Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Kader PDIP, Bupati Kutai Barat Posting di Medsos Pakai Seragam Komcad, Hadir Retret di Akmil Magelang? Regional 23 Februari 2025

    Kader PDIP, Bupati Kutai Barat Posting di Medsos Pakai Seragam Komcad, Hadir Retret di Akmil Magelang? Regional 23 Februari 2025

    Kader PDIP, Bupati Kutai Barat Posting di Medsos Pakai Seragam Komcad, Hadir Retret di Akmil Magelang?
    Tim Redaksi
    KUTAI BARAT, KOMPAS.com
    — Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , menginstruksikan kepada kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda keberangkatan mereka ke acara retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
    Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 dengan perihal Instruksi Harian Ketua Umum.
    Retret ini awalnya direncanakan sebagai bagian dari orientasi dan pelatihan untuk memperkuat pemahaman serta kesiapan para kepala daerah dalam menjalankan tugas setelah dilantik.
    Salah satu kader, Bupati Kutai Barat
    Frederick Edwin
    dari PDIP, terlihat memasuki Rindam IV Diponegoro.
    Saat dikonfirmasi mengenai instruksi tersebut, Frederick memilih untuk tidak banyak berkomentar.
    “Belum bisa kasih tanggapan,” ujarnya singkat ketika ditanya oleh
    Kompas.com
    pada Minggu (23/2/2025).
    Meskipun demikian, pantauan menunjukkan bahwa Frederick tetap hadir di Magelang dan bahkan mengunggah aktivitasnya di akun TikTok @frederickedwinthomas.
    Dalam unggahan tersebut, ia mengenakan pakaian resmi
    retret di Akmil
    dan terlihat berdiri dengan sikap sempurna dalam kompi B peleton 2, bersiap untuk memasuki Area Retreat Akmil, Magelang.
    Menanggapi arahan Megawati, Wakil Ketua Bidang Hukum DPD PDI Perjuangan Kaltim, Roy Hendrayanto, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan lebih lanjut.
    “Ya, saya tahu soal itu. Saya pribadi menunggu arahan pimpinan. Pimpinan DPD menunggu arahan dari DPP, kita masih menunggu arahan terkait hal ini,” kata Roy saat dihubungi melalui telepon pada Minggu (23/2/2025).
    Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari DPP PDIP maupun penjelasan lengkap dari Frederick Edwin terkait retret di Magelang tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Heikal Safar Bersyukur Banyak Aktivis HMI Masuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Heikal Safar Bersyukur Banyak Aktivis HMI Masuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Sekadar diketahui berikut ini jumlah rinciannya para kepala daerah yang telah dilantik Presiden Prabowo meliputi 33 orang gubernur dan 33 orang wakil gubernur. Sedangkan yang paling banyak jumlahnya adalah bupati sebanyak 363 orang dan 362 wakil bupati.

    Sementara, sebanyak 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah di 37 provinsi.

    “Alhamdulillh para kepala daerah yang sudah dilantik Presiden Prabowo, hingga saat ini mereka masih berada di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Dalam rangka mengikuti program pemerintah Retret kepala daerah selama satu pekan ke depan,” tutur Heikal.

    Lebih lanjut, Heikal mengatakan, para kepala daerah dilantik berasal dari berbagai latar belakang, antara lain, politisi, birokrat, pengusaha, tokoh agama, akademisi hingga aktivis termasuk aktivis HMI ada 15 menteri serta wamen dan 57 gubernur, bupati hingga wali kota.

    “Mereka semuanya aktivis HMI. Alhamdulillah telah berhasil mengungguli lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu,” ungkap Heikal.

    Bendum Yayasan FAAHMI Heikal menambahkan, para peserta Pilkada 2024 yang telah dilantik Presiden Probowo kini sudah sah mengemban amanah sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di Indonesia tersebut ada 15 menteri serta wamen dan 57 gubernur, bupati hingga wali kota dari aktivis HMI.

    HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta oleh Lafran Pane dan beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta.

  • Diberhentikan dari Guru SD Swasta, Vokalis Sukatani Ditawari Pekerjaan oleh Bupati Purbalingga – Halaman all

    Diberhentikan dari Guru SD Swasta, Vokalis Sukatani Ditawari Pekerjaan oleh Bupati Purbalingga – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati diberhentikan sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Novi dianggap melanggar aturan sekolah dan dipecat sejak Kamis (6/2/2025).

    Polemik pemberhentian kerja Novi mendapat sorotan dari Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif yang sedang mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Fahmi menawarkan Novi untuk bekerja sebagai guru di sekolah negri Purbalingga.

    “Berkaitan isu yang beredar keluarnya mbak Novi dari salah satu guru di sekolah dasar, saya Fahmi Muhammad Hanif Bupati Kabupaten Purbalingga dengan tangan terbuka siap menerima mbak Novi jika mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga,” ucapnya melalui akun Instagram @fahmihnf,  Sabtu (22/2/2025).

    Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Jateng, Siti Farida, mengaku sedang mendalami dugaan diskriminasi dalam pemecatan Novi.

    “Ombudsman berharap semua pihak mengedepankan objektivitas, termasuk dari pihak sekolah atau Dinas Pendidikan dalam melakukan evaluasi dan pemberian sanksi, jika yang bersangkutan statusnya guru,” tuturnya.

    Menurutnya, sanksi pemecatan harus berdasarkan proses peradilan yang berlaku di instansi tersebut.

    “Sanksi berat dapat diberikan jika yang bersangkutan telah diperiksa secara berkeadilan dan terbukti melakukan pelanggaran, atau dapat diberikan pembinaan jika hasil pemeriksaan tidak mengarah pada sanksi berat,” tukasnya.

    Ia menyatakan pihak sekolah tak dapat memberhentikan Novi jika alasannya aktif sebagai seniman yang lantang mengkritik.

    Hal senada diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Uli Parulian Sihombing yang ingin mendalami alasan pelarangan lagu Sukatani serta pemberhentian kerja Novi.

    “Komnas HAM intinya meminta keterangan kepada Polda Jateng, Mabes Polri atas peristiwa tersebut, dan juga mendalami pemberhentian vokalis Sukatani sebagai guru,” tuturnya.

    Uli berharapp semua pihak menghormati kebebasan berpendapat karena diatur dalam undang-undang.

    Penyebab Novi Dipecat

    Kepala SD IT Mutiara Hati, Eti Endarwati, menegaskan pemecatan Novi sebagai guru tak ada hubungannya dengan pelarangan lagu yang berisi kritik terhadap institusi Polri.

    Ia menyatakan Novi dipecat sejak Kamis (6/2/2025) atau sebelum Sukatani membuat video klarifikasi di Instagram.

    “Betul diberhentikan, tetapi yang jadi masalah adalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya.”

    “Tapi yang dilanggar adalah kode etiknya terutama yang berkaitan dengan syariat Islam,” bebernya, Sabtu (22/2/2025), dikutip dari TribunJateng.com.

    Menurutnya, Novi sebagai guru sekolah swasta islam tidak dapat menjaga aurat di luar sekolah.

    “Kode etik sudah disosialiasiskan di awal mendaftar dan dari awal beliau sudah tahu konseksekuensinya.”

    “Jadi kita menemukan di sosmed beliau ada bagian aurat yang terbuka,” tandasnya.

    Novi bekerja sebagai guru di SD IT Mutiara Hati sejak 2022.

    Pihak sekolah kaget mendengar kabar band milik Novi diminta membuat video klarifikasi dan viral di media sosial.

    “Beliau mengajar baik, cuman namanya guru tidak hanya punya kompetensi saja tapi ada nilai-nilai yang kalau melanggar aturan harus dipatuhi dengan segala konsekuensinya dan beliau sudah menyadari itu,” pungkasnya.

