Xcloud.id

kab/kota: Magelang

  • Retreat Kepala Daerah Jilid II Digelar di Barak IPDN Jatinangor

    Retreat Kepala Daerah Jilid II Digelar di Barak IPDN Jatinangor

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri membeberkan ada 80 orang atau 40 pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti kegiatan retreat gelombang II yang digelar di IPDN Jatinangor, Sumedang pada 22 Juni 2025.

    Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya mengatakan kepala daerah yang bakal mengikuti kegiatan retreat nanti adalah kepala daerah yang baru saja dilantik lewat pemungutan suara ulang (PSU) dan belum mengikuti retreat gelombang pertama seperti Gubernur Bali.

    “Jadi kalau untuk kontennya, retreat kedua ini masih sama dengan yang pertama. Ada tiga Gubernur yang akan mengikuti retret gelombang ke-2 ini,” tutur Bima di Kantor Kemendagri Jakarta, Senin (16/6).

    Kemudian terkait anggaran, Bima menyebut bahwa seluruh anggaran retreat gelombang ke-2 akan dibereskan okeh Kemendagri RI. Bima mengatakan bahwa anggaran untuk retreat gelombang ke-2 tidak membutuhkan banyak biaya karena digelar hanya di IPDN Jatinangor, bukan di Magelang.

    “Kepala daerah yang ikut juga sedikit kan, tidak banyak seperti gelombang pertama kemarin,” katanya.

    Selain itu, kata Bima, beberapa menteri dan menteri koordinator juga rencananya hadir di acara retret gelombang ke-2 itu. Bima berharap seluruh kepala daerah yang ikut retreat gelombang ke-2 bisa lebih meresapi tentang hak dan kewajiban kepala daerah.

    “Jadi nanti akan disampaikan hal-hal yang penting untuk evaluasi dan menelaah kembali kewajiban dan hak para kepala daerah, jadi jangan sampai tidak paham,” ujarnya.

  • Gudang Garam dkk Tak Lagi Serap Tembakau Temanggung Imbas Cukai Tinggi

    Gudang Garam dkk Tak Lagi Serap Tembakau Temanggung Imbas Cukai Tinggi

    Bisnis.com, JAKARTA — Bupati Temanggung Agus Setyawan mengungkap kondisi penyerapan hasil pertanian tembakau oleh pabrikan rokok golongan I mengalami penurunan. Bahkan, ada yang menghentikan pembelian bahan baku tahun ini, salah satunya PT Gudang Garam Tbk. (GGRM). 

    Berdasarkan hasil kunjungan ke industri hasil tembakau di wilayah Temanggung, Jawa Tengah, Agus menerangkan bahwa kondisi penjualan rokok golongan I mengalami penurunan yang signifikan. 

    “Penjualan rokok seluruh Indonesia ini kan turun ini, yang paling parah itu di golongan rokok golongan satu. Salah satu golongan I yang ambil bahan baku tembakau Temanggung itu Gudang Garam dan Djarum yang paling banyak,” kata Agus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025). 

    Menurut dia, tak hanya Temanggung yang merupakan sentra tembakau Jawa Tengah, kondisi pabrikan di wilayah Kudus, Malang, dan Kediri juga mengalami hal serupa. 

    Dia bercerita, sejak tahun lalu pabrik Gudang Garam mengurangi pembelian bahan baku di Temanggung. Bahkan, tahun ini perusahaan tersebut juga tidak dapat lagi membeli tembakau di wilayah tersebut. 

    “Gudang Garam posisi saat ini memang dari manajemen mengatakan posisinya secara perusahaan tidak baik-baik saja karena pasar-pasarnya kan turun drastis,” ujarnya. 

    Adapun, hasil panen tembakau di Temanggung berkisar 10.000-11.000 ton per tahun, sementara Gudang Garam menjadi penyerap terbesar yakni 7.000-8.000 ton. 

    Dia menerangkan, berdasarkan keterangan manajemen, bahan baku di pabrikan masih banyak, sedangkan produksi kian menurun. Kondisi ini yang menyebabkan serapan tembakau petani turun. 

    “Karena kebijakan info dari pabrik karena cukai yang naik dan ini sepertinya sudah diakui oleh pasar, memang karena kenaikan cukai rokok yang luar biasa khususnya di golongan satu. Tinggi sekali,” tuturnya. 

    Permintaan pasar yang menurun disebut lantaran harga rokok yang menjulang tinggi imbas cukai, sementara daya beli masyarakat melemah. Alhasil, konsumen beralih ke rokok yang lebih murah. 

