kab/kota: Magelang

  • Sudah Dibuka Mudik Gratis Jateng 2025 via BUS dan Kereta Api! 

    Sudah Dibuka Mudik Gratis Jateng 2025 via BUS dan Kereta Api! 

    Daftar di Sini Mudik Gratis Jateng 2025 via BUS dan Kereta Api! 

    TRIBUNJATENG.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mengadakan program Mudik Lebaran Gratis tahun 2025 bagi warga Jawa Tengah yang berdomisili di Jabodetabek. Berikut informasi terkait pendaftaran dan persyaratannya:

    Pendaftaran:

    Armada Bus: Pendaftaran dibuka mulai Senin, 24 Februari 2025, pukul 12.00 WIB hingga kuota terpenuhi.

    Armada Kereta Api: Pendaftaran dibuka mulai Senin, 3 Maret 2025, pukul 12.00 WIB hingga kuota terpenuhi.

    Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi PEDA MATENG di https://pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id/.

    Syarat dan Ketentuan Pendaftar:

    Diutamakan memiliki KTP Jawa Tengah atau lahir di Jawa Tengah.
    Pendaftaran per keluarga/kelompok maksimal 4 orang.
    Calon pemudik kereta api wajib terdaftar dan telah melakukan perekaman pengenalan wajah (face recognition) yang diberlakukan di setiap stasiun.
    Bekerja di sektor informal dengan penghasilan rendah, seperti asisten rumah tangga, pedagang kecil/asongan, buruh, pengemudi bajaj/online, penyandang disabilitas, dll.
    Pelajar/mahasiswa harus melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kampus.
    Penyandang disabilitas dan lansia (usia di atas 60 tahun) dapat mendaftar dengan datang langsung ke kantor Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah di Jl. Darmawangsa VIII No.26, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

    Dokumen yang Harus Diunggah:

    Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Identitas Anak (KIA).
    Kartu Keluarga (KK) bagi pendaftar satu keluarga/kelompok.
    Bukti pekerjaan sesuai persyaratan, seperti foto di lokasi kerja, foto tanda pengenal/ID pekerja, foto akun ojek online, atau foto saat berjualan.

    Dokumen diunggah dalam format JPG/PDF dengan ukuran maksimal 5 MB dan harus terbaca jelas.

    Jadwal Keberangkatan:

    Armada Bus: Berangkat pada Rabu, 26 Maret 2025, dari Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur. Daftar ulang dimulai pukul 07.00 WIB.

    Armada Kereta Api:

    KA Jaka Tingkir (Stasiun Pasar Senen – Solo Balapan) berangkat Kamis, 27 Maret 2025, pukul 11.50 WIB.

    KA Tawang Jawa (Stasiun Pasar Senen – Semarang Poncol) berangkat Kamis, 27 Maret 2025, pukul 18.25 WIB.

     

    Kota/Kabupaten Tujuan Mudik Gratis Jateng 2025 via Bus

    Pemudik akan berangkat pada Rabu, 26 Maret 2025 dan daftar ulang dilayani mulai pukul 07.00 WIB.

    Selain itu, pemudik wajib berkumpul di lokasi keberangkatan yaitu Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII Jakarta Timur.

    Titik akhir pemberhentian bus setiap tujuan adalah di terminal masing-masing kota/kabupaten.

    KABUPATEN BANJARNEGARA (1 BUS)

    KABUPATEN BANYUMAS (1 BUS)

    KABUPATEN BATANG (1 BUS)

    KABUPATEN BLORA (3 BUS)

    KABUPATEN BOYOLALI 3 BUS

    KABUPATEN BREBES (1 BUS)

    KABUPATEN CILACAP (3 BUS)

    KABUPATEN DEMAK (1 BUS)

    KABUPATEN GROBOGAN (1 BUS)

    KABUPATEN JEPARA (1 BUS)

    KABUPATEN KARANGANYAR (1 BUS)

