kab/kota: Magelang

  • Rombongan Kepala Daerah PDIP Berangkat ke Magelang, Siap Tunggu Komanda Ibu

    Rombongan Kepala Daerah PDIP Berangkat ke Magelang, Siap Tunggu Komanda Ibu

    PIKIRAN RAKYAT – Sekelompok kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah sampai di Magelang, meski sebelumnya ‘dilarang’ Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk mengikuti Retret di kompleks Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil).

    Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo mengungkapkan, mereka sedang menunggu keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mengenai keikutsertaan dalam retret kepala daerah tersebut.

    Adapun dirinya mengaku sudah siap untuk mengikuti kegiatan orientasi dan pembekalan yang dimaksud, yang sejatinya sudah dimulai sejak Jumat, 21 Februari 2025.

    Ia menambahkan, 55 kepala daerah dari PDI P juga sama siapnya dengan dia, untuk berpartisipasi dalam retret bersangkutan.

    “Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini karena kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan yang masih sangat dinamis di Jakarta,” kata dia, usai gelaran koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, dikutip Minggu, 23 Februari 2025.

    “Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan bahkan kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu,” katanya lagi.

    Hasto melanjutkan, Pramono Anung sudah menghubungi DPP maupun Megawati Soekarnoputri terkait kelanjutan kejelasan status kepesertaan mereka yang diundang.

    “Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retret tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan yang sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita akan mengikuti retret ini dan jadwalnya akan diatur kemudian,” ujarnya.

    “Mas Pram juga berkomunikasi dengan pemerintah maupun berkomunikasi dengan penyelenggara yang ada di Magelang,” ucap dia, menandaskan.

    Surat Instruksi Megawati

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.

    Merdeka!!!

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Sri Mulyani Bakal Isi Materi di Acara Retret Kepala Daerah Hari Ini

    Sri Mulyani Bakal Isi Materi di Acara Retret Kepala Daerah Hari Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan agenda pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer alias Akmil Magelang pada hari ini, Minggu (23/2/2025). 

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menyampaikan hari ini dari jam 10.00 WIB sampai sore dengan dengan materi dari Lemhanas.

    Kemudian jam 19.00 WIB ada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan hadir memberikan materi yg sangat ditunggu para kepala daerah. “Akan banyak bertanya pasti teman-teman soal efisiensi,” katanya dilansir dari Antara.

    Adapun para peserta retret kepala daerah di kompleks lingkungan Akademi Militer (Akmil) mengikuti ibadah sesuai agamanya masing-masing.

    Berdasarkan pantauan di Magelang, Jawa Tengah, Minggu, bagi yang beragama Islam di masjid depan ruang Sudirman, bagi yang beragama Kristen/Katolik di gereja lingkungan Akmil, yang beragama Buddha di Vihara Buddha Dhamma Magelang.

    Bupati Mappi Papua Selatan Kristosimus Yohanes Agawemu menyampaikan terima kasih kepada panitia yang memperhatikan ibadah para peserta.

    “Kami ingin melihat suasana yang baru di luar wilayah, secara khusus kami di Provinsi Papua Selatan, ada suasana keakraban dan keharmonisan, yang kami lihat bahwa ada kerinduan dari setiap orang untuk mendekatkan diri pada Tuhan,” katanya.

    Menurut dia, kegiatan ini bisa menghadirkan kebhinekaan untuk membangun nilai-nilai Pancasila dengan keharmonisan untuk membangun bangsa ini lebih maju ke depan.

  • Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terkait retreat kepala daerah PDIP di Magelang semakin memanas setelah partai berlambang banteng itu melarang kadernya untuk ikut serta.

    Langkah ini memunculkan spekulasi tentang hubungan politik yang semakin tegang antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti dinamika ini melalui unggahannya di platform X.

    Ia mempertanyakan arah politik PDIP ke depan dan menyebut bahwa langkah partai tersebut bisa menjadi penentu dalam konstelasi politik nasional.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik, akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?,” ujar Tommy di X @TOM5helby (23/2/2025).

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungannya kepada PDIP jika partai tersebut memilih untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gue jelas ambil posisi di belakang PDIP kalau mereka berani oposisi. Inget, kalo mereka berani oposisi,” tukasnya.

    Sejauh ini, ramai spekulasi tentang langkah politik PDIP selanjutnya. Apakah partai ini benar-benar akan mengambil sikap sebagai oposisi murni? Atau akan ada kompromi politik di menit-menit terakhir?

