Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    Daftar Kepala Daerah yang ke Rumah Jokowi di Solo Pulang Retret, Gubernur Jateng Ungkap Pesan Khusus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada Jumat (28/2/2025) sore.

    Mereka hadir ke rumah Jokowi usai mengikuti kegiatan retret kepala daerah yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Kota Magelang, yang ditutup oleh Presiden RI Prabowo Subianto, hari ini Jumat. 

    Dikutip dari Tribun Solo, dalam pertemuan tersebut, kepala daerah yang sudah dilantik berbincang dengan Jokowi selama kurang lebih satu jam.

    Para pejabat yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain:

    Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
    Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin
    Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
    Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak
    Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati
    Bupati Probolinggo Muhammad Haris,
    Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
    Bupati Bojonegoro Setyo Wahono
    Ketua PP Muslimat NU Arifah Fauzi.

    Menguatkan Program Pemerintah Pusat

    Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim, mengungkapkan bahwa kedatangan para kepala daerah ini merupakan bagian dari kegiatan retreat yang telah dilaksanakan di Magelang.

    Tujuan utama pertemuan tersebut adalah untuk mendapatkan wejangan dan penguatan dari Jokowi, sehingga mereka dapat kembali ke daerah masing-masing dengan semangat dan pemahaman yang lebih baik.

    “Kami sowan ke Pak Presiden, kebetulan setelah retreat, kami ingin mendapatkan penguatan dan pesan-pesan beliau untuk bisa bekerja lebih baik lagi, lebih cepat, dan memperluas jejaring kami,” kata Khofifah kepada awak media setelah pertemuan.

    Sementara itu, Ahmad Luthfi, Gubernur Jateng, menyebutkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Jokowi memberikan pesan khusus terkait dukungan terhadap program-program pemerintah pusat.

    Luthfi menyampaikan bahwa Presiden Jokowi meminta para kepala daerah untuk mendukung dan mengakselerasi implementasi program-program yang tertuang dalam Asta Cita.

    “Pesan beliau sangat jelas, yaitu untuk mendukung program-program pemerintah pusat yang ada dalam Asta Cita. Beliau juga meminta kami untuk mengakselerasi program-program tersebut agar lebih cepat terwujud,” jelas Luthfi, yang juga merupakan mantan Kapolda Jateng.

    Pentingnya Kolaborasi Antar Daerah dan Pemerintah Pusat

    Pertemuan tersebut tidak hanya membahas program-program nasional, namun juga sebagai langkah penting dalam memperkuat hubungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.

    Jokowi diyakini ingin memastikan bahwa kepala daerah memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya percepatan pembangunan serta penguatan kerjasama dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

    Sejumlah kepala daerah yang hadir pun sepakat untuk mengimplementasikan pesan-pesan Jokowi dalam kepemimpinan mereka di daerah.

    Selain itu, mereka berkomitmen untuk terus berkolaborasi guna mewujudkan program-program pemerintah pusat yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Dengan adanya pertemuan tersebut, diharapkan akan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian berbagai tujuan pembangunan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di tingkat daerah. (TribunSolo/Andreas Chris Febrianto)

  • Bima Arya: Kepala Daerah yang Dipilih Rakyat Bisa Diberhentikan

    Bima Arya: Kepala Daerah yang Dipilih Rakyat Bisa Diberhentikan

    Magelang, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menegaskan, kepala daerah bisa diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meski dipilih oleh rakyat.

    “Pak Menteri (Mendagri Tito Karnavian) sampaikan, kepala daerah itu walau dipilih oleh rakyat, tetapi bisa diberhentikan berdasarkan undang-undang. Jadi, bukan berarti dipilih langsung tidak bisa berhenti,” kata Bima Arya kepada wartawan di kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025).

    Bima Arya menjelaskan, beberapa alasan yang dapat menyebabkan kepala daerah diberhentikan, antara lain tidak melaksanakan program prioritas nasional, bepergian ke luar negeri tanpa izin, atau melakukan perbuatan tercela.

