Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Wabup Tangerang siapkan fisik untuk ikuti retret di Magelang

    Wabup Tangerang siapkan fisik untuk ikuti retret di Magelang

    Wakil Bupati Tangerang, Banten, Intan Nurul Hikmah (Azmi Samsul Maarif)

    Wabup Tangerang siapkan fisik untuk ikuti retret di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 08:37 WIB

    Elshinta.com – Wakil Bupati Tangerang, Banten Intan Nurul Hikmah bersiap mengikuti agenda retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah pada Kamis (27/2) mendatang, tepatnya pada saat penutupan kegiatan tersebut. Intan mengaku saat ini dirinya tengah menjaga dan meningkatkan mental serta kondisi fisik yang prima sebelum bergabung dalam agenda retret itu.

    “Saya hanya menyiapkan mental dan fisik aja, karena belum biasa pakai baju militer/tentara. Kalau bangun pagi sudah biasa, yang harus disiapkan itu mental dan fisik,” ucapnya saat dikonfirmasi di Tangerang, Selasa.

    Keberangkatan ke Magelang pada Kamis (27/2) untuk menyusul dan bergabung mengikuti pelaksanaan retret bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang baru saja dilantik oleh Presiden. Saat ini Bupati Tangerang Maesyal Rasid sedang mengikuti jalannya rangkaian kegiatan retret di Magelang selama lima hari sejak 21 hingga 28 Februari 2025.

    Usai mengikuti rangkaian agenda retret tersebut, ia bersama Bupati Maesyal kembali ke Kabupaten Tangerang untuk melanjutkan program-program yang telah direncanakan sebelumnya.

    “Jadi, menjelang ke Magelang, saya siapkan kondisi saja supaya tidak sakit. Apalagi sekarang mau menyambut bulan suci Ramadhan, makanya kondisi fisik harus terjaga, karena nanti kegiatannya cukup padat,” kata dia.

    Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akmil Magelang. Retret ini berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025. Gelaran ini juga menghadirkan 481 kepala daerah yang telah selesai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Pada pelaksanaan retret dihadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih.

    Sesuai data, materi yang disampaikan dalam retreat kepala daerah ada tiga hal. Pertama, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah. Kedua, program Asta Cita yang dipaparkan oleh para menteri terkait dan ketiga, pembekalan dari Lemhannas. Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan memberikan pemahaman terkait efisiensi anggaran, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung efisiensi.

    Sumber : Antara

  • Viral Siswa Belajar Renang di Tanah, Dedi Mulyadi Sebut Guru Tak Paham Esensi, Kepsek: Itu Simulasi

    Viral Siswa Belajar Renang di Tanah, Dedi Mulyadi Sebut Guru Tak Paham Esensi, Kepsek: Itu Simulasi

    TRIBUNJATIM.COM – Sebuah video siswa SD yang praktek berenang di halaman sekolah akhirnya mendapat perhatian Dedi Mulyadi.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi video siswa SD yang melakukan praktek renang di halaman sekolah.

    Seperti diketahui, video itu viral karena narasi yang beredar menyebut orang tua siswa tampak keberatan akibat dimintai uang.

    Dedi Mulyadi, menanggapinya lewat media sosial di sela-sela kegiatannya retreat di Magelang, Jawa Tengah.

    Menurut Demul, hal itu seharusnya tidak terjadi jika guru mengerti esensi pendidikan yang sebenarnya.

    Ia menjelaskan, larangan yang ia sampaikan itu bukan soal renangnya.

    Melainkan soal biaya renang yang sering dikeluhkan oleh orangtua siswa.

    Sebelumnya viral di media sosial, puluhan siswa SD berbaring di lapangan sekolah.

    Para siswa itu kemudian melakukan gerakan seperti sedang berenang.

    Puluhan siswa melakukan gerakan itu sesuai dengan instruksi guru yang ada di antara mereka.

    Video itu kemudian dinarasikan seolah kegiatan renang dilakukan di sekolah karena adanya larangan kegiatan renang.

    “Imbas dihentikannya kegiatan renang, karena banyak orangtua protes.

    Praktek renang dilaksanakan di lapangan,” bunyi tulisan di video.

    Kemudian disampaikan juga pada narasi bahwa seharusnya biaya renang bisa menggunakan dana BOS.

    TAK PEDULI DICACI – Tangkapan layar unggahan akun Instagram Dedi Mulyadi, @dedimulyadi17, Senin (24/2/2025). Ia mengaku rela dicaci imbas polemik study tour. (Instagram/dedimulyadi71)

    “Padahal ada Dana BOS, untuk SD minimal dapat 900rb/siswanya dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran/ekstrakurikuler,” tulisnya lagi.

     Menangapi itu, Dedi Mulyadi pun memberikan komentarnya di sela-sela kegiatan retret di Akmil Magelang.

