Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P Megapolitan 22 Februari 2025

    Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P Megapolitan 22 Februari 2025

    Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    enggan berkomentar mengenai ikut atau tidaknya Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    dalam
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang.
    Rano meminta pertanyaan itu ditujukan ke DPP PDI Perjuangan, sedangkan ia hanya menjalankan perintah dari Pramono untuk mengawal pembangunan di Jakarta selama retreat berlangsung.
    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaganya. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
    Rano kemudian menjelaskan bahwa ia akan tetap mengikuti penutupan retreat pada pekan depan.
    Ia mengingatkan, wakil kepala daerah hanya diundang untuk mengikuti penutupan, berbeda dengan para kepala daerah yang mesti ikut retreat selama satu pekan.
    “Saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025). Sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat, wakil diundang itu hanya untuk penutupan,” ujar Rano.
    Keikutsertaan Pramono pada retreat kepala daerah menjadi pertannyaan setelah Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda keberangkatan mengikuti retreat kepala daerah.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” kata Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” ujar dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

    Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

    Magelang (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kepala daerah perlu belajar soal Akademi Militer tetapi bukan militerismenya.

    “Saya sudah menyampaikan ini kan hanya pinjam tempat saja, kita belajar soal Akmil, bukan militeristiknya. Ada nilai-nilai penting yg juga berlaku di dunia swasta,” katanya, di Magelang, Sabtu.

    Di sini bisa belajar soal disiplin, tadi dites waktu olahraga, bedanya kalau teman Militer dan Polri biasanya jam 5.30 WIB bisa tepat waktu, tadi saat musik baru lama-lama juga mulai ramai.

    “Kita coba mengubah kegiatan ini selama seminggu di sini, di tempat kerja masing ketika, misalnya jam 0900 ya betul jam 09.00 mulai, jangan mundur-mundur lagi. Di daerah saya pernah undangan jam 09.00 mulai jam 12.00, ini kan tidak bagus,” katanya.

    Kemudian kebersihan di lingkungan Akmil ini salah satunya selalu bersih.Di kamar masing-masing, selesai meninggalkan kamar harus dirapikan kembali.

    “Saya juga menyampaikan pentingnya retret ini , di antaranya adalah untuk kepala daerah untuk saling kenal,” katanya.

    Ia menyampaikan, ada kepala daerah di Sultra dia kumpulkan para bupati dan wali kota, sambil santai di lapangan rumput, ngobrol-ngobrol.

    “Di sini ada lima ruangan untuk diskusi kelompok, silakan pakai bergantian, gubernur untuk dikumpulkan wali kota dan bupati,” katanya.

    Ia menuturkan, selama lima tahun menjadi Mendagri pernah datang ke beberapa wilayah yg setahun sampai dua tahun tidak pernah ada rapat, bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur.

    “Tidak pernah ada rapat, jadi datang rapat waktu saya datang saja, saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya , jalan sendiri-sendiri,” katanya

    Menurut dia, harusnya rapat tingkat provinsi ini paling tidak 3 sampai 4 bulan sekali. Evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang saling membantu.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rano Sebut Surat Megawati Bukan Melarang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, tapi Menunda

    Rano Sebut Surat Megawati Bukan Melarang Kepala Daerah PDIP Ikut Retret, tapi Menunda

    loading…

    Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno memberikan keterangan kepada media di Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (22/2/2025). FOTO/NUR KHABIBI

    JAKARTA – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Si Doel menjelaskan, Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri bukan melarang kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, di surat tersebut hanya disebutkan untuk menunda.

    Si Doel menyatakan dirinya bersama Pramono Anung bisa saja menghadiri retret gelombang kedua. “Mungkin bisa saja (Pram-Doel hadiri retret gelombang kedua), ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang, kembali lagi teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” kata Doel di Food Station Tjipinang Jaya, Sabtu (22/2/2025).

