

    Kemudian, dia juga pernah menjabat sebagai VP Upstream Business Growth PT Pertamina (Persero), sebelum menjadi VP Technical Support PT Pertamina EP Cepu.

    Tak hanya itu, Rachmat juga pernah menjabat sebagai Manager Domestic, South East Asia & Australia Ventures PT Pertamina (Persero).

    Kini, Rachmat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina EP berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler PT Pertamina EP tanggal 21 Agustus 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

  • Profesor UB Ciptakan Teh dari Daun Kopi untuk Pereda Stres dan Relaksasi
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        22 Agustus 2025

    Profesor UB Ciptakan Teh dari Daun Kopi untuk Pereda Stres dan Relaksasi Surabaya 22 Agustus 2025

    Profesor UB Ciptakan Teh dari Daun Kopi untuk Pereda Stres dan Relaksasi
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Di tengah meningkatnya tantangan kesehatan mental di era modern, seorang guru besar dari Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Brawijaya (UB) menawarkan solusi inovatif yang alami dan teruji secara ilmiah.
    Prof. Kiki Fibrianto mengubah daun kopi yang selama ini dianggap limbah menjadi produk teh fungsional.
    Teh ciptaannya ini telah teruji secara akademis memiliki efek relaksasi untuk meredakan stres dan kecemasan. Teh daun kopi ini memiliki cita rasa manis alami, terutama yang berasal dari Malang Selatan. Selain itu, teh daun kopi aman dikonsumsi dengan tambahan madu atau gula, kecuali untuk tujuan terapi spesifik.
    Proses produksinya pun telah dipatenkan untuk menjaga kualitas dan keasliannya.
    “Seperti produk herbal pada umumnya, teh daun kopi tidak memiliki efek samping signifikan selama dikonsumsi secara wajar,” kata Prof. Kiki pada Jumat (22/8/2025).
    Ia menyampaikan bahwa daun kopi yang baik untuk relaksasi yakni jenis robusta dari daerah Ampelgading, Kabupaten Malang. Menurutnya, teh daun kopi mengandung aromatik dan asam gama amino sehingga bisa memberikan relaksasi di otak usai meminumnya.
    “Ini merupakan salah satu inovasi produk pangan ramah lingkungan buatan kami,” katanya.
    Menjawab kekhawatiran umum mengenai kafein, ia mengatakan bahwa kadar kafein dalam teh daun kopi sangat rendah.
    “Kadar kafeinnya jauh lebih rendah dibandingkan teh hijau, apalagi kopi. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi,” katanya.
    Inovasi ini tidak hanya berhenti pada produk, tetapi juga mencakup metode pengujian mutakhir berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk memvalidasi manfaatnya secara objektif.
    “Kesejahteraan jiwa adalah aspek esensial untuk produktivitas dan kualitas hidup, namun pendekatan konvensional belum mampu menjawab tantangan secara komprehensif,” ujar Prof. Kiki.
    Ia menawarkan pendekatan holistik yang dapat diintegrasikan dalam pola hidup sehari-hari melalui teh daun kopi.
    Untuk membuktikan klaim tersebut, Prof. Kiki dan timnya mengembangkan Face-DAKO atau Facial-based Cognitive Model for Daun Kopi, sebuah model cerdas yang mampu menganalisis efek relaksasi produk secara
    real-time
    .
    Teknologi ini meminimalkan subjektivitas yang sering kali menjadi kendala dalam riset sensorik konvensional.
    “Kami memindai ekspresi wajah subjek dengan kamera, lalu data tersebut diolah menggunakan pendekatan
    Convolutional Neural Network
    (CNN). AI akan menganalisis koordinat-koordinat wajah untuk mengkualifikasi level senyum dan relaksasi secara akurat. Efek positif ini sudah bisa terdeteksi dalam 30 menit setelah konsumsi,” jelasnya.
    Riset yang dimulai sejak tahun 2023 ini telah melibatkan ribuan subjek untuk membangun basis data yang kuat, memastikan keakuratan model dalam menyimpulkan tingkat relaksasi seseorang.
    Inovasi ini telah diwujudkan dalam produk komersial bernama Teh Daco yang sudah diproduksi sejak masa pandemi tahun 2022.
    Prof. Kiki menjelaskan bahwa meski produk ini di-
    branding
    sebagai minuman penyegar untuk relaksasi, manfaatnya jauh lebih luas.
    “Penelitian kami sebelumnya menunjukkan teh daun kopi juga berpotensi membantu penderita diabetes dan meluruhkan batu ginjal. Namun untuk kebutuhan komersial, kami fokus pada efek relaksasinya,” katanya.
    Potensi teh daun kopi tidak berhenti dalam bentuk minuman seduh. Tim riset Prof. Kiki kini tengah mengembangkan produk turunan lainnya, seperti teh instan dalam bentuk bubuk hingga merambah ke industri kosmetik.
    “Kami berencana menggunakannya untuk produk masker wajah dan perawatan kulit lainnya,” katanya.
    Proyek ini dikatakannya juga telah menarik perhatian pemerintah daerah. Saat ini, FTP UB sedang berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk mengembangkan teh daun kopi sebagai produk unggulan dalam konsep
    wellness tourism
    .
    “Harapannya, produk ini dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang ke Lombok untuk mencari ketenangan dan relaksasi,” katanya.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Komisi II: Revisi UU Pemilu dibahas mulai awal 2026