    “Saya melihat postingan guru olahraga memposting kegiatan anak-anak Sedang berenang yang dilakukan di atas lantai dan di atas meja,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari TikTok @dedimulyadiofficial, Selasa (25/2/2025), seperti dikutip TribunJatim.com dari Tribun Bogor, Selasa.

    Demul pun mengaku tahu maksud dan tujuan pembuatan video tersebut.

    “Tetapi justru itu adalah melambangkan bahwa guru tersebut tidak ngerti esensi pendidikan dan arah pendidikan,” kata dia lagi.

    DEMUL SOAL LARANGAN RENANG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi video siswa SD yang melakukan praktek renang di halaman sekolah. (Tribun Bogor)

    Dedi Mulyadi juga menjelaskan, ada banyak pelajaran yang bisa diberikan oleh guru pelajaran olahraga selain renang.

    “Ada lari bisa ditekuni, jalan kaki, voli, sepak bola, tenis meja, dan beragam olahraga lain yang bisa dilakukan termasuk senam dan sejenisnya,” kata dia.

    Demul pun menegaskan bahwa keluhan orangtua bukan soal renangnya, tapi soal biayanya.

    “Saya sampaikan bahwa keluhan orangtua selama ini bukan mengeluhkan renangnya, tapi mengeluhkan kolektifitas pembelian tiket renang yang dikoordinatorkan oleh guru, yang bekerja sama dengan kolam renang,” bebernya.

    Sehingga menurut Demul, seharusnya kegiatan berenang bisa tetap dilakukan asal guru tidak ikut campur dalam pembayaran.

    “Jadi guru bisa tetap melakukan kegiatan renang, tanpa harus mengurus tiket siswa. Cukup Anda tunggu saja di kolam renangnya, mereka membeli tiket sendiri dan datang dengan sendirinya penuh kesadaran,” ungkap Demul lagi.

    Ia juga menegaskan, jangan sampai kegiatan renang ini menjadi hal yang wajib apalagi jika orangtua tidak memiliki biaya.

    “Selanjutnya, apablia orangtuanya tidak punya kemampuan untuk berenang, kan banyak pembelajaran lain yang dilakukan tanpa mengeluarkan biaya,” tandasnya.

    Sementara itu, diketahui sekolah yang memposting video anak-anak praktek renang di lapangan ternyata SD Negeri Pinayungan II, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

    Kepala SD Negeri Pinayungan II, Mimi Martiningsih membantah soal narasi yang beredar di media sosial.

    Menurut Mimi, narasi itu tidak seperti yang terjadi di sekolah.

    Sebab, kata dia, praktik renang tetap akan dilaksanakan di kolam renang, bukan di lapangan.

    “Itu hanya simulasi saja. Nanti praktiknya bukan di darat, di air. Masa renang di darat,” kata Mimi dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

    Mimi mengungkap, teori itu berlangsung selama beberapa minggu sebelum akhirnya praktik di kolam renang.

    “Pertama di sini dulu (sekolah), nanti baru renang di tempat renang,” kata dia.

    Sebelumnya, di media sosial memang viral penampakan puluhan siswa tengah berlatih renang di lapangan sekolah.

    Video siswa berenang di lapangan itu bertuliskan imbas protes dari orang tua karena pungutan uang kegiatan di sekolah.

    Selain itu dalam narasi video yang memperlihatkan para murid sekolah dasar di Karawang, Jawa Barat belajar renang di lapangan sekolah viral di media sosial.

    Tribun Jabar melakukan penulusuran, ternyata peristiwa dalam video itu terjadi di SD Negeri Pinayungan II, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

    Kepala SDN Pinayungan II Mimi Martiningsih mengatakan narasi yang beredar di media sosial tidak lah benar jika hal itu merupakan protes.

    Dia mengatakan, video aksi para murid berenang di lapangan merupakan simulasi terhadap pembelajaran renang.

    “Itu hanya merupakan simulasi aja. Nanti praktiknya bukan di darat, di air, masa renang di darat,” kata Mimi di SD Negeri Pinayungan II, Senin (24/2/2025).

    BERENANG DI TANAH – Potongan video siswa berenang di lapangan. Kepala SD Negeri Pinayungan II Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Mimi Martiningsih membenarkan video itu ada di lingkungan sekolah mereka. Mimi mengatakan kalau video para murid berenang di lapangan itu merupakan simulasi terhadap pembelajaran renang. (TribunJabar.ID)

    Mimi menyebut kegiatan teori tersebut berlangsung beberapa minggu lalu.

    Kegiatan teori atau simulasi dilakukan sebelum praktinya di lakukan di kolam renang.

    “Pertama di sini dulu (di sekolah), nanti baru renang di tempat renang,” kata Mimi.