    “Ditambah lagi menurut info dari banyak pabrik rokok yang menginfokan pada kita bahwa beredar rokok non-cukai yang tanpa pita cukai itu beredarnya luar biasa. Jadi sebetulnya prevalensi merokok itu tidak menurun. Cuma mereka berganti saja dari rokok pre-golongan satu yang mahal ke rokok murah dan rokok yang tanpa cukai,” terangnya. 

    Tak hanya Gudang Garam, produsen rokok Djarum juga disebut menurunkan pembelian hingga di kisaran 4.000 ton. Di wilayah Kudus, Nojorono juga mengalami penurunan serapan tembakau. 

    “Itu Temanggung, belum daerah di sekitar Temanggung ada Wonosobo, ada Kendal, ada Magelang, ada Boyolali. Itu kan juga sebetulnya kebanyakan masuk ke Temanggung, sama kondisinya,” imbuhnya. 

    Bisnis telah mencoba untuk menghubungi Direktur PT Gudang Garam Istata Sidharta untuk meminta konfirmasi. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum ada respons dari pihaknya.

    Sementara itu, dikutip dari laman resmi Pemprov Jawa Tengah, perwakilan manajemen dari pergudangan tembakau PT Gudang Garam Hartanto mengatakan, perusahaan saat ini mengalami penurunan omzet hingga 40%—45%. 

    Alhasil, pihaknya terpaksa melakukan efisiensi atau penghematan. Menurutnya, regulasi kenaikan tarif pita cukai rokok yang terus terjadi, menjadi faktor utama menurunnya omzet perusahaan. 

    Pasalnya, kenaikan harga rokok berdampak pada menurunnya daya beli konsumen sehingga stok bahan baku tembakau juga bertumpuk di dalam gudang penyimpanan.

    Kondisi ini diperparah dengan maraknya produk ilegal yang merajalela di tengah masyarakat, lantaran harganya yang cenderung lebih terjangkau.

    “Bukan kami tidak mau beli, tapi kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja. Apalagi, karena dampak kenaikan tarif pita cukai rokok sejak tahun 2021, sangat berdampak pada menurunnya daya beli konsumen,” jelasnya.

    Wakil Direktur PT Gudang Garam Maxin Arisandi mengatakan, pihaknya juga sangat ingin membantu mewujudkan kesejahteraan para petani dan masyarakat. Dia memastikan bahwa pabrik tidak tutup, melainkan dalam kondisi kurang baik. 

    “Kami selaku pihak swasta selalu menghitung masalah supply dan demand. Semua harus tetap berimbang. Apalagi kami juga harus mematuhi seluruh peraturan yang ada,” jelasnya. 

  • Warga Magelang Demo Sertifikat Tanah Semi Underpass Canguk: Baru 4 dari 27 Terbit Regional 15 Juni 2025

    Warga Magelang Demo Sertifikat Tanah Semi Underpass Canguk: Baru 4 dari 27 Terbit Regional 15 Juni 2025

