Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • 3.300 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Kedatangan Presiden Prabowo ke Akmil Magelang

    3.300 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Kedatangan Presiden Prabowo ke Akmil Magelang

    Magelang, Beritasatu.com – Sebanyak 3.300 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Lembah Tidar, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Ribuan pasukan ini akan bertugas hingga seluruh agenda Presiden di Magelang selesai.

    Pengamanan ini melibatkan personel dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan (Dishub), Pemadam Kebakaran (Damkar), Satpol PP, serta berbagai instansi terkait lainnya. Apel pasukan telah digelar di Lapangan Rindam IV Diponegoro pada Rabu (26/2/2025) untuk memastikan kesiapan seluruh personel.

    Komandan Korem 072 Pamungkas, sekaligus Dansatgas Pengamanan VVIP, Brigjen TNI Bambang Sujarwo, menjelaskan pengamanan Presiden telah dipersiapkan dengan matang, termasuk skema kedatangan melalui jalur darat maupun udara.

    “Jumlah personel pengamanan bersifat fleksibel, tergantung objek dan rute yang digunakan. Namun, untuk agenda besok, kami siagakan sekitar 3.300 personel gabungan,” ujar Brigjen Bambang usai apel pasukan.

    Ia menambahkan skema pengamanan terbagi dalam dua pola, yaitu pengamanan terbuka dan tertutup, yang akan disesuaikan dengan situasi di lapangan.

    “Pengamanan ini khusus untuk RI 1. Kami wajib memastikan keamanan dalam setiap kunjungan, terutama di wilayah tugas kami,” tegasnya.

    Brigjen Bambang juga menyampaikan dua opsi jalur kedatangan telah disiapkan. Jika cuaca memungkinkan, Presiden Prabowo akan mendarat langsung di Akmil melalui jalur udara. Namun, jika diperlukan, jalur darat juga telah dipersiapkan dengan pengamanan ketat.

    “Kami masih menunggu keputusan terakhir dari Jakarta, apakah Presiden akan tiba melalui jalur udara atau darat. Namun, kedua skenario sudah kami siapkan dengan baik,” katanya.

    Selain Presiden Prabowo, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga dijadwalkan hadir di Magelang. SBY akan memberikan pembekalan kepada 494 kepala daerah yang mengikuti orientasi selama tujuh hari di Lembah Tidar, kompleks Akmil Magelang.

  • Wapres minta kepala daerah waspadai kelangkaan jelang Ramadhan

    Wapres minta kepala daerah waspadai kelangkaan jelang Ramadhan

    Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar. Jangan sampai ada penumpukan di ‘exit toll’, misalnya, hati-hati sekali

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta seluruh kepala daerah untuk mewaspadai kelangkaan dan lonjakan harga barang-barang pokok menjelang Ramadhan yang diperkirakan jatuh pada 1 Maret 2025.

    Dalam acara pembekalan saat retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu, Gibran menekankan perlu ada koordinasi dan langkah-langkah mencegah kelangkaan serta menjaga harga barang agar tetap terjangkau.

    Kemudian, Gibran lanjut menyoroti pentingnya mempersiapkan kelancaran lalu lintas dan sarana prasarana pendukung selama arus mudik dan arus balik lebaran. Oleh karena itu, Gibran berpesan kepada para kepala daerah untuk berkoordinasi erat dengan seluruh pemangku kepentingan demi memastikan kelancaran, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tradisi mudik ke kampung halaman.

    “Jangan sampai ada kelangkaan bahan bakar. Jangan sampai ada penumpukan di exit toll, misalnya, hati-hati sekali,” kata Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah peserta retret.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21–28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Rabu, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

    Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting. Beberapa isu lain juga diangkat oleh Gibran dalam sesi pembekalan, di antaranya peran aktif kepala daerah menjaga dan merawat toleransi di daerah masing-masing, dan tata kelola daerah yang efektif dengan memanfaatkan teknologi seperti e-katalog untuk pengadaan.

    “Ini perlu saya garis bawahi Bapak, Ibu. Berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 42 Tahun 2024 (pada) Oktober tahun 2026 nanti, (pengadaan) barang dan jasa dengan ketentuan tertentu itu wajib memiliki sertifikasi halal,” ujar Gibran.