    KABUPATEN KEBUMEN (1 BUS)

    KABUPATEN KENDAL (1 BUS)

    KABUPATEN KLATEN (3 BUS)

    KABUPATEN KUDUS (1 BUS)

    KABUPATEN MAGELANG (2 BUS)

    KABUPATEN PATI (1 BUS)

    KABUPATEN PEKALONGAN (1 BUS)

    KABUPATEN PEMALANG (1 BUS)

    KABUPATEN PURBALINGGA (2 BUS)

    KABUPATEN PURWOREJO (2 BUS)

    KABUPATEN REMBANG (4 BUS)

    KABUPATEN SEMARANG (1 BUS)

    KABUPATEN SRAGEN (1 BUS)

    KABUPATEN SUKOHARJO (1 BUS)

    KABUPATEN TEGAL (2 BUS)

    KABUPATEN TEMANGGUNG (2 BUS)

    KABUPATEN WONOGIRI (3 BUS)

    KABUPATEN WONOSOBO (2 BUS)

    KOTA MAGELANG (1 BUS)

    KOTA PEKALONGAN (1 BUS)

    KOTA SALATIGA (1 BUS)

    KOTA SEMARANG (1 BUS)

    KOTA SURAKARTA (4 BUS)

    KOTA TEGAL (1 BUS)

    BUS KHUSUS PEMUDIK PENYANDANG DISABILITAS DAN LANSIA (5 BUS).

     

    Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah melalui:

    Telepon: 021 7395238 / 021 7254213

    WhatsApp: 0813 1871 2523

    Email: badanpenghubungjateng@gmail.com / penghubung@jatengprov.go.id

    Jam pelayanan: Senin – Sabtu, 08.00 – 16.00 WIB.

    Pastikan Anda memenuhi semua persyaratan dan melengkapi dokumen yang diperlukan sebelum mendaftar.

    (*)

  • 2
                    
                        Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retreat di Magelang
                        Nasional

    2 Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retreat di Magelang Nasional

    Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah dari PDI-P Ikut Retreat di Magelang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
     Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan, Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    tidak pernah melarang kepala daerah PDI-P untuk mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” ujar Basarah dalam konferensi pers di Kantor DPP PDI-P, Selasa (25/2/2025).
    Basarah pun menekankan bahwa dalam instruksinya, Megawati hanya menunda terlebih dahulu rencana keberangkatan ke Magelang dari daerah masing-masing.
    “Dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” jelas Basarah.
    Basarah menambahkan, kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang justru diminta oleh Megawati agar lebih mengutamakan bekerja demi kepentingan rakyat.
    Ia mengatakan, Megawati ingin kader-kadernya untuk dapat langsung bekerja melayani rakyat.
    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, PDI-P saat ini sedang menjadi sorotan usai
    Hasto Kristiyanto
    resmi ditahan KPK pada Kamis (20/2/2025).
    Hasto diketahui berstatus tersangka dalam kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Menyusul penahanan itu, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
     
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    standby commander call
    ,” sambungnya.
    Meski begitu, sejumlah kader PDI-P diketahui tetap mengikuti retret di Magelang sejak dimulai pada 21 Februari 2025.
    Beberapa kepala daerah yang sebelumnya menunda keikutsertaannya pun akhirnya memutuskan hadir dalam retret di Magelang.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hari Kelima Ikuti Retret, Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Kebersamaan dalam Membangun Daerah

    Hari Kelima Ikuti Retret, Ahmad Luthfi Tekankan Pentingnya Kebersamaan dalam Membangun Daerah

    TRIBUNJATENG.COM, MAGELANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama kepala daerah lainnya telah menjalani kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Mageleng di hari kelima. 

