kab/kota: Magelang

  • Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Studi Banding Batal, Menteri PU: Desain Gedung IKN Bisa dari Google

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo membatalkan rencana studi banding ke tiga negara untuk kepentingan desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, karena efisiensi anggaran.

    Kementerian PU bersama Otorita IKN sudah membentuk Tim Penguatan Desain yang diketuai oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, setelah Presiden Prabowo Subianto meminta desain gedung legislatif dan yudikatif IKN dikaji ulang. 

    Tim tersebut rencananya akan studi banding ke Mesir, Turki, dan India untuk mempelajari desain gedung tersebut, tetapi harus dibatalkan karena ada kebijakan efisiensi anggaran. Akhirnya desainnya akan dipelajari lewat internet. 

    “Karena kemudian ada keterbatasan anggaran, studi banding mungkin tidak perlu dilakukan, bisa juga dilihat dari Google kan,” kata Dody, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah memutuskan tidak ada studi banding ke tiga negara, Dody mengatakan ketua tim akan memperluas benchmarking, sehingga tidak terpaku pada desain gedung yudikatif-legislatif di IKN ketiga negara tersebut. 

    Namun, akan melirik desain negara lain, seperti Srilanka. Selain itu, akan ada tindak lanjut atas saran atau masukan Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, sebelum disampaikan ke Presiden Prabowo.

    “Hasil desain (gedung legislatif dan yudikatif IKN) itu mungkin akan difinalkan setelah retret (kepala daerah) di Magelang,” kata Dody.

  • 55 Kepala Daerah PDIP Standby di Magelang, Tunggu Waktu Masuk Arena Retret

    55 Kepala Daerah PDIP Standby di Magelang, Tunggu Waktu Masuk Arena Retret

    Magelang

    Wali Kota (Walkot) Yogyakarta Hasto Wardoyo menyebut 55 kepala daerah kader PDI Perjuangan (PDIP) telah bersiap di Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Mereka menunggu arahan dari DPP PDIP terkait waktu untuk mengikuti Retret Kepala Daerah di Akmil Magelang.

    “Tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram (Pramono Agung) bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto dilansir detikJateng, Sabtu (22/2/2025).

    Para kepala daerah tersebut, kini tengah menunggu terkait kepastian kapan mereka masuk arena retret. Hasto menyebut ada komunikasi intens yang dilakukan antara PDIP dengan pemerintah dan penyelenggara.

    “Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili Mas Pram dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara,” sambung Hasto.

    Dia mengatakan komunikasi yang dilakukan sudah mewakili dua arah. Puluhan kepala daerah kader PDIP ini masih menunggu hasil komunikasi tersebut.

    “Mewakili kami-kami yang di sini standby untuk masuk. Kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP. Juga, mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” kata mantan Bupati Kulon Progo ini.

    Diberitakan sebelumnya, 55 kepala daerah kader PDIP tersebut terdiri dari 2 gubernur dan 53 bupati/wali kota. Kedua gubernur tersebut yakni Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

    Simak selengkapnya di sini.

    (jbr/mei)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Siaga Ikuti Retret, Koper Sudah Siap di Area Akmil – Halaman all

    Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Siaga Ikuti Retret, Koper Sudah Siap di Area Akmil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sebanyak 53 kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) dikabarkan telah berkumpul di Magelang, Sabtu (22/2/2025). 

    Mereka berkumpul untuk bersiap mengikuti orientasi atau retreat di Akademi Militer (akmil), Magelang, Jawa Tengah. 

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengatakan, para kader PDIP bersiaga mengikuti retreat meski belum diketahui secara pasti kapan akan masuk ke area akmil. 

    “Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung (gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” kata Hasto di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025) dikutip dari Kompas.com. 

    “Makanya semua ini ada standby di sekitar sini,” lanjutnya.

    Hasto menyebut, barang-barang yang mereka bawa bahkan sudah berada di area Akmil.

    “Semua siap lah sudah ada di sini. Kan semua sudah bawa barang-barang kan? Kopernya sudah di dalam, jadi kan sudah menunjukkan bahwa kita punya kesungguhan yang tinggi,” ucap Hasto. 

    Lebih lanjut, Hasto mengatakan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, saat ini menjadi perwakilan PDIP untuk berkomunikasi dengan pemerintah terkait retret ini.

    “Komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP,” kata Hasto.

    “Kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara, tentu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” lanjutnya. 

    Seperti diketahui, seluruh kepala dan wakil kepala daerah mendapat instruksi dari ketua umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk menunda keikutsertaan dalam retreat. 

    Instruksi itu disampaikan Megawati dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II 2025 yang diteken per 20 Februari 2025 atau satu hari sebelum retreat dimulai. 