    Di sisi lain, Rano menyebutkan untuk wakil kepala daerah dijadwalkan untuk hadir di Magelang pada 27 Februari. Berbeda dengan kepala daerah yang mengikuti retret selama sepekan. “Oh iya, saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari),” ujarnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, kepala daerah yang tak ikut retreat di Akmil Magelang wajib mengikuti kegiatan serupa pada gelombang berikutnya. Sebab, menurutnya, retreat ini dianggap penting dan harus diikuti oleh seluruh kepala daerah yang telah dilantik.

    “Untuk kepala daerah, tetap harus mengikuti kegiatan pada gelombang berikutnya. Waktunya menunggu keputusan MK,” katanya saat konferensi pers di depan Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/02)2025).

    Namun demikian, Bima memastikan, tidak ada sanksi administrasi apa pun bagi kepala daerah yang tidak hadir. Hanya, mereka akan diwajibkan ikut kegiatan retreat selanjutnya mengingat pentingnya acara ini untuk mensinergikan kebijakan pendidikan pusat dan daerah.

    Sementara itu, dari 503 kepala daerah, Bima menyebut ada seorang 53 kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat tersebut, di mana 47 orang di antaranya tidak ada keterangan yang jelas. Pihaknya masih akan menunggu sampai malam nanti untuk memastikan apakah peserta tersebut hadir atau tidak.

    “Kemudian, untuk yang tidak ada kabar kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang tadi dan hal-hal yang lain apabila diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal maka panitia meminta kepada yang bersangkutan mengirimkan wakilnya,” katanya.

    (abd)

  • Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyatakan jika Partai PDI Perjuangan lambat bergerak itu akan memberi ruang bagi Presiden Joko Widodo dan keluarganya semakin bertindak.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi & keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” kata Faizal Assegaf dalam akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Dia berharap agar Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri berani turun memimpin kader PDIP untuk mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK. Tuntut kesetaraan dan keadilan: Seret Jokowi & keluarganya ke jalur hukum,” tandasnya. 

    Seperti diketahui, Hasto telah ditahan dalam kasus Marun Masiku. Usai penetapan itu, Megawati melarang kadernya ikut retreat di Akmil Magelang. 

    Sikap Megawati itu menuai kontroversi. Pihak pemerintah justru tidak senang dengan langkah Megawati itu dengan alasan kepala daerah meskipun kader partai tapi memiliki hak mengambil langkah sebagai pilihan rakyat.

    Sedangkan dari pihak PDIP, menganggap retreat kepala daerah itu tidak jelas karena tak terdapat dalam UU dan menganggap hanya buang-buang anggaran.

    Meski Megawati melarang, sebagian kader PDIP memilih tetap ikut dalam program Presiden Prabowo Subianto itu. (*) 

  • Soal Pramono Anung Ikut Retreat atau Tidak, Rano Karno: Tanya DPP PDI-P Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tetap Hadiri Penutupan Retreat, Meski Ada Larangan Megawati Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tetap Hadiri Penutupan Retreat, Meski Ada Larangan Megawati
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, memastikan bahwa dirinya akan hadir pada penutupan retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah pada 27 Februari 2025.
    Dia mengatakan akan hadir meskipun ada surat edaran dari Ketua Umum
    PDI-P
    ,
    Megawati Soekarnoputri
    tentang larangan bagi kepala daerah menghadiri acara tersebut.
    “Saya kan memang diundang tanggal 27 (Februari),” ujar Rano saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/2/2025).
    Terkait dengan posisi Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam agenda tersebut, Rano enggan berkomentar lebih jauh dan meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke DPP PDI-P.
    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” jelas dia.
    Rano juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan terkait rencana kehadirannya dalam acara tersebut.
    “Sampai hari ini kan belum dicabut. Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari), hanya untuk penutupan,” kata dia.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Abaikan Instruksi Megawati, Bupati Lebak: Ikut Retret Kepala Daerah demi Sinergi Pusat-Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Bupati Kabupaten Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya, yang merupakan kader PDIP, mengabaikan instruksi Megawati Soekarnoputri dengan tetap mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Dia beralasan, kehadirannya dalam retret bertujuan membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Padahal, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keberangkatan. “Yang pasti ini untuk sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam jangka panjang. Insyaallah ini membawa kebaikan,” kata Hasbi saat ditemui di lokasi retret kepala daerah Akmil Magelang.

