Xcloud.id

kab/kota: Malang

  • Hormati Prabowo, bupati asal PDIP ini tetap ikut retreat

    Hormati Prabowo, bupati asal PDIP ini tetap ikut retreat

    Sumber foto: A Haris Sugiharto/elshinta.com.

    Hormati Prabowo, bupati asal PDIP ini tetap ikut retreat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 20:56 WIB

    Elshinta.com – Tidak semua kepala daerah dari PDIP tegak lurus pada DPP PDIP terkait penundaan kegiatan retreat pasca pelantikannya oleh Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya Bupati Malang, H.M. Sanusi yang tetap mengikuti kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Bahkan, dalam postingannya bupati tiga periode ini nampak mengunggah kegiatan dan mengabadikan momen saat ia bersama kepala daerah lainnya masuk Akmil disambut drumband dari Taruna Akademi Militer dengan baju loreng berwarna hijau lumut.

    Juru bicara pemenangan Sanusi-Latifah, Ahmad Khoesair mengungkapkan Bupati Malang tetap berangkat dan saat ini sudah di Akmil Magelang.

    “Terkait kegiatan retreat, Abah (panggilan Sanusi) tetap ikut dan saat ini ada di Akmil dan membenarkan video yang beredar,” ujar Kus panggilan akrabnya.

    Terkait instruksi DPP PDIP, Ahmad Khoesair menganggap sebagai sesuatu yang wajar.

    “Memang pasangan Sanusi-Latifah diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol. Disamping dapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan, paslon ini juga ada PKB, Nasdem, dan Gerindra, serta parpol non parlemen lainnya, termasuk PSI,“ ujarnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto, Jumat (21/2).

    Hanya saja keberangkatan Abah jangan disalahartikan dengan pembangkangan pada PDIP, tapi lebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan.  

    Pasca ditetapkannya Hasto Kristiyanto sebagai tahanan KPK, Ketua Umum PDIP melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 dari PDIP yang berisikan instruksi pelarangan kepala daerah terpilih ikut retreat ke Magelang.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Airlangga Bertemu Wamenkeu Anggito, Bahas Penerimaan Negara?

    Airlangga Bertemu Wamenkeu Anggito, Bahas Penerimaan Negara?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordiantor bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pertemuan dirinya bersama Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu membahas seputar penerimaan negara.

    Airlangga enggan menjelaskan lebih lanjut perincian yang dibahas. Pasalnya, pertemuan pada Kamis (20/2/2025) tersebut terjadi di tengah isu anjloknya penerimaan negara akibat Coretax. 

    “Bahas penerimaan. Kami belum bahas itu,” jawabnya menanggapi pertanyaan wartawan soal realisasi penerimaan Januari 2025 yang kabarnya anjlok, Jumat (21/2/2025).

    Lebih lanjut, Airlangga juga tidak menanggapi apakah juga membahas persoalan Sistem Inti Perpajakan alias Coretax dalam pertemuannya.

    Untuk diketahui, Airlangga membagikan gambaran pertemuannya dengan Wamenkeu Anggito melalui unggahan Instastory di akun pribadinya @airlanggahartarto_official. 

    Kementerian Keuangan hingga menjelang akhir Februari 2025 ini belum terjadwal menyampaikan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk periode Januari 2025. 

    Sementara Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna menjelaskan bahwa realisasi penerimaan di wilayahnya yang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kota Pasuruan, mencapai Rp9,5 triliun pada Januari 2025 atau turun 0,29% dari periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

    Dia menilai kinerja penerimaan mengalami konstraksi kemungkinan disebabkan wajib pajak terkendala dalam pemanfaatan Coretax atau sistem inti perpajakan.

    Karena itulah, dia menegaskan, sosialisasi terkait Coretax perlu terus digencarkan agar wajib pajak lancar maupun cukai lancar dalam memenuhi kewajibannya.

