kab/kota: Malang

  • ECOTON Temukan Mikroplastik di Air Hujan Malang Raya, Pembakaran Sampah Jadi Sumber Dominan

    ECOTON Temukan Mikroplastik di Air Hujan Malang Raya, Pembakaran Sampah Jadi Sumber Dominan

    Malang (beritajatim.com) – Temuan terbaru dari tim peneliti Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON) mengungkap air hujan di Malang Raya telah terkontaminasi mikroplastik. Hasil analisis sampel yang dikumpulkan pada 7–9 November 2025 menunjukkan seluruh lima titik pengambilan sampel—Sudimoro, Gadang, Merjosari, Singosari, dan Blimbing—positif mengandung partikel mikroplastik, dengan konsentrasi tertinggi tercatat di Blimbing mencapai 98 partikel per liter.

    Jenis mikroplastik yang paling dominan adalah fiber atau serat halus sintetis, dengan proporsi lebih dari 80 persen dari total keseluruhan partikel. Selain fiber, tim juga mendeteksi keberadaan film atau filamen yang berasal dari lapisan tipis kantong plastik dan kemasan sekali pakai, serta fragmen yang merupakan pecahan kecil plastik keras.

    Kepala Laboratorium Mikroplastik Ecoton, Rafika Aprilianti, menjelaskan bahwa sumber utama kontaminasi tersebut berasal dari aktivitas masyarakat, khususnya pembakaran sampah plastik yang memicu pelepasan partikel mikroskopis ke udara.

    “Saat masyarakat membakar sampah plastik, partikel mikroskopis plastik ikut terlepas ke udara bersama asap dan debu. Partikel-partikel tersebut kemudian terbawa angin, mengalami pengembunan di atmosfer, lalu turun kembali ke permukaan bumi bersama butiran hujan. Mekanisme ini dikenal sebagai wet deposition, di mana udara tercemar menjadi medium baru penyebaran plastik,” ujar Rafika Aprilianti.

    Rafika menegaskan ancaman ini tidak hanya berdampak pada kualitas udara ambien, tetapi juga pada sumber daya air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data kontribusi sumber mikroplastik, pembakaran sampah plastik tercatat sebagai kontributor terbesar dengan 55 persen. Sektor transportasi—melalui abrasi ban dan aspal—menyumbang 33,3 persen. Sementara sektor rumah tangga, termasuk laundry dan tekstil, memberikan kontribusi 27,7 persen, disusul limbah kemasan plastik tak terkelola sebesar 22 persen.

    Fenomena turunnya mikroplastik bersama air hujan menambah daftar ancaman dari polusi plastik. Partikel berukuran di bawah 5 milimeter tersebut kini telah terdeteksi di udara dan air hujan di berbagai wilayah dunia, termasuk Malang Raya. Ukurannya yang mikroskopis membuat partikel tersebut mudah terhirup, terserap tanah, masuk sungai, hingga mencemari air tanah yang menjadi sumber air minum masyarakat.

    Sejumlah studi internasional yang dipublikasikan di jurnal Science of the Total Environment (2022) dan Environmental Pollution (2023) menunjukkan bahwa mikroplastik di atmosfer dapat mengikat logam berat seperti timbal dan kadmium, serta bahan kimia berbahaya seperti Bisphenol-A (BPA), phthalates, dan flame retardants. Zat-zat tersebut diketahui berpotensi menimbulkan peradangan saluran pernapasan, stres oksidatif, gangguan hormon, hingga risiko karsinogenik.

    “Temuan ini menjadi fenomena terbentuknya siklus plastik atmosferik, di mana partikel plastik yang berasal dari pembakaran sampah mengalami kondensasi dan kembali ke permukaan bumi bersama hujan. Partikel mikroplastik yang turun bersama air hujan bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga membuka jalur paparan baru bagi manusia melalui udara yang dihirup, air yang diminum, dan tanah,” ujar Alaika Rahmatullah, Peneliti Ecoton.

    Berdasarkan temuan tersebut, ECOTON merekomendasikan sejumlah langkah kebijakan kepada pemerintah daerah. Pertama, Pemkot Malang diminta melarang pembakaran terbuka sampah plastik, karena aktivitas tersebut menjadi penyumbang terbesar polusi mikroplastik di atmosfer. Kedua, pemerintah daerah didorong memperkuat kebijakan pengurangan plastik sekali pakai, melihat dominasi jenis fiber dan film dalam sampel air hujan.

    Rekomendasi berikutnya adalah pengembangan penelitian dan pemantauan berkala mengenai mikroplastik di air hujan dengan melibatkan universitas, lembaga riset, hingga komunitas masyarakat. Selain itu, ECOTON menekankan pentingnya integrasi isu mikroplastik dalam kebijakan kesehatan masyarakat, termasuk meneliti hubungan paparan mikroplastik terhadap peningkatan kasus asma, bronkitis kronis, dan gangguan endokrin di wilayah padat pembakaran sampah. Parameter mikroplastik juga diminta dimasukkan ke dalam kajian risiko kesehatan lingkungan (EHRA) serta pengujian kualitas air minum. [luc/beq]

  • Sertifikasi Halal Gratis Jadi Pembuka Rezeki 107 Ribu P3H

    Sertifikasi Halal Gratis Jadi Pembuka Rezeki 107 Ribu P3H

     

    Liputan6.com, Jakarta Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) terus digencarkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka kesempatan luas bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan sertifikat halal tanpa biaya.

