kab/kota: Magelang

  • Pengamat Menilai Megawati Berusaha Menghindari Konflik yang Dapat Merusak Hubungannya dengan Prabowo – Halaman all

    Pengamat Menilai Megawati Berusaha Menghindari Konflik yang Dapat Merusak Hubungannya dengan Prabowo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Analis komunikasi politik Hendri Satrio Hensa mengungkapkan pandangannya terkait pesan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang disampaikan melalui putrinya sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Pesan tersebut terkait dengan keputusan Megawati untuk meminta kepala daerah PDIP menunda keikutsertaan dalam acara retret atau retreat di Magelang yang sempat menjadi sorotan publik.

    Hensa menganggap langkah Megawati ini sebagai tindakan strategis yang bertujuan menjaga stabilitas politik mengingat situasi politik yang cukup sensitif bagi PDIP saat ini.

    Menurut Hensa, Megawati berusaha menghindari konflik yang dapat merusak hubungan partai dengan pihak-pihak lain, termasuk dengan Prabowo Subianto.

    Megawati jelas tidak ingin ada kegaduhan politik.

    “Dia lebih memilih menjaga ketenangan dan stabilitas, baik di dalam partai maupun dalam hubungan politik dengan pihak lain,” kata Hensa kepada wartawan, Minggu 23 Februari 2025.

    Hensa menambahkan keputusan Megawati untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah tersebut bukanlah keputusan yang diambil secara spontan.

    Dia menilai keputusan itu sebagai respons terhadap kejadian mengejutkan yang terjadi beberapa waktu lalu, yaitu penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 20 Februari 2025.

    Penangkapan Hasto jelas mengejutkan karena selama ini PDIP belum pernah menghadapi situasi seperti ini.

    “Itu adalah respons reaktif dari Megawati atas situasi yang tiba-tiba dan cukup mengguncang partai,” ucap Hensa.

    Menurut Hensa, penahanan Hasto memberikan dampak psikologis yang cukup berat bagi PDIP mengingat Hasto adalah figur kunci dalam struktur partai.

    Namun di tengah respons reaktif tersebut, Hensa melihat bahwa Megawati masih memiliki niat tulus untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo Subianto.

    Pesan salam yang disampaikan melalui Puan Maharani kepada Prabowo, menurut Hensa, menunjukkan bahwa Megawati tidak ingin memperburuk ketegangan yang ada meskipun situasi politik cukup rumit.

    Megawati jelas ingin tetap menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan Prabowo.

    Ini adalah sinyal bahwa meski ada ketegangan, dia tidak ingin hubungan politik menjadi lebih buruk, ucap Hensa.

    Hensa juga menekankan pentingnya hubungan harmonis antara Megawati sebagai pemimpin partai pemenang legislatif dan Prabowo sebagai pemenang Pilpres 2024.

    Menurut Hensa, hubungan ini sangat penting untuk stabilitas politik di Indonesia.

    Ini merupakan hal yang positif.

    Sebagai pemenang Pilpres, hubungan yang baik dengan pemenang legislatif akan menciptakan suasana politik yang kondusif.

    “Megawati sudah menunjukkan sikap yang sangat baik dalam hal ini,” pungkasnya.

    Terpisah, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memastikan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri akan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Puan mengatakan pertemuan antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Partai Gerindra itu digelar secepatnya.

    “Pasti, pasti, secepatnya. Insya Allah secepatnya,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat 28 Februari 2025.

    Pernyataan ini disampaikan Puan setelah mengikuti Parade Senja retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025.

    Dalam acara tersebut, Puan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dan Presiden Prabowo Subianto.

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Gun Romli Sebut Puan Wakili Mega Saat Momen Bareng Prabowo-Jokowi-SBY

    Gun Romli Sebut Puan Wakili Mega Saat Momen Bareng Prabowo-Jokowi-SBY

    Jakarta

    Politisi PDIP Guntur Romli menanggapi momen yang terjadi antara Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Guntur menilai itu sebagai pertanda PDIP tetap bergotong royong meski punya posisi berbeda dengan pemerintah.

    Guntur mulanya menjelaskan posisi Puan Maharani yang hadir dalam acara retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Dia menyebut posisi Puan memang sangat strategis di PDIP.