    Luthfi menyatakan, banyak meteri yang disampaikan oleh para menteri dan narasumber lainnya. Diantaranya mengidentifikasi potensi wilayah, guna bersama-sama membangun daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    Ia juga menerima materi tentang wawasan kebangsaan yang dipaparkan oleh Lemhanas. Pada kesempatan itu, peserta diberikan materi tentang bagaimana mempunyai rasa kebangsaan dan potensi wilayah untuk menunjang Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu paling pokok, sehingga kita semua diberikan suatu materi terkait rasa memiliki dan wawasan nusantara secara bersama-sama,” kata Luthfi di Magelang pada Selasa, 25 Februari 2025.

    Sejak hari pertama, Luthfi mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan retret di Lembah Tidar Akmil tersebut. Perasaan yang sama masih ia tunjukkan sampai hari kelima ini.

    Kegiatan itu juga ia jadikan momentum untuk mengenal lebih dekat kepala daerah lainnya, termasuk seluruh bupati/wali kota asal Jawa Tengah yang ikut sebagai peserta.

    “Kita cukup santai dan tenang dalam mengikuti kegiatan,” ujarnya.

    Khusus di Jawa Tengah, kata Luthfi, dalam waktu dekat yang harus digenjot adalah perbaikan infrastruktur. Baik infrastruktur jalan, pendukung swasembada pangan atau infrastruktur pertanian, dan infrastruktur sekolah. 

    Menurut dia, pembangunan itu membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

    Mantan Kapolda Jateng ini mengatakan, perbaikan  infrastruktur jalan ini butuh dikerjakan secara cepat, seiring dengan menjelang musim mudik lebaran.  Apalagi, banyak masyarakat yang akan mudik atau melintasi Jawa Tengah untuk sampai ke kampung halamannya. 

    “Saya sudah perintahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum lain sebagainya untuk rapat secara cepat.  Koordinasi sudah dimulai. Jangan sampai ada public complain,” tegasnya.

    Sementara untuk infrastruktur pertanian, koordinasi dengan Kementerian Pertanian sudah dilakukan. Mulai dari embung sampai saluran primer dan sekunder, serta pemetaan daerah-daerah kering.

    “Menteri Pertanian akan membantu kita untuk kegiatan ini,” katanya.

    Pun dengan infrastruktur sekolah yang rusak juga perlu dilakukan perbaikan. Sebab, masih ada sejumlah gedung sekolah yang masih rusak di sejumlah daerah. (*)

  • Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Retret mampu bangun ikatan emosional antar kepala daerah
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 19:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjgatakan, pelaksanaan Retret di Magelang telah mampu membangun ikatan emosional (chemistry) antar kepala daerah. 

    Pasalnya, dalam suatu sesi, kepala daerah berkumpul dalam kelompok untuk menerima materi sekaligus saling mengenal satu sama lain.

    Hal ini pula yang terjadi pada sesi diskusi antar kepala daerah di Wilayah Papua dan Maluku. Dalam sesi yang dihadiri Mendagri tersebut, para kepala daerah tampak menyimak dan sesekali berdialog informal dengan Mendagri. Suasana di dalam forum tersebut tampak cair dan mampu merekatkan kebersamaan di antara mereka.

    “Mereka memang terima kasih sekali pada forum ini karena enggak saling kenal itu mereka bisa saling tukar-tukar handphone, bisa saling tahu orangnya, ngerti chemistry, sudah mulai tahu [kepala daerah] yang ini yang lucu, yang ini sering suka joke, yang ini pendiam,” ujar Mendagri di hadapan awak media usai menghadiri diskusi tersebut di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Ia menuturkan, kebersamaan itulah yang sulit digantikan dengan forum yang lain. Karena itu, Mendagri mengajak kepala daerah untuk memanfaatkan momentum tersebut dengan baik. 

    Adapun untuk sejumlah kepala daerah yang baru bergabung pada retret kali ini, Mendagri mendorong figur-figur tersebut agar dapat segera menyesuaikan diri dan berkenalan dengan kepala daerah lainnya.

