Xcloud.id

kab/kota: Malang

  • Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Prostitusi di Singosari Malang, 4 Wanita Muda Jadi Saksi

    Polisi Tetapkan Tersangka Kasus Prostitusi di Singosari Malang, 4 Wanita Muda Jadi Saksi

    Malang (beritajatim.com) – Polisi telah menetapkan FFA (23), seorang mahasiswa asal Boyolali, sebagai tersangka terkait kasus penyediaan tempat prostitusi di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

    Penetapan tersebut dilakukan setelah serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap sembilan saksi, termasuk empat perempuan muda yang diduga dieksploitasi dalam praktik prostitusi daring.

    Kasus ini terungkap usai penggerebekan sebuah rumah kontrakan di Jalan Rogonoto, Dusun Kebonagung, Desa Tamanharjo, pada Senin (27/10/2025) malam. Penggerebekan tersebut dilakukan setelah aparat kepolisian mendapatkan informasi terkait kegiatan ilegal yang berlangsung di lokasi tersebut.

    Kapolsek Singosari, Kompol Try Widyanto, menjelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan dan barang bukti yang ditemukan, FFA ditetapkan sebagai tersangka.

    “Dari hasil pemeriksaan dan barang bukti yang kami temukan, penyidik menetapkan FFA sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan di Mapolsek Singosari,” ujar Kompol Try Widyanto dalam konferensi pers, Rabu (29/10/2025).

    Keempat perempuan yang diperiksa oleh polisi berusia antara 15 hingga 23 tahun dan diduga dijanjikan fasilitas untuk melayani pelanggan melalui aplikasi MiChat dengan modus open BO. Kompol Try Widyanto menegaskan bahwa keempat perempuan tersebut merupakan korban eksploitasi yang direkrut oleh tersangka dan disediakan tempat untuk melayani tamu.

    “Empat perempuan yang kami periksa merupakan korban eksploitasi. Mereka dijanjikan tempat dan difasilitasi untuk melayani tamu, sementara tersangka mendapat imbalan dari hasil sewa tempat,” tambahnya.

    Polisi saat ini sedang mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan prostitusi daring ini. Kompol Try menyatakan bahwa penyidik akan terus mengembangkan perkara ini dengan memeriksa lebih lanjut saksi-saksi yang ada dan mengungkap keterlibatan pihak lain yang berpotensi terkait dalam kasus ini.

    “Penyidik masih terus mendalami keterangan saksi-saksi dan memeriksa keterlibatan pihak lain yang berpotensi terkait dalam kasus ini,” pungkasnya. [yog/suf]

  • Normalisasi Sungai Antrokan Lebihi Target, TMMD 126 Bawa Harapan Baru untuk Warga Lebakharjo

    Normalisasi Sungai Antrokan Lebihi Target, TMMD 126 Bawa Harapan Baru untuk Warga Lebakharjo

    Malang (beritajatim.com) – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126 di Dusun Lebaksari, Desa Lebakharjo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, mencatat capaian membanggakan. Salah satu pekerjaan utama, yakni normalisasi Sungai Antrokan, berhasil melampaui target. Dari rencana awal sepanjang 450 meter, pengerjaan justru mencapai 1.300 meter atau 1,3 kilometer dengan lebar tiga meter.

    Capaian tersebut menunjukkan kerja luar biasa dari Satgas TMMD 126 bersama masyarakat setempat. Sungai Antrokan yang sebelumnya dangkal dan kerap meluap saat hujan deras kini tampak berbeda. Aliran airnya lebih lancar dan risiko banjir di kawasan permukiman berkurang signifikan. Dua rukun tetangga (RT 47 dan 48) di RW 21 yang sebelumnya langganan banjir kini mulai bernapas lega.

    Kepala Dusun Lebaksari, Adi Prayitno, menyampaikan rasa syukur atas hasil nyata dari program tersebut. “Semoga dengan normalisasi Sungai Antrokan ini dapat mengurangi dampak banjir,” ujarnya.