    Pramono sendiri diketahui sudah tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, DIY, pada Sabtu (22/2/2025) pukul 13.20 WIB tadi. 

    Saat tiba, ia memilih enggan merespons saat ditanya soal keikutsertaan retreat.

    Pramono hanya melemparkan senyum dan menaikkan telapak tangan beberapa kali. 

    “Bismillahirrahmanirrahim,” ucap Pramono singkat sembari berjalan menuju Toyota Alphard, Sabtu. 

    Saat ditanya lebih lanjut mengenai tujuannya, ia menyatakan, hendak berkunjung ke kampung halamannya di Yogyakarta.

     “Mau naik mobil. Saya kan orang Jogja, bapak ibu saya dimakamkan di sini,” katanya.

    Sebelumnya, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, menegaskan bahwa pelaksanaan retret kepala daerah merupakan amanat undang-undang.

    “Jadi, yang pertama, ini adalah program rutin yang memang diselenggarakan untuk kepala daerah,” ucapnya di Media Center Magelang, Jumat(21/2/2025).

    Menjawab pertanyaan mengenai apakah ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak hadir dalam retret, ia mengatakan sanksinya lebih kepada aturan dari kepanitiaan saat ini.

    “Jadi di undang-undang itu tidak ada misalnya berujung pada hal-hal lain secara hukum konsekuensinya.”

    “Tapi ada kebijaksanaan sesuai dengan tahun pelaksanaannya yang akan kita sampaikan nanti sore hari,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Milani/Erik S) (Kompas.com) 

  • Mendagri imbau kepala daerah prioritaskan efisiensi anggaran

    Mendagri imbau kepala daerah prioritaskan efisiensi anggaran

    ANTARA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk menerapkan efisiensi anggaran pada tahun 2025. Instruksi ini disampaikan dalam kegiatan Retret Pembekalan Kepala Daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (22/2), dengan fokus pada pengurangan anggaran perjalanan dinas, rapat, dan belanja operasional lainnya. (Firman Eko Handy/Sandy Arizona/Nabila Anisya Charisty)

  • Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP

    Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP

    Potret Kepala Daerah PDI-P “Stand By” di Magelang, Ada yang Sudah Berseragam Satpol PP
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Sejumlah kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan telah berkumpul di sebuah kafe di
    Magelang
    , Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025) sore.
    Mereka berkumpul untuk bersiaga apabila sewaktu-waktu dapat mengikuti
    retreat kepala daerah
    yang digelar di Akademi Militer, Magelang.
    Suasana pertemuan para kepala daerah itu terekam dalam foto yang dibagikan oleh Bupati Tapanuli Tengah
    Masinton Pasaribu
    .
    Berdasarkan foto tersebut, para kepala daerah berbaris untuk berfoto bersama dengan tangan mengepal.
    Foto itu memperlihatkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama dengan Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri Herry Heryawan yang berbaju batik.
    Sejumlah kepala daerah juga telah mengenakan seragam Satuan Polisi Pamong Praja, seragam yang dikenakan kepala daerah peserta retreat pada hari ini.
    Salah satu yang terlihat menggunakan seragam Satpol PP adalah Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
    Masinton mengatakan, pertemuan ini memberikan penjelasan agar seluruh kepala daerah yang berstatus kader
    PDI-P
    bersiaga di sekitar lokasi retreat.
    “Ya tadi kami berkumpul, ada berkisar lima puluhan lebih kepala daerah dari kader-kader PDI Perjuangan, nah tadi kami sudah disampaikan oleh informasi dari Mas Pram,” ujar Masinton, Sabtu.
    Masinton juga menegaskan, pada prinsipnya seluruh kader PDI-P yang menjadi kepala daerah terpilih siap mengikuti retreat kepala daerah, tetapi menunggu kepastian untuk dapat bergabung,
    “Prinsipnya bahwa kami harus siap mengikuti retret ini. Nah jadi prinsipnya kami siap mengikuti retret, dan waktunya kapan, insyaAllah dalam 1-2 hari ini nanti bisa bergabung,” kata dia.
    Masinton juga menjelaskan, PDI-P dalam sikap pemerintahan tetap menjalin hubungan baik antara pemerintah pusat dan daerah.
    Namun untuk sikap politik, Masinton menyebut PDI-P punya sikapnya sendiri dan para kader harus taat dengan keputusan tersebut.
    “Namun, hal yang berbeda adalah ketika dalam keputusan politik. Kami sebagai anggota organisasi partai politik, tentu kami ikut dengan garis politik partai kami. Jadi dalam aspek pemerintahan, kami semua kader PDI Perjuangan tunduk pada keputusan presiden,” imubuh dia.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah dari PDI-P untuk menunda mengikuti retreat di Akademi Militer yang dimulai pada Jumat (21/2/2025) kemarin.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Demi Efisiensi, Mendagri Minta Kepala Daerah Pelototin Betul Belanjanya

    Demi Efisiensi, Mendagri Minta Kepala Daerah Pelototin Betul Belanjanya

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta agar para Kepala Daerah memperhatikan lebih lanjut belanja daerah. 

