Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • 5 Mendagri Tito Keluarkan SE Efisiensi APBD Hari Ini Regional

    5 Mendagri Tito Keluarkan SE Efisiensi APBD Hari Ini Regional

    Mendagri Tito Keluarkan SE Efisiensi APBD Hari Ini
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian akan mengeluarkan surat edaran hari ini perihal anggaran item-item yang mesti dipotong sebagai tindak lanjut atas
    efisiensi anggaran
    .
    “Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah item apa saja yang dilakukan efisiensi dan caranya bagaimana,” ujarnya dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).
    Tito menyatakan, pihaknya akan mengawasi hasil efisiensi anggaran dari setiap pemerintah daerah melalui sistem. Dia tidak merinci sistem yang dimaksud.
    “Pengelolaan APBD, di mata saya, masih banyak yang tidak efisien, yang dipikir hanya belanja aja. Perjalanan dinas yang nggak perlu yang sebenarnya bisa dilakukan dengan Zoom,” bebernya.
    Kendati ada pemangkasan anggaran, Tito menyatakan, pemerintah daerah tetap harus melaksanakan program kerja yang sudah dicanangkan serta mencapai target-target kerjanya.
    “Ada daerah yang Silpa-nya (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Rp 5 triliun. Artinya nggak digunakan untuk kepentingan rakyat,” tuturnya.
    Mantan Kepala Polri itu juga meminta pemerintah daerah agar mempermudah pihak swasta untuk mendirikan bisnis agar bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah (PAD).
    Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang mewajibkan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran.
    Dalam instruksi tersebut, pemerintah pusat menetapkan pemotongan belanja negara sebesar Rp 306,6 triliun, yang mencakup pengurangan anggaran kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun.
    Menindaklanjuti keputusan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran di tingkat daerah dengan menyasar enam pos TKD.
    Enam pos TKD yang terdampak pemangkasan meliputi kurang bayar dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik (DAK fisik), dana otonomi khusus (dana otsus), dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan dana desa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 47 Kepala Daerah Absen di Retret Magelang, Kemendagri Ambil Sikap

    47 Kepala Daerah Absen di Retret Magelang, Kemendagri Ambil Sikap

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah yang tak bisa menghadiri retret atau pembekalan mengirimkan wakilnya sebagai pengganti.

    Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025.

    “Panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga,” ucap Bima Arya seperti dikutip dari Antara.

    Keputusan Kemendagri

    Menurutnya, Kemendagri akan terus menghubungi kepala daerah yang belum tiba di acara retret dalam konpers depan Gerbang Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jateng.

    “Akan terus menghubungi 47 kepala daerah yang belum hadir ini dengan meminta kejelasan apakah akan datang terlambat atau harus digantikan oleh wakil,” katanya.

    Kemendagri akan menunggu hingga Jumat malam, lalu memutuskan keikutsertaan 47 kepala daerah yang dinilai belum hadir menurut data terakhir.

    “Malam ini semua akan diputuskan. Mana yang kami minta mengirimkan wakil, mana yang masih bisa ditunggu,” ujar Bima Arya.

    Jumlah Kepala Daerah yang Tak Hadir

    Wamendagri mengatakan bahwa jika kepala daerah maupun wakilnya tak bisa hadir, sekretaris daerahnya diminta hadir guna menjalani retret.

    Menurutnya, kepala daerah yang tak bisa hadir dalam pembekalan di Akmil Magelang dari 21 hingga 28 Februari 2025 tetap diminta mengikuti gelombang berikutnya.

    “Kepala daerahnya akan tetap kami minta untuk mengikuti rangkaian berikutnya. Kapan? Menunggu putusan MK,” ujarnya.

    Sebagai informasi, 456 dari 503 kepala daerah sudah berada di Akademi Militer guna menjalani retret.

    Sementara 5 orang izin karena sakit dan seorang ada acara keluarga, 47 kepala daerah belum memberikan kabar atau tanpa keterangan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Elite PDIP Dedi Sitorus hingga Said Abdullah Sambangi Kediaman Megawati

    Elite PDIP Dedi Sitorus hingga Said Abdullah Sambangi Kediaman Megawati

    JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Dedi Sitorus dan Said Abdullah terpantau hadir di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jakarta.

    Dedi terpantau datang sekitar pukul 18.53 WIB dengan mengenakan baju kemeja panjang berwarna hitam.

    Dedi terlihat turun dari mobil, kemudian langsung masuk ke rumah Megawati tanpa hiraukan ragam pertanyaan yang dilontarkan awak media.

