Xcloud.id

kab/kota: Magetan

  • Pimpin PDIP Magetan, Diana Sasa Tegaskan Politik Harus Berpihak pada Ekonomi Harian Rakyat

    Pimpin PDIP Magetan, Diana Sasa Tegaskan Politik Harus Berpihak pada Ekonomi Harian Rakyat

    Surabaya (beritajatim.com) — Diana AV Sasa resmi memimpin DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan setelah ditetapkan dalam Konfercab yang digelar di Hotel Empire Palace Surabaya, Sabtu (20/12/2025).

    Sasa, sapaan lekatnya, menegaskan bahwa DPC PDI Perjuangan Magetan menetapkan sikap politik baru yang berlandaskan keberpihakan pada rakyat, penguatan ekonomi harian, serta perlindungan sosial dan lingkungan.

    “Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Magetan menunjukkan bahwa politik tidak boleh menjauh dari kehidupan sehari-hari rakyat. Sikap politik ini menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk bekerja, mendengar, dan berpihak,” ujar Sasa.

    Penegasan fokus ekonomi rakyat menjadi sorotan utama. Diana menyebut penurunan daya beli, ketahanan pasar tradisional, hingga persoalan petani dan UMKM harus direspons dengan kebijakan yang konkret dan terukur. “Orientasi kami adalah ekonomi harian rakyat, karena ukuran keberhasilan harus betul-betul dapat dirasakan masyarakat,” kata mantan aktivis PMII ini.

    Isu sosial dan kemanusiaan juga masuk prioritas. Sasa menilai perlindungan kelompok rentan dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab moral yang harus dipenuhi struktur partai dan kader. “Keselamatan warga dan perlindungan sosial bukan opsi, tapi kewajiban,” tegasnya.

    Di bidang lingkungan, DPC PDIP Magetan mengambil posisi keras terhadap model pembangunan yang mengabaikan keselamatan warga. Sasa menegaskan bahwa krisis lingkungan seperti banjir dan longsor menjadi alarm bagi pemerintah daerah agar tidak mengorbankan kelestarian alam. “Lingkungan hidup bukan diwariskan untuk rusak, tapi dijaga demi masa depan,” ucapnya.

    Sasa juga mewajibkan profesionalitas dan integritas kader, terutama bagi yang memegang jabatan publik. Generasi muda ditempatkan sebagai subjek strategis dalam demokrasi dan pembangunan daerah. “Kepercayaan publik tidak dibangun dari manuver sesaat, tetapi dari kerja konsisten dan dapat diuji,” tutupnya. [asg/kun]

  • Kadis PMD Magetan: Pengunduran Diri Kades Taji Belum Sah, Hanya Berupa Fotokopi

    Kadis PMD Magetan: Pengunduran Diri Kades Taji Belum Sah, Hanya Berupa Fotokopi

    Magetan (beritajatim.com) – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Magetan, Eko Muryanto, menegaskan bahwa kabar pengunduran diri Kepala Desa Taji, Kecamatan Sukomoro, atas nama Sigit Supriyadi, hingga kini belum dapat ditindaklanjuti secara administratif.

    Eko menjelaskan, PMD Magetan baru menerima fotokopi surat pernyataan pengunduran diri pada Jumat (19/12/2025). Surat tersebut diterima tanpa pengantar resmi dan bukan dokumen asli.

    “Yang masuk ke meja saya hanya fotokopi surat pernyataan. Katanya diantar oleh Pak Carik (Sekretaris Desa), tapi karena hanya fotokopi dan tanpa pengantar resmi, secara administrasi kami belum bisa memproses,” ujar Eko, Sabtu (20/12/2025).

    Ia menyebut informasi pengunduran diri tersebut juga telah beredar luas di media sosial. Namun, menurutnya, dokumen formal tetap menjadi dasar utama dalam setiap tahapan pemerintahan desa.

    Eko menegaskan, surat pengunduran diri kepala desa dinyatakan sah apabila berbentuk asli serta disampaikan kepada bupati dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Setelah itu, BPD wajib menggelar rapat dan melakukan klarifikasi sebelum mengusulkan pemberhentian kepada camat.