    Mimi menyebut sejauh ini tidak ada tanggapan soal kegiatan tersebut dari wali murid. 

    Berita viral lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang

    Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang

    Cak Imin Bahas Isu Kemiskinan Ekstrem Saat Isi Materi Retreat Kepala Daerah di Magelang
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Isu
    kemiskinan ekstrem
    menjadi salah satu pembahasan saat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (
    Cak Imin
    ) mengisi materi hari kelima
    retreat kepala daerah
    di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
    Dia mengatakan, pemerintah berupaya keras untuk mengatasi persoalan kemiskinan dengan cara penguatan bantuan sosial (bansos), memperluas pembukaan lapangan pekerjaan, pemberian subsidi energi bagi kalangan yang membutuhkan, dan meningkatkan layanan sosial.
    Oleh karena itulah, Cak Imin mengajak para kepala daerah untuk menuntaskan isu kemiskinan tersebut dengan kolaborasi pusat dan daerah.
    “Karena itu mari para kepala daerah, kita bahu-membahu bersatu padu untuk mempercepat penanganan,” ujarnya.
    Cak Imin menuturkan, kementerian yang dia pimpin secara khusus mendapatkan tugas besar untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan.
    Dia optimistis, dengan kerja sama pemerintah pusat dan daerah, langkah tersebut dapat terealisasikan dengan baik.
    “Karena ini program nasional, saya dan Bapak/Ibu Kepala Daerah tentu harus memiliki kebersamaan agar target graduasi, menaikkan kelas dari kemiskinan menuju berdaya (dapat tercapai),” ujar Menko Muhaimin.
    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah berupaya mewujudkan swasembada pangan dan menjadi perhatian semua pihak, termasuk pemerintah daerah.
    Dia menyebutkan, Kementan telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mewujudkan swasembada pangan.
    Saat sejumlah daerah di Indonesia dilanda El Nino, Kementan bekerja sama dengan jajaran TNI/Polri untuk melakukan pompanisasi ke sejumlah lahan pertanian yang terdampak kekeringan.
    Dengan upaya tersebut, hasil panen para petani dapat terjaga dengan baik.
    “Kami seorang Menteri Pertanian sukses. Tidak pernah bisa berhasil tanpa kolaborasi, tanpa bupati, tanpa gubernur, tanpa wali kota,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kepala Daerah Hanya Diminta Tunda Hadiri Retret di Magelang

    Kepala Daerah Hanya Diminta Tunda Hadiri Retret di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Juru Bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah menegaskan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari PDIP untuk hadir dalam agenda retret di Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, instruksi harian yang dikeluarkan Megawati pada 20 Februari 2025, hanya meminta kepala daerah dari PDIP menunda perjalanan ke kegiatan retret.

    “Ketua umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Basarah dalam konferensi pers di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Februari 2025.

    Basarah menjelaskan, Megawati meminta kader-kadernya yang terpilih menjadi kepala daerah pada Pilkada 2024 untuk langsung bekerja setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Megawati, kata Basarah, menginstruksikan kepala daerah melayani masyarakat di daerahnya masing-masing.

    “Kehadiran fisik kepada daerah sangat dibutuhkan agar program-program yang di antaranya seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi potensi bencana alam, penciptaan lapangan pekerjaan, pencegahan stunting hingga pemenuhan hak-hak rakyat untuk mendapatkan makanan yang bergizi bisa segera dijalankan,” tutur Basarah.

    Megawati, kata Basarah, juga mengingatkan pentingnya pemimpin yang turun langsung ke bawah untuk mendengar aspirasi rakyat. Sebab dengan bertatap muka dengan rakyat, pemimpin daerah dapat bekerja efektif karena bisa mendengar langsung kebutuhan rakyat.

    “Oleh karena itu kader-kader PDI perjuangan yang terpilih dan dipercaya oleh rakyat untuk menjadi kepala daerah dalam pilkada 2024 lalu telah memahami secara jelas peran tugas dan fungsi mereka agar setia mengemban amanat rakyat,” ujar Basarah.

    “Dengan cara menyelaraskan program-program kerakyatan di daerahnya masing-masing dengan program yang telah dirumuskan dan diputuskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Prabowo Subianto,” katanya melanjutkan.

    Instruksi Megawati

    Sebelumnya, Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21 sampai 28 Februari 2025. Instruksi Megawati ini tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, Kamis, 20 Februari 2025. Surat tersebut ditandatangi langsung oleh Megawati.

    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” demikian bunyi instruksi dari Megawatisebagaimana dikutip Kamis, 20 Februari 2025.

    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis instruksimenambahkan.

