Xcloud.id

kab/kota: Malang

  • Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Puncak IGA 2025, Kemendagri Anugerahkan 43 Daerah Terinovatif

    Citra Larasati • 11 Desember 2025 09:22

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.

    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 

    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 

    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 

    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.

    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 

    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 

    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.

    Jakarta:  Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) memberikan penghargaan kepada 43 pemerintah daerah terinovatif pada puncak gelaran Innovative Government Award (IGA) 2025. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting dalam mendorong percepatan inovasi daerah, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat daya saing dan kemandirian daerah melalui inovasi.
     
    Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan IGA tahun ini mencatat sejarah baru dengan jumlah inovasi yang dilaporkan mencapai 36.742 inovasi dari 531 pemerintah daerah. Capaian tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang pelaksanaan IGA sejak pertama kali digelar pada tahun 2007. 
     
    “Perlu kami laporkan bahwa jumlah inovasi dan partisipan tahun 2025 ini merupakan capaian tertinggi dengan kenaikan mencapai 15,83 persen dari tahun sebelumnya,” ungkap Yusharto di Jakarta Rabu, 10 Desember 2025. 

    Lebih lanjut, Yusharto mengatakan, penetapan daerah terinovatif dilakukan melalui proses penilaian yang komprehensif, meliputi tahapan penjaringan, verifikasi, presentasi kepala daerah, validasi lapangan, hingga sidang pleno oleh tim penilai yang melibatkan 18 kementerian/lembaga, akademisi, praktisi, dan media nasional. 
     
    “Hasil tersebut akan direkomendasikan kepada Kementerian Keuangan untuk diberikan insentif fiskal,” ungkapnya. 
     
    Sementara itu, Yusharto juga mengatakan, penganugerahan IGA 2025 kepada daerah terinovatif, tidak hanya mencerminkan keberhasilan daerah dalam menghadirkan inovasi yang berdampak, tetapi juga menunjukkan peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah secara nasional. Pada tahun 2025, rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi dibanding tahun lalu sebesar 46,01.
     
    “Angka ini menunjukkan terjadinya kenaikan kualitas inovasi pemerintah daerah, yang diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
     
    Sejalan dengan itu, Yusharto mengatakan, acara puncak IGA 2025 turut dirangkaikan dengan sejumlah agenda pendukung, antara lain kunjungan lapangan inovasi di Jakarta Smart City, pameran 45 booth inovasi daerah dan mitra BSKDN, seminar internasional, hingga penggalangan dana untuk korban banjir di Sumatera. Seluruh aktivitas tersebut mencerminkan tema besar IGA tahun ini, yakni Memperkuat Ekosistem Inovasi Melalui Kolaborasi Multisektor Guna Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah.
     
    Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang terus berkomitmen menumbuhkan ekosistem inovasi. Dia berharap penghargaan IGA 2025 menjadi pemacu bagi daerah lain untuk meningkatkan kreativitas, memperluas replikasi inovasi, serta memastikan inovasi hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat. 
     
    Sebagai informasi tambahan, berikut 43 daerah yang menerima IGA 2025  diantaranya Klaster Provinsi Terinovatif meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat,Sumatera Barat, DKI Jakarta,  Sumatera Selatan dan Bali. Sementara itu Klaster Kabupaten di antaranya diberikan kepada Kabupaten Banyuwangi, Balangan,Wonogiri, Tabalong, Lamongan, Bogor, Bangka, Sragen, Situbondo, Bangkalan, Magelang, Temanggung, Blora, Sampang, Ngawi, Boyolali, Sidoarjo, Malang, Bantul dan Ogan Ilir. 
     
    Berikutnya, Klaster Kota Terinovatif diberikan kepada  Kota Surabaya, Mojokerto, Bekasi, Surakarta, Tidore Kepulauan, Palembang, Pekalongan, Bandar Lampung, dan Kota Sukabumi. Selanjutnya, Klaster Daerah Perbatasan Terinovatif meliputi Minahasa Utara, Sumba Timur, Batam, Bolaang Mongondow Utara, dan Bintan. Sedangkan, Klaster Daerah Wilayah Papua Terinovatif yaitu Kabupaten Sorong, Kaimana dan dan Mimika.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (CEU)

  • Sidoarjo Peringati Hari Disabilitas 2025, Intip Keseruannya!

