kab/kota: Malang

  • Pipanisasi Lebakharjo Capai 80 Persen, Wujudkan Air Bersih Bagi Warga Desa

    Pipanisasi Lebakharjo Capai 80 Persen, Wujudkan Air Bersih Bagi Warga Desa

    Malang (beritajatim.com) – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, terus menunjukkan hasil nyata. Salah satu sasaran fisik yang kini hampir rampung adalah pembangunan saluran Pipanisasi di Dusun Sukomaju B, dengan progres mencapai 80 persen.

    ‎Kusnanto (55), Ketua Himpunan Penduduk Pemakaian Air Minum (Hipam) Lebakharjo, mengungkapkan rasa syukurnya atas pembangunan pipanisasi tersebut.

    ‎Menurutnya, keberadaan pipanisasi ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal kebutuhan air bersih. “Alhamdulillah, pekerjaan pipanisasi ini sudah hampir selesai. Jika sudah rampung, kebutuhan air bersih yang ditunggu 7 tahun lamanya, akan menjadi harapan baru buat warga,” ujar Kusnanto, Rabu (22/10/2025).

    Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 di Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang.


    ‎Ia juga menuturkan bahwa kegiatan ini tidak hanya membawa manfaat secara fisik, tetapi juga menumbuhkan kembali semangat gotong royong antara warga dan anggota TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD. Setiap hari, warga ikut membantu pengangkutan pipa, penggalian tanah, hingga menyiapkan bahan lainnya.

    ‎“Saya lihat TMMD ini juga membangun kebersamaan. Kami senang bisa bekerja bersama bapak-bapak TNI,” tambah Kusnanto dengan senyum bangga.

    ‎Terpisah, Dan Satgas TMmD 126 Lebakharjo, Letkol Czi Bayu Nugroho mengaku bangga atas pencapaian tersebut.

    “Pembangunan pipanisasi program Kasad TNI untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, soal air bersih. Kami ingin hasil TMMD benar-benar dirasakan langsung warga dari ‎Program TMMD ke-126 di Lebakharjo,” kata Dandim 0818 Malang-Batu, Letkol Czi Bayu Nugroho.


    ‎Pipanisasi nantinya, diharapkan mampu mengatasi permasalahan soal air bersih yang menjadi kebutuhan dasar hidup bagi warga, serta memperlancar aktivitas warga di Desa Lebakharjo. (yog/but)

  • HSN 2025, Khofifah: Santri dan Pesantren Penjaga NKRI dan Penentu Peradaban Dunia

    HSN 2025, Khofifah: Santri dan Pesantren Penjaga NKRI dan Penentu Peradaban Dunia

    Malang (beritajatim.com) — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa santri dan pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus menjadi motor penggerak peradaban dunia. Hal itu disampaikan Khofifah dalam Upacara Apel Peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar di Pesantren An Nur 2 Bululawang, Kabupaten Malang, Rabu (22/10/2025).

    Di hadapan ribuan santri dan para kiai, Khofifah mengajak seluruh peserta apel untuk meneladani semangat Resolusi Jihad yang dideklarasikan para ulama pendiri bangsa. Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara ulama, umara, dan seluruh elemen strategis bangsa dalam menjaga persatuan dan kedamaian negeri.

    “Basis dari persaudaraan di negeri ini adalah masyarakat yang senang hidup rukun, damai, tenteram. Maka yang mengganggu ketenangan dan kedamaian, mari bersama kita sampaikan pesan bahwa negara besar Indonesia membutuhkan kebersamaan untuk saling menjaga,” ujar Khofifah.

    Khofifah juga menyinggung sejarah hubungan erat antara ulama dan negara sejak era Presiden Soekarno. Ia menuturkan kisah diskusi antara Bung Karno, KH Wahab Chasbullah, dan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari yang kemudian melahirkan Resolusi Jihad dan menjadi cikal bakal peringatan Hari Santri Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo.