    Oleh karena itu, dia meminta para kepala daerah terutama di wilayah-wilayah yang mayoritas warganya muslim untuk menyusun strategi mempercepat sertifikasi halal di daerah masing-masing.

    “Jadi nanti, mohon Bapak, Ibu memberikan penegasan-penegasan, dan juga saya mohon kerja sama Bapak, Ibu kepala daerah untuk bersinergi dengan Pak Kepala Badan,” sambung Gibran.

    Kepala badan yang disebut Gibran itu merujuk kepada pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan sertifikat halal.

    Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian Gibran lanjut memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

    Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wapres minta kepala daerah bantu pastikan stok pangan dukung MBG

    Wapres minta kepala daerah bantu pastikan stok pangan dukung MBG

    Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberikan pembekalan dalam acara retret di Akademi Militer, Magelang, meminta seluruh kepala daerah membantu memastikan ketersediaan stok pangan untuk mendukung suksesnya program makan bergizi gratis (MBG).

    Gibran menekankan keberhasilan program-program prioritas pemerintah pusat, termasuk makan bergizi gratis, salah satunya bergantung dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    “Ketersediaan bahan pangan, ini di beberapa tempat masih sulit dan mahal. Untuk itu, sekali lagi Bapak, Ibu, kepala daerah saya mohon infrastruktur supply chain (rantai pasok, red.) dan distribusi MBG-nya mohon dimonitor dan dibantu,” kata Wapres Gibran kepada seluruh kepala daerah yang mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu.

    Retret kepala daerah di Akmil Magelang berlangsung pada 21–28 Februari 2025, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Hari ke-6 retret, Gibran menjadi pembicara utama sesi pembekalan untuk kepala daerah.

    Dalam sesi itu, Wapres berbicara mengenai pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, kemudian Gibran juga menyoroti beberapa program prioritas pemerintah termasuk MBG dan penghapusan stunting.

    “Program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, penciptaan lapangan kerja ini harus kita dukung. Harus kita keroyok bersama-sama. Harus kita monitor bersama-sama implementasinya,” kata Wapres.

    Wapres kemudian menyinggung target penghapusan stunting pemerintah, yang dapat dilakukan dengan memberikan makanan tambahan untuk ibu-ibu hamil dan balita.

    Dalam sesi pembekalan yang sama, Gibran juga mengajak seluruh kepala daerah untuk senantiasa menjaga dan merawat toleransi di daerahnya masing-masing. Gibran mencontohkan Kota Singkawang di Kalimantan Barat, sebagai salah satu teladan.

    “Indeks kota toleran nomor satu, Kota Singkawang, Bekasi, Salatiga, Manado, Semarang, Magelang, Kediri, Sukabumi, Kupang, dan Surakarta,” tutur Wapres Gibran.

    Gibran menilai prestasi itu tercapai salah satunya karena keberhasilan forum kerukunan umat beragama (FKUB) di masing-masing daerah.

    “Ini kalau toleransinya tinggi, itu artinya FKUB-nya jalan. Penting sekali FKUB,” ujar Gibran.

    Sesi pembekalan oleh Wapres berlangsung selama kurang lebih 30 menit, kemudian Gibran lanjut memandu sesi diskusi dan mengajak masing-masing kepala daerah berbagi praktik-praktik baik yang pernah mereka lakukan di bidang profesi mereka masing-masing.

    Di Akademi Militer Magelang, kepala-kepala daerah menjalani serangkaian kegiatan, mulai dari sesi apel pagi dan olahraga bersama, kemudian sesi pembekalan dari beberapa menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Rini Widyantini.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wayan Koster Tak Ikut Retret di Akmil Magelang, Tunggu Gelombang Kedua

    Wayan Koster Tak Ikut Retret di Akmil Magelang, Tunggu Gelombang Kedua

    FAJAR.CO.ID, DENPASAR — Retret kepala daerah yang berlangsung hingga 28 Februari mendatang, tidak sepenuhnya diikuti. Ada kepala daerah yang berasal dari kader PDIP yang tidak ikut.

    Salah satunya adalah Gubernur Bali, Wayan Koster. Dia memastikan tidak mengikuti kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Koster mengaku sudah kembali ke Bali dan mendarat, Selasa (25/2) kemarin. Gubernur Koster bahkan mengaku langsung mengerjakan tugasnya sebagai gubernur dari rumah.

