Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wali Kota Yogyakarta
    Hasto Wardoyo
    mengatakan, para kepala daerah dari
    PDI-P
    kini tengah menunggu waktu untuk dapat masuk ke Akademi Militer, Magelang, dan mengikuti
    retreat kepala daerah
    .
    Hasto mengatakan, 55 orang kepala daerah dari PDI-P sudah berada di Magelang agar sewaktu-waktu dapat masuk ke Akademi Militer.
    “Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua
    standby
    di sini,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Hasto pun mengaku tak tahu kapan kepastian mengenai keikutsertaan kepala daearah pada retreat dapat diketahui.
    “Waktunya memang kita belum bisa sampaikan, tapi secepatnya akan ditentukan,” ujar dia.
    Hasto menyebutkan, Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    sudah ditunjuk mewakili PDI-P untuk berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara retreat kepala daerah.
    Hasto mengatakan, di satu sisi, Pramono mewakili para kepala daerah asal PDI-P yang sudah siap untuk mengikuti retreat di Akademi Militer.
    Di sisi lain, Pramono juga mewakili pengurus pusat partai untuk menjelaskan kebijakan partai kepada pihak pemerintah dan penyelenggara retreat.
    “Ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar Hasto.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah kader PDI-P agar menunda ikut retreat di Akmil Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gubernur Lemhannas beri pembekalan kepala daerah terkait geopolitik

    Gubernur Lemhannas beri pembekalan kepala daerah terkait geopolitik

    Magelang (ANTARA) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily memberikan pembekalan kepada kepala daerah yang tengah menjalani retret di kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, dengan isu geopolitik.

    “Bagaimana dampaknya terhadap Indonesia tentang geopolitik ini sangat penting untuk dapat kami jelaskan kepada kepala daerah,” kata Ace usai memberikan pembekalan kepada kepala daerah pada retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.

    Ia menuturkan, tujuan retret adalah ingin mencetak pemimpin-pemimpin daerah yang berkarakter negarawan.

    Oleh karena itu, pembelajaran atau mata pelajaran tentang empat konsensus kebangsaan undang-undang, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika juga diberikan.

    Selain itu, kata dia, kepala daerah juga diberikan pembekalan tentang kewaspadaan nasional dan ketahanan nasional. Diharapkan proses pembelajaran ini mengingatkan kembali tentang tujuan pembangunan nasional.

    “Kita harus kembali kepada visi negara kita sebagaimana termasuk di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bagaimana kita melindungi negara Indonesia berdasarkan kehidupan bangsa, dan menjaga ketertiban dunia ini harus menjadi orientasi dari para kepala daerah,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kepala Daerah PDI-P Tunggu Kepastian untuk Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Sudah Kumpul di Magelang, Siap Ikut Retreat

    Kepala Daerah PDI-P Sudah Kumpul di Magelang, Siap Ikut Retreat
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak 53 kader PDI-Perjuangan yang terpilih menjadi kepala daerah telah berkumpul di
    Magelang
    , Sabtu (22/2/2025), untuk mengikuti orientasi (retreat) di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
    Wali Kota Yogyakarta
    Hasto Wardoyo
    mengatakan, kader-kader
    PDI-P
    telah bersiaga untuk ikut retreat, meski belum menentukan kapan mereka akan masuk ke Akademi Militer.
    “Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak
    Pramono Anung
    (gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
    “Makanya semua ini ada
    standby
    di sekitar sini,” ujar dia.
    Hasto menjelaskan, Pramono Anung kini sedang berkomunikasi intens dengan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan retreat tersebut.
    Pramono menjadi perwakilan PDI-P agar komunikasi dengan pemerintah terkait retreat bisa lebih lancar.
    “Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini
    standby
    untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP,” kata Hasto.
    “Kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ujar dia.
    Namun, Hasto enggan menjelaskan apakah dengan perintah siaga tersebut instruksi dari Ketua Umum DPP PDI-P sudah tidak berlaku lagi.
    “Tentang itu (instruksi), Mas Pram yang akan, apa ya, yang akan mempertegas dan juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan DPP,” kata Hasto.
    Sebelumnya, Ketua Umm=um PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepala daerah kader PDI-P agar menunda ikut retreat di Akmil Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wali Kota Blitar Ikut Retret, Roda Pemerintahan di Bumi Bung Karno Tetap Berjalan