    Untuk diketahui, saat ini tengah dalam masa pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) maupun Badan yang masing-masing akan berakhir pada 31 Maret 2025 dan 30 April 2025.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti melaporkan sampai dengan 20 Februari 2025, total SPT Tahunan PPh tahun pajak 2024 yang sudah disampaikan adalah sebanyak 4,75 juta SPT. 

    Di mana terdiri dari 4,6 juta SPT Tahunan orang pribadi dan 141.000 SPT Tahunan badan. Angka ini tumbuh 19,5% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3,97 juta SPT Tahunan PPh OP.

  • Cuaca Jatim Besok, 22 Februari 2025: Mayoritas Daerah Dilanda Hujan, Intensitas Ringan hingga Sedang

    Cuaca Jatim Besok, 22 Februari 2025: Mayoritas Daerah Dilanda Hujan, Intensitas Ringan hingga Sedang

    TRIBUNJATIM.COM – Inilah ramalan cuaca Jatim besok Sabtu, 22 Februari 2025.

    Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), mayoritas daerah dilanda hujan besok.

    Intensitas hujan yaitu ringan dan sedang.

    Hujan mulai mengguyur sekira pukul 06.00 WIB, yaitu di Bangkalan, Blitar, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Malang, Mojokerto, Lumajang, Madiun, Magetan, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung.

    Saat pukul 09.00 WIB, hujan juga turun di hampir seluruh wilayah Jawa Timur.

    Tak hanya ringan, intensitas sedang akan terjadi, yaitu di Bojonegoro, Bondowoso, Madiun, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, dan Situbondo.

    Wilayah yang tak hujan akan mengalami cuaca berawan, seperti Gresik, Pasuruan, Probolinggo, dan Sumenep.

    Hujan masih mengguyur sekira pukul 12.00 WIB.

    Wilayah yang dimaksud tersebut antara lain:

    Sumenep
    Sidoarjo
    Probolinggo
    Pasuruan
    Ngawi
    Magetan
    Lumajang
    Bojonegoro

    Cuaca cenderung berawan saat sore dan malam.

    Namun, Tulungagung akan berkabut pada sekira pukul 18.00 dan 21.00 WIB.

    Informasi lengkap mengenai ramalan cuaca ini dapat diakses melalui tautan ini: KLIK.

    Selamat beraktivitas!

    —–

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

  • Tak Terima Jadi Tersangka, Selebgram Isa Zega Praperadilan-kan Polda Jatim

    Tak Terima Jadi Tersangka, Selebgram Isa Zega Praperadilan-kan Polda Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Andrean Isa Zega, yang dikenal dengan nama Isa Zega dan memiliki nama asli Sahrul, kelahiran Kota Sibolga, Sumatra Utara, mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit II Ditressiber Polda Jatim dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Shandy Purnamasari, istri dari Gilang Widya Pramana atau Juragan 99.

    Sidang praperadilan yang berlangsung hari ini, Jumat (21/05/2025), beragendakan pemeriksaan saksi. Pitra Romadoni Nasution, kuasa hukum pemohon, mengungkapkan bahwa pihak termohon (Polda Jatim) tidak menghadirkan saksi, sementara pihaknya menghadirkan dua saksi. “Sidang dilanjutkan pada hari Senin untuk agenda kesimpulan, lalu sorenya pembacaan putusan,” ujar Pitra kepada awak media usai persidangan.

    Elza Syarif, kuasa hukum lainnya, menambahkan, “Kami berterima kasih kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mengakomodir semua keinginan baik, dari pemohon maupun termohon. Kenapa kita minta putusan hari Senin? Karena hari Selasa sudah ada penetapan sidang di PN Kepanjen Malang. Jadi kami ajungkan jempol kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, yang sudah bisa mengakomodir semua pihak.”