    “Kepala daerah bisa diberhentikan karena tidak melaksanakan program prioritas nasional, tidak izin ketika keluar negeri, atau melakukan perbuatan tercela,” ucapnya.

    Bima Arya mengingatkan agar para kepala daerah berhati-hati dalam menjalankan amanah mereka. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang akan diterima jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

    “Jangan sampai ketentuan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Kepala daerah harus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya hingga akhir masa jabatan,” tutup Bima Arya yang menyebut kepala daerah terpilih bisa diberhentikan.

  • Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Terungkap, Ini Alasan Sri Sultan HB X Tak Masuk Daftar Peserta Retret Magelang

    Bisnis.com, JAKARTA — Rangkaian kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah yang berlangsung di Magelang, Jawa Tengah telah berakhir pada hari ini, Jumat (28/2/2025). 

    Dengan demikian, ratusan kepala daerah yang terdiri dari Gubernur, Wali Kota, Bupati yang telah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari akan kembali ke daerahnya masing-masing setelah digembleng di Magelang selama sepekan.

    Namun ada hal yang menarik di tengah hiruk pikuk retret, sosok Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X justru ramai menjadi buah bibir di media sosial. Sultan HB X disebut menjadi salah satu kepala daerah yang tidak masuk daftar peserta retret di Magelang.

    Hal itu dikarenakan oleh eksistensi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengamanatkan DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka NKRI.

    Menilik Pasal 18 ayat (1) huruf c, disebutkan bahwa syarat mengemban jabatan Gubernur DIY adalah orang yang bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono.

    “Bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan bertakhta sebagai Adipati Paku Alam untuk calon Wakil Gubernur,” tulis beleid tersebut dan dikutip Jumat (28/2/2025).

    Ditegaskan pula dalam Pasal 1 ayat (4) dan (5) bahwa kedua takhta itu merupakan warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun.

    Bunyi pasal 1 ayat (4):

    Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut Kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.

    Bunyi Pasal 1 ayat (5):

    Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.

    Maka demikian, merujuk pada UU 13/2012 tersebut, memberikan kewenangan yakni tidak adanya Pilkada, karena Sri Sultan dan Paku Alam otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

    Selain aturan itu, menurut Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Sultan HB X belum lama ini dilantik untuk periode jabatan sampai dengan tahun 2027. Jadi tidak termasuk dalam rombongan kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024.

    Keistimewaan Yogyakarta tidak lepas dari sumbangsihnya dalam sejarah republik. Yogyakarta memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 

    Sri Sultan Hamengkubuwono ke IX adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Dia termasuk raja yang lebih awal mengintegrasikan Yogya dengan Indonesia.

    Selain itu, Sultan juga merelakan harta kraton untuk membiayai perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Yogyakarta juga pernah menjadi ibu kota negara ketika serangan Belanda pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia 1945-1949.

  • Kepala BGN Klaim Kepala Daerah Dukung MBG, Pemda Jatim Siap Kucurkan APBD Rp700 Miliar

    Kepala BGN Klaim Kepala Daerah Dukung MBG, Pemda Jatim Siap Kucurkan APBD Rp700 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim seluruh kepala daerah yang baru saja dilantik bakal mendukung berjalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Dia mengeklaim ada pemerintah daerah yang sudah menyiapkan APBD senilai Rp700 miliar untuk mendukung berjalannya program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto itu. 

    Dadan, yang mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, menyebut bahwa peran pemerintah daerah dibutuhkan dalam tiga aspek untuk mendukung berjalannya program MBG. 

    “Pertama, menyiapkan infrastruktur. Kedua, meningkatkan atau membina rantai pasok, petani peternak nelayan agar rantai pasok lokal bisa terpenuhi. Ketiga, bersama-sama Gizi untuk melakukan pendampingan terutama penyaluran untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” jelasnya kepada wartawan saat ditemui di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Pada sisi anggaran, Dadan menyebut pemerintah daerah tak melibatkan APBD dalam menyiapkan menu MBG setiap harinya untuk peserta didik. Dia menyebut anggaran untuk program sudah berasal dari kantong APBN, atau pemerintah pusat. 