    “Baru datang kemarin malam, tugas-tugas kantor dikerjakan di rumah,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dilansir dari jpnn.

    Berdasarkan pantauan langsung, Gubernur Bali Wayan Koster meski sudah mulai bekerja, belum menjadwalkan diri untuk hadir di kantor. Suasana Kantor Gubernur Bali Jalan Basuki Rahmat khususnya ruang gubernur terlihat sepi hanya diisi para pegawai.
    Kabid Humas Pemprov Bali, Kadek Suadnyana Purianto menambahkan dari data agenda pimpinan hari ini Wayan Koster belum memiliki jadwal pertemuan atau kegiatan.

    “Sementara agenda semua pimpinan belum termonitor dari ajudan, kami belum monitor agenda dari ajudan,” kata Kadek Suadnyana Purianto.

    Gubernur Koster memastikan diri tak bergabung retreat di Akmil Magelang yang berlangsung dari 21-28 Februari 2025.

    Namun, demikian, dirinya akan mengikuti retret gelombang kedua. “(Ikut) gelombang ke-2 menunggu selesai proses di Mahkamah Konstitusi sebanyak 40 kepala daerah,” ujarnya.

    Wayan Koster juga memastikan selain dirinya, bupati dan wali kota se-Bali yang belum mengikuti pembekalan akan ikut pada retret kepala daerah gelombang kedua. Mulai dari kepala daerah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Buleleng, dan Jembrana akan bergabung.

  • Pemkab Magelang dukung kebijakan pusat, harga gabah di atas HPP

    Pemkab Magelang dukung kebijakan pusat, harga gabah di atas HPP

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Pemkab Magelang dukung kebijakan pusat, harga gabah di atas HPP
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman menekankan, harga gabah tidak boleh di bawah HPP (Harga Pokok Penjualan) yaitu Rp 6.500/kilo. Hal ini disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi luas tambah tanam dan penyerapan gabah dan beras tahun 2025 di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, di halaman Gudang Bulog Danurejo, Mertoyudan, Magelang, Selasa (25/2/2025).

    Andi Amran Sulaiman juga menegaskan kepada seluruh PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) yang hadir pada acara tersebut agar luas tambah tanam, indeks pertanaman dan produktivitas pertanian bisa lebih ditingkatkan. 

    “Untuk PPL yang berprestasi nanti kita siapkan kendaraan untuk tahun depan. Kita anggarkan, mungkin 5.000 sampai 10.000 unit dan kita ranking, yang mana yang berprestasi ranking 1 sampai 10.000 nantinya untuk memotivasi,” kata Andi Amran.

    Terkait luas tambah tanam secara nasional, Andi Amran menyebutkan saat ini ada peningkatan sebesar 52 persen atau sekitar 1 juta hektare lebih, baik di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa. 

    Dirut Pengadaan Bulog, Prihasto Setiyanto menyampaikan, saat ini Bulog memiliki program Jemput Gabah, dimana Bulog akan membeli gabah kepada petani seharga Rp 6.500 perkilo dengan cara di jemput dan langsung dibayar di tempat.

    “Jadi petani tidak perlu memikirkan ongkos angkutnya, semuanya ditanggung oleh Bulog. Jadi para petani tinggal bersihkan gabahnya, masukan ke dalam karung taruh di pinggir jalan kontak Bulog terdekat dan langsung ditimbang dan dibayar di tempat,” ujar Prihasto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Rabu (26/2). 

    Prihasto mengatakan, memang saat ini di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta belum memasuki masa panen raya, namun demikian di bulan Maret-April ini berdasarkan statistik Bulog untuk di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta akan segera memasuki masa panen raya.

    “Di saat inilah pentingnya peran para penyuluh pertanian untuk memberitahukan kepada para petani untuk menjual hasil gabah keringnya kepada Bulog,” kata Prihasto.

    Untuk gabah kering panen, Bulog akan menyerap hingga 882.000 ton sementara untuk beras Bulog akan menyerap sebanyak 2,56 juta ton sehingga total yang akan diserap oleh Bulog sebanyak 3 juta ton.

