Xcloud.id

kab/kota: Malang

  • PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    PKS di Tlatah Islam Tradisional (Habis): Jatim Jadi Battle Field Berat

    Surabaya (beritajatim.com) – Sejarah politik baru ditorehkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) di Pemilu 2024. Kali pertama partai ini berhasil menyorongkan salah satu kadernya di daerah pemilihan (Dapil) Madura ke kursi DPRD Jatim.

    Kader PKS dimaksud adalah Harisandi Savari, seorang pengusaha asal Kabupaten Pamekasan yang juga pernah berkarir sebagai wartawan. Dia berhasil mengumpulkan sebanyak 200 ribu suara lebih. Modal politik itu cukup untuk satu kursi di DPRD Jatim. Total kursi yang direbut PKS Jatim di Pileg 2024 sebanyak lima kursi atau naik satu kursi dibanding hasil Pileg 2019 dengan empat kursi.

    Pada Pileg 2019, keempat kursi PKS di DPRD Jatim diperoleh dari Dapil Surabaya, Dapil Jember-Lumajang, Dapil Malang Raya, dan Dapil Ngawi-Magetan-Ponorogo-Pacitan-Trenggalek. Di Pileg 2024, keempat dapil yang menyumbangkan kursi di Pileg 2019 tetap menghasilkan prestasi sama, plus Dapil Madura dengan politikus Harisandi Savari sebagai elite PKS yang lolos masuk DPRD Jatim.

    “Capaian kursi dari Dapil Madura ini merupakan catatan prestasi bagi PKS Jatim,” kata Ketua DPW PKS Jatim, Irwan Setiawan, kepada beritajatim.com beberapa hari lalu.

    Raihan lima kursi DPRD Jatim itu sama dengan prestasi politik PKS untuk kursi DPR RI. Bedanya, untuk kursi kelima PKS Jatim di DPR RI tidak disumbangkan dari Dapil Madura namun dari Dapil VIII Jatim (Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten/Kota Madiun). Untuk Dapil Madura sendiri, raihan suara yang diperoleh PKS Jatim sekitar 16,5 ribu suara lebih.

    “Total suara itu masih kalah dengan partai lain, seperti PKB, PDIP, dan Golkar. Kami tak dapat kursi DPR RI dari Dapil Madura,” tambah Irwan.

    Raihan lima kursi DPR RI, lima kursi DPRD Jatim, dan total 104 kursi di DPRD Kabupaten/Kota se-Jatim, bagi PKS, merupakan prestasi politik yang diraih dengan kerja keras, ulet, telaten, dan konsisten. Tak mudah mengais suara di Jatim bagi PKS, mengingat tlatah politik Jatim, dalam perspektif sejarah-politik, dikenal sebagai basis terkuat kalangan Islam Tradisional (NU) dan Nasionalis Soekarnoisme.

    Di kawasan Tapal Kuda dan Madura Kepulauan, komunitas Islam Tradisional merupakan kekuatan mayoritas. Mereka berdiam dari Kabupaten/Kota Pasuruan, Kabupaten/Kota Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Banyuwangi. Plus empat kabupaten lainnya di Pulau Madura. Merebut suara di lingkungan politik pemilih Islam Tradisional, bagi PKS, membutuhkan kerja ekstra keras untuk mempersuasi pemilih di dapil ini.

    PKS kerapkali diidentifikasi sebagai kekuatan politik komunitas Islam Modernis yang lahir setelah runtuhnya Orde Baru Soeharto. Partai ini berusaha keras menempatkan politik sebagai medan dakwah, sehingga menempatkan antara agama dengan politik itu sangat dekat dan saling berhubungan.

    “Ya kita mesti melakukan pendekatan dengan para kiai pimpinan pondok pesantren,” tegas Irwan Setiawan.

    Dalam perspektif transisional, setelah munculnya Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi PKS, berimplikasi atas pemahaman yang ketat memisahkan politik dan dakwah otomatis mencair. Politik tidak hanya dipersepsi sebagai arena konflik dan perebutan kekuasaan, melainkan juga perumusan kebijakan dan pencapaian kepentingan umum.

