Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Lengkap! Daftar dan Link Mudik Gratis BUMN 2025

    Lengkap! Daftar dan Link Mudik Gratis BUMN 2025

    Jakarta: Bagi kamu yang yang kehabisan tiket atau terkendala mahalnya harga tiket menjelang Hari Raya Idul Fitri bisa ikutan program mudik gratis BUMN. Tahun ini pemerintah melalui sejumlah BUMN kembali mengadakan program mudik gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

    Mudik Gratis BUMN 2025
    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN menggelar Program Mudik Bersama BUMN dengan target 100.000 pemudik yang terbagi dalam tiga moda transportasi. Program mudik gratis ini mencakup lebih dari 200 kota tujuan di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.

    “Mudik Aman Sampai Tujuan” ini, melibatkan 78 perusahaan BUMN dengan tiga moda transportasi, yakni 1.360 Unit Bus (67.000 pemudik), 90 Rangkaian Kereta Api (28.000 pemudik), 26 Unit Kapal Laut (5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 Kota/Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dikutip dari Antara Selasa, 4 Maret 2025.
    Daftar Mudik Gratis BUMN 2025
    Berikut daftar BUMN yang menggelar program mudik gratis 2025 yang sudah Medcom rangkum dari akun Instagram masing-masing BUMN:

    PT Kereta Api Indonesia (Persero)
    PT KAI (Persero) menyediakan mudik gratis untuk 400 kursi. Mudik ini menggunakan kereta api Tawang Jaya Premium dengan rute Pasarsenen–Semarang Tawang Bank Jateng.

    Adapun Keberangkatan program mudik gratis ini dilakukan pada pada 26 Maret 2025. Untuk pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI.
    PT Pelni (Persero)

    PT Pelni menyediakan mudik gratis menggunakan kapal laut dengan kuota tersedia untuk 500 pemudik. Untuk rutenya, yakni dari Sampit menuju Semarang menggunakan kapal KM Leuser.

    Masyarakat dapat mendaftar secara online melalui  loket Kantor Cabang PELNI Sampit. dengan menunjukkan bukti memiliki akun di aplikasi PELNI Mobile. Pendaftaran dibuka hingga 19 Maret 2025.
    PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)

    PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tahun ini juga menggelar ikuta mudik gratis. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengakses tautan https://simudipelindo.id.

    Keberangkatan mudik dijadwalkan pada 26 Maret 2025, sementara arus balik berlangsung pada 7 April 2025.

     

     

    PT Dahana 

    Dahana menggelar program mudik gratis dengan tujuh rute, termasuk tujuan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Solo. Program mudik gratis ini digelar pada pada 27 Maret 2025 dari Bale Dahana Subang, GBK Jakarta, dan Gedung Sate Bandung. Terdapat tujuh rute yang tersedia, termasuk tujuan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Solo.  

    Pendaftaran dilakukan secara online mulai 3 Maret 2025 pukul 14.00 WIB melalui tautan https://bit.ly/MudikAmanSampaiTujuanBersamaDAHANA2025.
    PT Bio Farma  

    Bio Farma membuka program mudik gratis dengan kuota 450 pemudik. Program mudik tahun ini akan menggunakan bus dengan rute dari Bandung, jalur selatan melalui Kulon Progo hingga Yogyakarta, serta jalur utara menuju Wonogiri.

    Pendaftaran dilekuakan melalui https://bit/ly/MudikAmanBoiofarma25 mulai 3 Maret – 16 Maret 2025. Calon peserta wajib menyiapkan dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP/KIA, serta SKTM atau DTKS terbaru yang diunggah dalam format PDF atau JPG melalui link resmi. 
    PT JIEP 

    JIEP membuka pendaftaran bagi mudik gratis bagi yang berdomisili di Kecamatan Cakung dan ingin mudik ke kampung halaman dengan tujuan Semarang, Solo, dan Surabaya. Pendaftaran mudik gratis dilakukan melalui https://bit.ly/MudikAmanSampaiTujuanPTJIEP2025.
    PT Jasa Raharja

    Pendaftaran Mudik Gratis Lebaran 2025 Jasa Raharja sudah dibuka 2025. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi di mudik.jasaraharja.co.id. 
    PT Jasa Marga

    Jasa Marga turut berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2025 yang bertajuk “Mudik Aman Sampai Tujuan”. Jasa Marga Group menyiapkan sebanyak 1.350 Tiket.

    Waktu pemberangkatan mudik bersama dilaksanakan pada Kamis, 27 Maret 2025 Pukul 06:00 WIB, dengan lokasi pemberangkatan di Padepokan Pencak Silat TMII. Terdapat 5 kota tujuan utama pada program mudik gratis tahun ini, mulai dari Semarang, Magelang, Yogyakarta, Solo, hingga Surabaya.

    Periode pendaftaran dibuka mulai Senin, 10 Maret hingga 17 Maret 2025 secara online melalui website https://mudikgratis.jasamarga.co.id/.
     

    Jakarta: Bagi kamu yang yang kehabisan tiket atau terkendala mahalnya harga tiket menjelang Hari Raya Idul Fitri bisa ikutan program mudik gratis BUMN. Tahun ini pemerintah melalui sejumlah BUMN kembali mengadakan program mudik gratis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

    Mudik Gratis BUMN 2025
    Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN menggelar Program Mudik Bersama BUMN dengan target 100.000 pemudik yang terbagi dalam tiga moda transportasi. Program mudik gratis ini mencakup lebih dari 200 kota tujuan di Pulau Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua.
     