    Sidoarjo Peringati Hari Disabilitas 2025, Intip Keseruannya!

    Sidoarjo (beritajatim.com) – Pemkab Sidoarjo menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 di GOR Sidoarjo, Rabu, (10/12/025). Moment tersebut digunakan untuk mendeklarasikan Sekolah Tanpa Diskriminasi.

    Deklarasi dibacakan langsung oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana. Isinya berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif serta ramah bagi semua.

    “Kami berkomitmen untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan inklusif dan ramah bagi semua,” ucap lantang Wabup Hj. Mimik Idayana yang diikuti seluruh pejabat Sidoarjo yang hadir.

    Wabup Hj. Mimik Idayana mengatakan Pemkab Sidoarjo berkomitmen membangun daerah yang ramah bagi semua. Termasuk bagi penyandang disabilitas. Menurutnya tidak ada daerah yang dikatakan maju apabila ada masyarakatnya yang tertinggal atau tidak mendapatkan kesempatan yang sama.

    “Kami berupaya meningkatkan layanan pendidikan inklusif melalui pelatihan guru tentang pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas,” katanya.

    Hj. Mimik Idayana juga mengatakan penguatan sekolah inklusif di Sidoarjo terus dilakukan. Kerjasama dengan para ahli dan organisasi disabilitas juga terus dijalin. Tujuannya untuk memastikan kebijakan terhadap kesejahteraan sosial penyandang disabiltas tepat sasaran.

    “Mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk mempercepat terwujudnya pendidikan inklusif didaerah kita, pendidikan yang tidak hanya mengedepankan pengetahuan, tetapi juga kemanusiaan,” ajaknya.

    Dalam kesempatan itu Hj. Mimik Idayana juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru disabilitas. Menurutnya tugas guru disabilitas bukan hanya sekedar mengajar. Namun juga memiliki tugas mulia untuk membuka jalan anak-anak penyandang disabilitas agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi, mandiri dan meraih masa depannya.

    “Kepada seluruh peserta didik penyandang disabilitas, saya ingin mengatakan bahwa kalian sangatlah istimewa, kalian berhak mendapatkan pendidikan terbaik, dan saya yakin kalian mampu meraih apa yang kalian cita-citakan,” papar wabup.

    Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Tirto Adi mengatakan pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas sudah jauh hari dilakukan Pemkab Sidoarjo. Hal itu dibuktikan dengan diterbitkanya Perbup Sidoarjo nomer 6 tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Perbup Sidoarjo tersebut ada sebelum UU nomer 8 tahun 2016 tentang penyandang disabiltas diterbitkan.

    “Alhamdulillah Kabupaten Sidoarjo dalam hal memperhatikan hak-hak penyandang disabiltas, inshaalloh mendahului,” tandasnya.

    Bahkan lanjut Tirto, Pemkab Sidoarjo mendapatkan apresiasi pemerintah pusat atas kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabiltas yang telah dilakukan. Tahun 2012 lalu, Pemkab Sidoarjo mendapat penghargaan nasional Inklusif Education Award yang diterima Bupati Sidoarjo.

    Apresiasi pemerintah pusat itu berlanjut dengan pemberian penghargaan Inklusif Education Award kepada kepala sekolah SMPN 4 Sidoarjo pada tahun 2014. Menurutnya apresiasi tersebut bukti bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap anak-anak penyandang disabilitas sangat luar biasa.

    “Alhamdulillah, Kabupaten Sidoarjo ini salah satu dari empat kabupaten kota di Jawa Timur yang telah memiliki ULD (Unit Layanan Disabiltas), selain Sidoarjo ada Gresik, ada Malang dan Blitar,” terang Tirto. [isa/aje]

  • Bayar Ratusan Juta Rupiah tapi Rumah Tak Dibangun, Warga Lapor DPRD Kabupaten Malang

    Bayar Ratusan Juta Rupiah tapi Rumah Tak Dibangun, Warga Lapor DPRD Kabupaten Malang

    Malang (beritajatim.com) – PT Sirod Sejahtera Abadi yang merupakan pengembang perumahan “Sirod River Park” di Dusun Kedung Monggo, Desa Karangpandan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, diduga merugikan banyak konsumen. Informasi tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPRD Kabupaten Malang.

