Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Menteri Nusron Minta Kepala Daerah Selesaikan Revisi RTRW untuk Dukung Iklim Investasi – Halaman all

    Menteri Nusron Minta Kepala Daerah Selesaikan Revisi RTRW untuk Dukung Iklim Investasi – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid meminta kepala daerah segera merampungkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung iklim investasi di daerah. 

    “Masih ada beberapa daerah yang belum menyelesaikan dokumen tersebut,” kata Nusron saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025).

    Ia mengatakan dokumen RTRW perlu direvisi minimal setiap lima tahun sekali. Adapun dokumen ini dibutuhkan untuk mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Tanpa RDTR, maka dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) tidak dapat diterbitkan. Dokumen ini penting sebagai salah satu rujukan mengurus izin berusaha.

    “Karena tanpa ada RDTR, tidak akan terbit PKKPR. Tanpa terbit PKKPR, tidak akan ada usaha. Macet di situ. Karena itu kata kuncinya adalah RDTR,” jelasnya.

    Selain itu, Nusron juga menekankan pentingnya kepala daerah memahami kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

    Berdasarkan data yang dikantonginya, tak sedikit lahan sawah yang beralih menjadi permukiman dan industri.

    Karena itu, kebijakan LSD merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan lahan sawah. Upaya ini juga untuk mendukung ketahanan pangan.

    Perizinan LSD diatur oleh Kementerian ATR/BPN. Pihaknya juga membutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) mengenai pemetaan wilayah. Dengan demikian, Kementerian ATR/BPN dapat menentukan lokasi mana saja yang perlu menjadi LSD.

    Nusron juga membeberkan berbagai persoalan pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang membutuhkan sinergi pemerintah pusat dan daerah. Hal itu seperti potensi lahan yang dapat menjadi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

    Tanah ini bakal didistribusikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari kebijakan reforma agraria. 

    Langkah tersebut bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah.

    “Siapa yang menentukan penerimanya? Lagi-lagi kepala daerah. Kami hanya mengesahkan, tapi yang menentukan si A, si B-nya adalah Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya.

     

  • Koster ungkap tak ikut retret sebab sedang prihatin bukan melawan

    Koster ungkap tak ikut retret sebab sedang prihatin bukan melawan

    Denpasar (ANTARA) – Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya buka suara terkait alasan tidak mengikuti retret kepala daerah bersama delapan bupati/wali kota se-Bali lainnya di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    Gubernur Bali di Denpasar, Kamis, menyampaikan bahwa tidak ikut serta karena situasi internal PDI Perjuangan yang sedang prihatin atas penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.

    “Iya instruksi kan karena kami lagi prihatin, ada situasi kurang mengenakkan di internal (partai politik),” kata Koster.

    Kondisi internal ini juga disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam surat instruksinya yang meminta kepala daerah terpilih menunda retret hingga mendapat arahan lebih lanjut.

    Menurutnya tidak salah atas kejadian tersebut mereka berempati dan menunjukkan solidaritas, namun tidak dapat diartikan sebagai upaya melawan agenda retret kepala daerah yang digagas Presiden Prabowo.

    “Bukan kami melawan, kami sangat didorong untuk mengikuti retret, cuma situasi kondisinya kemarin yang kurang kondusif,” ujar Gubernur Bali.

    Ketua DPP PDI Perjuangan Bali itu bahkan mengakui bahwa retret kepala daerah yang berlangsung dari 21 -28 Februari 2025 adalah kegiatan penting.

    Di sana, kata dia, para kepala daerah dapat membangun suasana kebersamaan, berkolaborasi, dan bersinergi, sehingga untuk mengganti kesempatan yang ia lewatkan maka dipastikan Koster akan mengikuti retret gelombang kedua.

    Meski tidak mengikuti gelombang pertama, ia menyebut tak ada masalah dengan pemerintah pusat, mengingat Kementerian Dalam Negeri memang menyiapkan pola dua gelombang.

    “Karena ada pola gelombang satu dan gelombang dua, kami ikut gelombang kedua, hubungan baik (dengan pemerintah pusat) tidak ada masalah,” kata dia.