    “Mudik Aman Sampai Tujuan” ini, melibatkan 78 perusahaan BUMN dengan tiga moda transportasi, yakni 1.360 Unit Bus (67.000 pemudik), 90 Rangkaian Kereta Api (28.000 pemudik), 26 Unit Kapal Laut (5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 Kota/Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Menteri BUMN Erick Thohir dikutip dari Antara Selasa, 4 Maret 2025.
    Daftar Mudik Gratis BUMN 2025
    Berikut daftar BUMN yang menggelar program mudik gratis 2025 yang sudah Medcom rangkum dari akun Instagram masing-masing BUMN:

    PT Kereta Api Indonesia (Persero)

    PT KAI (Persero) menyediakan mudik gratis untuk 400 kursi. Mudik ini menggunakan kereta api Tawang Jaya Premium dengan rute Pasarsenen–Semarang Tawang Bank Jateng.
     
    Adapun Keberangkatan program mudik gratis ini dilakukan pada pada 26 Maret 2025. Untuk pendaftaran bisa dilakukan melalui aplikasi Access by KAI.

    PT Pelni (Persero)

    PT Pelni menyediakan mudik gratis menggunakan kapal laut dengan kuota tersedia untuk 500 pemudik. Untuk rutenya, yakni dari Sampit menuju Semarang menggunakan kapal KM Leuser.

    Masyarakat dapat mendaftar secara online melalui  loket Kantor Cabang PELNI Sampit. dengan menunjukkan bukti memiliki akun di aplikasi PELNI Mobile. Pendaftaran dibuka hingga 19 Maret 2025.

    PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo)

    PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tahun ini juga menggelar ikuta mudik gratis. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengakses tautan https://simudipelindo.id.
     
    Keberangkatan mudik dijadwalkan pada 26 Maret 2025, sementara arus balik berlangsung pada 7 April 2025.
     
     

     

    PT Dahana 

    Dahana menggelar program mudik gratis dengan tujuh rute, termasuk tujuan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Solo. Program mudik gratis ini digelar pada pada 27 Maret 2025 dari Bale Dahana Subang, GBK Jakarta, dan Gedung Sate Bandung. Terdapat tujuh rute yang tersedia, termasuk tujuan Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Solo.  
     
    Pendaftaran dilakukan secara online mulai 3 Maret 2025 pukul 14.00 WIB melalui tautan https://bit.ly/MudikAmanSampaiTujuanBersamaDAHANA2025.

    PT Bio Farma  

    Bio Farma membuka program mudik gratis dengan kuota 450 pemudik. Program mudik tahun ini akan menggunakan bus dengan rute dari Bandung, jalur selatan melalui Kulon Progo hingga Yogyakarta, serta jalur utara menuju Wonogiri.
     
    Pendaftaran dilekuakan melalui https://bit/ly/MudikAmanBoiofarma25 mulai 3 Maret – 16 Maret 2025. Calon peserta wajib menyiapkan dokumen seperti Kartu Keluarga, KTP/KIA, serta SKTM atau DTKS terbaru yang diunggah dalam format PDF atau JPG melalui link resmi. 

    PT JIEP 

    JIEP membuka pendaftaran bagi mudik gratis bagi yang berdomisili di Kecamatan Cakung dan ingin mudik ke kampung halaman dengan tujuan Semarang, Solo, dan Surabaya. Pendaftaran mudik gratis dilakukan melalui https://bit.ly/MudikAmanSampaiTujuanPTJIEP2025.

    PT Jasa Raharja

    Pendaftaran Mudik Gratis Lebaran 2025 Jasa Raharja sudah dibuka 2025. Masyarakat bisa melakukan pendaftaran secara online melalui laman resmi di mudik.jasaraharja.co.id. 

    PT Jasa Marga

    Jasa Marga turut berpartisipasi dalam Program Mudik Gratis Bersama BUMN 2025 yang bertajuk “Mudik Aman Sampai Tujuan”. Jasa Marga Group menyiapkan sebanyak 1.350 Tiket.
     
    Waktu pemberangkatan mudik bersama dilaksanakan pada Kamis, 27 Maret 2025 Pukul 06:00 WIB, dengan lokasi pemberangkatan di Padepokan Pencak Silat TMII. Terdapat 5 kota tujuan utama pada program mudik gratis tahun ini, mulai dari Semarang, Magelang, Yogyakarta, Solo, hingga Surabaya.
     
    Periode pendaftaran dibuka mulai Senin, 10 Maret hingga 17 Maret 2025 secara online melalui website https://mudikgratis.jasamarga.co.id/.
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (RUL)

  • Pengerukan Kali Krukut Dianggap Tidak Efektif Tangani Banjir Megapolitan 4 Maret 2025

    Pengerukan Kali Krukut Dianggap Tidak Efektif Tangani Banjir Megapolitan 4 Maret 2025