    Ironisnya, PT Sirod diajak bertemu dengan korban, DPRD Kabupaten Malang hingga aparat penegak hukum, tidak meresponnya. Padahal, dugaan menipu konsumen pembelian rumah, sudah terjadi sejak tahun 2022 lalu. Namun hingga saat ini, pengembang tidak juga menyelesaikan pembangunan rumah yang dipesan oleh konsumen.

    Penuturan salah satu konsumen saat RDPU, Rabu (10/12/2025) mengungkapkan, korban dari PT Sirod antara 40 sampai 45 orang. Namun yang berjuang menuntut haknya sebagai konsumen hanya 10 orang, ada kemungkinan sebagian takut.

    “Terkait permasalahan ini, kami sudah berupaya baik secara kekeluargaan tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan,” ungkap, salah satu konsumen yang akrab disapa mbak Nana, Rabu (10/12/2025) sore.

    Nana menuturkan, dirinya membeli rumah sejak tahun 2022, tapi hingga sekarang tidak ada wujudnya. Padahal dirinya sudah membayar sebesar Rp 240 juta untuk dua kapling tanah yang dibelinya.

    Sesuai kesepakatan harga jual setiap unitnya sebesar Rp 120 juta, dirinya membayar secara tunai sebesar Rp 240 juta. Rumah yang dibelinya akan dijadikan satu menjadi dua lantai (tingkat).

    Nana diminta pengembang harus menambah biaya pembangunan sebesar Rp 20 juta dan disepakati secara bersama. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu rumah yang dibelinya pada PT. Sirod hingga sekarang tidak ada wujudnya.

    “Maka terkait permasalah ini kami meminta bantuan DPRD dan sudah dua kali dilakukan pertemuan. Pada pertemuan pertama ada rekomendasi, pihak PT sanggup mengembalikan dananya konsumen dengan waktu 3 bulan,” tegas Nana.

    Namun hingga waktu yang ditentukan, pihak PT tidak melakukan apa yang telah disepakati saat pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, pihak PT justru tidak datang.

    “Terkait hal ini sudah kami laporkan juga pada Polres Malang, ATR BPN, Dinas Ciota Karya, DPMPTSP Kabupaten Malang. Bahkan dalam waktu dekat, kami sepakat akan melaporkan hal ini ke Polda Jatim,” imbuh Nana.

    Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Malang,Tantri Bararoh yang memimpin jalanya RDPU mengaku, pihak DPRD hanya memfasilitasi korban dari pengembang. Sedangkan untuk langkah lebih lanjut, pihaknya akan menelusuri dengan OPD terkait.

    “Karena bagaimanapun juga harus tahu legalitas dari PT. Sirod dalam membuka lahan perumahan tersebut,” tegasnya.

    Tantri menegaskan, dari hasil RDPU kedua yang dilakukan, PT Sirod Sejahtera Abadi tidak mengatongi ijin sama sekali terkait kegiatannya dalam membangun kawasan permukiman di Dusun Kedung Monggo itu.

    Apalagi dari keterangan dari pihak desa maupun kecamatan bahwa lahan yang dipakai itu merupakan lahan hijau.

    “Maka terkait hal ini DPRD meminta pada korban untuk membuat laporan secara tertulis pada Badan Perlindungan Konsumen dan nantinya bagian hukum akan membantu,” pungkas Tantri. (yog/but)

  • Akar Lapuk Jadi Penyebab Pohon Beringin Besar Tumbang di Kota Malang

    Akar Lapuk Jadi Penyebab Pohon Beringin Besar Tumbang di Kota Malang

    Malang(beritajatim.com) – BPBD Kota Malang usai melakukan asesmen pohon beringin yang tumbang di Jalan Merapi Klojen, Kota Malang pada Rabu (10/12/2025) siang. Hasilnya, pohon tumbang karena akar pohon setinggi sekira 15 meter itu sudah lapuk.

    “Dari hasil pendataan kami, pohon beringin yang tumbang itu setinggi lebih kurang 15 meter dan berdiameter lebih kurang 1 meter,” kata Kepala BPBD Kota Malang, Prayitno.