    Di situlah makna politik bisa bersinggungan erat dengan dakwah, dalam pengertian upaya untuk mengembalikan manusia agar menyembah Allah semata dengan memerintahkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Dalam rumusan PKS yang khas, politik dakwah dipraktikkan sebagai mimbar dakwah di parlemen.

    Sekali pun pemilih Islam di Jatim merupakan kekuatan mayoritas, stratifikasi sosiologis, kultural, dan politik konstituen Islam itu tak berada di lapisan yang ada. Ada kalangan santri, komunitas Islam yang memahami dan menunaikan semua ajaran Islam secara kaffah dan istiqomah.

    Di titik lainnya, ada kalangan Islam administratif, warga muslim yang secara administratif tercatat dan terdokumentasi beragama Islam, tapi pengetahuan khasanah ke-Islam-an mereka terbatas, tak mendalam. Komunitas Islam mereka kerapkali disebut sebagai kalangan Islam Abangan, di mana pilihan politik mereka lebih dekat dan cenderung merapat ke partai-partai berpaham Nasionalis, seperti PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan lainnya.

    “Dari 6 kali pemilu setelah Orde Baru, terpotret kavling-kavling politik pendukung antarpartai,” ujar Irwan.

    Merujuk pada fakta sejarah politik Pemilu 1955, pemilu pertama setelah Indonesia merdeka, komunitas Islam Modernis yang ketika itu direpresentasi Partai Masyumi di bawah pimpinan Dr Moh Natsir, ranking di posisi keempat di Jatim di bawah Partai NU, PNI, dan PKI. Sekalipun tak identik 100 persen, PKS dipandang merupakan paralelisme historis, politik, kultural, dan sosiologis dengan Partai Masyumi. Kavling politik terbesar partai ini berada di Provinsi Jabar, Sumbar, dan daerah lainnya di Indonesia.

    Tlatah politik Jatim menjadi battle field tak mudah dan berat bagi PKS, siapapun yang memegang kendali utama PKS di provinsi berpenduduk hampir 40 juta jiwa ini. Hal itu bisa kita lihat dari data fluktuasi politik suara partai ini dari pemilu ke pemilu di sebagian besar dapil di Jatim. Mungkin hanya Dapil Surabaya Raya dan Malang Raya yang konsistensi raihan PKS bergerak stabil. Sedangkan di dapil lainnya di Jatim, raihan suara PKS dari pemilu ke pemilu bergerak fluktuatif.

    Misalnya, Dapil Madura yang meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Menurut hasil Pileg 2019 untuk kursi DPRD kabupaten/kota, di Bangkalan raihan dukungan PKS 41.261 suara, Sampang dengan 63.767 suara, Pamekasan dengan 65.679 suara, dan Sumenep dengan 31.942 suara. Untuk Pileg 2024 hasilnya sebagai berikut: Bangkalan dengan 26.612 suara (turun), Sampang dengan 47.898 suara (turun), Pamekasan dengan 49.009 suara (turun), dan Sumenep dengan 22.364 suara (turun).

    Kemudian Dapil Madura untuk kursi DPRD Jatim hasil Pileg 2019 sebagai berikut: Bangkalan dengan 14.243 suara, Sampang dengan 8.182 suara, pamekasan dengan 56.399 suara, dan Sumenep dengan 12.798 suara. Hasil Pileg 2024 untuk kursi DPRD Jatim sebagai berikut: Bangkalan dengan 42 suara (turun drastis), Sampang dengan 471 suara (turun drastis), Pamekasan dengan 163.748 suara (naik sekitar 300 persen), dan Sumenep dengan 40.717 suara (naik sekitar 220 persen).