    “Bung Karno ingin NU menjadi pagar NKRI bersama ABRI saat itu. Bahkan gagasan halal bihalal yang kita kenal sampai sekarang juga berawal dari dialog antara Bung Karno dan Mbah Wahab,” tuturnya.

    Dalam kesempatan itu, Khofifah mengajak para santri untuk terus mengembangkan diri di berbagai bidang, termasuk politik, birokrasi, dan teknologi. Ia mencontohkan perjalanan kariernya sendiri yang berawal dari anggota DPR RI pada 1992 hingga dipercaya kembali menjabat Gubernur Jawa Timur periode kedua.

    “Mudah-mudahan nanti santri-santri yang ingin mengambil profesi politisi dan pejabat publik Allah ijabah,” ujarnya disambut tepuk tangan ribuan peserta apel.

    Khofifah menegaskan bahwa Pemprov Jawa Timur memiliki komitmen kuat dalam memperkuat sumber daya manusia berbasis pesantren. Jatim menjadi provinsi pertama yang melahirkan Perda Fasilitasi Pengembangan Pesantren pada 2022, disusul Pergub Nomor 43 Tahun 2023 agar kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif.

    “Pemprov Jatim sudah bermitra dengan 138 perguruan tinggi, 11 UIN, 104 PTKIS, 22 Ma’had Aly, dan Universitas Al Azhar Kairo. Semua untuk memperkuat SDM pesantren agar berdaya saing global,” paparnya.

    Khofifah menambahkan, hingga Agustus 2025, sebanyak 6.876 kader pesantren dan diniyah telah menerima beasiswa Pemprov Jatim, dengan 4.168 di antaranya berhasil menyelesaikan studi dari jenjang sarjana hingga doktoral. Selain itu, 28 ribu hafiz-hafizah serta 78.850 imam masjid juga mendapat tunjangan kehormatan dari Pemprov Jatim — kebijakan yang disebutnya sebagai satu-satunya di Indonesia.

    “Ke depan, program beasiswa akan kita kembangkan dengan memperkuat bidang STEM — Science, Technology, Engineering, dan Mathematics — agar santri mampu beradaptasi dengan kemajuan zaman,” jelasnya.

    Dalam penutup pidatonya, Khofifah berpesan agar para santri tetap berilmu tinggi, berakhlak mulia, dan berdaya saing kuat.

    “Rawatlah tradisi pesantren, peluklah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik dan ke ranah internasional. Di tangan para santri, masa depan Indonesia akan kita tulis bersama — santri menjaga NKRI,” tegasnya.

    Khofifah juga mengucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional 2025 dengan tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia.

    Apel peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pesantren An Nur 2 Bululawang dihadiri Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto, Kabinda Jatim Brigadir Jenderal TNI Murbianto Adi Wibowo, sejumlah Pati TNI, Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, jajaran Forkopimda Jatim, para ulama, kiai, nyai, dan ribuan santri. [yog/beq]

  • Kisah Mas Mono, Penjual Bakso yang Viral karena Mirip Praz Teguh
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        22 Oktober 2025

    Kisah Mas Mono, Penjual Bakso yang Viral karena Mirip Praz Teguh Regional 22 Oktober 2025