    Adapun pemerintah daerah melalui APBD bisa mendukung untuk menyiapkan infrastruktur penunjang program, maupun rantai pasok hingga program-program pendampingan.

    “Tapi pada intinya kami sudah sampaikan kemarin untuk makan bergizinya cukup dari pemerintah pusat, nanti pemda siapkan anggaran jika ada anggaran. Jika tidak ada, tidak usah memaksakan untuk tiga tersebut,” kata akademisi dari IPB itu. 

    Saat mengikuti retret di Akmil Magelang, Dadan mengungkap bahwa sudah ada kepala daerah yang menyiapkan anggaram daerah untuk mendukung tiga hal dimaksud. Salah satu pemda yang sudah menyisihkan anggaran daerahnya yakni Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 

    Untuk diketahui, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. 

    “Contohnya Jawa Timur sudah menyiapkan Rp700 miliar. Bojonegoro sudah menyiapkan Rp99 miliar. Tapi kami arahkan bukan untuk makan bergizinya tapi untuk penyiapan infrastruktur, rantai pasok dan juga nanti pendampingan-pendampingan,” terang Dadan. 

    Dadan, yang dilantik menjadi Kepala BGN 2024 lalu, menegaskan bahwa dukungan anggaran dari pemda bukan hal yang wajib. Dia mengungkap bahwa pemerintah pusat pun tetap menyediakan anggaran untuk infrastruktur, rantai pasok hingga pendampingan program MBG di beberapa daerah terluar Indonesia. 

    “Bahkan untuk daerah-daerah terpencil, nanti infrastrukturnya dari Badan Gizi. Yanh daerahnya hanya ada satu sekolah, dua sekolah, di remote area, yang mitra tidak tertarik ke sana, kami juga punya budget,” tuturnya. 

    Adapun program MBG yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu. Pemerintah awalnya mempersiapkan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program anyar tersebut. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya menargetkan agar Program MBG bisa menyasar ke seluruh anak sekolah di Indonesia pada akhir 2025. 

    Berdasarkan keterangannya 22 Januari 2025 lalu, Prabowo menjelaskan bahwa pemerintah telah berhasil melayani 650.000 anak peserta didik di 31 provinsi. 

    Kepala Negara menjelaskan bahwa target cakupan program MBG akan berjenjang. Pada Januari-April 2025, MBG akan menyasar kepada 3 juta anak sekolah. Kemudian, April-Agustus 2025 akan mencapai 6 juta anak. 

    “September kita harapkan juta anak dan akhir 2025 target kita adalah semua anak-anak Indonesia bisa mendapatkan Makan Bergizi Gratis,” ujarnya kepada Kabinet Merah Putih saat Rapat Kabinet Paripurna.

  • Sambut Ramadan, Bupati Bogor Rudy Susmanto Serukan Bogor Berseka

    Sambut Ramadan, Bupati Bogor Rudy Susmanto Serukan Bogor Berseka

    JABAR EKSPRES – Sambut bulan suci Ramadan 1446 H, Bupati Bogor Rudy Susmanto menyerukan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk melaksanakan kegiatan Bogor Berseka.

    Bogor Berseka merupakan Kabupaten Bogor Bebersih sekitar kantor menyambut datangnya bulan suci Ramadan.

    “Akhir Februari 2025, khususnya menyambut bulan Ramadhan kantor kita lebih rapi dan asri,” kata Rudy di sela aktivitasnya menjalani retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat, (28/2).

    Melalui kegiatan Bogor Berseka, ia mengajak seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Bogor untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dan nyaman, demi pelayanan yang lebih baik.

    BACA JUGA: Pastikan Stok dan Harga Pangan Stabil, Pemkot Bogor Janji Bakal Monitor Harga Selama Ramadan

    Bogor Berseka menekankan tiga poin penting kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bogor.

