kab/kota: Malang

  • Jumlah Turis Asing Naik Kereta Api Makin Meningkat, Tembus 546.989 Orang

    Jumlah Turis Asing Naik Kereta Api Makin Meningkat, Tembus 546.989 Orang

    Bisnis.com, JAKARTA — Wisatawan mancanegara alias wisman terpantau memilih menyusuri Indonesia, khususnya Pulau Jawa, menggunakan moda transportasi umum kereta api (KA) jarak jauh.

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat adanya peningkatan jumlah wisman yang menggunakan layanan kereta api jarak jauh. Sepanjang Januari hingga September 2025, sebanyak 546.989 warga negara asing (WNA) menikmati perjalanan bersama KAI, naik dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 517.528 WNA.

    Vice President Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa tren positif ini menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan wisatawan internasional terhadap transportasi berbasis rel di Indonesia. 

    “Peningkatan ini membuktikan bahwa kereta api jarak jauh kini semakin dipercaya wisatawan asing sebagai moda transportasi yang aman, nyaman, efisien, dan ramah lingkungan untuk menjelajahi keindahan Indonesia,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Kamis (9/10/2025). 

    Capaian ini turut menandai posisi KAI sebagai wajah baru transportasi modern Indonesia yang berperan aktif dalam mendorong sektor pariwisata dan ekonomi daerah. 

    Berdasarkan data KAI, Stasiun Yogyakarta menjadi titik keberangkatan tertinggi dengan 103.620 WNA, disusul Stasiun Gambir (90.102 WNA) dan Stasiun Bandung (55.459 WNA). 

    Ketiga stasiun tersebut merupakan gerbang utama menuju destinasi wisata unggulan seperti Candi Borobudur, Malioboro, dan kawasan wisata Lembang.

    Sebaran data tersebut menunjukkan bahwa jaringan rel KAI selain menghubungkan kota besar, juga menjadi penggerak konektivitas wisata antarwilayah. Stasiun Probolinggo, misalnya kini menjadi salah satu titik paling diminati wisatawan asing dengan 17.449 WNA berangkat dari stasiun ini, menjadi gerbang efisien menuju Gunung Bromo, ikon wisata alam utama Jawa Timur. 

    “Banyak wisatawan asing memilih kereta api dari dan menuju Bromo karena perjalanan lebih nyaman, bebas macet, dan terintegrasi dengan transportasi lanjutan,” jelas Anne.

    Selain Probolinggo, stasiun-stasiun seperti Surabaya Gubeng, Malang, Semarang Tawang, dan Solo Balapan juga ramai dikunjungi wisatawan asing yang ingin menikmati pesona heritage, kuliner, dan budaya khas daerah. 

    Setiap stasiun kini bertransformasi menjadi simbiosis antara mobilitas modern dan pengalaman budaya lokal, yang sekaligus memperkuat pemerataan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

    Peningkatan kunjungan tertinggi terjadi pada Juli 2025 dengan 89.526 WNA menggunakan KA JJ, bertepatan dengan musim liburan global serta berbagai agenda pariwisata nasional seperti festival budaya dan musik yang semakin mempopulerkan perjalanan dengan kereta api.

    Tren positif ini konsisten meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada 2022, KA jarak jauh mengangkut 300.708 wisman, kemudian pada 2023 sebanyak 580.995 wisman, dan pada tahun lalu mencapai 669.226 wisman. 

    Anne menuturkan bahwa KAI menjadi salah satu katalis utama peningkatan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global. 

    Sementara itu, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menegaskan bahwa meningkatnya kepercayaan wisatawan mancanegara terhadap layanan KAI menjadi simbol bahwa transportasi rel Indonesia telah diakui dunia sebagai sistem transportasi publik yang andal, modern, dan berkelas internasional.

    “Kepercayaan wisatawan global menjadi salah satu modal reputasi yang sangat berharga. Ini menunjukkan bahwa standar pelayanan, keselamatan, dan efisiensi KAI sudah berada di level yang diakui dunia,” ujar Bobby.

    “Ke depan, melalui sinergi dengan sektor pariwisata, investasi, dan industri kreatif, KAI siap berperan sebagai duta kemajuan Indonesia di dunia transportasi global,” lanjutnya.

    Ia menegaskan bahwa transformasi KAI selain pada pengembangan digitalisasi dan infrastruktur, juga menghadirkan pengalaman mobilitas yang merepresentasikan kualitas bangsa yang bersih, disiplin, ramah, dan berdaya saing.

    Berikut 10 stasiun dengan keberangkatan tertinggi wisman periode Januari–September 2025

    1. Stasiun Yogyakarta: 103.620 WNA

    2. Stasiun Gambir: 90.102 WNA

    3. Stasiun Bandung: 55.459 WNA

    4. Stasiun Pasar Senen: 30.420 WNA

    5. Stasiun Surabaya Gubeng: 24.164 WNA

    6. Stasiun Malang: 21.403 WNA

    7. Stasiun Semarang Tawang: 17.941 WNA

    8. Stasiun Probolinggo: 17.449 WNA

    9. Stasiun Surabaya Pasar Turi: 10.974 WNA

    10. Stasiun Solo Balapan: 10.297 WNA

  • Lebakharjo, Desa Tua di Malang yang Mendunia dan Kini Jadi Lokasi TMMD 126

    Lebakharjo, Desa Tua di Malang yang Mendunia dan Kini Jadi Lokasi TMMD 126

    Malang (beritajatim.com) – Desa Lebakharjo adalah sebuah desa terpencil yang terletak di wilayah Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

    Desa tersebut, berjarak lebih dari 2 jam perjalanan darat dari ibukota Kabupaten Malang di Kepanjen. Lebakharjo, pernah menjadi pusat perkemahan tingkat dunia. Atau Community Development Camp (Comdeca) pada tahun 1993 silam. Ketika itu, Presiden Repubilik Indonesia ke 2 HM Soeharto, hadir langsung di desa terpencil yang dulunya kawasan hutan belantara Malang bagian selatan.