    Pitra menjelaskan poin-poin yang menjadi dasar pengajuan praperadilan, antara lain, “Kami menilai ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan antara lain yakni, pihak pemohon (Isa Zega) belum pernah diperiksa oleh penyidik, seharusnya ini kan, perkara dugaan pencemaran nama baik seharusnya dilakukan somasi dulu atau mediasi bukan malah melaporkan ke Polisi dan kami juga sudah mengajukan RJ sebanyak 2 kali, namun pihak pelapor tidak hadir. Selain meminta perkara ini dihentikan, ini juga sebagai kontrol kepada rekan kita penyidik, supaya kinerja lebih baik lagi,” tegas Pitra. [uci/ian]

  • Usai Dilantik, Wali Kota-Wakil Wali Kota Malang Belum Balik ke Balai Kota, Kemana?

    Usai Dilantik, Wali Kota-Wakil Wali Kota Malang Belum Balik ke Balai Kota, Kemana?

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Pasangan kepala daerah definitif di Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin belum berada di Kota Malang hingga Jumat sore (21/2/2025) pukul 17.00 WIB.

    Wahyu telah berada di Magelang untuk mengikuti retret. Sedangkan Ali Muthohirin masih berada di Jakarta.

    Sumber dari balai kota menjelaskan, Ali dijadwalkan tiba di Kota Malang pada Jumat malam. Meskipun tidak ada pasangan kepala daerah definitif, sistem pemerintahan di Kota Malang berjalan seperti biasa.

    Sumber itu menyebutkan, meskipun Wahyu berada di luar kota untuk mengikuti retret, namun Wahyu masih mengendalikan pemerintahan Kota Malang.

    “Bisa mengendalikan meskipun tidak di Kota Malang. Pemerintahan sekarang kan tidak harus hadir secara fisik. Wali kota bisa diajak dialog, bahkan minta tandatangan juga bisa,” ujarnya, Jumat (21/2/2025).

    Tidak ada posisi pelaksana harian untuk memimpin pemerintahan di Kota Malang. Ketika Ali tiba di Kota Malang nanti, ia tetap menjabat sebagai wakil wali kota.

    “Jabatannya tetap, tidak ada yang berubah. Pak wakil sepertinya tiba malam ini di Kota Malang,” kata sumber tersebut.

    Wahyu akan mengikuti retret di Magelang selama sepekan. Setelah itu, akan disusul oleh Ali yang juga mengikuti retret. Hanya saja jadwal yang akan diikuti Ali diperkirakan selepas Lebaran 2025.

    Tribun Jatim Network, mencoba menghubungi Ali dan Sekretaris Daerah, Erik Setyo Santoso untuk mengonfirmasi jalannya pemerintahan. Hingga berita ini diunggah, belum ada keterangan dari keduanya

  • Permintaan Maaf SMAN 6 Depok kepada Dedi Mulyadi usai Kepsek Dicopot, Akui Salah Tafsir Imbauan – Halaman all

    Permintaan Maaf SMAN 6 Depok kepada Dedi Mulyadi usai Kepsek Dicopot, Akui Salah Tafsir Imbauan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – SMAN 6 Depok meminta maaf kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi terkait study tour yang berujung pada pencopotan kepala sekolah berinisial SF dari jabatannya.

    Pihak sekolah mengaku salah menafsirkan imbauan dari Gubernur Jawa Barat.

    Mewakili sekolah, Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan meminta maaf kepada Dedi.

    “Sekali lagi Bapak mohon arahannya dan kami juga mohon maaf atas segala kekhilafan kami.”

    “Karena pada saat itu kami menginterpretasikan kata-kata himbauan adalah sebagai bukan larangan,” katanya saat ditemui di SMAN 6 Depok, Jumat (21/2/2025), dilansir Wartakotalive.com.

    Lebih lagi, Syahri menjelaskan alasan SMAN 6 Depok tetap mengadakan study tour ke Jawa Timur.

    Menurutnya, kegiatan itu dilakukan atas kesepakatan dari pihak sekolah dan wali murid.

    Selain itu, penyelenggara juga sudah terikat MoU dengan pihak travel.

