Xcloud.id

kab/kota: Malang

  • Dampak Pengeroyokan Perwira TNI AL, Jupang dan Mandor Tak Punya Surat Tugas Resmi Dilarang Beroperasi di Terminal Arjosari Surabaya 3 Juli 2025

    Dampak Pengeroyokan Perwira TNI AL, Jupang dan Mandor Tak Punya Surat Tugas Resmi Dilarang Beroperasi di Terminal Arjosari Surabaya 3 Juli 2025

    Dampak Pengeroyokan Perwira TNI AL, Jupang dan Mandor Tak Punya Surat Tugas Resmi Dilarang Beroperasi di Terminal Arjosari
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Pihak pengelola Terminal Tipe A Arjosari tengah terus melakukan pendataan ulang seluruh
    juru panggil
    penumpang (jupang) dan mandor bus yang beroperasi di terminal dan berjalan masih 60 persen.
    Kegiatan ini merupakan buntut dari insiden pengeroyokan yang menimpa seorang perwira Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL), Letda Laut (PM) Abu Yamin, beberapa waktu lalu.
    Kepala Terminal Arjosari, Mega Perwira Donowati, mengatakan, proses verifikasi data saat ini telah mencapai 60 persen.
    Pihaknya tengah mengumpulkan dan memverifikasi surat tugas resmi dari setiap Perusahaan Otobus (PO) sebagai bukti legalitas para jupang dan mandor.
    “Data kami sudah ada, tinggal mengumpulkan bukti dari perusahaannya. Ini sudah berjalan kurang lebih 60 persen,” kata Mega, Kamis (3/7/2025).
    Menurut data akhir tahun 2024, terdapat 45 jupang dan mandor resmi yang tercatat.
    Namun, angka ini sedang dikroscek kembali di lapangan untuk memastikan validitasnya.
    Hal ini untuk mengantisipasi adanya penambahan atau pengurangan personel karena faktor usia atau sudah tidak aktif lagi.
    Mega menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berkompromi terkait kelengkapan administrasi.
    Jupang dan mandor yang tidak dapat menunjukkan surat tugas resmi dari perusahaan akan dilarang beraktivitas di dalam terminal.
    “Meski orang lama, tetapi kalau enggak ada surat tugas dari perusahaan, silahkan keluar. Saya tidak mau berkompromi untuk hal itu,” katanya.
    Ia mengungkapkan bahwa instruksi untuk melengkapi identitas diri, berupa surat tugas bagi jupang dan kewajiban rompi bagi pedagang asongan, sebenarnya telah disampaikan sejak Mei 2025, jauh sebelum insiden pengeroyokan terjadi.
    Namun, implementasinya belum maksimal.
    Pihak terminal menargetkan proses pendataan ulang ini akan rampung secepatnya.
    “Targetnya secepatnya, pertengahan bulan ini (Juli) insya Allah, atau paling lambat akhir bulan ini pendataan jupang mandor selesai,” kata Mega.
    Saat ditanya mengenai kriteria untuk menjadi jupang atau mandor, Mega menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan penuh masing-masing perusahaan otobus.
    “Kalau itu, perusahaan yang tahu, bukan dari kami. Kami tidak bisa intervensi,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cuaca Hari Ini Kamis 3 Juli 2025: Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada Malam Hari – Page 3

    Cuaca Hari Ini Kamis 3 Juli 2025: Jabodetabek Berpotensi Diguyur Hujan pada Malam Hari – Page 3

    Dwikorita menerangkan, dalam sepekan ke depan, wilayah Indonesia bagian selatan, termasuk beberapa destinasi wisata utama, diprakirakan mengalami peningkatan tutupan awan dan curah hujan.

    Aktivitas MJO yang saat ini berada di wilayah Indonesia, terutama meliputi Jawa bagian tengah dan timur, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Kalimantan, menjadi pemicu utama kondisi ini.