    Keberhasilan ini, lanjutnya, bukan sekadar soal panjang sungai yang berhasil dinormalisasi, melainkan juga simbol sinergi antara TNI dan warga dalam membangun daerah terpencil di Malang Selatan. Sungai yang dulu menjadi ancaman saat musim hujan, kini justru membawa harapan bagi sekitar 350 kepala keluarga atau 800 jiwa yang bermukim di Dusun Lebaksari.

    Danramil Ampelgading, Kapten Arh. A. Zaenuri, menyebut capaian tersebut menjadi bukti nyata semangat gotong royong di lapangan. “Ini semua demi kesejahteraan masyarakat. Kami bersyukur pekerjaan ini bisa melebihi target yang direncanakan,” ujarnya.

    Zaenuri menegaskan, pekerjaan normalisasi ditargetkan rampung seluruhnya tiga hari sebelum penutupan TMMD 126. “Target kami tanggal 3 November 2025 sudah selesai,” tegasnya.

    Wajah baru Sungai Antrokan kini tidak hanya mengalirkan air, tetapi juga optimisme baru bagi warga Lebakharjo. Normalisasi sungai ini diharapkan mampu mencegah banjir tahunan, sekaligus menjaga produktivitas lahan pertanian warga di wilayah pesisir selatan Kabupaten Malang. [yog/beq]

  • Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Digitalisasi Kopdes Merah Putih Dorong Literasi SDM

    Bisnis.com, MALANG — Sudah lebih dari 3 bulan, Koperasi Desa Merah Putih di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang, beroperasi. Denyut usaha di koperasi desa ini mulai terasa manfaatnya bagi masyarakat.

    Koperasi Desa Merah Putih (KMP) Karangbesuki ini mengoptimalkan jalur pemasaran berbasis digital secara sederhana yakni memanfaatkan saluran media sosial. Seluruh produk yang dijual kepada konsumen dan anggota, dapat dipantau langsung melalui media sosial.

    Dengan pendekatan tersebut, ada dua aspek yang ingin dijangkau oleh pengurus dan pengelola KMP Karangbesuki. Pertama, informasi yang cepat mengenai produk kepada anggota. Kedua, memantau langsung keaktifan anggota dalam berorganisasi di koperasi.

    “Informasi mengenai produk-produk yang dijual, jumlah stok, dan permintaan anggota, semua bisa dipantau secara digital,” kata Ketua KMP Karangbesuki R. Susy Devi Kurnia kepada Bisnis, Selasa (28/10/2025).

    Menurut Susy, seluruh pengurus dan pengawas di KMP Karangbesuki telah memperoleh pembekalan dan pelatihan mengenai pemanfaatan serta literasi digital.

    Meskipun pelatihan digital masih relatif sederhana, katanya hal itu sangat membantu dalam mengelola informasi yang benar terkait dengan sumber-sumber utama yang kaitannya dengan pengelolaan KMP.

    “Semua pengurus yang berjumlah 7 orang dan 5 orang pengawas telah dilatih digital. Sekarang kan informasi berkembang cepat, kami sadar kalau tidak dapat sumber yang terpercaya atau tidak tahu cara mengakses ke sumber-sumber resmi, malah bisa merugikan kami sebagai pengelola,” katanya.

    Pengetahuan lain yang juga terus dipelajari dengan adanya pembekalan digital yakni terkait dengan pemanfaatan aplikasi untuk mendukung bisnis koperasi, seperti aplikasi pengelolaan keuangan, antar jemput barang, layanan transaksi pembayaran, dan lain sebagainya.

    Dalam menjalankan bisnis, KMP Karangbesuki menjual beras, gula, tepung, minyak goreng, telur, dan gas elpiji. Saat ini, jumlah anggota KMP sebanyak 54 orang.

    Produk komoditas beras, gula, tepung, telur, dan minyak goreng, kata Susy dipasok dari Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas), BUMD milik Pemkot Malang dengan konsentrasi bisnis pada pangan.