    Setelah pemecatan, Novi mendapat surat pengalaman mengajar tapi belum diambil.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Polda Jateng Bantah Intervensi Band Asal Purbalingga Sukatani Imbas Kritik Polisi Lewat Lagu

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Iwan Arifianto)

  • Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    Elite PDIP Bergantian Temui Megawati Soekarnoputri, terkait Penahanan Hasto Kristiyanto?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pasca penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), elite PDIP dikabarkan bergantian mendatangi kediaman Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

    Kedatangan mereka ke rumah pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Kamis (20/2).

    Elite PDIP yang terlihat hadir ke rumah Megawati yakni Ketua DPP PDIP My Esti Wijayati hingga Sukur Nababan. My Esti memasuki rumah Megawati sekitar pukul 11.54 WIB. Sementara, Sukur Nababan tiba di rumah Megawati sekitar pukul 14.00 WIB.

    Mereka tidak melontarkan pernyataan apapun saat memasuki kediaman Megawati. Kedatangan para elite PDIP menemui Presiden ke-5 RI itu secara bergiliran.

    Megawati juga telah mengeluarkan instruksi kepada kader PDIP untuk tidak sembarang bicara terkait kasus Hasto Kristiyanto. Bahkan, Megawati juga mengeluarkan instruksi untuk menunda keberangkatan pembekalan kepala daerah dari PDIP ke Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Juru bicara PDIP, Guntur Romli menyebut, KPK melakukan tindakan sewenang-wenang dengan menahan Hasto Kristiyanto. Ia menduga, KPK dijadikan alat politik balas dendam dari keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Penahanan pada Sdr Sekjen bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan KPK, yang jadi alat politik balas dendam setelah pemecatan Jokowi dan keluarganya,” tegas Guntur kepada wartawan, Kamis (20/2) malam.

  • Kangen Anak Saat Retret Kepala Daerah, Dedi Mulyadi Langsung Antarkan Putrinya ke Hotel

    Kangen Anak Saat Retret Kepala Daerah, Dedi Mulyadi Langsung Antarkan Putrinya ke Hotel

    Magelang, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku kangen anak setelah tiga hari tidak bertemu karena ikut retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Dedi kemudian menyempatkan diri mengantar anaknya ke hotel.

    Dengan bergandengan tangan, Dedi Mulyadi bersama anak perempuannya berjalan menuju mobil dinasnya di halaman parkir gedung golf kompleks Akmil untuk mengantar sang putri ke hotel.

    “Ini mengantar anak ke mobil, iya dong kangen anak dari Jumat (21/2/2025) hingga Minggu atau tiga hari (tidak bertemu),” kata Dedi kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Meski kangen anak, Dedi mengaku tetap semangat mengikuti retret kepala daerah hingga 28 Februari 2025. Menurutnya, retret dapat menambahkan wawasan dan pengalaman sehingga mendukung kinerjanya dalam membangun daerah.

    “Banyak pembelajaran yang kita dapat dan menambah wawasan tentang Indonesia. Menyelaraskan pokok pikiran antardaerah, menyelaraskan pokok pikiran dengan daerah. Dan semuanya dilakukan demi Indonesia maju,” ujar politikus Gerindra itu.

    Retret kepala daerah gelombang satu ini dihadiri 450 kepala daerah terdiri dari gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota, serta wali kota seluruh Indonesia.

    Hingga hari ketiga ini, masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir dalam retret, terutama dari PDI Perjuangan.

  • PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    PDIP Diminta Fokus pada Perjuangan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PDI Perjuangan diminta segera menunjuk pelaksana tugas sekretaris jenderal (Sekjen) baru menggantikan Hasto Kristiyanto.

    Desakan ini muncul agar roda organisasi partai tidak terganggu oleh masalah hukum yang sedang dihadapi Hasto.