    Dalam literatur sejarahnya, Desa Lebakharjo awalnya di persiapkan sebagai lahan pertanian oleh sang pembabat alas pertama yang bernama Soleh. Padahal, kawasan tersebut saat itu masih berupa hutan belantara.

    Soleh berhasil menyulap hutan tersebut menjadi lahan untuk bercocok tanam. Lahan itu kemudian tertanami jagung dan ubi-ubian.

    Karena hasil panen dari lahan pertanian melimpah-ruah, Soleh dan kelompoknya mendiami kawasan tersebut. Hal itu pula yang kemudian menjadi daya tarik bagi orang-orang untuk datang dan ikut mendirikan rumah-rumah sederhana. Seiring waktu, tempat tersebut berubah menjadi sebuah perkampungan.

    Setelah banyak pendatang, kisaran tahun 1922 terdapat lahan baru yang lebih terbuka. Mereka menyebutnya lahan Tengon. Karena tempat itu banyak ditemukan hewan sejenis kutu, yang dalam Bahasa Jawa terkenal dengan nama ‘tengu’. Pada tahun 1923, datang pula warga dari Sekarlindu, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang bagian selatan yang juga turut membuka lahan.

    Sebelum resmi menjadi desa sendiri, Lebakharjo dulunya masuk wilayah Dukuh Sumbertangkil. Banyaknya penduduk yang datang ke sana, maka berdirilah Desa Lebakharjo. Peresmian desa itu dilakukan langsung oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 20 Agustus 1924 ketika itu. Soleh, kemudian terpilih sebagai Kepala Desa Lebakharjo pertama.

    Meski berada cukup jauh dari pusat ibukota Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo pernah dinobatkan sebagai Desa Pramuka tingkat Dunia. Berawal dari Lebakharjo menjadi tuan rumah Perkemahan Wirakarya tingkat Asia Pacific atau PW Aspac pada tahun 1978. Para peserta perkemahan dari berbagai negara saat itu, menetap 3 bulan di Lebakharjo.

    Seusai gelaran itu, di Tahun 1993, Desa Lebakharjo kembali mendunia. Mendiang Presiden Republik Indonesia ke-2 HM Soeharto, membuka langsung kegiatan sejenis bernama Community Development Camp (Comdeca) tingkat Dunia. Perkemahan tingkat Dunia di Lebakharjo saat itu, menjadi ruh bagi penduduk disana akan arti pentingnya menumbuhkan jiwa jiwa kepanduan.

    Atribut Dasa Dharma Pramuka dan Trisatya, tidak hanya terpasang pada bagian depan rumah warganya. Namun tumbuh dalam nafas dan jiwa warga Desa Lebakharjo yang terkenal setia kawan, cinta lingkungan, dan memiliki semangat gotong royong nan tinggi.

    Tak salah jika hari ini, Desa Lebakharjo, menjadi pusat program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang ke 126 Tahun 2025. Program TMMD, digagas langsung Markas Besar TNI Angkatan Darat. Komandan Satuan Tugas TMMD di Lebakharjo, dikendalikan oleh Dandim 0818 Malang-Batu Letkol CZI Bayu Nugroho.

    Desa Tertua di Malang yang Rawan Bencana Banjir :
    Menjadi program TMMD ke-126 tahun ini, Kepala Desa Lebakharjo Sumarno mengaku senang. “Alhamdulillah desa kami masuk program TMMD 126, karena sejauh ini butuh banyak pembangunan infrastruktur guna meningkatkan potensi perekonomian masyarakat dari sektor pertanian,” tegas Sumarno, Kamis (9/10/2025) saat berbincang dengan beritajatim.com.

    Sumarno bangga dengan Lebakharjo. Desa yang sudah mendunia sejak jadi bumi Perkemahan Dunia hingga terkenal jadi Bumi Pramuka. “Tahun 1993 Presiden Suharto pernah ke Lebakharjo. Saat itu saya baru saja pindah dari Lumajang ke Lebakharjo. Kalau kegiatan tingkat Nasional banyak sekali kegiatan digelar di Lebakharjo mas. Pramuka Nasional tahun 2018 dulu juga digelar disini,” tuturnya.

    Sumarno bilang, dulunya Lebakharjo memang hutan belantara yang memiliki 6 sungai besar. Satu sungai bahkan hulunya langsung dari Gunung Semeru, yakni sungai Kalimanjing namanya. Sehingga, Desa Lebakharjo juga menjadi daerah rawan terjadinya bencana banjir. “Ada 6 sungai besar di desa kami. 5 sungai itu berasal dari hutan dan satu dari aliran gunung Semeru. Tahun 2022 lalu banjir besar terjadi hingga menggenangi 642 rumah warga kami,” bebernya.