    Kisah Mas Mono, Penjual Bakso yang Viral karena Mirip Praz Teguh
    Tim Redaksi
    JAMBI, KOMPAS.com
    – Sulismono, seorang penjual bakso berusia 44 tahun yang akrab disapa Mas Mono, mengaku kerap disebut mirip dengan Komika dan podcaster Praz Teguh oleh para pembelinya.
    Ia berjualan bakso malang di kawasan Jalan Prof DR Moh Yamin, Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi.
    Dalam wawancaranya dengan Kompas.com, Mono mengungkapkan, sebelumnya ia tidak pernah merasa memiliki kemiripan dengan Praz Teguh.
    Namun, sejak Podcast PWK trending, para pelanggan mulai membandingkan dirinya dengan komika tersebut.
    “Saya tidak pernah merasa mirip juga (dengan Praz Teguh), puncaknya itu pas ada PWK, mulai dari situ, nenek-nenek, anak-anak, setiap pembeli lah bilang saya mirip Praz Teguh,” ungkap Mono saat diwawancarai di lokasi jualannya, Selasa (21/10/2025) malam.
    Mono mengaku dirinya tidak berusaha untuk disamakan dengan Praz Teguh. Sebab gaya berjualan dan penampilannya sudah seperti sekarang sejak lama.
    “Saya jualan bakso sejak 2002, dan gaya saya memang sudah seperti ini, dan tidak ada saya ikut-ikutan, karena secara umur juga saya duluan kan yang lahir (dari Praz Teguh),” tambahnya.
    Sebelumnya, Mono bahkan tidak mengenal sosok Praz Teguh. Ia baru mengetahui tentang Praz setelah disuruh oleh pelanggannya untuk melihat TikTok.
    “Saat itulah, saya mulai tahu siapa Praz Teguh yang dimaksud oleh pembeli saya,” ujarnya.
    Meski perawakan Mono memang mirip dengan Praz Teguh, dengan rambut panjang dan lurus, ia mengaku bahwa ketenaran Praz tidak mempengaruhi pendapatannya dari penjualan bakso.
    Namun, ia merasakan peningkatan jumlah teman dan pengikut di media sosial TikTok.
    “Sekarang, orang-orang mulai memanggil saya ‘Bang Praz’,” kata Mono.
    Mono juga mengungkapkan rasa kagetnya ketika mengetahui bahwa orang-orang yang sudah lanjut usia masih mengenal sosok Praz Teguh.
    “Saya kaget, nenek-nenek di Jambi bilang saya mirip Praz Teguh, kagetnya mereka kok masih kenal Praz Teguh ya,” tuturnya.
    Saat ini, sejumlah konten kreator TikTok juga mulai mendatangi warungnya dan mengunggah video saat ia menyajikan bakso kepada pelanggan.
    Meskipun senang semakin dikenal, Mono mengaku sedikit bingung karena nama aslinya, Monok, kini tidak lagi dikenal orang.
    “Senangnya semakin dikenal orang, namun gak enaknya, nama saya kan Mono, Mono Praz Teguh,” ucap Mono sambil tertawa.
    Mono sendiri berasal dari Malang dan datang ke Jambi untuk berdagang bakso, mengikuti jejak ayahnya sebagai pedagang bakso, dan hingga kini masih bertahan dalam usaha tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Transjatim Gratis di Hari Santri, Penumpang: Alhamdulillah
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        22 Oktober 2025

    Tarif Transjatim Gratis di Hari Santri, Penumpang: Alhamdulillah Surabaya 22 Oktober 2025

    Tarif Transjatim Gratis di Hari Santri, Penumpang: Alhamdulillah
    Tim Redaksi
    BANGKALAN, KOMPAS.com
    – Tarif bus Transjatim digratiskan pada peringatan Hari Santri Nasional (HSN) hari ini, Rabu (22/10/2025).
    Pramugari bus Transjatim Cakraningrat, Dewi Sulistya Harfani mengatakan, penggratisan tarif bus berlaku satu hari penuh, mulai pagi hingga malam atau akhir pemberangkatan.
    “Iya betul, dalam memperingati hari santri, tarif bus hari ini digratiskan,” ujarnya.
    Ia mengaku, penggratisan tarif tak hanya berlaku untuk santri, namun juga bagi pelajar dan masyarakat umum.
    “Semuanya penumpang baik dari santri, umum dan pelajar. Semuanya gratis,” imbuhnya.
    Meski begitu, saat ini belum ada lonjakan penumpang di Terminal Bangkalan. Ia memperkirakan, kenaikan penumpang terjadi siang hari nanti.
    “Kalau pagi masih belum begitu ramai ya, nanti biasanya agak siang sudah mulai banyak,” jelasnya.
    Salah satu penumpang, Farah Indana mengaku tak mengetahui bahwa tarif TransJatim hari ini digratiskan. Ia mengaku menggunakan bus TransJatim ke Surabaya untuk menjenguk saudaranya.
    “Memang kebetulan mau ke Surabaya. Justru saya tidak tahu kalau gratis. Ya, alhamdulillah kalau gratis,” tuturnya.
    Berbeda dari Farah, penumpang lain, Gafur mengatakan mengetahui informasi tarif gratis itu dari media sosial TransJatim.
    “Lihat di Instagram TransJatim hari ini gratis. Ya, kebetulan memang saya hari ini ada keperluan mau ke Malang, jadi ke Surabaya naik TransJatim setelah itu naik bus lain di Terminal Purabaya,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Catat! Kenaikan Upah 7 Kabupaten Kota di Jatim Mulai Berlaku November