    Program ini tidak hanya menjamin kehalalan produk, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi umat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penerima manfaat program ini, Dian Lestari, sebagai Pendamping Proses Produk Halal (P3H) asal Malang, Jawa Timur.

    “Saya adalah orang tua tunggal dari dua anak. Dulu saya bingung bagaimana menafkahi keluarga setelah kehilangan pasangan karena beliau meninggal dunia. Tapi setelah menjadi pendamping proses produk halal, ternyata bisa mengubah hidup saya. Sekarang penghasilan saya stabil dan saya bisa mendampingi banyak pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal gratis dari program SEHATI Bapak Presiden Prabowo,” ungkapnya, Sabtu (15/11/2025).

    Dian menjelaskan program sertifikasi halal tidak hanya menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap produk halal dan thayyib, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

    “Rasanya luar biasa, bisa menolong banyak orang sambil menafkahi keluarga sendiri. Saya percaya menebar kebaikan bisa dimulai dari hal sederhana, memastikan produk yang kita konsumsi jelas halal dan toyyib (baik),” tuturnya.

    “Sekarang sudah lebih dari 10 juta produk bersertifikat halal, artinya jutaan keluarga Indonesia kini lebih tenang dan terlindungi. Program ini juga membuka jalan rezeki, lebih dari 107 ribu pendamping halal kini bisa meningkatkan kesejahteraannya, bahkan penghasilan banyak di antara kami sudah di atas UMR, saya termasuk salah satunya, dari membantu UMKM kini bisa mandiri dan menafkahi keluarga dengan lebih baik,” tambahnya.

     

     

  • Menteri PU soal Pembangunan Gedung Ponpes Al Khoziny: Secepatnya tapi Harus Benar
                
                    
                        
                            Surabaya
                        
                        14 November 2025

    Menteri PU soal Pembangunan Gedung Ponpes Al Khoziny: Secepatnya tapi Harus Benar Surabaya 14 November 2025

    Menteri PU soal Pembangunan Gedung Ponpes Al Khoziny: Secepatnya tapi Harus Benar
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com
    – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebut, pihaknya bakal secepatnya membangun gedung baru Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim).
    Bangunan tiga lantai
    Ponpes Al Khoziny
    itu ambruk ketika para santri sedang shalat ashar pada Senin (29/9/20/2025). Penyebabnya diduga karena kegagalan konstruksi.
    “Mulai
    start
    -nya, kita upayakan secepat-cepatnya, secepat-sepetanya. Tapi kan teknokratnya mesti benar,” kata Dody di Universitas Airlangga (Unair), Jumat (14/11/2025).
    Dody mengatakan, pihaknya masih harus melakukan sejumlah langkah sebelum mulai proses pembangunan. Dimulai dari melaksanakan
    feasibility study
    atau studi kelayakan.
    “Teknokratisnya kan kita selesaikan dulu. Ada kajian FS (Feasibility Study) dan seterusnya, baru kita kemudian mengajukan penganggaran ke Kementerian Keuangan,” ucapnya.
    Selain itu, pihaknya harus memastikan bahwa proses pembangunan gedung itu sudah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
    “Kan ada tanah baru itu kan, bisa kita cek tanahnya itu seperti apa, tanahnya siapa, kita mesti cek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) ada apa enggak, ada seterusnya, seterusnya,” tambahnya.
    Dody menampik kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan datang saat
    groundbreaking
    atau penandaan dimulainya proyek pembangunan Ponpes Al Khoziny.
    “Pak Presiden enggak begitu suka
    groundbreaking
    . Kalau meresmikan beliau suka, tapi kalau sudah selesai ya, kalau belum beliau enggak begitu hobi,” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan membangun ulang gedung Ponpes Al Khoziny yang ambruk. Lokasi pembangunan berjarak sekitar 1,4 kilometer dari titik Ponpes Al Khoziny.
    Lahan lokasi bangunan baru Ponpes Al Khoziny ini memiliki luas 1.400 meter persegi yang disediakan oleh pihak yayasan.
    Lahan itu masih berupa lahan kosong persawahan di Jalan Siwalanpanji II, Desa Siwalanpanji, Kecamatan Buduran, Kabupaten
    Sidoarjo
    . Lokasi ini berdekatan dengan Jalan Jenggolo dan Jalan Raya utama Surabaya-Malang.
    Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Dewi Chomistriana mengatakan, alasan pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny di lokasi berbeda karena aksesnya mudah.
    “Di sini kita lihat aksesnya sangat mudah, dekat dengan jalan raya, cukup lebar jalannya. Jadi kami kira pemindahan kni jalan terbaik,” kata Dewi Chomistriana saat ditanya
    Kompas.com
    di lokasi, Kamis (13/11/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Operasi Drainase Besar-besaran, Pemkot Surabaya Gempur Titik Rawan Banjir

    Operasi Drainase Besar-besaran, Pemkot Surabaya Gempur Titik Rawan Banjir

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mengoptimalkan berbagai langkah penanganan banjir dan genangan menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari 2026. Fokus utama diarahkan pada percepatan proyek drainase dan pemeliharaan infrastruktur pengendali air di seluruh wilayah Surabaya.

    Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan penyelesaian proyek drainase menjadi prioritas utama agar semua pekerjaan dapat rampung sebelum akhir tahun. Menurutnya, sebagian besar proyek tersebut ditargetkan selesai pada akhir November 2025.