    Kata Sumarno, sungai glidik dan sungai Kalimanjing, hulunya berada di Gunung Semeru. Jika hujan deras dikawasan Semeru, membawa gelontoran banjir lahar dingin dan bertemu dengan aliran sungai kedungondo dan sungai Kalisat dikawasan hutan Lebakharjo.

    Selain sungai Kalisat dan kedungondo, sungai dari hutan seperti sungai sengkaringan, kondangkutuk, sungai antrokan juga membelah Desa Lebakharjo. Menjadikan kawasan berpenduduk 7.800 jiwa lebih ini, rawan bencana banjir.

    “Desa kami cukup rawan banjir. Karena memang dialiri banyak sungai. Bahkan jika aliran lahar dingin Semeru bertemu sungai di desa kami, selalu meluap. Ini yang kami usulkan pada pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem agar ada upaya penyudetan sungai. Nanti akan disampaikan ke Gubernur Jatim. Karena penyudetan sungai ini kalau tidak dilakukan tingkat Propinsi kami rasa tidak maksimal. Karena potensi pengerjaannya besar,” tegasnya.

    Dari 378 desa se Kabupaten Malang, Desa Lebakharjo adalah satu satunya Desa yang berusia cukup tua. “Desa ini usianya sudah 101 tahun. Ini desa tua, asli sudah berbentuk desa sejak jaman pemerintahan Belanda. Hari Jadi Desa kami yakni tanggal 20 Agustus 1920, setelah Pak Soleh sebagai Kepala Desa yang pertama ditunjuk langsung pemerintah Belanda ketika itu,” tuturnya.

    Infrastruktur yang Dibangun Dalam TMMD 126 :
    Dengan jumlah kepala keluarga (KK) mencapai 2.300, mata pencaharian utama warga Desa Lebakharjo adalah bertani. Hanya 64 orang saja yang bergelut sebagai nelayan. “Mayoritas warga kami hidup dari pertanian. Ada juga yang nelayan, hanya 64 orang saja,” ucap Sumarno, Kepala Desa Lebakharjo.

    Terdapat 6 Dusun di Desa Lebakharjo. Yakni Dusun Krajan 1B, Dusun Krajan 1A, Dusun Krajan 2B, Dusun Krajan 2A, Dusun Sukomaju A, Dusun Sukomaju B, dan Dusun Lebkasari. Dusun terakhir ini, berada di tepi kawasan Pantai Licin. Daerah pinggir Samudera Indonesia dengan pemandangan laut yang elok.

    Selama program TMMD 126 dengan waktu 1 bulan penuh, sejumlah infrastruktur pembangunan yang akan diwujudkan yakni berupa normalisasi saluran air di Dusun Lebkasari. Kemudian pipanisasi oleh Dinas Cipta Karya bersama TNI AD sepanjang 2,5 kilometer di Dusun Sukomaju B.

    Pembuatan Bronjong dari Dinas Sumber Air bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B RT 40. Sebanyak 30 Bronjong disiapkan sebagai antisipasi terjadinya luapan sungai dan banjir.

    Pengerjaan berikutnya, sambung Sumarno, yakni pembuatan Jalan Usaha Tani dari Dinas Pertanian bersama TNI AD di Dusun Sukomaju B yang ada di RT 39. “Panjang jalan usahan Tani 315 meter dengan lebar kurang lebih sekitar 3 meter. Lalu ada rabat beton ada di beberapa titik. Juga pembuatan drainase dari Binarmarga bersama TNI AD di Dusun Krajan 1B, ada di RT 15. Panjang Drainase 240 meter,” bebernya.

    Pembangunan infrastruktur berikutnya di Desa Lebakharjo yakni perbaikan saluran irigasi di Dusun Krajan 2 yang ada di RT26. Adapun pekerjaan yang kini sudah mulai bisa dirasakan manfaatnya bagi warga dan mulai selesai adalah hotmix jalan sepanjang 415 meter.

    “Jalan hotmix desa kami sudah selesai, panjangnya 415 meter. Terimakasih pak Dandim, pak Bupati Malang, pak Danrem. Semoga seluruh pengerjaan ini berkah dan bermanfaat buat warga desa kami,” ujar Sumarno.

    Terpisah Komandan Kodim 0818/Malang-Batu Letkol Czi Bayu Nugroho sebagai Pelaksana Tugas di TMMD 126 mengungkapkan, melalui TMMD ini, kami ingin menunjukkan bahwa TNI hadir bukan hanya menjaga keamanan, tetapi juga berkontribusi langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Bayu menekankan, pentingnya kerja sama antara TNI dan masyarakat dalam menyukseskan kegiatan TMMD. “Kebersamaan dan gotong royong menjadi kunci utama. Dengan semangat itu, kita bisa menyelesaikan setiap sasaran fisik tepat waktu dan hasilnya dapat langsung dirasakan warga,” tegasnya.

    Letkol Bayu bilang, bahwa TMMD ke-126 tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembinaan mental dan peningkatan wawasan masyarakat. “Kami bersama pemerintah daerah akan bekerja keras agar hasil TMMD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” tuturnya.

    Program TMMD ke-126 Kodim 0818/Malang-Batu ini akan berlangsung selama satu bulan, dengan berbagai kegiatan fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, dan renovasi rumah tidak layak huni, serta kegiatan non-fisik berupa penyuluhan kebangsaan, kesehatan, dan pertanian.

    Penandatanganan naskah kerja sama ini menandai komitmen kuat antara TNI dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mempercepat pembangunan daerah serta mempererat kemanunggalan TNI dan rakyat demi terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera.