    Selain itu, kelembapan atmosfer yang masih tinggi serta angin timuran yang belum stabil menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya hujan, bahkan di kawasan yang biasanya sudah kering di musim kemarau.

    Di wilayah pegunungan, hujan berpotensi memicu longsor atau tumbangnya pohon, sementara di wilayah laut, angin kencang dan gelombang tinggi dapat mengancam keselamatan aktivitas wisata air.

    Dwikorita menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam merencanakan perjalanan liburan, terutama menuju destinasi seperti kawasan Puncak, Bandung Utara, Yogyakarta, Malang, dan Batu, yang berpotensi mengalami hujan pada siang hingga malam hari.

  • Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Ilustrasi – Pekerja melipat surat suara Pemilu 2024 di gudang logistik pemilu KPU Bantul, D.I Yogyakarta. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/agr/aww.

    Pengamat: Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 02 Juli 2025 – 19:28 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah bisa berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

    “Dengan pemisahan pemilu, isu lokal tidak akan tertutup oleh isu nasional, sebagaimana sering terjadi dalam pemilu serentak. Ini berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Putusan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah tertuang di dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025.

    Pada putusan itu disebutkan bahwa mulai 2029 keserentakan pemilu yang konstitusional adalah memisahkan penyelenggaraan pemilu di nasional dan lokal.

    Dengan dipisahkannya pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, para kandidat atau calon kepala daerah bisa lebih terdorong mengangkat agenda lokal serta tidak lagi menunggangi isu nasional sebagai ajang mencari suara.

    “Ini dapat menguatkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Andhyka memandang ketika isu lokal menjadi pembahasan utama di dalam penyusunan visi misi setiap pasangan calon kepala daerah, maka melahirkan banyak pemilih rasional yang lebih melihat pada rekam jejak dan program dari kandidat.

    “Ini dimungkinkan karena pemilih lebih fokus memahami calon dan program dalam setiap jenis pemilu,” ucap dia.

    Tak hanya itu, putusan MK disebutnya akan memberikan ruang lebih luas kepada partai politik melakukan kaderisasi secara terpisah, yakni antara kader untuk kontestasi nasional dan daerah.

    “Pemisahan dapat mengurangi dominasi coattail effect atau efek ekor jas dari pemilu presiden terhadap pilkada,” katanya.

    Kendati demikian, Andhyka mengingatkan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar segera menyiapkan peta jalan untuk merencanakan pemilu pada 2029.

    “Keberhasilan implementasinya bergantung pada keseriusan perencanaan kebijakan dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawalnya,” tuturnya.

    Sumber : Antara

  • Pengamat: Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Pengamat: Pemisahan pemilu tingkatkan kualitas demokrasi di daerah

    Dengan pemisahan pemilu, isu lokal tidak akan tertutup oleh isu nasional, sebagaimana sering terjadi dalam pemilu serentak. Ini berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat politik dan kebijakan dari Universitas Brawijaya (UB) Andhyka Muttaqin menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan pemilu nasional dan daerah bisa berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah.

    “Dengan pemisahan pemilu, isu lokal tidak akan tertutup oleh isu nasional, sebagaimana sering terjadi dalam pemilu serentak. Ini berdampak pada peningkatan kualitas demokrasi lokal,” kata Andhyka di Kota Malang, Jawa Timur, Rabu.

    Putusan pemisahan pelaksanaan pemilu nasional dan daerah tertuang di dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025.

    Pada putusan itu disebutkan bahwa mulai 2029 keserentakan pemilu yang konstitusional adalah memisahkan penyelenggaraan pemilu di nasional dan lokal.

    Dengan dipisahkannya pelaksanaan pemilu nasional dan daerah, para kandidat atau calon kepala daerah bisa lebih terdorong mengangkat agenda lokal serta tidak lagi menunggangi isu nasional sebagai ajang mencari suara.

    “Ini dapat menguatkan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah dalam sistem demokrasi Indonesia,” ujarnya.