    Perumda Tunas tidak mensyaratkan koperasi harus menempatkan terlebih dulu dana kemudian baru bisa dipasok komoditas pangan. Ketika ada permintaan dari KMP, Perumda Tunas langsung memasok ke koperasi.

    KMP Karangbesuki di Kota Malang ini menjadi salah satu proyek percontohan digitalisasi yang dijalankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

    Talenta Digital

    Pada Agustus 2025, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid berkesempatan mengunjungi KMP Karangbesuki untuk memberikan dukungan dalam kegiatan pelatihan dan upskilling digitalisasi Koperasi Desa Merah Putih.

    Tujuan dari kegiatan pelatihan agar KMP dapat dijalankan lebih modern dengan pendekatan layanan yang bisa dijalankan secara transparan, cepat, dan efisien.

    Pelatihan digital tersebut sejalan dengan upaya dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam mendorong masyarakat yang memiliki literasi digital secara mumpuni dan menciptakan talenta digital.

    Salah satu yang dikembangkan Komdigi dalam mendukung talenta digital melalui program Digital Talent Scholarship. Tahun ini, total peserta pelatihan sebanyak 366.571 orang dengan lulusan mencapai 274.971 orang.

    Lima besar untuk peserta terbanyak di program Digital Talent Scholarship terkonsentrasi di pelatihan pemasaran digital dasar (44.016), lalu kewirausahaan digital dasar (21.457), junior web developer (20.944), video content creator (20.462), dan data science (19.269). 

    Dalam Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 disebutkan bahwa perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan, dapat mentransformasi pasar tenaga kerja secara signifikan, sehingga menuntut adaptasi yang cepat dari para tenaga kerja untuk mengejar perkembangan teknologi yang pesat. 

    Apabila perkembangan digitalisasi tidak diikuti dengan peningkatan keterampilan yang cepat, digitalisasi dapat mengakibatkan job displacement yang akan memengaruhi kehidupan sosial ekonomi suatu negara secara signifikan.

    Pemerintah terus berupaya memperluas akses terhadap infrastruktur teknologi digital dan kemampuan penguasaan teknologi di seluruh wilayah.

    Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menuturkan lebih dari 907.000 orang saat ini telah menjadi anggota Kopdes Merah Putih dan lebih dari 640.000 orang menjadi pengurus dan pengawas Kopdes Merah Putih. 

    “Ada juga potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 20 hingga 25 orang tenaga kerja per Kopdes Merah Putih, sebagai karyawan pada tujuh unit usaha koperasi,” kata Menkop.

    Selain itu, Kementerian Koperasi merekrut 1.104 orang Project Management Officer (PMO) yang ditempatkan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, serta 8.000 orang Business Assistant (BA) yang mendampingi koperasi di lapangan. 

    Tenaga kerja Kopdes Merah Putih dibekali dengan pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolaan lembaga dan usaha koperasi. 

    “Kami juga telah melakukan pelatihan bagi 7.587 orang pengurus Kopdes Merah Putih dan 159 dinas provinsi, kabupaten, kota guna mendorong operasionalisasi Kopdes Merah Putih dan segera menyerap tenaga kerja.” (*)

  • 4 Respons Bahlil soal Kasus Motor "Brebet" di Jatim Usai Isi Pertalite Nasional