    Hasbi juga mengeklaim kehadirannya telah mendapat persetujuan dari DPD PDIP Kabupaten Lebak. “Insyaallah (sudah terkonfirmasi),” imbuhnya terkait kehadirannya dalam retret kepala daerah.

    Pantauan Beritasatu.com memperlihatan pada hari kedua pelaksanaan retret, beberapa kepala daerah dari PDIP tidak hadir, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wali Kota Semarang Agutina Wuliajeng. Namun, selain Hasbi, beberapa kader PDIP lainnya yang tetap hadir adalah Bupati Brebes Pramitha Widya Kusuma dan Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang. Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons terhadap dinamika politik nasional, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK pada Kamis (20/2/2025).

    “Diinstruksikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum,” bunyi surat instruksi Ketum PDIP terkait retret kepala daerah.

  • Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    Kepala Daerah Nggak Bisa Bekerja Sendiri

    loading…

    Mendagri Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025). Foto: SINDOnews/Raka Dwi Novianto

    MAGELANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi membuka Retreat Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Forum tersebut dihadiri para kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia yang mengenakan seragam Satpol PP.

    Dalam sambutannya, Tito menekankan kegiatan retreat kepala daerah sangat penting lantaran menjadi momentum kepala daerah untuk saling mengenal. Dengan koordinasi tersebut, kepala daerah dapat mengimplementasikan program kerja secara sinkron dan sinergis.

    “Kepala daerah nggak bisa bekerja sendiri. Gubernur nggak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan bupati, wali kota. Bupati, wali kota nggak bisa bekerja tanpa dukungan dari gubernur. Antarbupati juga nggak bisa bekerja sendiri,” ujar Tito.

    Dia memuji sejumlah daerah yang telah memanfaatkan forum tersebut untuk melakukan pendekatan informal antarkepala daerah. Dia berharap kebersamaan yang terjalin dapat membantu kepala daerah untuk mengurangi sekat-sekat yang selama ini kerap terjadi.

    Pada retreat yang berlangsung hari ini akan ada sejumlah pemateri yang dihadirkan yakni Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily hingga Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.

    Menurut dia, berbagai materi yang diberikan akan membantu daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Menurut pengamatan kami, ini akan bermanfaat bagi rekan-rekan untuk menapakkan langkah menuju kepemimpinan di tempat daerah masing-masing,” kata Tito.

    Dia menilai forum tersebut juga menjadi momentum kepala daerah untuk mengenal lebih dekat jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Pasalnya, menteri dijadwalkan akan memberikan materi terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing.

  • Tak Ikut Retreat, Pengamat: PDIP Kirim Sinyal Kuat Soal Kasus Hasto

    Tak Ikut Retreat, Pengamat: PDIP Kirim Sinyal Kuat Soal Kasus Hasto

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa, menyoroti dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang diduga memanas.

    Hal ini menyusul keputusan Megawati melarang kader PDIP mengikuti retret kepala daerah di Magelang, di tengah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku.

    Dikatakan Rhesa, belum ada alasan jelas yang disampaikan Megawati terkait larangan tersebut, sehingga wajar jika publik mengaitkan sikapnya dengan kasus hukum yang menjerat Hasto.

    “Belum adanya alasan yang terang disampaikan oleh Megawati atas larangan ikut retreat bagi kader PDIP membuat kita semua berasumsi,” ujar Rhesa kepada fajar.co.id, Sabtu (22/2/2025).

    Secara psikologis, Rhesa menilai langkah Megawati bisa dibaca sebagai bentuk support system terhadap kadernya yang tengah menghadapi persoalan hukum.

    “Sikap larangan oleh Mega ini secara psikologi bisa dibaca sebagai bentuk support system Megawati terhadap kadernya,” sebutnya.

    Rhesa bilang, itu merupakan tanda bahwa PDIP memberikan dikungan emosional dan dukungan instrumental.