    Selanjutnya, mereka juga didorong untuk dapat membangun jaringan bersama para menteri dan kepala daerah lainnya. 

    Mendagri menyebutkan, dalam sesi diskusi, para kepala daerah sengaja dibagi berdasarkan wilayahnya masing-masing. Dengan pembagian kelompok kecil itu, diharapkan mereka mampu berdiskusi dan menjalin dialog yang lebih cair serta interaktif.

    “Ini kan kita ingin membentuk sebenarnya kekompakan, team work, solidaritas antara mereka, gotong royong. Itu yang paling utama,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akmil Magelang.

    Adapun retret ini berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang.

    Gelaran ini juga menghadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Diharapkan acara ini mampu mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Kementan Genjot Perluasan Lahan Padi 2 Juta Hektare

    Kementan Genjot Perluasan Lahan Padi 2 Juta Hektare

    Magelang, Beritasatu.com – Dalam upaya mempercepat swasembada pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan penambahan luas lahan tanam (LLT) hingga dua juta hektare pada April 2025. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas padi secara nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor beras.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Kementan terus menggenjot LTT, Indeks Pertanaman (IP), dan produktivitas pertanian secara nasional. Hingga April, target dua juta hektare lahan diproyeksikan akan tercapai.

    “Di Jawa Tengah dan Jawa Timur, peningkatan LTT cukup signifikan. Secara nasional, kenaikan LTT mencapai 52% atau lebih dari satu juta hektare,” ujar Andi Amran Sulaiman saat memberikan arahan kepada ratusan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di Gudang Bulog, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

    Untuk mengejar target tersebut, Kementan menerapkan beberapa strategi utama, seperti percepatan LTT , IP, dan peningkatan produktivitas dengan memberikan reward atau peringkat kepada para PPL yang berpredikat bagus. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah akan memberikan kendaraan dinas bagi PPL terbaik.

    “PPL yang berprestasi nanti kita siapkan kendaraan (motor dinas). Tahun depan, kami anggarkan sekitar 5.000 hingga 10.000 unit untuk mereka yang masuk peringkat 1 hingga 10.000,” kata mentan.

    Selain memperluas lahan tanam, Kementan memastikan penyerapan gabah petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram. Mekanisme pembelian akan dilakukan secara door-to-door untuk memastikan petani mendapatkan harga terbaik.

    Kementan juga memperkuat sektor pertanian dengan penyediaan benih unggul, distribusi pupuk hingga 9,5 juta ton, serta pembangunan dan perbaikan irigasi.

    “Serapan gabah harus maksimal, tidak boleh di bawah harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 6.500 per kilogram,” tegasnya.

    Melalui penambahan luas tambah tanam dan strategi lainnya, Kementan berharap swasembada pangan dapat segera tercapai, sekaligus mengurangi impor beras.

  • Retret Hari Kelima, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Soroti Peran Kebersamaan dalam Pembangunan Daerah – Page 3

    Retret Hari Kelima, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Soroti Peran Kebersamaan dalam Pembangunan Daerah – Page 3

    Liputan6.com, Magelang Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama kepala daerah lainnya telah menjalani kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang di hari kelima. 

    Dalam retret tersebut, Luthfi bercerita mendapatkan banyak materi yang disampaikan oleh para menteri dan narasumber lainnya. Diantaranya mengidentifikasi potensi wilayah, guna bersama-sama membangun daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain itu, ia juga menerima materi tentang wawasan kebangsaan yang dipaparkan oleh Lemhanas.

    Lutfhi mengatakan peserta diberikan materi tentang bagaimana mempunyai rasa kebangsaan dan potensi wilayah untuk menunjang Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Itu paling pokok, sehingga kita semua diberikan suatu materi terkait rasa memiliki dan wawasan nusantara secara bersama-sama,” kata Luthfi di Magelang, Selasa (25/2/2025).