    “Pada saat itu pertimbangannya adalah H-1 dimana kita sudah membayarkan pembiayaan-pembiayaan dan sebagainya ke pihak travel selaku penyelenggara perjalanannya,” ungkapnya.

    “Itu ada satu klausa MoU ketika kita membatalkan kegiatan tersebut di rentang waktu kurang dari satu hari misalnya, maka pembiayaan itu yang sudah dibayarkan hanya dikembalikan 25 persen,” lanjutnya.

    Jika study tour itu dibatalkan, pihak sekolah khawatir akan menimbulkan polemik bagi orang tua siswa karena uang yang dibayarkan tidak dapat kembali utuh.

    “Nah itu kan berpotensi menjadi polemik, pasti orang tua murid yang sudah bayar kok kita enggak jadi, tapi dikembalikan uangnya segini, itulah pertimbangannya,” jelasnya.

    Di sisi lain, pihak sekolah juga telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat terkait hal tersebut.

    Syahri menjelaskan, pihaknya bersurat mengenai klarifikasi kronologi persiapan Kunjungan Objek Belajar (KOB) yang telah dirancang sejak akhir tahun lalu.

    Sementara pemilihan Surabaya dan Malang sebagai destinasi study tour juga diklaim telah berlandaskan survei permintaan siswa.

    “Kami tahu persis nih minat anak-anak melanjutkan studi ke mana, rata-rata larinya ke sana (Jawa Timur),” terangnya.

    Ditambah lagi, pihak sekolah telah membuat kontrak kerja sama terkait kunjungan akademik dengan empat perguruan tinggi negeri (PTN) di dua kota tersebut.

    “MoU kita adalah universitas-universitas di sana,” tandasnya.

    Pemilihan kunjungan kampus di wilayah Jawa Timur juga disebut telah mempertimbangkan tingkat persaingan siswa untuk kelak mendaftar PTN.

    Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot Kepala SMAN 6 Depok buntut tetap memberangkatkan siswanya pergi study tour ke Jawa Timur.

    Sebanyak 347 siswa SMAN 6 Depok ‘ngeyel’ berangkat menuju Surabaya, dalam rangka KOB selama delapan hari.

    Menanggapi hal itu, Dedi Mulyadi langsung mengambil tindakan tegas.

    Di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi meneken penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.

    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMAN 6 Depok.”

    “Karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” kata Dedi di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025), dilansir Kompas.com.

    Pihaknya pun menelusuri apakah ada pungutan liar di SMAN 6 Depok kepada para siswanya.

    “Hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak,” ungkapnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Alasan SMAN 6 Depok Adakan Study Tour yang Berujung Kepsek Dicopot Dedi Mulyadi

    (Tribunnews.com/Nanda Lusiana, Wartakotalive.com/M. Rifqi Ibnumasy, Kompas.com/Adhyasta Dirgantara/Dinda Aulia Ramadhanty)

  • Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok, Humas: Itu Kewenangan Gubernur Megapolitan 21 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok, Humas: Itu Kewenangan Gubernur Megapolitan 21 Februari 2025