    Lebih lanjut Megawati menginstruksikan kepada seluruh kader untuk tetap berada dalam komunikasi aktif.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call. Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab,” demikian isi instruksi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Megawati instruksikan kader PDIP belum retret ikut angkatan kedua

    Megawati instruksikan kader PDIP belum retret ikut angkatan kedua

    Bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader partainya yang telah dilantik menjadi kepala daerah dan belum mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, untuk dapat mengikuti retret angkatan kedua.

    “Bagi kepala daerah PDIP yang belum mengikuti retret dapat mengikuti kegiatan tersebut pada angkatan berikutnya atau angkatan yang kedua,” kata Juru Bicara Ahmad Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa malam.

    Dijelaskan Basarah, salah satu poin dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ menyatakan bahwa retret kepala daerah hasil Pilkada 2024 akan dilaksanakan sebanyak dua angkatan.

    Adapun angkatan pertama tengah berlangsung, yakni dimulai sejak Jumat (21/2) lalu hingga Jumat (28/2) mendatang. Namun, Basarah tidak memerinci kapan retret angkatan kedua dilaksanakan.

    Lebih lanjut, bagi kepala daerah dari PDIP yang belum mengikuti retet, Megawati menginstruksikan agar mereka kembali ke daerahnya masing-masing untuk menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab sebagai kepala daerah.

    Sementara itu, terhadap kepala daerah yang telah mengikuti retret angkatan pertama di Magelang, Megawati menginstruksikannya untuk menyesuaikan rangkaian agenda retret hingga selesai.

    “Bagi wakil kepala daerah yang kepala daerahnya telah mengikuti retret angkatan pertama untuk hadir dan mengikuti undangan penutupan retret angkatan pertama tersebut,” imbuh Basarah.

    Basarah juga menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang kepala daerah dari PDIP mengikuti retret. Sebab, Ketua Umum PDIP meminta kadernya yang telah dilantik sebagai kepala daerah menunda perjalanan ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.

    Hal itu, ucap Basarah, tertuang dalam Instruksi Harian Ketua Umum PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang dikeluarkan pada Kamis (20/2) atau satu hari sebelum retret di Magelang dimulai.

    “Jadi perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDIP pada 20 Februari 2025 lalu tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” ujarnya.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gibran Bakal Beri Materi saat Retret, PDIP Minta Kepala Daerah Tunggu Arahan Megawati – Halaman all

    Gibran Bakal Beri Materi saat Retret, PDIP Minta Kepala Daerah Tunggu Arahan Megawati – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan akan memberikan pemaparan materi dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/2/2025).

    Juru Bicara DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menugasi Gubernur Jakarta Pramono Anung sebagai koordinator para kepala-kepala daerah PDIP di dalam retret.

    Kata Basarah, Pramono Anung akan diberi kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan.

    Hal itu disampaikan Basarah saat ditanya wartawan soal Wapres Gibran yang akan membawakan materi saat retret kepala daerah besok.

    “Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri telah menugaskan secara khusus Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung sebagai Koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retret. Pramono Anung telah diberikan kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan,”’kata Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (25/2/2025) malam.

    “Sehingga oleh karena itu penyesuaian-penyesuaian itu akan dilakukan oleh Mas Pramono Anung dalam pelaksanaan tugas sebagai Koordinator,” sambung dia.

    Ketua DPP PDIP ini pun berharap kepada seluruh kepala dan wakil kepala daerah untuk mengikuti arahan yang akan diberikan oleh Pramono Anung.

    “Dalam memberikan arahan kepada kepala-kepala daerah PDIP, Dr. Pramono Anung selalu berkoordinasi dengan Ibu Ketua Umum PDI Pejuangan dan juga berkoordinasi dengan kami selaku DPP PDI Pejuangan,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam keterangannya pada Selasa (25/2/2025) mengungkapkan bahwa Gibran dijadwalkan akan memberikan pemaparan materi dalam retret kepala daerah.

    “Besok (agenda Gibran). Jam 10.00 WIB,” ungkap Tito Karnavian seperti dilansir Kompas.com.

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa Gibran akan menjelaskan mengenai Asta Cita, program pemerintahannya bersama Presiden Prabowo Subianto.

    Asta Cita merupakan delapan misi Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming yang mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025”.

    “(Materi soal) turunan dari Asta Cita, memperkuat program-program dari Prabowo-Gibran. Tapi, dimensi mananya kita lihat saja nanti,” ujarnya.

  • PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    …, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerahnya masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani rakyat.

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

    Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada hari Kamis (20/2) meminta kepala daerah asal PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.

    “Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” ucap Basarah.

    Ia menjelaskan bahwa instruksi Megawati jelas bukan untuk melarang ikut retret, melainkan meminta para kepala daerah kader PDI Perjuangan menunda terlebih dahulu perjalanan ke Magelang dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Jadi, perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 20 Februari 2025 tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” kata dia lagi.

    Bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang belum berangkat ke Magelang, Megawati meminta mereka untuk tetap berada di daerahnya masing-masing agar bisa langsung bekerja melayani rakyat.

    “Pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah agar setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja riil kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerahnya masing-masing,” sambung dia.

    Basarah menyebut kehadiran fisik kepala daerah dibutuhkan oleh masyarakat agar program-program bisa segera dijalankan.

    PDI Perjuangan meyakini pemimpin yang langsung turun ke bawah merupakan langkah efektif untuk menyerap aspirasi rakyat.

    Ia juga mengatakan bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan telah memahami secara jelas tugas mengemban amanat rakyat, yakni dengan menyelaraskan program kerakyatan di daerah dengan program yang dirumuskan pemerintah pusat.

    Sementara itu, bagi kepala daerah kader PDI Perjuangan yang telah mengikuti retret di Magelang, Megawati menginstruksikan mereka untuk menyesuaikan rangkaian agenda pelatihan hingga akhir, yakni Jumat (28/2) mendatang.

    Pewarta: Fath Putra Mulya
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jubir PDIP: Megawati Tidak Pernah Melarang Kader Banteng Ikut Retret – Page 3

    Jubir PDIP: Megawati Tidak Pernah Melarang Kader Banteng Ikut Retret – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP menegaskan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang para kader yang menjabat sebagai kepala daerah untuk mengikuti program pembekalan atau retret di Akademi Militer, Magelang.

    Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, menekankan bahwa Megawati hanya menginstruksikan agar keikutsertaan kepala daerah PDIP dalam program tersebut ditunda.

    “Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum tidak pernah melarang seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah dalam Pilkada 2024 untuk ikut serta dalam retret yang digelar oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia,” kata Basarah di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Basarah menegaskan dalam instruksi yang dikeluarkan pada 20 Februari 2025 itu, Megawati Soekarnoputri meminta kader menunda bukan melarang sembari menunggu arahan lebih lanjut.

    “Sangat jelas meminta kepada seluruh kadernya yang terpilih sebagai Kepala Daerah di Pilkada 2024 untuk “menunda” terlebih dahulu perjalanan mereka ke Magelang, Jawa Tengah, dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDI Perjuangan,” kata dia.

    Oleh karena itu, terkait banyaknya kader yang sudah berdatangan ke acara retret, Basarah kembali menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang kegiatan retret tersebut.

    “Jadi perlu kami tegaskan bahwa, Ibu Megawati Soekarnoputri dalam instruksi hariannya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan pada 20 Februari 2025 lalu “tidak pernah melarang” para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” pungkasnya.

  • Meutya Hafid Tantang Kepala Daerah Jadi Pionir Transformasi Digital

    Meutya Hafid Tantang Kepala Daerah Jadi Pionir Transformasi Digital

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA– Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menantang seluruh kepala daerah untuk tidak sekadar menjadi pengikut arus, tetapi pionir dalam transformasi digital di wilayah masing-masing.

    “Transformasi digital bukan hanya tugas pemerintah pusat. Kepala daerah harus memastikan digitalisasi membawa manfaat nyata bagi rakyat. Jadi, siapkah Anda memimpin perubahan,” kata Meutya seperti tertulis dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Tantangan tersebut dikatakan Meutya di hadapan peserta retreat dalam sesi pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada Selasa (25/2).

    Meutya menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya tren, tetapi keharusan demi mempercepat layanan publik yang lebih efisien dan transparan.

    “Transformasi digital ini bukan soal pilihan, tetapi kebutuhan. Presiden Prabowo telah menegaskan pentingnya layanan publik berbasis elektronik. Artinya, kepala daerah harus siap memimpin perubahan, bukan sekadar menunggu arahan dari pusat,” kata dia.

    Ia mengingatkan bahwa tanpa koordinasi erat antara pusat dan daerah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), digitalisasi akan berjalan pincang. Oleh karena itu, Menkomdigi membuka ruang bagi kepala daerah untuk menyampaikan tantangan serta masukan demi menciptakan kebijakan yang lebih relevan.

    “Jangan ragu untuk mengkritisi, memberi masukan, dan berdiskusi. Kita ingin transformasi digital ini benar-benar berdampak,” tegasnya.

    Menkomdigi menegaskan bahwa transformasi digital adalah jalan menuju kedaulatan bangsa, dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata delapan persen per tahun.

  • Ancaman Dedi Mulyadi Copot Kepsek yang Bandel Berangkatkan Muridnya Study Tour: Tidak Segan

    Ancaman Dedi Mulyadi Copot Kepsek yang Bandel Berangkatkan Muridnya Study Tour: Tidak Segan

    TRIBUNJATIM.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi geram hingga terancam mencopot kepala sekolah dari jabatannya.

    Dedi Mulyadi geram akibat pelaksanaan study tour yang dilakukan oleh sekolah SMK/SMA/MAN di Jawa Barat.