    Warga Magelang Demo Sertifikat Tanah Semi Underpass Canguk: Baru 4 dari 27 Terbit
    Tim Redaksi
    MAGELANG, KOMPAS.com –
    Puluhan warga RW 21 Kelurahan Rejowinangun Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, menggelar
    demonstrasi
    di sekitar kawasan semi underpass dan
    flyover Canguk
    , Minggu (15/6/2025).
    Aksi dilakukan untuk memprotes belum diterbitkannya
    sertifikat tanah
    milik warga yang terdampak proyek pembangunan tersebut.
    Dalam aksi damai itu, warga membentangkan delapan spanduk berisi tuntutan dan keluhan atas ketidakjelasan nasib sertifikat.
    Mereka mengelilingi kawasan flyover sambil menyuarakan protes terhadap lambannya proses administrasi pertanahan pasca-proyek infrastruktur yang dibangun sejak 2022.
    Ketua RW 21, Lukisno, menyatakan, dari total 27 bidang tanah warga terdampak, baru empat sertifikat yang berhasil diterbitkan sejak proyek dimulai.
    Padahal, menurutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya menjanjikan bahwa proses penyelesaian sertifikat hanya memakan waktu satu tahun sejak 2022.
    “Di samping sisa sertifikat, banyak fasilitas umum yang hilang, seperti gapura yang menjadi ikon RT, pos kamling, jalan kampung rusak,” ujar Lukisno.
    Ia sendiri merupakan salah satu warga terdampak, dengan dua bidang tanah yang terkena proyek masing-masing seluas 20 meter persegi dan 5 meter persegi.
    Warga Butuh Sertifikat untuk Modal Usaha
    Lukisno menegaskan, meskipun uang ganti rugi telah diterima, banyak warga tetap membutuhkan sertifikat tanah tersebut, misalnya untuk dijadikan agunan dalam mengakses modal usaha, apalagi menjelang musim masuk sekolah.
    “Apalagi ini musim anak masuk sekolah,” tegasnya.
    Sebelumnya, pada Desember 2024, warga RW 21 juga pernah melakukan aksi protes serupa, dengan cara memasang spanduk di area sekitar flyover dan semi underpass.
    Rapat Tak Membuahkan Hasil
    Warga lainnya, Agus Prasetyono, menyatakan bahwa rapat terakhir yang digelar pada awal Juni 2025 pun tidak memberikan solusi.
    “Rapat terakhir di awal Juni yang menagih kepastian penerbitan sertifikat tanah juga tidak membuahkan solusi,” ujarnya.
    Kompas.com
    telah mencoba meminta konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.4 Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng-DIY, Jutika Aditya Nugraha. Namun, Jutika menyarankan permintaan wawancara diajukan melalui saluran resmi informasi publik BBPJN.
    “Karena untuk penyebaran informasi, satu pintu dari bagian informasi publik balai kami. Bila ada disposisi ke lapangan baru kami bisa bantu jawab,” katanya melalui pesan singkat.
    Sementara itu, Ketua Tim Komunikasi Publik BBPJN Jateng-DIY, Lia Ursula, mengatakan akan menyiapkan keterangan tertulis terkait tuntutan warga. Namun hingga berita ini ditulis, keterangan tersebut belum diterima.
    Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Magelang juga belum memberikan tanggapan resmi. Namun, dalam pernyataan sebelumnya, Kepala BPN Kota Magelang, Muhun Nugraha, menjelaskan bahwa proses pengadaan tanah proyek Canguk tergolong skala kecil, karena luasnya kurang dari 5 hektare.
    “Warga yang ingin mendapatkan sertifikat tanah harus mendaftarkan diri ke BPN Kota Magelang,” ujar Muhun, dikutip Kompas.com pada 26 Desember 2025.
    Ia menambahkan, warga juga perlu menentukan patok sisa tanah sendiri sebagai syarat pengurusan sertifikat.
    Muhun menjelaskan, mekanisme untuk proyek skala kecil berbeda dengan skala besar (lebih dari 5 hektare). Pada kasus skala besar, akan dibentuk panitia pelaksana pengadaan tanah yang bisa dipimpin oleh BPN pusat atau provinsi.
    Untuk proyek seperti flyover Canguk, Kementerian PUPR sejatinya dapat memfasilitasi proses pendaftaran sertifikat, tetapi bukan pengambil keputusan.
    “BPN sifatnya menunggu,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pembuat Video AI ‘Umrah ke Borobudur’ Diamankan Polisi 1×24 Jam

    Pembuat Video AI ‘Umrah ke Borobudur’ Diamankan Polisi 1×24 Jam

    Jakarta –

    Polisi mengamankan YH (36), warga Kartasura, pelaku pembuat video Artificial Intelligence (AI) ajakan umrah ke Candi Borobudur. Hal ini dilakukan lantaran polisi masih memerlukan keterangan pelaku.

    “(Alasan diamankan) masih ada keterangan tambahan yang diperlukan,” kata Kasat Reskrim Polresta Magelang AKP La Ode Arwansyah, dilansir detikJateng, Kamis (12/6/2025).

    Terkait status YH sendiri, La Ode menyampaikan bahwa pelaku masih sebagai saksi.

    “Statusnya diamankan sebagai saksi. 1×24 jam. Karena kebetulan yang bersangkutan juga kooperatif, ada rasa bersalah juga,” tutur dia.

    “Karena dia kan menyerahkan diri. Ada iktikad baik untuk memohon maaf. Tapi, kita sebagai penyidik hanya mendalami perbuatan dan fakta-faktanya,” imbuhnya.

    Sebelumnya, pria yang merupakan warga Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, itu sempat mendatangi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang, bersama keluarganya. Kedatangannya untuk menyampaikan permintaan maaf terkait video yang dibuat dan diunggahnya.

    Baca selengkapnya di sini.

    (azh/azh)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Sintong Panjaitan Dirumorkan Jadi Komisaris Pertamina

    Sintong Panjaitan Dirumorkan Jadi Komisaris Pertamina

    Jakarta –

    PT Pertamina (Persero) dikabarkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan hari ini, Kamis (12/6). Dari informasi yang diterima, salah satu pembahasan dalam RUPS tersebut adalah perombakan pengurus perseroan.