    “PDIP harus tetap fokus pada perjuangan untuk rakyat dan tidak boleh terjebak dalam permasalahan individu. Penunjukan Sekjen baru akan memastikan partai tetap solid dan tidak terganggu oleh kasus hukum,” ujar Daddy Palgunadi, aktivis 98 yang kini aktif di Poros 98, Sabtu (23/2/2025).

    Sebelum penangkapan Hasto, kata Daddy, situasi politik Indonesia relatif stabil meski terdapat dinamika di antara partai-partai besar, namun kini tensi kembali meningkat.

    “Jika PDIP benar-benar memilih jalur oposisi, maka pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan lebih besar di parlemen, terutama dalam pengesahan kebijakan-kebijakan strategis,” tandasnya.

    Sebelumnya Hasto Kristiyanto ditangkap KPK pada 20 Februari 2025 kemarin berhasil membuat heboh dan mengguncang dunia politik nasional.

    Sontak penahanan Hasto tersebut memicu gelombang reaksi, baik dari internal PDIP maupun dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut KPK, Hasto terlibat dalam penyuapan kepada seorang pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 2019 untuk mengamankan kursi parlemen bagi Harun Masiku. 

    Selain itu, ia juga dituduh menginstruksikan Harun menghindari penyelidikan serta menghancurkan barang bukti. Harun Masiku sendiri hingga kini masih buron, menambah pelik kasus ini.

    Sebagai respons atas penahanan Hasto, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi yang melarang seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menghadiri program retret kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Presiden Prabowo di Magelang. 

    Pascapenangkapan tersebut, tagar #hastobiangkerok jadi trending topik di media sosial X (Twitter).
     
     
     
     
     

  • Bima Arya: 47 Kepala Daerah Belum Gabung Retret Magelang

    Bima Arya: 47 Kepala Daerah Belum Gabung Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan perkembangan terbaru mengenai kehadiran kepala daerah dalam program retreat yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Hingga saat ini, kata Bima masih terdapat 47 kepala daerah yang belum hadir untuk mengikuti pembekalan tersebut

    “Enggak ada perubahan, tetap di angka yang sama. Masih menunggu 47 kepala daerah yang belum hadir,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Ketika ditanya apakah sudah ada kabar mengenai para kepala daerah yang belum hadir, Bima Arya menyebut bahwa pihaknya masih menunggu kepastian lebih lanjut. 

    Termasuk, Bima menekankan terkait jumlah kader PDIP yang hadir dalam retreat tersebut, Wamendagri tidak memberikan angka pasti tetapi menyebut bahwa sebagian sudah bergabung. 

    “Ya itu kan artinya angkanya [masih sama seperti sebelumnya] ya sebagian juga sudah ada, sudah bergabung di sini,” jelasnya.

    Dalam rangkaian kegiatan retreat ini, juga disiapkan sesi pre-test bagi para peserta sebelum sesi utama dimulai. 

    Kendati demikian, dia menilai bahwa engan masih adanya kepala daerah yang belum hadir, pemerintah terus berupaya memastikan keterlibatan penuh para peserta dalam program retreat ini demi meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    “Ya kan temen-teman panitia mengatur ada beberapa kali pre-test sebelum sesi dimulai. Lebih kepada melalui gawai masing-masing. Secara online bisa lebih praktis dan hasilnya lebih cepat bisa dilihat,” pungkas Bima Arya.

  • Nanti Malam Bakal Seru, Kepala Daerah Tunggu Petuah Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran

    Nanti Malam Bakal Seru, Kepala Daerah Tunggu Petuah Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah hari ketiga di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Sri Mulyani akan memberi pembekalan terkait pengelolaan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada para kepala daerah pada malam nanti.

    “Jam 19.00 WIB insyaallah Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani akan hadir memberikan materi yang sangat ditunggu oleh teman-teman kepala daerah,” kata Bima Arya kepada wartawan di kompleks Akmil.

