Xcloud.id

kab/kota: Malang

  • Usai Dilantik, Wali Kota-Wakil Wali Kota Malang Belum Balik ke Balai Kota, Kemana?

    Usai Dilantik, Wali Kota-Wakil Wali Kota Malang Belum Balik ke Balai Kota, Kemana?

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Pasangan kepala daerah definitif di Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin belum berada di Kota Malang hingga Jumat sore (21/2/2025) pukul 17.00 WIB.

    Wahyu telah berada di Magelang untuk mengikuti retret. Sedangkan Ali Muthohirin masih berada di Jakarta.

    Sumber dari balai kota menjelaskan, Ali dijadwalkan tiba di Kota Malang pada Jumat malam. Meskipun tidak ada pasangan kepala daerah definitif, sistem pemerintahan di Kota Malang berjalan seperti biasa.

    Sumber itu menyebutkan, meskipun Wahyu berada di luar kota untuk mengikuti retret, namun Wahyu masih mengendalikan pemerintahan Kota Malang.

    “Bisa mengendalikan meskipun tidak di Kota Malang. Pemerintahan sekarang kan tidak harus hadir secara fisik. Wali kota bisa diajak dialog, bahkan minta tandatangan juga bisa,” ujarnya, Jumat (21/2/2025).

    Tidak ada posisi pelaksana harian untuk memimpin pemerintahan di Kota Malang. Ketika Ali tiba di Kota Malang nanti, ia tetap menjabat sebagai wakil wali kota.

    “Jabatannya tetap, tidak ada yang berubah. Pak wakil sepertinya tiba malam ini di Kota Malang,” kata sumber tersebut.

    Wahyu akan mengikuti retret di Magelang selama sepekan. Setelah itu, akan disusul oleh Ali yang juga mengikuti retret. Hanya saja jadwal yang akan diikuti Ali diperkirakan selepas Lebaran 2025.

    Tribun Jatim Network, mencoba menghubungi Ali dan Sekretaris Daerah, Erik Setyo Santoso untuk mengonfirmasi jalannya pemerintahan. Hingga berita ini diunggah, belum ada keterangan dari keduanya

  • Permintaan Maaf SMAN 6 Depok kepada Dedi Mulyadi usai Kepsek Dicopot, Akui Salah Tafsir Imbauan – Halaman all

    Permintaan Maaf SMAN 6 Depok kepada Dedi Mulyadi usai Kepsek Dicopot, Akui Salah Tafsir Imbauan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – SMAN 6 Depok meminta maaf kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait study tour yang berujung pada pencopotan kepala sekolah berinisial SF dari jabatannya.

    Pihak sekolah mengaku salah menafsirkan imbauan dari Gubernur Jawa Barat.

    Mewakili sekolah, Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan meminta maaf kepada Dedi.

    “Sekali lagi Bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami.”

    “Karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” katanya saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025), dilansir Wartakotalive.com.

    Lebih lagi, Syahri menjelaskan alasan SMAN 6 Depok tetap mengadakan study tour ke Jawa Timur.

    Menurutnya, kegiatan itu dilakukan atas kesepakatan dari pihak sekolah dan wali murid.

    Selain itu, penyelenggara juga sudah terikat MoU dengan pihak travel.

    “Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1 dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel selaku penyelenggara perjalanannya,” ungkapnya.

    “Itu ada satu klausa MoU ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen,” lanjutnya.

    Jika study tour itu dibatalkan, pihak sekolah khawatir akan menimbulkan polemik bagi orang tua siswa karena uang yang dibayarkan tidak dapat kembali utuh.

    “Nah itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi, tapi dikembalikan uangnya segini, itulah pertimbangannya,” jelasnya.

    Di sisi lain, pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait hal tersebut.

    Syahri menjelaskan, pihaknya bersurat mengenai klarifikasi kronologi persiapan Kunjungan Objek Belajar (KOB) yang telah dirancang sejak akhir tahun lalu.