    Wali Kota Blitar Ikut Retret, Roda Pemerintahan di Bumi Bung Karno Tetap Berjalan

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin ikut retret di akademi militer Magelang. Mas Ibin akan mengikuti retret militer hingga tanggal 28 Februari 2025 mendatang.

    Meski ikut retret, Mas Ibin tetap berkoordinasi dengan pejabat Pemerintah Kota Blitar. Hal itu dilakukan Mas Ibin agar roda pemerintahan di Bumi Bung Karno tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski ditinggal oleh wali kotanya.

    “Tetap dipimpin oleh Wali Kota Mas Ibin,” ucap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Toto Robandiyo menjawab pertanyaan soal jalannya pemerintahan selama ditinggal Mas Ibin retret, Sabtu (22/02/205).

    Mas Ibin sendiri sejatinya diusung oleh Partai Kebangkitang Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) serta Demokrat, sehingga pasangan dari Elim Tyu Samba tersebut diperbolehkan untuk mengikuti retret sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Selama sepekan ke depan, Mas Ibin pun akan fokus untuk menjalani retret dan penggemblengan sebagai kepala daerah di Magelang. Sementara Mas Ibin di Magelang, pasanganya yakni Elim Tyu Samba bakal mulai bekerja sebagai Wakil Wali Kota Blitar.

    “Kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati yang dilantik semua ikut retret di Magelang mulai hari ini sampai dengan 28 Februari 2025 mendatang,” tegasnya.

    Usai retret besok, Mas Ibin akan langsung bergerak cepat menjalankan sejumlah program unggulannya. Salah satunya adalah mendukung program asta cita Prabowo.

    “Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Kota Blitar oleh Pak Presiden,” ujar Mas Ibin sapaan akrabnya usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

    Mas Ibin menegaskan kalau pihaknya akan langsung bekerja menjalankan berbagai agenda penting. Di antaranya adalah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang dan mempercepat program-program Pemerintah Kota yang mendukung visi Asta Cita Prabowo.

    “Langsung kita sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi, lakukan pelayanan yang terbaik karena kita abdi masyarakat, siap mengabdi bagi masyarakat, melakukan program-program, kegiatan, terutama yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar,” katanya.

    Dalam kepemimpinannya, Mas Ibin menekankan pentingnya kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, pangan, dan ketenagakerjaan. Selain itu ia memastikan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar.

    “Banyak program-program prioritas salah satunya pendidikan gratis serta sinergi dengan perusahaan dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya. (owi/ian)

  • Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang

    Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang

    Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli (ANTARA/Narda Margaretha Sinambela)

    Peneliti: Kepala daerah PDIP seharusnya tetap ikut retret di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 10:43 WIB

    Elshinta.com – Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyarankan kepada para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) untuk tetap mengikuti kegiatan pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Pilihan tentu tergantung para kepala daerah dari PDIP tersebut. Namun saya secara pribadi karena kegiatan retret tersebut bagian dari kegiatan pemerintahan, sebaiknya ikut,” kata Lili saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.

    Ia pun mengutip kalimat bijak mantan Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy. Perkataan itu yakni “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins” atau “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”.

    “Seperti semboyan John F Kennedy, kesetiaan pada partai berhenti ketika kesetiaan pada negara dimulai,” ujarnya.

    Di sisi lain, dia tak menutup kemungkinan bahwa surat instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024, tentu membuat kepala daerah dari PDIP menghadapi dilema.

    Pasalnya, sebagai bagian unsur pemerintahan, presiden adalah pemimpin tertinggi.