    “Insyaallah di akhir November selesai semua. Tapi, alhamdulillah di bulan Oktober sudah hujan. Nah berarti apa, strategi saya untuk menahan agar tidak terjadi genangan kita keluarkan mobil-mobil PMK (Pemadam Kebakaran),” kata Wali Kota Eri beberapa waktu lalu.

    Ia menjelaskan, mobil PMK dikerahkan untuk membantu mempercepat aliran air saat hujan deras mengguyur kota. Setidaknya terdapat 28 unit mobil PMK yang disiagakan pemkot di berbagai titik rawan genangan setiap kali hujan turun.

    “Kita punya 28 unit, keluar semua setiap hujan. Dan ini semoga sampai akhir November kita bisa mengatasi itu, sehingga ketika ini jadi semua, bisa selesai,” ujarnya.

    Wali Kota Eri menyebutkan sejumlah kawasan yang selama puluhan tahun kerap dilanda banjir kini mulai terbebas dari genangan setelah sistem drainase diperbaiki.

    “Saya kasih contoh di Pakal, puluhan tahun banjir, 30 tahun bisa selesai. Yang namanya Dukuh Kupang itu lima puluh tahun, hari ini bisa selesai, tidak banjir,” tuturnya.

    Selain wilayah Pakal, Pemkot Surabaya juga menyiapkan penanganan banjir di kawasan Sukomanunggal pada tahun depan. Wali Kota Eri berharap masyarakat setempat mau bekerja sama mendukung pembangunan saluran baru agar tidak terjadi hambatan di lapangan.

    “Kayak di Kecamatan Sukomanunggal itu (warga) tidak mau dibuatkan saluran, akhirnya banjir. Makanya saya bilang tahun depan (warga) harus mau. Bagaimana camat dan lurah bisa meyakinkan bahwa ketika dibuatkan saluran maka tidak menjadikan banjir,” tegasnya.

    Wali Kota Eri optimistis dengan rampungnya proyek-proyek drainase tahun ini, sejumlah kawasan akan terbebas dari genangan saat musim hujan. “Saya mohon doanya warga Surabaya, insyaallah November selesai, maka ada kawasan-kawasan yang terbebas banjir. Nanti di tahun depan kita lakukan lagi untuk per-kawasan,” imbuh Cak Eri, sapaan lekat Wali Kota Surabaya.

    Sebagai bagian dari upaya penanganan, Cak Eri bahkan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik genangan pada Selasa (5/11/2025). Beberapa lokasi yang dipantau antara lain Jalan Jemursari, Jalan Sidosermo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Tidar, Jalan Embong Malang, hingga Jalan Tanjungsari – Kecamatan Sukomanunggal.

    Di kawasan Tanjungsari, ia menemukan sejumlah bangunan rumah warga berdiri di atas saluran air sehingga menghambat aliran. “Jangan sampai (bangunan) ada di luar persil. Ini sudah puluhan tahun terus gimana mau bisa menyelesaikan banjir kalau masih ada seperti ini?” ujarnya.

    Karena itu, Cak Eri meminta camat dan lurah setempat untuk mengimbau warga agar menyesuaikan bangunan dengan batas tanah yang sah. “Kalau salurannya ditutupi rumah, terus gimana ini. Makanya saya minta tolong Pak Camat dan LPMK, kumpulkan warganya, diingatkan rumahnya harus mundur sesuai dengan surat tanahnya,” tegasnya.

    Tak hanya rumah, Cak Eri juga melarang pembangunan jembatan pribadi di atas saluran karena dapat mempersempit ruang aliran air. “Jangan buat jembatan di sini, akhirnya air yang mengalir ditutupi begini. Sudah dibongkar saja,” tegas dia.

    Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya, Syamsul Hariadi, menyebutkan kondisi serupa banyak ditemukan di kawasan Tanjungsari. “Karena salurannya kecil dan rumah-rumah banyak yang maju ke jalan, sehingga aliran ke muara juga tidak lancar,” katanya.

    Sebagai solusi, Syamsul mengatakan pihaknya akan melakukan pelebaran saluran menggunakan box culvert pada tahun depan. Air dari kawasan itu nantinya dialirkan menuju arah timur Jalan Asem Mulya, lalu ke saluran Greges dan Bozem Morokrembangan.

    “Rencananya tahun depan akan kita lebarkan salurannya,” ujarnya.

    Syamsul menjelaskan hingga awal November 2025, progres pengerjaan proyek drainase telah mencapai sekitar 70 persen. “Untuk saat ini paket-paket pekerjaan drainase itu sudah 70 persen kita selesaikan. Kemudian yang 20 persen selesai di akhir November, sisanya (proyek besar) insyaallah kita selesaikan di Desember,” paparnya.

    Menurutnya, percepatan dilakukan agar seluruh proyek rampung sebelum puncak musim hujan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), intensitas hujan tahun ini diprediksi relatif sama dengan tahun sebelumnya, dengan puncak terjadi pada Januari–Februari 2026.

    Selain percepatan proyek, Pemkot Surabaya juga memperkuat sistem pompa air dan pembersihan saluran. Saat ini, terdapat 76 rumah pompa aktif dan akan ditambah lima unit baru pada akhir 2025 sehingga total menjadi 81 rumah pompa.

    “Jumlah petugas di setiap rumah pompa bervariasi antara empat hingga delapan orang, tergantung pada ukuran dan kapasitas pompa,” jelas Syamsul.