    4 Respons Bahlil soal Kasus Motor "Brebet" di Jatim Usai Isi Pertalite Nasional

    Respons Bahlil soal Kasus Motor “Brebet” di Jatim Usai Isi Pertalite
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal pengguna motor yang mengeluhkan motornya mengalami masalah usai mengisi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Jawa Timur.
    Bahlil menjawab, pihaknya telah menurunkan tim untuk memverifikasi keluhan-keluhan pengguna motor di Jawa Timur.
    “Saya sudah turunkan timnya, nanti mungkin sore saya balik sudah dapat laporannya,” kata Bahlil saat meresmikan sejumlah proyek strategis Merdeka dari Kegelapan di Walantakan, Langowan Utara, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10/2025).
    Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) yang ikut ambil bagian dalam tim tersebut tengah melakukan verifikasi fakta.
    “Saya sudah, lagi cek ya di Lemigas kebenarannya dan saya minta laporannya,” singkat Bahlil.
    Kasus motor brebet mulanya dialami warga Tuban dan Bojonegoro, lalu merembet hingga Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, dan Malang.
    Warga menghadapi keluhan yang sama, yakni motor tersendat-sendat saat digas atau “brebet” dan mogok. Mereka menduga, penyebabnya berasal dari bahan bakar yang mereka beli, Pertalite.
    “Brebet gitu sejak dua minggu lalu, tetapi tetap saya pakai ke mana-mana. Dan tetap beli bensin juga,” kata salah satu warga Surabaya, Erik, saat ditemui
    Kompas.com
    di salah satu bengkel, Selasa (28/10/2025).
    Mekanik bengkel juga menemukan keanehan pada kondisi bahan bakar dari motor pelanggan yang rusak, yakni bau bahan bakar Pertalite berbeda dari sebelumnya.
    “Banyak yang mogok, brebet injeksinya. Seperti kehabisan bensin padahal bensinnya masih ada. Saya cek bensinnya, baunya seperti bensin endapan lama,” kata salah satu mekanik, Rudi Hartono (49).
    PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) pun membuka posko pengaduan untuk menampung keluhan masyarakat terkait Pertalite.
    KOMPAS.com / Yulian Isna Sri Astuti Suasana pengendara motor di SPBU Bangkalan saat mengisi Pertalite
    Pertamina pun membuka posko pengaduan di 15 titik sebagai berikut:
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DPR Dukung PPPK Diangkat Jadi PNS, Dorong Revisi UU ASN

    DPR Dukung PPPK Diangkat Jadi PNS, Dorong Revisi UU ASN

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ali Ahmad menyatakan dukungannya terhadap usulan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dukungan ini disampaikan di tengah pembahasan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang tengah berlangsung di DPR.

    Ali Ahmad menjelaskan, usulan pengangkatan PPPK menjadi PNS bisa dimasukkan dalam proses revisi UU ASN sepanjang ada komitmen bersama antara DPR dan pemerintah. Ia menekankan bahwa pembahasan ini penting untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh aparatur negara.

    “Kami di DPR tentu terbuka untuk membahas dan memperjuangkan aspirasi ini. Namun tentu saja, keputusan akhirnya sangat bergantung pada kesepakatan bersama dengan pihak pemerintah,” kata Ali, Rabu (29/10/2025).

    Legislator asal Dapil Malang Raya itu menilai status PNS memberikan jaminan stabilitas dan perlindungan ekonomi yang lebih kuat bagi para abdi negara. Menurutnya, PNS memiliki hak kepegawaian yang lebih lengkap, seperti tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, dan jaminan kesehatan, yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan serta motivasi kerja.

    “PPPK telah membuktikan pengabdian dan profesionalisme mereka. Karena itu, sudah selayaknya mereka diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi PNS agar memiliki kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Ali.

    Ia juga menambahkan, pengangkatan PPPK menjadi PNS akan membuka peluang karier yang lebih luas karena sistem kepegawaian PNS memiliki jenjang karier dan mekanisme kenaikan pangkat yang jelas.

    “Dengan menjadi PNS, para pegawai memiliki ruang untuk mengembangkan karier dan potensi diri secara lebih terencana dan berkelanjutan,” katanya. [hen/beq]

  • Menkop: Kopdes kembalikan sistem ekonomi sesuai nilai Pancasila

    Menkop: Kopdes kembalikan sistem ekonomi sesuai nilai Pancasila

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/kel) Merah Putih mampu mengembalikan sistem dan praktik perekonomian Indonesia sesuai nilai pancasila.

    “Koperasi ini merupakan cara kami tentang bagaimana kembali ke sistem dan praktik perekonomian sesuai mahzab ekonomi Pancasila,” kata Menkop Ferry seusai menghadiri Dies Natalis ke-64 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Ferry menyatakan bahwa Kopdes/kel Merah Putih akan menjadi sebuah instrumen perjuangan untuk menggerakkan sistem ekonomi Pancasila.