    Sementara pemilihan Surabaya dan Malang sebagai destinasi study tour juga diklaim telah berlandaskan survei permintaan siswa.

    “Kami tahu persis nih minat anak-anak melanjutkan studi ke mana, rata-rata larinya ke sana (Jawa Timur),” terangnya.

    Ditambah lagi, pihak sekolah telah membuat kontrak kerja sama terkait kunjungan akademik dengan empat perguruan tinggi negeri (PTN) di dua kota tersebut.

    “MoU kita adalah universitas-universitas di sana,” tandasnya.

    Pemilihan kunjungan kampus di wilayah Jawa Timur juga disebut telah mempertimbangkan tingkat persaingan siswa untuk kelak mendaftar PTN.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot Kepala SMAN 6 Depok buntut tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur.

    Sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok ‘ngeyel’ berangkat menuju Surabaya, dalam rangka KOB selama delapan hari.

    Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas.

    Di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi meneken penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.

    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.”

    “Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” kata Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dilansir Kompas.com.

    Pihaknya pun menelusuri apakah ada pungutan liar di SMAN 6 Depok kepada para siswanya.

    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ungkapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Alasan SMAN 6 Depok Adakan Study Tour yang Berujung Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, Wartakotalive.com/M. Rifqi Ibnumasy, Kompas.com/Adhyasta Dirgantara/Dinda Aulia Ramadhanty)

  • Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok, Humas: Itu Kewenangan Gubernur Megapolitan 21 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok, Humas: Itu Kewenangan Gubernur Megapolitan 21 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok, Humas: Itu Kewenangan Gubernur
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mencopot status kepala sekolah SMAN 6 Depok setelah adanya polemik study tour siswa ke Jawa Timur.
    Pencopotan ini dilakukan setelah SF tetap memberangkatkan ratusan siswanya untuk mengikuti kunjungan obyek belajar (KOB) atau study tour meskipun telah diimbau untuk membatalkan kegiatan tersebut.
    Kendati demikian, Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, mengungkapkan bahwa keputusan itu di luar kendalinya.
    “Kalau Pak Gubernur kan menyampaikan berita yang viral itu mencopot dan sebagainya gitu ya, itu kewenangan beliau,” kata Syahri saat ditemui
    Kompas.com
    , Jumat (21/2/2025).
    Syahri menjelaskan, untuk menetapkan sanksi atas polemik ini, Dedi pasti akan mengarahkan penelusuran dan klarifikasi melalui Inspektorat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
    “Adakah di dalamnya pelanggaran dan sebagainya sehingga terbukti ibu kepsek ada satu kesalahan. Ya tentunya, saya yakin kepsek juga akan mengikuti semua proses yang harus dilalui,” ungkapnya.
    Keyakinan tersebut berangkat dari status kepegawaian kepala sekolah yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), yang tentu terikat dengan berbagai aturan.
    “Pak Gubernur juga tidak akan langsung serta-merta mencopot jabatan seseorang tanpa melakukan klarifikasi dulu. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap atau proses verifikasi dan klarifikasi,” lanjut Syahri.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pencopotan kepala sekolah SMAN 6 Depok tersebut dilakukan pada hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” jelas Dedi di Istana, Kamis.
    Dedi juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk kegiatan study tour tersebut.
    Sebanyak 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok tetap melaksanakan kunjungan obyek belajar ke Surabaya, Malang, dan Bali, meskipun sempat dilarang oleh Dedi Mulyadi.
    Biaya yang dibebankan kepada setiap siswa mencapai Rp 3,8 juta dengan menerapkan sistem subsidi silang.
    Kegiatan
    study tour
    berlangsung selama delapan hari, dimulai pada Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025), dengan tujuan mengunjungi empat perguruan tinggi negeri dan melakukan observasi budaya di Kungkut, Batu, Malang.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengimbau agar rencana kegiatan
    study tour
    SMAN 6 ditiadakan, mengingat keluhan dari wali murid mengenai biaya yang dinilai terlalu besar.
    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (15/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antisipasi Kemacetan, Polisi Lakukan Pengaturan Arus Lalu Lintas di 4 Lokasi Pasar Takjil di Malang

    Antisipasi Kemacetan, Polisi Lakukan Pengaturan Arus Lalu Lintas di 4 Lokasi Pasar Takjil di Malang

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan 

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Jelang bulan Ramadan, Satlantas Polresta Malang Kota telah melakukan pemetaan terkait lokasi pasar takjil.