    Kalau kita buka data hasil Pileg 2024 lebih detail lagi di Dapil Madura untuk kursi DPR RI dari PKS, memperlihatkan banyak di dua kabupaten (Bangkalan dan Sampang), partai ini tak mampu mengumpulkan 1.000 suara. Di Bangkalan PKS mengumpulkan 359 suara dan Sampang dengan 525 suara. Artinya, di sebagian besar TPS di kedua kabupaten tersebut, PKS tak memperoleh suara sama sekali. Padahal, pada Pileg 2019 untuk kursi DPR RI, di Bangkalan PKS merebut 12.577 suara dan Sampang dengan 5.015 suara. Komparasi data hasil Pileg 2019 dan 2024 memperlihatkan tingkat fluktuasi yang tajam suara PKS di Dapil Madura. “Itu salah satu PR PKS Jatim,” tandas Irwan Setiawan. [air]

  • Ketua DPRD Kabupaten Malang Berharap GMNI Jadi Organisasi Progresif

    Ketua DPRD Kabupaten Malang Berharap GMNI Jadi Organisasi Progresif

    Malang (beritajatim.com) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Darmadi, S. Sos. menyatakan dukungan penuh dan apresiasi yang besar terhadap pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) di wilayah Kabupaten Malang.

    Hal tersebut disampaikan dalam audiensi resmi antara jajaran pengurus DPC GMNI dan Ketua DPRD yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

    Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD menegaskan bahwa kehadiran GMNI akan menjadi kekuatan baru dalam memperkuat peran organisasi kepemudaan yang berlandaskan ideologi kebangsaan.

    Ia menyebut GMNI sebagai mitra strategis yang dapat menjembatani aspirasi generasi muda, sekaligus mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan daerah.

    “Kami menyambut baik dan memberikan dukungan penuh atas berdirinya DPC GMNI di Kabupaten Malang. Ini merupakan momentum penting bagi anak-anak muda untuk terorganisir secara ideologis, progresif, dan mampu menjadi bagian dari solusi atas persoalan-persoalan daerah,” ungkap Darmadi, Selasa (3/6/2025).

    Dia juga menegaskan komitmen DPRD untuk membuka ruang kolaborasi dengan GMNI ke depan, baik dalam bentuk dialog kebangsaan, pelatihan kepemimpinan, maupun kegiatan sosial yang menyasar masyarakat akar rumput.

    Audiensi ini menjadi awal dari sinergi antara legislatif daerah dan kekuatan muda berbasis ideologi Marhaenisme yang diusung GMNI.

    Darmadi berharap, DPC GMNI Kabupaten Malang mampu menjadi organisasi yang aktif, progresif, dan tetap menjaga semangat nasionalisme dalam setiap gerakannya.

    Terpisah, Sekretaris DPC Caretaker GMNI Kabupaten Malang, Muhammad Ulil Albab menyampaikan rasa terima kasih dan komitmen untuk menjadikan dukungan ini sebagai motivasi dalam membangun gerakan mahasiswa yang berpihak pada rakyat dan berlandaskan nilai-nilai perjuangan. (yog/but)

  • Diduga Tak Berizin, DPRD Malang Desak Florawisata Santerra de Laponte Disegel

    Diduga Tak Berizin, DPRD Malang Desak Florawisata Santerra de Laponte Disegel

    Malang (beritajatim.com) – Florawisata Santerra de Laponte yang sempat viral karena memicu kemacetan di jalur utama Kota Batu–Pujon, Kabupaten Malang, diduga tidak mengantongi izin usaha yang lengkap. Hal ini memicu desakan dari DPRD Kabupaten Malang agar lokasi wisata tersebut segera disegel.

    Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, menyebut bahwa pengelola Santerra sudah berulang kali diperingatkan oleh instansi terkait, namun tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan perizinan.

    “Kami menerima laporan kalau teman-teman dinas ini berulangkali bersurat dan memperingatkan agar perizinan dilengkapi. Sudah enam tahun beroperasi tetapi terkesan tidak dianggap serius. Rekomendasi saya langsung disegel saja bila perlu,” ujar Zulham, Selasa (3/6/2025).

    Zulham menyoroti beberapa dugaan pelanggaran serius. Berdasarkan surat Dirjen Pajak Nomor S-227/KKP.1210/2025 tertanggal 14 Mei 2025, Florawisata Santerra diketahui belum berbadan hukum resmi seperti PT atau koperasi, tidak memiliki NPWP, dan belum pernah membayar pajak.