    “Posisi Mbak Puan memang sangat penting dan strategis di PDI Perjuangan. Beliau adalah Ketua DPP Bidang Politik, Ketua DPR RI, dan sering ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum membangun jembatan komunikasi dengan pihak-pihak di luar partai, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan lain-lain, selain Mas Pramono Anung dan Mas Ahmad Basarah. Maka kehadiran Mbak Puan dalam acara-acara kenegaraan, bertemu dengan tokoh-tokoh politik yang lain tidak bisa dilepaskan 3 peran beliau tadi,” kata Guntur Romli saat dihubungi, Sabtu (1/3/2025).

    Guntur menyebut Puan punya kesempatan berbincang dengan Prabowo, SBY, dan Jokowi karena hadir sebagai perwakilan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menyebut Megawati sebetulnya diundang dalam acara itu tetapi berhalangan.

    “Foto beliau bersama Presiden Prabowo, SBY dan Jokowi karena beliau mewakili Ibu Megawati yang diundang sebagai Presiden RI ke-5 namun berhalangan hadir, maka ada foto Mbak Puan bersama 3 Presiden RI itu,” ucapnya.

    Selain itu, dia menyebut momen Puan itu sebagai cerminan gotong royong meskipun PDIP berbeda posisi dengan pemerintah. Dia menyampaikan PDIP akan tetap berhubungan dan berkomunikasi dengan pemerintah meski berada di luar.

    Sebelumnya diberitakan, Puan Maharani turut menghadiri kegiatan upacara Parade Senja dan penurunan bendera Merah Putih saat retret kepala daerah di Akmil. Dalam kesempatan itu, Puan sempat bercengkerama bersama Prabowo, Jokowi, dan SBY.

    Dalam dokumentasi diterima, Kamis (27/2) malam, terlihat Puan sempat foto bersama Prabowo dan para presiden terdahulu itu. Mereka kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad) loreng-loreng.

    (maa/dnu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Politik sepekan, Prabowo-Jokowi-SBY hingga Megawati soal retret

    Politik sepekan, Prabowo-Jokowi-SBY hingga Megawati soal retret

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik selama sepekan telah diwartakan ANTARA, dan berikut kami sajikan lima berita pilihan untuk Anda, yakni mulai dari Presiden Prabowo bersama Presiden Ke-7 RI Jokowi dan Presiden Ke-6 RI SBY menekan tombol peluncuran BPI Danantara secara bersamaan hingga PDIP menegaskan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak pernah melarang kader ikut retret kepala daerah.

    1. Prabowo, Jokowi dan SBY tekan tombol bersama luncurkan Danantara

    Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2).

    Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. PDIP tegaskan Megawati tak pernah larang kepala daerah ikut retret

    Juru Bicara PDI Perjuangan Ahmad Basarah menegaskan bahwa Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang kepala daerah dari partai tersebut untuk mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.

    Basarah saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2), mengatakan bahwa Megawati melalui instruksi harian yang dikeluarkan pada Kamis (20/2) meminta kepala daerah yang merupakan kader PDIP untuk menunda perjalanan ke lokasi retret.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. Mendagri terbitkan surat edaran efisiensi anggaran

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

    Beleid yang terbit pada 23 Februari 2025 itu merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD TA 2025.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. AHY kembali terpilih jadi Ketua Umum Partai Demokrat

    Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terpilih kembali menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030 dalam Kongres VI Partai Demokrat.

    Hal tersebut diputuskan dalam kongres hari pertama yang digelar di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (24/2).

    Selengkapnya baca di sini.

    5. DKPP jatuhkan sanksi pemberhentian tetap 4 komisioner KPU Banjarbaru

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap empat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarbaru karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP).

    Sanksi pemberhentian tetap tersebut dibacakan oleh Ketua DKKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tujuh perkara di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Jumat (28/2), dengan nomor perkara 25-PKE-DKPP/2025. Perkara ini diadukan oleh mantan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Said Abdullah yang memberikan kuasa kepada Syarifah Hayana, Abdul Hanap, dan Daldiri.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Isu Politik Sepekan: Retret Kepala Daerah hingga Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Isu Politik Sepekan: Retret Kepala Daerah hingga Jokowi Tanya Kabar Megawati

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik menjadi perbincangan hangat para pembaca Beritasatu.com selama sepekan terakhir. Berita terkait pembekalan atau retret kepala daerah di Akmil Magelang, 21-28 Februari 2025 menjadi berita politik yang menarik perhatian pembaca.