    Oleh karena itu, ketika ada arahan untuk mengikuti retret saat ini, maka sebagai kepala daerah yang merupakan unsur pemerintah harus mengikuti arahan tersebut meski memang tidak wajib.

    “Namun, ketika ada instruksi dari Ketua Umum PDIP agar tidak mengikuti retret, tentu ini dilema lantaran maju kena, mundur kena,” ujarnya.

    Menurutnya, apabila memaksakan diri untuk retret pasti dianggap tidak patuh dan bisa kena sanksi disiplin.

    “Kalau sanksi ringan atau sedang berupa peringatan keras, mungkin tidak apa-apa, tapi jika sanksi berat dipecat dari keanggotaan partai membuat mereka takut,” jelas Lili.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto di Magelang, Jumat (21/2), menyampaikan total kepala daerah yang harus mengikuti retret kali ini sebanyak 503 orang kepala daerah, namun yang datang sebanyak 456 kepala daerah. Artinya sebanyak 47 orang lain belum hadir.

    “Tadi beberapa datang telat. Kemudian dari yang datang tersebut, 19 orang kami berikan dengan tanda gelang merah artinya kondisi fisiknya memerlukan atensi, seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya, tetapi mereka bersemangat untuk hadir tentu kita izinkan,” kata Bima Arya.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Sumber : Antara

  • Wamendagri: retret kepala daerah tingkatkan kapasitas kepemimpinan

    Wamendagri: retret kepala daerah tingkatkan kapasitas kepemimpinan

    Magelang (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menegaskan, retret pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan.

    Ia di Magelang, Sabtu, mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memiliki tanggung jawab untuk memperkuat kompetensi masing-masing kepala daerah.

    “Rangkaian pembekalan kepala daerah di tahun ini, kita tentu harapkan akan mencapai target-target yang betul-betul diturunkan menjadi mata acara dalam seluruh rangkaian,” katanya dalam laporannya pada Pembukaan Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Ia menjelaskan berbagai materi yang bakal disampaikan narasumber kepada kepala daerah pada retret pembekalan. Hal itu seperti pemahaman terhadap tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta Cita, dan program kerja setiap kementerian.

    Tak hanya meningkatkan pemahaman, retret diarahkan untuk membangun kedekatan antarkepala daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program kerja.

    “Membangun chemistry emotional bonding dan juga team building. Kedekatan antarkepala daerah akan memperkuat sinergi di masa depan,” katanya.

    Selain itu, retret kepala daerah didesain lebih interaktif, sehingga terbangun interaksi bukan saja narasumber dengan kepala daerah, tapi juga antarkepala daerah. Dengan desain seperti itu, Bima berharap ada perspektif dari daerah yang bisa disampaikan kepada pemerintah pusat.

    Lebih lanjut, dia menyebutkan, dari 503 kepala daerah tercatat hingga Jumat (21/2/2025) malam, sebanyak 450 hadir dan 53 belum hadir. Dari 53 tersebut, 5 di antaranya izin karena sakit dan 1 izin bersurat.

    “Kemudian ada 47 yang hingga pagi ini belum ada kabar,” katanya.

    Pewarta: Heru Suyitno
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Mendagri: Kepala Daerah Harus Efisien Kelola APBD dan Tingkatkan PAD

    Mendagri: Kepala Daerah Harus Efisien Kelola APBD dan Tingkatkan PAD

    Magelang, Beritasatu.com – Efisiensi anggaran, terutama pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dinilai masih kurang efisien menjadi perhatian dalam pembukaan retret kepala daerah, Sabtu (22/2/2025).

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan banyak daerah yang hanya fokus pada belanja tanpa perencanaan yang matang sehingga anggaran tidak digunakan secara optimal.

    Hal itu disampaikan Tito dalam sambutannya saat membuka secara resmi retret kepala daerah 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng).

    “Pengelolaan APBD masih banyak yang tidak efisien. Banyak yang hanya memikirkan bagaimana menghabiskan anggaran tanpa strategi yang jelas,” ungkapnya.