    Sementara itu, Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kegiatan TMMD yang dinilai memiliki dampak besar bagi masyarakat. “Melalui TMMD, kita bisa melihat sinergi nyata antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,” ujar Sanusi.

    Usai penandatanganan naskah kerjasama, Sanusi menegaskan, mendukung kelancaran agenda TMMD. Pemerintah daerah juga telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp. 1.736.000.000.

    Anggaran tersebut ditujukan guna merealisasikan 10 kegiatan fisik pada pelaksanaan TMMD ke-126 yang diselenggarakan di Desa Lebakharjo. Antara lain meliputi pembangunan jalan rabat beton di Dusun Krajan, pengaspalan jalan di Dusun Krajan, pembangunan drainase di Dusun Krajan.

    Kemudian pembangunan pipanisasi, peningkatan saluran irigasi, normalisasi saluran irigasi, pemasangan kawat bronjong, hingga pembangunan jalan usaha tani di Dusun Sukamaju. “Program TMMD merupakan wujud nyata sinergitas antara TNI dengan Pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan,” tegas Sanusi.

    Apa yang disampaikan Sanusi tersebut sebagaimana tema yang diusung dalam HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI). Yakni: TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju. Di mana, makna dari tema tersebut menitikberatkan pada TNI yang lahir dari rakyat, bersama rakyat dan berjuang demi rakyat sebagaimana yang ditekankan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    “Hal ini lah yang menjadi simbol kedekatan, kebersamaan, dan sinergitas TNI dengan seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, adil dan makmur,” beber Sanusi.

    Sanusi juga berharap kepada seluruh jajaran TNI, perangkat daerah, pemerintah desa, hingga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama turut menyukseskan program TMMD ke-126.

    “Program TMMD menjadi bukti bahwa pembangunan tidak bisa dikerjakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Namun, juga dibutuhkan kekuatan TNI yang dekat dengan rakyat, serta didukung dengan aparat desa dan partisipasi aktif dari masyarakat,” imbuhnya.

    Sanusi menyebut, darma bakti TMMD dalam mewujudkan percepatan pembangunan desa yang maju dan mandiri tersebut, juga sejalan dengan semangat Pemerintah Kabupaten Malang. Terutama dalam membangun Kabupaten Malang menuju kesejahteraan yang merata.

    “TMMD bukan hanya sebagai jembatan pembangunan infrastruktur fisik, akan tetapi juga pembangunan mental dan spiritual masyarakat. Sehingga dapat tercipta desa yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ucapnya.

    Sanusi menambahkan, dalam konteks nasional, Presiden dan Wakil Presiden RI juga telah menekankan pentingnya sinergitas antara TNI dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan hingga menjaga stabilitas bangsa.

    “TMMD ini menjadi momentum di mana kekuatan bangsa Indonesia utamanya TNI dan rakyat bersatu, serta pemerintah juga turut hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Sanusi menekankan, bahwa pembangunan desa harus sejalan dengan program prioritas nasional. Di antaranya mulai dari penguatan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi desa. “Sehingga, dalam hal ini TMMD juga berperan penting untuk memperkuat fondasi desa agar mampu berdaya saing dan berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045,” Sanusi mengakhiri. (yog/kun)

  • RI Kirim Bantuan Pangan Rp 200 M untuk Palestina, Ini Jenisnya

    RI Kirim Bantuan Pangan Rp 200 M untuk Palestina, Ini Jenisnya

    Jakarta

    Indonesia menyalurkan bantuan pangan senilai US$ 12 juta atau Rp 200 miliar bagi warga Gaza, Palestina untuk merespons krisis pangan akibat serangan Israel. Bantuan disalurkan melalui Badan Pangan Dunia (WFP).

    Hal itu dikatakan Direktur Utama Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesian AID) Kementerian Keuangan, Dalyono.

    “Kita wujudkan dalam bentuk bantuan pangan yang kemudian kita kerjasamakan dengan World Food Program. Nilai bantuannya cukup besar yaitu kalau kita dolar kan itu bantuannya US$ 12 juta untuk bantuan pangan kepada Palestina, kalau kita rupiahkan sekitar Rp 200 miliar,” kata Dalyono di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025).

    Dalyono menyebut bantuan itu akan diwujudkan dalam tiga bentuk. Pertama, bantuan pangan untuk mengisi dapur umum di Gaza. Kedua, berupa suplemen kesehatan untuk ibu hamil dan anak-anak. Ketiga, dalam bentuk biskuit berenergi untuk masyarakat.

    “Jadi totalnya ada US$ 12 juta atau Rp 200 miliar kita akan salurkan melalui WFP, saat ini sedang proses untuk menyalurkannya. Jadi ini merupakan salah satu wujud dari komitmen presiden untuk bagaimana kita memberikan perhatian yang besar kepada Palestina terutama karena sedang mengalami masalah kemanusiaan,” imbuhnya.

    Selain itu, Indonesia juga memberikan bantuan kepada petani Palestina di Tepi Barat berupa pengembangan produk-produk alpukat. Dalam hal ini Indonesia bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mendatangkan mereka ke Indonesia guna mengikuti pelatihan di Malang.

    Dalyono menjelaskan masyarakat di Tepi Barat Palestina relatif lebih stabil secara keamanan maupun ekonomi. Di sana produksi alpukat cukup besar, namun terkendala keterbatasan pupuk, teknologi pengolahan, pengembangan, hingga pemasaran.