    Ia menyadari konsep besar yang coba diwujudkan ini tidak bisa dijalankan sendiri oleh kementerian terkait, tetapi membutuhkan peran dari banyak pihak, termasuk perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu universitas yang akan digandeng adalah Universitas Brawijaya.

    Ferry menyampaikan sudah membicarakan mekanisme kerja sama apa saja yang akan dikolaborasikan bersama Universitas Brawijaya, termasuk penguatan skema bisnis Kopdes/kel Merah Putih.

    “Kami akan bersama-sama turun untuk membangun desa melalui koperasi dan menciptakan desa mandiri, dimana uang yang di desa bisa berputar kembali,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Menkop, rasio volume usaha koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2021 sebesar 1,07 persen, kemudian pada 2029 diproyeksikan menjadi 1,20 persen dan di 2045 menjadi 5 persen.

    Sedangkan, secara nasional hingga 27 Oktober 2025 jumlah Kopdes/kel Merah Putih yang telah berbadan hukum mencapai 82.231 unit atau 98 persen dari jumlah 84.762 desa dan kelurahan.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dosen UB: Usulan aplikasi reses bisa memoderenisasi sistem lembaga DPR

    Dosen UB: Usulan aplikasi reses bisa memoderenisasi sistem lembaga DPR

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Dosen Komunikasi Politik Universitas Brawijaya (UB) Verdy Firmantoro menyebut pembuatan aplikasi laporan reses bagi anggota DPR RI yang diusulkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco adalah bagian dari upaya memodernisasi sistem kelembagaan tersebut.

    “Usulan dari Sufmi Dasco untuk membuat aplikasi laporan reses DPR RI patut diapresiasi sebagai langkah memodernisasi lembaga legislatif,” kata Verdy di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Verdy menjelaskan apabila dilihat dari sudut pandang komunikasi politik gagasan tersebut mencerminkan sebuah pergeseran sistem pemerintahan menuju digitalisasi yang lebih masif untuk membangun sistem akuntabilitas berbasis data.

    Selama ini laporan reses disebutnya cenderung administratif dan kurang terintegrasi dengan publik.

    “Aplikasi tersebut berpotensi mengubah paradigma menjadi data-driven representation, yang artinya aktivitas serap aspirasi, dialog publik, dan tindak lanjut kebijakan terdokumentasi dan dapat dievaluasi secara sistematis,” ucapnya.

    Penerapan aplikasi tersebut perlu mengedepankan sistem open goverment, sebab publik perlu mengetahui tentang bagaimana pelaksanaan dan penerjemahan hasil reses untuk dijadikan sebagai agenda legislasi dan pengawasan.

    Masyarakat disebutnya memang memiliki hak untuk tahu dan memberikan penilaian terhadap efektivitas kinerja dari seluruh anggota di lembaga legislatif, termasuk DPR RI.

    Dengan pola tersebut, maka relasi antara DPR RI dan publik bisa berubah dari top down menjadi dialogis dan partisipatif, sehingga memperkuat modal kepercayaan (trust capital) lembaga legislatif.

    Maka dari itu, Verdy berharap agar sistem di dalam aplikasi laporan reses yang diusulkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco bisa dikembangkan sebagai interactive transparency tool yang mendorong akuntabilitas substantif, bukan sekadar simbolik.

    “Bila aplikasinya mampu menyalurkan suara rakyat dalam bentuk data yang bermakna, maka bukan hanya kinerja DPR yang meningkat tetapi kualitas komunikasi politik antara wakil rakyat dan masyarakat,” tuturnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ali Ahmad dorong usulan PPPK diangkat jadi PNS

    Ali Ahmad dorong usulan PPPK diangkat jadi PNS

    “PPPK telah membuktikan pengabdian dan profesionalisme mereka. Karena itu, sudah selayaknya mereka diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi PNS agar memiliki kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik,”

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ali Ahmad mendukung usulan agar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    Menurut Ali, status PNS dinilai lebih memberikan jaminan stabilitas dan perlindungan ekonomi bagi para abdi negara.

