Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Zulhas Pertanyakan Putusan MK yang Ungkap “Cawe-cawe” Mendes Yandri di Pilkada Serang

    Zulhas Pertanyakan Putusan MK yang Ungkap “Cawe-cawe” Mendes Yandri di Pilkada Serang

    Zulhas Pertanyakan Putusan MK yang Ungkap “Cawe-cawe” Mendes Yandri di Pilkada Serang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN)
    Zulkifli Hasan
    mempertanyakan putusan
    Mahkamah Konstitusi
    (MK) yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang, Banten.
    Kendati demikian, Zulhas, sapaan akrabnya, mengaku akan tetapi mengikuti putusan MK tersebut.
    “Ya kita pertanyakan, tetapi kan sudah final. Ya tentu kita siap,” kata Zulhas saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
    Zulhas tidak membeberkan lebih jauh mengenai alasan yang membuatnya mempertanyakan putusan MK.
    Diketahui, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
    Putusan ini dijatuhkan setelah MK menemukan adanya campur tangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
    Yandri Susanto
    , yang diduga ikut terlibat memenangkan sang istri,
    Ratu Rachmatu Zakiyah
    , di Pilkada Serang 2024.
    Adapun bukti keterlibatan Yandri diungkap dalam putusan bahwa ia telah mengerahkan kepala desa untuk mendukung istrinya.
    Hakim MK Enny Nurbaningsih menyatakan, posisi kepala desa secara struktural berada di bawah koordinasi Kementerian Desa.
    Dengan Yandri menjabat sebagai menteri, sulit menghindari adanya pengaruh langsung terhadap para kepala desa.
    “Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” jelas Enny.
    Yandri dan Ratu juga terbukti menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang yang digelar di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024, sekitar satu bulan sebelum hari pemungutan suara.
    Dalam persidangan, Kepala Desa Bojong sekaligus Sekretaris DPC Apdesi Serang, Hulman, memberikan kesaksian bahwa dukungan kepala desa terhadap paslon Ratu-Najib Hamas menguat setelah pertemuan tersebut.
    Ia mengungkapkan, Yandri aktif berkoordinasi dengan tim pemenangan Ratu-Najib Hamas usai Rakercab digelar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapat Usai Retreat 

    Kemendagri Keluarkan Surat Edaran Efisiensi Belanja Daerah, Bupati Bogor Bakal Gelar Rapat Usai Retreat 

    JABAR EKSPRES – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran untuk menindaklanjuti perihal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    SE Nomor 900/833/SJ itu dijelaskan tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

    Menindaklanjuti SE tersebut, Bupati Bogor Rudy Susmanto akan mengadakan rapat bersama seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD sepulang dari Retret kepala daerah.

    BACA JUGA: Buntut Efisiensi Anggaran, OPD Ini Justru Bakal Ketiban Untung!

    Dia menambahkan, dalam kegiatan retret yang diikutinya untuk menyelaraskan frekuensi arah pembangunan bersama-sama.

    Rudy Susmanto mengatakan, dalam retreat yang sedang berjalan, dirinya menyamakan frekuensi arah pembagunan bersama-sama mulai dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten sampai Pusat.

    “Insya Allah sepulang kami dari Magelang kami akan rapat bersama seluruh Jajaran SKPD dan DPRD,” kata Rudy saat dihubungi Jabarekspres, Selasa (25/2).

    Diketahui, SE dari Kemendagri tersebut diterbitkan pada 23 Februari lalu.

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran untuk Sekolah dan Pertanian, Benarkah?

    Pada nomor dua dalam SE, Kemendagri memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

    Langkah yang tercantum pada nomor dua yakni, membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seremonial/focus group discussion.

    Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah, membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium sesuai peraturan undang-undang yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.