    “Alurnya jelas. Setelah surat asli diterima, BPD rapat, kemudian mengusulkan ke camat. Camat melakukan klarifikasi, lalu diteruskan ke bupati. Jika sudah dilengkapi berita acara rapat dan pengantar camat, barulah kami di PMD memproses,” jelasnya.

    Saat ini, lanjut Eko, pihaknya telah berkoordinasi dengan Plt Camat Sukomoro untuk mendalami kebenaran informasi tersebut. Hingga tahapan administrasi itu terpenuhi, PMD belum dapat mengambil keputusan.

    “Selama belum ada surat pemberhentian dari bupati, meskipun ada kabar pengunduran diri, yang bersangkutan tetap sah menjalankan tugas sebagai Kepala Desa,” tegasnya. [fiq/kun]

  • Menjelang Panen, Petani Bawang Merah di Magetan Resah Maraknya Pencurian

    Menjelang Panen, Petani Bawang Merah di Magetan Resah Maraknya Pencurian

    Magetan (beritajatim.com) – Menjelang masa panen, petani bawang merah di Kabupaten Magetan dibuat resah oleh maraknya aksi pencurian. Tingginya harga bawang merah diduga menjadi pemicu, dengan pelaku yang disinyalir beraksi lebih dari satu orang dan menyasar kebun hingga rumah petani.

    Aksi pencurian terbaru menimpa Karnoto (40), petani bawang merah asal Desa Turi, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (20/12/2025) dini hari, saat tanaman bawang merah di kebunnya sudah siap dipanen.

    Kondisi kebun yang diacak-acak menjadi petunjuk awal adanya pencurian. Pelaku diduga mengambil lebih dari satu kuintal bawang merah siap panen, sementara bawang berukuran kecil ditinggalkan begitu saja di lahan.

    Karnoto mengaku baru mengetahui kejadian tersebut pada pagi hari setelah menerima telepon dari rekannya sesama petani.

    “Tahunya pagi, saya masih tidur ditelepon teman. Katanya kebun saya habis diacak-acak pencuri. Setelah saya cek ternyata benar, lebih dari dua kuintal bawang merah siap panen hilang,” ujar Karnoto.

    Akibat kejadian itu, Karnoto diperkirakan mengalami kerugian sekitar Rp2 juta. Saat ini, harga bawang merah di tingkat petani mencapai Rp32 ribu per kilogram, sementara di pasaran bisa tembus hingga Rp42 ribu per kilogram.

    Maraknya pencurian bawang merah bukan kali ini saja terjadi. Sepekan sebelumnya, petani setempat juga kehilangan dua karung bawang merah yang disimpan di dalam rumah, dengan nilai kerugian lebih dari Rp1 juta.

    Andri, petani bawang merah lainnya di Desa Turi, mengungkapkan bahwa kasus pencurian semakin sering terjadi menjelang panen.

    “Akhir-akhir ini sering terjadi pencurian bawang karena harganya mahal. Di sini Rp32 ribu, di pasar bisa Rp42 ribu. Apalagi menjelang panen, warga harus ekstra berjaga,” katanya.

    Untuk mengantisipasi kejadian serupa, para petani kini memilih bermalam di kebun guna menjaga tanaman bawang merah mereka. Rencananya, kasus pencurian tersebut akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar mendapat penanganan lebih lanjut. [fiq/ian]

  • Kades Taji Magetan Mengundurkan Diri dari Jabatan, Mengaku Tak Sanggup Lagi Regional 20 Desember 2025

    Kades Taji Magetan Mengundurkan Diri dari Jabatan, Mengaku Tak Sanggup Lagi Regional 20 Desember 2025