    Tommy Shelby sendiri menegaskan bahwa drama politik ini belum selesai.

    “Drama politik belum selesai. Stay tuned,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • Harta Kekayaan Fahmi Muhammad, Bupati Purbalingga Ajak Novi jadi Guru usai Viral Dipecat

    Harta Kekayaan Fahmi Muhammad, Bupati Purbalingga Ajak Novi jadi Guru usai Viral Dipecat

    PIKIRAN RAKYAT – Fahmi Muhammad menjadi pembicaraan terkait Novi dari band Sukatani yang viral dipecat. Vokalis band itu dipecat SD IT Mutiara Hati, Banjarnegara, pada 6 Februari 2025 karena dianggap melanggar aturan usai terbuka auratnya.

    Diduga ada intimidasi polisi pada sekolah tempat mengajar Novi sebelumnya tersebut. Tuduhan mengintimidasi ini dibantah Polda Jawa Tengah dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Padahal sebelumnya, viral sang vokalis menyanyikan lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ untuk menyindir oknum anggota kepolisian.

    Menyikapi hal itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad mengaku siap mengajak sang guru untuk mengajar di tempatnya memimpin. Hal ini diketahui lewat video viral 52 detik yang diunggah akun X (Twitter) @gat***.

    “Saya saat ini sedang retreat di Magelang bersama seluruh kepala daerah di Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral terkait band Sukatani dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan denga isu yang beredar keluarnya Mbak Novi, salah satu guru di sekolah dasar, saya Fahmi Muhammad dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Saya selaku pemerintah daerah siap memfasilitasi,” ucapnya.

    Harta kekayaan Fahmi Muhammad

    Fahmi terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 26 Agustus 2024 saat mencalonkan diri sebagai bupati pada Pilkada 2024. Total LHKPN miliknya adalah Rp11,5 miliar. Berikut rinciannya:

    Tanah Seluas 2215 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp160.000.000 Tanah Seluas 1420 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp404.000.000 Tanah Seluas 1638 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp120.000.000 Tanah Seluas 1278 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp100.000.000 Tanah Seluas 776 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI, Rp300.000.000 Tanah Seluas 142 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp75.000.000 Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp85.000.000 Tanah Seluas 4350 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp775.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp2.019.000.000

    Daftar kendaraan milik Fahmi Muhammad MOBIL, HYUNDAI IONIQ5 SIGNATURE EXTEND BLUE/GRAVITY GOLD MATE OBSIDIAN BLACK Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp779.500.000 MOBIL, DATHASU MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI, Rp50.000.000 MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp55.120.500 MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp14.247.700

    Total kendaraan: Rp898.868.200

    Heboh Lagu Bayar Bayar Bayar hingga Band Sukatani Minta Maaf ke Polisi, Apa Alasannya?

    Katanya Tak Antikritik tapi Band Sukatani ‘Diintimidasi’, Kapolri Akui Ada Miskomunikasi

    Daftar harta lainnya milik Fahmi Muhammad SURAT BERHARGA: Rp1.600.000.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp7.021.543.136

    Total harta kekayaan: Rp11.539.411.336

    Gercep juga Bupati Purbalingga.. pic.twitter.com/7swUWgxNZR— Bang Gatse (@gatse8) February 22, 2025 Profil Fahmi Muhammad Nama lengkap: Fahmi Muhammad Hanif TTL: Tangerang, 2 September 1996 Partai politik: PKS Pekerjaan: Pengusaha, Politikus Almamater: Universitas Brawijaya, Bursa Technical University Turkey

    Demikian harta kekayaan dan profil Fahmi Muhammad, Bupati Purbalingga yang mengajak Novi menjadi guru di wilayahnya. Tawaran ini diungkap setelah viral sang guru dipecat dari tempatnya mengajar di Banjarnegara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Pramono Anung dan Masinton Pasaribu Kumpul di Magelang, Tunggu Instruksi Megawati soal Retret – Halaman all

    Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah.

    Tayang: Minggu, 23 Februari 2025 12:16 WIB

    TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN

    RETRET KEPALA DAERAH – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu melakukan wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribun Network, Jalan Palmerah Selatan, Jakarta Pusat. Dalam wawancara tersebut, Masinton dan Mahmud berbagi pengelaman serunya mengikuti tahapan Pilkada 2024. (TRIBUNNEWS/LENDY RAMADHAN) Kepala daerah PDIP bersiaga di Magelang, siap untuk instruksi Megawati Soekarnoputri terkait kepastian kehadiran di retret kepala daerah. Di antaranya ada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. 