    Isu politik lainnya selama sepekan terakhir, yakni Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menanyakan kabar Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang meminta kepala daerah mendukung program makan bergizi gratis, hasil survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) terkait kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran, hingga Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto yang menegaskan kepala daerah bisa diberhentikan.

    Berikut isu Politik Sepekan Beritasatu.com.

    Presiden Prabowo Subianto memimpin gala dinner bersama para kepala daerah dalam rangkaian retret atau pembekalan di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis (27/2/2025).

    Acara ini turut dihadiri oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ketiganya tampil kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad). Dalam sambutannya, Prabowo menegaskan kepala daerah memiliki kewajiban untuk melayani rakyat, karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat.

    Sebanyak 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah telah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

    Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan dirinya sempat bertemu dan berbincang dengan Ketua DPR Puan Maharani saat menghadiri peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (24/2/2025).

    Pertemuan tersebut berlangsung singkat dan tidak membahas membanyak hal. Jokowi sempat menanyakan kabar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Diungkapkan Jokowi, dirinya berkawan baik dengan Puan, sehingga pasti akan saling menyapa apabila bertemu.

    3. Wapres Gibran Ajak Kepala Daerah Dukung Program Makan Bergizi Gratis

    Dalam retret di Akmil Magelang, Wapres Gibran Rakabuming Raka mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Gibran menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam memastikan rantai pasok berjalan efisien guna mendukung keberhasilan program MBG. Selain program makan bergizi gratis, Gibran juga menyoroti penanganan stunting, yang menjadi salah satu fokus utama pemerintah.

    Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengingatkan para kepala daerah agar tidak perlu ke luar negeri untuk belajar tata kelola pemerintahan. Menurutnya, praktik terbaik sudah tersedia di dalam negeri dan dapat dipelajari melalui retret ini.

    Hasil survei terbaru Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan mayoritas publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan publik berada di angka 66,5% dengan perincian responden yang sangat puas sebanyak 28,75% dan yang puas sebanyak 37,75%.

    Tingkat kepuasan publik atas pemerintahan Prabowo-Gibran tinggi juga tidak terlepas dari soliditas pemerintahan yang kuat baik antara Prabowo dengan Gibran maupun antara Prabowo-Gibran dengan jajaran Kabinet Merah Putih atau KMP. Soliditas ini juga tergambar dalam hasil survei LPI.

    Wamendagri Bima Arya menegaskan, kepala daerah meski dipilih oleh rakyat tetap bisa diberhentikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa alasan yang dapat menyebabkan kepala daerah diberhentikan, antara lain tidak melaksanakan program prioritas nasional, bepergian ke luar negeri tanpa izin, atau melakukan perbuatan tercela.

    Bima Arya mengingatkan agar para kepala daerah berhati-hati dalam menjalankan amanah mereka. Pasalnya, ada konsekuensi hukum yang akan diterima jika terbukti melanggar ketentuan yang ada.

    Demikian isu politik sepekan Beritasatu.com, di antaranya terkait retret kepala daerah di Akmil Magelang.

  • Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Retret Kepala Daerah Usai, Wamendagri: Sekarang Fokus Kerja

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah telah mengikuti pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Seusai mengikuti retret, para kepala daerah diharapkan fokus untuk mengimplementasikan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    “Retret baru saja selesai. Sekarang kita fokus bekerja di wilayah masing-masing. Para kepala daerah harus segera menyesuaikan RPJMD mereka dengan Asta Cita dan arahan presiden tentang efisiensi,” ujar Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam program “Beritasatu Sore”, Sabtu (1/3/2025) dipantau dari YouTube Beritasatu, Minggu (2/3/2025).

    Bima Arya menekankan kepala daerah memerlukan waktu untuk menyesuaikan RPJMD mereka dengan kebijakan nasional. Oleh karena itu, Kemendagri akan mengawal pelaksanaan program-program daerah sebelum masuk ke tahap evaluasi.