    Menurut Bima, materi pembekalan oleh Menkeu Sri Mulyani akan berlangsung seru, karena kemungkinan bakal banyak pertanyaan muncul dari para kepala daerah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di pemerintah pusat, tetapi ada sejumlah pos anggaran di pemerintah daerah ikut terkena pemangkasan.

    Kepala daerah yang baru dilantik tentu harus menyesuaikan kinerjanya dengan kebijakan tersebut. Bahkan ada kemungkinan mereka tidak akan bisa leluasa merealisasikan janji kampanyenya karena terbatasnya anggaran.

    Kepala daerah juga harus menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Kepala daerah bisa memanfaatkan pertemuan dengan Sri Mulyani dalam retret di Akmil untuk bertanya terkait hal-hal tersebut.

    “Banyak bertanya pasti soal efisiensi, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa menjadi panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi, menyusun RPJMD, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Retret kepala daerah hari ketiga ini diawali dengan peribadatan bersama di rumah ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan oleh Lemhanas.

    Retret kepala daerah gelombang satu ini dihadiri 450 kepala daerah. Masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir terutama dari PDI Perjuangan.

  • Para Ketua DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati Siang Ini

    Para Ketua DPP PDIP Kembali Sambangi Rumah Megawati Siang Ini

    Jakarta –

    Sejumlah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan kembali menyambangi kediaman Ketum Megawati Soekarnoputri siang ini di Teuku Umar, Jakarta Pusat. Mereka di antaranya Ketua DPP PDIP MY Esti Wijayati hingga Sukur Nababan.

    Pantauan detikcom di kediaman Megawati, Jl. Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2025) sejumlah Ketua DPP PDIP sudah hadir di lokasi pukul 11.54 WIB. MY Esti yang juga pimpinan di Komisi X DPR RI irit bicara ketika dihampiri oleh wartawan, ia hanya melempar senyum.

    Tak berselang lama, sekitar pukul 13.38 WIB, Ketua DPP bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan juga terlihat di lokasi. Ia menggunakan mobil berpelat nomor DPR RI 182-01 ketika sampai di rumah Megawati.

    Sukur juga tak mengucapkan sepatah kata pun ke awak media. Ia langsung memasuki rumah Megawati usai turun dari mobil, kedua tokoh ini hingga pukul 14.01 WIB belum terlihat meninggalkan lokasi.

    Diketahui, selama dua hari berturut-turut Sejumlah elite PDIP menyambangi kediaman sang Ketum di Teuku Umar. Kehadiran mereka terpantau usai beredarnya arahan dari Ketum PDIP terkait penundaan retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu tertuang dalam instruksi Megawati dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP, Guntur Romli, membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    Instruksi ini muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis (20/2) pukul 18.08 WIB.

    KPK sudah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024. Kini, Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

    (dwr/gbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PDI-P menegaskan, partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini dianggap perlu dalam rangka menjalankan fungsi
    check and balance
    .
    Hal itu disampaikan Juru Bicara PDI-P Guntur Romli saat ditanya mengenai sikap partai, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Sejak rakernas V 2024 hingga detik ini, PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga sikap politik ini. Kalau pun ada perubahan sikap politik, akan dibahas di Kongres nanti,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Minggu (23/2/2025).
    Meski begitu, Guntur menekankan pihaknya tak mau menggunakan istilah oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuasaan pemerintahan.
    Menurut Guntur, posisi ini penting diambil PDI-P agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
    “Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga
    checks and balances,
    pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan,” kata Guntur.
    “Ada adagium klasik dari Lord Acton:
    Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
    Kekuasaan tanpa
    checks and balances
    akan melahirkan absolutisme,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Diketahui, Hasto berstatus tersangka dalam dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Setelah itu, Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Saat konferensi pers pernyataan sikap PDI-P soal penahanan Hasto pada Kamis malam, Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan bahwa Megawati tidak menunjuk pengganti sementara Hasto sebagai Sekjen partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.