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sebanyak 7 kabupaten/ kota di Jawa Timur mengalami perubahan upah minimum yang akan berlaku mulai berlaku November 2025. Kenaikan upah ini adalah untuk upah minimum kabupaten/ kota tahun 2025.

    Artinya, hanya untuk sisa 2 bulan tahun 2025 ini, November-Desember.

    Hal ini terjadi setelah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indra Parawansa menerbitkan Keputusan Gubernur baru soal besaran Upah Minimum di Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Timur. Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 tantang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2025 diterbitkan Senin (20/10/2025).

    Aturan ini menggantikan Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2025 yang resmi sudah tidak berlaku lagi. Adapun keputusan ini keluar dengan memperhatikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Nomor 11/G/2025/PTUN.SBY juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 65/B/2025/PT.TUN/SBY.

    Keputusan Gubernur dengan Nomor 100.3.3.1/771/013/2025 muncul setelah penggugat, dalam hal ini Serikat Pekerja Kahutindo (SP Kahutindo) mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya pada 31 Januari 2025.

    Dalam perkembangannya, PTUN Surabaya mengabulkan gugatan tersebut dan meminta Gubernur Jawa Timur mencabut Kepgub Nomor 100.3.3.1/775/KPTS/013/2024, tertanggal 18 Desember 2024. Dalam gugatan tersebut, upah minimum 7 kabupaten dan kota direvisi dan mengalami kenaikan.

    Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Jawa Timur, Hasan Mangalle mengungkapkan perubahan upah minimum kota/kabupaten Jawa Timur 2025 yang baru hanya diberlakukan untuk sisa bulan tahun 2025 atau tidak berlaku surut. Sesuai Kepgub baru, kebijakan ini mulai berlaku November 2025.

    “Lalu, Gubernur menanyakan ke Apindo apakah sepakat, dan Apindo menyatakan sepakat. Artinya tidak akan ada gugatan jika Gubernur menerbitkan SK baru tentang upah minimum kota/ kabupaten. Baik gugatan dari pengusaha maupun penggugat,” jelas Hasan kepada CNBC Indonesia, dikutip Rabu (22/10/2025).

    “Makanya Ibu Gubernur kemudian menerbitkan SK-nya. Upah yang baru itu hanya berlaku untuk bulan November dan Desember 2025. Dan, karena masih baru, sosialisasi baru akan kami lakukan besok (hari ini), Rabu (22/10/2025), mulai pukul 2 siang, secara online,” tambahnya.

    Dari SK baru tersebut, kata Hasan, hanya 7 kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025. Sedangkan, daerah lainnya tetap.

    Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot sudah mengetahui hal tersebut.

    “Ini putusan PTUN Surabaya yang membatalkan Kep Gub Jatim,” ungkap Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia Subchan Gatot kepada CNBC Indonesia.

    Berikut  kota/ kabupaten yang mengalami perubahan upah minimum tahun 2025 yang berlaku mulai November 2025:

    1. UMK Surabaya 2025 Rp 4.961.753 menjadi Rp 5.032.635
    2. UMK Gresik 2025 Rp 4.874.133 menjadi Rp 4.943.763
    3. UMK Sidoarjo 2025 Rp 4.870.511 menjadi Rp 4.940.090
    4. UMK Pasuruan 2025 Rp 4.866.890 menjadi Rp 4.936.417
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 4.856.026 menjadi Rp 4.925.398
    6. UMK Kabupaten Malang 2025 Rp 3.553.530 menjadi Rp 3.587.213
    7. UMK Kota Malang 2025 Rp 3.507.693 menjadi Rp 3.524.238

    Selain tujuh kabupaten/kota Jawa Timur di atas, UMK di wilayah lain untuk sisa tahun 2025 masih tetap dan tidak ada perubahan.