    BACA JUGA: Gubernur Dedi Mulyadi Prioritaskan Efisiensi Anggaran untuk Kebutuhan Rakyat

    Mengurangi belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output terukur, fokus alokasi anggaran belanja pada terget kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

    Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

    Lalu, melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran, DPRD KBB Mengaku Bakal Tiadakan Rapat di Luar Kantor

  • 10 Viral Siswa SD Praktik Renang di Lantai Sekolah, Dedi Mulyadi: Tak Paham Esensi Pendidikan Bandung

    10 Viral Siswa SD Praktik Renang di Lantai Sekolah, Dedi Mulyadi: Tak Paham Esensi Pendidikan Bandung

    Viral Siswa SD Praktik Renang di Lantai Sekolah, Dedi Mulyadi: Tak Paham Esensi Pendidikan
    Editor
    KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat,
    Dedi Mulyadi
    , menanggapi viralnya video siswa SD yang melakukan praktik
    renang
    di halaman sekolah.
    Menurut dia, kejadian tersebut tidak seharusnya terjadi jika para guru memahami esensi pendidikan yang sebenarnya.
    Dedi Mulyadi menegaskan, permasalahan utama bukan pada aktivitas renangnya, melainkan pada biaya yang sering dikeluhkan oleh orangtua siswa.
    Ia mengkritik praktik kolektivitas pembayaran tiket renang yang dikoordinasikan oleh guru bekerja sama dengan pengelola kolam renang.
    Sebelumnya, sebuah video yang memperlihatkan puluhan siswa SD berbaring di lapangan sekolah sambil menirukan gerakan berenang menjadi viral di media sosial.
    Dalam video tersebut, narasi yang menyertainya menyebutkan bahwa kegiatan
    renang di sekolah
    dilakukan di darat akibat adanya larangan praktik berenang.
    “Imbas dihentikannya kegiatan renang karena banyak orangtua protes. Praktik renang dilaksanakan di lapangan,” demikian bunyi tulisan narasi dalam video.
    Narasi tersebut juga menyinggung bahwa biaya renang seharusnya bisa dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
    “Padahal ada Dana BOS, untuk SD minimal dapat Rp 900.000 per siswa dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran/ekstrakurikuler,” lanjut tulisan tersebut.
    Menanggapi hal ini, Dedi Mulyadi memberikan komentarnya di sela kegiatan retreat di Akademi Militer Magelang.
    “Saya melihat postingan guru olahraga yang memperlihatkan anak-anak sedang berenang di atas lantai dan di atas meja,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari TikTok @dedimulyadiofficial, Selasa (25/2/2025).
    Ia menyatakan ia memahami tujuan dari pembuatan video tersebut, tetapi justru melihatnya sebagai indikasi bahwa guru yang bersangkutan tidak memahami esensi pendidikan dengan baik.
    “Namun, justru itu melambangkan bahwa guru tersebut tidak mengerti esensi pendidikan dan arah pendidikan,” ujarnya.
    Dedi Mulyadi juga mengingatkan bahwa banyak alternatif pelajaran olahraga selain renang yang bisa diajarkan kepada siswa, seperti lari, jalan kaki, voli, sepak bola, tenis meja, serta berbagai olahraga lainnya, termasuk senam.
    Menurut dia, seharusnya kegiatan renang tetap dapat dilakukan tanpa keterlibatan guru dalam urusan pembayaran tiket.
    “Jadi, guru bisa tetap melakukan kegiatan renang tanpa harus mengurus tiket siswa. Cukup tunggu saja di kolam renang, biarkan siswa membeli tiket sendiri dan datang dengan kesadaran penuh,” katanya.
    Dedi Mulyadi juga menegaskan agar renang tidak dijadikan kegiatan wajib jika orangtua siswa merasa keberatan secara finansial.
    “Jika orangtua tidak mampu membiayai renang, masih banyak pembelajaran lain yang bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya,” ucapnya.
    Sementara itu, Kepala SD Negeri Pinayungan II, Mimi Martiningsih, membantah narasi yang beredar di media sosial.
    Menurut dia, video tersebut hanya menampilkan simulasi sebelum praktik renang sebenarnya di kolam.
    “Itu hanya simulasi saja. Nanti praktiknya bukan di darat, tetapi di air. Masa renang di darat?” kata Mimi, Selasa (25/2/2025).
    Ia menjelaskan bahwa teori renang memang diajarkan di sekolah selama beberapa minggu sebelum praktik langsung di kolam renang.
    “Pertama belajar di sekolah dulu, baru kemudian praktik di tempat renang,” tuturnya.
     