    Sejumlah sepeda sepeda motor yang sedang terparkir terimbas pohon beringin yang tumbang. Bahkan warung makan dan warung gorengan juga turut terdampak. Tim reaksi cepat BPBD Kota Malang serta DLH Kota Malang langsung melakukan evakuasi.

    “Saat kejadian, kondisi cuaca di wilayah Kota Malang sedang cerah. Setelah kami cek, ternyata pohon beringin itu tumbang akibat akarnya sudah lapuk,” ujar Prayitno.

    Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. BPBD bersama DLH Kota Malang akan melakukan monitoring kondisi pohon di seluruh wilayah Kota Malang agar kejadian serupa tidak terulang. Mereka akan, melakukan perempesan atau pemangkasan seara berkala.

    “Kami akan memonitoring kondisi akar dan kesehatan pohon yang berada di sepanjang jalur protokol, termasuk melakukan perempesan atau pemangkasan secara berkala. Disamping itu, kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap potensi pohon tumbang dan laporkan apabila menemukan pohon dengan kondisi rawan,” tutur Prayitno. (luc/ted)

  • Pohon Beringin Setinggi 20 Meter di Kota Malang Tiba-tiba Tumbang

    Pohon Beringin Setinggi 20 Meter di Kota Malang Tiba-tiba Tumbang

    Malang(beritajatim.com) – Pohon beringin dengan ketinggian sekira 20 meter berdiameter sekira 2,5 meter mendadak tumbang di Jalan Merapi Kecamatan Klojen Kota Malang. Pohon ini tumbang pada Rabu (10/12/2025) siang.

    “Saya sedang sibuk masak lalu tiba-tiba ada suara kretek lalu pohon itu tumbang,” kata seorang saksi mata, Rani Surani (53 tahun).

    Pohon tumbang menimpa sejumlah sepeda motor yang sedang terparkir serta warung gorengan yang berada di dekat pohon. Warung makan milik Surani pun juga terimbas pohon berusia puluhan tahun ini.

    “Pohon tersebut tumbang menimpa atap warung nasi saya dan tiga sepeda motor serta warung gorengan yang berada di bawah pohon,” ujar Surani.

    Sementara itu, saksi mata lainnya adalah Arif Dwi Cahyono saat itu dia duduk di dekat pohon. Saat itu dia melihat pohon sudah miring hingga roboh menimpa motor dan warung.

    “Ada bunyi seperti suara retak, saya kira benda apa yang jatuh. Pas saya lihat ke atas, ternyata pohonnya sudah miring mengenai sejumlah kabel dan langsung tumbang menimpa warung gorengan dan sepeda motor. Pohonnnya cukup tua, baru satu kali dilakukan perempesan di tahun 2024 lalu. Tetapi, yang dirempes hanya bagian satu sisi saja,” ujar Arif.

    Saat ini personel BPBD Kota Malang dan DLH Kota Malang telah melakukan pemotongan dan mengevakuasi pohon tumbang agar tidak mengganggu arus lalu lintas. (luc/ted)

  • Fraksi PDIP DPRD Jatim Dorong Visum Gratis dan Pemulihan Menyeluruh Korban Kekerasan

    Fraksi PDIP DPRD Jatim Dorong Visum Gratis dan Pemulihan Menyeluruh Korban Kekerasan

    Surabaya (beritajatim.com) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan komitmennya memperkuat penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Perempuan dan Anak. Regulasi ini diarahkan untuk memastikan korban memperoleh layanan pelindungan komprehensif sejak pelaporan hingga pemulihan menyeluruh.

    “Raperda ini kami rancang agar korban benar-benar terlindungi dari hulu ke hilir, bukan hanya pada saat kejadian,” kata Penasehat Fraksi PDIP DPRD Jatim, Dr. Sri Untari Bisowarno, Rabu (10/12/2025).

    Salah satu langkah utama yang diperjuangkan adalah penggratisan layanan visum medis dan pemeriksaan pendukung bagi korban kekerasan seksual. Layanan tersebut dinilai krusial dalam proses hukum, namun sering terkendala biaya.

    “Kalau ada kejadian seperti visum dan pemeriksaan DNA, itu harus gratis dan dibiayai APBD, terutama bagi warga miskin dan pra-sejahtera,” ujar Sri Untari.