    Berikut ini daftarnya:

    1. UMK Batu 2025 Rp 3.360.466 tetap
    2. UMK Pasuruan 2025 Rp 3.358.557 tetap
    3. UMK Jombang 2025 Rp 3.137.004 tetap
    4. UMK Tuban 2025 Rp 3.050.400 tetap
    5. UMK Mojokerto 2025 Rp 3.031.000 tetap
    6. UMK Lamongan 2025 Rp 3.012.164 tetap
    7. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.989.407 tetap
    8. UMK Probolinggo 2025 Rp 2.876.657 tetap
    9. UMK Jember 2025 Rp 2.838.642 tetap
    10. UMK Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139 tetap
    11. UMK Kediri 2025 Rp 2.572.361 tetap
    12. UMK Bojonegoro 2025 Rp 2.525.132 tetap
    13. UMK Kediri 2025 Rp 2.492.811 tetap
    14. UMK Blitar 2025 Rp 2.481.450 tetap
    15. UMK Tulungagung 2025 Rp 2.470.800 tetap
    16. UMK Lumajang 2025 Rp 2.429.764 tetap
    17. UMK Madiun 2025 Rp 2.422.105 tetap
    18. UMK Blitar 2025 Rp 2.413.974 tetap
    19. UMK Magetan 2025 Rp 2.406.719 tetap
    20. UMK Sumenep 2025 Rp 2.406.551 tetap
    21. UMK Nganjuk 2025 Rp 2.405.255 tetap
    22. UMK Ponorogo 2025 Rp 2.402.959 tetap
    23. UMK Madiun 2025 Rp 2.400.321 tetap
    24. UMK Ngawi 2025 Rp 2.397.928 tetap
    25. UMK Bangkalan 2025 Rp 2.397.550 tetap
    26. UMK Trenggalek 2025 Rp 2.378.784 tetap
    27. UMK Pamekasan 2025 Rp 2.376.614 tetap
    28. UMK Pacitan 2025 Rp 2.364.287 tetap
    29. UMK Bondowoso 2025 Rp 2.347.359 tetap
    30. UMK Sampang 2025 Rp 2.335.661 tetap
    31. UMK Situbondo 2025 Rp 2.335.209 tetap.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • ‎Pembangunan Drainase TMMD 126 di Ampelgading Malang Capai 60 Persen ‎

    ‎Pembangunan Drainase TMMD 126 di Ampelgading Malang Capai 60 Persen ‎

    Malang (beritajatim.com) – Pekerjaan pembangunan drainase sepanjang 215 meter di Dusun Krajan 1B, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, kini telah mencapai 60 persen.

    ‎Kegiatan ini merupakan salah satu sasaran fisik dalam Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 yang digelar oleh Kodim 0818/Malang-Batu, Selasa (21/10/2025).

    ‎Pembangunan drainase tersebut dikerjakan secara bergotong royong oleh anggota Satgas TMMD bersama warga setempat. Keberadaan saluran air ini diharapkan mampu mengatasi masalah genangan air yang kerap terjadi saat musim hujan tiba.

    ‎Salah satu warga, Saiful, yang turut membantu proses pekerjaan, mengaku bersyukur dengan adanya pembangunan ini.

    ‎”Manfaat drainase ini besar sekali, untuk memperlancar air saat hujan agar tidak naik ke pemukiman. Dan juga drainase ini untuk mengaliri sawah sekitar,” kata Syaiful.

    ‎Selain mencegah banjir, drainase tersebut juga berfungsi sebagai saluran pendukung irigasi bagi lahan pertanian warga di sekitar Dusun Krajan 1B.