    Akibatnya, menurut Tito, program-program pemerintah daerah sering kali tidak efektif, dengan anggaran yang lebih banyak terserap untuk perjalanan dinas dan rapat-rapat yang tidak perlu, yang sebenarnya bisa dilakukan secara daring.

    Untuk mengatasi permasalahan ini, Tito akan segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah. Surat tersebut akan memuat item-item terkait efisiensi anggaran dalam pengelolaan APBD serta panduan pelaksanaannya.

    “Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah. Kami akan memantau implementasinya melalui sistem yang sudah kami siapkan,” jelasnya.

    Meski demikian, Tito menegaskan efisiensi anggaran harus dilakukan dengan tetap memastikan pencapaian target program prioritas daerah.

    Selain efisiensi APBD, Tito juga menekankan pentingnya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah mempermudah perizinan bagi sektor swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Jika sektor swasta berkembang, mereka akan membayar pajak dan retribusi kepada daerah. Dengan PAD yang tinggi, daerah bisa menjalankan program pembangunan yang lebih baik,” ujarnya.

    Tito juga mengingatkan daerah dengan PAD rendah akan bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang sebagian besar habis untuk belanja pegawai sehingga sulit untuk berkembang.

    “Ada Rp 1.300 triliun anggaran daerah, dan harus dikelola dengan tepat. Kami akan terus mengawasi implementasinya,” tegas Tito terkait efisiensi anggaran dalam pengelolaan APBD.

  • Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta
    Rano Karno
    menyebutkan bahwa Gubernur Jakarta
    Pramono Anung
    bisa saja mengikuti
    retreat kepala daerah
    gelombang kedua.
    “Mungkin bisa saja (ikut gelombang dua),” ujar Rano Karno saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
    Rano menyebutkan bahwa ada kemungkinan retreat gelombang kedua bakal digelar.
    Namun, ia tidak memberikan kepastian mengenai siapa saja yang akan ikut serta dalam pertemuan tersebut.
    “Memang ada gelombang (kedua),” kata Rano.
    Rano pun menegaskan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    tidak melarang kepala daerah kader PDI-P untuk ikut retreat kepala daerah.
    Ia menekankan, Megawati hanya meminta agar para kader PDI-P menunda keberangkatan menuju Akademi Militer, Magelang, untuk mengikuti retreat.
    “Ingat sekali lagi surat ini adalah menunda, bukan melarang. Kemarin teman-teman sudah ada di Jogja, sudah ada di Magelang,” kata Rano.
    Keikutsertaan Pramono pada retreat kepala daerah menjadi pertannyaan setelah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari PDI-P untuk menunda keberangkatan mengikuti retreat kepala daerah.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebutkan bahwa kepala daerah yang tidak hadir dalam retreat rangkaian pertama ini harus mengikuti rangkaian berikutnya.
    Retreat gelombang kedua tersebut akan digelar setelah putusan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Ya, menunggu keputusan MK,” ucap Bima.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Rano Karno Sebut Pramono Anung Bisa Saja Ikut Retreat Gelombang Dua Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tegaskan Kehadirannya di Magelang Hanya untuk Penutupan Retreat Megapolitan 22 Februari 2025