    “Ini menjadi citra buruk bagi Pemkab Malang. Rakyat kecil beli rokok saja bayar cukai, kok pengusaha bisa buka usaha besar tanpa izin dan tanpa pajak. Ini tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

    Selain itu, Zulham juga mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dokumen perizinan. IMB yang terbit tahun 2019 hanya mengizinkan pembangunan seluas 400 meter persegi. Namun dalam dokumen PKKPR atas nama A. Muntholib Al Assyari tertanggal 20 Februari 2024, tercantum pengembangan wisata hingga 3,6 hektare.

    “Kalau di sana ada alih fungsi lahan pertanian tanpa izin, ini bisa jadi pelanggaran serius. Aparat penegak hukum harus turun tangan,” tegasnya.

    Dukungan penyegelan juga datang dari Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Malang, Muhammad Ukasyah Ali Murtadlo. Ia menyebut Santerra tidak memiliki analisis mengenai dampak lalu lintas (Amdal Lalin), sehingga kemacetan parah tak terhindarkan tiap akhir pekan dan libur panjang.

    “Yang dirugikan adalah warga dan pengguna jalan. Jalur itu rawan, tanjakan curam, berkelok-kelok. Tanpa Amdal Lalin, potensi bahaya makin besar,” jelas Ukasyah.

    Menurutnya, penyegelan bisa dilakukan oleh Dishub dan Satpol PP sebagai bentuk penegakan peraturan daerah. Ia juga menyinggung praktik pengusaha yang berlindung di balik nama pejabat atau ormas.

    “Saya dengar ada pengusaha menjual nama-nama besar sebagai beking. Presiden Prabowo sudah tegas: praktik premanisme harus diberantas. Dewan marah karena ini dibiarkan bertahun-tahun,” pungkas Ukasyah yang juga Wakil Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malang. [yog/beq]

  • Nenek di Tulungagung Tewas Tertemper Kereta Api Malabar

    Nenek di Tulungagung Tewas Tertemper Kereta Api Malabar

    Tulungagung (beritajatim.com) – Seorang nenek tewas usai tertemper kereta api di Tulungagung. Korban diketahui bernama Sringatin (70), warga Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, tertemper kereta api Malabar relasi Bandung-Malang hingga terpental sejauh 25 meter dari titik awal.

    Warga tak menyangka korban tewas karena tertemper kereta api. Sebab selama ini korban dikenal mengalami sakit dan susah untuk berjalan kaki.

    Panit Laka Lantas Polsek Ngunut, Iptu Thomas Hari Wibowo mengatakan kecelakaan ini terjadi di jalur kereta api masuk Desa Pulosari, sekitar pukul 04.55 WIB. Petugas yang menerima laporan warga langsung menuju lokasi kejadian.

    Mereka menemukan korban terpental masuk ke area sawah di sekitar rel. “Saat kami tiba di lokasi kejadian korban sudah terpental sejauh 25 meter dari titik awal kecelakaan dan masuk ke area pesawahan,” ujarnya, Selasa (3/6/2025).

    Petugas sempat kesulitan untuk mengidentifikasi korban karena tidak menemukan identitas. Namun warga mengenali korban dari pakaiannya. Korban diketahui mengenakan pakaian milik jamaah yasin Desa Kromasan. Keluarga yang datang ke lokasi kejadian memastikan bahwa korban adalah Sringatin.

    Rumah korban berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian. “Yang mengenali pertama adalah keluarga korban dari pakaiannya, karena kondisi wajah sudah rusak,” tuturnya.

    Dari keterangan sejumlah saksi, korban selama ini mengalami sakit dan susah untuk berjalan kaki. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan adanya jejak korban berjalan kaki di sekitar lokasi. Keterangan ini juga diperkuat pengakuat masinis yang melihat korban berjalan di sebelah rel.

    Jenazah korban dibawa ke RSUD dr Iskak untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. “Dugaan kuat korban nekat mengakhiri hidupnya, tapi kita masih lakukan pendalaman lagi,” pungkasnya. [nm/beq]

  • Prediksi BMKG Juanda Cuaca di Malang Raya Hari Ini 3 Juni 2025, Cerah

    Prediksi BMKG Juanda Cuaca di Malang Raya Hari Ini 3 Juni 2025, Cerah

    Malang (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda memperkirakan cuaca Malang Raya pada Senin 3 Juni 2025 di wilayah kabupaten dan kota Malang.