    “PPPK telah membuktikan pengabdian dan profesionalisme mereka. Karena itu, sudah selayaknya mereka diberikan kesempatan yang sama untuk menjadi PNS agar memiliki kepastian dan kesejahteraan yang lebih baik,” ujar Ali dalam siaran pers resmi yang diterima Antara di Jakarta, Rabu.

    Ali Ahmad melanjutkan status PNS akan memberikan hak kepegawaian yang lebih lengkap, seperti tunjangan pensiun, tunjangan keluarga, dan jaminan kesehatan, yang akan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan motivasi kerja para pegawai.

    Tidak hanya soal hak-hak kepegawaian, Ali menjelaskan menjadi PNS juga akan membuka kesempatan karier yang lebih luas, mengingat PNS memiliki sistem jenjang karier dan peluang kenaikan pangkat yang lebih jelas.

    “Dengan menjadi PNS, para pegawai memiliki ruang untuk mengembangkan karier dan potensi diri secara lebih terencana dan berkelanjutan,” beber legislator asal Dapil Malang Raya itu.

    Ali Ahmad menjelaskan bahwa saat ini DPR tengah membahas revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

    Dia menilai, usulan pengangkatan PPPK menjadi PNS dapat dimasukkan dalam proses revisi tersebut, sepanjang ada komitmen bersama antara DPR dan pemerintah.

    “Kami di DPR tentu terbuka untuk membahas dan memperjuangkan aspirasi ini. Namun tentu saja, keputusan akhirnya sangat bergantung pada kesepakatan bersama dengan pihak pemerintah,” tegasnya.

    Ali Ahmad berharap revisi UU ASN ke depan dapat lebih berpihak pada kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh aparatur negara, termasuk bagi para PPPK yang telah lama mengabdi kepada bangsa dan negara.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM cek langsung kualitas BBM di SPBU Surabaya dan Gresik

    Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini…

    Surabaya (ANTARA) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengecek secara langsung kualitas bahan bakar minyak (BBM) pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Surabaya dan Gresik, Jawa Timur, menindaklanjuti banyaknya aduan sepeda motor terkendala mesinnya setelah mengisi pertalite.

    SPBU yang dikunjungi, di antaranya adalah SPBU 54.601.79 di Jalan Kayoon, Surabaya, dan SPBU 53.611.01 di Gresik.

    “Saya bersama Direktur Utama Pertamina Patra Niaga hari ini menjalankan salah satu amanah dari Bapak Menteri terkait pelayanan terbaik kepada masyarakat, yaitu dugaan atas terdapatnya kandungan air pada BBM,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman, di Surabaya, Rabu.

    Berdasarkan pantauan ANTARA, Kementerian ESDM melakukan uji pasta air untuk mengetahui ada atau tidaknya kandungan air di dalam BBM ini dengan mengoleskan pasta ke dalam pipa yang dimasukkan ke dalam BBM.

    Apabila tetap berwarna kuning, maka BBM yang diuji tersebut tidak terdapat kandungan air di dalamnya.

    Pengecekan di SPBU Kayoon dilakukan terhadap BBM yang ada pada truck, tangki pendam, serta dispenser hingga didapati hasil seluruhnya tetap berwarna kuning yang menandakan bahwa BBM tersebut tidak mengandung air.

    “Apabila dia terdapat kandungan air, tadi kami sudah perlihatkan juga, itu dia akan berubah warnanya menjadi merah. Sedangkan ini tidak ditemukan (pencampuran air),” kata Laode.

    Tak hanya uji pasta air, Kementerian ESDM juga melakukan uji visual yang penting untuk mengetahui ada atau tidaknya pengotor atau kontaminan lain di dalam BBM.

    Dari dua SPBU yang dilakukan uji visual ini, tidak ditemukan kontaminan di dalam BBM, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya free water atau air yang tercampur di dalam BBM.