    Pada RUPS ini, nama Letjen (Purn) Sintong Panjaitan dirumorkan akan masuk dalam jajaran Komisaris Pertamina. Kabar masuknya mantan Staf Khusus Habibie itu dalam susunan dewan direksi BUMN energi tersebut juga sudah terdengar di Komisi VI DPR RI.

    “Saya memang sempat mendengar nama Pak Sintong Panjaitan disebut-sebut dalam beberapa hari terakhir. Tapi dalam proses penentuan komisaris dan direksi BUMN seperti Pertamina, kita semua tahu dinamika bisa berubah setiap detik sampai RUPS resmi mengumumkan susunan yang final,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam kepada detikcom, Kamis (12/6/2025).

    Meski begitu, pria yang akrab disapa Gus Mufti Anam ini mengaku belum bisa memastikan apakah Sintong Panjaitan akan menjadi Komisaris Persero. Sebab dirinya juga masih menunggu pengumuman resmi hasil dari RUPS Tahunan Pertamina.

    “Yang penting kita kawal bersama, siapapun nama yang dipilih, harus punya integritas, kapabilitas, dan komitmen kuat untuk memperbaiki tata kelola Pertamina. Karena tantangan Pertamina hari-hari ini sangat besar dari isu oplosan BBM sampai kepercayaan publik yang harus dipulihkan,” terangnya.

    Profil Sintong Panjaitan

    Dalam catatan detikcom, Sintong Panjaitan merupakan mantan ‘Rising Star’ dalam dunia militer di Indonesia. Terbukti, di usia yang masih relatif muda, Sintong sudah menjabat Pangdam Udayana dengan pangkat Mayor Jenderal.

    Karier militer Sintong dimulai secara gemilang sejak di akademi militer. Di Magelang, Sintong lulus dengan predikat terbaik yang akhirnya menghantarkan kariernya menjadi ‘The Rising Star’. Salah satu prestasi gemilang Sintong Panjaitan adalah ketika ia sukses memimpin operasi pembebasan pembajakan pesawat Garuda, Woyla di bandara Don Muang, Bangkok.

    Sayangnya karier militer Sintong terhenti saat dia menjabat sebagai Pangdam Udayana. Sintong dituding terkait dalam peristiwa Santa Cruz Dilli, Timor Timur, pada tahun 1991. Peristiwa Santa Cruz adalah terjadinya aksi penembakan terhadap pendemo di Dilli oleh oknum tak bertanggung jawab dari ‘kesatuan misterius’.

    Beruntung karier Sintong kembali terangkat saat Habibie mengangkat dia menjadi asisten Menristek. Pangkat Sintong pun dinaikkan menjadi letnan jenderal. Sejak saat itulah, Letjen Sintong Panjaitan dikenal Habibie sebagai seorang perwira tinggi yang profesional, jujur, berdedikasi dan berdisiplin tinggi.

    Penilaian Habibie inilah yang menjadikan Sintong selalu ‘dipakai’ Habibie saat dia menjabat sebagai wapres ataupun presiden menggantikan Soeharto. Sampai kemudian nama Sintong kembali tenggelam pasca-jatuhnya Habibie karena dia memilih tidak berpolitik praktis sebagaimana para purnawirawan jenderal lainnya.

    (igo/fdl)

  • Presiden Prabowo dan Presiden Macron sampaikan kesepakatan kedua negara di pelataran Candi Borobudur

    Presiden Prabowo dan Presiden Macron sampaikan kesepakatan kedua negara di pelataran Candi Borobudur

    Kamis, 29 Mei 2025 15:33 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) berbincang sebelum konferensi pers usai kunjungan di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025). Dalam kunjungan di candi yang dibangun pada 750-850 Masehi oleh Dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram Kuno tersebut keduanya menyampaikan sejumlah kesepakatan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron (kiri) berjabat tangan saat mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Kamis (29/5/2025). Dalam kunjungan di candi yang dibangun pada 750-850 Masehi oleh Dinasti Syailendra dari Kerajaan Mataram Kuno tersebut keduanya akan menyampaikan sejumlah kesepakatan antarkedua negara. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.

  • Isu Politik-Hukum: Belanda Ambil Kekayaan Alam dan Kapal JKW Mahakam

    Isu Politik-Hukum: Belanda Ambil Kekayaan Alam dan Kapal JKW Mahakam

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik-hukum terkini diisi dengan berita soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kekayaan Indonesia yang diambil Belanda selama ratusan tahun hingga soal viralnya kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana.

    Selain itu juga rencana retret kepala daerah gelombang dua dan perkembangan korupsi kilang minyak Pertamina periode 2018–2023.