    Sementara Wakil Bupati Magelang, Sahid mewakili Bupati Magelang menyampaikan sangat mengapresiasi atas program yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian serta Bulog dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, utamanya para petani.

    Menurutnya, program yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian di bawah komando Menteri Pertanian ini akan sangat membawa kesejahteraan kepada masyarakat petani dan para PPL khususnya.

    “Tentunya kami akan mendukung program-program dari Pemerintah Pusat utamanya di bidang pertanian ini,” ucap Sahid.

    Sahid juga mengucapkan terimakasih kepada jajaran Bulog yang telah menginisiasi program Jemput Gabah ini, dimana para petani akan lebih di mudahkan dan akan mendapatkan keuntungan yang sesuai.

    “Semoga semua program dan inisiasi ini dapat diterapkan terkhusus di wilayah Kabupaten Magelang agar masyarakat petani bisa lebih sejahtera,” tutup Sahid. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berfoto bersama para kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/HO-Kemendagri)

    Kapolri: Stabilitas keamanan-sikap antikorupsi modal majukan bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 26 Februari 2025 – 12:00 WIB

    Elshinta.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan stabilitas keamanan dan sikap antikorupsi menjadi modal besar majukan bangsa.

    “Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan penanganan terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat tentunya menjadi perhatian kami, karena ini berdampak kepada investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri,” ujar Kapolri Sigit, saat menjadi narasumber pada pembekalan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2), sebagaimana dikutip Rabu.

    Kapolri mengatakan kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh beragam aspek, salah satunya melalui stabilitas keamanan di suatu daerah. Ia menuturkan Polri terus berkomitmen mengawal kebijakan pemerintah khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan dan energi, melanjutkan investasi dan industrialisasi, hingga menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Di sisi lain, penanganan berbagai macam konflik sosial yang terjadi di lingkup masyarakat juga menjadi fokus utama Polri. Hal ini termasuk juga berbagai kasus kriminal hingga judi online. Ia berharap, kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah pusat dan daerah akan mampu mengatasi persoalan tersebut.

    “Oleh karena itu, mari kita sama-sama bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah pusat, dengan TNI-Polri, dengan kementerian lembaga yang ada, dan seluruh elemen yang ada untuk bersama-sama bisa membangun, mewujudkan tujuan nasional kita,” katanya.

    Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto pada kesempatan yang sama menjelaskan pemahaman sikap antikorupsi perlu dimiliki oleh kepala daerah. Karena mereka memiliki tanggung jawab besar kepada rakyat, khususnya dalam memacu pertumbuhan ekonomi, perdagangan, hingga swasembada pangan.

    “Untuk itu, dirinya mewanti-wanti kepala daerah agar mampu menjaga nama baik bangsa dan negara,” katanya.

    Ia mengingatkan, jabatan yang diemban oleh para kepala daerah merupakan sesuatu yang sementara. Dirinya berharap, kepala daerah mampu melaksanakan amanat dengan baik serta patuh terhadap peraturan yang berlaku.

    “Saya berharap semuanya yang baik menjadi lebih baik. Yang patuh menjadi lebih patuh, yang hormat menjadi lebih hormat, yang menghargai terhadap atasan, presiden, pimpinan, siapa pun bisa lebih baik lagi,” katanya.

    Ia mengingatkan kepada kepala daerah bahwa kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya tindak pidana korupsi. Ia meminta kepala daerah agar tidak tergiur dengan politik balas budi. Dengan begitu, penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terhindar dari persoalan hukum.

    “Kekuasaan ada masanya. Kewenangan ada batasnya. Jika tiba waktunya, kekuasaan dan kewenangan yang disalahgunakan akan mencari jalan untuk meminta pertanggungjawaban melalui cara penegakan hukum,” katanya.