    Artikel ini telah tayang di TribunnewsBogor.com dengan judul Viral Siswa SD Renang di Lapangan Sekolah, Demul Kesal, Sebut Guru Tidak Mengerti Esensi Pendidikan, Penulis: Vivi Febrianti | Editor: Vivi Febrianti
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kota Bogor Dihantui Bencana, Dedie Rachim Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana

    Kota Bogor Dihantui Bencana, Dedie Rachim Ingatkan Pentingnya Mitigasi Bencana

    JABAR EKSPRES – Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, menekankan pentingnya kewaspadaan serta persiapan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko, meminimalkan dampak, dan memastikan respons yang efektif. Hal itu disampaikannya disela kegiatan retret kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

    Pihaknya mencatat setiap tahun, Kota Bogor menghadapi sekitar 1.000 kejadian bencana, termasuk angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran, pohon tumbang, banjir, dan banjir lintasan.

    Dedie menyebut, salah satu upaya yang direncanakan adalah normalisasi saluran air, drainase, kali, dan sungai di seluruh wilayah Kota Bogor untuk mencegah banjir dan banjir lintasan.

    Untuk itu, ia menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera memetakan lokasi prioritas yang memerlukan perbaikan guna mengurangi risiko bencana.

    BACA JUGA:Masuk Masa Peralihan Musim, BPBD Mulai Mitigasi Bencana Hidrometeorologi

    Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mendorong pemberdayaan bank sampah di tingkat RT. “Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bogor agar tidak lagi membuang sampah ke sungai. Sehingga potensi bencana bisa kita kurangi,” tegas Dedie.

    Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

    “Kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah harus lebih bijak lagi, untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mulai secara masif memberdayakan dan menyiapkan bank sampah dari tingkat RT.” ungkapnya.

    Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berharap dapat mengurangi frekuensi dan dampak bencana yang terjadi setiap tahunnya, serta meningkatkan kualitas hidup warganya melalui lingkungan yang lebih bersih dan aman. (YUD)

  • Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Pramono dkk Ikut Retret, PAN: Kami Harap Tanda Tanya di Masyarakat Selesai

    Jakarta –

    Waketum PAN Eddy Soeparno menanggapi gabungnya Gubernur Jakarta Pramono Anung dan para kepala daerah PDIP di retret Magelang. Eddy menilai ketidakhadiran kepala daerah PDIP sempat menimbulkan tanda tanya publik.

    “Saya pikir begini, dari awal kan kita sudah paham bahwa retret itu adalah program yang dilaksanakan, sudah dilakukan oleh pemerintah, sudah terkomunikasikan sejak awal bahkan sebelum pelantikan daripada kepala daerah. Jadi kepala daerah pun akan memetik banyak manfaat dari pelaksanaan retret itu,” kata Eddy Soeparno di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/2/2025).

    Eddy mengatakan bergabungnya kepala daerah dari PDIP menunjukkan suasana yang sejuk. Ia mengatakan suasana politik yang menjadi tanda tanya publik akhirnya terpecahkan.

    “Ini kan menunjukkan sebuah kesejukan politik ya, karena memang kita melihat bahwa ketidakhadiran dari sebagian Kepala Daerah dari PDIP tentu itu membangun tanda tanya yang besar, mengapa tidak hadir meskipun dugaan-dugaan sudah ada,” ujar Eddy.

    “Tetapi intinya karena sejak kemarin sudah bergabung, kami berharap bahwa dinamika politik ataupun suasana politik yang sebelumnya banyak menjadi tanda tanya di masyarakat, itu sudah bisa terselesaikan dengan kehadiran teman-teman dari PDIP, kepala daerah yang sudah hadir,” sambungnya.

    Adapun hampir seluruh kepala daerah kader PDIP sudah bergabung ke rangkaian retret kepala daerah di Akmil Magelang, walaupun sebagian dari mereka menyusul. Salah satu yang menyusul adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Diketahui perintah Ketum PDIP Megawai Soekarnoputri sempat meminta mereka untuk menunda untuk datang ke retret. Namun, pada akhirnya satu per satu akhirnya hadir.

    Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, yang merupakan anak Pramono juga terlihat sudah hadir. Lalu Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat, Bupati Semarang Ngesti Nugroho, Bupati Demak Eisti’ana.

    Kemudian, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno, dan Bupati Karanganyar Rober Christanto. Kemudian dari Jawa Timur antara lain Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko.

    (dwr/fca)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Kemendagri Akan Awasi PSU Pilkada Serang Usai Terungkapnya Cawe-cawe Mendes ke Kepala Desa

    Kemendagri Akan Awasi PSU Pilkada Serang Usai Terungkapnya Cawe-cawe Mendes ke Kepala Desa

    Kemendagri Akan Awasi PSU Pilkada Serang Usai Terungkapnya Cawe-cawe Mendes ke Kepala Desa
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri
    Tito Karnavian
    akan memberikan pengawasan terkait pemilihan suara ulang (PSU) yang akan digelar untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang, Banten.
    Hal ini berkaitan dengan dibuktikannya keterlibatan kepala desa yang dikerahkan oleh Menteri Desa,
    Yandri Susanto
    , untuk memenangkan istrinya,
    Ratu Rachmatu Zakiyah
    , dalam Pilkada Serang.
    “Nanti Menteri Dalam Negeri akan memberikan pengawasan,” kata Tito saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
    Dia juga menjelaskan, pemungutan suara ulang nantinya adalah domain dari Badan Pengawas Pemilu dan penyelenggara pemilu lainnya, termasuk sanksi keterlibatan kepada desa yang telah dibuktikan dalam putusan MK, Senin (24/2/2025) kemarin.
    “Nah, urusan dari Bawaslu ini otomatis nanti akan ada yang memberikan sanksi kepada kepala desa, itu adalah para bupati/walikota. Tingkatnya di sana,” tandasnya.
    Pemberitaan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang, Banten, untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).
    Putusan ini dijatuhkan setelah MK menemukan adanya campur tangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang diduga ikut terlibat memenangkan sang istri, Ratu Rachmatu Zakiyah, di Pilkada Serang 2024.
    Adapun bukti keterlibatan Yandri diungkap dalam putusan bahwa ia telah mengerahkan kepala desa untuk mendukung istrinya.
    Hakim MK, Enny Nurbaningsih, menyatakan, posisi kepala desa secara struktural berada di bawah koordinasi Kementerian Desa.
    Dengan Yandri menjabat sebagai menteri, sulit menghindari adanya pengaruh langsung terhadap para kepala desa.
    “Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal,” jelas Enny.
    Yandri dan Ratu juga terbukti menghadiri Rapat Kerja Cabang (Rakercab) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Serang yang digelar di Hotel Marbella Anyer pada 3 Oktober 2024, sekitar satu bulan sebelum hari pemungutan suara.
    Dalam persidangan, Kepala Desa Bojong sekaligus Sekretaris DPC Apdesi Serang, Hulman, memberikan kesaksian bahwa dukungan kepala desa terhadap paslon Ratu-Najib Hamas menguat setelah pertemuan tersebut.
    Ia mengungkapkan, Yandri aktif berkoordinasi dengan tim pemenangan Ratu-Najib Hamas usai Rakercab digelar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan Bandung

    4 Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan Bandung

    Viral Kades Wiwin Geli Bawa Nasi Kotak, Bupati Bogor Ambil Tindakan
    Editor
    KOMPAS.com
    –
    Bupati Bogor