    Sebelumnya juga Gubernur Bali itu telah menyampaikan selain ia, pada gelombang dua itu, bupati dan wali kota se-Bali yang belum mengikuti pembekalan ini akan turut bergabung, yaitu kepala daerah Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, Bangli, Klungkung, Buleleng, dan Jembrana.

    Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Semua Kepala Daerah di Bali Wayan Koster Dkk Tak Hadir Retret Akmil Magelang, Ikut Gelombang Kedua? – Halaman all

    Semua Kepala Daerah di Bali Wayan Koster Dkk Tak Hadir Retret Akmil Magelang, Ikut Gelombang Kedua? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengungkapkan bahwa seluruh kepala daerah di Provinsi Bali, kompak tidak mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Retret itu diketahui berlangsung sejak 21 Februari 2025 dan akan berakhir pada 28 Februari 2025 besok.

    Adapun, seluruh kepala daerah di Bali yang dimaksud itu adalah Gubernur Bali, Wayan Koster beserta delapan bupati/wali kota.

    “(Yang tidak ikut retret) ada Pak Gubernur Bali (Wayan Koster), beserta kepala daerah yang ada di sana (Provinsi Bali), seluruhnya ada sembilan,” ujar Bima Arya, saat ditemui di Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025).

    Selain sembilan kepala daerah di Bali, dalam retret gelombang pertama itu, kepala daerah dari Kabupaten Asmat, yakni Thomas Eppe Safanpo juga diketahui tidak hadir.

    Jadi, tercatat ada 10 kepala daerah yang absen dalam kegiatan retret kepala daerah tersebut.

    Meski demikian, Bima Arya tetap mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri yang telah mendukung acara retreat ini dan mendukung kadernya mengikuti orientasi gelombang kedua nanti.

    “Kami menyampaikan terima kasih, apresiasi kepada Ibu Mega, DPP PDI Perjuangan yang telah mendukung acara retreat ini.”

    “Dan mendukung agar para kadernya melanjutkan kembali bergabung di sini dan memberi kesempatan bagi yang belum bergabung untuk mengikuti pembekalan tahap berikutnya,” ucapnya.

    Megawati disebut juga telah menginstruksikan kepala daerah dari partainya yang belum menjalani retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025 agar ikut gelombang kedua.

    Instruksi dari Megawati ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah dalam konferensi pers, Selasa (25/2/2025).

    Merujuk kepada Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/628/SJ per 11 Februari 2025 sekaligus pernyataan resmi Wamendagri Bima Arya, berikut selengkapnya instruksi terbaru Megawati terkait retret kepala daerah PDIP:

    Kepala daerah yang belum mengikuti retret diminta kembali ke daerah masing-masing untuk menjalankan tugasnya.

    Kepala daerah yang belum mengikuti retret dapat bergabung dalam angkatan kedua.

    Jika kepala daerah tidak bisa hadir dalam retret, maka dapat diwakili oleh sekretaris daerah.

    Kepala daerah yang sudah mengikuti retret angkatan pertama diminta menyesuaikan dengan agenda yang sudah berjalan.

    Wakil kepala daerah yang pasangannya sudah mengikuti retret diminta hadir dalam penutupan acara.

    Wayan Koster Akan Ikut Retret Gelombang Kedua

    Mengenai retret ini, Wayan Koster, mengatakan dirinya dan seluruh kepala daerah dari PDIP di Provinsi Bali akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua.

    Adapun, retret gelombang kedua itu disiapkan untuk daerah yang proses pilkadanya masih bersengketa, menggelar pemungutan suara ulang maupun yang masih rekapitulasi suara ulang.

    Menurut Wayan Koster, acara tersebut bakal dilaksanakan setelah proses gugatan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk 40 kepala daerah selesai.

    “Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali dari PDI Perjuangan dipastikan semua ikut acara retreat pada gelombang kedua,” ucap Wayan Koster, Rabu (26/2/2025), dikutip dari Tribun-Bali.com.

    PDIP Tegaskan Megawati Tak Pernah Larang Kepala Daerah Ikut Retret

    Sebelumnya diberitakan bahwa Megawati memberikan instruksi agar kadernya menunda ikut retret di Magelang.