    Dari pemetaan tersebut, ada sebanyak empat lokasi pasar takjil yang menjadi atensi khusus.

    Oleh karenanya, Satlantas Polresta Malang Kota telah melakukan berbagai kesiapan.

    “Jadi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada empat lokasi pasar takjil yang menjadi perhatian, yaitu di Jalan Raya Sulfat, Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno-Hatta (Suhat), dan di Jalan Mulyorejo atau tepatnya depan Terminal Mulyorejo Sukun,” ujar Wakasatlantas Polresta Malang Kota, AKP Luhur Santoso kepada TribunJatim.com, Jumat (21/2/2025).

    Dirinya menjelaskan, empat pasar takjil itu menjadi atensi karena rawan menjadi lokasi kepadatan arus lalu lintas.

    Untuk di Jalan Ahmad Yani, para pedagang pasar takjil yang kerap berada di pinggir jalan, dialihkan untuk berjualan menempati halaman ruko Panorama Square.

    “Kami fokuskan agar tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Sehingga pedagang takjil yang biasa berjualan di pinggir Jalan Ahmad Yani, dimasukkan untuk berjualan di halaman ruko Panorama, dan pengaturan itu sudah berkoordinasi dengan perangkat RT RW setempat bersama Unit Lantas Polsek Blimbing,” jelasnya.

    Lalu untuk pasar takjil Suhat, para pedagang dialihkan untuk berjualan di dalam area halaman Taman Krida Budaya.

    “Kemudian di Jalan Mulyorejo Sukun, pasar takjilnya rawan sampai ke bahu jalan. Sehingga, perlu pemantauan dan dilakukan pengaturan lebih lanjut,” terangnya.

    Lalu yang terakhir, yaitu pasar takjil di Jalan Raya Sulfat.

    Di lokasi ini, akan diturunkan personel yang siaga untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas.

    “Para pedagang pasar takjil Jalan Raya Sulfat, tidak diperbolehkan berjualan sampai terlalu ke tengah jalan. Di lokasi tersebut, kami tempatkan personel di sisi barat maupun timur untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas,” ungkapnya.

    AKP Luhur Santoso juga menambahkan, dalam pengamanan pasar takjil tersebut, juga dibantu oleh jajaran terkait lainnya seperti Satpol PP Kota Malang maupun Dishub Kota Malang.

    “Tentunya, kami berkoordinasi dengan Dishub Kota Malang maupun Satpol PP Kota Malang. Apabila ada pedagang pasar takjil yang melanggar ketentuan, maka petugas satpol PP akan melakukan teguran secara humanis. Namun apabila tetap membandel, maka baru dilakukan penindakan,” tandasnya.

  • Dahulu Tampil Glamor, Kini Isa Zega Belajar Menjahit di Lapas

    Dahulu Tampil Glamor, Kini Isa Zega Belajar Menjahit di Lapas

    Malang, Beritasatu.com – Selebgram transgender Isa Zega telah menyelesaikan masa pengenalan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Ia kini aktif mengikuti program pembinaan keterampilan bersama warga binaan lainnya, seperti menjahit dan membuat kerajinan tangan. Kehidupannya kini berbeda 180 derajat dengan masa-masa sebelum ditahan yang penuh glamor. 

    Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Yunengsih mengungkapkan, Isa Zega telah beraktivitas seperti warga binaan lainnya setelah menyelesaikan masa admisi orientasi atau pengenalan.