    Berikut lima isu politik-hukum terkini Beritasatu.com:

    1. Prabowo: Belanda Ambil Kekayaan Indonesia Rp 504 Kuadriliun

    Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belanda telah mengambil kekayaan Indonesia sebesar US$ 31 triliun atau sekitar Rp 504 kuadriliun selama ratusan tahun menjajah Nusantara.

    “Baru ada suatu research beberapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang US$ 31 triliun,” ujar Prabowo dalam sambutannya pada pembukaan pameran Indo Defence, Indo Marine, dan Indo Aerospace di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

    Prabowo mengatakan nilai kekayaan yang diambil itu setara dengan 18 kali lipat dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia saat ini yang berada di angka US$ 1,5 triliun atau sekitar Rp 24,4 kuadriliun. Selain itu, nilai tersebut juga diperkirakan setara dengan anggaran negara selama 140 tahun.

    2.  Retret Kepala Daerah Ke-2 Digelar Akhir Juni di IPDN Jatinangor

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan retret kepala daerah gelombang kedua akan digelar pada akhir Juni 2025. Sekitar 50 kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan yang akan dilaksanakan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

    Berbeda dari retret gelombang pertama yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, pelaksanaan kali ini dipusatkan di kampus IPDN Jatinangor. Namun, Tito belum mengungkapkan tanggal pasti pelaksanaannya.

    “Akhir bulan ini yang untuk (retret) tahap kedua. Lebih kurang 50 orang ya, 50 orang itu di Jatinangor,” ungkap Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    3. Kilang Minyak Anak Riza Chalid Disita dalam Kasus Pertamina

    Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita kilang minyak milik Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), anak dari pengusaha minyak ternama Riza Chalid dalam pengembangan kasus korupsi minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023.

    Aset yang disita berupa kilang minyak PT Orbit Terminal Merak (OTM) yang berlokasi di kawasan Banten dengan total luas lahan mencapai 222.615 meter persegi.

    “Penyitaan dilakukan karena kilang ini diduga terkait hasil tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah oleh Pertamina,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam konferensi persnya, Rabu (11/6/2025).

  • Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
    Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis
    RELASI
    politik Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    bersifat dinamis. Terkadang berdiri pada satu barisan yang sama dan terkadang pula harus berdiri saling berhadapan lalu berkompetisi dalam konteks kekuasaan.
    Namun, satu hal yang statis adalah persahabatan antara keduanya tak lekang oleh waktu dan tak pernah pudar digerus oleh zaman, walau diuji oleh pelbagai skenario politik dalam dua-tiga dekade kebelakang.
    Prabowo sejatinya punya hutang budi pada Megawati atas kontribusinya memulangkan Prabowo ke Indonesia dari Negara Yordania pada 2001 silam.
    Lewat restu Presiden dan Wakil Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid-Megawati yang memerintahkan Taufik Kiemas untuk menjamin kepulangan Prabowo ke Indonesia dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya.
    Delapan tahun berselang, pada 2009, Prabowo membalas “kebaikan” masa lampau lewat surat rekomendasi Partai Gerindra untuk pencapresan Megawati.
    Rekomendasi itu sekaligus menyelamatkan wajah Megawati dan PDI Perjuangan yang kala itu kesulitan mendapatkan kawan koalisi untuk memenuhi syarat minimal 20 persen pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Pun Partai Gerindra adalah puzzle terakhir pemenuhan kuota
    presidential threshold