    Pengerukan Kali Krukut Dianggap Tidak Efektif Tangani Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Beberapa warga korban banjir di kawasan Jalan NIS, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, menilai pengerukan kali tidak berpengaruh signifikan terhadap banjir yang melanda wilayahnya.
    Hasanudin (64), warga yang telah tinggal di Jalan NIS sejak 1967, mengeluhkan banjir di perumahannya setiap tahun.
    Padahal, pengerukan Kali Krukut baru saja berlangsung di bawah pemerintahan Pramono Anung-Rano Karno.
    “Sudah dikeruk, tapi tetap keadaannya kayak gini juga. Padahal dikeruknya lebih dalam malah. (Dikeruk) dari jembatan sana sampai ke sini, tapi ke sananya kan lebih sempit, enggak bisa ke sana (alatnya). Tetep saja banjir,” kata dia saat ditemui di lokasi, Selasa (4/3/2025).
    Akan tetapi, dia sadar diri bahwa rumahnya berada di dekat aliran Kali Krukut.
    Dia berharap, selain pengerukan kali, pemerintah juga melakukan pelebaran Kali Krukut.
    “Kali itu kan penginnya dilebarin, tolonglah pada warga-warga sini pada sadar, si tanah itu separuh kan kali, tolong dilebarin lah kalinya. Kalau tiap hari hini terus kan kita juga repot,” kata dia.
    Senada, Jumiko (60) juga menilai pengerukan kali tidak berdampak secara langsung terhadap banjir di Jalan NIS.
    Dia mengeluh karena banjir kali ini harus surut dengan waktu yang cukup lama.
    “Dulu tuh satu tahun cuma tiga kali banjir, tapi langsung hilang. Kalau sekarang kok ngembeng begini,” kata dia, Selasa (4/3/2025).
    Akan tetapi, dia tetap menyerahkan seluruh proses antisipasi banjir kepada pemerintah.
    Dia menilai, pemerintah lebih tahu apa yang mesti dilakukan untuk banjir yang selalu datang setiap tahunnya ke Jalan NIS.
    “Ya kalau Bang Doel kan sudah tahh lokasinya di sini, mudah-mudahan dilanjutkan. Terserah mau dikeruk, mau diperlebar, ya terserah mereka,” tambah dia.
    Sebelumnya, pengerukan kali di Jakarta menjadi tugas pertama yang akan dijalankan oleh gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno seusai dilantik.
    Rano Karno mengungkapkan, pengerukan kali bakal dilakukan di semua kali yang ada di Jakarta.
    “Karena tugas saya pertama adalah kita akan mengeruk semua kali, semua sungai di Jakarta,” kata Rano saat ditemui di Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).
    Rano dan Pramono bakal melakukan rapat koordinasi dengan sekitar 5.000 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) pada Kamis sore nanti.
    Sementara itu, pengerukan kali sendiri menjadi satu dari beberapa program yang diprioritaskan untuk dijalankan oleh pemerintah Pramono-Rano dalam 100 hari kerja mereka.
    “Semua kedinasan sudah paham. Nah karena itu lah sebelum besok Pak Gubernur (Pramono) ke Magelang, nanti seluruh rentetan acara setelah pelantikan, kemudian kita sertijab (serah terima jabatan) setelah sertijab kita paripurna DPRD. Setelah itu kita langsung rapat pimpinan,” tambah dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tanggapan Pemerintah soal Retret Dilaporkan ke KPK, Sebut Sudah Transparan dan Sesuai Aturan – Halaman all

    Tanggapan Pemerintah soal Retret Dilaporkan ke KPK, Sebut Sudah Transparan dan Sesuai Aturan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). 

    Merespons hal tersebut, Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai penyelenggara retret mempunyai mekanisme dalam melaksanakan kegiatan retret.

    “Kementerian Dalam Negeri pasti punya mekanisme sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025).

    Ia meyakini, Kemendagri dalam menyelenggarakan kegiatan retret sudah sesuai aturan dan berlaku. 

    Kemendagri juga transparan dalam menjalankan kegiatan yang digelar sejak 21-28 Februari 2025 tersebut.

    “Kami yakin proses yang dijalani oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai dengan aturan, sudah transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Mensesneg

    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyebut tidak ada aturan yang dilanggar dalam pelaksanaan retret.

    “Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar,” kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Ia mengatakan, setiap orang memiliki hak untuk mengadukan laporan kepada penegak hukum.

    Prasetyo hanya menegaskan, pemerintah selalu transparan dalam menggelar setiap kegiatan.

    “Ya itu hak kalau melaporkan. Semua bisa kita buka,” ucapnya.

    Mengenai keterlibatan PT Lembah Tidar dalam kegiatan tersebut, Prasetyo memastikan, tidak ada yang dilanggar. 

    PT tersebut, merupakan pengelola acara, dan penunjukkannya telah sesuai prosedur.

    “Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” ucapnya.

    Wamendagri

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, juga memastikan retret kepala daerah dilaksanakan sesuai aturan dan transparan.

    “Kami pastikan bahwa semuanya transparan, semuanya sesuai aturan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersih dan transparan,” kata Bima Arya saat ditemui di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin.

    Terkait penggunaan anggaran, Bima membantah pendanaan retret kepala daerah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

    Ia berujar, seluruh pelaksanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Enggak ada dari APBD, semuanya dari APBN kecuali transportasi para kepala daerah ke lokasi tertentu dari APBD seperti lazimnya kegiatan kepala daerah kalau ada acara pemerintah pusat,” jelasnya.

    Bima pun mengaku siap apabila diminta melaporkan penggunaan dana retreat kepala daerah secara detail ke KPK. 

    “Kami memastikan semuanya transparan dan kami siap untuk menyampaikan itu, laporan itu secara detail,” ucapnya.

    Laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menduga, ada konflik kepentingan dalam kegiatan retret kepala daerah yang berlangsung di Magelang.

    Mewakili koalisi, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan pelaksanaan retret diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan.

    Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaran retret kepala daerah, seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret.

    Koalisi Masyarakat Sipil mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan.

    “Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka,” ucap Feri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

    Menurutnya, proses penunjukkan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan.

