Xcloud.id

kab/kota: Malang

  • Polres Malang Sembelih 11 Sapi dan 3 Kambing Kurban

    Polres Malang Sembelih 11 Sapi dan 3 Kambing Kurban

    Malang (beritajatim.com) – Polres Malang menyembelih belasan hewan kurban dalam rangka perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, Jumat (6/6/2025). Penyembelihan dilakukan di halaman belakang Mapolres Malang, usai pelaksanaan Salat Idul Adha.

    Sebanyak 11 ekor sapi dan 3 ekor kambing dipotong langsung di lingkungan Mapolres. Sementara sisanya dari total 19 ekor sapi dan 29 kambing yang terkumpul didistribusikan ke sejumlah instansi, tokoh agama, serta masyarakat di wilayah Kabupaten Malang.

    Kasihumas Polres Malang AKP Bambang Subinajar menyampaikan, bahwa kegiatan kurban ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Polri dalam berbagi dengan masyarakat, khususnya warga yang tinggal di sekitar lingkungan Mapolres.

    “Penyembelihan hewan kurban ini tidak hanya menjadi bagian dari perayaan Idul Adha, tetapi juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat,” ujar Bambang, Jumat (6/6/2025).

    Penyembelihan hewan Kurban dari Polres Malang.

    Daging kurban yang telah dipotong, kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar, termasuk ke sejumlah yayasan dan lembaga sosial yang telah mengajukan permohonan. Proses distribusi dilakukan oleh panitia yang terdiri dari anggota Polres dan relawan masyarakat.

    “Alhamdulillah seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Daging kurban langsung kami salurkan ke warga agar manfaatnya bisa dirasakan secepat mungkin,” lanjut Bambang.

    Sementara pelaksanaan salat Idul Adha dimulai pukul 06.30 WIB di Halaman Mapolres Malang, diikuti sekitar 1.000 jamaah, termasuk Kapolres Malang AKBP Danang Setiyo P.S, serta warga sekitar. Bertindak sebagai imam dan khatib yaitu KH Imam Sibaweh, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Malang.

    Usai salat, Kapolres dan jajaran menyerahkan hewan kurban secara simbolis kepada panitia penyembelihan. Proses pemotongan hewan berlangsung hingga siang hari.

    AKP Bambang menambahkan, kegiatan kurban di Polres Malang telah menjadi agenda tahunan yang rutin digelar. Selain bentuk ibadah, kurban juga menjadi bagian dari upaya Polres membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

    “Semoga kegiatan ini membawa berkah dan menjadi ladang amal bagi semua yang terlibat. Ke depan kami berharap sinergi dan kedekatan antara Polri dan masyarakat semakin erat,” pungkasnya. (yog/but)

  • Ahmad Basarah Serahkan 4 Sapi Kurban di Malang Raya

    Ahmad Basarah Serahkan 4 Sapi Kurban di Malang Raya

    Malang (beritajatim.com) – Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Dr. Ahmad Basarah, SH, MH secara khusus berkurban 4 ekor sapi dan 5 ekor kambing pada Iduladha 1446 Hijriah dan disalurkan melalui sejumlah lembaga di Malang Raya.

    Rinciannya, sapi kurban Basarah masing-masing satu ekor jenis Simental disalurkan melalui DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, satu ekor jenis Limonsin di DPC PDI Perjuangan Kota Malang, satu ekor jenis Pegon di DPC PDI Perjuangan Kota Batu, dan satu ekor sapi jenis Brangus di PCNU Kabupaten Malang.

    Adapun bobot sapi kurban milik Basarah rata-rata berkisar antara 800 hingga 900 kilogram atau hampir 1 ton.

    Basarah yang kini duduk di Komisi XIII DPR RI menyampaikan, momentum Iduladha harus dijadikan sebagai bagian refleksi kehidupan. Menurutnya, Idul Adha bukan hanya sekedar perayaan hari besar, tetapi ada nilai-nilai spiritualitas yang perlu dipahami pada momen ini.