    “Kita kerja sama dengan JICA dalam hal ini, nilainya tidak begitu besar dan totalnya itu sekitar Rp 2 miliar, di mana sekitar Rp 1 miliar ditanggung oleh JAICA dengan mendatangkan mereka ke Indonesia. Pelatihannya dilakukan di badan pelatihan pertanian di Malang, kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan domestiknya ditanggung oleh LDKP,” jelas Dalyono.

    (aid/ara)

  • Nurul Sahara vs Yai Mim, Netizen Diminta Tak Hembuskan Isu SARA

    Nurul Sahara vs Yai Mim, Netizen Diminta Tak Hembuskan Isu SARA

    Malang(beritajatim.com) – Kubu Nurul Sahara melalui kuasa hukumnya Moh Zakki menyayangkan gorengan isu SARA (suku agama dan ras) dalam kasus perseteruan dengan mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin atau Yai Mim. Isu SARA berhembus kencang di media sosial di tengah pusaran konflik Yai Min Vs Sahara.

    “Saya pertegas, ini tidak ada hubungannya dengan persoalan ras dan sebagainya. Ini persoalan konflik biasa, namun kami tidak tahu siapa yang menggoreng kasus ini hingga dikaitkan dengan masalah SARA,” ujar Zakki, Kamis, (9/10/2025).

    Zakki mengatakan selama ini pihak Sahara cenderung pasif dan tidak banyak memposting terkait perselisihan dengan Yai Mim. Zakki menganggap sikap mereka sebagai bentuk komitmen menjaga kondusifitas komplek Perumahan Joyogrand Kavling Depag, RT 09/RW 09, Kota Malang itu.

    “Tidak perlu ada yang dibesar-besarkan, publik bisa menilai sendiri. Bahwa kami selama ini pasif, ini bentuk komitmen kami dengan perangkat RT/RW menjaga kedamaian di Kota Malang,” kata Zakki.

    Zakki mengatakan melebarnya isu SARA dalam perseteruan Yai Mim dan Sahara terlalu berlebihan. Dia berharap netizan tidak meliar ke isu SARA yang justru berdampak pada kekondusifitasan wilayah.

    “Terlebih, kini kondisi media sosial (medsos) mulai berkembang ke arah isu rasisme. Ia menganggap bahwa ini terlalu melebar dan berlebihan jika dilihat dari pokok persoalan yang sesungguhnya,” ujar Zakki.

    Sebelumnya aksi saling lapor dilakukan oleh kubu mantan dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Imam Muslimin alias Yai Mim dan Nurul Sahara di Polresta Malang Kota. Aksi saling lapor ini berawal dari perselisihan kedua warga komplek Perumahan Joyogrand Kavling Depag, RT 09/RW 09, Kota Malang itu.

    Untuk kubu Yai Mim melaporkan Sahara atas tiga perkara. Pertama dugaan pencemaran nama baik, kedua dugaan persekusi dan ketiga dugaan penistaan agama. Sedangkan kubu Sahara melaporkan Yai Mim dengan dua perkara. Pertama soal dugaan pencemaran nama baik dan kedua soal dugaan pelecehan seksual. (luc/but)

  • Jalan Cor TMMD 126 di Lebakharjo Jadi Harapan Baru Petani Malang Tingkatkan Hasil Panen

    Jalan Cor TMMD 126 di Lebakharjo Jadi Harapan Baru Petani Malang Tingkatkan Hasil Panen

    Malang (beritajatim.com) – Petani makmur, petani sukses — inilah asa yang terpancar dari wajah para petani Dusun Sukomaju B, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, Kamis (9/10/2025). Harapan itu muncul setelah pembangunan jalan cor sepanjang 220 meter mulai dilakukan dan bakal melintasi area pertanian mereka.

    Pembangunan akses ini diyakini mampu memperlancar distribusi hasil pertanian sekaligus meningkatkan produktivitas komoditas pangan warga setempat. Bersama prajurit TNI, masyarakat bergotong royong membersihkan badan jalan sebagai tahap awal pekerjaan pengecoran.

    Jalan tersebut akan dibangun dengan spesifikasi panjang 220 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 25 sentimeter — menjadi jalur vital bagi petani untuk mengangkut hasil panen ke jalan utama.

    “Kalau musim panen, jalan ini biasanya becek dan sulit dilewati. Dengan jalan cor, kami bisa angkut hasil tani lebih cepat dan tidak rusak di jalan. Sehingga hasil panen kami lebih baik,” ujar Suhendro, petani Dusun Sukamaju B.

    Pembangunan jalan cor ini diharapkan dapat memperlancar produksi pertanian, menekan biaya angkut hasil panen, dan mempercepat distribusi ke pasar. Lebih dari itu, semangat gotong royong antara TNI dan warga menjadi simbol kedekatan mereka dalam membangun desa.

    “Ini bukan sekadar membangun jalan, tapi membangun harapan petani, dalam ketahanan pangan,” kata Pasiter TMMD 126 Lebakharjo Kodim 0818/Malang-Batu, Kapten Arh Darwandi.