    Pasalnya Mendagri meminta agar Kepala Daerah mulai menerapkan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 2025. 

    Lewat instruksi tersebut, sejumlah komponen seperti belanja ATK, pernalanan dinas dan biaya perawatan perlu untuk dilakukan eifisensi. 

    “Rekan-rekan silakan nanti melakukan efisiensi kembali. Dipelototin betul belanjanya,” jelasnya saat membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) di Magelang, Jawa Barat, yang dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (22/2/2025). 

    Disamping itu, Tito juga mendorong kepala daerah untuk berkreasi dan berinovasi dalam meningkatkan PAD. Ia mengatakan, bahwa peningkatan PAD dapat bermanfaat untuk menambah kekuatan fiskal APBD. 

    Terlebih, menurut catatan yang dihimpun Kemendagri, terdapat beberapa daerah yang memiliki nilai PAD yang kecil dari realisasi belanja. 

    Disebut, bahwa daerah-daerah tersebut banyak menggantingkan sumber anggarannya dari Transfer Pemerintah Pusat. Sebab itu ia menghimbau agar kepala daerah memiliki sudut pandang untuk meningkatkan PAD.

    “Okeh karena itulah saya mau minta rekan-rekan [kepala daerah] untuk betul-betul pola pikirnya dibalik, bagaimana untuk mencari, menambah pendapatan [PAD],” ucapnya.

  • 4
                    
                        Sempat Batal Ikut Retreat karena Instruksi Megawati, Wali Kota Semarang Agustina Disebut Berangkat ke Magelang
                        Regional

    4 Sempat Batal Ikut Retreat karena Instruksi Megawati, Wali Kota Semarang Agustina Disebut Berangkat ke Magelang Regional

    Sempat Batal Ikut Retreat karena Instruksi Megawati, Wali Kota Semarang Agustina Disebut Berangkat ke Magelang
    Tim Redaksi
    SEMARANG, KOMPAS.com
    – Wali Kota Semarang,
    Agustina Wilujeng
    Pramestuti, akhirnya berangkat ke
    Magelang
    , Jawa Tengah, untuk mengikuti retreat atau pembinaan kepala daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil).
    Keberangkatan ini dilakukan setelah Agustina menunggu arahan dari Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    .
    Keberangkatan Agustina disampaikan oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, saat membuka tradisi Gebyuran Bustaman di Semarang pada Sabtu (22/2/2025).
    “Hari ini saya mewakili Ibu Wali Kota karena beliau sedang mengikuti retret di Magelang,” ungkap Iswar di hadapan para hadirin.
    Retret ini merupakan upaya untuk menyatukan visi dan misi nasional bagi para kepala daerah yang baru dilantik.
    Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai waktu keberangkatan Agustina, Iswar tidak memberikan penjelasan yang jelas.
    “Kayaknya iya, waduh, tidak tahu kapan berangkat ke Magelang,” ujarnya.
    Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi resmi yang meminta seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka.
    Instruksi tersebut tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani Megawati pada Kamis (20/2/2025).
    Dalam surat tersebut, Megawati menekankan agar kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk menghentikan langkah mereka dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Jika sudah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” bunyi instruksi Megawati.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mendagri Tito: Retret di Magelang Penting untuk Masa Depan Daerah

    Mendagri Tito: Retret di Magelang Penting untuk Masa Depan Daerah

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang bukan hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, tetapi juga demi kemajuan daerah masing-masing. 

    Tito menyampaikan, kegiatan ini akan memberikan wawasan yang cukup bagi kepala daerah sebelum menjalani masa jabatan selama lima tahun ke depan.

    “Ini bukan untuk kepentingan pusat, tetapi untuk daerah itu sendiri. Agar kepala daerah memiliki bekal yang cukup sebelum lima tahun ke depan melangkah,” kata Tito saat ditemui seusai membuka pembekalan kepala daerah di lokasi retret, Sabtu (22/2/2025).

    Tito juga menyoroti pentingnya interaksi antarkepala daerah dalam retret yang berlangsung selama tujuh hari. Menurutnya, forum ini menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun hubungan yang lebih cair.

    “Baru satu setengah hari saja mereka sudah saling kenal. Satu kamar ternyata tidak satu daerah. Tadi saya datang ke salah satu tenda, ada yang dari Jawa, ada yang dari timur, gabung dalam satu tenda. Itu yang kita harapkan. Rakyat yang memilih dia, sekarang silakan rakyat yang menilai,” ujarnya.