    Menurutnya, Kurban juga merupakan satu metode untuk mendapatkan kedekatan, adjective-nya dari taqarrub, sehingga Qurban adalah metodologi sosial dalam memperoleh sesuatu yang semula belum dekat untuk menjadi lebih dekat.

    “Iduladha adalah hari ketika umat Islam sedunia mengingat-ingat kembali spiritualitas Nabi Ibrahim AS yang rela mengurbankan anaknya sendiri karena ketaatan pada Zat Adi Kodrati,” kata Ahmad Basarah, Jumat (6/6/2025).

    Sapi Kurban dari Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Dr. Ahmad Basarah, SH, MH.

    Ditambahkan Basarah, kurban bukan hanya berbatas pada agama, tetapi para pendiri bangsa terdahulu juga telah menunjukkan pengurbanan yang tak kalah penting dalam memerdekakan Indonesia. Perjuangan para pendahulu itu pula yang mestinya jadi teladan generasi muda.

    “Kualitas pengurbanan seperti inilah yang ditunjukkan para pendiri bangsa kita saat mereka merelakan jiwa, harta, juga keluarga, demi kemerdekaan Indonesia,” tegasnya.

    Lebih jauh, politisi yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI ini bilang, bangsa yang mulia adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah dan perjuangan para pendahulunya. Mengingat, perjuangan para pendiri bangsa tidak main-main dalam memerdekakan Indonesia sehingga bisa dirasakan oleh generasi yang hidup sekarang.

    “Bangsa yang mulia adalah bangsa yang meneladani kearifan pada pendahulu mereka, bukan mereka yang mengkhianati cita-cita leluhur mereka,” Basarah mengakhiri. (yog/but)

  • Tiket pada sembilan KA dari Daop 2 Bandung dapat diskon 30 persen

    Tiket pada sembilan KA dari Daop 2 Bandung dapat diskon 30 persen

    Bandung (ANTARA) – PT KAI Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung mengungkapkan tiket pada beberapa nomor perjalanan di sembilan KA dari wilayahnya, mendapatkan diskon 30 persen dari awal Juni hingga Juli 2025.

    “Diskon tarif ini berlaku untuk pembelian tiket mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025, untuk periode keberangkatan pada periode tanggal yang sama. Tiket diskon dapat diperoleh melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI,” kata Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo di Bandung, Kamis.

    Kuswardojo mengungkapkan diskon tarif sebesar 30 persen di wilayah Daop 2 Bandung, untuk KA ekonomi non subsidi yang terdiri dari KA 171–172 Ciremai (Bandung – Semarang Tawang via Cikampek PP).

    Kemudian KA 95–96, 99–100 Harina (Bandung – Surabaya Pasarturi via Cikampek PP), KA 77–80 Lodaya (Bandung – Solo Balapan PP), dan KA 71–72 Mutiara Selatan (Bandung – Surabaya Gubeng PP).

    Lalu, KA 67 – 70 Malabar (Bandung – Malang PP), KA 127–128 Pangandaran (Banjar – Gambir PP), dan KA 129–130 Papandayan (Garut – Gambir PP).

    Juga, KA 131, 134–136 Parahyangan (Bandung – Gambir PP), serta KA 275–276 Pasundan (Kiaracondong – Surabaya Gubeng PP).

    Kuswardojo mengungkapkan program ini, selain dalam rangka meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sebagai moda pilihan utama, juga sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pergerakan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Program ini kami harapkan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam melakukan mobilitas, khususnya selama periode liburan pertengahan tahun dengan impact mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transportasi,” ujar Kuswardojo.

    Diskon ini, kata Kuswardojo, dengan ada syarat dan ketentuan yang harus diikuti yakni hanya berlaku untuk pembelian tiket pada tanggal 5 Juni sampai 31 Juli 2025 dengan keberangkatan di periode tanggal yang sama (5 Juni sampai 31 Juli 2025).

    Diskon tidak berlaku untuk tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi maupun diskon lainnya.