    “Saat ini, fokus utama adalah memastikan kepala daerah bekerja secara maksimal, berkoordinasi dengan baik, dan menjalankan RPJMD secara efektif. Yang terpenting adalah memastikan hasil retret kemarin benar-benar diimplementasikan di daerah masing-masing,” jelasnya.

    Kemendagri juga akan mengadakan pembekalan bagi kepala daerah yang belum mengikuti retret. Menurut Bima Arya, retret kepala daerah merupakan mandat undang-undang yang dijalankan oleh Kemendagri sebagai pembina dan pengawas politik dalam negeri.

    “Peserta yang tidak mengikuti retret sebelumnya terbagi dalam dua kelompok, yaitu mereka yang masih berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) dan mereka yang berhalangan hadir karena alasan tertentu. Pembekalan bagi mereka akan digelar setelah ada keputusan akhir dari MK,” jelasnya.

    “Saat ini ada sekitar 11 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang. Kami harus menyesuaikan jadwal agar pembekalan bisa diikuti secara optimal oleh kepala daerah yang terpilih,” ujarnya.

    Berbeda dengan retret sebelumnya di Magelang, pembekalan ini akan diadakan dengan format yang lebih sederhana dan jumlah peserta yang lebih sedikit.

    “Mungkin durasinya sama, sekitar 7 hari, tetapi tempat dan narasumbernya akan berbeda. Bisa jadi melibatkan menteri atau pejabat terkait, tetapi konsepnya lebih minimalis dibandingkan retret kepala daerah sebelumnya,” pungkas Bima Arya.

  • Gubernur Aceh dan Kalbar Ungkap Ikut Pengalaman Retret Tujuh Hari di Magelang

    Gubernur Aceh dan Kalbar Ungkap Ikut Pengalaman Retret Tujuh Hari di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala daerah telah selesai mengikuti pembekalan atau retret yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Kegiatan tersebut berlangsung selama tujuh hari sejak 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan masing-masing menceritakan cerita pengalaman di Magelang. Muzakir menuturkan bahwa kepala daerah dituntut untuk menjaga persatuan dan kesatuan tentang NKRI oleh Presiden Prabowo.

    Diketahui bahwa sejumlah pejabat termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming turut memberikan materi dalam kegiatan retret tersebut.

    “Pada prinsipnya, bagus (retret). Dan kita dituntut untuk persatuan dan kesatuan dan menjaga status NKRI,” kata Muzakir saat ditemui seusai acara buka bersama DPP Hanura di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu malam, 2 Maret 2025.

    Selain itu, Muzakir menuturkan bahwa dalam retret tersebut memberikan kesepahaman dengan kepala daerah lain dan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

    “Itu yang dimintakan oleh Pemerintah kita Pak Presiden dan wakil Presiden. Mudah-mudahan sesuai dengan visi misi kami, daerah masing-masing tetap kami dilaksanakan, dan juga kita tahu bahwa kami adalah perpanjangan tangan pemerintah,” katanya.

    Terpisah, Ria Norsan merasa pembekalan di Magelang memberikan kesan baginya terutama soal sikap disiplin. Dia mengatakan diberikan pemahaman mengenai permasalahan yang dihadapi. Dia berharap materi dari retret itu mampu diterapkan di daerah yang dia pimpin di Kalimantan Barat.

    “Dan dengan pendidikan yang diberikan itu merupakan salah satu ilmu ya, untuk kami, untuk bekal kami nanti, ya, di dalam kami, mengimplementasikan ilmu kami di daerah kita masing-masing,” katanya.

    Norsan membenarkan mengenai rencana soal akan digelarnya lagi retret pada tahun mendatang. Menurutnya hal itu karena Presiden Prabowo melihat kegiatan tersebut memberikan hasil baik.