    Tito juga menanggapi ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam retret di Magelang. Menurutnya, beberapa kepala daerah belum bisa hadir karena kendala perjalanan atau kebijakan dari partai masing-masing. Namun, ia berharap mereka tetap datang atau setidaknya mengirimkan perwakilan.

    “Yang belum ada keterangan bisa masalah gangguan perjalanan atau mungkin kebijakan partainya. Saya menganggap kegiatan retret di Magelang ini sangat-sangat penting,” kata Tito.

  • 55 Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Tunggu Arahan Megawati untuk Gerak ke Arena Retret

    55 Kepala Daerah PDIP Kumpul di Magelang, Tunggu Arahan Megawati untuk Gerak ke Arena Retret

    Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 55 kepala daerah dari PDI Perjuangan termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung sudah berkumpul di Magelang, Jawa Tengah untuk ikut retret. Mereka masih menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk bergerak ke Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil).

    “Ya saya kira semua sudah paham ya, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo saat ditemui seusai acara koordinasi internal di sebuah kafe di Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (22/2/2025).

    Hasto yang juga kader PDIP mengatakan mereka sudah siap ikut retret kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari 2025. “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” tambahnya.

    Menurut Hasto, Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP PDIP maupun Megawati Soekarnoputri.

    “Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” terangnya.

    Hasto mengatakan Pramono Anung juga telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara retret kepala daerah.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara (retret kepala daerah) yang ada di Magelang,” ucapnya.

  • Megawati Halau Kepala Daerah PDIP, Pakar Hukum Tata Negara: Retret Punya Legal Basis Kokoh

    Megawati Halau Kepala Daerah PDIP, Pakar Hukum Tata Negara: Retret Punya Legal Basis Kokoh

    Bisnis.com, JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Makassar, Fahri Bachmid menyikapi kebijakan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari partainya menunda keberangkatan untuk mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah.

    Fahri menilai sebenarnya kegiatan retret kepala daerah memiliki basis legal yang kokoh, serta dapat dipandang sebagai sarana konsolidasi dan sinkronisasi visi-misi kepala daerah dengan program pemerintah pusat. 

    Tak hanya itu, dia juga berujar bahwa retret berguna untuk membangun perspektif, pemahaman, tugas, kewenangan, dan kepemimpinan bagi kepala daerah.

    “Ini sangat urgen agar adanya akselerasi dalam merumuskan kebijakan negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI],” katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (22/2/2025).

    Dia turut menyampaikan retret ini tentunya akan mengafirmasi kepala daerah sebagai state organizer, memberikan aspek wawasan mendalam terkait tugas dan tanggung jawab kepala daerah selaku top executive.

    Kemudian, lanjutnya, memberikan pemahaman terkait tugas pokok kepala daerah, pemahaman Asta Cita, membangun kedekatan emosional antar-kepala daerah, pemahaman soal anggaran daerah, hingga tentang ketahanan nasional ataupun wawasan kebangsaan.

    Fahmi menuturkan, menilik spirit Pasal 376 ayat (3) Undang-undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yakni, agar kepala daerah/wakil kepala daerah dapat dibekali dengan pemahaman yang mencakup aspek teori-teori pemerintahan dan konsep otonomi daerah, pembentukan sikap, watak, mental, dan disiplin sebagai abdi negara.

    “Jadi pada hakikatnya [retret] ini merupakan program pemerintah yang urgen serta strategis atau disebut important and strategic program,” tuturnya.

    Fahri berpendapat, presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara melalui kementerian terkait, secara prinsip melakukan pembinaan dan pengawasan agar penyelenggaraan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    “Dengan demikian agar tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sebagai konsekuensi atas prinsip itu, maka rumusan norma ketentuan Pasal 373 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur adanya rezim atau pranata Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” jelasnya.

    Seperti diketahui, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan para kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti acara retret pada 21-28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang untuk segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertulis dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2/2025).

    Dalam surat yang sama, Presiden ke-5 RI itu mengecam sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan sekjen partainya, Hasto Kristiyanto, terkait perkara korupsi. Megawati mengatakan bahwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah dikriminalisasi oleh KPK di kasus korupsi yang dinilai tidak ada kerugian negaranya.

    “Telah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto di Komisi Pemberantasan Korupsi RI.”

    Sebagai informasi, Hasto resmi ditahan di Rutan KPK dari cabang Rutan Negara Klas I Jakarta Timur. Penahan itu dilakukan untuk keperluan penyidikan selama 20 hari mulai dari 20 Februari hingga 11 Maret 2025.

    “Guna Kepentingan Penyidikan, terhadap tersangka HK dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.