    Instruksi tersebut kemudian menimbulkan berbagai tanggapan dari sejumlah pihak.

    Mengenai hal ini, Basarah menegaskan bahwa Megawati tidak pernah melarang para kepala daerah PDIP untuk ikut retret di Akmil Magelang itu.

    Instruksi Megawati yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 itu hanya meminta para kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, hingga ada arahan lebih lanjut dari Ketua Umum PDIP.

    “Perlu kami tegaskan bahwa Ibu Megawati tidak pernah melarang para kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk ikut acara retret,” kata Basarah.

    Basarah menyampaikan bahwa Megawati meminta para kepala daerah PDIP yang belum berangkat ke Magelang untuk tetap berada di daerah masing-masing.

    Supaya bisa langsung bekerja melayani rakyat setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Jadi, kepala daerah yang belum berangkat ke Magelang itu justru diminta Megawati untuk lebih mengutamakan bekerja demi kepentingan rakyat.

    “Pesan Ketua Umum kepada kader-kadernya sebagai kepala daerah setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, diminta untuk memprioritaskan kerja-kerja real kerakyatan dengan langsung bekerja melayani rakyat di daerah masing-masing,” ucapnya.

    Menurut Basarah, kehadiran kepala daerah sangat penting dalam menjalankan program-program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, mitigasi bencana, penciptaan lapangan kerja, pencegahan stunting, hingga pemenuhan hak rakyat atas makanan bergizi.

    “Bagi PDIP, pemimpin yang turun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat adalah langkah efektif dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Basarah.

    Apakah Ada Sanksi bagi Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret?

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya menyebut tidak ada sanksi untuk kepala daerah yang tidak mengikuti retret. 

    Dia mengatakan, kepala daerah yang tidak ikut bisa mengutus wakil kepala daerah mereka atau mengutus Sekretaris Daerah (Sekda) dengan konsekuensi harus mengikuti retret pada gelombang berikutnya. 

    “Ya (sanksinya) mengikuti acara yang sama pada gelombang berikutnya. Ya, kan dikirim wakil (juga) untuk menggantikan di sini,” ujar Bima, saat ditemui di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025), dilansir Kompas.com.

    Untuk gelombang berikutnya retret kepala daerah yang tidak hadir akan ditentukan setelah sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai.

    Jadi, untuk kepala daerah yang tidak hadir bisa menggantikan kepesertaan saat retret nanti.

    Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul Belum Ngantor, Gubernur Bali Koster Tiba di Bali Malam Kemarin

    (Tribunnews.com/Rifqah/Fransiskus Adhiyuda) (Kompas.com) (Tribun-Bali.com/Ni Luh Putu Wahyuni Sari) (Kompas.com)

  • Kepala BGN: MBG langkah strategis songsong Indonesia Emas 2045

    Kepala BGN: MBG langkah strategis songsong Indonesia Emas 2045

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) merupakan sebuah langkah strategis dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

    Dadan saat memberikan pembekalan dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, menyebut sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, program MBG berperan dalam memperbaiki kualitas gizi anak-anak untuk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang produktif di tahun 2045.

    “Kenapa disampaikan sangat strategis? Kami sampaikan data yang kami peroleh bahwa penduduk Indonesia sampai detik ini masih bertambah 6 orang per menit,” kata Dadan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Generasi anak-anak saat ini, menurutnya, di masa mendatang akan menjadi bagian dari bonus demografi. Karena itulah, peningkatan kapasitas SDM menjadi hal yang penting.

    Di samping itu, pemerintah juga terus mengupayakan agar pemenuhan gizi dapat dirasakan oleh seluruh generasi anak-anak di Indonesia.

    Dalam kesempatan itu, Dadan menekankan program MBG merupakan program pemerintah pusat yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

    Program MBG diharapkan mampu memicu meningkatnya sirkulasi ekonomi di daerah, karena melibatkan para petani, hingga pengusaha lokal. Dadan berharap program ini dapat didukung oleh para kepala daerah.