    Namun, prinsip tersebut, tidak terealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu.

    “Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia.”

    “Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian,” sambungnya.

    Sementara itu, peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Annisa Azzahra, menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku.

    Ia mengatakan, kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD.

    “Sehingga di situ kita menemukan ada celah anggaran yang sangat besar, yaitu ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan.”

    “Jumlahnya sangat besar sekitar Rp6 miliar itu ternyata di-cover oleh APBD,” kata Annisa dalam kesempatan yang sama.

    Menurutnya, hal tersebut, sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah.

    Padahal, lanjutnya, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN.

    “Harusnya, kegiatan orientasi dan retret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Ternyata, keadaannya itu tidak terjadi,” sebutnya.

    Dari kejanggalan itu, Annisa mengungkapkan bahwa diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah adalah PT Lembah Tidar Indonesia.

    Ia menyebut, jajaran petinggi PT Lembah Tidar Indonesia diisi oleh kader Partai Gerindra.

    “Kita melihat bahwa komisaris lama dan juga direksi utama dari LTI ini adalah anggota Gerindra dan juga pejabat aktif saat ini.”

    “Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan,” ujar Annisa.

    “Ditambah lagi terkait dengan konflik kepentingan ini dibuktikan bahwa tidak adanya proses pemilihan tender yang jelas,” imbuhnya.

    Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

    (Tribunnews.com/Deni/Taufik)

  • Pro Kontra Retret Kepala Daerah, Dilaporkan ke KPK, Istana Membantah

    Pro Kontra Retret Kepala Daerah, Dilaporkan ke KPK, Istana Membantah

    Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi langkah Koalisi Masyarakat Sipil yang melaporkan retret kepala daerah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Menurut Nasbi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki mekanisme sendiri dalam menjalankan kegiatan tersebut.

    “Kementerian Dalam Negeri pasti punya mekanisme sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya kepada Bisnis di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025)

    Lebih lanjut, Hasan juga menegaskan bahwa proses yang dilakukan oleh Kemendagri telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilakukan secara transparan.

    “Kami yakin proses yang dijalani oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai dengan aturan, sudah transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tandas Hasan.

    Meski laporan tersebut telah diajukan ke KPK, Istana menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.

    Tidak Ada Aturan yang Dilanggar

    Sementara itu, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun menegaskan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tak menyeleweng dari aturan negara.

    “Ya itu hak kalau melaporkan. Tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kami buktikan,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Prasetyo menambahkan bahwa semua proses dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Khususnya, terkait adanya dana yang masuk ke rekening PT Lembah Tidar Indonesia, perusahaan yang disebut memiliki keterkaitan dengan kader Partai Gerindra.

    “Ya, itu kan prosesnya. Pengelolanya memang begitu. Tapi saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” katanya.

    Ketika ditanya lebih lanjut apakah PT Lembah Tidar Indonesia ikut dalam mekanisme tender sebelum menerima dana tersebut, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan sesuai aturan.

    “Iya dong, [tentu saja melalui mekanisme tender terlebih dahulu],” tegas Hadi.

    Laporan ke KPK

    Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait dengan penyelenggaraan retret kepala daerah yang digagas oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Laporan secara resmi diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). 

    Laporan yang disampaikan ke KPK itu berkaitan dengan sejumlah kejanggalan pada penyelenggaraan retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama sepekan terakhir. 

    Salah satu anggota koalisi, akademisi Feri Amsari menyebut, kecurigaan awal adanya dugaan rasuah pada kegiatan tersebut berangkat dari ketidaksesuaian dengan Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah. Khususnya, terkait dengan nuansa semi militer yang diterapkan. 

    Di sisi lain, Feri menyoroti bahwa penyelenggaraan retret itu diduga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia menyebut adanya ketidakterbukaan pemerintah dalam penunjukkan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai perusahaan yang menyediakan fasilitas retret itu. 

    “Kan biasanya pengadaan barang dan jasa itu ada standar keterbukanya, ada website-nya. Nah kita merasa janggal misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru. Dan dia mengorganisir program yang sangat besar. Se-Indonesia,” ujar Feri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/2/2025). 

    Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI menduga bahwa penyelenggaran retret itu tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBN. Dia mengeklaim ada sebagian biaya retret yang turut dibebankan kepada APBD yakni senilai Rp6 miliar. 

    Staf PBHI Annisa Azzahra menyebut, adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dan pelaksanaan di lapangan menyebabkan celah sebesar Rp6 miliar itu. 

    “Sehingga celah besar sekitar 6 miliar itu ternyata di cover oleh APBD. Di mana itu tidak diperbolehkan, karena itu akhirnya adalah pengalihan dana secara tidak sah. Nah, kemudian harusnya kegiatan orientasi reatret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Yang ternyata ternyata tidak terjadi,” ujarnya. 

  • Mendag Ungkap Harga Cabai Tembus Rp 100.000/Kg, Ini Biang Keroknya

    Mendag Ungkap Harga Cabai Tembus Rp 100.000/Kg, Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan Budi Santoro mengakui harga cabai rawit merah melonjak jauh di atas harga acuan pembelian (HAP). Dia menyebut saat ini harga bahan pangan itu tembus Rp 100.000/kilogram (kg).

    Sementara harga rata-rata nasional cabai rawit merah saat ini Rp 81.700/kg. Angka itu juga jauh di atas HAP Rp 57.000/kg.