    Komisi E DPRD Jatim mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan 14 rumah sakit rujukan yang wajib memberikan layanan visum tanpa pungutan biaya. Pembiayaan layanan tersebut diusulkan ditanggung penuh melalui APBD. “Tidak boleh ada biaya apa pun yang dibebankan kepada korban karena ini layanan dasar yang menentukan keadilan,” ucapnya.

    Sri Untari menyampaikan penanganan korban kekerasan tidak berhenti pada pelaporan dan pemeriksaan medis. Raperda ini mengatur pemulihan lanjutan yang mencakup rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, hingga pemulihan ekonomi. “Dalam Raperda ini kami mengupayakan pelindungan hingga pascakejadian, termasuk rehabilitasi sosial dan ekonomi,” katanya.

    Dia menjelaskan banyak korban kehilangan rasa aman, kepercayaan diri, bahkan mata pencaharian akibat dampak kekerasan. Karena itu, pemulihan perlu dilakukan secara utuh dan berkelanjutan. “Raperda ini diarahkan agar korban benar-benar pulih secara menyeluruh, bukan hanya selesai perkara,” ujarnya.

    Sri Untari juga mengungkapkan meningkatnya kasus kekerasan yang menimpa pelajar SD, SMP, dan SMA, dengan lokasi kejadian paling banyak justru berada di lingkungan keluarga. Kondisi ini membutuhkan kewaspadaan semua pihak.

    “Keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman, tetapi justru perempuan dan anak banyak disakiti di situ,” paparnya.

    Selain keluarga, sekolah dipandang memiliki peran penting dalam deteksi dini dan penanganan kasus kekerasan. Optimalisasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pelindungan Perempuan dan Anak Sekolah terus didorong. “Sekolah perlu aktif melalui TPPKAS agar pencegahan dan penanganan bisa dilakukan lebih cepat,” pungkas politisi Dapil Malang Raya itu. [kun]

  • Kick Off RKPD Jatim 2027, Deni Wicaksono Dorong Penyamaan Persepsi untuk Pembangunan Responsif Berbasis Alam

    Kick Off RKPD Jatim 2027, Deni Wicaksono Dorong Penyamaan Persepsi untuk Pembangunan Responsif Berbasis Alam

    Malang (beritajatim.com) – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, mendorong pentingnya penyamaan persepsi sejak awal dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2027.

    Kick off penyusunan RKPD menjadi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan jangka menengah daerah.

    “Kick off ini menjadi ruang awal untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap langkah perencanaan berpijak pada data, kebutuhan riil masyarakat, serta arah kebijakan jangka menengah daerah,” kata Deni saat Kick Off penyusunan RKPD Provinsi Jawa Timur 2027 di Hotel Harris Malang, Rabu (10/12/2025).

    Kegiatan ini dihadiri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas melalui sambungan Zoom serta seluruh Kepala Bappeda provinsi dan kabupaten/kota se-Jawa Timur.

    “Kehadiran Bappenas dan seluruh Bappeda se-Jawa Timur menunjukkan perencanaan pembangunan harus sinkron dari pusat hingga daerah,” ujar dia.

    Deni menyampaikan fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Jawa Timur 2025–2029. Arah tersebut mencakup urusan pemerintahan wajib sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

    “Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan sosial menjadi prioritas yang harus dijaga,” ucapnya.

    Menurut Deni, RKPD tidak boleh berhenti sebagai dokumen teknokratis semata. Proses perencanaan pembangunan harus benar-benar merefleksikan aspirasi masyarakat di 38 kabupaten dan kota. “Program dan kegiatan perlu menyerap usulan masyarakat melalui berbagai kanal partisipasi, termasuk Musrenbang sebagai jalur formal dan sah penyusunan prioritas pembangunan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

    Selain itu, Deni mendorong penajaman sejumlah isu strategis pembangunan Jawa Timur 2027. Isu tersebut meliputi transformasi struktur ekonomi daerah, ketimpangan wilayah dan konektivitas, ketahanan pangan, stabilitas fiskal, kualitas sumber daya manusia, hingga mitigasi perubahan iklim dan risiko bencana.