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu dan puluhan kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berkumpul di Magelang, Jawa Tengah.

    Mereka bersiaga menunggu instruksi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait partisipasi mereka dalam retret kepala daerah yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Standby Menunggu Arahan

    Masinton Pasaribu menjelaskan bahwa para kepala daerah PDIP sudah bersiap di Magelang agar dapat segera bergabung dengan rekan-rekan mereka jika Megawati memberikan arahan untuk ikut retret.

    “Kita tetap standby untuk nanti bisa bergabung ketika kami diarahkan,” ujar Masinton, seperti dilansir Kompas TV pada Minggu, 23 Februari 2025.

    Pertemuan dengan Kemendagri

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Irjen Herry Heryawan juga telah menemui para kepala daerah PDIP.

    Dalam pertemuan tersebut, Pramono Anung menyampaikan izin kolektif kepada Kemendagri mengenai kondisi kepala daerah dari PDIP.

    Masinton menyatakan bahwa Kemendagri sangat memahami situasi politik PDIP yang tidak terkait langsung dengan pemerintah.

    “Pak Herimen ketika bertemu dengan Mas Pram tadi menyampaikan bahwa kita izin kolektif sambil tetap standby untuk bergabung,” tambah Masinton.

    Arahan Megawati Sebelum Pelantikan

    Masinton juga mengungkapkan bahwa sebelum pelantikan kepala daerah, Megawati telah memberikan arahan mengenai tugas-tugas yang harus dijalankan oleh kader PDIP di pemerintahan.

    Ia menekankan pentingnya keselarasan antara PDIP dan presiden sebagai kepala pemerintahan.

    “Ibu Mega menegaskan tentang tugas-tugas kader dalam pemerintahan di daerah harus senapas dan sebangun dengan presiden,” jelasnya.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Bupati Purbalingga Beri Tawaran Mengajar untuk Vokalis Band Sukatani Novi – Halaman all

    Bupati Purbalingga Beri Tawaran Mengajar untuk Vokalis Band Sukatani Novi – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif, memberikan tanggapan terkait pemecatan Novi Citra Indriyati, vokalis Band Sukatani yang dikenal dengan nama panggung Twister Angel.

    Diketahui Novi sebelumnya menjadi guru di SDIT Mutiara Hati, Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Menanggapi kabar pemecatan Novi ini, Fahmi Muhammad Hanif menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga siap menerima Novi untuk mengabdi sebagai guru di sekolah-sekolah di Purbalingga.

    Fahmi juga berjanji akan memfasilitasi dan memberi dukungan penuh kepada Novi jika ingin mengabdi sebagai guru di sekolah yang ada di Purbalingga.

    Hal ini diungkap Fahmi di sela-sela kegiatan Retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang, Sabtu (22/2/2025).

    “Berkaitan dengan isu Band Sukatani yang berasal dari Purbalingga yang sedang viral di berbagai media sosial, dan isu yang beredar soal keluarnya Mbak Novi, salah satu guru di Sekolah Dasar.”

    “Berkaitan isu yang beredar keluarnya Mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar, Saya Fahmi Muhammad Hanif Bupati Kabupaten Purbalingga dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi.”

    “Jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. InsyaAllah saya selaku pemerintah Kabupaten Purbalingga siap memfasilitasi dan memberikan support,” kata Fahmi dalam unggahan video di akun media sosial Instagram pribadinya @fahmihnf, Sabtu (22/2/2025).

    Penjelasan Dinas Pendidikan Banjarnegara

    Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara, Teguh Handoko, mengonfirmasi status Novi yang non-aktif dalam Dapodik.

    “Sudah tidak aktif per tanggal 6 Februari 2025. Akan tetapi alasannya apakah karena dipecat atau mengundurkan diri kita belum tahu karena itu adalah wewenang pihak yayasan,” ucap Teguh Handoko saat dihubungi tribunjateng.com, Sabtu (22/2/2025). 

    Menurut dia terkait pemberhentian dan sebagainya merupakan kewenangan pihak sekolah yang diselenggarakan masyarakat (swasta).

     

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Retret Kepala Daerah, Zulhas akan Bahas Pentingnya Kerja Sama Solid dari Kades hingga Menteri – Halaman all

    Retret Kepala Daerah, Zulhas akan Bahas Pentingnya Kerja Sama Solid dari Kades hingga Menteri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan dirinya akan memberi materi dalam retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. 