    Tidak lama berselang, Said Abdullah juga terpantau hadir di kediaman Megawati. Tidak seperti Dedi, Said mau memberikan pernyataan kepada awak media.

    “Mau memberi laporan kepada ketua umum,” kata Said dilansir ANTARA, Jumat, 21 Februari.

    Hingga saat ini, pertemuan tertutup antarelite PDI Perjuangan masih berlangsung di kediaman Megawati.

    Beredar kabar hari ini akan diadakan pertemuan antarelite PDI Perjuangan di kediaman Megawati untuk membahas beberapa hal, salah satunya larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ikut retret yang digelar oleh Pemerintah.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 ayat (1) AD/ART PDI Perjuangan bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.”

    Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDI Perjuangan untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDI Perjuangan untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait dengan perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

  • PDIP Tegaskan Tidak Ada Pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen

    PDIP Tegaskan Tidak Ada Pengganti Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada pergantian posisi sekretaris jenderal (sekjen) di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, setelah Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK.

    “Tidak ada pengganti sekjen, titik,” kata Said saat meninggalkan kediaman Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Jumat malam.

    Dia pun mengatakan bahwa semua kewenangan terkait keorganisasian ada di Megawati selaku ketua umum. Dengan begitu, dia pun sekaligus menepis anggapan bahwa dirinya akan diangkat menjadi Sekjen DPP menggantikan Hasto.

    “Semua kewenangan di ibu ketua umum,” kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI itu.

    Pada Jumat siang hingga malam, sejumlah petinggi PDIP tampak menyambangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar. Selain Said, petinggi lainnya yang tampak yakni Dedi Sitorus yang juga Ketua DPP PDIP.

    Adapun pertemuan antara para elit PDIP itu disinyalir terkait larangan kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk ikut retret yang digelar oleh pemerintah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 21–28 Februari 2024 .

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDI Perjuangan bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari Kamis (20/2).

  • Kepala Daerah PDIP Dilarang Megawati Ikut Retret, Peneliti BRIN Beri Saran

    Kepala Daerah PDIP Dilarang Megawati Ikut Retret, Peneliti BRIN Beri Saran

    Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

    “Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

  • Tak Patuhi Instruksi Megawati Soal Retreat, Bupati Lebak Kader PDI-P: Ini Kebaikan

    Tak Patuhi Instruksi Megawati Soal Retreat, Bupati Lebak Kader PDI-P: Ini Kebaikan

    Tak Patuhi Instruksi Megawati Soal Retreat, Bupati Lebak Kader PDI-P: Ini Kebaikan
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang juga merupakan kader PDI-P mengikuti orientasi
    (retreat)
    kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
    Dia tetap ikut meski ada instruksi dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta para kadernya menunda mengikuti
    retreat.
    Hasbi menyebut, dia mengikuti
    retreat
    demi sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
    “Tapi yang pasti ini kan untuk sinergitas pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ya, jangka panjang. Insya Allah ini sebuah kebaikan,” ucapnya saat ditemui di lokasi retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
    Dia juga menyebut kehadirannya sudah terkonfirmasi oleh DPD PDI-P Lebak, Banten.
    “InsyaAllah (sudah terkonfirmasi),” imbuhnya.
    Selain Hasbi, terlihat juga kader PDI-P yang mengikuti
    retreat
    yakni Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Namun, Paramitha enggan menjawab pertanyaan awak media terkait permintaan penundaan mengikuti
    retreat
    dari Ketum PDI-P.
    Kader PDI-P menjadi sorotan setelah Megawati Soekarnoputri meminta agar anggota partai yang terpilih menjadi kepala daerah tidak ikut
    retreat.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti
    retreat
    di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Kedua Retret di Magelang: Bangun Diiringi Suara Terompet, Kepala Daerah Pakai Seragam Satpol PP – Halaman all

    Hari Kedua Retret di Magelang: Bangun Diiringi Suara Terompet, Kepala Daerah Pakai Seragam Satpol PP – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Acara retret di Akademi Militer (Akmil) di Magelang memasuki hari kedua pada Sabtu (22/2/2025).

    Pihak panitia membangunkan 450 kepala daerah pada Sabtu pagi. Suara terompet mengiringi.

    “Kami bangun pagi dengan diiringi suara trompet,” kata Wali Kota Surakarta, Respati Achmad Ardianto, pada Sabtu (22/2/2025).

    Setelah bangun, mereka berganti pakaian dengan memakai seragam Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku tak menyangka bakal menggunakan seragam Satpol PP.