    Sumber : Antara

  • Gibran ke Kepala Daerah: Tak Perlu Belajar ke Luar Negeri, yang Terbaik Ada di Sini

    Gibran ke Kepala Daerah: Tak Perlu Belajar ke Luar Negeri, yang Terbaik Ada di Sini

    Gibran ke Kepala Daerah: Tak Perlu Belajar ke Luar Negeri, yang Terbaik Ada di Sini
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran Rakabuming Raka
    meminta para
    kepala daerah
    tidak belajar ke luar negeri untuk menemukan contoh
    praktik baik
    dalam pemerintahan. Sebab, praktik baik tersebut juga sudah ada di Indonesia.
    Hal itu disampaikan Gibran saat memberikan arahan kepada 493 kepala daerah yang mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).
    “Beliau sampaikan, bapak ibu kepala daerah tidak usah ke luar negeri untuk belajar, karena
    best practices
    , praktik-praktik terbaik itu semua ada di sini, dan itulah gunanya retreat,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya saat ditemui di Magelang, Rabu.
    Bima mengatakan, ada banyak kepala daerah yang berprestasi di Indonesia sehingga bisa saling memberi masukan.
    Gibran juga langsung memberikan contoh Walikota Singkawang yang berhasil membuat kota tersebut sebagai kota paling toleran di Indonesia.
    Begitu juga soal stunting, Gibran langsung memberikan apresiasi kepada Bupati Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, yang berhasil mengurangi tingkat kekurangan gizi di wilayahnya.
    “Beliau (Gibran) posisi di depan (panggung), tetapi beliau langsung menanyakan, memberikan apresiasi daerah-daerah yang dianggap berhasil, yaitu Kabupaten Sekadau. Diapresiasi bupatinya oleh Beliau, ini Bupati menuju periode kedua,” imbuh Bima.
    Selain itu, Gibran juga mengingatkan kembali kepada para kepala daerah untuk tegak lurus pada program Asta Cita pemerintah pusat.
    Materi yang disampaikan Gibran, kata Bima, berlangsung dengan interaktif dan menarik karena anak Presiden Ketujuh RI Joko Widodo tersebut juga pernah menjabat sebagai Walikota Solo.
    Di akhir pemaparan, Gibran menitipkan pesan agar seluruh kepala daerah jangan sampai absen ketika Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan.
    “Semua diminta hadir ketika arahan presiden, dan betul-betul menitipkan agar semua mengawal Asta Cita,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lukisan ‘Tikus Garuda’ Diturunkan, Fadli Zon: Tak Ada yang Memerintah

    Lukisan ‘Tikus Garuda’ Diturunkan, Fadli Zon: Tak Ada yang Memerintah

    GELORA.CO –  Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan tak ada yang memerintah penurunan lukisan berjudul ‘Tikus Garuda’ karya Rokhyat di sebuah galeri di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ia menduga penurunan itu lantaran ada kekhawatiran munculnya tindakan vandalisme. 

    “Tapi kan tidak ada yang memerintahkan untuk menurunkan? Ya mungkin takut ada, yang mungkin melakukan vandalisme atau semacam itu,” kata Fadli di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu, 26 Februari 2025. 

    Menurut dia, kebebasan berekspresi di Indonesia tidak ada batasan. Ia menyebut dalam konteks lukisan burung garuda ada perlu dilihat batasannya. 

    “Tapi kalau itu bukan burung garuda, garuda pancasila kita, saya kira memang ini sesuatu kebebasan dalam berekspresi yang kita lihat batas-batasnya, kita memang perlu tahu,” ujarnya. 

    Ia lantas menyinggung persoalan seputar suku, ras, dan agama, serta hal-hal yang sensitif memiliki aturan. Ia memberi contoh lambang negara yang tak boleh dicoret-coret. 

    “SARA, suku agama ras dan golongan hal-hal yang sensitif, ada juga yang diatur di dalam hukum kita, misalnya bendera merah putih nggak boleh dicoret-coret, hal-hal yang semacam itu,” kata dia. 

    Fadli menyebut lukisan burung garuda menjadi bagian dr ekspresi yang masih ditoleranai dan tidak ada masalah. Ia mengakui hendak mengembangkan ekspresi budaya dan ekspresi seni yang jadi bagian dari kehidupan masyarakat. 

    “Saya kira kebebasan kita dijamin oleh konstitusi dan undang-undang kita, termasuk lagu-lagu juga sebenarnya masih dalam batas-batas koridor yang sangat jelas. Tadi mungkin ya SARA dan hukum kita,” ucapnya. 

    “Saya kira Indonesia cukup bebas di dalam memberikan peluang bagi kebebasan berekspresi dibanding dengan negara” tetangga kita yg sangat rigid dalam soal kebebasan berekspresi,” ujarnya menambahkan. 