    Ia berharap, dengan adanya pembangunan jalan cor menuju area persawahan ini, para petani semakin yakin hasil panen mereka akan lebih mudah dipasarkan dan kesejahteraan pun meningkat. [yog/beq]

  • Isu Jadi CEO PT Laguna Indonesia, Yai Mim: Rahasia dan Istimewa

    Isu Jadi CEO PT Laguna Indonesia, Yai Mim: Rahasia dan Istimewa

    Malang (beritajatim.com) – Muhammad Imam Muslimin atau yang akrab disapa Yai Mim akhirnya angkat bicara terkait isu viral yang menyebut dirinya sebagai pemilik sekaligus CEO PT Laguna Indonesia. Eks dosen UIN Malang itu menanggapinya dengan nada santai namun penuh teka-teki, tanpa memberikan jawaban pasti terkait sumber kekayaannya maupun kepemilikan mobil Lexus dengan plat nomor B 1 DIX yang ramai dibicarakan.

    Saat dikonfirmasi soal jabatannya di perusahaan tersebut, Yai Mim justru menanggapinya dengan candaan. “Itu kan kata netizen… Ya itu istimewa aja. Berarti rahasia ini ya. Nanti kalau dijelaskan jadi nggak istimewa lagi,” ujarnya saat dihubungi pada Rabu (8/10/2025).

    Lebih lanjut, Yai Mim menegaskan bahwa urusan finansial dan bisnis merupakan ranah pribadi yang tidak layak diumbar ke publik. “Kalau urusan duit, urusan bisnis, yang tahu Rosyida (istrinya). Tolong dirahasiakan dong, nggak enak lah. Masa saya kiai masuk (berita karena) duit, kan ngeri, nggak pantas,” ungkapnya.

    Terkait plat nomor kendaraannya yang disebut-sebut sebagai “plat sultan”, ia juga enggan menjawab tegas. “Kalau mobil sudah kadang ketahuan ya silakan ditafsirkan sendiri aja,” tuturnya.

    Berbeda dengan sang suami, Rosyida Vignesvari justru memberikan klarifikasi singkat bahwa Yai Mim bukanlah seorang CEO. “Yai Mim itu seorang dosen. Kalau ada yang bilang CEO, ya mungkin ditanya aja ke netizen yang menjuluki itu,” ujarnya.

    Isu yang menyeret nama Yai Mim sebagai bos besar PT Laguna Indonesia bermula dari unggahan akun TikTok @bdsj.dukuhseti, yang menyebut dirinya sebagai pemilik berbagai usaha, mulai dari hotel, sarung BHS, hingga brand pakaian Hermes. Unggahan tersebut langsung viral di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Yai Mim akibat perseteruannya dengan tetangga di Perumahan Joyogrand, Kota Malang.

    Spekulasi makin liar setelah sejumlah video menunjukkan dirinya mencuci mobil Lexus GS300 hingga momen saat ia tampak memberikan gepokan uang kepada Dedi Mulyadi dalam kanal YouTube mantan Bupati Purwakarta itu.

    Namun, hasil penelusuran menunjukkan klaim tersebut tampaknya tidak berdasar. Berdasarkan data resmi perusahaan, PT Laguna Indonesia merupakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di bidang perhotelan dan kapal pesiar yang berlokasi di Denpasar, Bali, bukan perusahaan konglomerasi seperti yang diklaim di media sosial.

    Selain itu, nama Muhammad Imam Muslimin juga tidak tercantum dalam struktur pendiri maupun manajemen perusahaan tersebut. Sejumlah warganet yang mencoba memverifikasi klaim tersebut juga menemukan hasil serupa.

    Dengan demikian, isu yang mengaitkan Yai Mim dengan PT Laguna Indonesia dapat disimpulkan sebagai disinformasi, yang kemungkinan besar dipicu oleh tren konten viral di TikTok tentang “orang sederhana yang ternyata bos besar.” [dan/beq]

  • Tujuh Tahun Menanti, Warga Lebakharjo Akhirnya Nikmati Air Bersih Berkat TMMD 126

    Tujuh Tahun Menanti, Warga Lebakharjo Akhirnya Nikmati Air Bersih Berkat TMMD 126

    Malang (beritajatim.com) – Harapan panjang warga Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, untuk mendapatkan air bersih akhirnya terwujud melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126. Tim Satgas TNI bersama masyarakat bahu membahu membangun jaringan pipanisasi sepanjang 3,7 kilometer dari sumber mata air pegunungan menuju permukiman warga.

    Pagi itu, semangat gotong royong menggema di lereng pegunungan. Prajurit dan warga tampak memanggul pipa, menggali tanah, dan merangkai saluran air. Lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi dan kebersamaan antara TNI dan rakyat.

    “Ini sangat ditunggu warga selama 7 tahun, karena warga sangat butuh air bersih. Saat musim kemarau warga kekurangan air bersih untuk minum. Selama ini kami hanya andalkan air sumur,” kata Mauji (65), Ketua RT 40 Dusun Sukamaju, Desa Lebakharjo, Kamis (9/10/2025).

    Pembangunan jaringan air bersih ini menjadi salah satu sasaran fisik prioritas dalam pelaksanaan TMMD 126 Kodim 0818/Malang-Batu. Masyarakat menyambut penuh rasa syukur karena kebutuhan dasar mereka akhirnya terpenuhi. Akses air bersih ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga, terutama dari segi kesehatan dan produktivitas.

    Ketua Pengelolaan Air Bersih Lebakharjo, Kusnanto (52), mengungkapkan bahwa pihaknya bersama TNI lebih dulu mengerjakan area paling sulit agar proses selanjutnya dapat berjalan lebih cepat.
    “Area sulit dulu dilakukan, agar nanti yang ringan bisa mempercepat penyelesaian pipanisasi air ini,” ujarnya.