    Rano Karno Tegaskan Kehadirannya di Magelang Hanya untuk Penutupan Retreat
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, menegaskan bahwa kehadirannya dalam acara retreat di Magelang, Jawa Tengah pada 27 Februari 2025 hanya untuk mengikuti penutupan kegiatan tersebut.
    “Ingat, wakil diundang itu tanggal 27 (Februari 2025) hanya untuk penutupan,” ujar
    Rano Karno
    saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu (22/2/2025).
    Dia mengatakan bahwa dirinya akan hadir meskipun ada surat edaran dari Ketua Umum
    PDI-P
    ,
    Megawati Soekarnoputri
    yang meminta kepala daerah kader PDIP menunda menghadiri acara tersebut.
    “Saya kan memang diundang tanggal 27 (Februari),” kata dia.
    Terkait dengan posisi Gubernur Jakarta, Pramono Anung dalam agenda tersebut, Rano enggan berkomentar lebih jauh dan meminta agar hal itu ditanyakan langsung ke DPP PDI-P.
    “Kalau Pak Pram, tanya sama DPP. Tugas saya ini perintah Pak Pram sebagai Gubernur, yaitu mengawal pembangunan Jakarta untuk menjagain. Ini bukan juga pekerjaan mudah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu nanti tanya kepada DPP saja,” ucap dia.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan bahwa surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Muzakir Manaf: Mantan Panglima GAM dan Pengawal Khadafi, Kini Ikut Retret di Akmil – Halaman all

    Profil Muzakir Manaf: Mantan Panglima GAM dan Pengawal Khadafi, Kini Ikut Retret di Akmil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) di Magelang.

    Retret sudah berlangsung sejak Jumat (21/2/2025) dan dijadwalkan bergulir hingga Jumat (28/2/2025).

    Kegiatan ini merupakan agenda wajib bagi kepala daerah yang baru saja dilantik pada Kamis lalu.

    Muzakir Manaf memposting foto dirinya mengikuti kegiatan retret.  

    Dia memposting di akun media sosial @muzakirmanaf1964.

    Muzakir Manaf tampak mengenakan pakaian loreng-loreng dan berdiri di barisan terdepan bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Di tangannya, terlihat gelang hijau yang menjadi ciri khasnya.

    Dalam unggahan di akun Instagram resminya yang dikelola timnya, Mualem menyebut kegiatan retret ini seperti latihan kembali.

    “Latihan lom (latihan lagi)”.

    “Berada di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret bersama kepala daerah lainnya se-Indonesia”.

    “Retret ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna membangun ikatan emosional dan kerja sama yang lebih erat antara kepala daerah dengan pemerintah pusat,” tulisnya.

    Profil Muzakir Manaf

    Siapa Muzakir Manaf?

    Muzakir Manaf lahir pada 3 April 1964, di Seunuddon, Aceh Utara. 

    Ia merupakan mantan wakil gubernur Aceh periode 2015-2017. 

    Masyarakat Aceh lebih mengenal Muzakir Manaf dengan nama Mualem.

    Mualem sendiri diketahui merupakan sebutan kepada individu yang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam dunia militer.

    Pria berusia 60 tahun ini merupakan mantan pejuang gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

    Muzakir diketahui telah terlibat dalam perjuangan Aceh untuk merdeka bersama GAM sejak muda. 

    Ia sering mendapat pendidikan militer hingga ke Libya bersama anggota GAM lainnya. 

    Muzakir Manaf ditunjuk menjadi Panglima GAM pada periode 2002-2005.

    Kemudian, ia menjadi salah satu pendiri Partai Gerakan Aceh Mandiri (Partai GAM), yang kemudian berganti nama menjadi Partai Aceh.

    Pengawal Muammar Khadafi

    Pada tahun 1986, Mualem berangkat ke Libya untuk menerima latihan tempur bersama anggota GAM lainnya. 

    Di Libya, ia sempat menjadi pengawal pribadi Muammar Khadafi.

    Karir

     Panglima Gerakan Aceh Merdeka (2002 – 2005)

     Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) (2005 – 2016)

    Ketua Umum Partai Aceh (PA) (2007 – 2016)

    Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Aceh (2013 – 2016)

     Anggota Pasukan Gerakan Aceh Merdeka (1986 – 2005)

    Panglima Gerakan Aceh Merdeka wilayah Pase (1998 – 2002)

    Wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka (1998 – 2002)

    Wakil Gubernur Aceh Wakil Gubernur Aceh (2012 – 2016)

    Pendidikan

     SDN Seunuddon Kabupaten Aceh Utara

    SMP Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur

    SMA Negeri Panton Labu Kabupaten Aceh Utara