    “Isu-isu strategis ini perlu dirumuskan lebih tajam agar belanja pembangunan benar-benar berdampak dan tepat sasaran,” tutur dia.

    Deni juga menyampaikan pentingnya pembangunan berbasis alam atau nature-based development dalam perencanaan RKPD 2027. Dia menilai pendekatan ini relevan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus mengurangi risiko bencana di Jawa Timur.

    “Pembangunan Jawa Timur ke depan perlu berbasis alam, di mana alam tidak hanya menjadi sumber daya, tetapi juga mitra pembangunan,” ucapnya.

    Berdasarkan data kebencanaan di Jawa Timur, bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan kekeringan masih mendominasi kejadian tiap tahun. Menurut dia, pendekatan berbasis alam penting untuk memastikan ekosistem tetap terjaga dan sumber daya alam terpelihara keberlanjutannya.

    “Kita harus memastikan ekosistem tetap terjaga, risiko bencana berkurang, dan sumber daya alam bisa menjadi warisan yang aman bagi anak cucu kita,” kata Deni.

    Melalui Kick Off RKPD 2027, DPRD Jawa Timur mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kerja bersama lintas sektor. Kolaborasi ini, kata dia, menjadi kunci agar RKPD 2027 benar-benar responsif terhadap tantangan, berpihak pada masyarakat, dan relevan dengan dinamika zaman. “RKPD 2027 harus lahir dari kerja bersama dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur secara nyata,” pungkas Deni. [asg/kun]

  • UB Buka Crisis Center bagi Mahasiswa Korban Banjir Sumatera

    UB Buka Crisis Center bagi Mahasiswa Korban Banjir Sumatera

    Malang, Beritasatu.com – Universitas Brawijaya (UB) membuka crisis center untuk memverifikasi dan mendata mahasiswa yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor di berbagai wilayah Sumatera. Inisiatif ini dilakukan agar proses penyaluran bantuan dapat berlangsung cepat, tepat sasaran, serta sesuai kebutuhan masing-masing mahasiswa.

    Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Dr Setiawan Noerdajasakti turun langsung memantau jalannya pendataan. Ia menegaskan, verifikasi merupakan langkah penting sebelum bantuan diberikan.

    “Kami ingin memastikan seluruh mahasiswa terdampak benar-benar mendapatkan bantuan tanpa ada yang terlewat. Ini bentuk tanggung jawab UB untuk hadir dalam kondisi darurat,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

    Menurut Setiawan, sejumlah mahasiswa menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari kendala finansial, komunikasi yang terputus, hingga kehilangan tempat tinggal sementara.

    Karena itu, UB menyiapkan skema bantuan yang mencakup dukungan finansial, pendampingan psikologis, kebutuhan harian, serta akses akademik agar proses belajar tetap berjalan.

    “Bantuan tidak hanya uang. Kami tidak ingin proses pendidikan mahasiswa terhambat akibat bencana,” katanya.

    Setiawan menambahkan, setelah tahap verifikasi rampung, UB akan menggelar rapat internal untuk menentukan bentuk bantuan dan mekanisme penyalurannya. Kampus juga akan terus memantau perkembangan mahasiswa di wilayah terdampak banjir Sumatera secara berkala.

    “UB tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga mendampingi sampai mahasiswa pulih,” tegasnya.

    Langkah ini turut mendapat dukungan dari Eksekutif Mahasiswa UB. Sekretaris Menko Pelayanan EM UB, Yusuf Hafidzun Alim menilai mekanisme verifikasi crisis center berjalan transparan dan akurat.

    “Kolaborasi ini penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan sesuai regulasi kampus,” ujarnya.

    Proses verifikasi dilakukan melalui pengecekan identitas, bukti kondisi terdampak, perincian kebutuhan, serta wawancara langsung. Sejumlah mahasiswa tercatat membutuhkan bantuan mendesak, seperti tempat tinggal sementara, logistik, dan dukungan komunikasi.

    Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Deu Gulton mengapresiasi langkah cepat UB dalam mendampingi mahasiswa asal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang keluarganya terkena dampak luas bencana tersebut.

    “Banjir di Sumatera sangat besar, beberapa rumah bahkan tertutup lumpur. Banyak teman kami kesulitan dana karena akses jalan dan komunikasi terputus. Bantuan dari UB sangat membantu,” tutup Deu Gulton.