    “Keinginan daripada Bapak Presiden kemarin setelah melihat retret yang pertama ini, ya, menghasilkan hasil yang baik, ya, kemungkinan nanti, kalau tidak salah, tahun 2027 atau 2026 yang akan datang akan ada Retreat kembali untuk mempersatukan persepsi Kepala Daerah setelah retret pertama,” ucapnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Wamendagri: Kinerja Kepala Daerah Akan Dievaluasi secara Berkala

    Wamendagri: Kinerja Kepala Daerah Akan Dievaluasi secara Berkala

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya evaluasi kinerja kepala daerah secara berkala. Menurut Bima Arya, akuntabilitas kepala daerah sebenarnya dapat diukur setiap tahun melalui serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

    Pemerintah pusat maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat menilai mana program yang berjalan optimal dan mana yang perlu diperbaiki.

    “Secara kasat mata, koordinasi di wilayah juga bisa menjadi tolok ukur. Semester pertama dan kedua dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap program prioritas, seperti pemenuhan gizi, hilirisasi energi, dan ketahanan pangan,” ujar Bima Arya dalam program “Beritasatu Sore”, Sabtu (1/3/2025) dipantau dari YouTube Beritasatu, Minggu (2/3/2025).

    Untuk evaluasi kinerja kepala daerah yang lebih menyeluruh, Bima Arya menilai jangka waktu 2 tahun adalah periode yang paling ideal. Ia menekankan evaluasi dalam 6 bulan cenderung terlalu cepat, sedangkan dalam 1 tahun hanya dapat memberikan gambaran umum.

    “Evaluasi dua tahunan menjadi lebih komprehensif karena memungkinkan pemetaan yang lebih akurat terhadap pencapaian target nasional dan daerah. Kemendagri memiliki mekanisme tersendiri untuk menilai keberhasilan kepala daerah,” kata Bima.

    “Evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan apakah target yang ditetapkan benar-benar tercapai,” tambahnya.

    Terkait penyelenggaraan retret kepala daerah yang baru saja berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025, Bima Arya menyebut kegiatan itu menjadi momen bersejarah. Acara ini diikuti 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah, dengan menghadirkan 40 menteri sebagai narasumber.

    “Retret ini menjadi sejarah bagi bangsa, bagaimana kebersamaan dibangun di awal pemerintahan, serta bagaimana target-target nasional diselaraskan dengan daerah,” ujar Bima Arya.

    Mengenai retret selanjutnya, Bima Arya menyebut kemungkinan besar akan diadakan pada 2027. Retret kepala daerah berikutnya juga menjadi evaluasi untuk mengukur progres pembangunan dan kinerja kepala daerah.

  • Syukuran dengan Kepala Daerah yang Diusung Hanura, OSO: Selamat Bertugas, Utamakan Rakyat – Halaman all

    Syukuran dengan Kepala Daerah yang Diusung Hanura, OSO: Selamat Bertugas, Utamakan Rakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Oesman Sapta Odang (OSO) menggelar syukuran berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

    Syukuran tersebut digelar atas terpilihnya para kepala daerah dan wakil kepala paerah provinsi dan Kabupaten/kota se-Indonesia yang diusung Partai Hanura.

    OSO mengapresiasi perjuangan para kepala daerah yang berhasil memenangi pertarungan. Salah satunya Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno.

    “Ada yang Provinsi Jakarta, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, juga para wali kota bupati, tokoh-tokoh Minang, ini silaturahmi untuk saling kenal, saling sayang. Luar biasa perjuangannya,” kata OSO saat acara di kediamannya, Karang Asem, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (1/3/2025).

    Mantan Ketua DPD ini berharap, daerah yang dipimpin oleh kader Hanura, berkah dan berhasil. Dia menekankan, kepala daerah harus bertanggung jawab memberdayakan dan menyejahterakan rakyat. 

    Dia pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang telah melantik serentak seluruh kepada daerah hasil Pilkada 2024. Sekaligus menggelar retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    “Terima kasih kepada Presiden yang melantik langsung. Pertama kali dalam sejarah dilantik serentak. Semoga ini lebih berkah dari sebelumnya,” harapnya.

    OSO berpesan, kepala daerah membangun komunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyat. Apalagi, ke depan tantangan semakin banyak dan luar biasa.

    Dia percaya, kepala daerah dari Hanura akan menuntaskan semua janji kampanyenya. Yakni membangun Indonesia dari daerah.

    “Sekali lagi, utamakan rakyat. Karena kita dipilih oleh rakyat. Saya bangga, hampir semua yang jadi kepala daerah ini saya kenal. Selamat bertugas, semoga terus semangat mencintai rakyat untuk membangun daerah,” katanya.

    Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan yang hadir pada kesempatan itu menyambut baik pernyataan OSO. Ia berjanji akan membangun daerah mulai dari desa. Hal itu sebagaimana pesan Presiden Prabowo.

    “Kita akan membangun Indonesia ini dimulai dari desa, kemudian setingkat yang langsung kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Nah, itu, jadi kita membangun dari bawah. Nah, sehingga nanti bangsa dan negara kita akan makmur dari bawah sampai ke tingkat atas,” ujar Ria Rosan.

  • Menteri Agama Perjuangkan Soeharto Raih Gelar Pahlawan Nasional dalam Memori Hari Ini, 1 Maret 2009

    Menteri Agama Perjuangkan Soeharto Raih Gelar Pahlawan Nasional dalam Memori Hari Ini, 1 Maret 2009

    JAKARTA – Memori hari ini,  16 tahun yang lalu, 1 Maret 2009, Menteri Agama (Menag), Muhammad Maftuh Basyuni mengungkap akan perjuangkan Soeharto raih gelar pahlawan nasional. Mantan Presiden Indonesia itu dianggapnya punya sumbangsih besar bagi bangsa dan negara.

    Sebelumnya, Soeharto dikenal ikut dalam perang revolusi melawan Belanda. Ia juga dikenal sebagai orang penting dalam penumpasan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Peran itu membuat nama Soeharto mencuat dan jadi Presiden Indonesia.

    Soeharto bukan orang baru dalam Sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ia sudah eksis sedari perang revolusi. Suatu perang yang terjadi karena Belanda ingin menguasai Indonesia kali kedua. Soeharto ambil bagian sebagai pejuang kemerdekaan yang memilih angkat senjata.

    Eksistensinya dalam Perang Revolusi juga muncul dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Semangat Soeharto berbakti pada bangsa dan negara tak lantas berhenti kala Belanda benar-benar mengakui kedaulatan Indonesia.

    Ia terus aktif berbakti sebagai prajurit TNI. Perannya yang paling vital terjadi saat muncul pemberontakan Gerakan 30 September 1965. Sederet Jenderal TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh kaum pemberontak.

    Muhammad Maftuh Basyuni yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama (Menag) era 2004-2009. (ANTARA)

    Kondisi itu membuat kekosongan kekuasaan Angkatan Darat. Namun, Soeharto yang kala itu Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad mengambil alih kepemimpinan. Ia dengan terukur mencoba memukul mundur pemberontak dan berhasil.

    Kondisi itu membuat Soeharto menganggap PKI sebagai dalang. Ia mulai mengejar semua orang yang terhubung dengan PKI. Kemudian, PKI sendiri segera dibubarkan. Kondisi itu membuat Soeharto muncul bak tokoh besar.

    Segenap mahasiswa mulai mendukungnya jadi orang nomor satu Indonesia. Keinginan itu kesampaian. Soeharto jadi Presiden Indonesia kedua. Prestasinya bejibun. Utamanya dalam bidang Pembangunan ekonomi.

    Masalahnya kepemimpinan Soeharto represif. Ia juga menggunakan militer sebagai penjaga kekuasaan dan kepentingan kelompoknya. Soeharto dan Orde Baru (Orba) akhirnya lengser karena gejolak politik 1998.

    “Soeharto punya julukan lain yaitu Penyelamat Pancasila, Memegang Teguh Konstitusi, Memiliki Indra Keenam, Menyatu dengan Aspirasi Bangsa, Negarawan Puncak Bangsa, bahkan Pemimpin Paripurna. Para pembantunya berujar, meski sang jenderal tidak mengenyam pendidikan tinggi, nyatanya bisa membawa negeri ini ke arah yang lebih baik dan lebih maju,” ungkap Femi Adi Soempeno dalam buku Mereka Mengkhianati Saya (2008).

    Soeharto memang telah tiada sedari 2008. Namun, gema kekuasaannya masih dikenang. Kenangan itu terbagi dua. Pertama, kenangan positif terkait jejak kehebatan Soeharto sebagai prajurit TNI dan Presiden. Kedua, kenangan negatif yang terjadi sepanjang kekuasaannya yang represif.