    “Jadi bisa saja di pasar A ada harga Rp 100.000/kg pasar B Rp 70.000/kg, Rp 60.000/kg, lalu kita buat rata-rata. Kita akui cabai memang ada kenaikan,” kata Budi dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin kemarin.

    Saat ini pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah sentra produksi cabai mulai dari Magelang Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Sulawesi. Menurutnya, kondisi ini utamanya disebabkan karena curah hujan tinggi di bulan ini.

    “Karena pada prinsip ini adalah karena pasokan yang berkurang karena banyak hujan pada bulan ini,” ujarnya.

    Kondisi kenaikan juga masih terjadi pada Minyakita. Harga rata-rata nasional saat ini Rp 17.200/liter. Menurut Budi, artinya di sejumlah tempat harga komoditas itu ada yang di atas itu. Sementara HET Minyakita Rp 15.700/liter. “Jadi ada di pasar mungkin Rp 20.000, Rp 19.000/liter, ada juga beberapa Rp 15.700/liter, karena kami memang sering ke pasar,” jelasnya.

    Hal ini menjawab cecaran dari sejumlah anggota Komisi VI DPR RI, terkait harga Minyakita dan cabai rawit melonjak tajam saat Ramadan.

    Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam mengungkap di daerah pemilihannya Pasuruan, Jawa Timur, harga cabai melonjak ke level Rp 100.000/kg. Kemudian, harga Minyakita Rp 17.200/liter, padahal harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700/liter.

    “Bahkan Rp 120 ribu (harga cabai rawit) di Jombang, tempat kami Pasuruan Rp 100 ribu. Sementara tadi di paparan Rp 51.000,” kata dia dalam rapat dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog.

    Kemudian, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Mulan Jameela juga menyinggung hal yang sama. Dia menyentil kenaikan harga Minyakita di atas HET dan cabai rawit yang melonjak tajam.

    “Terkait harga minyak goreng, Minyakita, berdasarkan data yang ada, Bulog memeroleh pasokan seharga Rp 13.500 per liter, kemudian distribusi dengan harga Rp 14.500/liter. Sementara harga jual konsumen Rp 15.700, nah data yang di sini saya lihat di lapangan Rp 17.200, ini kan terlampau jauh,” tuturnya.

    Lihat juga Video: Harga Cabai di Lumajang Jatim Rp 112 Ribu Per Kilogram, Sebelumnya Rp 50 Ribu

    (ada/fdl)

  • Deretan TNI Aktif & Purnawirawan di BUMN: dari Bulog hingga MIND ID

    Deretan TNI Aktif & Purnawirawan di BUMN: dari Bulog hingga MIND ID

    Bisnis.com, JAKARTA — Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pemimpin sipil atau kepala daerah diminta untuk berseragam dengan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Sebaliknya, sejumlah anggota TNI aktif maupun purnawirawan mulai banyak mengisi jabatan strategis baik di pemerintahan maupun badan usaha milik negara alias BUMN.

    Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan merombak pucuk pimpinan BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID pada Senin (4/3/2025).

    Berdasarkan sumber Bisnis di Kementerian BUMN menunjuk, Maroef Sjamsoeddin ditunjuk sebagai direktur utama MIND ID yang baru menggantikan Hendi Prio Santoso yang menjabat sejak 2021.

    Maroef adalah purnawirawan bintang dua berpangkat Marsekal Muda TNI AU. Dia berpengalaman sebagai pasukan khusus TNI AU, Pasukan Gerak Khas alias Paskhas. 

    Adapun di dunia tambang, Maroef juga bukan nama baru. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia 2015-2026. Pada masa itulah terjadi skandal ‘Papa Minta Saham’. Rekaman Maroef membuka kedok sejumlah petinggi negara dalam pusaran saham Freeport.

    Bisnis telah mencoba mengonfirmasi kabar pergantian pucuk tertinggi pimpinan MIND ID itu ke Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria dan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Teddy Barata. Namun, hingga berita ini diturunkan, keduanya belum memberikan respons.

    Munculnya nama Maroef menambah daftar sosok berlatar belakang militer masuk dalam lingkaran kekuasaan Prabowo Subianto, termasuk di BUMN. Sebelum Maroef ada sosok Direktur Bulog Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dan Mayor Teddy Indra Wijaya yang menjabat sebagai sekretariat kabinet.

    Selain itu, beberapa tokoh militer, sebagian sudah purnawirawan, yang sempat dikabarkan menjadi bagian dari Tim Mawar, sebuah tim di Angkatan Darat yang diduga terlibat dalam aksi penculikan aktivis pada tahun 1998, tetap eksis dan memperoleh jabatan mentereng di era Prabowo-Gibran.

    Ada empat orang. Mereka antara lain Untung Budiharto yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Transjakarta, Dadang Hendrayuda sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional, Nugroho Sulistyo Budi yang telah dilantik sebagai Kepala BSSN, serta Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus.

    Isu Dwifungsi ABRI

    Keberadaan purnawirawan maupun tentara aktif di pemerintahan sipil banyak disorot. Pasalnya,  setelah hampir 27 tahun reformasi berlangsung, upaya untuk mengembalikan dwifungsi ABRI mulai tampak. Ada sejumlah perwira aktif yang masuk ke pemerintahan. Padahal UU TNI secara tegas melarang perwira aktif duduk di jabatan sipil.

    Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti dengan cukup keras fenomena militer cawe-cawe di kehidupan masyarakat sipil. SBY merupakan pensiunan jenderal dan tokoh penting dalam reformasi militer pasca tumbangnya Orde Baru.