    Komisi II: Revisi UU Pemilu dibahas mulai awal 2026

    istilah demokrasi bisa direct dan indirect, keduanya itu sama-sama demokrasi. Sama dengan kita ada perwakilan di DPRD, jangan salah mereka itu dipilih oleh masyarakat artinya di jabatan mereka ada suara masyarakat

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyampaikan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, termasuk opsi pemisahan pemilu nasional dan daerah serta usulan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD dimulai pada awal 2026.

    “Soal pembahasan revisi paket politik terkait UU Pemilu itu insya Allah baru akan dimulai pada awal 2026,” kata Khozin di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat.

    Khozin menjelaskan dibukanya masa pembahasan revisi UU tersebut pada tahun depan karena saat ini pihaknya masih membahas beberapa undang-undang lain.

    “Beberapa diantaranya UU ASN dan UU BUMD yang sedang berjalan,” ujarnya.

    Meski demikian, Khozin menyatakan hingga saat ini Komisi II DPR RI sudah mulai melakukan beberapa tahapan untuk mempersiapkan pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu.

    “Yang pasti 2026 harusnya sudah mulai running, kalau saat ini sebenarnya sudah mulai tahapan, seperti rapat dengar pendapat dan forum group discussion terkait kepemiluan,” ucapnya.

    Ia menyampaikan juga telah melakukan penguatan kelembagaan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

    “Bahkan kemarin kami juga melakukan penguatan kelembagaan Bawaslu di Madura. Artinya, proses sudah jalan, tetapi ofisialnya insya Allah 2026,” ucapnya.

    Selain itu, Khozin menyebut usulan kepala daerah, yakni bupati, wali kota, dan gubernur yang dipilih oleh DPRD tetap sesuai dengan demokrasi.

    “Kita mengenal istilah demokrasi bisa direct dan indirect, keduanya itu sama-sama demokrasi. Sama dengan kita ada perwakilan di DPRD, jangan salah mereka itu dipilih oleh masyarakat artinya di jabatan mereka ada suara masyarakat,” ucapnya.

    Ia memastikan nantinya pembahasan soal revisi UU Pemilu akan berjalan dengan adil, yakni melihat mafsadat dan manfaatnya atau plus minus dari penerapan regulasi soal kepemiluan.

    “Pemerintah berkewajiban mencari dampak paling kecil untuk mencari kemaslahatan yang paling besar,” kata dia.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.