    “Tiket dengan tarif diskon dapat dibatalkan atau diubah jadwal sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

    Sebelumnya, Pemerintah menyediakan diskon layanan transportasi selama liburan sekolah, pada Juni-Juli 2025, dalam upaya untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke objek-objek wisata domestik.

    Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Rabu (4/6), Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa pergerakan wisatawan Nusantara biasanya meningkat signifikan semasa liburan sekolah.

    “Libur sekolah menjadi salah satu momen yang ditunggu oleh pelaku usaha pariwisata dalam meningkatkan penjualan, selain libur mudik Lebaran serta libur Natal dan tahun baru,” katanya.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KAI catat okupansi keberangkatan libur Idul Adha capai 130 persen

    KAI catat okupansi keberangkatan libur Idul Adha capai 130 persen

    Jakarta (ANTARA) – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat okupansi keberangkatan jelang libur Idul Adha 2025 mencapai 130 persen, dengan 218.473 pelanggan terlayani dari total kapasitas 168.043 kursi pada Kamis, 5 Juni 2025.

    “Angka ini mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat. Dengan sistem naik turun penumpang di berbagai stasiun sepanjang perjalanan, satu kursi dapat digunakan lebih dari satu pelanggan dalam sehari,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Secara akumulatif, lanjut Anne, hingga Jumat (6/6) pukul 07.00 WIB, penjualan tiket untuk periode 5–9 Juni 2025 mencapai 681.363 tiket, atau setara 80 persen dari total kapasitas kursi yang disediakan sebanyak 850.937 kursi.

    Secara total, Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) melayani 597.614 pelanggan dari kapasitas 710.416 kursi (okupansi 84 persen), sedangkan KA Lokal melayani 83.749 pelanggan dari kapasitas 140.521 kursi (okupansi 60 persen).

    Ia mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan sejak dini dan membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti aplikasi Access by KAI atau situs booking.kai.id, guna menghindari kehabisan tiket pada relasi favorit.

    Ia menyebutkan 10 Stasiun Keberangkatan tertinggi per 6 Juni 2025 pertama Stasiun Pasarsenen capai 105.996 pelanggan; Gambir 49.941 pelanggan; Surabaya Pasar Turi 43.502 pelanggan; Ketapang 37.878 pelanggan

    Selanjutnya, Solo Balapan 34.933 pelanggan; Surabaya Gubeng 33.088 pelanggan; Semarang Tawang Bank Jateng 31.351 pelanggan; Malang 29.272 pelanggan; Bandung 25.075 pelanggan; dan Purwokerto sebanyak 23.037 pelanggan.

    Sebagai tambahan stimulus selama masa liburan, KAI menghadirkan program diskon 30 persen untuk KA Ekonomi non-subsidi (non-PSO), berlaku untuk pemesanan dan keberangkatan hingga 31 Juli 2025. Diskon tersedia di lebih dari 100 perjalanan dan dapat diakses melalui seluruh kanal resmi.

    “KAI berkomitmen untuk terus memberikan layanan transportasi yang aman, tepat waktu, dan dapat diandalkan. Kami juga mengajak seluruh pelanggan untuk senantiasa menjaga keselamatan dan kenyamanan selama perjalanan,” kata Anne.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jasa Marga beri potongan tarif tol 20% selama 10 hari di Trans Jawa dan Trans Sumatra

    Jasa Marga beri potongan tarif tol 20% selama 10 hari di Trans Jawa dan Trans Sumatra

    Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

    Jasa Marga beri potongan tarif tol 20% selama 10 hari di Trans Jawa dan Trans Sumatra
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Juni 2025 – 16:32 WIB

    Elshinta.com – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) lain akan memberlakukan potongan tarif tol sebesar 20% selama 10 (sepuluh) hari di ruas-ruas strategis Trans Jawa yang mencakup Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Tol Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang, Jalan Tol Semarang Seksi ABC, Jalan Tol Surabaya-Gempol, Jalan Tol Gempol-Pandaan, dan Jalan Tol Pandaan-Malang. Sedangkan potongan tarif untuk Trans Sumatra mencakup Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT). Hal ini sebagai bentuk upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip Environmental Social Governance (ESG) Perusahaan.

    Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantono mengatakan bahwa stimulus potongan tarif 20% yang diterapkan selama sepuluh hari akan dibagi ke dalam tiga periode, yakni empat hari periode Libur Idul Adha (6-9 Juni 2025), tiga hari periode awal libur sekolah (27-29 Juni 2025), dan tiga hari periode akhir libur sekolah (11-13 Juli 2025). 

    “Total ruas jalan tol yang mendapatkan potongan tarif mencapai sepuluh ruas tol yang tersebar di wilayah Trans Jawa dan Trans Sumatra. Potongan tarif ini akan berlaku bagi semua golongan kendaraan dan para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus. Stimulus potongan tarif ini diharapkan dapat meringankan beban biaya perjalanan bagi para pengguna jalan tol sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Rivan seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Kamis (5/6).

    Potongan Tarif 20% di Trans Jawa

    Bagi pengguna jalan tol yang ingin ke Jawa Tengah asal gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta-Cikampek menuju gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang-Semarang, maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Palimanan-Kanci (Palikanci), Batang-Semarang, dan Semarang ABC. Sedangkan, bagi pengguna jalan tol asal gerbang tol Kalikangkung di ruas Batang-Semarang menuju gerbang tol Cikampek Utama di ruas Jakarta-Cikampek maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Palikanci, Batang-Semarang dan Integrasi Jakarta-Cikampek & Jakarta Cikampek II Elevated.

    Berikutnya, bagi pengguna jalan tol di wilayah Jawa Timur, asal gerbang tol Kejapanan Utama di ruas Surabaya-Gempol menuju gerbang tol Singosari di ruas Pandaan-Malang dan sebaliknya, maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Surabaya-Gempol, Gempol-Pandaan, dan Pandaan-Malang.

    Potongan Tarif Tol 20% di Trans Sumatra

    Bagi pengguna jalan tol asal gerbang tol Pangkalan Brandan di ruas Binjai-Langsa menuju gerbang tol Sinaksak di ruas Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat dan gerbang tol Kisaran di ruas Indrapura-Kisaran serta sebaliknya, maka akan mendapatkan potongan tarif ruas Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).

    “Potongan tarif tidak berlaku apabila transaksi dengan saldo Uang Elektronik tidak mencukupi atau tidak terbaca asal dan golongan kendaraan,” ungkap Rivan.

    Rivan juga menambahkan bahwa Perseroan tetap berkomitmen menjaga target Perseroan di tahun 2025. Pemberian dukungan kebijakan potongan tarif tol pada saat libur sekolah ini dapat kami pastikan telah dievaluasi dengan baik dan tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan di tahun 2025.

    Jasa Marga juga mengimbau pengguna jalan untuk dapat merencanakan perjalanan selama periode libur panjang dengan memanfaatkan potongan tarif tol. Pengguna jalan juga dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi Travoy untuk melihat tarif serta CCTV real time di ruas tol yang dikelola Jasa Marga.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Top 5 News: Hasto Rintangi Penyidikan hingga Amalan Selama Tasyrik

    Top 5 News: Hasto Rintangi Penyidikan hingga Amalan Selama Tasyrik

    Sejumlah artikel di Beritasatu.com masuk dalam top 5 news, sejak Kamis (5/6/2025) hingga Jumat (6/6/2025) pagi WIB. Artikel yang diminati pembaca ini memiliki tema yang beragam.

    Berikut top 5 news Beritasatu.com:

    Pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada (UGM), Muhammad Fatahillah Akbar, menyebut perintah merendam hand phone (HP) dapat dikategorikan sebagai perintangan penyidikan, apabila berkaitan langsung dengan alat bukti atau saksi kunci dalam suatu perkara.

    Dalam sidang Pengadilan Tipikor, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanya apakah perintah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merendam HP yang membuat data tidak dapat diakses penyidik dapat dianggap menghalangi proses penyidikan.

    “Jika dalam HP tersebut terdapat bukti penting yang berkaitan dengan proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan, maka tindakan merendam HP bisa dianggap sebagai perintangan penyidikan,” jelas Akbar.