    Nantinya ia akan menyampaikan pentingnya kerja sama yang solid antara seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari kepala desa (kades), bupati, gubernur, hingga menteri. 

    “Pada tanggal 25 nanti saya akan menyampaikan bahwa kita ini satu tim, mulai dari kades, bupati, gubernur, menteri, komandannya presiden,” kata Zulhas usai mengikuti acara PANRUN 2025, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (23/2/2025).

    Zulhas menegaskan dalam menjalankan tugas pemerintahan, setiap pihak harus bekerja bersama-sama, seperti dalam sebuah tim sepak bola. 

    Jika ada anggota tim yang bekerja sendiri atau bahkan merugikan tim, maka tujuan bersama tidak akan tercapai.

    “Kan enggak bisa sendiri-sendiri, ibarat main bola, main bola kan satu tim. Kalau temennya gol bunuh diri gimana, kan enggak bisa menang gitu,” ujarnya.

    Pesan ini, menurut Zulkifli, menjadi salah satu poin penting yang ingin disampaikan dalam retret kepala daerah. 

    Dia berharap agar seluruh elemen pemerintahan bisa bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

    Diketahui, retret kepala daerah akan digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah selama delapan hari, 21-28 Februari 2025. 

    Terdapat 450 kepala daerah yang berpartisipasi, sisanya 55 kepala belum bergabung dengan berbagai alasan.

     

  • Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?

    Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?

    Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hubungan antara Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    semakin menjadi sorotan, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Apalagi, Megawati langsung mengeluarkan instruksi kepada kader PDI-P yang menjadi kepala daerah untuk menunda partisipasi dalam retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Perintah tersebut pun dinilai sejumlah pihak sebagai langkah politik yang dapat berdampak pada relasi kedua tokoh tersebut.
    Padahal, kedua tokoh tersebut sebelumnya sudah berkali-kali diisukan bakal bertemu.
    Wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sudah beberapa kali mencuat, namun pada akhirnya selalu tak terwujud.
    Terakhir, pertemuan keduanya kembali menjadi isu menjelang ulang tahun Megawati pada Kamis (23/2/2025).
    Tetapi, Prabowo saat itu sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, sehingga tidak menghadiri perayaan tersebut.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan keduanya masih dalam tahap pengaturan jadwal.
    Meski demikian, Prasetyo menyebut Prabowo telah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati.
    Terlepas dari belum terlaksananya pertemuan tersebut, PDI-P menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo selama berorientasi pada kepentingan rakyat.
    Pengamat politik Agung Baskoro menilai instruksi Megawati yang meminta kepala daerah dari PDI-P menunda retreat di Magelang, akan mempertaruhkan hubungan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto.
    Pasalnya, retreat tersebut merupakan inisiatif Prabowo untuk mengumpulkan ratusan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.
    “Relasi Mega-Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung, Jumat (21/2/2025).
    “Karena dari sisi Prabowo, tak berangkatnya kader-kader PDI-P dianggap ‘melawan’ perintah Presiden,” sambungnya.
    Sikap PDI-P ini, kata Agung, juga menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan antara Megawati dan Prabowo, terutama setelah KPK resmi menahan Hasto.
    Sementara itu, dosen komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro menilai langkah Megawati sebagai strategi simbolis untuk menegaskan bahwa otoritas utama kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai pengusung.
    “Ini mengandung pesan simbolis bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah,” ujar Verdy.
    Lebih lanjut, Verdy menyebut instruksi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan politik, terutama dalam konteks penahanan Hasto oleh KPK.
    “Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai,” ucapnya.
    Hal ini bisa menjadi strategi untuk menekan pemerintah terkait kebijakan yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai.
    Senada dengan Verdy, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai langkah Megawati ini bisa menjadi sinyal PDI-P untuk bergerak menuju oposisi.
    “Jika dalam 100 hari masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDI-P,” ujar Ray.
    Dia juga menilai hubungan Prabowo dan PDI-P sudah semakin renggang setelah Prabowo dalam Rakernas Partai Gerindra secara terbuka menyanjung Presiden Joko Widodo, dan menyatakan bahwa tidak semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan.
    Menurut Ray, sikap Prabowo tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI-P.
    “Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI-P,” kata Ray.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

    Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyalami para kepala daerah yang akam masuk ruangan di Magelang, Sabtu (22/2/2025). (ANTARA/Heru Suyitno)

    Mendagri: Kepala daerah perlu belajar soal Akmil bukan militerisme
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 16:19 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kepala daerah perlu belajar soal Akademi Militer tetapi bukan militerismenya.