    Dedi Mulyadi Copot Kepsek SMAN 6 Depok, Humas: Itu Kewenangan Gubernur
    Tim Redaksi
    DEPOK, KOMPAS.com –
    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mencopot status kepala sekolah SMAN 6 Depok setelah adanya polemik study tour siswa ke Jawa Timur.
    Pencopotan ini dilakukan setelah SF tetap memberangkatkan ratusan siswanya untuk mengikuti kunjungan obyek belajar (KOB) atau study tour meskipun telah diimbau untuk membatalkan kegiatan tersebut.
    Kendati demikian, Humas SMAN 6 Depok, Syahri Ramadhan, mengungkapkan bahwa keputusan itu di luar kendalinya.
    “Kalau Pak Gubernur kan menyampaikan berita yang viral itu mencopot dan sebagainya gitu ya, itu kewenangan beliau,” kata Syahri saat ditemui
    Kompas.com
    , Jumat (21/2/2025).
    Syahri menjelaskan, untuk menetapkan sanksi atas polemik ini, Dedi pasti akan mengarahkan penelusuran dan klarifikasi melalui Inspektorat dan Dinas Pendidikan Jawa Barat.
    “Adakah di dalamnya pelanggaran dan sebagainya sehingga terbukti ibu kepsek ada satu kesalahan. Ya tentunya, saya yakin kepsek juga akan mengikuti semua proses yang harus dilalui,” ungkapnya.
    Keyakinan tersebut berangkat dari status kepegawaian kepala sekolah yang termasuk dalam Aparatur Sipil Negara (ASN), yang tentu terikat dengan berbagai aturan.
    “Pak Gubernur juga tidak akan langsung serta-merta mencopot jabatan seseorang tanpa melakukan klarifikasi dulu. Jadi untuk saat ini masih dalam tahap atau proses verifikasi dan klarifikasi,” lanjut Syahri.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa pencopotan kepala sekolah SMAN 6 Depok tersebut dilakukan pada hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Barat.
    “Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan Kepala SMA Negeri 6 Depok karena dia melanggar surat edaran gubernur yang tidak boleh siswanya bepergian ke luar provinsi,” jelas Dedi di Istana, Kamis.
    Dedi juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa apakah pihak SMAN 6 Depok melakukan pungutan terhadap siswa untuk kegiatan study tour tersebut.
    Sebanyak 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok tetap melaksanakan kunjungan obyek belajar ke Surabaya, Malang, dan Bali, meskipun sempat dilarang oleh Dedi Mulyadi.
    Biaya yang dibebankan kepada setiap siswa mencapai Rp 3,8 juta dengan menerapkan sistem subsidi silang.
    Kegiatan
    study tour
    berlangsung selama delapan hari, dimulai pada Senin (17/2/2025) hingga Senin (24/2/2025), dengan tujuan mengunjungi empat perguruan tinggi negeri dan melakukan observasi budaya di Kungkut, Batu, Malang.
    Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga mengimbau agar rencana kegiatan
    study tour
    SMAN 6 ditiadakan, mengingat keluhan dari wali murid mengenai biaya yang dinilai terlalu besar.
    “Saya meminta kepada kepala sekolah SMAN 6 Depok, enggak usah deh study tour-nya,” ucap Dedi saat dikonfirmasi
    Kompas.com
    , Sabtu (15/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Antisipasi Kemacetan, Polisi Lakukan Pengaturan Arus Lalu Lintas di 4 Lokasi Pasar Takjil di Malang

    Antisipasi Kemacetan, Polisi Lakukan Pengaturan Arus Lalu Lintas di 4 Lokasi Pasar Takjil di Malang

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Kukuh Kurniawan 

    TRIBUNJATIM.COM, MALANG – Jelang bulan Ramadan, Satlantas Polresta Malang Kota telah melakukan pemetaan terkait lokasi pasar takjil.

    Dari pemetaan tersebut, ada sebanyak empat lokasi pasar takjil yang menjadi atensi khusus.

    Oleh karenanya, Satlantas Polresta Malang Kota telah melakukan berbagai kesiapan.

    “Jadi, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada empat lokasi pasar takjil yang menjadi perhatian, yaitu di Jalan Raya Sulfat, Jalan Ahmad Yani, Jalan Soekarno-Hatta (Suhat), dan di Jalan Mulyorejo atau tepatnya depan Terminal Mulyorejo Sukun,” ujar Wakasatlantas Polresta Malang Kota, AKP Luhur Santoso kepada TribunJatim.com, Jumat (21/2/2025).

    Dirinya menjelaskan, empat pasar takjil itu menjadi atensi karena rawan menjadi lokasi kepadatan arus lalu lintas.

    Untuk di Jalan Ahmad Yani, para pedagang pasar takjil yang kerap berada di pinggir jalan, dialihkan untuk berjualan menempati halaman ruko Panorama Square.