    “Dukungan instrumental bahwa partai tidak meninggalkan kadernya yang sedang menghadapi masalah,” tandasnya.

    Lebih jauh, Rhesa menilai larangan ini bukan sekadar bentuk solidaritas internal, tetapi juga sinyal politik kepada seluruh kader PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan KPK.

    “Sikap Mega tersebut sekaligus menjadi sinyal resmi ke kader PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan KPK,” kuncinya.

  • Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang

    Rano Karno akan tetap ikut penutupan retret di Magelang

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno akan tetap mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2), tepatnya pada saat penutupan agenda itu.

    “Oh iya (mengikuti retret di Magelang), saya kan diundang memang tanggal 27 (Februari 2025),” ungkap Rano kepada wartawan di Jakarta, Sabtu.

    Kendati pun demikian, kata Rano, instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri melalui surat resmi agar para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret tersebut belum dicabut.

    “Sampai hari ini belum dicabut (instruksi Megawati). Ingat, wakil diundang itu 27 (Februari 2025), hanya untuk penutupan,” kata Rano melanjutkan.

    Lebih lanjut mengenai ikut tidaknya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam retret tersebut, kata Rano, mesti ditanyakan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP, tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjaga. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman. Jadi, mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ungkap Rano menegaskan.

    Namun demikian, Rano membuka kemungkinan bahwa dirinya bersama Pramono Anung akan mengikuti retret gelombang kedua yang akan diadakan Kementerian Dalam Negeri.

    “Mungkin, bisa saja. Ingat, sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Yogyakarta, sudah ada di Magelang,” kata Rano.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pakar sebut kepala daerah terpilih harus patuh pada Presiden

    Pakar sebut kepala daerah terpilih harus patuh pada Presiden

    Padang (ANTARA) – Pakar politik dari Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat Prof Asrinaldi mengatakan para kepala daerah yang terpilih hasil Pilkada 2024 harus patuh kepada Presiden dalam konteks penyelenggaraan tugas pemerintahan.

    “Kepala daerah yang sudah dilantik dan resmi menjadi bagian dari pemerintahan secara umum, tentu yang menjadi atasannya adalah Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri,” kata pakar politik dari Unand, Sumatera Barat Prof Asrinaldi di Padang, Sabtu.

    Hal tersebut disampaikan Prof Asrinaldi yang turut menyikapi sikap Ketua Umum PDI Perjuangan yang menginstruksikan agar kepala daerah yang berasal dari partai tersebut untuk tidak mengikuti retret atau pembekalan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.

    Menurut Prof Asrinaldi, Megawati Soekarnoputri harus bisa membedakan arahan kepada kader partai dengan konteks kepala daerah yang bertugas sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yang dipilih langsung oleh masyarakat.

    “Jadi, dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan ya tentu akan tunduk kepada perintah Presiden, dan kita tahu Presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan,” jelas dia.

    Dengan kata lain, ujar dia, seharusnya tidak ada lagi perintah yang lebih tinggi dari arahan Presiden apalagi sampai melarang kepala daerah terpilih mengikuti pembekalan.

    Di satu sisi, penulis buku berjudul “Politik Masyarakat Miskin Kota” itu mengatakan terdapat posisi dilematis ketika seorang kader partai harus tunduk kepada perintah ketua partai sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

    “Tapi, yang perlu diingat, itu hanya berlaku secara internal di tubuh partai dan harus bisa membedakan dengan tugas saat menjalankan tugas pemerintahan,” ujar dia mengingatkan.

    Menurut Prof Asrinaldi, seharusnya setiap kepala daerah dari PDI Perjuangan tetap mengikuti pembekalan tersebut karena mereka sudah resmi menjadi kepala pemerintahan di masing-masing daerah.

    “Perlu diingat ketika kader partai itu dilantik sebagai kepala daerah maka otomatis yang berlaku itu ya undang-undang dia sebagai bupati, walikota atau gubernur dan tunduk kepada pemerintah pusat,” tambah dia.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025