    Sementara itu, Komandan Satgas (Dansatgas) TMMD 126 Kodim 0818/Malang-Batu, Letkol Czi Bayu Nugroho, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kepedulian TNI terhadap kebutuhan masyarakat.

    “Kami hadir untuk mewujudkan impian masyarakat terkait air bersih. Kami dari rakyat dan kembali ke rakyat untuk membangun harapan rakyat,” kata Dandim.

    Selain untuk kebutuhan rumah tangga, pipanisasi ini juga mendukung sektor pertanian dan usaha kecil masyarakat. Dengan aliran air yang stabil, warga optimistis perekonomian desa akan semakin tumbuh.

    Pembangunan jaringan pipanisasi ini kini menjadi simbol perubahan bagi Desa Lebakharjo — dari desa yang dulu kesulitan air, kini mulai menatap kehidupan yang lebih sejahtera. Semangat gotong royong yang terbangun selama TMMD menjadi modal sosial berharga bagi kemajuan desa di masa depan. [yog/beq]

  • Warga Tiga Desa di Prigen Tolak Proyek Real Estate PT SSP, DPRD Pasuruan Siap Kawal Isu Lingkungan Lereng Arjuno

    Warga Tiga Desa di Prigen Tolak Proyek Real Estate PT SSP, DPRD Pasuruan Siap Kawal Isu Lingkungan Lereng Arjuno

    Pasuruan (beritajatim.com) – Rencana pembangunan kawasan real estate milik PT Stasionkota Sarana Permai (SSP) di lereng Gunung Arjuno-Welirang kembali menuai gelombang penolakan. Warga dari tiga desa di Kecamatan Prigen, yakni Pecalukan, Ledug, dan Dayurejo, kompak menentang proyek tersebut karena khawatir akan mengancam kelestarian lingkungan.

    Warga menilai proyek tersebut berpotensi merusak ekosistem hutan yang selama ini berfungsi sebagai penyangga air dan penahan longsor. Mereka juga menyoroti dampak sosial ekonomi yang bisa timbul, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada lahan pertanian dan sumber air di wilayah tersebut.

    Wakil Ketua Aliansi Masyarakat Peduli Hutan (AMPH), Hadi Sucipto, mengungkapkan bahwa PT SSP sempat mengajukan public hearing dalam rangka penyusunan AMDAL. Namun masyarakat belum memberikan persetujuan karena menilai perlu kajian lebih mendalam terkait risiko ekologis.

    “Secara topografi saja, wilayah itu tidak ideal untuk perumahan karena berada di lereng curam. Kami menilai manfaatnya jauh lebih kecil dibanding potensi kerusakannya,” ujar Hadi Sucipto.

    Hadi menjelaskan bahwa area yang direncanakan untuk pembangunan masih memiliki tegakan pohon yang rapat dan berfungsi menahan erosi. Jika pohon-pohon itu ditebang, dikhawatirkan bisa menyebabkan bencana tanah longsor dan kekeringan di musim kemarau.

    Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi jalur pipa air bersih yang menyalurkan air ke beberapa desa di bawahnya, termasuk Ledug dan Pecalukan. Warga khawatir proyek tersebut akan mengganggu aliran air yang menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat.

    “Di sana juga banyak pesanggem kopi yang sudah lama mengelola lahan dengan sistem tumpang sari. Artinya, selain fungsi ekologis, lahan itu juga punya nilai ekonomi yang besar,” tambahnya.

    AMPH juga menemukan bahwa lahan seluas 22,5 hektare itu sebelumnya milik PT Kusuma Raya Utama sebelum akhirnya dibeli PT SSP pada 2021. Hadi menilai perubahan tata ruang yang mengubah zona hijau menjadi zona perumahan perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan kepentingan konservasi.

    Sementara itu, perwakilan Perum Perhutani, Yayik, menjelaskan bahwa izin awal penggunaan lahan tersebut sudah ada sejak tahun 1984 dengan sistem tukar-menukar lahan. “Lahan 22,5 hektare di Prigen diganti dengan 225 hektare di wilayah Malang dan Blitar agar keseimbangan ekologinya tetap terjaga,” jelasnya.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aduan masyarakat secara serius. “Kami akan mengawal persoalan ini sampai tuntas dan memastikan tidak ada keputusan yang merugikan lingkungan maupun warga sekitar,” tegas Samsul. (ada/ian)

  • Usai Yai Mim, Sahara Diperiksa Polresta Malang Kota hingga Petang

    Usai Yai Mim, Sahara Diperiksa Polresta Malang Kota hingga Petang

    Malang (beritajatim.com) – Nurul Sahara menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polresta Malang Kota pada Rabu (8/10/2025). Dia diperiksa selama 6 jam sejak pukul 12.30 hingga 18.30 WIB. Pemeriksaan ini terkait laporan dugaan pencemaran nama baik yang dia layangkan untuk Imam Muslimin alias Yai Mim.

    Kuasa hukum Sahara, yakni M Zakki mengatakan seharusnya pemanggilan dijadwalkan pada Jumat (3/10/2025) lalu. Namun, saat itu kuasa hukumnya berhalangan hadir karena ada keperluan di luar kota. Sehingga pemeriksaan dijadwal ulang dan dilakukan hari ini.

    “Pemeriksaan sebagai pelapor atas laporan pencemaran nama baik yang kita laporkan pada Kamis 18 September 2025 lalu. Karena pemanggilan pertama kemarin kami berhalangan hadir, jadi dijadwalkan ulang hari ini,” ujar Zakki.