    BMKG Juanda melaporkan bahwa kota Malang pagi hari mulai pukul 07.00 sampai 09.00 WIB cuaca cerah. “Memasuki pukul 10.00 cuaca di kota Malang cuaca masih cerah,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Cuaca cerah terjadi pada siang hari pukul 13.00 WIB. Sore hari cuaca di kota Malang cuaca cerah. Malam hari cuaca di kota Malang cuaca berawan.

    Hari Rabu (4/6/2025) dini hari cuaca di Malang cuaca udara kabut. Suhu di kota Malang selama satu hari penuh berada pada rentan 20 sampai 28 derajat celcius. Pagi hari cuaca masih hujan.

    Sementara itu, wilayah Kabupaten Malang pada Selasa (3/6/2025) pagi hari sebagian besar kecamatan cuaca cerah. Cuaca cerah berawan terjadi di Pujon dan Ngantang.

    Kemudian, pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB cuaca cuaca cerah dan cerah berawan. Cuaca udara kabut terjadi di Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Poncokusumo, Tajinan, Tumpang, Wajak.

    “Pukul 16.00 WIB diperkirakan cuaca sebagian besar kecamatan di kabupaten Malang cuaca berawan dan cerah berawan. Sebagian lainnya cuaca udara kabut terjadi di Jabung, Karangploso, Lawang, Singosari,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Malam hari pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.000 cuaca udara kabur. Cerah berawan terjadi di Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, Jabung, Pakis, Poncokusumo, Tajinan, Tumpang, Wajak.

    Dini hari Rabu (4/6/2025) wilayah di kabupaten Malang cuaca cerah. Cuaca berawan di Ngantang dan Kasembon. Suhu dengan kondisi tersebut selama sehari berada pada rentan angka 21 sampai 29 derajat celcius.

    Kota Batu pada Selasa 3 Juni 2025 pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Pukul 10.00 WIB cuaca berawan. Cuaca berawan terjadi pada siang hari. Sore hari cuaca udara kabut dan berawan.

    Kota Batu yang meliputi Batu, Bumiaji, dan Junrejo cuaca berawan terjadi pada pukul 19.00. Kemudian malam hari cuaca udara kabut. Dini hari Rabu, 4 Juni 2025 cuaca cerah. Pagi hari pukul 07.00 WIB cuaca berawan. Suhu berada pada rentan 16 – 23 derajat celcius. [dan/aje]

  • Catatan Kritis Fraksi PDI Perjuangan Soal RPJMD Kabupaten Malang 2025-2026

    Catatan Kritis Fraksi PDI Perjuangan Soal RPJMD Kabupaten Malang 2025-2026

    Malang (beritajatim.com) – Sejumlah catatan dituangkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang perihal Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2026.

    Disampaikan pada Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi, Senin (2/6/2025), PDI Perjuangan melihat jika isu-isu strategis yang terdapat pada masyarakat harus diakomodir dalam RPJMD 2025-2026.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir mengatakan, setidaknya ada 9 isu strategis yang wajib hukumnya diakomodir dalam RPJMD 2025-2026. Paling utama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia alias SDM.

    “Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat,” kata Abdul Qodir.

    “Putusan tersebut merupakan perjuangan panjang yang selalu kami suarakan di ruang-ruang diskusi maupun rapat kerja guna menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas serta meningkatkan ketrampilan dan kompetensi masyarakat, dan kami meyakini Pemerintah Kabupaten Malang mampu menjalankan putusan tersebut dengan mandatory spending dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 20%, dari APBN maupun APBD diperuntukkan untuk pendidikan,” imbuhnya.

    Tak kalah penting, isu strategis selanjutnya yang perlu diakomodir dalam RPJMD yakni pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami mendorong diverifikasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memanfaatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu, mengurangi kemiskinan, menyediakan jaminan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ucap pria yang akrab disapa Adeng ini.

    Adeng pun menyampaikan, perubahan iklim, transformasi digital dan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus mendapatkan tempat dalam RPJMD. Di sisi lain, Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen menuntaskan target-target yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 yang belum dilaksanakan khusus di bidang kesehatan.