  • Resmob Polres Mojokerto Tangkap Komplotan Pencuri Tabung Elpiji Lintas Kota

    Resmob Polres Mojokerto Tangkap Komplotan Pencuri Tabung Elpiji Lintas Kota

    Mojokerto (Beritajatim.com) – Unit Resmob Polres Mojokerto mengungkap kasus pencurian tabung elpiji 3 kilogram yang beraksi lintas kota dan kabupaten.

    Dari lima pelaku, tiga berhasil diringkus sementara dua lainnya kabur dan kini masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Satreskrim Polres Mojokerto.

    Ketiga pelaku yang berhasil ditangkap masing-masing adalah ST Pribadi (43) warga Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, DZ (33) warga Mojosulur, Kecamatan Mojosari serta NG (49) warga Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sementara dua pelaku yang masih buron berinisial N dan FA.

    Kasat Reskrim Polres Mojokerto, AKP Aldhino Prima Wirdhan membenarkan penangkapan tersebut. “Sudah diamankan Unit Resmob,” ungkapnya, Rabu (10/12/2025).

    Aksi komplotan ini rupanya tidak hanya terjadi di Mojokerto. Mereka diketahui telah beroperasi di empat wilayah, yakni Kabupaten Mojokerto, Jombang, Malang, dan Kota Batu. Selain mencuri tabung elpiji, komplotan ini juga terlibat pencurian telur di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari.

    Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita ratusan tabung elpiji 3 kilogram serta satu unit mobil yang digunakan para pelaku untuk melakukan pencurian. Ketiga tersangka kini ditahan di Mapolres Mojokerto untuk proses hukum lebih lanjut. Polisi kini terus memburu dua pelaku lain yang masih dalam pengejaran. [tin/ted]

  • Bandara Abdulrachman Saleh Malang Buka Rute Penerbangan Malang-Lombok

    Bandara Abdulrachman Saleh Malang Buka Rute Penerbangan Malang-Lombok

    Bisnis.com, JAKARTA – Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur membuka rute baru penerbangan tujuan Malang-Lombok dan akan mulai beroperasi pada Senin (15/12).

    “Pembukaan rute baru ada yang dari Malang ke Lombok, untuk rencananya penerbangan dimulai pada 15 Desember 2025,” kata Kepala UPT Bandara Abdulrachman Saleh Purwo Cahyo Widhiatmoko di Malang, Selasa.

    Jadwal penerbangan untuk rute Malang- Lombok hanya dibuka empat kali dalam satu minggu, yaitu Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu.

    Purwo menjelaskan, penambahan rute baru penerbangan ini dikarenakan beberapa faktor yang telah membentuk permintaan pasar, pertama secara filosofi untuk memenuhi kebutuhan akomodasi perjalanan wisata dari Malang ke Pulau Lombok maupun sebaliknya.

    Kemudian yang kedua, memberikan akses langsung ke Malang bagi para mahasiswa yang berasal dari setiap daerah di Pulau Lombok.

    Selanjutnya yang ketiga, juga mempermudah perjalanan untuk kebutuhan dinas instansi.

    Lebih lanjut, kata Purwo, dibukanya rute baru secara otomatis akan menambah jadwal penerbangan di Bandara Abdulrachman Saleh dari yang sebelumnya enam penerbangan menjadi tujuh penerbangan per hari.

    “Menggunakan pesawat ATR 72. Rute perjalanan sekarang ini ada Jakarta – Malang – Jakarta,” ucapnya.

    Menurutnya dengan pembukaan rute baru ini mampu memberikan dampak terhadap peningkatan sebesar lima persen terhadap trafik penumpang di Bandara Abdulrachman Saleh.

    “Untuk sekarang trafik penumpang bagus sekitar 1.200 penumpang sampai 1.600 penumpang dalam satu hari. Landing pertama yang pagi itu sekitar jam 08.35 WIB dan terakhir take off 15.05 WIB,” ujar dia.

    Pihak Bandara Abdulrachman Saleh menambahkan bahwa pembukaan rute penerbangan baru ini sekaligus sebagai upaya mempersiapkan layanan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalan liburan pada periode libur akhir tahun, yaitu Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.