    Adapun SBY menekankan bahwa sesuai doktrin yang berlaku saat ini, anggota, Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif tabu untuk memasuki dunia politik atau politik praktis. “Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketuanya, kami jalankan,” katanya.

    “Kalau masih jadi jenderal aktif misalnya, jangan berpolitik. Kalau berpolitik, pensiun,” tegasnya.

    Di sisi lain, Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menepis anggapan bahwa keberadaan TNI aktif di institusi sipil, adalah representasi dari kembalinya doktrin dwifungsi ABRI. Menurutnya, diskursus dwifungsi ABRI sudah tidak relevan, apalagi setelah proses demokratisasi yang berjalan sejak 1998.

    “Kami tuh sudah lupakan pemikiran dwifungsi. Dulu kan dwifungsi bisa sampai pemimpin daerah. Sekarang kan sudah dipilih langsung, demokrasi. Mau gimana lagi dwifungsi?” kata Maruli dilansir dari Antara, Kamis (20/2/2025).

    Revisi UU TNI

    Di sisi lain, proses Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). terus berlangsung. Ada rencana untuk memperluas peran militer di institusi sipil. Kendati kewenangan itu tetap akan ada batasannya.

    Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan hingga kini belum ada pembahasan detail mengenai hal apa yang akan direvisi. Hal ini dikarenakan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM-nya belum diterima oleh DPR RI.

    TB Hasanuddin menyampaikan rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar dengan para pakar pada hari ini, Senin (3/3/2025) hanya membahas soal ketentuan perwira aktif apakah bisa ditempatkan di lembaga atau pemerintahan mana saja atau tidak.

    “Nah, sekarang menunggu DIM. Seperti apa DIM-nya itu dan apa saja yang akan direvisi. Karena apa? Kenapa Pak TB tidak tahu? Kan dari pemerintah, ini inisiatif pemerintah,” ungkapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

    Legislator PDI Perjuangan (PDIP) tersebut menerangkan dalam Pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI, dijelaskan bahwa prajurit TNI aktif hanya bisa mengisi 10 kategori jabatan sipil.

    “Oke pasal itu 10 yang boleh. Nah sekarang itu ada ditambah lagi 9. Menurut apa? Jadi 10 menurut undang-undang TNI. Jadi 9 itu menurut undang-undang masing-masing. Misalnya BNPT, BNPB. Itu kan undang-undang juga,” jelasnya.

    Dengan demikian, tuturnya, UU di luar UU TNI itu seperti membuka ruang bagi TNI agar bisa menempati jabatan sipil. Meski demikian, TB Hasanuddin menegaskan hal tersebut tidak akan memunculkan dwifungsi ABRI.

    “Dengan catatan dulu ya. Satu, Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada harus tetap seperti ini. Artinya prajurit TNI yang ikut Pilkada atau ikut Pileg harus mundur,” tegasnya.

    Yang kedua, lanjutnya, Pasal 39 Undang-undang TNI harus tetap dijaga yakni TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis, berbisnis, dan menjadi anggota partai

  • Respons Pemerintah soal Retreat Dilaporkan ke KPK, Klaim Bersih dan Transparan

    Respons Pemerintah soal Retreat Dilaporkan ke KPK, Klaim Bersih dan Transparan

    Respons Pemerintah soal Retreat Dilaporkan ke KPK, Klaim Bersih dan Transparan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Retreat kepala daerah
    hasil Pilkada 2024 yang digelar selama seminggu di Akademi Militer (Akmil)
    Magelang
    , Jawa Tengah, dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Merespons laporan itu, pemerintah mengeklaim bahwa retreat yang diikuti ratusan kepala daerah terpilih tersebut bersih dan transparan tanpa penyelewengan dana.
    Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan dugaan korupsi terkait pelaksanaan retreat atau orientasi kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.
    Pakar hukum tata negara Feri Amsari menyatakan, koalisi mencurigai ada praktik korupsi di balik penunjukan PT Lembah Tidar sebagai pelaksana retreat karena perusahaan tersebut diduga diurus oleh kader Partai Gerindra.
    “Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa, pelatihan ini juga tidak mengikuti standar tertentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka. Itu gambaran awalnya,” kata Feri, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2025).
    Peneliti dari Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Annisa Azahra menduga adanya konflik kepentingan karena sebelumnya kepala daerah terpilih diminta menyetor uang kepada tender retreat.
    “Ternyata kewajiban untuk ikut ini adalah adanya kewajiban untuk peserta ataupun para kepala daerah ini membayarkan biaya keikutsertaan,” kata Annisa.
    Pihaknya juga melaporkan dugaan tidak adanya
    transparansi
    dalam pelaksanaan retreat.
    Ia juga menilai pemerintah membuang-buang dana dalam pelaksanaan retreat.
    “Tempat pelaksanaan itu juga ternyata tidak ada bukti bahwa mereka telah melalui proses yang sah untuk dapat menjadi pelaksana,” ujar dia.
     