    Senator yang juga duduk di Komisi III itu bilang, sejumlah kekosongan jabatan pada perangkat daerah serta lembaga pendidikan harus diperhatikan dalam RPJMD 2025-2026.

    “Sampai saat ini masih terdapat kekosongan jabatan di beberapa perangkat daerah dan pada jabatan Kepala SD, kami mengingatkan agar secepatnya Saudara Bupati Malang mengisi jabatan yang kosong tersebut sehingga jalannya pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien,” tegas Adeng.

    Lebih jauh, khusus sektor pertanian, untuk menunjang program Pemerintah Pusat dalam percepatan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah semaksimal mungkin menciptakan tata kelola pertanian di daerah.

    “Hal ini diharapkan adanya keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil produksi, artinya ketika masuk panen raya petani yang harusnya untung malah buntung karena tidak tersedianya pasar untuk menampung produk yang dihasilkan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian, dimana pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan diperkuat oleh data SPI KPK-RI yg menunjukkan diangka 78,05% jauh di bawah beberapa OPD Strategis lainnya yg diangka kisara 82 koma sekian persen,” pungkasnya. (yog/kun)

  • Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Fraksi DPRD Kabupaten Malang Kritisi Dinas Pertanian, Cadangan Pangan Anjlok hingga 37 Persen

    Malang (beritajatim.com) – Ketahanan pangan menjadi isu strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun di tingkat daerah, implementasinya justru menuai sorotan tajam. Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang yang membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025-2026, Senin (2/6/2025), hampir seluruh fraksi menyuarakan kritik terhadap lemahnya kinerja Dinas Pertanian dalam menjaga stabilitas pangan.

    Fraksi Partai Gerindra menyoroti penurunan drastis capaian ketersediaan pangan. Jika pada tahun 2023 angka ketersediaan pangan mencapai 100,20 persen, maka tahun 2024 justru anjlok menjadi 37,82 persen. Penurunan ini disebut sebagai alarm serius atas lemahnya sistem penyediaan pangan daerah.

    “Selanjutnya kami berharap ada komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Malang dan dibuktikan dengan melakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kepentingan pertanian, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain yang tidak sesuai, menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai zona khusus yang dilindungi, pembangunan dan perbaikan irigasi, dan jalan usaha tani yang kokoh, serta ketersediaan pupuk yang adil,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Feri Andi Suseko.

    Penurunan ketersediaan pangan ini juga dikaitkan dengan berkurangnya luas panen padi akibat alih fungsi lahan. Tahun 2024 mencatat penurunan seluas 2.899 hektare dibandingkan tahun sebelumnya. Lahan baku sawah pun menyusut signifikan, dari 44.375 hektare di 2019 menjadi hanya 37.398 hektare dalam usulan tata ruang 2024.

    Fraksi PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya evaluasi kinerja Dinas Pertanian. Mereka menilai bahwa pengelolaan hasil panen yang tidak terintegrasi dengan sistem pemasaran justru merugikan petani.

    “Hal ini diharapkan adanya keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil produksi, artinya ketika masuk panen raya petani yang harusnya untung malah buntung karena tidak tersedianya pasar untuk menampung produk yang dihasilkan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir.

    Fraksi gabungan PKB, Golkar, PKS, Hanura, dan Demokrat menambahkan bahwa isu swasembada pangan dan ruang terbuka hijau harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Mereka menuntut penegakan regulasi larangan pengembangan industri di lahan pertanian produktif serta mendorong pengembangan sektor peternakan dan perikanan.

    “Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh visi – misi Asta Cita yang kedua yaitu ‘Kemandirian Nasional di berbagai sektor’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakawuning Raka,” ujar Fakih Pilihan, Juru Bicara fraksi gabungan tersebut.

    Fraksi Partai NasDem turut menyampaikan pandangan bahwa pembangunan daerah harus berlandaskan keadilan wilayah. Mereka menyoroti pentingnya penguatan sektor pertanian di daerah pinggiran serta pengembangan potensi lokal.