    Syamsul menambahkan, pembangunan rumah pompa juga difokuskan di wilayah selatan Surabaya, seperti Menanggal, Ahmad Yani, Ketintang, Karah, dan Rungkut Menanggal. Menurutnya, beberapa titik tersebut selama ini menjadi langganan banjir saat hujan deras.

    “Kita fokus di wilayah selatan tahun ini,” ungkapnya.

    Selain infrastruktur, Syamsul memastikan DSDABM Surabaya juga melakukan koordinasi rutin dengan BMKG untuk deteksi dini cuaca ekstrem. Informasi prakiraan hujan menjadi acuan pemkot untuk menyalakan pompa, membuka pintu air, dan menurunkan Satgas lapangan.

    “Biasanya sekitar satu sampai dua jam sebelum hujan turun, kita sudah mendapat peringatan dari BMKG,” tuturnya.

    Syamsul juga mengungkap persoalan klasik yang menjadi tantangan penanganan banjir, yakni sampah yang menyumbat aliran air. Menurutnya, banyak saluran yang tersumbat oleh sampah rumah tangga hingga benda besar seperti helm, sofa, bahkan kasur.

    “Ada banyak macam sampah di sana, terutama di saluran Greges yang menuju Bozem Morokrembangan,” sebutnya.

    Untuk mengantisipasi penyumbatan, Pemkot Surabaya menyiagakan Satgas dan petugas rumah pompa selama 24 jam dengan sistem tiga shift. Mereka bertugas menyaring dan mengangkat sampah dari saluran agar pompa bisa berfungsi maksimal.

    “Kita siagakan Satgas 24 jam,” ujar Syamsul.

    Namun, Syamsul kembali menegaskan, kesadaran masyarakat memegang peran penting dalam menjaga saluran tetap bersih. Tanpa dukungan warga, upaya penanganan banjir dan genangan yang dilakukan Pemkot Surabaya tidak akan berjalan efektif.

    “Dengan penanganan yang maksimal ini, kami juga meminta kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air,” pungkasnya. (adv/rio/but)

  • Selingkuh dengan Polwan, Anggota DPRD Kota Blitar Dibebastugaskan

    Selingkuh dengan Polwan, Anggota DPRD Kota Blitar Dibebastugaskan

    Blitar (beritajatim.com) – Anggota DPRD Kota Blitar berinisial GP harus menanggalkan seluruh jabatannya di Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Dia dibebastugaskan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang anggota Polwan berinisial W.

    Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, mengonfirmasi telah menerima surat keputusan penetapan tersangka terhadap GP sekitar satu minggu lalu. Usai menerima surat tersebut DPRD Kota Blitar kemudian mengambil sikap dengan non aktifkan GP.

    “Surat keputusan tersangka GP sudah kami terima minggu lalu. Saat ini memang tidak ada penahanan, namun yang bersangkutan kami berhentikan dari seluruh alat kelengkapan dewan,” ujar Syahrul, Jumat (14/11/2025).

    Skandal yang menjerat GP bermula dari dugaan perselingkuhan dengan Polwan berinisial W di salah satu hotel di Kota Batu, Malang. Dugaan ini muncul setelah W digerebek oleh suaminya sendiri, NW.

    Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwenang, disebutkan adanya keterlibatan GP dalam peristiwa tersebut, yang kemudian menyeretnya pada status tersangka.

    Syahrul menegaskan, meski proses hukum telah berjalan, DPRD tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Meskipun kasus ini mengandung unsur etik yang kuat, Badan Kehormatan (BK) DPRD memilih untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan. BK telah mulai mengumpulkan informasi, namun ranah etik belum menjadi prioritas utama.

    “BK sudah bergerak mencari informasi, tapi tidak bisa mengambil keputusan secara hukum. Karena itu, ranah etik belum menjadi prioritas,” jelas Syahrul.

    Ia menambahkan, BK akan memanggil GP dalam waktu dekat untuk dimintai klarifikasi. Proses kode etik baru akan diproses sesuai aturan yang berlaku setelah seluruh proses hukum yang sedang berjalan selesai. [owi/beq]

  • Gunung Rinjani Diserbu 72.528 Turis, Wisata Nonpendakian Jadi Favorit

    Gunung Rinjani Diserbu 72.528 Turis, Wisata Nonpendakian Jadi Favorit

    Mataram, Beritasatu.com – Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dikunjungi 72.528 wisatawan nusantara maupun mancanegara sejak awal tahun hingga Oktober 2025. Wisata nonpendakian menjadi salah satu favorit.

    “Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani telah menyedot perhatian lokal maupun mancanegara dengan total kunjungan yang terus naik mencapai 72.528 orang pada destinasi wisata pendakian,” kata Kepala Balai TNGR Yarman di Mataram dikutip dari Antara, Jumat (14/11/2025).

    Ia mengatakan destinasi wisata nonpendakian di kawasan kaki Gunung Rinjani telah dibuka kembali setelah sebelumnya ditutup dampak cuaca ekstrem pada awal Februari 2025.

    Adapun destinasi wisata alam non pendakian tersebut, di antaranya wisata Tangkok Adeng, Desa Lenek Duren, Kecamatan Lenek, wisata Bornong Bike Park Desa Aik Prapa, Kecamatan Aikmel, dan wisata Bukit Malang via Tombong Rebo Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur.