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak mempermasalahkan jika warga melaporkan dugaan korupsi dalam pelaksanaan
    retreat kepala daerah
    ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    Prasetyo mengeklaim bahwa seluruh pelaksanaan orientasi kepala daerah selama seminggu itu sudah sesuai aturan.
    “Ya itu hak kalau melaporkan, tapi saya pastikan semua berjalan sesuai dengan aturan. Sesuai dengan perundang-undangan. Tidak ada yang dilanggar. Semua bisa kita buka,” kata Prasetyo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Prasetyo memastikan bahwa penunjukan hingga pelaksanaan retreat sesuai aturan.
    “Ya itu kan prosesnya ya. Pengelolanya. Prosesnya seperti itu. Tapi semuanya saya jamin semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” kata dia.
    Prasetyo juga memastikan bahwa PT Lembah Tidar ditunjuk sebagai pelaksana retreat setelah melalui proses tender.
    “Iya dong (melalui tender),” ujar politikus Partai Gerindra itu.
    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengeklaim, pelaksanaan retreat kepala daerah dilaksanakan secara transparan dan bersih dari dugaan korupsi.
     
    “Kami pastikan bahwa semuanya transparan, semuanya sesuai aturan. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang bersih dan transparan,” kata Bima, saat ditemui di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
    Terkait penggunaan anggarannya, Bima mengatakan, seluruh pelaksanaan menggelontorkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
    “Enggak ada dari APBD, semuanya dari APBN kecuali transportasi para kepala daerah ke lokasi tertentu dari APBD seperti lazimnya kegiatan kepala daerah kalau ada acara pemerintah pusat,” ujar dia.
    Karena yakin akan hal itu, Bima mengaku siap apabila diminta melaporkan penggunaan dana retreat kepala daerah secara detail ke KPK.
    “Kami memastikan semuanya transparan dan kami siap untuk menyampaikan itu, laporan itu secara detail,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Istana Yakin Pelaksanaan Retret Kepala Daerah Telah Sesuai Mekanisme – Halaman all

    Istana Yakin Pelaksanaan Retret Kepala Daerah Telah Sesuai Mekanisme – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon soal pelaksanaan retret Kepala Daerah di Akademi Militer Magelang, yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hasan Nasbi mengatakan Kemendagri sebagai penyelenggara retret memiliki mekanisme dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

    “Kementerian Dalam Negeri pasti punya mekanisme sendiri yang bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hasan Nasbi di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025).

    Hasan meyakini bahwa Kemendagri menyelenggarakan kegiatan retret tersebut telah sesuai dengan aturan dan berlaku. 

    Kemendagri juga transparan dalam menjalankan kegiatan yang digelar sejak 21-28 Februari tersebut.

    “Kami yakin proses yang dijalani oleh Kementerian Dalam Negeri itu sudah sesuai dengan aturan, sudah transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

    Sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaraan retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). Koalisi menduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut.

    Mewakili koalisi, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menjelaskan pelaksanaan retret diduga melanggar ketentuan dan aturan perundang-undangan.

    Sejumlah kejanggalan ditemukan dalam penyelenggaran retret kepala daerah, seperti penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai perusahaan yang mempersiapkan retret.
    Koalisi Masyarakat Sipil mensinyalir PT LTI berada dalam lingkaran kekuasaan.

    “Di titik itu saja sebenarnya sudah ada konflik kepentingan dan proses pengadaan barang dan jasa pelatihan ini juga tidak mengikuti standar-standar tentu pengadaan barang dan jasa yang sebenarnya harus dilakukan secara terbuka,” ucap Feri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2025).

    Menurut Feri, proses penunjukan PT LTI mestinya dilakukan secara terbuka dan transparan.

    Namun, prinsip tersebut tidak terealisasikan dalam pelaksanaan program yang dinilai memakan anggaran cukup besar itu.

    “Kita merasa janggal, misalnya perusahaan PT Lembah Tidar Indonesia ini perusahaan baru, dan dia mengorganisir program yang sangat besar se-Indonesia,” kata dia.

    “Padahal, dalam proses pengadaan barang dan jasa ada prinsip kehati-hatian,” sambungnya.

    LAPOR KPK – Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan penyelenggaran retret kepala daerah yang dilangsungkan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (28/2/2025). Koalisi menduga ada konflik kepentingan dalam kegiatan tersebut. (Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama)

    Sementara itu, peneliti Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Annisa Azzahra, menekankan bahwa kewajiban kepala daerah untuk mengikuti retret tidak berdasarkan pada regulasi yang sah dan berlaku.

    Dia bilang, kewajiban itu disertai adanya pembayaran biaya keikutsertaan bagi kepala daerah yang diduga dibebankan kepada APBD.

    “Sehingga di situ kita menemukan ada celah anggaran yang sangat besar, yaitu ketidaksesuaian antara rencana anggaran yang diajukan dengan pelaksanaan di lapangan. Jumlahnya sangat besar sekitar Rp 6 miliar itu ternyata di-cover oleh APBD,” kata Annisa dalam kesempatan yang sama.

    Menurutnya, hal tersebut sejatinya tidak diperbolehkan lantaran dianggap sebagai pengalihan dana secara tidak sah.

    Padahal, lanjutnya, pelaksanaan retret kepala daerah tersebut mesti ditanggung oleh APBN.

    “Harusnya, kegiatan orientasi dan retret ini dibiayai secara penuh oleh APBN. Ternyata, keadaannya itu tidak terjadi,” sebutnya.

    Dari kejanggalan itu, Annisa mengungkapkan bahwa ternyata diduga pelaksana yang dipercaya untuk mengelola program retret kepala daerah tersebut adalah PT Lembah Tidar Indonesia.

    Ia menyebut, bahwa jajaran petinggi PT Lembah Tidar Indonesia ternyata diisi oleh kader Partai Gerindra.

    “Kita melihat bahwa komisaris lama dan juga direksi utama dari LTI ini adalah anggota Gerindra dan juga pejabat aktif saat ini. Sehingga menimbulkan kecurigaan dan juga dugaan terkait dengan konflik kepentingan,” ujar Annisa.