    “Baju ini mungkin saya nggak bakal pakai kalau tidak ada acara seperti ini. Seperti kemarin juga, baju komcad,” ujarnya.

    Retret Magelang 2025 ini diikuti oleh 450 kepala daerah dari seluruh wilayah di Indonesia.

    Pada hari kedua ini, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Menteri Pertahanan dijadwalkan memberikan materi dalam agenda yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Berdasarkan jadwal resmi dari Sekretariat Retret Magelang 2025, kegiatan dimulai sejak pukul 04.30 WIB dengan ibadah dan olahraga pagi.

    Selanjutnya, peserta mengikuti apel pagi pada pukul 07.45 WIB di lapangan depan Ruang Sudirman sebelum memasuki sesi utama.

    Menteri Dalam Negeri dijadwalkan membuka acara pada pukul 08.10 WIB, diikuti dengan paparan Gubernur Lemhanas pada pukul 09.30 WIB.

    Setelah itu, Wakil Menteri Dalam Negeri akan memberikan pengarahan terkait rencana aksi bagi para peserta retret.

    Pada siang hingga malam hari, materi dari Lemhanas akan berlanjut dalam beberapa sesi.

    Selain itu, Menteri Pertahanan dijadwalkan memberikan paparan pada pukul 14.00 WIB.

    Rangkaian Retret Magelang 2025 akan berlangsung hingga malam hari, dengan sesi terakhir dijadwalkan selesai pukul 21.00 WIB sebelum peserta beristirahat.

     

     

  • Bupati Blitar Ikut Retret di Magelang, Tak Patuh Instruksi Ketum PDIP?

    Bupati Blitar Ikut Retret di Magelang, Tak Patuh Instruksi Ketum PDIP?

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto memilih untuk ikut retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Usai dilantik oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu langsung menuju Magelang untuk menjalani retret.

    Rijanto pun nampaknya memilih untuk tak mematuhi instruksi Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda ikut retret.

    Namun Rijanto yang berposisi sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar memilih untuk tidak patuh pada instruksi itu. Pria berusia 72 tahun itu pun pergi ke Magelang untuk retret bersama sejumlah kepala daerah lainnya.

    “Usai pelantikan itu (Kamis, 20/2/2025), sore harinya perjalanan ke Magelang,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Umum Setda Blitar, Wahyudiono, Sabtu (22/2/2025).

    Rijanto sejatinya adalah kader PDIP. Selama 3 kali maju di Pilkada, Rijanto selalu diusung oleh PDIP. Pada Pilkada 2024 kemarin Rijanto pun diberikan mandat oleh PDIP untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Kepercayaan dari PDIP itu pun tidak sia-sia, Rijanto yang dipasangkan dengan Beky Herdihansah akhirnya menang dan bisa menumbangkan petahana. Kini Rijanto telah resmi menjadi Bupati Blitar, namun dengan prosesnya Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi berupa penundaan keikutsertaan retret.

    Namun sayangnya, instruksi itu nampaknya tidak didengarkan oleh Rijanto. Meski berstatus Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto memilih untuk pergi ke Magelang untuk mengikuti retret.

    “Iya ikut (retret). Sesuai rundown sampai tanggal 28 Februari 2025,” imbuhnya.

    Sikap Rijanto ini nampaknya akan berbeda dengan pengurus DPC PDIP Kabupaten Blitar. Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar Supriadi dengan tegas menyebut bahwa dirinya dan seluruh kader akan taat dan patuh dengan instruksi sang Ketum Megawati Soekarnoputri.

    “Apapun nanti instruksinya kami akan patuh dengan partai dan ibu ketua umum,” ucap Supriadi.

    Sejak beredarnya surat instruksi tersebut, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar pun belum berkomunikasi lebih lanjut dengan Rijanto. Sehingga DPC PDIP Kabupaten Blitar tidak tahu tentang sikap yang diambil oleh Rijanto.

    “Saya belum tahu soal itu (sikap Rijanto) soalnya saya belum komunikasi lagi,” tandasnya.

    Meski ada instruksi dari sang Ketum, namun hingga kini belum ada kejelasan sanksi yang akan diberikan ke kader PDIP yang ikut retret. Pihak DPC PDIP Kabupaten Blitar pun masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai instruksi dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. [owi/beq]

  • Gubernur Kaltara Zainal Paliwang ikut retret di Akmil Magelang

    Gubernur Kaltara Zainal Paliwang ikut retret di Akmil Magelang

    Tanjung Selor (ANTARA) – Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah dan mengaku tak asing dengan nuansa pendidikan di Akmil.