    Adapun kepala daerah dapat berkontribusi dalam program MBG melalui dukungan terhadap perbaikan infrastruktur, termasuk pendidikan. Di samping itu, daerah juga dapat memberikan dukungan dengan mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan rantai pasok, membina petani, nelayan, peternak, hingga UMKM.

    Dengan demikian kalangan tersebut akan mampu mendorong terpenuhinya pasokan kebutuhan gizi.

    “Jadi mohon kerja samanya Ibu-Bapak sekalian, nanti di daerah, untuk program makannya tidak perlu ditambahkan lagi, karena berapa pun akan dibayar oleh Badan Gizi,” ujarnya.

    Ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah berupaya menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak untuk menyukseskan program MBG. Dirinya berharap program ini ke depannya akan mampu berdampak positif terhadap masyarakat, dan khususnya para generasi produktif di masa depan.

    “Memang tujuan utamanya adalah investasi SDM jangka panjang, tetapi yang akan diuntungkan adalah masyarakat, terutama masyarakat Ibu-Bapak [kepala daerah] sekalian,” ujar dia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Komisi II DPR dan mitra bahas persiapan PSU tindaklanjuti putusan MK

    Komisi II DPR dan mitra bahas persiapan PSU tindaklanjuti putusan MK

    Jakarta (ANTARA) – Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja dengan para penyelenggara pilkada, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP, hingga Kementerian Dalam Negeri, membahas persiapan pemungutan suara ulang (PSU) dan yang lainnya, menindaklanjuti adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan ada sebanyak 26 perkara perselisihan hasil pilkada yang gugatannya dikabulkan MK, terdiri atas 24 daerah yang diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang, dan dua daerah yang diperintahkan untuk melakukan rekapitulasi ulang hasil perolehan suara.

    “Kami mengapresiasi jajaran Kemendagri yang masih sibuk karena retret di Magelang, tapi karena ada info yang sangat signifikan sekali, terutama untuk Komisi II DPR RI, adalah hasil putusan MK,” kata Dede di sela rapat kerja tersebut, di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Komisi II DPR RI adalah komisi yang membidangi pemerintah dalam negeri, pertanahan, dan pemberdayaan aparatur.

    Dia mengatakan bahwa putusan itu perlu ditanggapi serius karena PSU akan dilakukan di tengah diberlakukannya program efisiensi anggaran besar-besaran oleh pemerintah. Dia pun ingin mengetahui kesiapan anggaran dari pemerintah terkait hal itu.

    “Maka siapkah pemerintah? Dan siapkah daerah?” kata dia.

    Selain itu, dia pun menyebutkan bahwa ada gugatan yang dikabulkan oleh MK karena masalah persyaratan pencalonan kepala daerah. Dia juga ingin mengetahui apakah ada ketidakcermatan yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada.

    “Terutama di daerah tentunya, untuk melihat bahwa kok bisa syarat-syarat yang mestinya terlihat dengan benar, ini bisa lewat,” kata dia.

    Adapun rapat tersebut digelar secara luring maupun daring, yang dihadiri juga oleh para KPU berbagai daerah. Dia pun memberikan kesempatan kepada KPU dari daerah untuk memberikan klarifikasi terkait hal itu.

    Dia menjelaskan bahwa MK memutuskan agar sejumlah daerah menggelar pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, pemungutan ulang surat suara, dan rekapitulasi ulang surat suara. Dengan begitu, menurutnya ada daerah yang bakal mengulangi pencetakan surat suara yang bakal memakan anggaran.

    Berdasarkan laman resmi MK, dari 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 yang diperiksa secara lanjut, MK mengabulkan sebanyak 26 perkara, menolak 9 perkara, dan tidak menerima sebanyak 5 perkara.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Bertolak ke Retreat Kepala Daerah, Ikut Parade Senja dan Beri Pengarahan

    Prabowo Bertolak ke Retreat Kepala Daerah, Ikut Parade Senja dan Beri Pengarahan

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kerja (kunker) untuk meninjau pelaksanaan Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana mengatakan bahwa kunjungan ini akan menjadi momen penting dalam upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat kepemimpinan daerah di Indonesia.