    Pertama, bebersih setiap hari, pegawai bersama-sama menjaga kebersihan agar pelayanan lebih profesional.

    Kedua, menerapkan zero waste sehingga tidak ada sampah yang tertinggal di kantor. Ketiga, aksi nyata, yakni pengecatan dan perbaikan pagar kantor secara serentak di pekan terakhir Februari 2025.

    “Bersih itu budaya, rapi itu kebiasaan untuk kinerja dan pelayanan yang lebih prima. Salam Bogor Istimewa, kuta udaya wangsa,” ujar Rudy yang juga merupakan mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto.

    BACA JUGA: Dedie Rachim: Presiden Prabowo Jadikan Kota Bogor Percontohan Tata Kota

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyebutkan kegiatan Bogor Berseka mulai dijalankan oleh jajaran ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor sejak Kamis (27/2).

    “Ini sejak kemarin dilakukan dan Pak Bupati minta setiap hari kegiatan berseka ini. Semua kantor ikut bergerak,”pungkasnya.

  • Wamendagri Sebut Prabowo Ingin Ada Retret Kepala Daerah Lagi 2026: Agar Jangan Omon-omon Saja – Halaman all

    Wamendagri Sebut Prabowo Ingin Ada Retret Kepala Daerah Lagi 2026: Agar Jangan Omon-omon Saja – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, telah resmi berakhir pada Jumat (28/2/2025).

    Dalam arahannya pada akhir kegiatan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret ini dan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang.

    Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan pers usai berakhirnya kegiatan retret di Akmil.

    Menurutnya, Prabowo menekankan pentingnya retret sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang sudah ditetapkan.

    Presiden, sambungnya, juga mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal.

    “Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk menjalankan betul Pasal 33 UUD 1945, menjaga kekayaan alam, potensi daerah, dikelola sebaik-baiknya. Jangan sampai rugi, jangan sampai hilang, dan jangan sampai didominasi oleh kepentingan asing,” ujar Bima Arya, dikutip dari Tribun Jogja.

    Kemudian, Bima juga menyatakan bahwa Prabowo menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor, seperti nikel dan sumber daya lainnya. 

    Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain.

    “Kata beliau, supaya kita semua ini jangan hanya omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa presiden tidak hanya omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon, maka di tahun 2026 kita targetkan ada retret lagi untuk mengevaluasi capaian semua target tadi,” tegasnya.

    Bima menjelaskan, retret pada 2026 bakal berbeda karena fokusnya lebih kepada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah.

    Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang sudah dirancang, termasuk swasembada pangan dan hilirisasi, berjalan sesuai harapan.

    “Perbedaannya nanti adalah mengevaluasi target yang sudah ditetapkan. Apakah tercapai atau tidak, serta apa alasannya. Jadi berdasarkan angka-angka,” terangnya.

    Sebagai informasi, retret kepala daerah kali ini diikuti oleh 493 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah. 

    Meski jadwal kegiatan cukup padat, Bima menilai acara ini membawa dampak positif dalam membangun sinergi antar-kepala daerah.

    “Kami melihat kepala daerah semakin akrab. Presiden juga senang karena melihat peserta ini semakin akrab satu sama lain. Itu yang diperlukan untuk sinergi ke depannya,” terangnya.

    Cerita Kepala Daerah Ikut Retret

    Bupati Magelang, Grengseng Pamuji dan Wakil Bupati Magelang, Sahid, turut serta dalam kegiatan retret di Akmil yang digelar pada 21-28 Februari 2025.

    Sebagai warga yang selama ini menetap di Magelang, Grengseng tak merasakan pengalaman yang benar-benar baru selama bermalam di tenda.

    Meski begitu, Grengseng meyakini bahwa kepala daerah dari luar Magelang akan merasakan pengalaman yang berbeda.