    Kades Taji Magetan Mengundurkan Diri dari Jabatan, Mengaku Tak Sanggup Lagi
    Tim Redaksi
    MAGETAN, KOMPAS.com
    – Kepala Desa Taji, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Sigit Supriyadi, secara resmi mengajukan izin pengunduran diri dari jabatannya. Sigit mengaku langkah ini diambil karena merasa sudah tidak sanggup lagi mengemban amanah memimpin desa tersebut.
    Surat izin pengunduran diri tersebut telah disampaikan kepada Bupati Magetan untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut. Sigit menegaskan bahwa keputusannya murni karena alasan kemampuan pribadi.
    “Saya mengajukan izin membatalkan diri karena merasa sudah tidak mampu melanjutkan amanah sebagai kepala desa. Surat izin pengunduran diri sudah saya sampaikan kemarin,” ujar
    Sigit Supriyadi
    melalui sambungan telepon, Sabtu (20/12/2025).
    Sigit memastikan bahwa pengajuan izin tersebut tidak berkaitan dengan kebijakan penambahan masa jabatan kepala desa selama dua tahun ke depan. Ia juga membantah adanya sangkut paut dengan masalah hukum, keuangan desa, maupun konflik dengan warga.
    “Pengajuan izin ini tidak ada hubungannya dengan kasus hukum, masalah keuangan desa, maupun konflik dengan masyarakat,” imbuhnya.
    Selama enam tahun memimpin Desa Taji, Sigit menyatakan telah berupaya maksimal menjalankan kewajibannya. Namun, karena surat yang dikirim bersifat permohonan izin, ia kini menunggu keputusan akhir dari Bupati Magetan.
    “Surat yang saya kirimkan adalah izin menyetujui diri sendiri, bukan pengunduran diri menunggu diri mutlak. Keputusan pada akhirnya tetap pertimbangan Bupati,” katanya.
    Sigit mengaku siap menerima apa pun hasil keputusan pemerintah daerah terkait status jabatannya. Selama ini, ia merasa sudah berusaha menjalankan tugas sesuai dengan kemampuan yang ia miliki.
    “Selama enam tahun menjabat, saya sudah berusaha menjalankan kewajiban sebagai kepala desa sesuai kemampuan saya,” ucapnya.
    Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PMD
    Kabupaten Magetan
    , Eko Muryanto, membenarkan adanya surat yang masuk. Namun, surat yang diterima instansinya masih berupa fotokopi sehingga belum bisa diproses secara administratif.
    “Saya mendapatkan fotokopi surat pernyataan yang dikirim ke Dinas PMD kemarin. Karena sifat fotokopi saya belum konfirmasi mbah lurah. Saya sudah berkoordinasi dengan Plt Camat Karas, karena kalau copyan begitu tidak bisa diproses,” ujar Eko.
    Eko menjelaskan bahwa pengunduran diri merupakan hak setiap kepala desa, namun harus melalui prosedur resmi, termasuk surat bermaterai kepada bupati dengan tembusan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
    “Begitu tembusan BPD mengadakan rapat untuk pengusulan pemberhentiannya. Tapi masih kita dalami pengunduran dirinya karena apa,” kata Eko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Revitalisasi Pasar Sayur Masih Panjang, Disperindag Magetan Fokus Lengkapi Dokumen Usulan

    Revitalisasi Pasar Sayur Masih Panjang, Disperindag Magetan Fokus Lengkapi Dokumen Usulan

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) terus mematangkan rencana revitalisasi Pasar Sayur. Namun, proses tersebut masih membutuhkan waktu cukup panjang karena harus melalui sejumlah tahapan administratif dan teknis.

    Kepala Bidang Pasar Disperindag Magetan, Kiki Indriyani, mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada penyusunan dokumen pendukung sebagai syarat utama pengusulan anggaran pusat. Salah satunya melalui penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang dikerjakan secara swakelola bersama Universitas Brawijaya.

    “Progres revitalisasi Pasar Sayur masih panjang. Saat ini kami sedang mengerjakan DED secara swakelola dengan Universitas Brawijaya, sekaligus melakukan asistensi dengan balai-balai di bawah Direktorat Jenderal Prasarana Strategis yang ada di Surabaya,” jelasnya, Jumat (19/12/2025)

    Selain DED, Disperindag juga tengah melengkapi dokumen Readiness Criteria (RC) sebagai syarat kelayakan pengusulan program pembangunan. Menurut Kiki, kelengkapan RC menjadi faktor krusial agar revitalisasi pasar dapat masuk dalam skema pendanaan nasional.