    Rudy Susmanto
    menanggapi soal riuh Kepala Desa (
    Kades
    ) Gunung Menyan Wiwin Komalasari yang menjadi perbincangan warganet karena dinilai melontarkan perkataan nyinyir saat menerima
    nasi kotak
    pada sebuah acara.
    Rudy Susmanto mengambil tindakan untuk membina
    Kades Gunung Menyan
    Wiwin Komalasari. 
    Rudy dalam keterangannya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/2/2025), telah menginstruksikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Renaldi Yushab Fiansyah untuk memberi pembinaan terhadap Wiwin.
    Di tengah aktivitasnya mengikuti retreat kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rudy mengingatkan jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial.
    “Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, jangan sampai terulang lagi,” ujar Rudy Susmanto, seperti dikutip dari
    Antara
    .
    “Saya imbau juga kepada pejabat publik di lingkungan Pemkab Bogor untuk lebih berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media sosial,” tuturnya.
    Sementara itu,
    Kades Wiwin Komalasari
    menyampaikan klarifikasi melalui akun TikTok pribadinya, @ratuwk1414, setelah dirinya viral di beberapa akun media sosial.
    Ia mengaku tidak memiliki niatan untuk menghina nasi boks, melainkan hanya bercanda.
    Ia menyampaikan permintaan maaf dan mengaku akan lebih berhati-hati.
    “Kita dapat makan itu kan di besek dan kita tidak makan di sana, melainkan dibawa, ditenteng, dan dibawa seru-seruan dan senang
    gitu
    ,” kata Wiwin.
    Sebelumnya, tayangan video Wiwin ketika hadir dalam acara penyambutan Bupati-Wakil Bupati Bogor Periode 2025-2030 di Lapangan Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Kamis (20/2), beredar di media sosial.
    Dalam video itu, terdengar Wiwin tertawa dan mengomentari nasi kotak yang dibagikan dalam acara Bupati Bogor.
    Banyak warganet yang menganggap candaan tersebut tidak pantas.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Airlangga Minta Kepala Daerah Ciptakan Lapangan Kerja Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Halaman all

    Airlangga Minta Kepala Daerah Ciptakan Lapangan Kerja Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi pembicara pada Orientasi Kepemimpinan bagi Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang digelar sejak 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. 

    Dirinya menyampaikan sejumlah hal penting kepada para pimpinan daerah. 

    Hal tersebut diantaranya terkait upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata yang pada akhirnya dapat berperan besar dalam menyokong pertumbuhan ekonomi nasional. 

    “Elektronifikasi daerah ini ada beberapa contohnya mengenai perpajakan di beberapa daerah. Infrastruktur digital penting, mendorong UMKM penting, meningkatkan tax ratio penting,” ujar Airlangga melalui keterangan tertulis, Selasa (25/02/2025).

    Selanjutnya, Airlangga juga meminta seluruh Pimpinan Daerah untuk terus berupaya menciptakan lapangan kerja dengan memanfaatkan sejumlah program yang telah diinisiasi Pemerintah Pusat. 

    Program ini seperti pemanfaatan supertax deduction untuk membentuk tenaga kerja yang kompeten dan sesuai kebutuhan industri. 

    Lalu pemanfaatan KUR bagi pelaku UMKM untuk mengeskalasi bisnisnya hingga pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

    “Untuk penciptaan lapangan kerja, ini harus SDM yang sesuai dengan potensi daerah,  kemudian mendukung iklim investasi, dan juga yang terkait dengan evaluasi dan 
    produktivitas tenaga kerja,” kata Airlangga. 

    Terkait dengan KUR, Pemerintah kembali melanjutkan program tersebut pada tahun ini dengan target sebesar 300 triliun rupiah. 

    Airlangga menyampaikan agar sektor padat karya industri kreatif di seluruh daerah untuk terus didorong agar para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing di pasar industri yang lebih besar. 

    Sementara itu, terkait dengan KUR, Pemerintah kembali melanjutkan program tersebut pada tahun ini dengan target sebesar 300 triliun rupiah.

    Airlangga menyampaikan agar sektor padat karya industri kreatif di seluruh daerah untuk terus didorong agar para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing di pasar industri yang lebih besar.

    “Kemudian berikutnya hilirisasi, arahan Bapak Presiden, ini sudah dipetakan per daerah, jenisnya apa, komoditasnya apa. Ini diharapkan bisa didorong oleh daerah karena tidak hanya untuk industri besar, tetapi industri menengah pun bisa. Sehingga ini bisa mendorong  ekspor, bisa dikaitkan dengan industri kreatif yang tadi,” ungkap Airlangga.

    Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menjelaskan tentang peranan KEK dalam peningkatan perekonomian wilayah.

    Selain keberadaan KEK yang telah berhasil  dalam pengembangannya, dirinya juga menyampaikan sejumlah KEK yang masih perlu didorong pengembangannya.