    ‎Program TMMD ke-126 di Desa Lebakharjo tidak hanya fokus pada pembangunan fisik seperti drainase, jalan, dan irigasi, tetapi juga kegiatan nonfisik yang menyentuh langsung kehidupan sosial masyarakat.

    ‎Dengan sinergi antara TNI dan warga, diharapkan hasil pembangunan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kemajuan desa. (yog/ted)

  • Gadaikan Mobil Rental, Pria di Malang Masuk Bui

    Gadaikan Mobil Rental, Pria di Malang Masuk Bui

    Malang (beritajatim.com) – Polres Malang kembali mengungkap kasus penipuan bermodus gadai mobil yang terjadi di Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Seorang pria berinisial A (33), warga Jalan Welirang, Kecamatan Kepanjen, ditangkap setelah diduga menipu korban hingga puluhan juta rupiah.

    Kasus ini berawal ketika korban berinisial S (43), warga Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan, tergiur tawaran gadai mobil dari pelaku. A menawarkan satu unit Toyota Avanza seolah-olah miliknya dengan nilai gadai Rp25 juta untuk jangka waktu dua bulan.

    Beberapa hari kemudian, pelaku kembali meminta tambahan uang dengan alasan kebutuhan mendesak, hingga total uang yang diberikan korban mencapai Rp32,5 juta. Namun, belakangan korban mengetahui mobil yang dijadikan jaminan ternyata bukan milik pelaku, melainkan mobil rental.

    Mobil rental yang digadaikan.

    Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar, mengungkapkan, peristiwa ini terjadi pada Jumat (10/10/2025) di rumah korban di Dusun Sumberwangi, Desa Sumberejo, Kecamatan Gedangan. Setelah menerima laporan, Unit Reskrim Polsek Gedangan bergerak cepat dan menangkap pelaku dua hari setelah kejadian.

    “Pelaku berhasil diamankan bersama barang bukti satu unit mobil Toyota Avanza warna putih, dokumen kendaraan, dan bukti transfer uang,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).

    Setelah penangkapan, penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku sengaja memanfaatkan hubungan kepercayaan antara korban dan seorang saksi yang masih kerabat untuk melancarkan aksinya.

    Polisi juga menduga pelaku pernah melakukan modus serupa di wilayah lain dan kini tengah menelusuri kemungkinan korban tambahan.

    “Penyidik terus mengembangkan kasus ini, termasuk menelusuri jaringan dan pihak-pihak lain yang terlibat. Kami tidak akan berhenti sampai disini,” lanjut Bambang.

    Bambang menambahkan, pelaku dijerat pasal tentang Penipuan dengan ancaman empat tahun penjara. Polres Malang mengapresiasi masyarakat yang tanggap dan cepat melapor, sehingga penanganan dapat segera dilakukan.

    “Partisipasi warga sangat membantu dalam mengungkap tindak kejahatan di wilayah hukum Polres Malang,” pungkasnya. (yog/but)

  • 7
                    
                        SPBU Sukun di Malang Ditutup Sementara, Buntut Ditemukan Kecurangan Operator
                        Surabaya