    Kemudian wisata Sebau Desa Sapit, Kecamatan Suela, wisata Savana Propok Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, dan Bukit Gedong Desa Bebidas, Kecamatan Wanasaba, serta wisata jalur sepeda Sembalun, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

    “Jumlah pengunjung pada destinasi wisata nonpendakian baik wisatawan lokal maupun mancanegara, yakni 43.502 orang,” katanya.

    Balai Taman Nasional Gunung Rinjani mengingatkan para pendaki untuk tetap waspada saat melakukan pendakian menuju Gunung Rinjani atau wisata nonpendakian pada musim penghujan 2025.

    “Hujan tiba, pendaki bijak bersiap dan tetap waspada saat melakukan pendakian di kawasan Gunung Rinjani,” kata Yarman.

    Ia mengatakan Rinjani tetap mempesona di bawah rinai hujan, tetapi ingat, mendaki saat musim hujan butuh persiapan lebih dari sekadar tekad. Hujan bukan penghalang untuk mencintai alam, tapi pengingat untuk lebih bijak ketika beraktivitas di dalamnya.

    “Hujan boleh turun, tetapi jangan biarkan kewaspadaan ikut reda,” katanya.

    Tips pendakian Gunung Rinjani di musim hujan

    Jika ingin mendaki Gunung Rinjani saat musim hujan, maka pendaki harus mempersiapkan berbagai hal, di antaranya cek prakiraan cuaca dan status jalur sebelum berangkat.

    Kemudian siapkan perlengkapan antiair, seperti jas hujan, cover bag, dry bag, hingga sepatu tahan air.

    Selain itu, jaga suhu dan energi dengan menggunakan jaket tebal, makanan tinggi kalori, dan termos air hangat.

    “Fokus dan waspada pada jalur yang licin,” katanya.

    Ia mengatakan utamakan keselamatan, puncak bukan segalanya, pulang dengan selamat adalah segalanya.

    “Tetap waspada untuk keselamatan,” katanya.

  • Daftar Lengkap UMK 2025 di Seluruh Wilayah Indonesia, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah

    Daftar Lengkap UMK 2025 di Seluruh Wilayah Indonesia, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.

    Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya. 

    Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.

    Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak. 

    Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.

    Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
    UMP 2025

    PROVINSI

    UMP 2025

    Aceh

    Rp3.685.615

    Sumatera Utara

    Rp2.992.599

    Sumatera Barat

    Rp2.994.193

    Sumatera Selatan

    Rp3.681.570

    Kepulauan Riau

    Rp3.623.653

    Riau

    Rp3.508.775

    Lampung

    Rp2.893.069

    Bengkulu

    Rp2.670.039

    Jambi

    Rp3.234.533

    Kepulauan Bangka Belitung

    Rp3.876.600

    Banten

    Rp2.905.119

    DKI Jakarta

    Rp5.396.760

    Jawa Barat

    Rp2.191.232

    Jawa Tengah

    Rp2.169.348

    Daerah Istimewa Yogyakarta

    Rp2.264.080

    Jawa Timur

    Rp2.305.984

    Bali

    Rp2.996.560

    Nusa Tenggara Barat

    Rp2.602.931

    Nusa Tenggara Timur

    Rp2.328.969

    Kalimantan Barat

    Rp2.878.286

    Kalimantan Tengah

    Rp3.473.621

    Kalimantan Selatan

    Rp3.496.194

    Kalimantan Utara

    Rp3.580.160

    Kalimantan Timur

    Rp3.579.313

    Sulawesi Utara

    Rp3.775.425

    Sulawesi Tengah

    2.914.583

    Sulawesi Tenggara

    Rp3.073.551

    Sulawesi Selatan

    Rp3.657.527

    Sulawesi Barat

    Rp3.104.430

    Gorontalo

    Rp3.221.731

    Maluku Utara

    Rp3.408.000

    Maluku

    Rp3.141.699

    Papua

    Rp4.285.848

    Papua Barat

    Rp3.615.000

    Papua Tengah

    Rp4.285.848

    Papua Barat Daya

    Rp3.615.000

    Papua Pegunungan

    Rp4.285.848

    Papua Selatan

    Rp4.285.848

    UMK Jawa Timur

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Timur: 2,305,985
    Pacitan
    2,364,287

    Ponorogo
    2,402,959

    Trenggalek
    2,378,784

    Tulungagung
    2,470,800

    Blitar
    2,413,974

    Kediri
    2,492,811

    Malang
    3,553,530

    Lumajang
    2,429,764

    Jember
    2,838,642

    Banyuwangi
    2,810,139

    Bondowoso
    2,347,359

    Situbondo
    2,335,209

    Probolinggo
    2,989,407

    Pasuruan
    4,866,890

    Sidoarjo
    4,870,511

    Mojokerto
    4,856,026

    Jombang
    3,137,004

    Nganjuk
    2,405,255

    Madiun
    2,400,321

    Magetan
    2,406,719

    Ngawi
    2,397,928

    Bojonegoro
    2,525,132

    Tuban
    3,050,400

    Lamongan
    3,012,164

    Gresik
    4,874,133

    Bangkalan
    2,397,550

    Sampang
    2,335,661

    Pamekasan
    2,376,614

    Sumenep
    2,406,551

    Kota Kediri
    2,572,361

    Kota Blitar
    2,481,450

    Kota Malang
    3,507,693

    Kota Probolinggo
    2,876,657

    Kota Pasuruan
    3,358,557

    Kota Mojokerto
    3,031,000

    Kota Madiun
    2,422,105

    Kota Surabaya
    4,961,753

    Kota Batu
    3,360,466

    UMK Banten

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Banten: 2,905,119
    Pandeglang
    3,206,640