    Hal ini membuat ratusan kepala sekolah terancam dicopot dari jabatannya.

    Dedi Mulyadi memberikan Surat Edaran Gubernur tentang pelaksanaan study tour.

    Diketahui ada 111 SMA dan 22 SMK yang “ngotot” melaksanakan study tour ke luar provinsi.

    Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi baru saja dilantik.

    Melansir dari Tribunnews.com, senin (24/2/2025) Dedi Mulyadi mengatakan ancaman pencopotan tersebut lantaran didasarkan pada surat edaran PJ Gubernur Lama terkait piknik ke luar provinsi.

    “Itu (dibuat) ketika terjadi kecelakaan bus anak SMK Depok di Ciater (Subang),” kata Dedi

    “Kami tidak segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen,” lan.jut Dedi.

    Tentang pencopotan kepala sekolah, Dedi menjelaskan nantinya mereka bisa kembali menjadi guru biasa.

    Namun, saat ini, kata Dedi, pihaknya masih memerintahkan Inspektorat Jabar melakukan audit untuk menyimpulkan, sanksi apa yang akan diberikan terhadap kepala sekolah SMA/SMK yang melanggar aturan study tour.

    Sebab, meskipun ia memperingatkan akan mencopot kepala sekolah SMA/SMK yang melanggar aturan soal study tour, jelas Dedi, kewenangan memberhentikan permanen tetap berada di tangan Dinas Pendidikan.

    “Enggak ada problem, sama juga rektor bisa jadi dosen biasa. Politisi, mantan Ketua DPRD bisa jadi anggota biasa,” jelas dia, dikutip dari Kompas.com.

    “Kan kewenangan pemberhentian atau penonaktifan itu kewenangan kepala dinas pendidikan. Dan kepala dinas pendidikannya sudah menandatangani surat penonaktifan sementara karena sekolahnya akan diaudit.”

    “Nanti dari audit yang dilakukan Inspektorat kita simpulkan sanksi apa yang akan diberikan,” tutur Dedi.

    Tak hanya memerintahkan Inspektorat Jabar, Dedi juga meminta meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar untuk mencari sekolah mana saja yang mengadakan study tour ke luar provinsi.

    Dedi sekali lagi menekankan pihaknya akan menonaktifkan kepala sekolah yang melanggar aturan, sampai audit selesai dilakukan.

    “Pokoknya berlaku seluruh, bukan hanya SMAN 6 (Depok) saja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan ke luar provinsi Jabar untuk study tour hari ini kita nonaktifkan dulu, semua,” tegas Dedi.

    Pengamat: Dedi Mulyadi Harus Beri Penjelasan

    Tentang keputusan Dedi Mulyadi menonaktifkan kepala sekolah yang melaksanakan study tour ke luar provinsi, pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan, memberikan tanggapannya.

    Ia menilai Dedi seharusnya memberikan penjelasan terkait larangan study tour ke luar provinsi.

    “Kalau dilarang saya kira mesti dijelaskan dahulu karena apanya.”

    “Saya pikir sebetulnya bukan masalah study tour, melainkan hal lain yang dirasa memberatkan orang tua siswa, semisal uang administrasi atau lainnya,” kata Cecep, Minggu (23/2/2025).

    Cecep juga menyarankan agar aturan mengenai study tour dibuat lebih detail lagi.

    Ia berharap Dedi bisa berdiskusi dengan pihak terkait untuk bisa menentukan seperti apa regulasi mengenai study tour.

    Pihak terkait yang dimakud Cecep di antaranya adalah sekolah, orang tua, hingga agen travel.

    “Nanti kan akan keluar tuh SOP dan lainnya. Lalu, sisi kebijakan studi dilihat metodologi, kan itu (study tour) sebagai metode pembelajaran mengenalkan anak-anak pada lingkungan luar.”

    “Tapi, kan soal jaraknya enggak melulu harus jauh, bisa juga yang dekat, namun tetap berkaitan dengan mata pelajarannya,” jelasnya.

    Cecep juga mengaku tak setuju, jika study tour lebih banyak wisata ketimbang pembelajarannya.

    Karena itu, Cecep mengimbau pihak sekolah agar memperbanyak porsi belajar saat study tour berlangsung.

    “Lalu, jangan sering-sering juga study tour, serta jangan jauh-jauh, bisa lingkup kecil, namun masuk dengan mata pelajarannya,” ujarnya. 

    Cecep, pada prinsipnya, berharap Dedi bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan, termasuk memberhentikan kepala sekolah terkait study tour.

    Sebab, menurut dia, pemberhentian kepala sekolah justru tidak menyelesaikan masalah.

    Ia menilai mengedepankan dialog lebih penting ketimbang buru-buru mencopot kepala sekolah dari jabatannya.

