Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Gunung Merapi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Moh. Irhamni, mengungkapkan, pihaknya telah menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus tambang pasir ilegal di kawasan Gunung Merapi, Jawa Tengah.
Ketiga orang tersebut memiliki peran masing-masing.
“Tiga orang tersangka, inisial DA pemilik depo pasir. WW dan AP selaku pemilik dan pemodal
tambang pasir ilegal
,” ucap Irhamni kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).
Irhamni hanya menyampaikan informasi tersebut dan belum memerinci tindak lanjut maupun pasal yang bakal dikenakan kepada tiga tersangka.
Sebelumnya, Wakabareskrim Polri, Irjen Pol Nunung Syaifuddin, mengatakan pihaknya menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini.
Namun, Nunung tak mengungkap siapa identitas atau pun inisial tersangka tersebut.
“Untuk saat ini kita masih memeriksa beberapa saksi dan kita sudah ada satu tetapan, satu tersangka ya dari beberapa lokasi ini dan yang jelas kita akan kembangkan lagi,” kata Irjen Nunung ditemui di sela acara Focus Group Discussion bertema “Sinergi Antar Lembaga untuk Terlindunginya Hak-hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum,” Selasa.
Nunung menjelaskan, dari hasil penyelidikan, tim telah mengamankan tiga titik tambang ilegal di kawasan sekitar
Gunung Merapi
.
“Yang sudah kita amankan kemarin ada tiga titik ya. Kemudian kita coba kembangkan ke yang lain,” ungkapnya.
Ia menegaskan, meski penindakan tidak dilakukan dengan operasi tangkap tangan, Polri tetap berkoordinasi dengan Dinas ESDM untuk memverifikasi izin usaha pertambangan (IUP) yang dimiliki para pelaku.
“Tapi kita akan koordinasi dengan Kepala Dinas ESDM setempat untuk melakukan pengecekan mana-mana tambang yang mempunyai IUP sesuai dengan aturan atau mana yang ilegal,” katanya.
Berdasarkan laporan yang diterima Bareskrim dari Dittipidter dan Dinas ESDM, aktivitas tambang ilegal di kawasan tersebut menyebabkan
kerugian negara
hingga Rp 3 triliun selama sepuluh tahun terakhir.
“Berdasarkan laporan yang sudah kita terima, baik dari Dittipidter maupun dari Kepala Dinas ESDM setempat, kalkulasi selama 10 tahun ini lebih kurang kita kumulatifkan menjadi lebih kurang Rp 3 triliun,” bebernya.
Nunung menambahkan, Bareskrim juga tengah memetakan potensi tambang ilegal di daerah lain.
Ia menegaskan Polri akan mengedepankan langkah pencegahan dan edukasi lingkungan, namun tak segan menindak jika ditemukan pelanggaran hukum.
Adapun Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter)
Bareskrim Polri
menindak tegas aktivitas tambang pasir ilegal di 36 titik yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM), Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (3/11/2025).
Penindakan dilakukan bersama Balai TNGM, Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Polresta Magelang, dan sejumlah instansi terkait.
Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Moh. Irhamni menegaskan bahwa penambangan pasir ilegal di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir,” kata Brigjen Pol. Moh. Irhamni dalam keterangannya, Senin.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Magelang
-

OCI: Gereja di lingkungan TNI-Polri harus jadi agen nilai nasionalisme
Jakarta (ANTARA) – Keuskupan Umat Katolik di Lingkungan TNI dan Polri atau Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) menyatakan bahwa gereja di lingkungan TNI/Polri harus menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai nasionalisme.
“Gereja di lingkungan TNI dan Polri harus menjadi tanda pengharapan dan perdamaian, serta menjadi agen perubahan yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga, dan Tri Brata,” kata Wakil Uskup Umat Katolik TNI dan Polri Romo Kolonel Sus Yos Bintoro, Pr., pada Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia (SAGKI) 2025 di Jakarta, Selasa, dilansir dari keterangan resmi.
OCI, kata dia, menggambarkan gereja sebagai komunitas yang berjalan bersama dan komunitas pengharapan.
Melalui kegiatan tahunan, seperti misa bersama pada hari-hari besar keagamaan dan nasional, retret, serta pendampingan keluarga Katolik, OCI berupaya menumbuhkan semangat kasih, persaudaraan, dan pengabdian.