    Sejak hari pertama, Luthfi mengaku senang mengikuti rangkaian kegiatan retret di Lembah Tidar Akmil tersebut. Perasaan yang sama masih ia tunjukkan sampai hari kelima ini.

    Retret Jadi Momentum Saling Mengenal Kepala Daerah Lain

    Kegiatan itu juga ia jadikan momentum untuk mengenal lebih dekat kepala daerah lainnya, termasuk seluruh bupati/wali kota asal Jawa Tengah yang ikut sebagai peserta.

    “Kita cukup santai dan tenang dalam mengikuti kegiatan,” ujarnya.

    Khusus di Jawa Tengah, kata Luthfi, dalam waktu dekat yang harus digenjot adalah perbaikan infrastruktur. Baik infrastruktur jalan, pendukung swasembada pangan atau infrastruktur pertanian, dan infrastruktur sekolah. 

    Menurut dia, pembangunan itu membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

  • Pimpinan DPRD Surabaya harap retret samakan frekuensi kepala daerah

    Pimpinan DPRD Surabaya harap retret samakan frekuensi kepala daerah

    Surabaya (ANTARA) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya, Jawa Timur, Arif Fathoni mengharapkan pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, bisa menjadi ajang untuk menyamakan frekuensi kepala daerah khususnya di sekitar Surabaya.

    “Kami berharap kegiatan retret ini bisa menemukan frekuensi yang sama dengan bupati, wali kota di wilayah yang dialiri Sungai Bengawan Solo dan Sungai Brantas untuk melakukan upaya-upaya penanganan banjir,” kata Arif saat dikonfirmasi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

    Ia mengatakan dengan adanya penyamaan frekuensi tersebut, diharapkan para pemimpin daerah di Surabaya dan sekitarnya dapat mendorong kebijakan normalisasi dan rekayasa aliran air di daerah-daerah yang dialiri banjir.

    “Wali kota, bupati di Jawa Timur ini untuk bersinergi satu sama lain. Saya yakin Mas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memiliki kepentingan terkait dengan agenda penanganan banjir di Kota Surabaya. Kita semua tahu bahwa ketika curah hujan tinggi, Surabaya itu kan selalu menjadi kantong air. Aliran air dari daerah-daerah yang lain,” kata dia.

    Ia meyakini Eri Cahyadi akan semakin loyal terhadap rakyat usai mengikuti retret.

    “Jadi saya pikir karena agenda kenegaraan, retret itu bagian dari agenda kenegaraan, saya yakin Mas Wali Kota Surabaya sudah berada di sana untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan,” katanya.

    Pihaknya juga mendukung kepada Wali Kota Surabaya untuk terus berkomunikasi satu sama lain dengan kondisi saat ini.

    “Jadi kami mendukung Wali Kota Surabaya untuk melaksanakan agenda kenegaraan tetapi kami tidak larut dalam urusan internal partai,” ujarnya.

    Terkait dengan otonomi daerah, kata dia, dirinya juga berharap kegiatan retret ini dapat menjadi ajang menyamakan frekuensi dan semakin mendekatkan antara satu kepala daerah dengan kepala daerah lainnya.

    “Jadi saya pikir kegiatan retret ini bagian dari untuk menyatukan frekuensi tentang bagaimana cara melayani rakyat yang tidak termakan ego sektoral antarkabupaten kota di Jawa Timur,” katanya.

    Pewarta: Indra Setiawan
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Muhaimin Ajak Kepala Daerah Entaskan Kemiskinan Ekstrem

    Menko Muhaimin Ajak Kepala Daerah Entaskan Kemiskinan Ekstrem

    Magelang, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan saat ini pemerintah tengah berupaya keras untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Ia mengajak para kepala daerah untuk menuntaskan persoalan itu. 

    Hal tersebut disampaikan Muhaimin saat menjadi pembicara pada retret pembekalan kepala daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).