    Menurutnya, Presiden Ke-8 RI itu akan memimpin Upacara Parade Senja yang akan digelar di Akademi Militer. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda pembelajaran dan orientasi bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.

    “Pada Jumat, 28 Februari 2025, Presiden Prabowo akan memberikan pengarahan langsung kepada para kepala daerah dalam rangka Pembelajaran Orientasi Kepemimpinan,” ucapnya melalui pesan teks, Kamis (27/2/2025).

    Dia melanjutkan bahwa pengarahan ini bertujuan untuk membekali para pemimpin daerah dengan nilai-nilai kepemimpinan yang kuat dan berkarakter.

    “Agenda ini sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah,” ujar Yusuf.

    Lebih lanjut, Yusuf juga menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo dalam membangun sinergi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah.

    Termasuk, kata Yusuf, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam pengembangan kepemimpinan yang lebih baik di seluruh Indonesia, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata.

    “Kunjungan ini juga mencerminkan tekad Presiden Prabowo untuk membentuk kepemimpinan yang tangguh, memiliki integritas, serta mampu menghadapi tantangan dalam mengelola pemerintahan di tingkat daerah,” pungkas Yusuf.

  • Koster soal Absen di Retret Gelombang I: Ada Situasi Kurang Enak di Internal

    Koster soal Absen di Retret Gelombang I: Ada Situasi Kurang Enak di Internal

    Denpasar –

    Gubernur Bali Wayan Koster memastikan akan hadir pada retret kepala daerah gelombang kedua. Koster juga mengungkap alasan absen pada gelombang pertama.

    “Iya, (karena) instruksi karena kami lagi prihatin ada situasi kurang mengenakkan di internal. Kami harus solid, berempati dengan situasi ini. Bukan menolak (retret). Kami sangat didorong mengikuti retret, cuma situasi kondisinya kemarin yang kurang kondusif,” ujar Koster di Lapangan Lumintang, Denpasar, dilansir detikBali, Kamis (27/2/2025).

    Koster memastikan bakal mengikuti retret pada gelombang kedua. Terlebih, bagi dia, retret penting. Koster juga menyebut hubungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dengan pemerintah pusat saat ini tidak ada masalah.

    Koster sebelumnya memastikan seluruh kepala daerah di Bali dari PDIP akan mengikuti retret pada gelombang kedua. Mereka sebelumnya absen dari retret yang digelar di Akmil Magelang, Jateng, itu.

    “Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali dari PDI Perjuangan pasti ikut retret gelombang kedua,” tulis singkat Koster kepada detikBali, Rabu (26/2/2025).

    Baca selengkapnya di sini

    (idh/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya Megapolitan 27 Februari 2025

    Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya Megapolitan 27 Februari 2025

    Momen Akrab Dedi Mulyadi Rangkul Bupati Bekasi Ade Kunang, Sebut Sosok Adik yang Kaya
    Tim Redaksi
    BEKASI, KOMPAS.com
    – Gubernur Jawa Barat
    Dedi Mulyadi
    tampak akrab dengan
    Bupati Bekasi