    running
    -nya Megawati sebagai Capres. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) akhirnya mendaftar ke KPU dan resmi menjadi pasangan calon di Pilpres 2009.
    Meski kalah di Pilpres 2009, relasi Megawati dan Prabowo berlanjut dalam pembangunan koalisi di DPR. Sikap yang sama melihat
    bailout
    Bank Century yang berujung pada terbentuknya Pansus di DPR adalah kerja sama politik lain Megawati dan Prabowo.
    Pada ruang berbeda, Prabowo saat itu juga dikabarkan punya kesempatan menduduki pos Menteri Pertanian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, tapi lekas ditampik oleh Partai Gerindra yang memilih berdiri pada barisan yang sama dengan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan.
    Kerja sama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berlanjut ke Pilkada DKI 2012, lewat pencalonan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi
    spotlight
    paling ramai dalam pemberitaan politik nasional saat itu.
    Pun keberhasilan Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan tidak lepas dari kolaborasi politik antara Megawati dan Prabowo.
    Hubungan Megawati dan Prabowo sempat memanas jelang Pilpres 2014 saat PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden.
    Prabowo menganggap Megawati telah melanggar Perjanjian Batu Tulis. Kala itu, Prabowo secara verbatim mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk dapat dukungan Megawati, tapi PDI Perjuangan justru memilih mencalonkan Jokowi.
    Prabowo kalah atas Jokowi di Pilpres 2014. Lima tahun mengambil posisi di luar pemerintahan, Prabowo kemudian memutuskan menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan pascakekalahan lain di Pipres 2019.
    Relasi antara Prabowo dan Megawati otomatis perlahan membaik dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.
    Pelbagai silaturahmi pribadi antarkeduanya terus berlanjut dengan beberapa kali kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta.
    Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo, sebaliknya Prabowo juga beberapa kali mengirimkan hadiah kecil kesukaan Megawati berupa minyak urut dan bunga anggrek.
    Pada rentan waktu 2019 sampai 2023, sebelum masa pencapresan untuk Pilpres 2024, Prabowo sejatinya telah melakukan pendekatan simbolis dengan Megawati.
    Salah satunya adalah ketika Prabowo membangun patung Sukarno menunggang kuda di kantor Kementerian Pertahanan RI yang diresmikan pada 2021 lalu.
    Prabowo menyebutkan pembangunan patung Sukarno tersebut terinspirasi oleh peristiwa Hari Peringatan Angkatan Perang pada 5 Oktober 1946 di Yogyakarta.
    Kala itu Presiden Sukarno melakukan inspeksi dengan menunggang kuda untuk memeriksa pasukan angkatan bersenjata Indonesia.
    Prabowo juga menjelaskan secara simbolik peristiwa Sukarno menunggang kuda tersebut sebagai simbol semangat, harapan, keberanian dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air.
    Pun peresmian patung tersebut dilakukan pada 6 Juni 2021, bertepatan pula dengan hari lahir Sang Proklamator.
    Pada saat peresmian, wajah Megawati terlihat sangat sumringah dengan beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan.
    Lebih lanjut, secara khusus Megawati dalam pidatonya juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya.
    Secara simbolik sosok Sukarno bukan hanya sebagai ayah biologis bagi Megawati, tapi juga menyatu secara ideologis dan praksis pergerakan politiknya.
    Ini pula yang menjadi alasan, segala hal yang menyangkut simbolisasi tentang Sukarno bagi Megawati adalah sesuatu yang sangat sentimental menyentuh perasaan jiwa dan batinnya.
    Pada Senin, 2 Juni 2025, Megawati dan Prabowo akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri Jakarta setelah satu setengah tahun lamanya.
    Terakhir keduanya menampakkan kebersamaan kala pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang diselanggarakan oleh KPU RI pada 14 November 2023 lalu.
    Saat itu, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud, sementara Prabowo hadir sebagai Capres 2024.
    Sekitar dua bulan lalu, tepatnya pada 8 April 2025, sebenarnya Prabowo dan Megawati sempat bertemu di Teuku Umar dalam rangka silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri.
     