    Lebak
    3,172,384

    Tangerang
    4,901,117

    Serang
    4,857,353

    Kota Tangerang
    5,069,708

    Kota Cilegon
    5,128,084

    Kota Serang
    4,418,261

    Kota Tangsel
    4,974,392

    UMK Jawa Barat

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Barat: 2,191,232
    Kota Depok
    5,195,722

    Bogor
    4,877,211

    Sukabumi
    3,604,483

    Cianjur
    3,104,584

    Bandung
    3,757,285

    Garut
    2,328,555

    Tasikmalaya
    2,699,992

    Ciamis
    2,225,279

    Kuningan
    2,209,519

    Cirebon
    2,681,382

    Majalengka
    2,404,633

    Sumedang
    3,732,088

    Indramayu
    2,794,237

    Subang
    3,508,626

    Purwakarta
    4,792,253

    Karawang
    5,599,593

    Bekasi
    5,558,515

    Bandung Barat
    3,736,741

    Pangandaran
    2,221,724

    Kota Bogor
    5,126,897

    Kota Sukabumi
    3,018,635

    Kota Bandung
    4,482,914

    Kota Cirebon
    2,697,685

    Kota Bekasi
    5,690,753

    Kota Cimahi
    3,863,692

    Kota Tasikmalaya
    2,801,963

    Kota Banjar
    2,204,754

    UMK Jawa Tengah

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Tengah: 2,169,349
    Cilacap
    2,640,248

    Banyumas
    2,338,410

    Purbalingga
    2,338,283

    Banjarnegara
    2,170,475

    Kebumen
    2,259,873

    Purworejo
    2,265,937

    Wonosobo
    2,299,521

    Magelang
    2,467,488

    Boyolali
    2,396,598

    Klaten
    2,389,872

    Sukoharjo
    2,359,488

    Wonogiri
    2,180,587

    Karanganyar
    2,437,110

    Sragen
    2,182,200

    Grobogan
    2,254,089

    Blora
    2,238,431

    Rembang
    2,236,169

    Pati
    2,332,350

    Kudus
    2,680,485

    Jepara
    2,610,224

    Demak
    2,940,716

    Semarang
    2,750,136

    Temanggung
    2,246,850

    Kendal
    2,783,455

    Batang
    2,534,382

    Pekalongan
    2,486,653

    Pemalang
    2,296,140

    Tegal
    2,333,586

    Brebes
    2,239,801

    Kota Magelang
    2,281,230

    Kota Surakarta
    2,416,560

    Kota Salatiga
    2,533,583

    Kota Semarang
    3,454,827

    Kota Pekalongan
    2,545,138

    Kota Tegal

    2,376,684

    UMK Yogyakarta

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    DIY: 2,264,081
    Kulon Progo
    2,351,240

    Bantul
    2,360,533

    Gunung Kidul
    2,330,264

    Sleman
    2,466,515

    Kota Yogyakarta
    2,655,042

    Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah

  • Daftar Lengkap UMK 2025 di Seluruh Wilayah Indonesia, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah

    Daftar Lengkap UMP dan UMK 2025, Bekasi Tertinggi, Banjarnegara Terendah

    Bisnis.com, JAKARTA – UMR, UMK, dan UMP adalah singkatan untuk Upah Minimum Regional, Upah Minimum Kabupaten/Kota, dan Upah Minimum Provinsi. Ya, ketiganya memiliki kesamaan, yakni mengacu pada standar upah minimum.

    Secara garis besar, upah minimum adalah standar gaji terendah yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja atau karyawannya. 

    Besaran upah minimum itu ditetapkan oleh pemerintah, dan biasanya akan meningkat setiap tahunnya.

    Tujuan penetapan upah minimum adalah untuk menjamin pekerja memperoleh penghasilan yang mencukupi demi memenuhi kebutuhan hidup layak. 

    Karena biaya hidup di setiap daerah berbeda-beda, nominal upah minimum pun bervariasi.

    Berikut daftar lengkap UMP dan UMK 2025, mana kota yang tertinggi dan terendah
    UMP 2025

    PROVINSI

    UMP 2025

    Aceh

    Rp3.685.615

    Sumatera Utara

    Rp2.992.599

    Sumatera Barat

    Rp2.994.193

    Sumatera Selatan

    Rp3.681.570

    Kepulauan Riau

    Rp3.623.653

    Riau

    Rp3.508.775

    Lampung

    Rp2.893.069

    Bengkulu

    Rp2.670.039

    Jambi

    Rp3.234.533

    Kepulauan Bangka Belitung

    Rp3.876.600

    Banten

    Rp2.905.119

    DKI Jakarta

    Rp5.396.760

    Jawa Barat

    Rp2.191.232

    Jawa Tengah

    Rp2.169.348

    Daerah Istimewa Yogyakarta

    Rp2.264.080

    Jawa Timur

    Rp2.305.984

    Bali

    Rp2.996.560

    Nusa Tenggara Barat

    Rp2.602.931

    Nusa Tenggara Timur

    Rp2.328.969

    Kalimantan Barat

    Rp2.878.286

    Kalimantan Tengah

    Rp3.473.621

    Kalimantan Selatan

    Rp3.496.194

    Kalimantan Utara

    Rp3.580.160

    Kalimantan Timur

    Rp3.579.313

    Sulawesi Utara

    Rp3.775.425

    Sulawesi Tengah

    2.914.583

    Sulawesi Tenggara

    Rp3.073.551

    Sulawesi Selatan

    Rp3.657.527

    Sulawesi Barat

    Rp3.104.430

    Gorontalo

    Rp3.221.731

    Maluku Utara

    Rp3.408.000

    Maluku

    Rp3.141.699

    Papua

    Rp4.285.848

    Papua Barat

    Rp3.615.000

    Papua Tengah

    Rp4.285.848

    Papua Barat Daya

    Rp3.615.000

    Papua Pegunungan

    Rp4.285.848

    Papua Selatan

    Rp4.285.848

    UMK Jawa Timur

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Timur: 2,305,985
    Pacitan
    2,364,287