    Andhyka memandang ketika isu lokal menjadi pembahasan utama di dalam penyusunan visi misi setiap pasangan calon kepala daerah, maka melahirkan banyak pemilih rasional yang lebih melihat pada rekam jejak dan program dari kandidat.

    “Ini dimungkinkan karena pemilih lebih fokus memahami calon dan program dalam setiap jenis pemilu,” ucap dia.

    Tak hanya itu, putusan MK disebutnya akan memberikan ruang lebih luas kepada partai politik melakukan kaderisasi secara terpisah, yakni antara kader untuk kontestasi nasional dan daerah.

    “Pemisahan dapat mengurangi dominasi coattail effect atau efek ekor jas dari pemilu presiden terhadap pilkada,” katanya.

    Kendati demikian, Andhyka mengingatkan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) agar segera menyiapkan peta jalan untuk merencanakan pemilu pada 2029.

    “Keberhasilan implementasinya bergantung pada keseriusan perencanaan kebijakan dan keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawalnya,” tuturnya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP Surabaya 2 Juli 2025

    Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP Surabaya 2 Juli 2025

    Dudung Abdurachman Tegaskan Fokus Bantu Presiden, Bantah Bersafari ke DPW dan DPC PPP
    Tim Redaksi
    MALANG, KOMPAS.com
    – Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal (Purn)
    Dudung Abdurachman
    menepis isu yang mengaitkannya dengan bursa calon Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (
    PPP
    ).
    Ia menegaskan, komitmennya saat ini untuk membantu Presiden dan belum tertarik untuk terjun ke dunia politik praktis.
    Penegasan ini disampaikan Dudung setelah memberikan kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rabu (2/7/2025).
    Hal ini sekaligus menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy) belum lama ini.
    “Banyak yang menyampaikan itu, yang jelas saya tidak ingin berpolitik dululah. Saya ingin membantu Bapak Presiden dulu,” kata Dudung.
    Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini juga membantah bahwa dirinya telah melakukan safari politik dengan berkeliling ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di tingkat provinsi maupun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP.
    Saat dikonfirmasi mengenai kebenaran informasi tersebut, Dudung dengan lugas tidak membenarkan.
    “Saya? Oh belum, belum,” katanya.
    Sebelumnya, Dudung juga pernah menyatakan hal serupa terkait tidak ingin berpolitik terlebih dahulu.
    Pernyataan itu disampaikan di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta Pusat, Kamis (29/5/2025).
    “Saya tidak berminat, belum mau berpolitik saya,” kata Dudung seperti sebelumnya diberitakan
    Kompas.com.
    Dalam kuliah umumnya di UMM, Dudung menegaskan bahwa
    Indonesia Emas 2045
    hanya dapat tercapai jika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan semangat
    nasionalisme
    yang kokoh.
    Tanpa kedua hal tersebut, bonus demografi yang akan datang justru berisiko menjadi bencana nasional.
    Menurut Dudung, tantangan terbesar bangsa saat ini adalah menyiapkan generasi muda yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berkarakter.
    “Indonesia Emas 2045 harus diiringi dengan sumber daya manusia yang potensial, mumpuni, punya karakter, dan kredibilitas memadai. Kalau bonus demografi tidak diiringi dengan itu, maka ini justru akan menjadi malapetaka pengangguran di mana-mana,” ujarnya. 
    Ia mengingatkan para mahasiswa bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan, darah, dan air mata para pahlawan.
    Oleh karena itu, semangat nasionalisme dan idealisme adalah warisan yang wajib dijaga oleh generasi penerus.
    “Bangsa kita adalah bangsa yang saling menghargai, menghormati, dan mengedepankan kepentingan umum. Mahasiswa perlu kita ingatkan kembali bahwa nasionalisme ini sangat penting,” katanya.
    Dudung juga menyoroti contoh konflik destruktif di negara-negara Afrika dan Timur Tengah, seperti Irak, Libya, dan Yaman, yang porak-poranda akibat perpecahan internal, meskipun sering kali dipicu oleh sutradara dari luar.
    “Negara kita dengan 17.000 pulau, 6 agama, dan ribuan suku budaya, ini sangat rentan. Tapi kita punya Pancasila, ini yang menjadikan landasan kokoh bagi kita, sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga,” katanya.
    Dudung mengajak seluruh generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan karya nyata dan tidak mudah terpecah belah oleh kepentingan kelompok maupun perorangan.
    “Mari kita mengisi kemerdekaan dengan jerih payah para leluhur. Jangan sampai kita tergoyah karena kepentingan kelompok, golongan, atau orang per orang yang saling menjatuhkan. Tingkatkan nasionalisme dan idealisme untuk kepentingan bangsa dan negara,” ucapnya. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Dudung ajak mahasiswa UMM ikut ambil peran dalam bonus demografi 2045

