kab/kota: Magelang

Bisnis.com, JAKARTA — Pekerja di sektor industri hasil tembakau (IHT) mulai waswas dengan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) massal imbas makin tingginya ongkos produksi rokok. Kondisi ini disebut dapat memicu efisiensi dan penghematan produksi di pabrik.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Sudarto AS mengatakan awal tahun ini hampir seluruh pabrik rokok yang memproduksi Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM) melakukan efisiensi. 

“Tentunya ada [efisiensi] terutama di sektor SKM, SPM. Hampir semuanya khusunya yang memproduksi SKM dan SPM,” kata Sudarto kepada Bisnis, Rabu (18/6/2026). 

Adapun, dua produk tersebut khususnya yang termasuk dalam rokok golongan I dengan kenaikan tarif cukai yang tinggi beberapa tahun terakhir. Rata-rata cukai yang dikenakan tahun lalu sebesar 10%. 

Alhasil, produk rokok tersebut kini terlampau mahal imbas pita cukai yang meningkat dengan total 70% disumbangkan ke penerimaan negara. Dia pun mengusulkan moratorium cukai hasil tembakau (CHT) untuk tiga tahun ke depan. 

“Sudah seharusnya cukai tidak naik, terlebih di kondisi saat ini dan ke depan yang sama sama seharusnya kita perlu menjaga stabilitas,” jelasnya. 

Dia menerangkan, produk rokok yang kini mahal mulai tergeser dengan rokok murah yang tidak menggunakan cukai atau cukai palsu alias rokok ilegal. 

“Rokok ilegal tanpa cukai dan/atau cukai palsu yang sekarang ini tumbuh subur, itu yang harusnya digusur atau dibasmi. Jangan menambah beban yang legal,” tuturnya.

Sudarto menilai kebijakan fiskal yang terlalu agresif, khususnya dalam bentuk kenaikan cukai, telah berdampak langsung pada kinerja industri padat karya dan ancaman PHK di sektor ini. 

“Di situasi ekonomi yang stagnan bahkan melemah dan PHK besar-besaran, otomatis daya beli ikut stagnan, bahkan menurun, harga rokok sudah tinggi dan mahal, serta peredaran rokok ilegal meningkat,” ujarnya.

Sudarto menekankan bahwa kebijakan fiskal yang tidak tepat dapat berdampak pada IHT sebagai sektor padat karya strategis, khususnya berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja dan keberlangsungan industri domestik. 

Untuk diketahui, sebelumnya kondisi pabrikan rokok di Jawa Tengah memutuskan untuk menahan produksi, salah satunya PT Gudang Garam Tbk (GGRM). 

Bupati Temanggung Agus Setyawan mengungkap kondisi penyerapan hasil pertanian tembakau oleh pabrikan rokok golongan I mengalami penurunan. 

“Penjualan rokok seluruh Indonesia ini kan turun ini, yang paling parah itu di golongan rokok golongan satu. Salah satu golongan I yang ambil bahan baku tembakau Temanggung itu Gudang Garam dan Djarum yang paling banyak,” kata Agus kepada Bisnis, Senin (16/6/2025). 

Dia bercerita, sejak tahun lalu pabrik Gudang Garam mengurangi pembelian bahan baku di Temanggung. Bahkan, pada tahun ini perusahaan tersebut juga tidak dapat lagi membeli tembakau di wilayah tersebut. 

“Gudang Garam posisi saat ini memang dari manajemen mengatakan posisinya secara perusahaan tidak baik-baik saja karena pasar-pasarnya kan turun drastis,” ujarnya. 

Adapun, hasil panen tembakau di Temanggung berkisar 10.000-11.000 ton per tahun, sementara Gudang Garam menjadi penyerap terbesar yakni 7.000-8.000 ton. 

Tak hanya Gudang Garam, produsen rokok Djarum juga disebut menurunkan pembelian hingga di kisaran 4.000 ton. Di wilayah Kudus, Nojorono juga mengalami penurunan serapan tembakau. 

“Itu Temanggung, belum daerah di sekitar Temanggung ada Wonosobo, ada Kendal, ada Magelang, ada Boyolali. Itu kan juga sebetulnya kebanyakan masuk ke Temanggung, sama kondisinya,” imbuhnya.