    “Lha wong kene cah kene, omahe kono, yo podo wae. Biasa wae (Lah memang orang Magelang, rumahnya di sana, ya sama saja. Biasa saja). Mungkin kalau daerah-daerah jauh berbeda,” ucap Grengseng di Borobudur Golf Kompleks Akmil, Jumat.

    Namun, Grengseng menilai retret ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat komunikasi dengan kepala daerah lain, gubernur, hingga menteri.

    “Bagus, bisa ketemu banyak bupati, banyak wali kota, bisa dekat dengan gubernur, bisa komunikasi dengan menteri, itu bagus,” ujar Grengseng.

    Ia menilai bahwa komunikasi lintas daerah dan pemerintah pusat menjadi salah satu hal baru dan penting dalam retret ini. 

    Ia menilai bahwa retret lebih kepada penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.

    “Semua agenda menarik karena memang dibutuhkan, tapi yang baru adalah komunikasinya. Jadi komunikasi antardaerah, komunikasi dengan gubernur dan menteri,” tambahnya.

    Terkait implementasi hasil retret, Grengseng menegaskan bahwa pihaknya akan tetap menjalankan visi dan misi Kabupaten Magelang dengan menyelaraskannya bersama program pemerintah pusat dan daerah. 

    “Itu kan sudah ada dalam visi misi kita, jadi visi-misi kita laksanakan, kita sinkronkan dengan gubernur, dengan APBN, dan Asta Cita Pak Prabowo,” tuturnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul: Presiden Prabowo Minta Retret Kepala Daerah Digelar Lagi Tahun Depan.

    (Tribunnews.com/Deni)(TribunJogja.com/Yuwantoro Winduajie)

  • Pemkab Bogor susun konsep efisiensi anggaran tindaklanjuti Inpres

    Pemkab Bogor susun konsep efisiensi anggaran tindaklanjuti Inpres

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)

    Pemkab Bogor susun konsep efisiensi anggaran tindaklanjuti Inpres
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 28 Februari 2025 – 09:39 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat menyusun konsep efisiensi anggaran menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025, sebagai bahan pertimbangan Bupati Bogor Rudy Susmanto yang kini masih menjalani retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Mely Kamelia di Cibinong, Kamis, menjelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menggelar rapat untuk menyiapkan konsep kepada Bupati Rudy Susmanto.

    “Karena Pak Bupati sedang retret di Magelang, kami tindak lanjuti dengan rapat TAPD, kemudian setiap SKPD, menginventarisasi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan efisiensi,” jelas dia.

    Mely menerangkan, dalam Inpres tersebut, salah satu yang diamanatkan adalah setiap daerah di Indonesia, memangkas kegiatan perjalan dinas hingga 50 persen.

    “Iya yang paling ditekankan memang perjalanan dinas. Maka itu, SKPD harus memberi skala prioritas, mana perjalanan dinas yang bisa dilakukan efisiensi,” kata Mely.

    Inpres yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri pada 23 Februari 2025 itu memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

    Langkah yang tercantum pada nomor dua yakni, membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seremonial/focus group discussion.

    Kemudian, mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen untuk seluruh perangkat daerah. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium sesuai peraturan undang-undang yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.

    Mengurangi belanja yang bersifat mendukung dan tidak memiliki output terukur. Fokus alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.

    Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada kementerian/lembaga.

    Lalu, melakukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

    Adapun, hasil efisiensi itu akan dialihkan untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, optimalisasi penanganan pengendalian inflasi, stabilitas makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan.

    Selain itu, prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

    Bupati Bogor Rudy Susmanto akan mengadakan rapat bersama seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan DPRD sepulang dari retret kepala daerah.

    Ia mengungkapkan, dalam kegiatan retret yang diikutinya untuk menyelaraskan frekuensi arah pembangunan bersama-sama.

    Rudy Susmanto mengatakan, dalam Retreat yang sedang berjalan, dirinya menyamakan frekuensi arah pembangunan bersama-sama mulai dari Pemerintah Provisi, Kabupaten sampai Pusat.

