Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Khofifah Terpilih Presidium HIMPUNI Periode 2025-2028

    Khofifah Terpilih Presidium HIMPUNI Periode 2025-2028

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, terpilih sebagai salah seorang anggota Presidium Himpunan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (HIMPUNI). Pemilihan ini berlangsung dalam Sidang Umum Majelis Umum III HIMPUNI yang diadakan di Makassar, Jumat (21/2/2025) kemarin.

    Khofifah yang saat ini sedang mengikuti Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang menyampaikan, persetujuannya melalui utusan IKA UNAIR yang hadir Noer Sidiq dan menyampaikan terima kasih atas amanah barunya sebagai Presidium Himpuni.

    “Suatu kehormatan bagi saya dan IKA Unair dapat diberi amanah dan kepercayaan untuk memimpin secara presidium organisasi HIMPUNI. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Sidang Umum Majelis Umum,” ujarnya melalui pesan singkat WA.

    Khofifah juga berharap HIMPUNI ke depan dapat lebih manfaat dan berperan aktif, berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara.

    “Mohon doanya semoga HIMPUNI ke depan dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan mampu berperan aktif, berkontribusi dalam pemikiran maupun aksi untuk mendukung pembangunan negeri menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

    Selain Khofifah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga terpilih dan akan menjabat sebagai Koordinator Presidium HIMPUNI. Dalam pernyataannya, Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa HIMPUNI memiliki lebih dari 10 juta anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia menekankan pentingnya peran organisasi ini dalam mendorong percepatan pembangunan nasional melalui berbagai inisiatif strategis.

    HIMPUNI, yang merupakan wadah bagi 51 organisasi alumni perguruan tinggi negeri, berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai sektor. Dengan terpilihnya Khofifah dan Amran Sulaiman dalam kepemimpinan HIMPUNI, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan alumni perguruan tinggi negeri dapat semakin erat, guna mewujudkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Sidang Umum Majelis Umum HIMPUNI kali ini dihadiri oleh 41 perwakilan dari berbagai organisasi alumni. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang.

    Sebagai informasi, HIMPUNI telah lama berperan aktif dalam berbagai program pembangunan nasional. Dengan kepemimpinan yang baru, organisasi ini diharapkan dapat semakin berkontribusi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial, demi kemajuan Indonesia.

    Berikut daftar presidium HIMPUNI 2025-2028:
    1. IKA Unhas : Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian
    2. ⁠IKA Unair : Khofifah Indar Parawansa : Gubernur Jawa Timur
    3. ⁠IKA UB Moh Fatah : Sekjen PU
    4. KA Unsoed : Abdul Kholiq : Anggota DPD RI
    5. IKA UNRI : Wan Muhammad Hasyim : Pengusaha
    6. UPI : Enggartiasto Lukita : Pengusaha
    7. IKA UNILA Irjen Pol Prof Dr Rudi Heryanto: Mantan Kapolda Banten
    8. ILUNI : Didit Ratam : Pengusaha
    9. IKA Halu Oleo : Prof Dr Andi bahrun M.Sc Agric, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara. [tok/beq]

  • Kepala daerah antusias ikuti senam pagi retret pembekalan di Magelang

    Kepala daerah antusias ikuti senam pagi retret pembekalan di Magelang

    Magelang (ANTARA) – Suasana penuh semangat dan kebersamaan mewarnai pagi hari kedua retret kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Para peserta yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota dari berbagai daerah tersebut terlihat antusias mengikuti sesi senam pagi yang digelar di area terbuka dengan latar pemandangan alam Lembah Tidar.

    Pada pagi ini melakukan dua kegiatan, yang pertama senam SKJ (Senam Kesegaran Jasmani) 88 dan senam Tamang Pung Cerita.

    Sebelum pukul 06.00 WIB, para kepala daerah sudah berkumpul di lapangan Lembah Tidar dengan mengenakan pakaian olahraga.