    Namun pertemuan antara keduanya dilaksanakan tertutup dan publik kala itu hanya terpuaskan dengan disebarnya foto pascapertemuan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial Twitter dan Instagram pribadinya.
    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut sangat cair dan penuh canda.
    “Ibu agak kurus, bu. Luar biasa. Dietnya berhasil,” ujar Prabowo pada Megawati pada jamuan sarapan pagi.
    “Iya, berhasil. Tapi ini bagaimana?” jawab Megawati menunjuk ke meja hidangan tempat disajikannya makanan yang diperkirakan cukup menggoda.
    Pun barang tentu pertemuan Prabowo dan Megawati di hadapan publik tersebut tentu tidak akan terjadi jika keduanya tidak sama-sama berkomitmen atas kesepakatan dua bulan lalu. Kesepakatan yang hanya Prabowo dan Megawati yang tahu.
    Juga Prabowo sangat paham soal budaya politik Megawati yang satu kata antara perkataan dan perbuatan sehingga melanggar kesepakatan bukanlah pilihan yang bijak.
    Apalagi Megawati tipe pemimpin sigma yang memiliki sifat mandiri terhadap pemikirannya, tidak membutuhkan validasi atau persetujuan agar terlihat berharga.
    Bahkan secara historis ia memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang tidak populis dengan keluar dari hierarki kemapanan politik walau dianggap tidak populis.
    Setidaknya secara empirik pasca-reformasi, Megawati beberapa kali membuktikannya.
    Pertama, kala DPR melakukan revisi UU MD3 di DPR pada 2014 yang berdampak pada posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg harus kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kala itu ada satu kesempatan agar undang-undang tersebut tidak direvisi dan Puan Maharani bisa jadi Ketua DPR, yaitu Megawati harus bertemu Presiden SBY.
    Hasilnya Megawati tetap pada pendiriannya untuk tidak bertemu dan bernegosiasi dengan Presiden SBY soal revisi UU MD3, walau partainya kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kedua, ketika Megawati dan PDI Perjuangan dikepung oleh koalisi besar KIM Plus di banyak daerah di Pilkada Serentak 2024.
    Megawati seolah tidak peduli. Sikapnya tidak sedikitpun melunak dengan memilih melawan partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar di KIM Plus.
    Ketiga atau yang terakhir adalah ketika Megawati melakukan boikot reatret kepala daerah dengan memerintahkan kader-kader terpilih PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan Megawati bukanlah tipe pemimpin yang mudah untuk ditundukkkan.
    Prabowo memang benar-benar ciamik membaca pikiran Megawati. Ia memahami betul menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis, simbolis, dan ideologis.
    Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, ada peristiwa lain yang layak mendapatkan sorotan utamanya saat Prabowo beberapa kali memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk dilibatkan dalam diskusi bertiga dengan Megawati.
    Mengapa Prasetyo Hadi? Saya menganalisa setidaknya ada dua alasan.
    Pertama, Prasetyo Hadi adalah alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Komisariat Fakultas Kehutanan UGM.
    Megawati ketika sempat berkuliah di Pertanian UNPAD Bandung juga pernah bergabung bersama GMNI, organisasi mahasiswa yang punya cita-cita luhur membumikan ajaran Marhaenisme Bung Karno.
    Kedua, Megawati punya perasaan yang sangat sentimental dengan GMNI. Suaminya (Alm Taufik Kiemas) adalah alumni GMNI. Ganjar sebagai orang yang dicapreskan oleh Megawati lewat PDI Perjuangan dulunya juga pernah ber-GMNI.
    Termasuk Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Aria Bima hingga Arief Wibowo yang saat ini menjadi pengurus pusat (DPP) PDI Perjuangan sedikit banyaknya bisa menduduki struktur strategis di partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu karena masa lalu pernah aktif di GMNI.
    Pada masa kepresidenan Megawati di tahun 2001-2004, ia mengangkat Bambang Kesowo menjadi Menteri Sekretaris Negara yang juga alumni GMNI.
    Lalu, jika kita kembali ke 11 tahun lalu, ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Megawati pernah merekomendasikan satu nama alumni GMNI lain pada Jokowi untuk dijadikan Menteri Sekretaris Negara bernama Cornelis Lay.
    Namun, karena alasan kesehatan, kala itu Cornelis Lay menolak “dijadikan” Menteri Sekretaris Negara lalu merekomendasikan satu nama, yaitu Pratikno.
    Nama Pratikno disetujui Megawati dan disetujui pula oleh Presiden Jokowi karena Pratikno punya historis dengan Jokowi ketika jadi Wali Kota Solo.
    Juga soal posisi Mensesneg, Megawati punya kecenderungan politik menempatkan alumni GMNI di posisi tersebut ketika kader partainya diberi amanah menduduki kepemimpinan nasional.
    Kembali ke sosok Menseseg Prasetyo Hadi, Prabowo tentu sangat memahami ada kedekatan ideologis antara Prasetyo Hadi dan Megawati karena berasal dari organisasi kemahasiswaan yang sama, yaitu GMNI.
    Hal ini pula yang mengindikasikan pada pertemuan lanjutan pasca-Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung rapat lain antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi dalam pertemuan dengan Megawati, Puan Maharani dan Yassona Laoly di Teuku Umar.
    Artinya, dengan Prabowo melibatkan jauh sosok Prasetyo Hadi dalam komunikasi politik dengan PDI Perjuangan menjelaskan betapa Megawati sangat senang terhadap Mensesneg kabinet Prabowo tersebut.
    Selain alasan historis, terdapat alasan ideologis yang mentautkan sosok Prasetyo Hadi sebagai Alumni GMNI yang pasti sangat memahami bagaimana harus “memuliakan” Bulan Juni. Bulan Bung Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pertemuan Presiden dan Menkes bahas tambah dokter

    Pertemuan Presiden dan Menkes bahas tambah dokter

    Presiden Prabowo Subianto (atas) bersama Seskab Teddy Indra Wijaya (tengah) menuruni tangga pesawat setibanya di Yogyakarta International Airpot (YIA) Kulon Progo, D.I Yogyakarta, Kamis (29/5/2025). Presiden Prabowo dan Presiden Macron akan menuju ke Magelang untuk mengunjungi Akademi Militer dan Candi Borobudur. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

    Seskab: Pertemuan Presiden dan Menkes bahas tambah dokter
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Kamis, 05 Juni 2025 – 07:27 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menepis rumor yang menyebutkan rapat terbatas antara Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membahas soal perombakan (reshuffle) Kabinet Merah Putih.