    7 SPBU Sukun di Malang Ditutup Sementara, Buntut Ditemukan Kecurangan Operator Surabaya

    SPBU Sukun di Malang Ditutup Sementara, Buntut Ditemukan Kecurangan Operator
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – PT Pertamina Patra Niaga mengambil langkah tegas dengan menutup sementara operasi SPBU 5465114 di Jalan S. Supriadi, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur.
    Sanksi ini dijatuhkan menyusul terungkapnya kasus kecurangan pengisian BBM yang dilakukan oknum operator, yang laporannya viral di media sosial.
    Insiden ini bermula dari keluhan seorang konsumen pada Minggu (19/10/2025) malam. Konsumen tersebut curiga saat mengisi bahan bakar penuh untuk motornya.
    Pengisian yang biasanya hanya berkisar Rp 20.000–Rp 25.000, malam itu ditagih sebesar Rp 33.000.
    Kecurigaan menguat ketika petugas SPBU tidak dapat memberikan nota transaksi saat diminta. Konsumen tersebut kemudian meminta pengecekan langsung di kantor SPBU.
    “Pas saya mau lihat nominalnya, angka di pompa langsung dihapus dan tidak terlihat,” ujar pelapor, dikutip dalam keterangan yang beredar luas di media sosial.
    Setelah dicek di kantor, terbukti bahwa pengisian sebenarnya hanya tercatat Rp 27.570.
    Terdapat selisih lebih dari Rp 5.000 yang diambil oleh oknum tersebut.
    Manajemen SPBU Sukun, dalam video klarifikasi yang beredar di media sosial, membenarkan kejadian tersebut.
    Pihak SPBU menegaskan insiden itu murni tindakan individu karyawan yang memanfaatkan kelengahan pelanggan dan terjadi tanpa sepengetahuan manajemen.
    Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi, mengonfirmasi bahwa sanksi tegas telah dijatuhkan. Pihaknya menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap SPBU yang terbukti melanggar aturan.
    “Pertamina Patra Niaga tidak menoleransi SPBU yang melanggar ketentuan dan melakukan kecurangan dalam pelayanan,” tegas Ahad, Selasa (21/10/2025).
    Ahad menjelaskan, sanksi yang diberikan adalah masa pembinaan selama tiga hari kerja sejak Selasa (21/10/2025) hari ini. SPBU tersebut dilarang beroperasi atau ditutup sementara.
    “Untuk operator sendiri, pihak SPBU sudah memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),” tambahnya.
    Setelah masa sanksi berakhir, Pertamina Patra Niaga melalui Sales Area Malang akan melakukan pengecekan kembali untuk memastikan perbaikan sistem dan pengawasan telah dilakukan, sebelum SPBU diizinkan beroperasi kembali.
    Ahad mengingatkan, jika pelanggaran serupa terulang, Pertamina tidak akan segan memberikan sanksi yang lebih berat hingga Pemutusan Hubungan Usaha (PHU) sesuai aturan BPH Migas.
    Pertamina mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dan segera melaporkan temuan pelanggaran atau kecurangan di SPBU melalui Call Center 135.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPRD Malang Rekomendasikan Layanan MBG Stop Sementara

    DPRD Malang Rekomendasikan Layanan MBG Stop Sementara

    Malang (beritajatim.com) – Hasil Inspeksi DPRD terhadap SPPG di Kabupaten Malang menunjukkan data yang cukup miris. Dari total 61 SPPG yang telah beroperasi, didapati bahwa hanya 1 Dapur yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, mayoritas SPPG di Kabupaten Malang selama ini menjalankan operasional belum mematuhi ketentuan pemerintah pusat.

    ”Kami sudah verifikasi ke Dinas Kesehatan dan hanya SPPG Lanud Abd Saleh yang sudah punya SLHS. Sesuai ketentuan, kami merekomendasikan agar layanan MBG di 60 dapur lainnya distop dulu sampai dokumen terbit,” kata Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, Minggu (19/10/2025).

    Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu menyatakan, inspeksi tertutup telah dilakukan selama seminggu terakhir. Hasilnya, kata Zulham, saat ini total ada 61 SPPG yang telah operasional dan 27 SPPG yang belum operasional.

    Dari semua SPPG itu, DInkes sudah melakukan pelatihan penjamah Pangan untuk 46 SPPG dan sudah 20 SPPG telah menempuh Inspeksi Kesehatan Lingkungan. Zulham mengatakan, tahapan lain yang sekarang berproses adalah pemeriksaan sample air, sample makanan dan hal teknis di UPT Labkes.

    “Selama ini dalam rangka uji coba program Presiden saya kira sudah cukup kita beri kelonggaran. Sebaiknya karena banyak kasus keracunan dan sebagainya, ya sekarang prosedur dipenuhi dulu secara lengkap baru nanti operasional jalan lagi tidak masalah,” ujar Zulham.

    Zulham yang juga Ketua Pansus Pajak dan Retribusi itu mewanti-wanti kepada Pemkab agar detail dalam prosedur formal SPPG ini agar target Kabupaten Malang Zero Accident MBG tercapai.