    “Saya cukup akrab dengan nuansa pendidikan Akmil, karena sebelumnya saya juga merupakan bagian dari AKABRI sebelum dipisah menjadi TNI-Polri,” kata Zainal dalam keterangan Pemprov Kaltara diterima di Tanjung Selor, Bulungan, Kaltara, Sabtu.

    Retret yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini wajib diikuti oleh seluruh kepala daerah yang baru dilantik Presiden RI pada Kamis (20/2/2025) lalu.

    Zainal juga tampil mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) Tentara Nasional Indonesia (TNI) berwarna loreng hijau lengkap dengan topi, baju, celana taktis, dan sepatu.

    Retret di Akmil ini bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan dan wawasan strategis, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan kapasitas manajerial dan tata kelola pemerintahan, serta menguatkan karakter dan ketahanan mental pemimpin daerah.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, para kepala daerah wajib mengikuti retret karena tidak semua kepala daerah memahami prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.

    Padahal, hal itu sangat krusial karena pemerintah daerah akan ikut serta dalam pengelolaan APBD yang nilainya mencapai Rp1.300 triliun.

    “APBN kita itu Rp3.600 triliun, APBD kita, jumlah uang yang beredar, sekitar Rp1.300 triliun. Itu harus dikelola dengan baik, prinsip pemerintahan bersih dan profesional,” ujar Bima Arya.

    Bima mengungkapkan, KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional.

    Pewarta: Muh. Arfan
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • 7 Ketika Pramono Iri dengan Rano soal Retreat, tetapi Kini Keduanya Terdiam… Megapolitan

    7 Ketika Pramono Iri dengan Rano soal Retreat, tetapi Kini Keduanya Terdiam… Megapolitan

    Ketika Pramono Iri dengan Rano soal Retreat, tetapi Kini Keduanya Terdiam…
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beberapa hari lalu,
    Gubernur Jakarta

    Pramono Anung
    dan wakilnya,
    Rano Karno
    , masih dengan riang membicarakan retreat, tepat setelah mereka dilantik pada Kamis (20/2/2025).
    Mereka sempat berseloroh saat membahas pembekalan delapan hari di Magelang, di mana Pramono harus mengikuti seluruh rangkaian, sementara Rano hanya hadir di hari terakhir.
    “Jadi begitu besok harus retreat delapan hari, saya akan ikut retreat. Saya iri sama Bang Doel yang hanya datang tanggal 28,” ujar Pramono sambil tertawa, Kamis (20/2/2025).
    Namun demikian, Pramono menyebutkan, Rano memiliki fungsi esensial selama dirinya mengikuti retreat.
    Dia mengatakan, koordinasi kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jakarta bakal dikomandoi oleh Rano sementara waktu.
    “Selama saya pergi (retreat), Bang Doel akan di Jakarta, tentu akan berkomunikasi dengan Bang Doel untuk beberapa hal yang memang segera diputuskan,” tambah dia.
    Sementara itu, di kesempatan lain, Rano menimpali pernyataan Pramono dengan nada berseloroh.
    “Alhamdulillah si Doel selama seminggu jadi gubernur. Lumayan bisa jadi gubernur seminggu,” kata Rano.
    Namun kini, suasana ceria itu seakan menguap begitu saja.
    Ketika tiba waktunya usai berbicara soal retreat, Pramono dan Rano memilih diam.
    Pramono yang saat itu menghadiri rumah duka eks Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Syafruddin Kambo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025), dicegat oleh awak media.
    “Pak, ikut retreat enggak?” tanya seorang wartawan.
    Namun, Pramono tak menjawab. Ditanya lagi, ia tetap tak bersuara.
    Ia hanya melambaikan tangan, mengucapkan terima kasih singkat, lalu berlalu pergi dalam Toyota Land Cruiser hitamnya.
    Diamnya Pramono dan Rano terjadi setelah Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat.
    Instruksi Megawati itu disampaikan melalui surat resmi bernomor 7295/IN/DPP/II/2025, yang dikeluarkan pada malam 20 Februari 2025, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Juru Bicara PDI-P, Guntur Romli, mengatakan bahwa surat tersebut merupakan perintah langsung dari Megawati yang ditujukan kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    PDI Perjuangan
    untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ungkap Megawati pada Kamis (20/2/2025).
    Megawati juga meminta agar kepala daerah PDI-P yang sudah berada dalam perjalanan menuju lokasi retreat untuk menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut.
    (Reporter: I Putu Gede Rama Paramahamsa, Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.