    Disperindag Magetan juga telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Perdagangan terkait peluang pendanaan. Namun, pengusulan baru dapat dilakukan setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap.

    “Kalau RC baru bisa lengkap sekitar Maret atau April 2026, maka usulan revitalisasi Pasar Sayur baru bisa masuk APBN tahun 2027,” ungkapnya.

    Ia menambahkan, pembangunan pasar rakyat termasuk dalam kewenangan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Melalui mekanisme pengusulan bottom-up, pembangunan dimungkinkan direalisasikan sepanjang seluruh persyaratan administrasi terpenuhi, bahkan dapat didukung dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres).

    “Kuncinya di kelengkapan usulan. Kalau semua siap, secara regulasi memungkinkan dikeluarkan Perpres untuk pembangunannya. Mudah-mudahan semua bisa segera kami selesaikan,” pungkas Kiki. [fiq/suf]

  • Mayoritas Kecelakaan Akibat Faktor Manusia, JNK Gencarkan Safety Campaign

    Mayoritas Kecelakaan Akibat Faktor Manusia, JNK Gencarkan Safety Campaign

    Madiun (beritajatim.com) – Menyongsong arus libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pengelola Tol Ngawi–Kertosono terus memperkuat upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Salah satu langkah yang dilakukan PT Jasamarga Ngawi Kertosono Kediri (JNK) adalah menggelar kampanye keselamatan berkendara secara langsung kepada pengguna jalan tol.

    Kegiatan edukasi tersebut berlangsung di Rest Area KM 597A Tol Ngawi–Kertosono, wilayah Desa Sukowidi, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Jumat (19/12/2025) pagi. Dalam kesempatan itu, pengendara diajak berdialog mengenai pentingnya menjaga kondisi fisik dan konsentrasi selama perjalanan jarak jauh.

    Kampanye ini melibatkan sejumlah pihak, antara lain petugas Patroli Jalan Raya (PJR) Jatim VI, Jasa Marga, serta Dinas Perhubungan. Para petugas menyampaikan pesan keselamatan, termasuk imbauan untuk beristirahat jika lelah dan tidak memaksakan diri saat berkendara.

    Direktur Utama PT JNK, Arie Irianto, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 tercatat sekitar 30 kejadian kecelakaan di ruas Tol Ngawi–Kertosono. Meski jumlah tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, evaluasi tetap dilakukan secara serius.

    “Sebagian besar kecelakaan, sekitar 90 persen, disebabkan oleh faktor manusia. Mulai dari kelelahan, mengantuk, hingga kurangnya kewaspadaan saat mengemudi,” jelas Arie.

    Direktur Utama PT JNK Arie Irianto berdialog dengan pengguna Tol Ngawi–Kertosono, mengingatkan pentingnya keselamatan dan kondisi fisik selama perjalanan jarak jauh. (Foto: Rendra Bagus Rahadi)

    Ia menegaskan bahwa setiap kecelakaan membawa dampak besar, bukan hanya bagi korban tetapi juga keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, keselamatan harus menjadi prioritas utama seluruh pengguna jalan.

    Arie menambahkan, pengelola tol memiliki tanggung jawab untuk memastikan infrastruktur aman dan layak, namun keberhasilan menekan angka kecelakaan juga sangat bergantung pada perilaku pengemudi.

    “Kami berupaya menyediakan fasilitas yang berkeselamatan sekaligus mengedukasi pengguna jalan agar lebih peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain,” ujarnya.