    Selain HP dan uang sebesar Rp 3 miliar yang disita oleh kejaksaan, satu unit mobil milik Nikita Mirzani juga ikut disita dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys.

    Adapun mobil milik Nikita Mirzani yang disita kejaksaan, yaitu mobil small multi purpose vehicle (MPV) Mitsubishi Xpander dengan pelat nomor kendaraan B 1236 HKB. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Haryoko Ari Prabowo mengatakan, mobil tersebut digunakan untuk menjemput uang tunai dari Reza Gladys kepada Mail Syahputra (IM) yang kemudian diserahkan kepada Nikita Mirzani (NM).

    “Barang bergerak yang disita adalah berupa kendaraan roda empat atau mobil yang diketahui digunakan untuk menjemput uang tunai dari pelapor (Reza Gladys) oleh IM, yang kemudian diserahkan kepada NM,” kata Haryoko Ari Prabowo.

    Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Malang Kota resmi menetapkan dokter berinisial AY sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap pasien di Persada Hospital. Penetapan tersangka ini disambut baik oleh kuasa hukum korban, Qorry Aulia Rachmah (QAR), yakni Satria Marwan.

    Menurut Satria, proses hukum kasus ini sudah berlangsung cukup lama. Ia merasa lega mendengar bahwa terduga pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun memberikan apresiasi atas profesionalitas kinerja kepolisian dalam menangani perkara ini.

    “Hari ini kita buktikan bersama, bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi pelaku kekerasan seksual. Semua pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya,” tegas Satria.

  • Diserang Isu Pajak, Florawisata Santera De Laponte Tunjukkan Piagam Tertib dari Bupati!

    Diserang Isu Pajak, Florawisata Santera De Laponte Tunjukkan Piagam Tertib dari Bupati!

    Malang (beritajatim.com) – Desakan DPRD agar Florawisata Santera De Laponte di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, disegel Pemkab Malang dugaan tidak mempunyai perijinan secara lengkap hingga menunggak pembayaran pajak daerah, dibantah Manajemen Florawisata Santera De Laponte.

    “Pajak daerah kami justru mendapatkan piagam dari Bupati Malang sebagai tertib pajak pak,” ucap Manager Operasional Florawisata Santera De Laponte, Viqi Litiawan Cesi saat dihubungi beritajatim.com, kemarin, Rabu (4/6/2025) malam.

    Kata Viqi, piagam penghargaan yang diterima Florawisata Santera De Laponte sebagai tempat wisata tertib pajak daerah, di dapat pada tahun 2024 lalu dari Bupati Malang.

    Saat ditanya apakah masih ada tunggakan pajak yang belum dibayarkan, Viqi bilang sejauh ini tidak ada. “Tidak ada pak. Kami justru mendapatkan penghargaan dari Bupati soal pajak daerah tahun 2024 lalu,” kata Viqi.

    Viqi menambahkan, Florawisata Santera De Laponte sejauh ini memang melakukan sejumlah pengembangan dan itu masih berproses. “Untuk kawasan pengembangan semua masih berproses pak. Sedang untuk pajak daerah alhamdulillah masih tertinggi pak di Kabupaten Malang,” beber Viqi.

    Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya membenarkan bahwa pajak daerah untuk Florawisata Santera De Laponte cukup tinggi di Kabupaten Malang.

    Realisasi pajak daerah pada tahun 2024 dari Florawisata Santera, sambung Made, untuk pajak hiburan sebesar Rp 2.107.211.200. Sementara realisasi pajak restoran ditahun sama yakni 2024, sebesar Rp 381.296.950.

    Pajak hiburan, rinci Made, sudah terdiri dari tiket masuk tempat wisata dan juga retribusi parkir. “Pajak hiburan ini mencakup tiket masuk tempat wisata juga parkir. Sementara pajak restoran diambil dari beberapa wahana dalam lokasi Florawisata Santera yang mempunyai restoran. Jadi wahana wahana ditempat itu kan ada restorannya juga,” tegas Made, Kamis (5/6/2025) malam pada beritajatim.com.