    “Saya sudah menyampaikan ini kan hanya pinjam tempat saja, kita belajar soal Akmil, bukan militeristiknya. Ada nilai-nilai penting yg juga berlaku di dunia swasta,” katanya, di Magelang, Sabtu.

    Di sini bisa belajar soal disiplin, tadi dites waktu olahraga, bedanya kalau teman Militer dan Polri biasanya jam 5.30 WIB bisa tepat waktu, tadi saat musik baru lama-lama juga mulai ramai.

    “Kita coba mengubah kegiatan ini selama seminggu di sini, di tempat kerja masing ketika, misalnya jam 0900 ya betul jam 09.00 mulai, jangan mundur-mundur lagi. Di daerah saya pernah undangan jam 09.00 mulai jam 12.00, ini kan tidak bagus,” katanya.

    Kemudian kebersihan di lingkungan Akmil ini salah satunya selalu bersih.Di kamar masing-masing, selesai meninggalkan kamar harus dirapikan kembali.

    “Saya juga menyampaikan pentingnya retret ini , di antaranya adalah untuk kepala daerah untuk saling kenal,” katanya.

    Ia menyampaikan, ada kepala daerah di Sultra dia kumpulkan para bupati dan wali kota, sambil santai di lapangan rumput, ngobrol-ngobrol.

    “Di sini ada lima ruangan untuk diskusi kelompok, silakan pakai bergantian, gubernur untuk dikumpulkan wali kota dan bupati,” katanya.

    Ia menuturkan, selama lima tahun menjadi Mendagri pernah datang ke beberapa wilayah yg setahun sampai dua tahun tidak pernah ada rapat, bupati dan wali kota yang dipimpin oleh gubernur.

    “Tidak pernah ada rapat, jadi datang rapat waktu saya datang saja, saya tidak bisa membayangkan bagaimana koordinasinya , jalan sendiri-sendiri,” katanya

    Menurut dia, harusnya rapat tingkat provinsi ini paling tidak 3 sampai 4 bulan sekali. Evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang saling membantu.

    Sumber : Antara

  • Jumlah Peserta Hari Ketiga Retreat Masih Sama, Kader PDI-P yang Bersiaga di Magelang Belum Masuk

    Jumlah Peserta Hari Ketiga Retreat Masih Sama, Kader PDI-P yang Bersiaga di Magelang Belum Masuk

    Jumlah Peserta Hari Ketiga Retreat Masih Sama, Kader PDI-P yang Bersiaga di Magelang Belum Masuk
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Jumlah peserta
    retreat kepala daerah
    di Akademi Militer, Magelang pada hari ketiga, Minggu (23/2/2025) masih tetap yakni 450 orang.
    Wakil Menteri Dalam Negeri,
    Bima Arya
    mengatakan, hingga pagi ini, pukul 08.00 WIB, belum ada tambahan peserta retreat dari kepala daerah yang belum bergabung.
    “Belum ada, kami masih menunggu untuk yang belum bergabung,” ujar Bima Arya saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Minggu.
    Bima juga menegaskan, termasuk para kader PDI-Perjuangan yang saat ini bersiaga di sekitar lokasi retreat untuk bergabung.
    “Ya dari semua lah (termasuk kepala daerah kader PDI-P), kita semuanya,” imbuhnya.
    Sebagai informasi, sebanyak 55 kepala daerah dari kader PDI-Perjuangan berkumpul di sebuah kafe di Magelang untuk mempersiapkan diri mengikuti retreat, Sabtu (22/2/2025).
    Mereka berkumpul setelah mendapat arahan dari pengurus DPP PDI-P Pramono Anung yang juga Gubernur Jakarta.
    “Iya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Pram, Pak Pramono Anung (Gubernur Jakarta), bahwa kita semua ini siap untuk mengikuti retreat, dan waktunya, kapan masuknya akan ditentukan,” kata Walikota Yogyakarta, Hasto Wardoyo.
    Hasto menjelaskan, Pramono Anung juga akan menjadi perwakilan PDI-P untuk membicarakan kelanjutan retreat kepala daerah dengan Kementerian Dalam Negeri.
    “Sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya mewakili kami-kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan-keputusan yang ada di DPP,” kata Hasto.
    Sebelumnya, Ketua Umum PDI-P
    Megawati Soekarnoputri
    menginstruksikan kepala daerah kader PDI-P agar menunda ikut retreat di Akmil Magelang.
    Surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada semua kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.