    “Daerah pinggiran perlu diberi afirmasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui fasilitasi legalitas, pembiayaan, sertifikasi, serta akses pasar digital,” tutur Agung Dwi Susanto.

    Pandangan seluruh fraksi DPRD ini menjadi sinyal keras bagi Pemerintah Kabupaten Malang agar tidak lagi mengesampingkan sektor pertanian dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan datang. [yog/ian]

  • Wali Kota Pasuruan Tekankan Peran Penting Relawan SIBAT Hadapi Ancaman Banjir

    Wali Kota Pasuruan Tekankan Peran Penting Relawan SIBAT Hadapi Ancaman Banjir

    Pasuruan (beritajatim.com) – Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, menegaskan peran vital relawan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) dalam menghadapi ancaman banjir yang rawan terjadi di wilayahnya. Hal ini disampaikannya saat membuka kegiatan Orientasi Relawan SIBAT Kota Pasuruan Tahun 2025 yang digelar di Aula Kantor PMI Kota Pasuruan.

    Sebanyak 25 relawan dari berbagai kelurahan mengikuti pelatihan yang mencakup materi teori dan simulasi lapangan. Para pemateri berasal dari PMI Kabupaten Malang.

    Mas Adi, sapaan akrab Wali Kota sekaligus Ketua PMI Kota Pasuruan, menyebut karakteristik geografis kota yang dikelilingi pantai dan tiga sungai besar membuat banjir menjadi bencana yang kerap mengintai, terutama saat musim hujan.

    “Struktur Kota Pasuruan ini dikelilingi oleh pantai dan tiga sungai besar yang sering meluap saat musim penghujan,” ujarnya dalam sambutan.

    Menurutnya, kehadiran relawan SIBAT menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan bencana berbasis komunitas. Ia mendorong peserta untuk serius mengikuti pelatihan agar mampu memahami konsep penyelamatan air (Water Rescue) dan pemetaan potensi bencana secara menyeluruh.

    “PMI harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan menjadi bagian dari solusi persoalan bencana,” tegasnya.

    Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti simulasi nyata terkait penanganan darurat seperti banjir, gempa, dan kebakaran. Hal ini bertujuan meningkatkan kecepatan dan ketepatan respons relawan di lapangan.

    Mas Adi mengingatkan bahwa potensi bencana terus berkembang, sehingga peningkatan kapasitas relawan tidak boleh berhenti.

    “Penguatan kapasitas harus tetap dilakukan karena kebencanaan juga mengalami dinamika,” tambahnya.

    Ia menutup sambutannya dengan menekankan bahwa relawan SIBAT bukan sekadar pelengkap, melainkan ujung tombak dalam sistem mitigasi dan penanggulangan bencana di lingkungan masing-masing.

    “Kita ingin setiap lingkungan punya ujung tombak yang siap turun tangan saat bencana datang,” tandasnya. [ada/beq]

  • Polres Probolinggo Ungkap Identitas Ibu Pembuang Bayi di TPS Gading Wetan

    Polres Probolinggo Ungkap Identitas Ibu Pembuang Bayi di TPS Gading Wetan

    Probolinggo (beritajatim.com) – Kasus penemuan bayi laki-laki di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Desa Gading Wetan, Kecamatan Gading, akhirnya menemui titik terang. Polres Probolinggo berhasil mengungkap identitas ibu yang diduga membuang bayi tersebut.

    Perempuan berinisial PA (21), warga Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo, diduga kuat sebagai ibu dari bayi malang itu. Saat ini, PA masih menjalani perawatan di rumah sakit dan belum bisa dimintai keterangan.

    Kapolsek Gading Iptu Ahmad Jamil mengatakan, identitas PA diketahui setelah polisi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi.

    “Kami juga mendapat keterangan dari ayah kandung bayi dan sepupu terduga pelaku,” ujarnya, Senin (2/6/2025).

    Menurut Jamil, saksi melihat sepasang pria dan wanita berada di sekitar lokasi pembuangan sampah sebelum bayi ditemukan.

    “Wanita masuk ke area TPS, sementara pria menunggu di luar, lalu keduanya pergi menggunakan sepeda motor Honda Beat,” jelasnya.