    Made juga menjelaskan, bahwa pajak hiburan untuk Florawisata Santera De Laponte paling besar di Kabupaten Malang. “Pajak hiburan itu paling besar. Dan kewenangan Pemkab Malang memang pada pajak daerah. Diluar itu bukan kewenangan kami,” ucap Made.

    Sehingga, lanjut Made, realisasi pajak daerah dari Florawisata Santera De Laponte pada tahun 2024 secara total sebesar Rp 2.553.157.650. (yog/kun)

  • Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Anggia Erma Rini Pimpin Komisi VI DPR, Ini Profilnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggia Erma Rini merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang saat ini menjabat sebagai ketua Komisi VI untuk periode 2024–2029.

    Komisi VI membidangi sektor perdagangan, perindustrian, koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM), investasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penunjukan Anggia ke posisi ini menjadi bagian dari struktur kerja legislatif yang disusun setelah Pemilu 2024.

    Lantas, seperti apa sosok Ketua Komisi VI DPR Anggia Erma Rini? Berikut ini profil dan perjalanan kariernya.

    Profil Anggia Erma Rini

    Lahir di Sragen, Jawa Tengah, pada 25 September 1974, Anggia Erma Rini menempuh pendidikan S-1 di Universitas Negeri Malang, mengambil jurusan pendidikan bahasa Inggris.

    Ia melanjutkan studi S-2 di Universitas Indonesia dengan konsentrasi kesehatan masyarakat, lalu menyelesaikan pendidikan S-3 di bidang ilmu administrasi publik di Universitas Padjadjaran pada 2023.

    Sebelum aktif di DPR, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai organisasi. Ia pernah menjabat sebagai ketua umum pimpinan pusat Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) periode 2015–2020, serta aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

    Dalam struktur partai, dia memegang posisi sebagai wakil sekretaris jenderal DPP PKB dan sebelumnya sempat memimpin DPW PKB Sumatera Barat.

    Pada Pemilu 2019, Anggia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VI. Di periode tersebut, dia duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian dan lingkungan. Di sana, dia kerap mengangkat isu terkait ketahanan pangan dan kondisi petani, sejalan dengan tanggung jawab komisi tersebut.

    Untuk periode 2024–2029, Anggia Erma Rini bergeser ke Komisi VI dan dipercaya menjadi ketua. Dalam posisinya, Anggia Erma Rini terlibat dalam berbagai agenda, termasuk rapat dengan BUMN strategis seperti PT Pertamina.

    Dalam salah satu pertemuan, dia pernah memberikan kritik terkait isu pencampuran Pertamax, menunjukkan keterlibatannya dalam pengawasan kinerja korporasi milik negara.

    Selain membahas isu ekonomi, Anggia Erma Rini juga dikenal aktif menyuarakan isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan perempuan. Hal ini sebagian besar berkaitan dengan pengalaman organisasinya di Fatayat NU.

    Ia terlibat dalam beberapa inisiatif legislasi yang menyangkut hak dan pemberdayaan perempuan, meskipun tidak selalu menjadi pusat perhatian dalam agenda komisi tempat Anggia Erma Rini bertugas.

    Perjalanan politik Anggia Erma Rini menunjukkan keterlibatannya dalam berbagai aspek kerja legislatif, baik di bidang sosial maupun ekonomi.

    Sebagai ketua Komisi VI DPR, Anggia Erma Rini memiliki tanggung jawab dalam pengawasan sektor-sektor penting negara, meskipun efektivitas dan hasil dari kinerjanya tentu akan lebih terlihat seiring berjalannya masa jabatan.

  • Pihak FIP UM Bantah Tuduhan Labeli Lapak Baca Mahasiswa Sebagai Menyesatkan

    Pihak FIP UM Bantah Tuduhan Labeli Lapak Baca Mahasiswa Sebagai Menyesatkan

    Malang (beritajatim.com) – Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Malang (UM) membantah tuduhan melabeli lapak baca mahasiswa sebagai penyebar buku menyesatkan. Wakil Dekan I FIP UM, Dr. Sri Wahyuni, M.Pd., menegaskan pembubaran kegiatan tersebut dilakukan semata karena tidak ada izin resmi dan melibatkan peserta dari luar kampus.