    “Kondisi yang bersangkutan sehat dan setiap hari mengikuti kegiatan pembinaan. Dia juga berada dalam pengawasan dan pantauan petugas lapas,” ujar Yunengsih, Jumat (21/2/2025).

    Yunengsih menyampaikan, Isa Zega juga aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang yang berlokasi di Sukun, Kota Malang.

    “Setiap hari yang bersangkutan mengikuti kegiatan pembinaan, seperti menjahit dan keterampilan membuat kerajinan tangan,” jelasnya.

    Meskipun menjadi satu-satunya warga binaan transgender di lapas tersebut, Isa Zega tetap diterima dengan baik oleh lingkungan lapas. Pihak lapas mengaku tidak mengalami kendala dalam menjalankan program pembinaan terhadap Isa Zega. 

    Selain itu, adanya surat penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengakui perubahan jenis kelamin Isa Zega menjadi perempuan juga menjadi acuan dalam proses administrasi di lapas.

    Isa Zega resmi ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sukun, Kota Malang, pada Selasa (11/2/2025). Penahanannya berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap bos MS Glow, Shandy Purnamasari. 
     

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP ikut retret ke Magelang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tak digubris Bupati Malang terpilih HM Sanusi.

    Memakai topi dan berseragam loreng, Sanusi nampak enjoy setibanya di Akademi Militer Magelang. Bupati Malang dua periode tersebut bahkan mengabadikan momen kedatangan dirinya yang disambut marching band Akmil Magelang.

    Sambil berbaris, Sanusi mengabadikan dirinya dengan swavideo diiringi alunan marching band. Ia berbaris rapi dengan sejumlah Kepala Daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan di Akmil mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

    Juru Bicara (Jubir) Tim 9 HM Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan, Sanusi setelah dilantik langsung bersiap mengikuti retret bersama kepala daerah lain di Magelang.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus yang ikut mendampingi Pelantikan Sanusi ke Jakarta okeh Presiden Prabowo bilang, Abah Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati tentang pelarangan ikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan, instruksi ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan sebagai sikap dari ditangkapnya sekjen partai oleh KPK adalah hal yang manusiawi, dan hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik sekalipun.

    Masih kata Mas Kus, berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi – Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol. Disamping dapat rekom dari PDI-Perjuangan, paslon ini juga ada PKB, Nasdem, dan Gerindra, serta parpol non parlemen lainnya, termasuk PSI.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Hormati Presiden Prabowo, Bupati Malang Tetap Ikut Retret di Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP untuk mengikuti retret di Magelang tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Surat tersebut merupakan respons atas penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.

    Namun, larangan tersebut tidak mempengaruhi sikap Bupati Malang, HM Sanusi, yang tetap menjalankan retret atau pembekalan bagi kepala daerah terpilih di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Keberangkatan Sanusi ke Magelang pada 21 hingga 28 Februari 2025 bertolak belakang dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang menunda kadernya mengikuti retret.

    Dalam Pilkada Kabupaten Malang, HM Sanusi bersama Lathifah Shohib diusung oleh beberapa partai, termasuk PDIP.

    Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim 9 Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan bahwa HM Sanusi tetap mengikuti retret karena sudah dijadwalkan sebelumnya.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus, yang ikut mendampingi pelantikan Sanusi oleh Presiden Prabowo di Jakarta, menegaskan bahwa Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati terkait larangan mengikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan bahwa instruksi Megawati merupakan respons terhadap penangkapan Sekjen PDIP oleh KPK, yang dianggap sebagai hal yang manusiawi.

    Menurutnya, berbeda dengan daerah lain, pasangan Sanusi-Lathifah memang diusung PDIP, tetapi juga mendapat dukungan dari partai lain, seperti PKB, Nasdem, Gerindra, serta parpol non-parlemen termasuk PSI.