    Faktanya, kata Zulham, SLHS pun bukan menjadi jaminan mutlak bahwa tidak akan ada kejadian keracunan. Karena di lapangan, memang tidak mudah menjalankan dapur yang menangani minimal 3.000 porsi setiap hari.

    “Para pemilik dapur SPPG harus paham bahwa sertifikat SLHS bukan jaminan ndak ada kejadian (keracunan). Sertifikat itu untuk memastikan kesiapan pengelolaansesuai ketentuan guna meminimalisir potensi keracunan,” kata Zulham.

    Ketua KNPI Kabupaten Malang itu menyampaikan hingga saat ini sejumlah laporan telah masuk ke DPRD. Tetapi hasil verifikasi lapangan belum membuktikan adanya keracunan pada siswa karena jumlah yang dilapor tidak signifikan dan diduga karena faktor lain diluar MBG.

    Selain itu, kata dia, juga ada laporan penyediaan menu yang tidak layak dan dinilai tidak memenuhi standar di salah satu SPPG di Kecamatan Gedangan.

    “Laporan dan masukan kecil-kecil itu sudah kami sampaikan untuk perbaikan, saat ini saya kira logis kalau layanan di dapur yang belum punya SLHS untuk di-stop dulu sambil pembenahan dan penyelesaian prosedur di DInkes,” pungkas Zulham. (yog/but)

  • Polrestabes Surabaya Menggerebek Pesta Seks Sesama Jenis di Ngagel, Diduga Ada ASN Ikut Serta
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        19 Oktober 2025

    Polrestabes Surabaya Menggerebek Pesta Seks Sesama Jenis di Ngagel, Diduga Ada ASN Ikut Serta Surabaya 19 Oktober 2025

    Polrestabes Surabaya Menggerebek Pesta Seks Sesama Jenis di Ngagel, Diduga Ada ASN Ikut Serta
    Editor
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Sejumlah polisi datang menggerebek pesta gay di salah satu kamar hotel di kawasan Ngagel Surabaya, Sabtu (18/10/2025) malam dalam operasi tersebut.
    Sebanyak 34 pria diamankan petugas dalam acara pesta tersebut.
    Saat petugas mendobrak pintu kamar, puluhan pria di dalam ruangan langsung panik.
    Sebagian mereka saat itu sedang keadaan tanpa pakaian.
    Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra menjelaskan, penggerebekan itu dilakukan bersama Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Polsek Wonokromo.
    Operasi tersebut berawal dari laporan masyarakat yang curiga dengan aktivitas tidak wajar di salah satu kamar hotel.
    “Polsek Wonokromo dan Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan pesta seks sesama jenis di kamar Hotel di Surabaya. Totalnya ada 34 orang,” ujar AKBP Erika, Minggu (19/10/2025).
    Dari hasil pendataan, mereka yang digerebek tidak seluruhnya berasal dari Surabaya.
    Beberapa di antaranya ada yang dari luar kota, seperti Bandung, Malang, dan Sidoarjo.
    Mereka diduga saling terhubung melalui media sosial sebelum akhirnya berkumpul di lokasi.
    Mengenai ada salah satu peserta yang merupakan aparatur sipil negeri (ASN), polisi masih menelusuri keterlibatan PNS tersebut dalam acara itu.
    Hingga Minggu malam, pemeriksaan terhadap 34 orang masih berlangsung.
    Salah satu yang terlibat ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).
    Polisi fokus mengumpulkan keterangan serta bukti yang berkaitan dengan dugaan praktik prostitusi sesama jenis.
    Tidak menutup kemungkinan pihak hotel juga dimintai keterangan.
    “Ini masih dalam pemeriksaan. Nanti setelah semua rampung, akan kami sampaikan,” kata Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Surabaya, Iptu Oktavianus Edi Mamoto.
    Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul
    Kronologi Pesta Gay Lintas Kota Di Hotel Di Surabaya Digerebek Polisi
    .
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.