Ia juga mengatakan pelayanan gereja di lingkungan TNI dan Polri hadir untuk memberikan pendampingan rohani agar memperoleh keselamatan jiwa karena belas kasih Allah.
Yos mengungkapkan berbagai tantangan misi internal dan eksternal, di antaranya belum adanya pedoman dasar pengelolaan pelayanan umat selama puluhan tahun, keterbatasan tenaga rohaniwan, serta koordinasi yang perlu diperkuat dengan keuskupan teritorial.
Sedangkan tantangan eksternal yang dihadapi mencakup regulasi formal terkait rekrutmen dan penempatan pastor di institusi TNI dan Polri.
Untuk menjawab tantangan tersebut, OCI telah mengambil sejumlah langkah strategis, antara lain menyusun pedoman direktorium OCI, membangun komunikasi struktural dengan pimpinan TNI dan Polri, melaksanakan retret rohaniwan setiap tiga tahun, hingga mengembangkan situs web pelayanan OCI.
“Saat ini terdapat sembilan pastor organik dan 22 pastor pelayan nonorganik (Pasyanmilpol) yang melayani umat di berbagai wilayah keuskupan,” ujarnya.
Partisipasi OCI dalam SAGKI 2025 ini menjadi momentum bersejarah karena untuk pertama kalinya keuskupan bagi umat Katolik di lingkungan TNI/Polri ikut serta dalam sidang agung gereja Katolik nasional tersebut.
OCI yang semula dikenal sebagai Keuskupan Militer, memiliki yurisdiksi khusus dalam pelayanan pastoral bagi umat Katolik yang bertugas di lingkungan TNI dan Polri.
Berdasarkan Konstitusi Apostolik Spirituali Militum Curae (1986) dan Bulla Pius XII Nomor 102/50, keberadaan OCI telah menjadi bagian resmi dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
Sejak berdirinya pada 25 Desember 1949, pelayanan OCI telah berkembang pesat, dari masa Vikariat Militer hingga menjadi Keuskupan yang melayani baik secara teritorial maupun kategorial.
Pelayanan rohani diberikan di berbagai lembaga pendidikan seperti Akademi Militer (Akmil) Magelang, Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya, Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, serta Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5402074/original/004609300_1762236574-32746651-7f8a-4254-9d32-337bbd7906d7.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Fakta-Fakta Maraknya Penambangan Pasir Ilegal di Taman Nasional Gunung Merapi
Sebagai bagian dari proses penyidikan, penyidik menyita enam unit excavator dan empat unit dumptruck dari lokasi.
“Aktivitas tambang tersebut diketahui telah beroperasi sekitar 1,5 tahun dengan luas bukaan lahan 6,5 hektar, serta nilai transaksi keuangan yang mencapai Rp48 miliar. Jika dihitung dari seluruh aktivitas tambang ilegal di wilayah Kabupaten Magelang dalam dua tahun terakhir, total nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp 3 triliun,” ucap dia dalam keterangan tertulis, Selasa (4/11/2025).
Irhamni menegaskan, penambangan pasir ilegal di kawasan konservasi tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
“Aktivitas tambang pasir ilegal di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi menimbulkan kerugian besar bagi negara dan merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Kami tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga menelusuri jaringan yang terlibat dari hulu hingga hilir,” ucap dia.
Dia menambahkan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan terukur, namun tetap disertai sinergi lintas lembaga untuk menyiapkan langkah jangka panjang.
“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah guna menyusun langkah-langkah solutif serta program pemulihan bagi masyarakat. Penertiban ini bukan semata penindakan, tapi juga untuk memastikan kelestarian alam terjaga dan kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” ucap dia.
-

Dirjen Hubdar: Kendaraan yang digunakan wisatawan harus laik jalan
Magelang (ANTARA) – Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan Aan Suhanan menegaskan kendaraan atau bus yang digunakan oleh para wisatawan harus laik jalan.
“Kami prihatin masih ada, masih banyak kendaraan wisata, bus wisata yang terlibat kecelakaan seperti kemarin di Pemalang,” katanya di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat.
Ia menyampaikan hal tersebut usai memantau ramp check kendaraan wisata di kawasan Candi Borobudur di Kabupaten Magelang.
“Kami ingin memastikan bahwa kendaraan yang digunakan oleh para wisatawan ini laik jalan, di samping laik jalan juga kami cek kondisi pengemudinya,” katanya.
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

1.366 PPPK Paruh Waktu Dilantik Pemkot Magelang
FAJAR.CO.ID, MAGELANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang baru saja melantik Aparatur Sipil Negara (ASN) baru.