    “Insya Allah sepulang kami dari Magelang kami akan rapat bersama seluruh Jajaran SKPD dan DPRD,” kata Rudy.

    Sumber : Antara

  • Soal Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insya Allah Secepatnya Bertemu – Page 3

    Soal Pertemuan Megawati dan Prabowo, Puan: Insya Allah Secepatnya Bertemu – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto akan segera terlaksana. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, usai menghadiri retret kepala daerah yang dihadiri Prabowo dan pejabat lainnya.

    “Pasti (bertemu). Secepatnya, Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (28/2).

    Puan pun menceritakan tentang momen pertemuan dirinya dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat retret dan parade senja.

    “Silaturahmi santai, berbicara (berdiskusi),” kata Puan.

    Puan juga menjelaskan bahwa Prabowo menyampaikan terkait pertemuan tersebut, bagaimana silaturahmi 3 presiden dengan ketua lembaga menjadi ajang bertukar pikiran dalam membangun Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi 3 presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” jelasnya.

    Megawati Haturkan Pesan untuk Prabowo

    Dalam penjelasannya, Puan menyebutkan bahwa Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga diundang untuk menghadiri Parade Senja pada retret kepala daerah namun berhalangan hadir.

    Biarpun begitu, ia juga membawakan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) untuk Presiden Prabowo terkait retret kepala daerah.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan menyampaikan pesan Megawati.

    Sebelumnya, Puan memenuhi undangan menghadiri Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih yang digelar di lapangan Pancasila, Akademi Militer, Magelang, Kamis (27/2). Dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, Parade Senja juga dihadiri oleh SBY dan Jokowi.

  • SBY, Jokowi, dan Prabowo Satu Mobil di Acara Parade Senja Akmil Magelang, Bikin Heboh Netizen RI – Halaman all

    SBY, Jokowi, dan Prabowo Satu Mobil di Acara Parade Senja Akmil Magelang, Bikin Heboh Netizen RI – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Tiga Presiden Republik Indonesia berada dalam satu mobil.

    Hal ini terjadi saat upacara parade senja di Lapangan Pancasila, Akademi Militer (Akmil) Magelang, pada Kamis (27/2/2025).

    Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI  Joko Widodo, dan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto berada dalam satu mobil.

    Presiden RI Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara dalam kegiatan tersebut. 

    Upacara itu digelar bertepatan dengan hari ketujuh pelaksanaan retret kepala daerah yang telah berlangsung sejak 21 Februari 2025 lalu.

    Momen itu berlanjut saat jamuan santap malam di malam terakhir retreat kepala daerah.

    Mengenakan seragam loreng yang sama, Prabowo bersama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kompak menyanyikan sejumlah lagu.

    Momen yang diunggah Bahrun Najach melalui media sosial Instagram itu pun mengundang komentar para warganet yang kagum melihat kekompakan tersebut. 

    Sejumlah Netizen +62 atau Netizen Indonesia mendadak heboh.

    “Pak Prabowo keren.. berjiwa negarawan sejati. Mempersatukan,” tulis @pietersuryasetiawan.

    “Keren, 2 mantan presiden dan 1 presiden bernyanyi bersama.. sehat-sehat semua ya Bapak,” tulis @netty_notary.

    “Adem… Tapi ada pihak yang lihat adegan ini kejang-kejang,” tulis @budiderajat.

    “Indonesia cerah, Indonesia maju,” tulis @iwangustriawan.

    Sejumlah pimpinan lembaga negara turut hadir, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan. 

    Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin juga turut serta dalam acara ini.

    Parade Senja ini juga disaksikan oleh peserta retret, yang terdiri dari gubernur, wali kota, dan bupati beserta wakilnya dari seluruh Indonesia. 

    Sebanyak 1.919 taruna dari berbagai akademi militer dan kepolisian turut serta dalam kegiatan tersebut.