    “Saya kira harus dipertimbangkan ulang. Sebab, dengan tindakan pecat begitu enggak menyelesaikan masalah.”

    “Mesti diajak berdialog dengan berbagai pihak guna menghasilkan solusi yang terbaik.”

    “Jadi, Pak Dedi harus pikirkan bagaimana pendidikan Jabar ini bisa istimewa ke depan,” pungkas Cecep.

    Dedi Mulyadi geram lihat praktik renang di halaman sekolah

    Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi geram melihat siswa SD melakukan praktik renang di halaman sekolah.

    Dedi Mulyadi mengomentari soal siswa SD di Karawang yang berlatih renang di lapangan sekolah.

    Berdasarkan narasi, latihan itu dilakukan karena orang tua tak setuju adanya praktik renang di kolam renang.

    Menanggapi itu, Dedi Mulyadi kesal karena masih banyak olahraga yang bisa dilakukan selain renang.

    Usai viral kepala sekolah pun memberikan klarifikasi.

    Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menanggapi video siswa SD yang melakukan praktek renang di halaman sekolah.

    Menurut Demul, hal itu seharusnya tidak terjadi jika guru mengerti esensi pendidikan yang sebenarnya.

    Ia menjelaskan, larangan yang ia sampaikan itu bukan soal renangnya.

    Melainkan soal biaya renang yang sering dikeluhkan oleh orangtua siswa.

    Sebelumnya viral di media sosial, puluhan siswa SD berbaring di lapangan sekolah.

    Para siswa itu kemudian melakukan gerakan seperti sedang berenang.

    Puluhan siswa melakukan gerakan itu sesuai dengan instruksi guru yang ada di antara mereka.

    Video itu kemudian dinarasikan seolah kegiatan renang dilakukan di sekolah karena adanya larangan kegiatan renang.

    “Imbas dihentikannya kegiatan renang, karena banyak orangtua protes.

    Praktek renang dilaksanakan di lapangan,” bunyi tulisan di video.

    Kemudian disampaikan juga pada narasi bahwa seharusnya biaya renang bisa menggunakan dana BOS.

    “Padahal ada Dana BOS, untuk SD minimal dapat 900rb/siswanya dan bisa digunakan untuk kegiatan pembelajaran/ekstrakurikuler,” tulisnya lagi.

    Menangapi itu, Dedi Mulyadi pun memberikan komentarnya di sela-sela kegiatan retret di Akmil Magelang.

    “Saya melihat postingan guru olahraga memposting kegiatan anak-anak Sedang berenang yang dilakukan di atas lantai dan di atas meja,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari TikTok @dedimulyadiofficial, Selasa (25/2/2025).

    Demul pun mengaku tahu maksud dan tujuan pembuatan video tersebut.

    “Tetapi justru itu adalah melambangkan bahwa guru tersebut tidak ngerti esensi pendidikan dan arah pendidikan,” kata dia lagi.

    Dedi Mulyadi juga menjelaskan, ada banyak pelajaran yang bisa diberikan oleh guru pelajaran olahraga selain renang.

    “Ada lari bisa ditekuni, jalan kaki, voli, sepak bola, tenis meja, dan beragam olahraga lain yang bisa dilakukan termasuk senam dan sejenisnya,” kata dia.

    Demul pun menegaskan bahwa keluhan orangtua bukan soal renangnya, tapi soal biayanya.

    “Saya sampaikan bahwa keluhan orangtua selama ini bukan mengeluhkan renangnya, tapi mengeluhkan kolektifitas pembelian tiket renang yang dikoordinatorkan oleh guru, yang bekerja sama dengan kolam renang,” bebernya.

    Sehingga menurut Demul, seharusnya kegiatan berenang bisa tetap dilakukan asal guru tidak ikut campur dalam pembayaran.

    “Jadi guru bisa tetap melakukan kegiatan renang, tanpa harus mengurus tiket siswa. Cukup Anda tunggu saja di kolam renangnya, mereka membeli tiket sendiri dan datang dengan sendirinya penuh kesadaran,” ungkap Demul lagi.

    Ia juga menegaskan, jangan sampai kegiatan renang ini menjadi hal yang wajib apalagi jika orangtua tidak memiliki biaya.

    “Selanjutnya, apabila orangtuanya tidak punya kemampuan untuk berenang, kan banyak pembelajaran lain yang dilakukan tanpa mengeluarkan biaya,” tandasnya.

    Sementara itu, diketahui sekolah yang memposting video anak-anak praktek renang di lapangan ternyata SD Negeri Pinayungan II, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

    Kepala SD Negeri Pinayungan II, Mimi Martiningsih membantah soal narasi yang beredar di media sosial.

    Menurut Mimi, narasi itu tidak seperti yang terjadi di sekolah.