    Dudung ajak mahasiswa UMM ikut ambil peran dalam bonus demografi 2045

    ANTARA – Penasihat Khusus Presiden RI Dudung Abdurachman mengajak mahasiswa ikut mengambil peran strategis dalam pertahanan bangsa serta kesiapan menghadapi bonus demografi 2045. Pesan tersebut diberikan Dudung kepada ribuan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (2/7). (Achmad Saif Hajarani/Andi Bagasela/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Jatim raih peringkat pertama nasional indeks keamanan pangan segar

    Surabaya (ANTARA) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih peringkat pertama secara nasional pada Indeks Keamanan Pangan Segar (IKPS) Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan menempatkan Jatim unggul atas Jawa Tengah dan Jawa Barat.

    Penghargaan diterima Pemprov Jatim melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim pada peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia yang digelar di International Convention Center (IICC) Bogor, pekan lalu.

    Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, skor IKPS Jatim tahun ini mencapai 80 dari lima indikator penilaian, yaitu SDM dan kelembagaan (14), penjaminan keamanan pangan (28), perdagangan (20), kesehatan masyarakat (8), serta kesadaran masyarakat (11).

    “Alhamdulillah, prestasi ini adalah hasil kerja sama seluruh instansi dan lapisan masyarakat di Jatim. Ini mencerminkan tingginya kepercayaan publik terhadap keamanan pangan segar di daerah kami,” kata Khofifah di Surabaya, Rabu.

    IKPS sendiri merupakan alat ukur nasional yang diluncurkan secara resmi pada kesempatan tersebut untuk menilai tingkat keamanan pangan segar dari hulu ke hilir.

    Ia menegaskan capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemprov Jatim dalam menghadirkan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas. Langkah tersebut juga sesuai dengan strategi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim.

    Beberapa kebijakan yang telah diterapkan, lanjut Khofifah, antara lain penguatan sistem pengawasan residu pestisida dan bahan kimia berbahaya. Dinas terkait secara rutin melakukan uji sampel terhadap sayur, buah, dan produk segar lainnya di pasar tradisional maupun modern.

    “Melalui program Gerakan Pangan Aman, kami melakukan uji cepat terhadap pangan di berbagai sentra produksi, seperti apel di Malang, sayuran di Batu, dan ikan di Lamongan,” ujarnya.

    Selain itu, Pemprov juga mengembangkan penerapan Good Agricultural Practices (GAP) melalui pelatihan dan sertifikasi petani untuk komoditas unggulan seperti bawang merah, cabai, dan beras.

    Untuk mendukung kebijakan tersebut, Jatim juga telah memiliki fasilitas pengujian seperti Balai Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan di Surabaya.

    Pemprov Jatim juga menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan cemaran mikroba dan kimia.

    Khofifah menambahkan capaian IKPS ini tidak hanya menjadi alat evaluasi kinerja daerah, tetapi juga berkontribusi pada capaian nasional dalam pembangunan sektor pangan sebagaimana ditargetkan dalam RPJMN 2025–2029.