    Ade Kuswara Kunang
    saat menghadiri retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
    Dedi sempat merangkul Ade dan menyebut politikus PDI Perjuangan itu sebagai sosok adik.
    Momen keakraban tersebut terekam dalam video yang diunggah akun Instagram Dedi, @dedimulyadi71, Rabu (26/2/2025).
    “Ini dengan adik saya ini, yang tidak pernah lepas dari peci, ganteng, kaya, tapi setia sama istrinya,” kata Dedi dalam video tersebut.
    Dalam video itu, Ade tampak tersipu sambil mengucap kata “amin”.
    Selanjutnya, Dedi bertanya perihal retreat kepala daerah yang diikuti Ade dan kepala daerah lain se-Indonesia di Akmil sejak 21 Februari 2025.
    “Betah
    ieu di dieu
    (betah enggak di sini)?” tanya Dedi kepada Ade.
    “Betah, betah,” jawab Ade.
    “Betah
    pisan
    (betah banget)?” tanya Dedi lagi.
    “Alhamdulillah,” jawab Ade. 
    Mantan Bupati Purwakarta itu lantas mewanti-wanti Ade jangan sampai ada akses jalan rusak di Bekasi.
    “Awas! Nanti di Bekasi jangan sampai ada jalan jelek, jangan sampai ada sekolah jelek, jangan ada puskesmas jelek, rumah rakyat miskinnya harus hebat. Bupatinya kaya, rakyatnya harus sejahtera, betul tidak?” kata Dedi dalam video tersebut.
    “Betul-betul,” ujar Ade.
    Kemudian, Dedi langsung mencecar Ade terkait jalan provinsi yang rusak di Bekasi.
    Ade pun mengungkapkan bahwa jalan provinsi yang rusak tersebar di Kecamatan Cibarusah, Sentra Grosir Cikarang (SGC), dan Kecamatan Cibitung.
    Mendengar jawaban tersebut, Dedi meminta Ade untuk mengirim data lengkap jalan provinsi di Bekasi yang rusak.
    Berikutnya, Dedi mencecar Ade mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk jalan Bekasi.
    “Jalan kabupaten berapa alokasi sekarang?” ujar Dedi.
    “Banyak Pak, ada nanti,” kata Ade.
    “Berapa?” cecar Dedi.
    “Alokasinya nanti ada datanya,” tutur Ade.
    “Bisa sampai Rp 1 triliun jalan kabupaten?” tanya Dedi lagi.
    “Bisa-bisa,” jawab Ade singkat.
    “Bisa, oh keren,” kata Dedi.
    Ade lantas mengungkap bahwa total APBD Kabupaten Bekasi sebesar Rp 8,3 triliun.
    “Wah sudah Rp 8,3 triliun, Rp 1 triliun untuk jalan. Beres deh,” jelas Dedi.
    Dedi kemudian menutup percakapan tersebut dengan pantun yang menurutnya khusus dia berikan untuk Ade.
    “Pantun. Ke Bekasi ke Cibarusah, kalau berterima kasih, hidup tidak gelisah,” tutup Dedi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Pimpin Parade Senja Retreat Kepala Daerah di Akmil Sore Ini

    Prabowo Pimpin Parade Senja Retreat Kepala Daerah di Akmil Sore Ini

    loading…

    Para kepala daerah peserta retreat bersama Mendagri Tito Karnavian dan Wamendagri Bima Arya di Akademi Militer Magelang. Foto/Instagram Setkab

    MAGELANG – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin Parade Senja kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (27/2/2025) sore. Dari jadwal yang diterima SindoNews dari Sekretariat Retreat Magelang 2025, Parade Senja akan dimulai pada pukul 17.00-18.15 WIB yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri retreat kepala daerah pada 27-28 Februari 2025. “27-28 nanti kemungkinan Presiden akan hadir, hadir di acara Parade Senja, malamnya akan ada malam acara akrab, beliau akan hadir,” kata Tito.

    Presiden Prabowo, kata Tito, juga akan memberikan pengarahan kepada kepala daerah pada Jumat (28/2/2025) besok. “Dan kemudian Jumat, 28 (Februari), Bapak Presiden insyaallah akan memberikan pengarahan sekaligus penutup,” sambungnya.

    Sementara itu, hari ini Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga akan memberikan pembekalan kepada para kepala. SBY yang telah berpengalaman selama dua periode pemimpin Indonesia akan memberikan materi “how the government work” atau bagaimana pemerintahan bekerja mulai dari pengambilan keputusan hingga kebijakan diterapkan untuk kepentingan melayani masyarakat.

    Dari jadwal yang diterima dari Sekretariat Retreat Magelang 2025, SBY akan memberikan materi selama satu setengah jam dimulai dari pukul 14.00 WIB hingga 15.30 WIB. Selain arahan dari SBY, hari ini juga dipenuhi dengan berbagai paparan penting dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

    (rca)

  • Menag ingatkan kepala daerah rawat kerukunan umat beragama

    Menag ingatkan kepala daerah rawat kerukunan umat beragama

    Kamis, 27 Februari 2025 09:27 WIB
    waktu baca 2 menit

    Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2025). (ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri)

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025