    Sebab, kata dia, praktik renang tetap akan dilaksanakan di kolam renang, bukan di lapangan.

    “Itu hanya simulasi saja. Nanti praktiknya bukan di darat, di air. Masa renang di darat,” kata Mimi dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

    Mimi mengungkap, teori itu berlangsung selama beberapa minggu sebelum akhirnya praktik di kolam renang.

    “Pertama di sini dulu (sekolah), nanti baru renang di tempat renang,” kata dia.

    Sementara itu, diketahui sekolah yang memposting video anak-anak praktik renang di lapangan ternyata SD Negeri Pinayungan II, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

    Kepala SD Negeri Pinayungan II, Mimi Martiningsih membantah soal narasi yang beredar di media sosial.

    Menurut Mimi, narasi itu tidak seperti yang terjadi di sekolah.

    Sebab, kata dia, praktik renang tetap akan dilaksanakan di kolam renang, bukan di lapangan.

    “Itu hanya simulasi saja. Nanti praktiknya bukan di darat, di air. Masa renang di darat,” kata Mimi dikutip dari Kompas.com, Selasa (25/2/2025).

    “Pertama di sini dulu (sekolah), nanti baru renang di tempat renang,” kata dia.

    Dedi Mulyadi rela dicaci

    Dedi Mulyadi rela dicaci terkait polemik study tour di SMAN 6 Depok.

    Polemik study tour SMAN 6 Depok berbuntut panjang. Meski telah dilarang, ratusan siswa tetap berangkat ke Surabaya, Malang, dan Bali.

    Akibatnya, Kepala SMAN 6 Depok, SF dicopot, sementara Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang bersikap tegas dalam pelarangan ini justru mendapat banyak kritik.

    Menanggapi hal tersebut, Dedi menegaskan, tak mempermasalahkan cibiran yang datang kepadanya. Ia menilai langkah tegas ini diambil demi kebaikan siswa dan orangtua.

    “Saya enggak ada masalah dicaci maki, dibilang Dedi Muliadi atau apa pun. Karena saya ini orangtua, tindakan yang saya lakukan adalah untuk kebaikan semua,” ujar Dedi melalui akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71, dikutip Senin (24/2/2025).

    Mencegah beban finansial orangtua

    Salah satu alasan utama Dedi Mulyadi melarang study tour adalah demi meringankan beban ekonomi orangtua siswa.

    Ia mengungkapkan, bagi keluarga yang hidup pas-pasan, biaya study tour bisa menjadi tekanan yang berat.

    “Anda para siswa yang kaya-kaya mungkin tidak ada masalah dengan keuangan keluarga, tetapi bagi mereka yang orang tuanya hidupnya pas-pasan, buat makan pun susah, itu menimbulkan beban utang, bank emok, pinjol, bank Keliling,” kata Dedi.

    Dedi juga mempertanyakan urgensi perjalanan ke luar provinsi dengan dalih kunjungan industri, padahal Jawa Barat sendiri memiliki banyak industri yang bisa dikunjungi.

    “Industri itu di Jabar paling banyak. Orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur bekerja di kawasan industri Jawa Barat. Kok orang Jawa Barat studinya ke luar Jawa?,” ucap Dedi.

    KEPSEK SMAN 6 DEPOK DIPECAT – Siti Faizah, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Depok dipecat gegara study tour Rp 3,5 juta. (KOLASE Dok Tim Dedi Mulyadi – Instagram.com/@sman6.depokofficial)

    Ratusan siswa tetap berangkat, kepsek dicopot

    Meskipun sudah ada larangan dari Dedi, sebanyak 347 siswa kelas XI SMAN 6 Depok tetap melaksanakan study tour ke Jawa Timur dan Bali.

    Setiap siswa dikenakan biaya Rp 3,8 juta dengan sistem subsidi silang.

    Akibatnya, Dedi mencopot Kepala SMAN 6 Depok, yang tetap memberangkatkan siswa. Ia menegaskan aturan yang sudah ditetapkan dan harus dipatuhi.

    “Apa tindakannya? Kami sudah memerintahkan UPTD dan Inspektorat untuk menelusuri sejauh mana pelanggaran yang dilakukan. Kami tidak segan untuk melakukan pemberhentian sementara maupun permanen,” kata Dedi.

    Keputusan ini mendapat berbagai reaksi. Sebagian pihak mendukung langkah tegas Dedi, tetapi tidak sedikit pula yang mengecamnya.

    Namun, Dedi tetap berpegang pada prinsipnya bahwa kebijakan ini demi kebaikan bersama.

    “Seluruh kemarahan itu suatu saat akan menjadi kebahagiaan ketika Anda sudah dewasa, ketika anda sudah bisa merasakan makna dari sikap orangtua yang membangun arah pendidikan yang jelas,” kata Dedi.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com