    Selain keterangan saksi, polisi juga mengamankan rekaman CCTV dari area sekitar lokasi. Bukti video itu memperkuat dugaan keterlibatan PA dalam aksi pembuangan bayi.

    “Kasus ini sekarang ditangani oleh Unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo. Kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut setelah kondisi ibu bayi membaik,” tambah Jamil.

    Untuk sementara, bayi laki-laki yang ditemukan dalam kondisi lengkap dengan ari-ari dan bercak darah itu dalam keadaan sehat.

    “Bayi sekarang dirawat oleh Kepala Desa Gading Wetan dan kondisinya stabil,” ungkap Kapolsek.

    Pihak kepolisian juga memastikan bahwa proses penyelidikan akan terus berlanjut meski PA belum bisa diperiksa. Penegakan hukum akan dilakukan sesuai prosedur setelah semua bukti dan keterangan terkumpul.

    “Motif dan kronologi kejadian akan kami sampaikan setelah pemeriksaan terhadap ibu bayi selesai. Kami mohon waktu karena saat ini fokus pada perawatan pelaku,” tegas Jamil. [ada/aje]

  • Prediksi BMKG Juanda Cuaca di Malang dan Kota Batu 2 Juni 2025

    Prediksi BMKG Juanda Cuaca di Malang dan Kota Batu 2 Juni 2025

    Malang (beritajatim.com) – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda memperkirakan cuaca Malang Raya pada Senin 2 Juni 2025 di wilayah kabupaten dan kota Malang.

    BMKG Juanda melaporkan bahwa kota Malang pagi hari mulai pukul 07.00 sampai 09.00 WIB cuaca cerah berawan. “Memasuki pukul 10.00 cuaca di kota Malang cuaca berawan,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Cuaca udara kabut terjadi pada siang hari pukul 13.00 WIB. Sore hari cuaca di kota Malang cuaca udara kabut. Malam hari cuaca di kota Malang cuaca berawan.

    Hari Selasa (2/6/2025) dini hari cuaca di Malang cuaca berawan. Suhu di kota Malang selama satu hari penuh berada pada rentan 20 sampai 27 derajat celcius. Pagi hari cuaca masih hujan.

    Sementara itu, wilayah Kabupaten Malang pada Senin (1/6/2025) pagi hari sebagian besar kecamatan cuaca berawan dan cerah berawan. Cuaca cerah terjadi di Jabung, Pakis, Tumpang, Wajak, Karangploso, Lawang, Singosari.

    Kemudian, pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB cuaca cuaca berawan dan cerah berawan. Cuaca udara kabut terjadi di Karangploso, Lawang, Singosari, Jabung, Pakis, Poncokusumo, Tajinan, Tumpang, Wajak.

    “Pukul 16.00 WIB diperkirakan cuaca sebagian besar kecamatan di kabupaten Malang cuaca berawan. Sebagian lainnya cuaca udara kabut terjadi di Jabung, Pakis, Kasembon, Ngantang, Pujon,” dikutip dari laman resmi BMKG Juanda.

    Malam hari pukul 19.00 WIB sampai pukul 22.000 cuaca cerah berawan. Cuaca udara kabut terjadi di Bululawang dan Kasembon.

    Dini hari Selasa (2/6/2025) wilayah di kabupaten Malang cuaca cerah berawan sebagian lainnya cerah. Suhu dengan kondisi tersebut selama sehari berada pada rentan angka 21 sampai 29 derajat celcius.

    Kota Batu pada Senin 1 Juni 2025 pagi hari diperkirakan cuaca cerah berawan. Pukul 10.00 WIB cuaca berawan. Cuaca berawan terjadi pada siang hari. Sore hari cuaca udara kabut dan berawan.

    Kota Batu yang meliputi Batu, Bumiaji, dan Junrejo cuaca berawan terjadi pada pukul 19.00. Kemudian malam hari cuaca udara kabut. Dini hari Selasa, 2 Juni 2025 cuaca cerah. Pagi hari pukul 07.00 WIB cuaca berawan. Suhu berada pada rentan 16 – 23 derajat celcius. (dan/ted)