    Mas Kus menegaskan bahwa keberangkatan Sanusi ke Magelang bukan bentuk pembangkangan terhadap partai, melainkan bagian dari penghormatan terhadap pemerintah.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Serba Bisa! 5 Aksi Damkar yang Jadi Perhatian, dari Menangkap Maling hingga Tangani Kerasukan

    Serba Bisa! 5 Aksi Damkar yang Jadi Perhatian, dari Menangkap Maling hingga Tangani Kerasukan

    PIKIRAN RAKYAT – Akhir-akhir ini, tindakan tim pemadam kebakaran (damkar) di berbagai wilayah menarik perhatian masyarakat. Pasalnya, Damkar dikenal cepat menangani permasalahan warga.

    Tak jarang warga yang lebih memilih menelpon Damkar alih-alih menghubungi polisi untuk menyelesaikan tindak kriminal seperti maling atau pemalakan.

    Di bawah ini, Pikiran-Rakyat.com merangkum 5 aksi yang dilakukan damkar selama awal tahun 2025 ini, dari menangkap maling hingga menangani kerasukan!

    Aksi Serba Bisa Damkar Selama Awal 2025

    Penangkapan Maling di Kalimantan Tengah

    Pada Sabtu malam, 8 Januari 2022, petugas Damkar menerima laporan tentang seseorang yang mencurigakan di sebuah sekolah di Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. Orang tersebut diduga hendak mencuri dengan cara membobol pintu kelas menggunakan palu.

    Petugas segera menuju lokasi dan mendapati pelaku tengah mengambil barang-barang dari dalam sekolah. Saat menyadari kehadiran petugas, pelaku berusaha melarikan diri, namun akhirnya terjebak di area sekolah setelah terjadi aksi kejar-kejaran.

    Setelah ditangkap, petugas Damkar menghubungi Polres Kotawaringin Barat. Polisi kemudian tiba di tempat kejadian untuk membawa pelaku beserta barang bukti berupa palu. Proses penyelidikan lebih lanjut pun segera dilakukan.

    Penyelamatan Percobaan Bunuh Diri di Banyuwangi

    Pada Rabu dini hari, 12 Februari 2025, seorang pemuda berinisial NAA, warga Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, mencoba bunuh diri dengan memanjat sebuah menara setinggi 40 meter di Desa Wringin Agung. Kakak korban segera melapor kepada tim Damkarmat Banyuwangi, yang langsung mengerahkan petugas ke lokasi.

    Dua penyelamat, Ribut Hendri Satria dan M Rifa’i, memanjat menara untuk mendekati NAA. Upaya negosiasi awal sempat mengalami kegagalan karena tekanan mental yang dialami NAA. Namun, dengan pendekatan persuasif, petugas berhasil membangun komunikasi yang lebih akrab.

    Setelah dua jam negosiasi, NAA akhirnya bersedia turun. Proses evakuasi dilakukan dengan tali pengaman untuk memastikan keselamatannya. Kini, NAA telah dikembalikan ke keluarganya dan mendapatkan pendampingan medis.

    Evakuasi Ular Piton di Malang

    Pada Kamis, 20 Februari 2025, seekor ular piton sepanjang satu meter ditemukan di dapur rumah warga di Kelurahan Bakalankrajan, Kota Malang. Pemilik rumah, Kamsi Riyanto, segera menghubungi UPT Damkar Kota Malang untuk meminta bantuan.

    Tiga petugas diterjunkan ke lokasi, menggunakan grab stick dan hook untuk menangkap ular tersebut. Setelah melakukan evakuasi dengan sigap, ular berhasil diamankan tanpa menimbulkan bahaya bagi penghuni rumah.

    Ular tersebut kemudian dibawa ke markas UPT Damkar Kota Malang untuk ditangani lebih lanjut. Keberhasilan ini menunjukkan kesiapan tim Damkar menghadapi situasi darurat yang melibatkan satwa liar.

    Penyelamatan Korban Pemalakan di Semarang

    Di Ungaran, Kabupaten Semarang, seorang korban pemalakan memilih melapor ke petugas Damkar ketimbang polisi. Pelaku utama, MNA (18) dan LF (24), diduga terlibat dalam perampasan ponsel dan uang di sekitar SPBU Taman Unyil.