    Sri Wahyuni memberikan klarifikasi saat dikonfirmasi beritajatim.com pada Kamis (5/6/2025) terkait kontroversi pembubaran lapak baca kolaboratif di area FIP UM.

    “Karena tidak ada izin dari pimpinan yang berwenang, dan yang melaksanakan kegiatan banyak dari orang luar kampus,” jelasnya.

    Ketika ditanya soal tuduhan bahwa pihak kampus menyebut lapak baca itu “menyesatkan”, Sri Wahyuni mengaku terkejut dan membantah langsung.

    “Waduh… siapa yang bilang seperti itu?” tuturnya.

    Ia menjelaskan bahwa pihak kampus tidak menuduh komunitas penyelenggara secara langsung. Pihak fakultas hanya bersikap waspada setelah menemukan flyer-flyer berisi konten yang dianggap menyesatkan yang pernah ditempel di lingkungan FIP.

    “Kami tidak menuduh mereka. Kami menyampaikan bahwa ada flyer-flyer menyesatkan yang pernah ditempel di lingkungan kami. Jadi kami sedang berhati-hati. Siapapun yang tidak berizin kami anggap ilegal,” tambah Sri Wahyuni.

    Ia juga menyampaikan bahwa isi flyer itu sudah menjadi urusan internal fakultas dan tengah ditangani pihak berwenang. Selain itu, pihaknya tidak memiliki catatan resmi atas komunitas yang menggelar lapak baca tersebut.

    “Siapa komunitas itu, sepertinya kami tidak punya komunitas itu,” jelasnya.

    Menurutnya, menggelar kegiatan tanpa izin resmi dan melibatkan pihak eksternal merupakan pelanggaran aturan kampus.

    “Dengan tidak dimintai izin dan menggelar kegiatan tanpa izin sebenarnya sudah menyalahi aturan kami,” tegasnya.

    Sri Wahyuni berharap agar informasi yang beredar bisa bersifat seimbang dan didasarkan pada bukti, bukan hanya pengakuan sepihak.

    “Mas harus mencari bukti bentuk kegiatannya, tidak hanya basis pengakuan ya mas. Supaya imbang, tidak hanya berbasis pengaduan,” ujarnya.

    Sementara itu, Bedul, mahasiswa Fakultas Sastra UM yang hadir sebagai pengunjung lapak, mengungkapkan pengalamannya saat kegiatan dibubarkan. Ia merasa heran karena dosen yang datang justru mempertanyakan izin kegiatan dan menyatakan kegiatan itu bisa menyebarkan buku terlarang.

    “Aku lagi baca buku ekologi, tiba-tiba ada dosen datang. Kirain mau ikutan diskusi, eh malah tanya-tanya dan mengusir,” ujarnya.

    Bedul menyayangkan sikap pembubaran yang terkesan kasar, apalagi tujuan lapak baca adalah untuk mendukung literasi dan inklusivitas.

    Peristiwa ini memunculkan perdebatan tentang batasan antara pengawasan kampus terhadap kegiatan mahasiswa dan kebebasan berekspresi. Di satu sisi, kampus menegaskan pentingnya prosedur izin demi keamanan dan ketertiban, sementara di sisi lain mahasiswa berharap ruang kampus tetap terbuka untuk gerakan literasi yang inklusif. [dan/beq]

  • Pembubaran Lapak Baca Mahasiswa UM Picu Kontroversi, Dituding Sebarkan Buku Menyesatkan

    Pembubaran Lapak Baca Mahasiswa UM Picu Kontroversi, Dituding Sebarkan Buku Menyesatkan

    Malang (beritajatim.com) – Pembubaran lapak baca oleh komunitas mahasiswa Universitas Negeri Malang (UM) di area Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) pada Rabu (4/6/2025) memicu kontroversi. Komunitas literasi yang tergabung dalam Area Baca Selasa mengaku mendapat teguran keras dari pihak fakultas dan dituding menyebarkan buku-buku yang dianggap menyesatkan pemikiran mahasiswa.