    “Ditambah lagi terkait dengan konflik kepentingan ini dibuktikan bahwa tidak adanya proses pemilihan tender yang jelas,” imbuhnya.

    Dengan begitu, ia menekankan bahwa proses penunjukan yang tidak terbuka dan tidak transparan tersebut melanggar peraturan terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

  • Pulang retreat, Bupati dan Wabup akan implementasikan ilmu

    Pulang retreat, Bupati dan Wabup akan implementasikan ilmu

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Pulang retreat, Bupati dan Wabup akan implementasikan ilmu
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 03 Maret 2025 – 18:24 WIB

    Elshinta.com – Raut kebahagiaan tampak dari wajah Bupati Kudus Sam`ani Intakoris dan Wakil Bupati Wakil Bupati Kudus Bellinda Putri Sabrina Birton saat tiba di Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (28/2/2025) petang. Mereka disambut masyarakat Kabupaten Kudus. Dalam rangkaian perjalanan ke Pendopo yang ditempuh Bupati dan Wakil Bupati Kudus, dikawal para ajudan dan pejabat yang mengiringi, berjalan kaki melintasi Jembatan Tanggulangin yang menjadi perbatasan Kudus-Demak. 

    Bupati menyampaikan alasan memilih jalan kaki melewati Jembatan Tanggulangin untuk memohon restu kepada masyarakat, sesepuh dan para pendahulu. Saat berada di tengah-tengah jembatan, pihaknya juga membuang dua ayam ke bawah jembatan.

    “Ini tradisi masa lampau. Dulu, orang melepas ayam di bawah jembatan karena ada yang tinggal di kolom jembatan, sebagai bentuk sedekah dan kepedulian kita,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Senin (3/3). 

    Usai retreat di Magelang, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menjelaskan siap untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat. Pihaknya menjelaskan akan fokus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat.

    “Ada banyak ilmu yang kami dapat waktu di Magelang. Kami akan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.

    Kegiatan dilanjutkan dengan salat tarawih dan doa bersama yang dilaksanakan di Pendapa Kabupaten Kudus. Bupati mengajak para ulama, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan masyarakat mendoakan keberlangsungan pemerintahan di Kabupaten Kudus. Sam’ani menegaskan komitmennya dalam menjalankan amanah dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

    Lebih lanjut, Samani juga mengidentifikasi permasalahan utama di Kabupaten Kudus yang harus segera ditangani. Di antaranya pengelolaan sampah, distribusi gas elpiji 3 kg, penanggulangan bencana alam, serta pengendalian harga bahan pokok. Ia juga akan mengoptimalisasikan digitalisasi terutama mencegah praktik pungutan liar (pungli).

    Terkait pengelolaan anggaran, bupati menegaskan pentingnya mengefisiensi anggaran secara tepat. Begitu juga dengan mengawal program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto agar dapat berjalan optimal di Kabupaten Kudus. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Khusus yang Belum Mengikuti, Retret Kepada Daerah Gelombang 2 Digelar usai Lebaran 2025

    Khusus yang Belum Mengikuti, Retret Kepada Daerah Gelombang 2 Digelar usai Lebaran 2025

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan retret kepala daerah gelombang kedua dijadwalkan digelar usai Lebaran 2025.

    Gelombang kedua ini khusus untuk mereka yang belum mengikuti retret gelombang pertama dan kepala daerah yang sengketanya diputuskan tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Enggak lama setelah Lebaran. Mungkin seminggu atau dua minggu setelah Lebaran,” kata Bima Arya saat ditemui di Jakarta, Senin 3 Maret, disitat Antara. 

    Menurut ia, retret gelombang kedua akan ada penyesuaian materi karena jumlah kepala daerah yang diperkirakan ikut tidak semasif gelombang pertama di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 21 hingga 28 Februari 2025.

    “Tetapi tetap tentang Astacita dan tetap tupoksi (tugas pokok dan fungsi) dari kepala daerah,” ujarnya.

    Bima mengatakan durasi pelaksanaan retret gelombang kedua yang akan digelar di Jakarta itu tidak sampai delapan hari seperti retret gelombang pertama di Magelang pada pekan lalu.

    Setelah retret gelombang kedua, tambah Bima, akan ada retret selanjutnya khusus untuk kepala daerah hasil pemungutan suara ulang (PSU). Diketahui, terdapat 24 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi melaksanakan PSU.

    “Gelombang berikutnya menunggu tuntasnya PSU, total semuanya nanti di ujung,” tambahnya.

    Retret kepala daerah gelombang pertama di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, rampung dilaksanakan pada Jumat (28/2). Sebanyak 494 dari 503 orang kepala daerah yang dijadwalkan hadir mengikuti pembekalan tersebut.

    Pembekalan itu menghadirkan sejumlah narasumber, meliputi jajaran menteri hingga kepala lembaga di Kabinet Merah Putih. Retret diharapkan dapat membangun ikatan emosional serta mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.

    Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian 26 dari 40 perkara sengketa Pilkada 2024 yang berlanjut ke tahap pembuktian. Dari jumlah itu, sebanyak 24 daerah di antaranya dikabulkan dengan amar putusan memerintahkan KPU setempat melaksanakan PSU.

    MK memerintahkan PSU baik di seluruh maupun sebagian tempat pemungutan suara dengan batas waktu yang beragam, yakni 30 hingga 180 hari sejak putusan diucapkan pada 24 Februari 2025.