Pelantikan ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono.
Walikota Magelang melantik sampai 1.375 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang, Senin (27/10/2025) lalu.
Dengan melakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS, PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu (PW).
Untuk ASN yang dilantik terdiri atas dua orang PNS, enam orang PPPK hasil seleksi tahap II, satu orang CPNS lulusan IPDN Angkatan ke-32Dan 1.366 orang PPPK Paruh Waktu yang ditempatkan kembali di unit kerja asal masing-masing.
Walikota Damar pun menyebut untuk pelantikan ini bentuk penghargaan atas dedikasi para tenaga non-ASN yang selama ini mengabdi di berbagai unit kerja.
“Langkah ini bukan hanya kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga komitmen kami untuk memberikan penghargaan kepada tenaga non-ASN yang telah berkontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.Dan untuk pelatikan ini, ia menyebut pengangkatan PPPK Paruh Waktu didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2025.
Dengan keputusan itu, para pegawai paruh waktu kini sah berstatus ASN dan memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diakui secara resmi oleh negara.
“Kinerja panjenengan tetap menjadi dasar evaluasi bagi peluang karier ke depan,” ujarnya.
(Erfyansyah/fajar)
-

Gubernur Jateng Ajak Pemuda Implementasikan Semangat Para Pendahulu
Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan semangat yang diwujudkan oleh para pendahulu saat berkumpul dalam Kongres Pemuda 1928 harus diimplementasikan dalam tindakan nyata. Pemuda bukanlah pelengkap sejarah, melainkan penentu sejarah.
Karena itu ia mengajak kepada para pemuda di wilayahnya untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, pemuda memiliki energi lebih dalam rangka memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Untuk para pemuda, berikan warna kepada Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2045 nanti kalian adalah pemimpin-pemimpin masa depan, baik di Jawa Tengah maupun Indonesia,” kata Luthfi dalam keterangan tertulis, Selasa (28/10/2025).
Hal itu disampaikan oleh Ahmad Luthfi saat menjadi inspektur upacara peringatan ke-97 Hari Sumpah Pemuda tingkat provinsi di gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang pada Selasa, 28 Oktober 2025.
Adapun dalam amanat yang dibacakan oleh Ahmad Luthfi, disebutkan bahwa pemuda saat ini menghadapi tantangan zaman dan dunia yang bergerak cepat.
Sebagai informasi, upacara peringatan Sumpah Pemuda tingkat Provinsi Jawa Tengah tersebut diikuti oleh berbagai elemen pemuda di antaranya pelajar, mahasiswa dari berbagai universitas, organisasi pemuda lintas agama, serta zilenial Jawa Tengah.
Seorang peserta upacara, Guntur Pramudya mengatakan, bertepatan dengan momentum peringatan Sumpah Pemuda ini, diharapkan para pemuda dapat semakin cinta tanah air. Selain itu juga semakin meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya, serta selalu semangat dalam membangun negara.
“Kita harus meningkatkan kapasitas diri agar dapat berkontribusi dalam membangun negeri,” ujar mahasiswa asal Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro tersebut.
Adapun setelah upacara, Gubernur Ahmad Luthfi menyerahkan penghargaan kepada lima pemuda-pemudi pelopor di Jawa Tengah di antaranya juara 1 Bidang Pendidikan diberikan kepada Safira Mufida Azmi dari Kabupaten Karanganyar; Juara 1 Bidang Pangan kepada Ainun Nurusy Syahida asal Kabupaten Temanggung.
Penghargaan juga diberikan kepada Juara 1 Bidang Inovasi dan Teknologi kepada Ahmad Fajar Ivandra dari Kabupaten Magelang; Juara 1 Bidang Seni Budaya kepada Ashallom Daniel asal Kota Salatiga; Juara 1 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan, dan Pariwisata kepada Wulandari Lestari dari Kabupaten Pekalongan.
Dalam peringatan Sumpah Pemuda di Jawa Tengah tahun ini, juga dimeriahkan dengan berbagai acara, di antaranya GubernurRun by Zilenial, pameran inovasi dan UMKM, serta talk show dan seminar kepemudaan. Seluruh acara tersebut digelar di Halaman Kantor Gubernur Jawa Tengah dari pagi hingga malam hari.
(anl/ega)
/data/photo/2025/11/01/6905f828eb58e.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)