    Melalui kegiatan kampanye ini, PT JNK berharap terbangun kesadaran bersama bahwa perjalanan aman jauh lebih penting dibandingkan mengejar kecepatan. Selain memberikan edukasi, pengelola tol juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran demi peningkatan pelayanan dan keselamatan di masa mendatang. (rbr/but)

  • Polres Magetan Siaga 5 Pos Amankan Titik Rawan Nataru, 163 Personel Dikerahkan

    Polres Magetan Siaga 5 Pos Amankan Titik Rawan Nataru, 163 Personel Dikerahkan

    Magetan (beritajatim.com)– Polres Magetan menyiapkan pengamanan terpadu Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dengan mengerahkan 163 personel gabungan serta mendirikan lima pos operasi di sejumlah titik rawan pergerakan masyarakat. Kesiapan itu ditandai melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Terpusat Lilin Semeru 2025 di halaman Mapolres Magetan, Jumat (19/12/2025).

    Pengamanan Nataru di Magetan akan berlangsung 14 hari, mulai 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026. Fokus utama diarahkan pada kelancaran arus lalu lintas, keamanan ibadah Natal, pengamanan lokasi wisata, pusat keramaian, serta perayaan malam pergantian tahun.

    Sebagai pusat kendali di lapangan, lima pos operasi disiagakan, terdiri dari 1 Pos Pelayanan (Posyan Maospati) dan 4 Pos Pengamanan (Pospam) yang tersebar di Sarangan, Refugia, Alun-alun Magetan, serta Rest Area Tol KM 597 B. Lokasi-lokasi ini dinilai strategis sekaligus rawan kepadatan karena menjadi jalur transportasi utama dan tujuan wisata favorit selama libur akhir tahun.

    Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa menyampaikan, penempatan pos disesuaikan dengan peta kerawanan wilayah, termasuk potensi lonjakan kendaraan, kerumunan massa, hingga risiko cuaca ekstrem. “Seluruh pos disiapkan untuk pengamanan gereja, kawasan wisata, pusat perbelanjaan, jalur transportasi, dan titik perayaan malam tahun baru,” ujarnya.

    Dari sisi personel, 163 petugas gabungan dilibatkan, terdiri atas 91 personel Polres Magetan, 6 personel TNI/Kodim 0804, 10 personel Satpol PP dan Damkar, 2 personel Pom AD, 2 personel Pom AU, 8 personel Dishub, 4 personel Dinkes, 1 unit BPBD, 2 personel Jasa Marga beserta 1 unit tim kesehatan, serta 17 personel dari unsur ormas dan siswa. Komposisi ini disusun untuk memastikan respons cepat di setiap titik pengamanan.

    Selain kepadatan lalu lintas dan aktivitas wisata, bencana hidrometeorologi menjadi perhatian khusus. Tingginya curah hujan berpotensi memicu genangan, pohon tumbang, hingga gangguan jalan, terutama di jalur pegunungan dan kawasan wisata Sarangan. Antisipasi dilakukan melalui kesiapsiagaan personel, peralatan pendukung, serta koordinasi lintas instansi.

    Operasi Lilin Semeru 2025 disebut sebagai operasi kemanusiaan yang mengedepankan pencegahan dan pelayanan. Kapolres menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur agar pengamanan berjalan efektif dan masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman dan nyaman di Kabupaten Magetan. [fiq/aje]

  • Pemkab Magetan Gelontorkan Rp60 M untuk Perbaikan Jalan Sepanjang 2025, Bagaimana Hasilnya?

    Pemkab Magetan Gelontorkan Rp60 M untuk Perbaikan Jalan Sepanjang 2025, Bagaimana Hasilnya?

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menggelontorkan anggaran fantastis sebesar Rp 60 miliar sepanjang tahun 2025 khusus untuk sektor Bina Marga. Dana yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) ini ditargetkan mampu membenahi jalan sepanjang kurang lebih 60 kilometer.

    Lantas, sejauh mana hasil pengerjaan proyek besar tersebut di lapangan hingga akhir tahun ini? Kepala DPUPR Magetan, Muhtar Wakid, mengakui bahwa realisasi fisik menghadapi tantangan yang cukup berat di lapangan.

    Pelaksanaan proyek terkendala sempitnya waktu pengerjaan pada masa Perubahan APBD (P-APBD). Kondisi ini diperparah dengan datangnya puncak musim penghujan yang menuntut kontraktor bekerja ekstra hati-hati.