    Tudingan tersebut langsung dibantah oleh penggerak komunitas yang merasa dilecehkan dan dirugikan secara moral atas upaya mereka membangun ruang literasi di kampus. Salah satu anggota komunitas, Syauqy Muhammad Alghifary atau Algi, mahasiswa Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, menegaskan bahwa seluruh buku yang mereka pajang adalah bahan bacaan terbuka dan tidak mengandung muatan provokatif.

    “Buku-buku kami isinya pengetahuan, teori, dan sastra. Ada novel, cerpen, zine, bahkan biografi. Apa itu bisa disebut menyesatkan? Tidak ada buku yang mengarahkan mahasiswa untuk membenci negara atau pemerintah. Kami juga tidak pernah mendoktrin siapa pun,” ujar Algi kepada beritajatim.com, Kamis (5/6/2025).

    Ia menceritakan, komunitas mulai membuka lapak sejak pukul 10.00 WIB dengan menata buku, membentangkan bendera komunitas, dan mempersiapkan mimbar bebas. Namun kegiatan mendadak dihentikan setelah mereka didatangi oleh Wakil Dekan I FIP UM. Alasan utama pembubaran adalah karena kegiatan tersebut belum mengantongi izin resmi.

    “Kami akui memang belum mengurus izin, dan kami terima jika itu dianggap pelanggaran administratif. Tapi kami keberatan ketika Wakil Dekan menuduh buku-buku kami menyesatkan pikiran mahasiswa. Itu tuduhan yang berat dan tidak berdasar,” jelasnya.

    Lapak baca tersebut merupakan bagian dari kegiatan solidaritas memperingati seribu hari Tragedi Kanjuruhan, sekaligus penggalangan dana bagi keluarga korban. Kegiatan juga melibatkan komunitas literasi lain di Malang seperti Maosan, Sabtu Membaca, Gelap Terang Pustaka Jalanan, dan Snedek Club.

    “Ini bukan sekadar lapak baca. Kami ingin menciptakan ruang diskusi, suara, dan solidaritas. Buku-buku yang kami bawa juga dari berbagai genre dan terbuka untuk semua. Tidak ada kurasi ideologis atau agenda tersembunyi,” tegas Algi.

    Ia menambahkan bahwa komunitas Area Baca Selasa sudah melapak secara rutin sejak 2022 dan selama tiga tahun tidak pernah mengalami masalah serupa. Menurutnya, antusiasme mahasiswa terhadap kegiatan literasi justru semakin meningkat.

    “Ini ruang alternatif yang positif di kampus. Banyak mahasiswa datang, membaca, berdiskusi, bahkan ikut menyumbang buku. Tapi sekarang kami justru dituduh menyebarkan pikiran menyesatkan,” katanya.

    Meski mengakui kekurangan dari sisi prosedur, Algi menilai respons kampus terlalu represif. Terlebih tuduhan yang dilontarkan menyangkut hal sensitif seperti ideologi dan ancaman terhadap negara.

    “Yang bikin sakit hati adalah tuduhan bahwa kami menyebarkan pemikiran menyesatkan dan bisa mendoktrin mahasiswa untuk melawan pemerintah. Literasi dan kebebasan berpikir mestinya didukung, bukan dicurigai,” ujarnya.

    Algi berharap agar kejadian ini bisa menjadi pintu dialog antara mahasiswa dan pihak kampus tentang pentingnya menjaga ruang literasi yang bebas dan inklusif. Ia juga meminta agar institusi pendidikan tidak menanggapi inisiatif mahasiswa dengan kecurigaan berlebihan.

    “Kalau kampus mulai menolak gerakan literasi yang terbuka, lalu siapa yang akan mendukung mahasiswa untuk berkembang secara kritis dan mandiri?” pungkasnya. [dan/beq]