    “Kami fokuskan agar tidak sampai mengganggu arus lalu lintas. Sehingga pedagang takjil yang biasa berjualan di pinggir Jalan Ahmad Yani, dimasukkan untuk berjualan di halaman ruko Panorama, dan pengaturan itu sudah berkoordinasi dengan perangkat RT RW setempat bersama Unit Lantas Polsek Blimbing,” jelasnya.

    Lalu untuk pasar takjil Suhat, para pedagang dialihkan untuk berjualan di dalam area halaman Taman Krida Budaya.

    “Kemudian di Jalan Mulyorejo Sukun, pasar takjilnya rawan sampai ke bahu jalan. Sehingga, perlu pemantauan dan dilakukan pengaturan lebih lanjut,” terangnya.

    Lalu yang terakhir, yaitu pasar takjil di Jalan Raya Sulfat.

    Di lokasi ini, akan diturunkan personel yang siaga untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas.

    “Para pedagang pasar takjil Jalan Raya Sulfat, tidak diperbolehkan berjualan sampai terlalu ke tengah jalan. Di lokasi tersebut, kami tempatkan personel di sisi barat maupun timur untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas,” ungkapnya.

    AKP Luhur Santoso juga menambahkan, dalam pengamanan pasar takjil tersebut, juga dibantu oleh jajaran terkait lainnya seperti Satpol PP Kota Malang maupun Dishub Kota Malang.

    “Tentunya, kami berkoordinasi dengan Dishub Kota Malang maupun Satpol PP Kota Malang. Apabila ada pedagang pasar takjil yang melanggar ketentuan, maka petugas satpol PP akan melakukan teguran secara humanis. Namun apabila tetap membandel, maka baru dilakukan penindakan,” tandasnya.

  • Dahulu Tampil Glamor, Kini Isa Zega Belajar Menjahit di Lapas

    Dahulu Tampil Glamor, Kini Isa Zega Belajar Menjahit di Lapas

    Malang, Beritasatu.com – Selebgram transgender Isa Zega telah menyelesaikan masa pengenalan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang. Ia kini aktif mengikuti program pembinaan keterampilan bersama warga binaan lainnya, seperti menjahit dan membuat kerajinan tangan. Kehidupannya kini berbeda 180 derajat dengan masa-masa sebelum ditahan yang penuh glamor. 

    Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Malang Yunengsih mengungkapkan, Isa Zega telah beraktivitas seperti warga binaan lainnya setelah menyelesaikan masa admisi orientasi atau pengenalan.

    “Kondisi yang bersangkutan sehat dan setiap hari mengikuti kegiatan pembinaan. Dia juga berada dalam pengawasan dan pantauan petugas lapas,” ujar Yunengsih, Jumat (21/2/2025).

    Yunengsih menyampaikan, Isa Zega juga aktif mengikuti berbagai kegiatan pembinaan yang diselenggarakan di Lapas Perempuan Kelas IIA Malang yang berlokasi di Sukun, Kota Malang.

    “Setiap hari yang bersangkutan mengikuti kegiatan pembinaan, seperti menjahit dan keterampilan membuat kerajinan tangan,” jelasnya.

    Meskipun menjadi satu-satunya warga binaan transgender di lapas tersebut, Isa Zega tetap diterima dengan baik oleh lingkungan lapas. Pihak lapas mengaku tidak mengalami kendala dalam menjalankan program pembinaan terhadap Isa Zega. 

    Selain itu, adanya surat penetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang mengakui perubahan jenis kelamin Isa Zega menjadi perempuan juga menjadi acuan dalam proses administrasi di lapas.

    Isa Zega resmi ditahan di Lapas Perempuan Kelas IIA Sukun, Kota Malang, pada Selasa (11/2/2025). Penahanannya berkaitan dengan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap bos MS Glow, Shandy Purnamasari. 
     

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]