    Seskab Teddy menjelaskan rapat tersebut yang berlangsung di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (3/6), membahas strategi pemerintah menambah jumlah dokter, dan meningkatkan kesejahteraan dokter.

    “Pertemuan Bapak Presiden Prabowo dengan Menteri Kesehatan membahas penambahan jumlah dokter, dan (meningkatkan) kesejahteraan dokter, tidak membahas reshuffle,” kata Seskab Teddy saat dihubungi di Jakarta, Kamis dini hari.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo untuk melaporkan tren peningkatan kasus COVID-19 di beberapa negara, dan situasi penularannya di Indonesia. Selain itu, Presiden dan Menkes juga membahas isu-isu strategis lainnya, termasuk penambahan jumlah dan kesejahteraan dokter di Indonesia.

    Rapat terbatas antara Presiden dan Menkes berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam. Seskab Teddy juga mengikuti rapat tersebut.

    Selepas rapat, Budi Gunadi menyampaikan kasus COVID-19 itu berasal dari subvarian yang dikategorikan tidak mematikan bagi para pengidapnya, yaitu subvarian Omicron JN.1. Dalam beberapa pekan terakhir, tren kenaikan kasus COVID-19 muncul di beberapa negara Asia, di antaranya Thailand, Singapura, dan Hong Kong (China).

    Terlepas dari itu, Budi Gunadi meminta masyarakat tidak panik merespons munculnya kasus COVID-19 di Indonesia.

    “Kenaikan ini adalah varian-varian yang relatif tidak mematikan. Jadi enggak usah terlalu dikhawatirkan supaya masyarakat tidak panik,” kata Menkes Budi Gunadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa.

    Dalam kesempatan yang sama, Budi Gunadi juga menanggapi pertanyaan wartawan mengenai isu reshuffle.

    “Wah itu haknya beliau. Tanya Beliau (Presiden, red.) ya,” kata Menkes menjawab pertanyaan wartawan.

    Menkes, saat ditanya mengenai kemungkinan isu reshuffle dibahas dalam rapat, memilih menjawabnya dengan kelakar.

    “Kita membahas wartawan mau dipindahin ke mana,” kata Budi Gunadi seraya tersenyum.

    Sumber : Antara

  • Kemendagri minta pemda dukung program prioritas presiden

    Kemendagri minta pemda dukung program prioritas presiden

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden.

    Program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Pembangunan Tiga Juta Rumah, Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Sekolah Rakyat, hingga Program SMA Unggul Garuda.

    Ia menjelaskan sejauh ini dukungan Pemda terhadap program prioritas Presiden terus mengalami perkembangan. Kendati demikian, dia mengimbau agar dukungan tersebut dapat terus dioptimalkan.

    Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 3 Juni 2025, sebanyak 260 kabupaten/kota belum mengusulkan lahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada pemerintah pusat.

    “Per provinsi tolong dicek masing-masing kota/kabupaten. Ini program yang sangat baik untuk menyehatkan, mencerdaskan anak-anak kita,” kata Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 dari Ruang Sidang Utama (RSU) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Rabu.

    Tomsi mengajak pemda agar betul-betul memanfaatkan program prioritas tersebut untuk membangun daerahnya. Apalagi, sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang pada Februari lalu, kepala daerah berkewajiban mendukung program prioritas pemerintah pusat.

    Dirinya menekankan dukungan pemda tersebut akan memiliki manfaat besar, khususnya bagi kalangan anak-anak di daerah, karena kebutuhan gizi mereka terpenuhi. Selain itu, program tersebut juga akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian di daerah.

    Untuk itu, Tomsi meminta daerah memberikan perhatian serius terhadap program tersebut.

    Lebih lanjut, berkaitan dengan program pembangunan tiga juta rumah, dia juga meminta Pemda untuk mendukung program itu. Pasalnya, berdasarkan data Kemendagri dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) per 3 Juni 2025, sebanyak 10 kabupaten/kota belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Tomsi menambahkan terkait dukungan terhadap program Kopdeskel Merah Putih, pihaknya mengapresiasi Pemda yang telah proaktif menyukseskan program tersebut. Ia berpesan agar daerah lain yang belum memiliki kelengkapan dokumen segera menuntaskannya.

    Apalagi, program ini direncanakan akan di-launching secara resmi oleh Presiden pada Juli mendatang. “Oleh sebab itu, Bapak-Ibu kepala daerah sekalian atau yang mewakili tolong cek lagi, tolong cek lagi,” tandasnya.

    Turut hadir dalam rapat ini, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono, Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Ponco Adi Putranto, serta pejabat terkait di lingkungan kementerian/lembaga.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025