    Ponorogo
    2,402,959

    Trenggalek
    2,378,784

    Tulungagung
    2,470,800

    Blitar
    2,413,974

    Kediri
    2,492,811

    Malang
    3,553,530

    Lumajang
    2,429,764

    Jember
    2,838,642

    Banyuwangi
    2,810,139

    Bondowoso
    2,347,359

    Situbondo
    2,335,209

    Probolinggo
    2,989,407

    Pasuruan
    4,866,890

    Sidoarjo
    4,870,511

    Mojokerto
    4,856,026

    Jombang
    3,137,004

    Nganjuk
    2,405,255

    Madiun
    2,400,321

    Magetan
    2,406,719

    Ngawi
    2,397,928

    Bojonegoro
    2,525,132

    Tuban
    3,050,400

    Lamongan
    3,012,164

    Gresik
    4,874,133

    Bangkalan
    2,397,550

    Sampang
    2,335,661

    Pamekasan
    2,376,614

    Sumenep
    2,406,551

    Kota Kediri
    2,572,361

    Kota Blitar
    2,481,450

    Kota Malang
    3,507,693

    Kota Probolinggo
    2,876,657

    Kota Pasuruan
    3,358,557

    Kota Mojokerto
    3,031,000

    Kota Madiun
    2,422,105

    Kota Surabaya
    4,961,753

    Kota Batu
    3,360,466

    UMK Banten

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Banten: 2,905,119
    Pandeglang
    3,206,640

    Lebak
    3,172,384

    Tangerang
    4,901,117

    Serang
    4,857,353

    Kota Tangerang
    5,069,708

    Kota Cilegon
    5,128,084

    Kota Serang
    4,418,261

    Kota Tangsel
    4,974,392

    UMK Jawa Barat

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Barat: 2,191,232
    Kota Depok
    5,195,722

    Bogor
    4,877,211

    Sukabumi
    3,604,483

    Cianjur
    3,104,584

    Bandung
    3,757,285

    Garut
    2,328,555

    Tasikmalaya
    2,699,992

    Ciamis
    2,225,279

    Kuningan
    2,209,519

    Cirebon
    2,681,382

    Majalengka
    2,404,633

    Sumedang
    3,732,088

    Indramayu
    2,794,237

    Subang
    3,508,626

    Purwakarta
    4,792,253

    Karawang
    5,599,593

    Bekasi
    5,558,515

    Bandung Barat
    3,736,741

    Pangandaran
    2,221,724

    Kota Bogor
    5,126,897

    Kota Sukabumi
    3,018,635

    Kota Bandung
    4,482,914

    Kota Cirebon
    2,697,685

    Kota Bekasi
    5,690,753

    Kota Cimahi
    3,863,692

    Kota Tasikmalaya
    2,801,963

    Kota Banjar
    2,204,754

    UMK Jawa Tengah

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    Jawa Tengah: 2,169,349
    Cilacap
    2,640,248

    Banyumas
    2,338,410

    Purbalingga
    2,338,283

    Banjarnegara
    2,170,475

    Kebumen
    2,259,873

    Purworejo
    2,265,937

    Wonosobo
    2,299,521

    Magelang
    2,467,488

    Boyolali
    2,396,598

    Klaten
    2,389,872

    Sukoharjo
    2,359,488

    Wonogiri
    2,180,587

    Karanganyar
    2,437,110

    Sragen
    2,182,200

    Grobogan
    2,254,089

    Blora
    2,238,431

    Rembang
    2,236,169

    Pati
    2,332,350

    Kudus
    2,680,485

    Jepara
    2,610,224

    Demak
    2,940,716

    Semarang
    2,750,136

    Temanggung
    2,246,850

    Kendal
    2,783,455

    Batang
    2,534,382

    Pekalongan
    2,486,653

    Pemalang
    2,296,140

    Tegal
    2,333,586

    Brebes
    2,239,801

    Kota Magelang
    2,281,230

    Kota Surakarta
    2,416,560

    Kota Salatiga
    2,533,583

    Kota Semarang
    3,454,827

    Kota Pekalongan
    2,545,138

    Kota Tegal

    2,376,684

    UMK Yogyakarta

    UMP 2025 (Rp)

    UMK 2025 (Rp)

    DIY: 2,264,081
    Kulon Progo
    2,351,240

    Bantul
    2,360,533

    Gunung Kidul
    2,330,264

    Sleman
    2,466,515

    Kota Yogyakarta
    2,655,042

    Daftar UMK 2025 tertinggi dan terendah

  • Aksi Heroik Damkar Surabaya Selamatkan Anak Kucing Terjebak di Saluran Air

    Aksi Heroik Damkar Surabaya Selamatkan Anak Kucing Terjebak di Saluran Air

    Surabaya (beritajatim.com) – Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya melakukan aksi penyelamatan terhadap seekor anak kucing oranye (oren) yang kepalanya terjebak di saluran air, Kamis (13/11/2025).