    Dipandu oleh instruktur profesional, mereka mengikuti gerakan senam dengan penuh energi dan keceriaan. Tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kebugaran, senam pagi ini juga mempererat kebersamaan di antara para peserta.

    “Maumere, Maumere, Maumere,” ujar kepala daerah kompak meminta lagu Maumere turut diputar agar senam pagi semakin semangat.

    Antusiasme para peserta dalam mengikuti senam pagi mencerminkan semangat mereka dalam menjalani seluruh rangkaian kegiatan retret. Dengan tubuh yang lebih bugar dan semangat, para kepala daerah diharapkan dapat menyerap ilmu dan pengalaman dari retret pembekalan ini dengan optimal.

    Suasana senam semakin semarak, karena Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto ikut bergabung dalam barisan peserta. Bersama kepala daerah, keduanya juga turut mengikuti semua gerakan senam. Bahkan, Mendagri sudah tiba di lokasi senam pada pukul 05.30 WIB.

    Tidak hanya berolahraga, Mendagri juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menebak Tujuan Instruksi Megawati ke Kader Banteng Tunda Ikut Retreat

    Menebak Tujuan Instruksi Megawati ke Kader Banteng Tunda Ikut Retreat

    loading…

    Instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader banteng yang menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retreat di Akmil Magelang memiliki tujuan. Foto/Aldhi Chandra

    MALANG – Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada seluruh kader banteng yang menjadi kepala daerah untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang memiliki tujuan. Terlebih, instruksi itu dikeluarkan setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) terkait kasus yang menjerat buronan Harun Masiku .

    Dalam surat instruksi itu, semua kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta untuk menunda perjalanan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Mereka yang sudah dalam perjalanan pun diminta untuk berhenti.

    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, satu kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat yang ditandatangani Megawati tersebut.

    Bahkan, mereka yang sudah di perjalanan diminta untuk berhenti. Kepala daerah diminta untuk menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” tuturnya.

    Kepala Daerah dari PDIP Bisa Langsung Bekerja
    Juru Bicara PDIP Guntur Romli menilai instruksi Megawati adalah keputusan yang bagus. Pasalnya, kepala daerah bisa langsung bekerja untuk rakyat.

    Hal itu diungkapkan Guntur dalam merespons pertanyaan apakah instruksi Megawati ihwal kepala daerah dari partainya harus menunda keikutsertaan dalam kegiatan retreat sebagai bentuk perlawanan terhadap penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    Guntur pun tak bisa berkomentar lebih jauh dalam menanggapi pertanyaan itu. Namun, ia menegaskan bahwa instruksi itu harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh kader.

  • Pembukaan Retret, Mendagri Senam Bareng Kepala Daerah di Akmil Magelang

    Pembukaan Retret, Mendagri Senam Bareng Kepala Daerah di Akmil Magelang

    Magelang –

    Senam bersama menjadi kegiatan pertama yang dilakukan dalam kegiatan retret para kepala daerah. Senam bersama turut diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama Wamendagri Bima Arya Sugiarto.

    “Senam merupakan agenda awal bagi para kepala daerah sebelum mengikuti pemaparan berbagai materi retret,” kata Bima Arya, dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).

    Tito dan Bima sudah berada di lokasi sejak pukul 05.30 WIB. Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menunjukkan kedisiplinan dan semangat kebersamaan.

    “Retreat kepala daerah di Magelang merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Selain diskusi dan pemaparan kebijakan, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang mendorong kebersamaan para peserta,” sambungnya.

    Tidak hanya berolahraga, Mendagri juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdialog santai dengan para kepala daerah. Percakapan yang berlangsung di sela-sela kegiatan fisik ini menambah keakraban sekaligus meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Sebelum senam dimulai, kepala daerah juga meneriakkan yel-yel. Mereka juga kompak mengikuti gerakan senam dari instruktur dan meminta memutar sejumlah lagu untuk menambah semangat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    (jbr/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Retret Diboikot Megawati Karena Hasto Ditahan, Hendri Satrio: Apakah PDIP Sudah Menghitung?