    “IKPS dikembangkan oleh Bapanas untuk memantau keamanan dan kualitas pangan segar yang berasal dari tanaman, hewan, dan hasil perikanan. Ini adalah strategi penguatan sistem pangan berbasis sains dan berorientasi pada perlindungan konsumen,” katanya.

    Peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia atau World Food Safety Day tahun ini mengusung tema Food Safety: Science in Action, yang menekankan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam menciptakan sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KKP perkuat tata kelola pembayaran PNBP subsektor perikanan tangkap

    KKP perkuat tata kelola pembayaran PNBP subsektor perikanan tangkap

    Malang, Jawa Timur (ANTARA) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penguatan pada tata kelola pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di subsektor perikanan tangkap.

    Direktur Usaha Penangkapan Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Ukon Ahmad di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu, mengatakan, salah satu penguatan itu untuk mengakuratkan antara pendataan dan laporan jumlah tangkapan ikan dari pemilik kapal yang bisa berdampak terhadap nilai PNBP.

    “Ini yang sedang kami perbaiki supaya lebih akurat lagi (laporan) PNBP, penerapannya tidak hanya di sini (Kabupaten Malang), tapi di seluruh Indonesia,” kata Ukon.

    Ia menjelaskan bahwa PNBP ini sangat penting untuk menghadirkan kesejahteraan bagi para nelayan.

    Negara memiliki kewajiban memastikan semua sumber daya alam (SDA) yang ada dapat dikelola dan termanfaatkan dengan baik untuk kepentingan semua orang.

    “Ikan yang ada di laut kita esensinya adalah milik semua masyarakat, sehingga ada mekanisme PNBP,” ujarnya.

    Sepanjang periode 2024, nilai PNBP yang dihasilkan dari subsektor perikanan tangkap mencapai Rp1,053 triliun, terdiri dari Rp955,39 miliar dari PNBP SDA dan Rp101,193 PNBP non SDA dari imbal jasa unit pelaksana teknis (UPT).

    Pengoptimalan tata kelola pembayaran PNBP yang dilakukan oleh KKP, yakni dengan menggandeng Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri.

    Selain itu, pihaknya juga melibatkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dalam hal membantu mengurus dokumen kapal.

    “Karena dokumen kapal itu ada di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sedangkan perizinannnya ada di KKP,” ucapnya.

    KKP pun membuka gerai pelayanan dan sosialisasi mengenai tata kelola pembayaran PNBP serta pengurusan dokumen kapal dibuka di UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap, di Jalan Sendang Biru, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

    Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang Victor Sembiring mengatakan PNBP sejatinya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    “PNBP diterapkan sejak tahun lalu dimana tarifnya 5 persen dari (jumlah) ikan yang diambil (ditangkap) oleh nelayan,” kata Victor.

    Mekanisme penarikannya, yakni dengan acara nelayan menginput jumlah hasil tangkapan ikan melalui aplikasi Elektronik Penangkapan Ikan Terukur (e-PIT).

    “Jadi, Nelayan harus membayar dulu karena ini adalah PNBP pascaproduksi, sehingga setelah mendaratkan ikan kemudian ditimbang dan dilaporkan baru PNBP keluar dan dibayar,” ucap dia.

    Pembayaran PNBP menjadi langkah penting karena bisa mempengaruhi terbitnya izin berlayar.

    “Kalau tidak dilakukan, tidak akan keluar surat layak operasi untuk melaut dan surat persetujuan berlayar (SPB). PNBP adalah konsekuensi dari aktivitas penangkapan ikan,” katanya.

    Pewarta: Ananto Pradana
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Cuaca Hari Ini Rabu 2 Juli 2025, BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan Sore – Malam – Page 3

    Cuaca Hari Ini Rabu 2 Juli 2025, BMKG: Jakarta Diprediksi Hujan Sore – Malam – Page 3

    Aktivitas MJO yang saat ini berada di wilayah Indonesia, terutama meliputi Jawa bagian tengah dan timur, Bali, Nusa Tenggara, serta sebagian Kalimantan, menjadi pemicu utama kondisi ini.