    Peristiwa ini pertama kali dilaporkan oleh warga Perumahan Puri Mas, Gunung Anyar, Surabaya, pada Senin (3/11/2025) lalu.

    Kepala Bidang Pemadam Kebakaran DPKP Kota Surabaya, Wasis Sutikno, menjelaskan bahwa anak kucing tersebut ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di dalam saluran air rumah warga. “Jadi anak kucing itu terjebak di saluran air, hanya kepalanya yang kelihatan dari permukaan lubang,” ujar Wasis saat dikonfirmasi, Kamis (13/11/2025).

    Karena posisi kepala kucing sudah terjepit cukup dalam, petugas akhirnya terpaksa merusak sebagian saluran air demi menyelamatkan nyawa hewan malang itu. “Proses evakuasi berlangsung selama 17 menit, dimulai sejak petugas tiba di lokasi sekitar pukul 08.40 WIB dan selesai pada pukul 08.57 WIB,” jelasnya.

    Beruntung, setelah proses penyelamatan selesai, anak kucing berhasil diselamatkan dalam kondisi hidup. Wasis menambahkan, kucing tersebut tidak memiliki pemilik dan kemungkinan besar merupakan kucing liar. “Kucing yang berada di saluran air itu jenisnya kucing kampung liar,” tegasnya.

    Menanggapi kejadian ini, petugas DPKP Kota Surabaya mengimbau masyarakat agar segera menghubungi Call Center 112 jika menemukan situasi darurat, termasuk kasus penyelamatan hewan. “Kami selalu siap membantu masyarakat dalam kondisi apapun, termasuk penyelamatan hewan,” pungkas Wasis. (rma/kun)

  • Gubernur Khofifah Bahas Kerja Sama Strategis dengan Senior Minister Lee Hsien Loong di Singapura

    Gubernur Khofifah Bahas Kerja Sama Strategis dengan Senior Minister Lee Hsien Loong di Singapura

    Singapura (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bertemu dengan Senior Minister (SM) Singapura Lee Hsien Loong dalam rangka program Rising Fellowship di Singapura, Kamis (13/11/2025). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja sama antara Singapura dan provinsi-provinsi di Indonesia, khususnya Jawa Timur.

    Khofifah menjelaskan selama berada di Singapura, dirinya melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah pemangku kebijakan hingga kalangan swasta untuk membahas agenda strategis yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa Timur.

    “Kami bersyukur dan bahagia menerima program Rising Fellowship dari pemerintah Singapura. Program ini bertujuan untuk membina hubungan yang lebih erat antara Pemerintah Singapura dengan para pemimpin daerah di Indonesia,” kata Khofifah dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

    “Selama di Singapura, kami melakukan pertemuan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor publik dan swasta dalam kerja sama kami dengan Pemerintah Singapura,” tambahnya.

    Khofifah secara khusus menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lee Hsien Loong yang dinilainya sangat terbuka dalam membahas berbagai topik penting untuk kemajuan Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, keduanya mendiskusikan sejumlah isu strategis mulai dari pendidikan, kesehatan, investasi, hingga persoalan sosial kemasyarakatan.

    “Sangat berterima kasih kami diterima langsung Senior Minister Lee Hsien Loong, dan berdiskusi berbagai hal strategis untuk pembangunan di Jawa Timur. Mulai pendidikan, kesehatan, investasi, serta berbagai persoalan sosial kemasyarakatan,” ujar Khofifah.

    Lebih lanjut, Khofifah mengungkapkan saat ini terdapat 32 perwakilan dari Jawa Timur yang mengikuti pelatihan di bidang pendidikan melalui Program Rising Fellowship. “Saat ini juga sedang berjalan pelatihan kepala sekolah dan guru produktif SMA dan SMK di Jawa Timur sebanyak 30 orang ditambah dua orang yaitu dari Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Kepala Cabang Pendidikan Malang,” jelasnya.

    “Seminggu sebelumnya Pemprov Jatim juga mengirim direktur rumah sakit serta kepala dinas investasi untuk mengikuti training. Program ini semua juga dalam kerangka Rising Fellowship. Kami merasakan berbagai program dalam Rising Fellowship ini sangat besar manfaatnya bagi Jawa Timur,” imbuhnya.

    Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada Duta Besar Singapura untuk Indonesia HE. Kwook Fook Seng serta Dubes RI untuk Singapura YM. Suryopratomo yang telah membantu kelancaran kegiatan tersebut.

    “Terima kasih atas kerja sama yang baik ini. Terima kasih kepada Dubes RI untuk Singapura YM. Bapak Suryopratomo yang telah membantu kelancaran kegiatan kami selama di Singapura. Kami berharap program ini akan membuka peluang baru untuk kolaborasi lebih lanjut dan kemajuan bersama,” tandasnya.

    Sebagai informasi, Rising Fellowship merupakan program kerja sama yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh Perdana Menteri Singapura HE. Lee Hsien Loong bersama Presiden Indonesia Joko Widodo. Program ini bertujuan membangun jembatan kolaborasi yang lebih erat antara Singapura dan pemerintah provinsi di Indonesia dalam berbagai bidang strategis. [tok/beq]