    Menag, Muhammad Maftuh Basyuni pun tak meragukan jasa Soeharto. Ia pun berjanji akan memperjuangkan Soeharto untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional pada 1 Maret 2009, atau tepat pada tanggal Soeharto diyakini memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949.

    Basyuni menganggap perjuangan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan cukup penting. Soeharto sudah tak diragukan terkait kontribusinya pada bangsa dan negara. Soeharto tak ada kurangnya sebagai prajurit. Tindak-tanduknya sebagai prajurit lurus membela bangsa dan negara.

    Soeharto pun semasa jadi presiden banyak peduli pada kepentingan umat Islam. Sekalipun pandangan itu banyak pula yang tak setuju. Namun, Basyuni tetap memperjuangkan supaya Soeharto berada dalam barisan pahlawan nasional.

    “Untuk itu saya nanti dengan Pak Haryono Suyono yang juga masuk dalam tim (tim pemberian gelar kehormatan) akan memperjuangkan untuk itu. Untuk kepentingan itulah bangsa Indonesia juga telah mengalami perjalanan sejarah yang tak terlupakan.”

    “Dalam kondisi pemerintahan yang terpuruk, Letkol Soeharto merancang dan melancarkan serangan umum ke sejumlah markas dan pos pertahanan tentara Belanda di dalam kota Yogya, tanggal 1 Maret 1949. Dihantam dalam serangan dadakan, pasukan Belanda pimpinan Kolonel Van Langen, kocar-kacir. Mereka hanya bisa bertahan, meminta bala bantuan ke Magelang dan Semarang,” ungkap Basyuni sebagaimana dikutip laman Kemenag, 1 Maret 2009.

  • Partai Hanura kumpulkan kepala daerah terpilih usai jalani retret

    Partai Hanura kumpulkan kepala daerah terpilih usai jalani retret

    “Pengalaman ini merupakan hal yang pertama di Indonesia dan mereka ya, begitu lah, jadi tentara sementara,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) mengumpulkan kepala daerah terpilih yang diusung partainya usai menjalani retret di Kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025, di kediamannya, Jakarta, Sabtu.

    Ia mengatakan pertemuan tersebut dilakukan dalam rangka silaturahim dan buka bersama sembari menceritakan pengalaman yang diterima para kepala daerah dalam pendidikan di Magelang.

    “Pengalaman ini merupakan hal yang pertama di Indonesia dan mereka ya, begitu lah, jadi tentara sementara,” kata Oso saat ditemui usai acara.

    Selain pendidikan, Oso menuturkan pelantikan kepala daerah serentak oleh presiden pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kali ini juga menjadi momen perdana karena belum pernah terjadi sebelumnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menceritakan pada kegiatan retret di Magelang para kepala daerah dituntut untuk menjaga status NKRI dengan prinsip persatuan.

    “Kami dituntut untuk menjaga demokrasi dan setia kepada NKRI. Jangan sampai pecah belah, seperti kejadian beberapa waktu lalu,” kata Muzakir.

    Maka dari itu dalam momen pendidikan tersebut, dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengajak para kepala daerah untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain untuk membangun daerahnya masing-masing dan saling berkomunikasi.

    Senada, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengaku sangat terkesan dengan kegiatan retret kepala daerah karena di sana seluruh kepala daerah dididik tentang disiplin serta memahami permasalahan daerah, bangsa, dan negara.

    “Dengan begitu, komitmen kami untuk bisa membangun bangsa dan negara ke depan bisa semakin lebih baik daripada yang sekarang ini,” ucap Norsan.

    Maka dari itu, menurut dia, pendidikan yang dalam retret tersebut menjadi salah satu bekal ilmu para kepala daerah dalam mengimplementasikan kebijakan di daerah masih-masing.

    Adapun setelah retret pada akhir Februari 2025, Norsan menyampaikan terdapat keinginan Presiden untuk kembali menggelar retret fase ke-2 pada tahun 2026 atau 2027 guna menyatukan persepsi para kepala daerah.

    Selain Gubernur Aceh dan Kalimantan Barat, hadir pula Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta beberapa wakil gubernur lainnya, wali kota, dan bupati terpilih dalam kesempatan tersebut.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025