    “Waktu di P-APBD mepet dan bersamaan dengan musim hujan, sehingga pelaksanaan harus benar-benar diatur. Namun, beberapa pekerjaan sudah bisa diselesaikan,” kata Muhtar, Jumat (19/12/2025).

    Meski demikian, sejumlah ruas jalan strategis kini dipastikan telah berubah wajah menjadi mulus dengan lapisan aspal hotmix. Kawasan depan Pasar Sayur Magetan dan jalan di wilayah Desa Tinap tercatat sebagai lokasi yang telah rampung dikerjakan.

    DPUPR kini tengah mengebut lanjutan pekerjaan hotmix di titik-titik vital lainnya yang memiliki kepadatan lalu lintas tinggi. Ruas jalan dari Gorang-Gareng ke arah barat menuju Kota Magetan menjadi target penyelesaian berikutnya.

    Selain itu, jalur penghubung antardesa seperti ruas Pupus–Kedungpanji juga masuk dalam daftar prioritas perbaikan. Percepatan dilakukan agar fungsi jalan dapat segera optimal mendukung aktivitas warga.

    Tak hanya fokus pada badan jalan, anggaran tersebut juga menyasar perbaikan fasilitas penunjang infrastruktur. Di Desa Nitikan, perbaikan drainase telah diselesaikan pasca-bencana longsor untuk mencegah kerusakan jalan terulang.

    Sementara itu, penataan trotoar di pusat kota, khususnya area kantor DPUPR hingga Plaza Ndoyo, terus dikebut. Pembenahan ini bertujuan memberikan kenyamanan lebih bagi para pejalan kaki dan mempercantik wajah kota.

    Secara keseluruhan, pemerintah daerah optimistis target penanganan 60 kilometer jalan ini dapat tuntas meski terkendala cuaca. Perbaikan infrastruktur diharapkan mampu memperlancar mobilitas sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Magetan. [fiq/beq]

  • Advokasi Satgas TPPO Polres Magetan, Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Jadi Sorotan

    Advokasi Satgas TPPO Polres Magetan, Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan Jadi Sorotan

    Magetan (beritajatim.com) – Perlindungan tenaga kerja, khususnya perempuan dan anak, menjadi fokus utama dalam kegiatan Advokasi Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) yang digelar Polres Magetan bersama Pemerintah Kabupaten Magetan dan sejumlah instansi terkait. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Pesat Gatra Polres Magetan, pada Rabu, (17/12/ 2025).

    Advokasi ini dihadiri Wakapolres Magetan Kompol Dodik Wibowo, Asisten I Pemkab Magetan Drs. Beny Andrian, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Magetan Medi Santoni, Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Joko Santoso, para Kapolsek jajaran, serta perwakilan DPPKB PPPA Kabupaten Magetan, unsur kecamatan, dan perwakilan desa se-Kabupaten Magetan.

    Wakapolres Magetan Kompol Dodik Wibowo menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang masih menjadi ancaman serius, terutama bagi calon tenaga kerja yang tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi. Modus tersebut kerap dibarengi unsur penipuan, ancaman, bahkan kekerasan, termasuk tawaran bekerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW).

    Ia mengungkapkan, Satreskrim Polres Magetan telah berhasil mengungkap kasus TPPO di wilayah hukum setempat. Oleh karena itu, penguatan sinergi lintas sektor dinilai mutlak diperlukan agar pencegahan dapat dilakukan sejak hulu.

    “Calon tenaga kerja, khususnya perempuan yang akan bekerja ke luar negeri, harus lebih selektif dan tidak mudah percaya pada tawaran kerja yang tidak jelas,” ujarnya.

    Kompol Dodik mengingatkan masyarakat untuk memastikan perusahaan penyalur tenaga kerja memiliki izin resmi dan terdaftar secara legal. Ia juga menekankan pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dalam melakukan pengawasan dan verifikasi rutin terhadap perusahaan penyalur tenaga kerja luar negeri yang beroperasi di wilayah Magetan.