    Berdasarkan catatan terbaru Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus per Rabu (29/10), terdapat 162 kendaraan terkendala mesin meliputi 155 sepeda motor dan tujuh mobil yang terjadi pada 13 daerah di Jatim.

    Berikut rinciannya:

    1. Kabupaten Bojonegoro 59 kendaraan
    2. Kabupaten Tuban 44 kendaraan
    3. Kota Surabaya 23 kendaraan
    4. Kabupaten Sidoarjo 13 kendaraan
    5. Kabupaten Lamongan 5 kendaraan
    6. Kota Kediri tiga kendaraan
    7. Kabupaten Gresik tiga kendaraan
    8. Kabupaten Malang tiga kendaraan
    9. Kabupaten Pasuruan tiga kendaraan
    10. Kabupaten Jombang dua kendaraan
    11. Kabupaten Kediri dua kendaraan
    12. Kabupaten Nganjuk satu kendaraan
    13. Kabupaten Pasuruan satu kendaraan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Fakta-fakta Air Hujan Mengandung Mikroplastik di Jakarta hingga Surabaya

    Fakta-fakta Air Hujan Mengandung Mikroplastik di Jakarta hingga Surabaya

    Bisnis.com, JAKARTA – Hujan yang biasanya dinantikan untuk menyuburkan tanah, kini dikhawatirkan karena diduga mengandung mikroplastik.

    Penelitian dari BRIN dan Ecoton menyatakan jika hujan di Jakarta dan di beberapa wilayah lainnya di Indonesia mengandung partikel mikroplastik yang berbahaya untuk kesehatan.

    Berikut fakta-fakta hujan mengandung mikroplastik

    1. Temuan Peneliti

    Peneliti BRIN Muhammad Reza Cordova menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan sejak 2022 menunjukkan adanya mikroplastik dalam setiap sampel air hujan di ibu kota. Partikel-partikel plastik mikroskopis tersebut terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia.

    “Mikroplastik ini berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka,” jelas Reza.

    Reza menjelaskan, mikroplastik yang ditemukan umumnya berbentuk serat sintetis dan fragmen kecil plastik, terutama polimer seperti poliester, nilon, polietilena, polipropilena, hingga polibutadiena dari ban kendaraan. Rata-rata, peneliti menemukan sekitar 15 partikel mikroplastik per meter persegi per hari pada sampel hujan di kawasan pesisir Jakarta.

    Menurut Reza, fenomena ini terjadi karena siklus plastik kini telah menjangkau atmosfer. Mikroplastik dapat terangkat ke udara melalui debu jalanan, asap pembakaran, dan aktivitas industri, kemudian terbawa angin dan turun kembali bersama hujan. Proses ini dikenal dengan istilah atmospheric microplastic deposition.

    Sementara itu, Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON) bersama Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (SIEJ) pada Mei–Juli 2025 melakukan  penelitian kontaminasi mikroplastik di udara ambien di 18 kota/kabupaten di Indonesia.

    2. Kadar kandungan mikroplastik

    Menurut M Reza Cordova mikroplastik dalam air hujan berasal dari serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik serta degradasi plastik di ruang terbuka.

    Dalam 1 m2 ditemukan 15 partikel mikroplastik berbentuk serat sintetis dan fragmen dari jenis polimer Poliester, Nilon, polietilena, polipropilen dan polibutadien dari ban kendaraan. Temuan BRIN ini didukung penelitian ECOTON dan SEIJ yang menunjukkan bahwa kontaminasi mikroplastik di Udara Jakarta menempati peringkat teratas dibandingkan kota-kota lain yang diteliti.

    3. Jenis mikroplastik

    Rafika Aprilianti, lebih lanjut kepala Laboratorium Mikroplastik Ecoton ini menyebutkan bahwa Jenis mikroplastik yang ditemukan berupa 2 jenis mikroplastik dominan yaitu serat fiber dan fragmen selain jenis Filamen.