    Retret Diboikot Megawati Karena Hasto Ditahan, Hendri Satrio: Apakah PDIP Sudah Menghitung?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Analis Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengingatkan PDIP agar berhati-hati dalam menyikapi penundaan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah atas instruksi ketua umum Megawati Soekarnoputri.

    Pasalnya kepala daerah bisa saja berpindah partai dan lebih memilih kepentingan rakyat.

    “PDIP apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan,” kata Hendri, Jumat (21/2/2025).

    Hendri juga meminta PDIP waspada agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.

    Diketahui, Instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada Kamis (20/2/2025). Instruksi tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken Megawati per 20 Februari 2025.

    Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi persnya di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

    Hasto terlihat mengenakan rompi oranye dengan tangan terborgol. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

    Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK. (Pram/Fajar)

  • Para Kepala Daerah Awali Retreat Hari Kedua di Akmil Magelang dengan Senam Pagi – Page 3

    Para Kepala Daerah Awali Retreat Hari Kedua di Akmil Magelang dengan Senam Pagi – Page 3

    Sebelumnya, sebanyak 47 kepala daerah dari total 503 orang yang terdaftar untuk mengikuti retret di Akmil Magelang pada 21-28 Februari tidak hadir tanpa alasan dan tanpa kabar.

    Kepada mereka yang tidak hadir, diwajibkan mengirimkan wakil kepala daerah dan terakhir adalah sekretaris daerah (Setda). “Dari total 448 yang tercatat hadir, enam orang tadi telat. Total yang tidak hadir sebanyak 53 dengan rincian enam memberikan surat izin panitia,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, Jumat (21/2/2025) petang di Magelang.

    Enam yang memberikan surat izin, lima diantaranya karena sakit, sehingga sangat dipahami ketidakhadiran mereka. Sisanya izin karena ada yang menghadiri acara keluarga sehingga tidak bisa mengikuti acara.

    Secara keseluruhan dari 448 yang tercatat hadir, sebanyak 19 orang kepala daerah usai pemeriksaan kesehatan diberikan gelang berwarna merah. Ini artinya mereka kondisi kesehatan dan fisiknya memerlukan atensi seperti pasca operasi, penyakit serius dan lain-lain.

    “Mereka bersemangat untuk hadir dan kita ijinkan tetapi dengan atensi yang sangat serius dan mendapatkan dispensasi tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tertentu,” lanjutnya.

  • Infografis Kronologi Hasto Kristiyanto Ditahan KPK dan 2 Instruksi Megawati Terkait Retreat Kepala Daerah – Page 3

    Infografis Kronologi Hasto Kristiyanto Ditahan KPK dan 2 Instruksi Megawati Terkait Retreat Kepala Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Penahanan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuai respons. Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri bahkan sampai mengeluarkan instruksi terkait retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian petikan isi surat resmi DPP PDIP yang diteken Megawati Soekarnoputri pada Kamis 20 Februari 2025.

    Terkait adanya instruksi itu, Juru Bicara DPP PDIP Guntur Romli mengonfirmasi kebenaran surat tersebut. Pun demikian ditegaskan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun. Saat jumpa pers di Jakarta, Kamis malam 20 Februari 2025, Guntur menjelaskan instruksi Ketum PDIP.

    Menurut Guntur, Megawati memerintahkan seluruh kader dan simpatisan partai tetap siaga. Namun, tetap tenang dan tidak berkomentar dalam menyikapi penahanan yang dilakukan KPK terhadap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Kita ini semua dalam siaga, diam, karena perintahnya semua kader simpatisan tidak boleh ngomong hal ini. Kita harus menunggu komando. Semua tetap dalam keadaan siaga menunggu komando dari Ketua Umum PDIP,” Komaruddin menyampaikan pesan Megawati.

    Dijelaskan pula, partai banteng moncong putih sudah terbiasa menghadapi tekanan. Hanya saja, menurut Komaruddin, Megawati menegaskan partainya masih mempunyai napas yang banyak.