  • Wapres Gibran Ajak Kepala Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Wapres Gibran Ajak Kepala Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini disampaikan Gibran saat memberi pengarahan dalam Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/2/2025). Di hadapan 493 peserta, Gibran menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan rantai pasok berjalan efisien guna mendukung keberhasilan program MBG.

    “Para kepala daerah diminta menyukseskan MBG dengan menyiapkan supply chain-nya. Produksi dan distribusi harus memberikan efek positif bagi daerah masing-masing,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto di Lembah Tidar, Akmil Magelang.

    Selain program makan bergizi gratis, Gibran juga menyoroti penanganan stunting, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

    “Beliau menekankan pentingnya menangani stunting. Bahkan, ada satu daerah di Kalimantan yang berhasil menurunkan angka stunting, dan kepala daerahnya langsung dipanggil untuk berbagi pengalaman,” kata Bima.

    Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak perlu ke luar negeri untuk belajar tata kelola pemerintahan. Menurutnya, praktik terbaik sudah tersedia di dalam negeri dan dapat dipelajari melalui retret ini.

    Menutup arahannya, selain mendukung makan bergizi gratis, Gibran mengajak seluruh kepala daerah untuk mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto dan memastikan program Asta Cita dapat berjalan dengan baik.

    “Semua kepala daerah diminta hadir saat pengarahan presiden dan benar-benar mengawal Asta Cita,” pungkas Bima.

  • Penyerangan Polres Tarakan, Kapolri: Pangdam-Kapolda Sudah Ambil Langkah

    Penyerangan Polres Tarakan, Kapolri: Pangdam-Kapolda Sudah Ambil Langkah

    Magelang, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan insiden pengeroyokan di Mapolres Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Sabtu (22/2/2025) malam telah ditangani, baik oleh Kapolda Irjen Pol Hary Sudwijanto dan Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha.

    Dia menegaskan, insiden tersebut tidak akan mengganggu sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri seusai memberikan materi pembekalan kepada para kepala daerah di Lembah Tidar, Kompleks Akademi Militer (Akmil), pada Rabu (25/2/2025) malam.

    “Saya kira Pangdam dan Kapolda sudah mengambil langkah yang diperlukan. Tentunya, TNI dan Polri tetap solid, kita akan terus bekerja sama untuk menjaga dan mengawal negeri ini,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Kapolri menambahkan hubungan baik antara kedua institusi harus terus dijaga demi kepentingan bangsa. Apalagi, kata dia, selama ini TNI-Polri telah bekerja sama dengan baik di lapangan, terutama dalam berbagai program nasional, seperti mengawal kebijakan pemerintah sektor ketahanan pangan.

    “Sinergitas dan soliditas ini harus terus kita tingkatkan, dan saya yakin masing-masing komandan sudah memahami pentingnya hal ini,” tambahnya.

    Sebelumnya, Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha bersama Irjen Pol Hary Sudwijanto, beserta jajaran Forkopimda telah melaksanakan pertemuan guna menyelesaikan insiden penyerangan Polres Tarakan secara profesional dan berkeadilan.

    “Kedua institusi menegaskan komitmen untuk menjaga sinergitas TNI-Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalimantan Utara,” kata Rudy Rachmat Nugraha di Tarakan, Selasa (25/2/2025).

    Rudy menjelaskan insiden kesalahpahaman ini berawal dari peristiwa pada Sabtu (22/2/2025) terjadi pengeroyokan terhadap seorang anggota Yonif 614/RJP oleh sekitar lima orang personel Polres Tarakan.

    Dari hasil mediasi awal antara pihak anggota Polres Tarakan dan anggota Yonif 614/RJP menyepakati anggota Polres Tarakan yang terlibat akan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp 10 juta kepada korban. Namun janji tersebut tidak kunjung direalisasikan.

    Pada Senin (24/2) sekitar pukul 23.30 WITA, sekitar 20 orang anggota Yonif 614/RJP mendatangi Mapolres Tarakan dengan maksud mencari lima anggota Polres yang diduga terlibat dalam insiden pengeroyokan tersebut.

    Dalam aksi spontanitas berupa penyerangan Polres Tarakan tersebut, terjadi pelemparan batu yang mengakibatkan kerusakan pada kaca dan pintu pos jaga serta beberapa kaca.