    Selain itu, kelembapan atmosfer yang masih tinggi serta angin timuran yang belum stabil menciptakan lingkungan yang mendukung terjadinya hujan, bahkan di kawasan yang biasanya sudah kering di musim kemarau.

    Di wilayah pegunungan, hujan berpotensi memicu longsor atau tumbangnya pohon, sementara di wilayah laut, angin kencang dan gelombang tinggi dapat mengancam keselamatan aktivitas wisata air.

    Dwikorita menekankan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam merencanakan perjalanan liburan, terutama menuju destinasi seperti kawasan Puncak, Bandung Utara, Yogyakarta, Malang, dan Batu, yang berpotensi mengalami hujan pada siang hingga malam hari.

    Sementara itu, kawasan wisata pesisir seperti Bali dan Lombok juga perlu diwaspadai karena potensi gelombang tinggi dan angin kencang dari arah timur yang dapat membahayakan aktivitas di laut.

  • Tiga Jemaah Haji Indonesia Masih Hilang, PPIH Minta Tolong Wamenhaj Arab Saudi – Page 3

    Tiga Jemaah Haji Indonesia Masih Hilang, PPIH Minta Tolong Wamenhaj Arab Saudi – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Tiga jemaah haji Indonesia yang hilang di Arab Saudi masih belum juga ditemukan hingga Selasa, 1 Juli 2025. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus mencari mereka dengan berbagai cara, termasuk meminta bantuan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Abdul Fattah Mashat saat berkunjung ke kantor Daker Makkah, akhir pekan lalu.

    “Bahkan kami menyampaikan hal ini sekaligus minta bantuan saat kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah ke kantor misi haji Indonesia di Daker Makkah,” kata Kepala Bidang Perlindungan Jemaah (Kabid Linjam) Harun Arrasyid di Makkah, Selasa, 1 Juli 2025.

    Ia mengulang kembali langkah pencarian ketiga jemaah haji tersebut. Pertama dilakukan dengan membentuk dua tim pencari. Mereka rutin mencari jemaah haji hilang di berbagai tempat, termasuk rumah-rumah sakit sekitar Makkah dan Jeddah.

    Sejumlah tempat yang sudah ditelusuri antara lain Jabal Khandamah, Jabal Tsur, kamar mayat RS An-Noor Makkah, sejumlah tempat di sekeliling hotel tempat tinggal jemaah haji Indonesia, kawasan Arafah dan Muzdalifah, dan perbatasan Makkah dan al-Lith. Pencarian juga dilakukan dengan mengecek rekaman CCTV.

    “Kita juga berkoordinasi dengan unsur kesehatan, KKHI Makkah, pihak KJRI, dan beberapa kantor polisi di wilayah Makkah,” kata Harun.

    “Kita juga terus berkoordinasi intensif dengan ketua kloter PLM 19, SUB 79, dan BDJ 07,” imbuhnya.

    Minta Tolong Syarikah hingga Datangi Kantor Imigrasi Arab Saudi

    Upaya lain yang dilakukan mencari jemaah haji hilang, lanjut Harun, bersurat ke masing-masing syarikah penyedia layanan jemaah. Tujuannya, meminta mereka ikut serta proaktif dalam membantu pencarian ketiga jemaah tersebut.

    “Kami bersama tim setiap hari melakukan penyisiran di berbagai tempat, termasuk wilayah Masjidil Haram dan tempat-tempat lainnya,” paparnya.

    “Kami juga melakukan kunjungan ke Imigrasi Syumaisy guna mengecek keberadaan tiga jemaah tersebut,” tandasnya.

    Seorang jemaah haji lansia asal Malang yang mengalami dimensia dilaporkan hilang di Makkah. Pihak keluarga dan otoritas terus melakukan pencarian di sekitar area Masjidil Haram. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya pendampingan khusus bagi jemaa…