    Rinciannya, Akademi Militer (Akmil) mengerahkan 1.158 personel, termasuk 852 taruna, 32 taruni, 30 pasukan berkuda, 188 anggota Genderang Suling Canka Lokananta (GSCL), serta 26 petugas upacara.

    Akademi Kepolisian (Akpol) mengirimkan 376 personel, sedangkan Cadet Universitas Pertahanan (Unhan) berpartisipasi dengan 385 personel.

    Meski diguyur hujan, prosesi upacara tetap berlangsung khidmat. 

    Inspeksi pasukan dilakukan menggunakan kendaraan taktis Maung. 

    Presiden Prabowo Subianto, Jokowi, SBY, Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menaiki Maung 1.

    Sementara itu, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, dan Ketua DPD RI berada di Maung 2, serta Menko Polhukam, Mendagri, dan Menhan menaiki Maung 3.

    Acara dilanjutkan dengan prosesi penurunan bendera Merah Putih, yang kemudian ditutup dengan defile oleh drumband Akmil, Genderang Suling Canka Lokananta, yang tampil megah di hadapan para tamu undangan.

  • Hadiri Retret Kepala Daerah, Puan Maharani Sampaikan Pesan Megawati Ini untuk Prabowo

    Hadiri Retret Kepala Daerah, Puan Maharani Sampaikan Pesan Megawati Ini untuk Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, mengunjungi retret kepala daerah di Magelang kemarin, 27 Februari 2025. Ia terlihat bersama dengan Presiden RI Pabowo Subianto beserta para mantan Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

    Dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 28 Februari 2025, Puan mengatakan bahwa pertemuan dengan Presiden dan para mantan Presiden RI tersebut hanya silaturahmi.

    “Silaturahmi santai, berbicara berdiskusi,” ujarnya.

    Puan bersama dengan tiga pemimpin negara tersebut berkumpul di sebuah ruangan sebelum menghadiri upacara parade senja. Ia juga mengenakan seragam Komponen Cadangan (Komcad).

    Pesan Megawati untuk Prabowo

    Pertemuan tiga presiden dan Ketua DPR tersebut menjadi momen bagi Presiden Prabowo dan para pemimpin lainnya untuk menjalin silaturahmi secara santai serta bertukar gagasan demi pembangunan Indonesia.

    “Berkumpul dan bersilaturahmi tiga presiden dan ketua-ketua lembaga dalam situasi yang sangat santai bersama seluruh kepala daerah untuk bersama-sama nantinya bertukar pikiran dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

    Puan juga menyampaikan pesan ibunya, Megawati Soekarnoputri, untuk Presiden Prabowo. Megawati yang merupakan Presiden ke-5 RI tersebut diundang pula untuk menghadiri parade senja. Akan tetapi, ia dikonfirmasi tidak dapat hadir.

    “Semoga acaranya berjalan dengan baik dan lancar, bermanfaat bagi bangsa dan negara,” kata Puan menyampaikan pesan ibunya.

    PDIP Siap Masuk Pemerintahan?

    Sementara itu, menurut Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, kehadiran Puan dalam kegiatan retret tersebut mencerminkan perwakilan dari PDIP.

    “Saya kira hal yang baik dan bagus kehadiran Puan pada acara penutupan retret tersebut. Kehadirannya bukan hanya sebagai Ketua DPR saja, saya kira juga bisa menjadi representasi dari PDIP,” ujar Lili.

    Ia menyebut hal itu bisa meregakan ketegangan yang sempat muncul usai Megawati menginstruksikan agar pada kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah menunda partisipasi mereka.

    Akan tetapi, Lili menyebut bahwa meskipun hubungan baik dengan Prabowo tetap dijaga dan kehadiran Puan dalam retret kepala daerah menjadi bagian dari dinamika politik, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan bahwa PDIP akan bergabung dalam pemerintahan.

    “PDIP tetap menjadi mitra strategis yang mengontrol jalan pemerintahan agar mekanisme check and balances tetap berjalan,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News