    Komaruddin menambahkan, seluruh kader diperintahkan bergerak sesuai komando yang diberikan Ketum PDIP. “Sekaligus ini jadi pedoman buat seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan.”

    Bagaimana kronologi Hasto Kristiyanto ditahan KPK? Seperti apa 2 instruksi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait retreat kepala daerah di Akmil, Magelang? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Potret Appi dan Sejumlah Kepala Daerah dari Sulsel Ikuti Retreat di Magelang

    Potret Appi dan Sejumlah Kepala Daerah dari Sulsel Ikuti Retreat di Magelang

    FAJAR.CO.ID, MAGELANG – Retreat kepala daerah sementara berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, dan seluruh kepala daerah lainnya dari Sulsel juga ikut pembakalan.

    Kegiatan ini merupakan program mandatori bagi para kepala daerah terpilih yang diikuti oleh ratusan wali kota, bupati, dan gubernur dari seluruh Indonesia.

    Mereka tiba di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) IV Diponegoro pada Jumat (21/2/2022). Tampil dengan mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwarna loreng hijau, lengkap dengan topi, baju, celana taktis, dan sepatu

    Para kepala daerah itu sempat transit di Rindam sebelum diberangkatkan menggunakan bus ke titik kumpul di Wisma Sumbing, yang berada di depan Akmil.

    Dari Wisma Sumbing, Appi dan peserta lainnya berjalan kaki sejauh sekitar 100 meter menuju Akmil, dipandu oleh tim gabungan.

    Setibanya di lokasi, mereka disambut dengan upacara pembukaan yang diiringi oleh penampilan drum band taruna Akmil.

    Sebelum memulai rangkaian kegiatan, setiap peserta retret diberikan gelang identifikasi kesehatan. Peserta dengan kondisi fisik prima mendapat gelang hijau, sementara mereka yang perlu perhatian khusus diberikan gelang kuning.

    Bagi yang memiliki riwayat medis tertentu, seperti pascaoperasi, gelang merah diberikan agar tim medis dapat segera mengantisipasi jika terjadi situasi darurat.

    Sebelum bertolak ke Magelang, Munafri menegaskan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam mengikuti pembekalan ini.

  • Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton

    Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton

    Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebagian kader PDI-P yang sudah terpilih dan dilantik menjadi gubernur, bupati, hingga wali kota tidak mengikuti
    retreat
    di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang terselenggara pada 21-28 Februari 2025.
    Keputusan ini mengikuti arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya, yang telah terpilih dan dilantik, untuk menunda keberangkatan ke Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Sebagian kepala daerah dari PDI-P akhirnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menunggu instruksi lebih lanjut.
    Larangan Megawati merupakan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, tepat sehari sebelum
    retreat.
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.
    Penahanan ini jelas menimbulkan protes dari pihak PDI-P.
    Melalui Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, PDI-P mempertanyakan langkah KPK yang menetapkan status tersangka kepada Sekjen PDI-P hanya berselang lima hari setelah lembaga antirasuah itu melantik pimpinan lembaga.
    Maqdir mengaku heran dengan begitu cepatnya penetapan tersangka dalam dua perkara sekaligus. Jarak pelantikan dan penerbitan surat hanya berselang dua hari.
    Maqdir juga mengatakan bahwa Hasto tidak memiliki kepentingan melakukan suap agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR lewat jalur PAW.
    Kuasa hukum Hasto itu mengutip Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa suap harus disertai dengan kesengajaan dan kepentingan tertentu.
    Menurut dia, unsur tersebut tidak ditemukan dalam kasus yang menjerat kliennya.
    “Dalam membaca dasar dari surat perintah ini adalah adanya laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember 2024. Dan ini berarti dua hari sesudah pimpinan KPK dilantik. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2024 dikeluarkanlah surat perintah penyidikan,” tutur dia.
    Terlepas dari adanya instruksi, tetap ada kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati. Hal ini terindikasi dari pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat mengabsen jumlah kepala daerah yang hadir.
    Menurut Bima, jumlah kepala daerah yang tidak hadir dalam
    retreat
    per Jumat siang mencapai 53 orang.
    Sedangkan, total kader PDI-P yang terpilih sebagai kepala daerah ada 177 orang. Beberapa kepala daerah dari PDI-P yang tetap ikut
    retreat
    di Magelang, salah satunya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Awalnya, Bima Arya menyebutkan bahwa terdapat 55 kepala daerah yang absen. Namun, di tengah konferensi, dua kepala daerah dari Papua muncul di lokasi, sehingga jumlah kepala daerah yang tidak hadir menjadi 53.
    Dari total kepala daerah yang tidak hadir, enam orang telah mengirimkan surat izin karena alasan kesehatan atau kegiatan keluarga. Sementara itu, 47 kepala daerah absen dari
    retreat
    Magelang, tanpa alasan yang jelas.
    Sedangkan kader lain, salah satunya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, menunda keikutsertaan di
    retreat
    Magelang.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung juga masih berkegiatan di Jakarta pada hari pertama reteta di Magelang kemarin.
    Begitu pula dengan Ketua DPD PDI-P Riau, Zukri Misran.
    “Kami tegak lurus perintah ketua umum,” ucap Zukri saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
    Menurut Bima, kepala daerah yang tidak ikut
    retreat
    gelombang pertama harus mengikuti kegiatan di gelombang selanjutnya.
    Gelombang selanjutnya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
    “Kami masih menunggu keputusan dari MK,” imbuh Bima.
    Ia menegaskan,
    retreat
    penting untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah.
    Dalam
    retreat
    ini, berbagai materi penting akan disampaikan, mulai dari pemahaman mengenai program prioritas pemerintah, geopolitik, pencegahan korupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah.
    Menurut Pengamat politik Agung Baskoro, keputusan Mega meminta kepala daerah menunda mengikuti
    retreat
    bakal mempertaruhkan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
    Sebab, instruksi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah Prabowo yang ingin mengumpulkan ratusan kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Relasi Mega – Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung.
    Agung menilai, arahan Megawati tersebut boleh jadi dilancarkan dalam rangka menjaga posisi tawar PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo.
    Namun, di sisi lain, Agung menyayangkan apabila kepala daerah dari PDI-P memutuskan untuk tidak ikut retreat.
    Ia mengingatkan, kepala daerah yang sudah menjabat tidak hanya dimiliki oleh partai politik, tetapi harus mengutamakan kepentingan publik.
    “Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP. Menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar,” jelas Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Sleman Harda Kiswaya Mengaku Sudah Minta Izin PDIP Ikut Retreat Kepala Daerah di Magelang – Page 3

    Bupati Sleman Harda Kiswaya Mengaku Sudah Minta Izin PDIP Ikut Retreat Kepala Daerah di Magelang – Page 3

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan, tidak ada konsekuensi hukum terhadap kepala daerah yang tidak menghadiri retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Hanya saja, akan ada sanksi yang akan diberikan oleh panitia retret kepala daerah. Sementara, tidak ada aturan di undang-undang yang mengatur.

    “Sanksinya itu lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini,” kata Bima di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    “Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya, tidak ada,” sambungnya.

    Kendati demikian, Bima Arya belum memaparkan apa saja sanksi yang disiapkan oleh panitia untuk kepala daerah yang tidak hadir. Pihaknya akan menyampaikan setelah seluruh kepala daerah hadir di retret kepala daerah sore ini.

    “Tetapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan tidak mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Megawati mengeluarkan Instruksi Harian Ketua Umum Nomor 7294/IN/DPP/II/ 2025 tertanggal 20 Februari 2025. Megawati menandatangani langsung instruksi tersebut.

    Poin pertama instruksi tersebut adalah seluruh kepala daerah PDIP diminta menunda perjalanan untuk mengikuti retreat.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” tulis surat instruksi yang dikeluarkan pada Kamis (20/2).