    Pemeriksaan terhadap Sahara berjalan lancar. Dia berharap penyidik bekerja dengan baik agar perkara yang melibatkan Sahara menjadi terang. Pemeriksaan hari ini hanya Sahara yang dimintai keterangan.

    “Hari ini hanya Mbak Sahara saja yang diperiksa, belum ada pemeriksaan saksi,” kata Zakki.

    Zakki menuturkan ada belasan pertanyaan yang dilontarkan penyidik ke Sahara. Namun, semuanya berjalan dengan baik. Zakki mengungkapkan bahwa Sahara akan segara menyerahkan sejumlah alat bukti untuk memperkuat laporan pencemaran nama baik.

    “Alhamdulillah pemeriksaan berjalan lancar. Kami mengikuti proses pemeriksaan dengan baik. Kami juga diminta untuk menyiapkan berkaitan dengan bukti-buktinya,” ujar Zakki. (luc/ian)

  • Forkopimda Bondowoso dan DPR RI Kompak Cari Solusi Damai Sengketa Lahan Ijen

    Forkopimda Bondowoso dan DPR RI Kompak Cari Solusi Damai Sengketa Lahan Ijen

    Bondowoso (beritajatim.com) – Persoalan lahan antara masyarakat petani di kawasan Ijen dengan pihak PTPN mulai menemukan titik terang.

    Pemerintah melalui Forkopimda Bondowoso bersama DPR RI berkomitmen mencari solusi damai agar penataan kawasan tidak menimbulkan konflik dan tetap berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

    Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengungkapkan bahwa penataan kawasan Ijen merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan perkebunan.

    “Kita sudah melakukan pertemuan zona pertama. Insya Allah nanti ada delapan titik proyek PSN, termasuk untuk kesejahteraan masyarakat Ijen. Kami sudah berbicara langkah-langkah yang ditempuh antara petani, masyarakat Ijen, dan PTPN,” ujar Nasim Khan usai pertemuan di Bondowoso.

    Menurutnya, kawasan Ijen memiliki posisi strategis karena selain sebagai wilayah perkebunan juga menjadi daerah penyangga ketahanan pangan.

    Zona pertama yang disepakati mencakup Kampung Baru dan Kampung Malang di Desa Sempol, di mana petani bersama PTPN akan meninjau langsung lokasi PSN untuk relokasi lahan garapan masyarakat.

    “Lahan di Ijen adalah HGU milik negara, tapi semuanya untuk kesejahteraan masyarakat yang bekerja di situ. Forkopimda akan mengajukan agar hortikultura tetap bisa ditanam demi kebutuhan primer rakyat,” tegasnya.

    Nasim menambahkan, pada zona pertama sekitar 12 hektare lahan kopi akan diatur kembali agar masyarakat yang telah menanam hortikultura selama puluhan tahun tidak kehilangan sumber penghidupan.

    “Kita ajukan agar 12 hektare yang diganti tetap untuk hortikultura. Ini kebutuhan primer masyarakat dan demi ketahanan pangan,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa Forkopimda terus aktif melakukan mediasi dan mencari jalan tengah bagi kepentingan petani dan pihak PTPN.

    “Sampai hari ini Forkopimda sudah empat kali rapat membahas persoalan Ijen. Pemerintah hadir untuk mencarikan solusi persoalan yang sudah bertahun-tahun belum selesai. Yang penting, masyarakat tenang dan bisa berusaha,” terang Dhafir.

    Ia menyampaikan bahwa Bupati Bondowoso telah meminta pihak PTPN agar memberi izin kepada masyarakat untuk menanam hortikultura di beberapa titik, mengingat kebutuhan pangan daerah terus meningkat seiring dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

    “Hortikultura ini bagian dari ketahanan pangan. Apalagi sekarang kebutuhan bahan pangan seperti kentang dan sayur dari Ijen sangat tinggi,” jelasnya.

    Dhafir juga mengingatkan, meskipun lahan di kawasan Ijen merupakan milik negara yang dikelola oleh PTPN, Perhutani, dan BKSDA, bukan berarti masyarakat tidak punya ruang untuk berusaha.

    “Di Ijen itu tidak ada tanah milik rakyat. Semua milik negara. Tapi bukan berarti PTP selalu benar. Kalau HGU tidak sesuai peruntukan, secara aturan bisa dibatalkan. Jadi kedua belah pihak harus saling memahami posisi hukum,” tegasnya.

    Dalam pertemuan terakhir, disepakati bahwa di zona pertama akan ada belasan hektare lahan kopi yang digarap oleh PTPN dan akan diganti dengan lahan pengganti seluas sama untuk masyarakat.

    “Forkopimda bukan juru bicara PTP. Forkopimda hadir agar Bondowoso tetap kondusif. Kesepakatan ini akan disaksikan langsung oleh Bupati, DPRD, Kajari, Dandim, dan Kapolres,” tutur Dhafir.

    Penyelesaian persoalan lahan akan dilakukan bertahap per zona, mulai dari Kampung Malang, Kampung Waru, Jampit, Sumber Rejo, hingga Gunung Blawu dan Kaligedang.

    “Kita selesaikan satu per satu. Yang penting masyarakat senang. Pemerintah dan Forkopimda selalu mengedepankan kepentingan rakyat tanpa mengganggu usaha BUMN di bidang kopi,” pungkasnya. (awi/ted)