    “Jadi, kalau Pak Presiden selalu bicara ICOR, Incremental Capital Output Ratio, kalau bicara  di nasional kita masih sekitar 6, tetapi kalau kita bicara di Weda Bay, ICOR-nya 2. Maka, kalau seluruh daerah mengembangkan kawasan ekonomi ini didukung maka ICOR secara nasional target Pak Presiden ke ICOR 4, insyaallah bisa capai,” pungkas Airlangga.

  • Lonceng Dibunyikan Mendagri, Kepala Daerah di Retreat Mulai Makan Siang

    Lonceng Dibunyikan Mendagri, Kepala Daerah di Retreat Mulai Makan Siang

    loading…

    Suasana disiplin ala tentara menyelimuti retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Suasana disiplin ala tentara menyelimuti retreat kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya terlihat pada saat para kepala daerah menjalani sesi makan yang dimulai dengan bunyi lonceng.

    Prosesi makan siang di hari kelima retreat kali ini, Selasa (25/2/2025), dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dari video yang diterima SindoNews, terdengar dua kali bunyi lonceng pertama sebagai penada berdoa sebelum makan.

    Kemudian, bunyi lonceng kedua sebagai penanda makan dimulai. “Selamat makan,” kata Tito setelah membunyikan lonceng pertanda makan dimulai yang diikuti oleh para kepala daerah.

    Menurut jadwal agenda makan siang para kepala daerah itu sekitar pukul 12.30 WIB. Tempat untuk para kepala daerah makan kali ini berada di Ruang AH Nasution.

    Para kepala daerah juga tampak duduk dengan tertib dan makan bersama dalam suasana yang sangat terorganisir. Setelah makan siang, para kepala daerah diberi waktu singkat untuk beristirahat sebelum melanjutkan sesi paparan berikutnya.

    Pola disiplin ala militer ini menjadi salah satu ciri khas retreat, yang diharapkan dapat mengajarkan pentingnya manajemen waktu dan ketertiban dalam menjalankan tugas sehari-hari, yang sangat dibutuhkan dalam mengelola pemerintahan.

    (rca)

  • Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Menko Perekonomian memberikan sambutan di Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025) Foto: Puspen Kemendagri RI

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan semangat kepada pemerintah daerah agar menggali berbagai potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan di acara  Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin kemarin dan dirilis resmi Puspen Kemedagri, Selasa (25/2/2025).

    Airlangga menegaskan, pemeritahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan agregat dari hasil capaian seluruh daerah. Ia juga membeberkan sejumlah daerah yang pertumbuhannya di atas rerata nasional. Daerah itu di antaranya Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

    “Saya katakan pertumbuhan ekonomi itu agregat pertumbuhan daerah. Pertumbuhan yang di atas nasional biasanya ada industrinya, ada hilirisasinya,” ujarnya

    Diungkapkan sejumlah daerah yang ekonominya di bawah rerata nasional. Kondisi tersebut akibat sejumlah aspek, seperti akses transportasi yang sulit sehingga tak mudah dijangkau. Karena itu, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar daerah yang ekonominya masih terbilang rendah dapat meningkat.

    Iapun menyebutkan berbagai potensi yang dapat terus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) seperti pariwisata dan industri kreatif. Kepala daerah berperan penting dalam mendukung pengembangan berbagai potensi seperti sektor pariwisata agar menjadi prioritas pembangunan.

    “Kami mohon Bapak dan Ibu gubernur, bupati, wali kota untuk mendorong ini (pariwisata). Karena ini adalah penghasil dolar, nah dengan dolar yang masuk kita berharap memperkuat stabilitas,” jelasnya.

    Di lain sisi, kepala daerah juga perlu terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sejalan dengan potensi daerah.

    Selain itu, kepala daerah dapat mendorong kemudahan berinvestasi dan iklim usaha yang kondusif. Kepala daerah juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

    Dalam meningkatkan perekonomian, kepala daerah juga diimbau untuk mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, tak sedikit masyarakat yang berhasil menjalankan usahanya berkat dukungan KUR. “Mohon para gubernur, bupati, wali kota bisa dorong UMKM,” pungkasnya.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta