Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Diganti Jadi Renovasi Kantin Sekolah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Gubernur Jakarta
Pramono Anung
mengumumkan bahwa program
sarapan gratis
yang merupakan janji kampanyenya diubah menjadi
renovasi kantin
sekolah di Jakarta.
“Untuk program sarapan pagi gratis, akan tetap kami adakan. (Tapi) bukan dalam bentuk sarapannya, tapi kami akan melakukan renovasi kepada kantin-kantin di seluruh Jakarta,” kata Pramono dalam acara pembubaran tim sukses Pramono Anung-Rano Karno di Jalan Cemara, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).
Pramono menuturkan, program tersebut diubah karena mendapatkan koreksi dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat meminta agar program sarapan gratis diselaraskan dengan program
makan bergizi gratis
yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
“Hanya memang satu janji yang kemudian perlu mendapatkan koreksi, yaitu mengenai sarapan pagi gratis. Ternyata pemerintah pusat meminta hal yang berkaitan dengan makan bergizi gratis itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” ujar Pramono.
Ia menyebutkan, koreksi itu disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dalam acara retreat kepala daerah beberapa waktu lalu.
Pramono menyebutkan, Dadan melarang pemerintah daerah untuk melaksanakan program yang serupa dengan makan bergizi gratis.
“Jadi, pada waktu retret di Magelang, Kepala Badan Gizi (Nasional) menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan yang hampir sama, yaitu kegiatan makan bergizi gratis,” kata Pramono.
Politikus PDI Perjuangan ini pun menekankan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta tidak dapat menolak koreksi tersebut dan bakal mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Namun, Pramono juga menegaskan, anggaran yang disiapkan untuk makan bergizi gratis bakal dialihkan untuk merenovasi kantin sekolah.
“Untuk itu, maka program yang rencananya untuk sarapan gratis tadi di Jakarta akan kami alihkan untuk membantu membangun infrastruktur yang dibutuhkan oleh sekolah, ialah untuk menyiapkan itu, terutama di kantin, UMKM, dan sebagainya,” kata dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
kab/kota: Magelang
-
/data/photo/2025/03/08/67cc30fd4c5be.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Program Sarapan Gratis Pramono-Rano Diganti Jadi Renovasi Kantin Sekolah Megapolitan 8 Maret 2025
-

Raker perdana Bupati Langkat sinkronisasi Asta Cita dan visi misi Langkat
Sumber foto: M Salim/elshinta.com.
Raker perdana Bupati Langkat sinkronisasi Asta Cita dan visi misi Langkat
Dalam Negeri
Editor: Sigit Kurniawan
Jumat, 07 Maret 2025 – 21:34 WIBElshinta.com – Bupati Langkat, Sumatera Utara, Syah Afandin, didampingi Wakil Bupati Tiorita Br. Surbakti, memimpin rapat kerja perdana. Rapat ini bertujuan untuk sinkronisasi Asta Cita dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Langkat dalam periode kepemimpinan 2025-2030 bertempat di ruang pola Kantor Bupati Langkat, Rabu (5/3).
Rapat diawali dengan arahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Langkat, Amril, yang menegaskan pentingnya keselarasan Asta Cita dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. “Sinkronisasi ini sangat krusial agar seluruh program daerah dapat berjalan sesuai dengan arahan pusat, terutama menindaklanjuti hasil retret di Magelang serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD,” ujar Sekda.
Ia juga menambahkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ, pemerintah daerah harus menyesuaikan pendapatan serta melakukan efisiensi belanja daerah. Adapun beberapa langkah penghematan yang harus diterapkan sesuai dengan Perintah Pemerintah Pusat antara lain, membatasi belanja seremonial, studi banding, percetakan publikasi, serta seminar/FGD. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen di seluruh perangkat daerah.
Membatasi honorarium dengan mengatur jumlah tim dan besaran honor, mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur. “Saya meminta seluruh kepala perangkat daerah agar menyusun program kerja yang benar-benar mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Langkat, dengan fokus pada perencanaan hingga penganggaran,” tegas Amril.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Syah Afandin menegaskan bahwa visi dan misi kepemimpinannya bertujuan untuk membawa Langkat menjadi kabupaten yang lebih maju, sehat, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.
“Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan sejalan dengan Asta Cita Presiden dan visi misi Kabupaten Langkat. Kami ingin kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” ujar Bupati seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Jumat (7/3).
Asta Cita sendiri mencakup berbagai aspek strategis, seperti peningkatan kualitas kesehatan, kesejahteraan sosial, penguatan nilai-nilai religius, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Rapat ini juga dihadiri oleh Sekda Langkat, para kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Langkat, yang bersama-sama menyusun langkah strategis untuk merealisasikan program prioritas. “Saya berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat bekerja dengan fokus dan maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kerja keras dan komitmen bersama, kita dapat mewujudkan Langkat yang lebih baik,” tutupnya.
Rapat kerja ini menjadi titik awal perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, guna menciptakan pemerataan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Langkat
Sumber : Radio Elshinta
-

Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri Tito Undang BPKP untuk Review – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi masyarakat yang sudah melaporkan kegiatan retreat kepala daerah di Magelang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, upaya Koalisi Masyarakat Sipil itu sebagai bentuk pengawasan publik.
Tito menjelaskan, soal penunjukan Lembah Tidar sebagai lokasi penyelenggaraan retreat kepala daerah sudah memperhitungkan kemampuan penyedia.
“Tapi saya jelaskan bahwa penunjukan langsung bisa kita lakukan kalau kita baca di Pasal 38 Perpres 16 Tahun 2018, yang diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, dapat dilakukan mekanisme penunjukan langsung, dalam hal misalnya hanya pelaku usaha yang mampu mengerjakan itu barang atau jasa itu. Tempatnya kan jelas, karena dekat Akmil, dan teruji saat kabinet di tenda bukan di gedung,” jelas Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Tito menjelaskan, penunjukan langsung Lembah Tidar tidak ada kaitan dengan siapa pemiliknya. Penunjukan dilakukan lantaran kemampuan Lembah Tidar dalam mengakomodir kegiatan retreat kepala daerah tersebut.
“Bukan siapa pemiliknya kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu, kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden, itu akan lebih mudah mobilisasinya, dan itu bisa menampung 400-500 ribu orang bisa. Jarang tempat seperti itu,” kata dia.
Selain itu, kata dia, penunjukan Lembah Tidar dilakukan sudah berkoordinasi dengan LKPP dan sudah sesuai aturan, yakni Pasal 5 peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
“Kedua dalam pasal itu dijelaskan memilih tempat itu karena untuk menjamin keamanan presiden dan wapres itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP,” katanya.
Tito melanjutkan, pihaknya masih terus mengecek secara detail penggunaan biaya tersebut, termasuk juga melibatkan BPKP. Setelah proses hitung-hitungan itu, akan ada rekomendasi angka pembayaran kepada Lembah Tidar.
“Apa yang saya lakukan saya betul-betul meminta Irjen cek betul detail semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukan langsung (lokasi penyelenggaraan retret) boleh tapi harus wajar penggunaannya. Ini kita cek detail dan setelah saya selesai, Irjen mengecek panitia dari Kaban SDM,” ujar Tito.
Mendagri bahkan menjamin selain sudah sesuai aturan, melibatkan instansi terkait dan berkoordinasi dengan LKPP, Kemendagri juga akan mengundang BPKP untuk mereview penggunaan anggaran untuk retreat kepala daerah tersebut.
“Kita undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review, untuk melihat kewajaran, dan lain-lain. Nanti setelah review itu ada rekomendasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara,” demikian Tito.
-

Mendagri: Pantau efisiensi jadi ujian pertama Gubernur di tata kelola
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pemantauan efisiensi anggaran di daerah menjadi ujian pertama bagi para Gubernur dan wakilnya di tingkat Provinsi untuk memastikan tata kelola anggaran yang tepat menyukseskan program pemerintah di masing-masing daerah.
Hal ini dikarenakan Mendagri telah meminta pemimpin di tingkat provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat untuk ikut mengawasi dan memastikan berjalannya efisiensi anggaran di daerah sejalan dengan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi anggaran.
“Saya meminta seluruh gubernur juga yang sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, mereka wajib juga untuk melototin efisiensi yang dilakukan oleh daerahnya. Kita akan melihat kualitas gubernurnya itu. Ujian bagi gubernur, ujian pertama lah,” kata Tito ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.
Menurut Tito pemantauan efisiensi anggaran ini akan menjadi ajang pembuktian bagaimana sosok Gubernur berani memimpin provinsinya dan mengarahkan pemerintahan di tingkat kota dan kabupaten agar bisa efektif mengelola anggarannya untuk kesejahteraan masyarakat.
Pemantauan dari Gubernur di tingkat provinsi ini nantinya akan melengkapi pemantauan lainnya yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat tim khususnya.
Tim yang akan dibuat Mendagri itu disiapkan bekerja usai penyelenggaraan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah selesai dilaksanakan.
Terkait dengan mandat melakukan efisiensi di daerah, Tito menyebutkan dirinya telah memberi pengarahan melalui kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah secara langsung kepada para kepala daerah.
Ia menyebutkan surat edaran yang diterbitkannya dapat menjadi dasar bagi seluruh kepala daerah melakukan realokasi anggaran dari yang sudah ditentukan oleh pendahulunya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi efisiensi di 2025.
Efisiensi harus dilakukan para kepala daerah secara khusus untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial hingga mengurangi perjalanan dinas hingga 50 persen.
“Realokasinya tujuannya efisiensi dan hasil efisiensinya dipakai untuk kepentingan yang langsung berdampak kepada rakyat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur kemiskinan ekstrim, hingga stunting,” kata Tito.
Pewarta: Livia Kristianti dan Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -

Karier Moncer Teddy Indrawijaya
Bisnis.com, JAKARTA – Selain memiliki paras yang tampan, pria yang bernama Teddy Indra Wijaya juga memiliki karier yang cemerlang mulai dari di tingkat militer hingga jabatan sipil yang diembannya saat ini.
Sosok yang lebih dikenal dengan sebutan Mayor Teddy tersebut mulai dikenal oleh publik ketika menjabat sebagai ajudan dari Prabowo Subianto saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Dia menjalankan tugas sebagai ajudan Prabowo sejak 2020.
Sebelum menjadi ajudan Prabowo, Teddy adalah asisten ajudan Presiden Jokowi pada tahun 2014-2019. Pada 2020 Kapten Inf Teddy Indra Wijaya telah menjadi salah satu perwira TNI AD yang berhasil meraih kualifikasi Pasukan Elit US Army Ranger.
Ranger School adalah program sekolah pasukan paling elite di Angkatan Darat AS untuk menghasilkan lulusan US Army Ranger bagi Resimen Ranger.
Di samping itu, dia juga sempat mengikuti sekolah intelijen di Australia pada 2015 dan selanjutnya mengikuti berbagai sekolah spesialis di Amerika Serikat, seperti US Army Infantry School, Airborne School, dan Air Assault School.
Teddy yang tergabung dalam Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merupakan alumni SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah.
Setelah lulus dari pendidikan menengah atas, Teddy masuk Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 2011.
Dilansir dari laman Taruna Nusantara, Teddy sebelumnya dikenal sebagai asisten ajudan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Usai bertugas di Istana, Teddy melanjutkan pendidikan militer di Amerika Serikat. Setelah kembali di Tanah Air, dia dipercaya menjadi ajudan Menhan.
Dalam karier militernya, Teddy sempat dipromosikan menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri (Wadanyonif) Para Rider 328/Dirgahayu. Tugas tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) No. 137/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024.
Sementara itu, saat Prabowo resmi menjabat sebagai Presiden, Teddy diangkat untuk menjadi Menteri Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih.
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 143/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet (Seskab).
Tugas Teddy saat resmi menjabat sebagai Seskab antara lain memimpin Sekretariat Kabinet. Tugas utama Sekretariat Kabinet antara lain melaksanakan misi presiden dan wakil presiden dengan memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas dengan memberikan rekomendasi yang tepat, cepat, dan aman atas penyelenggaraan pemerintahan.
Tak hanya itu, Sekretariat Kabinet juga memberi dukungan kerja kabinet yang efektif, efisien, dan responsif; dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, sumber daya manusia dan sarana/prasarana di lingkungan Sekretariat Kabinet.
Mayor Teddy Naik Pangkat Letkol
Kariernya yang moncer tidak terhenti saat menjabat sebagai Seskab. Teddy telah naik pangkat dari Mayor menjadi Letnan Kolonel atau Letkol.
Keputusan kenaikan pangkat itu tertuang dalam keputusan Panglima TNI No.Kep/238/II/2025 tentang Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor ke Letkol tertanggal 25 Februari 2025.
Adapun, isi surat tersebut telah dibenarkan oleh Kadispenad Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. Dia menyampaikan bahwa Teddy telah mengalami kenaikan pangkat percepatan sesuai aturan yang berlaku.
“Bahwa Informasi tersebut memang betul ya, dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI & dasar perundang – undangan [Perpres], secara Administrasi juga semua sudah dipenuhi,” ujar Wahyu kepada wartawan, Kamis (6/3/2025).
-

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran Pulang Kampung, Disambut dengan Ritual Adat Meriah – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Agustiar Sabran beserta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Prov. Kalteng Aisyah Thisia Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo beserta istri Hj. Nunu Andriani tiba di Terminal Umum Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, disambut oleh Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kalteng beserta Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalteng bersama Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, Selasa (04/03/2025).
Sebagai informasi, setelah resmi dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis 20 Februari 2025 di Istana Merdeka Jakarta, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng H. Edy Pratowo mengikuti Retreat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berlangsung selama delapan hari di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Prosesi penyambutan di bandara dilakukan dengan Ritual Adat Mamapas yang berlangsung sejak di bawah eskalator Bandara Tjilik Riwut oleh Basir, lalu dilanjutkan dengan pengalungan Lillis Lamiang, Sumping, dan Lawung kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng beserta istri oleh Ketua Harian DAD dan Wakil Ketua Umum DAD Kalteng.
Setelah prosesi penyambutan selesai dilaksanakan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng beserta istri menuju mobil diiringi dengan Hadrah dan Tarian Dayak, bergerak menuju Istana Isen Mulang. Tiba di Lobby Istana Isen Mulang, Gubernur Kalteng beserta istri melaksanakan Prosesi Mananjung Hunjun Garantung, Pantan Balanga dan Tampung Tawar diiringi dengan doa lintas Agama.
Memasuki Istana Isen Malang, Gubernur dan Istri melakukan tradisi sungkeman dengan orang tua dan mertua.
Gubernur H. Agustiar Sabran dalam wawancaranya dengan awak media menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada ketahanan pangan dan mendukung program Presiden RI terkait makan gratis.
“Selain itu, kita akan melaksanakan program seratus hari kerja dengan mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan yang menghubungkan Kuala Kurun ke Palangka Raya, serta ruas jalan yang menuju Barito. Selain itu juga, percepatan program P3K di Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik”, tandasnya.
Wakil Gubernur H. Edy Pratowo menambahkan saat mengikuti Retreat di Magelang mengatakan banyak ilmu yang didapat mulai dari mensinergikan program-program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota.
“Di sana kita diberikan pembekalan oleh para Menteri berkenaan dengan tugas-tugas pelayanan, tugas pemerintah dan pembangunan, sehingga ada sinergisitas program-program pusat, provinsi, kabupaten/ kota salah satunya dalam rangka untuk menjalankan tugas kepemimpinan agar satu visi dan misi”, ungkap Wagub.
Edy mengatakan, tugas Gubernur dan Wakil Gubernur yang pertama yaitu melaksanakan program seratus hari kerja yakni terintegrasi membangun 13 kabupaten dan 1 kota.
“Kita juga akan melaksanakan safari Ramadan di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, kita mencoba menyapa masyarakat melalui program safari ramadan sekaligus berkomunikasi dengan masyarakat setempat”, pungkasnya.