    Pembentukan serta penguatan Satgas TPPO, lanjutnya, diarahkan untuk menekan potensi perdagangan orang melalui langkah preemtif, preventif, hingga penegakan hukum yang tegas, dengan tetap mengedepankan perlindungan korban, terutama perempuan dan anak.

    Sementara itu, Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Magetan Medi Santoni menjelaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Regulasi tersebut mencakup aspek penindakan pidana, proses peradilan, serta perlindungan terhadap korban dan saksi.

    Ia menyebut, sebagian besar kasus TPPO menimpa tenaga kerja wanita di luar negeri, dengan pola kejahatan yang semakin terstruktur dan sulit dikenali. Modus yang kerap digunakan pelaku antara lain persyaratan kerja yang dipermudah, janji gaji tinggi, fasilitas mewah, program pelatihan gratis, pendekatan kepada keluarga korban, hingga perekrutan melalui media sosial.

    Melalui kegiatan advokasi ini, diharapkan seluruh peserta memiliki pemahaman yang sama serta mampu berperan aktif sebagai garda terdepan pencegahan TPPO di lingkungan masing-masing. Polres Magetan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor demi menciptakan iklim ketenagakerjaan yang aman dan bebas dari praktik perdagangan orang. [fiq]

  • Gunung Lawu Sisi Magetan Diusulkan Jadi Taman Hutan Raya, Begini Fungsinya

    Gunung Lawu Sisi Magetan Diusulkan Jadi Taman Hutan Raya, Begini Fungsinya

    Magetan (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Magetan menegaskan komitmennya dalam memperkuat perlindungan kawasan Gunung Lawu melalui rencana penetapan Taman Hutan Raya (Tahura).

    Komitmen tersebut disampaikan Bupati Magetan saat mengikuti rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, yang digelar secara daring, Rabu (17/12).

    Rapat koordinasi ini membahas pengajuan perubahan fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Gunung Lawu menjadi kawasan konservasi Tahura.

    Langkah tersebut dinilai krusial untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis Gunung Lawu yang selama ini berperan sebagai kawasan tangkapan air utama, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus benteng alami pengendali bencana lingkungan.

    Kawasan Gunung Lawu di wilayah Jawa Timur memiliki luasan sekitar 11.074 hektare yang mencakup Kabupaten Magetan dan Ngawi.

    Penetapan Tahura di kawasan ini dipandang penting agar pengelolaan Gunung Lawu lebih terpadu dan setara dengan kawasan Gunung Lawu di Jawa Tengah yang telah lebih dahulu berstatus kawasan konservasi.

    Bupati Magetan, Nanik Sumantri, menegaskan dukungan penuh Pemkab Magetan terhadap pembentukan Tahura Gunung Lawu.

    Ia menilai, keberadaan Tahura tidak hanya berfungsi menjaga kelestarian hutan, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan sumber daya air, stabilitas lingkungan, serta pengurangan risiko bencana seperti banjir dan longsor.

    “Penetapan Tahura akan menjadi fondasi penting bagi pelestarian Gunung Lawu sekaligus membuka peluang pengembangan ekowisata yang berbasis konservasi dan berkelanjutan,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan menjelaskan bahwa usulan Tahura Gunung Lawu telah melalui proses administratif dan teknis sejak 2022.

    Pada 2025, tahapan tersebut dilanjutkan dengan pembentukan Tim Terpadu sebagai bagian dari mekanisme penetapan kawasan konservasi.

    Ke depan, pengelolaan Tahura Gunung Lawu akan dilakukan secara terencana melalui pembagian blok pengelolaan, pelibatan masyarakat sekitar, serta dukungan pendanaan berkelanjutan.

    Skema ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara fungsi pelestarian alam dan pemanfaatan kawasan secara terbatas dan bertanggung jawab.

    Melalui rapat koordinasi ini, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten diharapkan semakin solid, sehingga penetapan Tahura Gunung Lawu dapat segera terwujud sebagai kawasan konservasi yang memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Magetan. [fiq/ted]