    Selain kedua pelaku utama, tiga pemuda lain yang membawa senjata tajam juga diamankan. Kelima orang tersebut kemudian diserahkan kepada Polsek Ungaran untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

    Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang, Anang Sukoco, menegaskan bahwa tindakan cepat yang diambil mencerminkan komitmen menjaga ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.

    Penanganan Wisatawan Kerasukan di Bogor

    Pada Minggu malam, 9 Februari 2025, seorang wisatawan asal Tangerang mengalami kerasukan saat rombongannya melewati Sukasari, Kota Bogor. Mereka sebelumnya berhenti di Cikidang untuk mengenakan jas hujan sebelum melanjutkan perjalanan.

    Setibanya di lampu merah Sukasari, perempuan berinisial AN (20) mulai merasa tidak nyaman. Rombongan berhenti di depan Mako Damkar Sukasari, di mana AN kemudian mengalami kerasukan. Dua rekannya meminta bantuan kepada petugas Damkar setempat.

    Petugas memberikan pertolongan dengan membacakan doa-doa dan memijat bagian kepala, tangan, dan kaki. Setelah kondisinya membaik, AN melanjutkan perjalanan pulang ke Tangerang bersama rombongannya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP Minta Kada Tak Ikut Retret di Magelang, Pengamat: Wajar dan Sesuai

    PDIP Minta Kada Tak Ikut Retret di Magelang, Pengamat: Wajar dan Sesuai

    Surabaya (beritajatim.com) – Pengamat Politik dan Sosial Universitas Negeri Malang (UM), Abdul Kodir, menilai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah (kada) dari partainya untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang merupakan langkah wajar. Menurutnya, tidak ada ketentuan yang mengharuskan para kepala daerah berkoordinasi dengan Presiden melalui kegiatan retret tersebut.

    “Secara normatif, tidak ada peraturan yang mengharuskan koordinasi kepala daerah dengan Presiden melalui retret. Jadi, saya rasa keputusan PDIP ini wajar dan sesuai,” ujar Kodir saat dihubungi, Jumat (21/2/2025).

    Kodir menilai langkah ini dapat diartikan sebagai sinyal bahwa PDIP menegaskan posisinya sebagai oposisi Pemerintah. Apalagi dalam konteks politik saat ini, retret yang melibatkan kada bisa dipandang sebagai cara bagi pemerintah untuk menegaskan dominasi politik dari penguasa.

    “Dalam perspektif sosiologi politik, retret ini seolah ingin menunjukkan siapa yang berkuasa, baik kepada menteri maupun sekarang kepada kepala daerah,” jelas mahasiswa Doktoral University of York ini.

    Dia juga menambahkan bahwa model retret yang digunakan lebih tepat diterapkan dalam sistem militer, bukan dalam ranah sipil. Kodir memandang langkah ini sebagai bentuk normalisasi militerisme dalam birokrasi pemerintahan yang lebih tidak relevan dengan kepemimpinan sipil.

    “Retret ini sebenarnya dapat dilihat sebagai upaya untuk menormalisasi militerisme dalam proses kepemimpinan dan birokrasi,” tegasnya.

    Selain itu, Kodir menyampaikan bahwa tidak ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa retret dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Sistem koordinasi pemerintahan justru seringkali terbukti tidak solid, seperti yang terlihat pada kebijakan efisiensi dan permasalahan distribusi gas yang hingga kini belum terkoordinasi dengan baik,” tandasnya.

    Lebih lanjut, Kodir juga mengingatkan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Sehingga, para kada harus bertanggung jawab kepada rakyat.

    “Bahwa kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat, dan bukan dipilih Presiden. Sehingga tanggung jawab kepala daerah bilamana mengacu pada UU seharusnya kepada rakyat,” kata dia. [asg/beq]