    Jenis Polimer yang ditemukan di udara jenisnya lebih beragam dibandingkan jenis polimer yang ditemukan di udara. Selain 5 jenis polimer yang ditemukan dalam air hujan yaitu : Poliester, Nilon, polietilena, polipropilen dan polibutadien. Peneliti Ecoton dan SEIJ juga menemukan polimer di udara yaitu : PTFE, Epoxy, Poliisobutylen (karet sintetis), Poliolefin dan silika.

    ”Lebih beragamnya jenis polimer mikroplastik di udara karena 57% kebiasaan membakar sampah plastik akibat buruknya layanan sampah di Indonesia menyumbang tingginya temuan kadar partikel mikroplastik di udara kita” Ungkap Sofi Azilan Aini, Koordinator relawan Riset Mikroplastik.

    Dia mengungkap bahwa Jakarta menjadi kota dengan tingkat kontaminasi mikroplastik udara tertinggi di Indonesia, dengan jmlah 37 partikel dalam periode waktu 2 jam, jauh di atas kota lain seperti Malang 2 partikel mikroplastik dalam periode waktu 2 jam

    4. Sumber Mikroplastik di Udara

    ”Sumber utama mikroplastik di udara berasal dari pembakaran terbuka sampah plastik dan sampah rumah tangga, degradasi produk plastik dan tekstil sintetis, serta emisi kendaraan bermotor akibat gesekan ban dan rem” Ungkap Sofi Azilan Aini

    Beberapa studi internasional menunjukkan bahwa proses pembakaran plastik dapat menghasilkan partikel mikroplastik dan aerosol sintetis yang bertahan lama di udara dan terbawa angin hingga ratusan kilometer. Ketika partikel-partikel ini bereaksi dengan uap air di atmosfer, mereka dapat turun bersama air hujan dan membentuk fenomena yang kini dikenal sebagai hujan mikroplastik.

    5. Langkah-langkah pencegahan

    Untuk mengatasi persoalan ini, BRIN mendorong langkah konkret lintas sektor. Pertama, memperkuat riset dan pemantauan kualitas udara dan air hujan secara rutin di kota-kota besar. Kedua, memperbaiki pengelolaan limbah plastik di hulu, termasuk pengurangan plastik sekali pakai dan peningkatan fasilitas daur ulang. Ketiga, mendorong industri tekstil agar menerapkan sistem filtrasi pada mesin cuci guna menahan pelepasan serat sintetis.

    Selain itu, edukasi publik menjadi kunci penting. Reza mengajak masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik, memilah sampah, dan tidak membakar limbah sembarangan. “Kesadaran masyarakat bisa menekan polusi mikroplastik secara signifikan,” ujarnya.

    Menurutnya, hujan yang kini mengandung partikel plastik adalah refleksi dari perilaku manusia terhadap bumi. “Langit Jakarta sebenarnya sedang memantulkan perilaku manusia di bawahnya. Plastik yang kita buang sembarangan, asap yang kita biarkan mengepul, sampah yang kita bakar karena malas memilah semuanya kembali pada kita dalam bentuk yang lebih halus, lebih senyap, tapi jauh lebih berbahaya.,” tutup Reza.

    Rekomendasi Kebijakan ECOTON untuk Pemerintah dan Kementerian Lingkungan Hidup

    ECOTON mendorong Kementrian Lingkungan Hidup untuk mengambil langkah-langkah strategis berikut:

    Melarang pembakaran sampah terbuka dan memperkuat penegakan hukum lingkungan di tingkat kelurahan.
    Meningkatkan fasilitas pemilahan sampah dari sumber serta memperluas jaringan zerowaste cities di setiap kecamatan.
    Mengembangkan sistem pengolahan organik (kompos dan biodigester) untuk mengurangi volume sampah yang berpotensi dibakar.
    Melakukan pemantauan berkala kandungan mikroplastik di udara dan air hujan Jakarta sebagai dasar kebijakan berbasis sains.
    Menguatkan kampanye publik dan pendidikan lingkungan untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap pembakaran sampah dan penggunaan plastik sekali pakai.