    “Karena itu mari para kepala daerah kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

    Muhaimin menambahkan saat ini sebanyak 3,1 juta penduduk Indonesia masuk kategori miskin ekstrem. Untuk itu harus menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan daerah.

    “Kemiskinan ekstrem yang masih 3,1 juta itu harus kita atasi secepat-cepatnya. Semua tempat yang kemiskinan esktrem harus mendaparkan perhatian khusus,” ucapnya.

    Dia meyakini kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah akan bisa mengatasi kemiskinan ekstrem.

    “Mengingat ini program nasional, saya dan Bapak/Ibu kepala daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya (dapat tercapai),” ujar Menko Muhaimin.

    Muhaimin menjelaskan, sejumlah kebijakan juga terus diperkuat untuk mengatasi kemiskinan ekstrem seperti penyaluran bantuan sosial (bansos), memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, dan meningkatkan layanan sosial.

  • Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra dipastikan tetap terjalin baik, meski PDIP tidak sepnuhnya sejalan dengan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Penegasan itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia memastikan hubungan partainya dengan PDIP tetap baik meskipun Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang.

    Menurut Muzani, pelarangan yang dikeluarkan Megawati tidak berpengaruh terhadap hubungan Gerindra dan PDIP. “Saya kira enggak (berpengaruh, red). Saya kira hubungannya baik,” kata Ahmad Muzani, Senin (24/2).

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati mengeluarkan surat berisi larangan bagi kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Akmil.

    Megawati mengeluarkan instruksi itu setelah KPK menetapkan Sekjen PDIP sebagai tersangka. Para kepala daerah dari PDIP pun tidak bisa mengikuti retret sejak hari pertama di Akmil, Magelang.

    Meskipun demikian, beberapa kader PDIP akhirnya mengikuti retret yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ialah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang datang pada hari keempat retret.

    Politikus PDIP itu menyebut ada beberapa pertimbangan sehingga dirinya tidak mengikuti retret sejak hari pertama.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” kata Pramono Anung. (fajar)

  • Dedi Mulyadi: Dipecat Partai Tetap Jadi Kepala Daerah

    Dedi Mulyadi: Dipecat Partai Tetap Jadi Kepala Daerah

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menanggapi alasan mengapa seluruh Kepala Daerah diwajibkan mengikuti retret di Magelang.

    Menurutnya, setelah resmi menjabat, kepala daerah memiliki keterikatan structural dengan pemerintah pusat, yaitu Presiden.

    “Dan yang paling penting adalah bahwa ketika seseorang menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, maka ikatannya menjadi ikatan struktural pemerintahan bukan ikatan politik, maka dia terikat oleh gubernur, dia terikat oleh presiden,” ucap Dedi dikutip, Senin (24/2/2025).

    Dalam vidio yang ia bagikan di akun Instagram pribadinya itu, Dedi lebih lanjut menyoroti perbedaan konsekuensi jika seorang kepala daerah diberhentikan dari partainya.

    Jika seorang bupati, wali kota, atau gubernur dipecat dari partai politiknya, ia tetap menjabat hingga akhir masa tugas. Sebaliknya, anggota DPR atau DPRD yang dipecat dari partai dapat kehilangan jabatannya di parlemen.

    “Keterikatan ini diatur oleh undang-undang. Untuk itu sangat berbeda antara bupati wali kota dengan anggota DPR, maupun anggota DPRD kabupaten kota dan provinsi, kalau anggota DPRD dan DPR RI tetap menjadi perpanjangan tangan partai, karena dia adalah anggota praksi dan seluruh keputusan-keputusan politiknya diatur melalui mekanisme praksi,” sambungnya.

    Dedi Mulyadi juga mengimbau, seluruh kepala daerah untuk tidak membawa atribut partai dalam kepemimpinan mereka.

    Dengan demikian, peran partai politik pengusung tidak lagi menjadi factor utama dalam kepemimpinan mereka.